SALINAN SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2018 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018;
43
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana
Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun
2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 381);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Sanggar Kegiatan Belajar tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak era sebelum otonomi daerah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dibentuk
sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan nonformal di setiap
kabupaten/kota. Selain memiliki peran menyelenggarakan pendidikan
nonformal, SKB juga menjadi contoh dan pengendalian mutu program-program
pendidikan nonformal. SKB sebagai penyelenggara program-progra pendidikan
nonformal, fungsi SKB meliputi; a) pembangkitan dan penumbuhan kemauan
belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; b)
pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi
tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; c) pemberian
layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, d)
pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu
pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, e)
penyusun dan pengadaan sarana belajar muatan lokal, f) pengadaan sarana
dan fasilitas belajar, g) pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral
dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, h) pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda
dan olahraga, i) pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Sejak otonomi daerah
posisi SKB diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk
sarana-prasarana, ketenagaan, dan pembiayaannya.
Kenyataan menunjukkan bahwa sejak era otonomi daerah, tugas pokok dan
fungsi SKB tidak berubah dan masih merujuk pada tugas pokok dan fungsi
SKB sebelum otonomi daerah, namun banyak fungsi SKB yang berbenturan
dengan tugas dari dinas pendidikan setempat, mengalami tumpang-tindih
dengan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), dukungan pendanaan, ketenagaan
dan sarana-prasarana SKB sangat rendah bahkan tidak cukup untuk
membiayai kegiatan operasional SKB. Jumlah tenaga fungsional terus
berkurang, pamong belajar rata-rata kurang dari 6 orang. Sarana dan
prasarana SKB jauh dari kesan lembaga pemerintah yang representatif karena
tidak memperoleh dana perawatan yang cukup. Banyak SKB yang tidak
melaksanakan fungsinya bahkan sebagian besar menjadi penyelenggara
program PAUD dan Dikmas bantuan dari pusat. Beberapa SKB ditutup dan
sarana-prasarananya oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kegiatan
yang lain.
Sejalan dengan regulasi pemerintah yang terus berkembang dan memberikan
kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
pendidikan nonformal dan pembatasan tugas pemerintah pusat, maka status,
kedudukan dan fungsi SKB harus disesuaikan dengan perkembangan
tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memiliki
kewenangan untuk membuat acuan perubahan SKB menjadi satuan
pendidikan PAUD-Dikmas yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah
daerah untuk meningkatkan peran dan kinerja SKB di daerah.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang alih fungsi SKB sebagai satuan pendidikan dan dijelaskan
dalam Peraturan Dirjen PAUD-Dikmas nomor 1453 tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal SKB, maka SKB memiliki
fungsi: 1) pembentuk kelompok belajar; 2) penyelenggara pembelajaran
program PAUD-Dikmas; 3) pembimbing program PAUD dan Dikmas; 4)
pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media pembelajaran; 5)
penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD-Dikmas; 6)
penyelenggara program percontohan; 7) penyelenggara desa binaan; 8)
pelaksana pengabdian masyarakat; 9) pelaksana hubungan kerjasama dengan
orang tua peserta didik; dan 10) pelaksana administrasi SKB.
Untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas SKB sebagai satuan pendidikan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya
mendorong kesiapan SKB untuk menjadi lembaga percontohan dan pusat
layanan pendidikan nonformal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
memberikan bantuan sarana SKB untuk memperkuat program yang akan
dilaksanakannya.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian bantuan sarana SKB dilandasi peraturan
perundangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016
tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan
Nonformal;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2018
Nomor: SP DIPA-023.05.1666866/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Bantuan sarana SKB disusun dengan tujuan untuk memberikan:
1. acuan dalam pelaksanaan program bantuan sarana SKB, serta prosedur
pengajuan bantuan;
2. acuan dalam pengelolaan dana bantuan agar dapat dilaksanakan dengan
tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari
penyimpangan.
BAB II
KEGIATAN PROGRAM BANTUAN SARANA SKB
A. Pengertian Kegiatan
Beberapa pengertian dalam program bantuan sarana SKB sebagai berikut:
1. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut
SPNF-SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota sebagai alih fungsi dari unit pelaksana teknis
daerah kabupaten/kota;
2. Bantuan sarana SKB adalah program pemberian bantuan pemerintah berupa
sarana pembelajaran dan sarana kesekretariatan SKB;
3. Sarana pembelajaran adalah alat atau perlengkapan yang langsung
mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
4. Bantuan sarana SKB merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan
SKB untuk dipergunakan dalam penyediaan sarana pembelajaran dan
sekretariat/administrasi kantor SKB dalam rangka peningkatan dan
penjaminan mutu kelembagaan.
B. Tujuan Program Bantuan
Tujuan bantuan sarana SKB adalah:
1. Melengkapi kebutuhan sarana untuk penyelenggaraan UNBK di SPNF-SKB;
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam
penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di SPNF-SKB;
3. Meningkatkan mutu dan standar kelembagaan SPNF-SKB.
C. Sasaran Program Bantuan
Sasaran Bantuan Sarana SKB Tahun 2018 adalah SKB yang telah alih fungsi
menjadi satuan pendidikan nonformal dan ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan (SK)/Peraturan Bupati/Walikota setempat.
D. Bentuk Program Bantuan
Bantuan sarana SKB Tahun 2018 merupakan bantuan pemerintah yang
diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk pengadaan sarana
pendukung penyelenggaraan UNBK di SPNF-SKB;
E. Besaran dan Penggunaan Bantuan
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
mengalokasikan dana bantuan sarana pembelajaran dan sekretariat SKB
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar
Rp7.875.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta
rupiah) untuk 75 SPNF-SKB dengan satuan biaya Rp105.000.000,00 (seratus
lima juta rupiah) untuk setiap SPNF-SKB;
2. Dana bantuan digunakan hanya untuk membiayai penyediaan sarana
pendukung penyelenggaraan UNBK sesuai kebutuhan SKB yang berupa:
a. Wajib: Personal Computer (PC)
b. Disesuaikan kebutuhan:
1) Uninterruptible Power Supply (UPS), bagi daerah yang sering mati listrik;
2) Router, bagi yang belum memiliki penerima jaringan internet;
3) Konektor jaringan, bagi yang belum memiliki konektor jaringan.
3. Proporsi alokasi penggunaan dana bantuan sarana SKB ditetapkan sebagai
berikut:
Tabel 1. Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Sarana SKB
No. Komponen Sarana Keterangan
1. Sarana pendukung
penyelenggaraan UNBK
98%
2. Manajemen:
ATK, Penggandaan dan
pengiriman laporan
2%
F. Ketentuan Pengadaan, Penggunaan, dan Perawatan Sarana
1. Sarana atau barang yang akan dibeli harus baru dan harganya harus
mengacu pada harga barang yang ada di dalam laman http://www.e-
katalog.lkpp.go.id. Apabila barang yang dimaksud tidak tersedia pada
laman tersebut dapat mengacu pada harga pasar (minimal dari 2 suplier
atau toko);
2. Barang yang akan dibeli harus dapat dioperasikan sesuai dengan
kemampuan dan sumberdaya yang tersedia (misal: pembelian komputer
harus memperhitungkan daya listrik yang tersedia dan sebagainya);
3. Barang yang telah dibeli harus diberi label, diberi nomor, masuk daftar
inventaris barang milik negara, digunakan sebagaimana mestinya, dirawat
dengan baik, tidak disewakan, dan tidak dipindahtangankan.
Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Bantuan Sarana SKB Tahun 2018
disajikan pada gambar 2.
Gambar 2. Proses Supervisi dan Pengawasan Bantuan
A. Supervisi
1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala
Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi
pelaksanaan kegiatan).
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
tidak boleh dibebankan kepada dana bantuan.
4. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, antara lain:
a. Kesesuaian antara jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga barang yang
telah disetujui dengan realisasinya;
b. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
c. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan
kegiatan;
d. Pembinaan dan pendampingan dalam penyelesaian pekerjaan.
Dana Bantuan
diterima lewat
rekening
Penerima
Bantuan
Penerima Bantuan
melaporkan bahwa
dana sudah diterima
dan memberi laporan
awal
Penerima Bantuan
melaksanakan kegiatan
sesuai dengan
perjanjian kerja sama
dan petunjuk teknis
Penerima
Bantuan
menyimpan
dokumen dan
administrasi
kegiatan
Penerima Bantuan
menyampaikan
laporan secara rinci
kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan
Kekasaraan dan
Kesetaraan
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan
Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud dan Aparat
Pengawas lainnya, serta Masyarakat
6
1 2 3 4 55
55
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Pengawasan
7
B. Pengawasan
1. Aparat Penegah Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan
dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam
pelaksanaan.
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dapat melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
4. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah:
a. Ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;
b. Kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;
c. Ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
d. Ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan;
e. Transparansi dan akuntabilitas laporan.
C. Penutup
Kami sampaikan kepada semua pihak agar TIDAK tergiur oleh berbagai rayuan
yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Sarana SKB Tahun
2018 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam
bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada lembaga. Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyalurkan dana
bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti
dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan.
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB)
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN
SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2018
Format Surat Permohonan Bantuan Sarana SKB
<KOP SKB>
No : ……………….. Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sarana SKB Tahun 2018
Yang terhormat,
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Gd E lt 8
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama SKB : …………………………………………
Alamat : ………………………………….
Dalam rangka mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan
pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan khususnya untuk mendukung
penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 di Sanggar
Kegiatan Belajar …………………, bersama ini kami mengajukan usulan bantuan
sarana SKB tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
1. Proposal bantuan sarana SKB tahun 2018
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih
…………….., …………………..2018
Kepala SKB
(nama lengkap) NIP
Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota…………..
Format sampul proposal
PROPOSAL
BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018
Diajukan kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Diajukan Oleh
Nama Lembaga : ……………………………………………
Alamat : ……………………………………………
Desa/Kel. : …………………………………………… Kecamatan : ……………………………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………………………
Provinsi : …………………………………………… Telp/HP : ……………………………………………
E-mail/website : …………………………………………….
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ……………………………………..
TAHUN 2018
Format Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota