1 SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017 TENTANG PENDAFTARAN, PERIZINAN, DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 2. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
18
Embed
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · data Otoritas Jasa Keuangan dan disertai pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan secara online sama dengan dokumen cetaknya. 2.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG
PENDAFTARAN, PERIZINAN, DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005),
perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Pendaftaran,
Perizinan, dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata
uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet.
2. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan
hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.
2
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah
lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi,
dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa
Keuangan.
5. Direksi:
a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan
terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
atau
b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi
adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Dewan Komisaris:
a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan
terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas; atau
b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi
adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah
orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
mempunyai hak suara; atau
b. memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat
3
dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Modal Disetor:
a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan
terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas; atau
b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi
adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
10. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang
mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi.
11. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan
usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
12. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi
Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4
II. PENDAFTARAN PENYELENGGARA, PERIZINAN PENYELENGGARA,
DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA
A. PERSYARATAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA DAN
PERIZINAN PENYELENGGARA
1. Persyaratan pendaftaran, perizinan dan persetujuan
Penyelenggara mengacu pada ketentuan sebagaimana
dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan
POJK 77/2016).
2. Penyelenggara harus memenuhi kewajiban dan ketentuan
lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, diantaranya terkait kewajiban
pendaftaran portal layanan penyelenggara di Kementrian
Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat
tanda terdaftar yang diperoleh dari Kementrian tersebut.
B. TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERIZINAN, DAN