SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI TAHUN 2019 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kampung Literasi Tahun 2019;
25
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR 50 TAHUN …bindiktara.kemdikbud.go.id/assets/files/...kampung-literasi-tahun-2019.pdfPENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI TAHUN 2019 DIREKTUR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI
TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Kampung Literasi Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan LembaranNegara Nomor 5105), sebagaimana
diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun
2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1264);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 576);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1605);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1697);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KAMPUNG LITERASI TAHUN 2019.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kampung Literasi
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2019
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KAMPUNG
LITERASI TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara besar yang memiliki sumber daya manusia (SDM)
dan sumber daya alam (SDA) berlimpah. Hal ini merupakan potensi besar
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di dunia. Namun, sampai
saat ini, Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang yang
terus berupaya membebaskan diri dari sejumlah masalah domestik,
terutama terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Masalah kualitas SDM
tersebut berpotensi menghambat kemajuan Indonesia.
Pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya membangun dan
meningkatkan kualitas manusia. Dalam upaya ini diperlukan sarana dan
prasarana serta kemauan dan kesiapan setiap individu untuk melibatkan
diri, berpikir maju dan mengembangkan kompetensi diri.
Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, berkaitan erat dengan
tingkat minat baca. Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan tingkat
minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Bahkan di bawah rata-rata
tingkat minat baca negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNESCO tahun
2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001.
Artinya, dari 1.000 penduduk hanya satu warga yang tertarik untuk
membaca. Data UNESCO untuk indeks pembangunan pendidikan,
Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Secara nasional, tidak
sampai satu judul buku yang dibaca seseorang dalam setahun. Hasil survei
UNESCO, daerah di Indonesia yang minat bacanya paling tinggi adalah
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks baca 0,049.
Di Singapura, indeks baca masyarakatnya sudah mencapai 0,45. Data yang
menggembirakan adalah capaian pemberantasan buta aksara di Indonesia.
Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 yang merupakan
tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, jumlah buta aksara di Indonesia tinggal 5.984.075 orang atau
3,70%. Dengan berbagai program pemberantasan buta aksara yang
dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), angka
buta aksara ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya.
Data minat baca dan tingkat buta aksara tersebut berpengaruh terhadap
posisi Human Development Index (HDI) Indonesia. HDI berkaitan dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari usia harapan hidup
(tingkat kesehatan), pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan. Data
BPS, tahun 2014 nilai HDI mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari
68,4 di tahun 2013. Data yang dirilis United Nations Development Program
(UNDP), HDI Indonesia di tahun 2013 berada di peringkat ke-108 dari 187
negara. Angka. HDI ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berada jauh di
bawah sejumlah negara di ASEAN.
Hasil-hasil survei tersebut menunjukkan gentingnya persoalan minat baca
dan literasi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk
mencapai 270.234.842 jiwa, peringkat keempat dari segi jumlah penduduk
terbanyak di dunia, dari segi minat baca dan HDI Indonesia jauh tertinggal
dibandingkan negara lain. Berbekal pengalaman dalam pemberantasan buta
aksara, bukan hal yang mustahil jika kita secara bersama-sama dan
berupaya melakukan berbagai hal bahkan yang out of the box, kita bisa
meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai
Merauke. Penduduknya lebih banyak bermukim atau tinggal di daerah
pedesaan dengan berbagai keterbatasan dan fasilitas yang minim. Kondisi
masyarakat yang diwarnai dengan buta aksara, kemiskinan, rendahnya
tingkat kesehatan, tingginya angka kematian, maraknya kriminalitas serta
masalah-masalah sosial lainnya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara), Ditjen PAUD dan Dikmas,
Kemendikbud, mengembangkan model pembelajaran non-formal yang
komprehensif, dengan menyelenggarakan program Kampung Literasi.
Kampung Literasi (KL) diharapkan bisa menjadi poros pendidikan non-
formal masyarakat yang tidak hanya mengajarkan membaca, menulis dan
berhitung (calistung), namun bisa menjadi salah satu solusi untuk
mengatasi masalah rendahnya pengetahuan dan minat baca masyarakat. KL
dikembangkan agar masyarakat, memiliki 6 kecakapan literasi, yaitu literasi
Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga
• Jalan : • Nomor : • Desa/Kel :
• RT/RW : • Kecamatan :
• Kab/Kota : • Provinsi : • Alamat email :
• Telp/HP :
Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
U.p KASUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
1. Deskripsi Singkat Rencana Kegiatan KL
2. RAB
3. Jadwal Kegiatan
2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan a. Cover Laporan
KOP LEMBAGA
LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH KAMPUNG LITERASI
TAHUN 2019
NAMA LEMBAGA
ALAMAT LEMBAGA
b. Penjelasan Singkat tentang Pelaksanaan Kegiatan
c. Rencana tindaklanjut
d. Dokumentasi Kegiatan
e. Lampiran-lampiran:
1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 2) Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana
3) Surat Pernyataan bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan
3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
KOP LEMBAGA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM KAMPUNG LITERASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Lembaga : .............................................................. 2. Nama Ketua : ...............................................................
3. Alamat Lembaga : .............................................................. 4. Nama Bantuan : Bantuan Program KL
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor........... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor..........., telah menerima Bantuan .......... dengan nilai nominal sebesar Rp............... (......................). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
a. Jumlah total dana yang diterima : ................. (.....................) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ................. (.....................) c. Jumlah total sisa dana : ................. (.....................)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ............. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan............sebesar
Rp.................. (...................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp.............. (...................) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional......... mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia
dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
...............................,2019
Pimpinan/Ketua Lembaga
Materai
Rp6.000,-
.......................................
4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana
No Uraian Volume Perhitungan
awal Realisasi Sisa
Jumlah Rp. ............ Rp. ........... Rp. ...........
..............,........2019
Mengetahui,
Ketua Lembaga Bendahara
...................... ....................
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
PENGADUAN DAN INFORMASI Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8,
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725502
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI