SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;
46
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN …anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/Juknis/2018/juknis... · Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun
2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia
Dini Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan
akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi
terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan
dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita
ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke- 6
“meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”,
dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”. Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin
ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif
melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Keberlanjutan suatu bangsa
ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu
harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini
(PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang
berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada
jenjang selanjutnya.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tanggungjawab bersama
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atas pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan nasional, maka Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan program
bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018. Bantuan
dimaksudkan untuk membantu penyediaan prasarana PAUD yang merupakan
bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan akses layanan PAUD
berkualitas.
Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan, agar tepat sasaran dan tepat
waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 22 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2015-2019;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD,
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Tahun 2018.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
1. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan dan
menyalurkan lembaga/organisasi yang mengajukan Bantuan;
2. Sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas atau
Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan rekomendasi kepada
lembaga/organisasi yang mengajukan bantuan;
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam memberikan
rekomendasi kepada penyelenggara yang mengajukan bantuan.
4. Sebagai acuan bagi Lembaga/organisasi PAUD yang mengajukan bantuan
BAB II
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018
A. Pengertian
Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 adalah bantuan
pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada penerima bantuan,
yakni satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non-Formal (PNF) untuk
membangun Rehabilitasi/Renovasi Gedung.
B. Tujuan Penggunaan Bantuan
Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 ditujukan untuk:
1. Mendukung peningkatan layanan PAUD yang berkualitas;
2. Mendukung peningkatan mutu prasarana PAUD;
3. Mengembalikan kelayakan fungsi prasarana PAUD.
C. Sasaran Penerima Bantuan
Sasaran Penerima Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 adalah
Satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD dan
membutuhkan Rehabilitasi/ Renovasi untuk penyelenggaraan PAUD.
D. Waktu Pelaksanaan
No. Kegiatan Waktu
Tahap I Tahap II
1 Penerimaan proposal Akhir Maret 2018 Akhir Juli 2018
2 Seleksi proposal Akhir April 2018 Akhir Juli 2018
3 Penetapan calon penerima
bantuan
Mei 2018 Agustus 2018
4 Proses pencairan/penyaluran
bantuan
Mei 2018 Agustus 2018
5 Pelaksanaan bantuan Juni – Agustus 2018 September –
Oktober 2018
6 Pelaporan dan Penyerahan
BAST-BMN oleh penerima
bantuan
September 2018 November 2018
E. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Terselenggaranya bantuan sesuai ketentuan dalam juknis;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara benar
sesuai ketentuan.
F. Prinsip Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi
1. Rehabilitasi Gedung PAUD melalui Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Tahun
2018 tahun 2018 dilaksanakan dengan prinsip terbuka (transparan) dan
bertanggung jawab (akuntabel).
2. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,
penggunaan dana, serah terima pekerjaan.
3. Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD membentuk Unit
Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dan penerima bantuan
Revitalisasi Gedung membentuk Tim Pelaksana Pembangunan. Masing-
masing melibatkan masyarakat.
G. Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Sosialisasi dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota tentang rencana penyaluran Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 melalui Anggaran
(DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,
Kemendikbud Tahun 2018.
b. Membentuk Tim Pengelola Proposal
c. Melaksanakan seleksi calon penerima bantuan
d. Menetapkan calon Penerima Bantuan
e. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
f. Melaksanakan proses pencairan : SPP, SPM, SP2D, menyalurkan dana
bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui bank penyalur;
g. Menyampaikan foto kopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) kepada penerima bantuan dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
h. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018.
i. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dalam rangka melaksanakan pengawasan Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 jika diperlukan.
j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
a. Memberikan surat rekomendasi terhadap proposal bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 yang memenuhi
persyaratan.
b. Mengarsipkan foto kopi proposal dan SK Penetapan Penerimaan
Bantuan PAUD Tahun 2018 yang disampaikan oleh Direktorat
Pembinaan PAUD.
c. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung PAUD Tahun 2018.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada
satuan PAUD dan satuan PNF yang menyelenggarakan program
PAUD tentang rencana penyaluran Bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung PAUD Tahun 2018.
b. Memberikan surat rekomendasi terhadap proposal bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 yang memenuhi
persyaratan.
c. Mengarsipkan foto kopi proposal dan SK Penetapan Penerimaan
Bantuan PAUD Tahun 2018 yang disampaikan oleh Direktorat
Pembinaan PAUD.
d. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung PAUD Tahun 2018.
4. Satuan PAUD penerima bantuan bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
a. Membuat dan mengajukan proposal/permohonan bantuan
b. Mengarsipkan fotokopi proposal bantuan
c. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti
penerimaan dana bantuan
d. Membentuk Tim pelaksana pembangunan dengan melibatkan
masyarakat.
e. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar dan RAB
f. Melengkapi usulan pencairan dana bantuan
g. Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan
h. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
i. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan
pelaksanaan pekerjaan
j. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
kepada PPK
k. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
dari Direktorat Pembinaan PAUD
BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN
REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2018
A. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018.
B. Persyaratan Penerima Bantuan
Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 adalah
Satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD dan
membutuhkan Rehabilitasi/Renovasi Gedung untuk penyelenggaraan PAUD.
Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018, harus
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.
1. Persyaratan Administrasi
a. Mengajukan proposal bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen
PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
b. Dokumen kepemilikan hak atas lahan yang jelas untuk penyelenggaraan
program PAUD dengan status hak milik yayasan atau satuan PAUD atau
satuan PNF atau hak pakai atas tanah negara, tanah milik daerah atau
tanah desa;
c. Melampirkan pakta integritas;
d. Mendapatkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan
Dikmas setempat;
e. Memiliki struktur organisasi kepengurusan satuan PAUD atau satuan
PNF yang menyelenggarakan program PAUD;
f. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dan NPWP atas
nama lembaga/organisasi.
2. Persyaratan Teknis
a. Bangunan yang akan di rehabilitasi/renovasi terletak di lokasi yang
aman bagi anak, (tidak terletak di dekat pembuangan sampah/limbah,
dekat sungai/jurang/rel kereta api, dibawah SUTET, dll)
b. Bangunan tidak menyatu dengan bangunan rumah pribadi;
c. Menyertakan dokumentasi foto kerusakan bangunan PAUD pada satuan
PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan Program PAUD;
d. Menyampaikan usulan rencana anggaran biaya rehabilitasi/renovasi
gedung PAUD yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pengelola/kepala
satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan Program PAUD;
e. Menyusun dan menyampaikan tim pelaksana bantuan
rehabilitasi/renovasi gedung PAUD yang ditetapkan dan ditandatangani
oleh pengelola/kepala satuan PAUD atau satuan PNF yang mengusulkan
bantuan
C. Kelengkapan Pengajuan Bantuan
a. Surat Permohonan Bantuan (contoh format terlampir);
b. Susunan Tim Pelaksana yang disahkan oleh ketua lembaga/organisasi
(contoh format terlampir);
c. Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas
setempat (contoh format terlampir);
d. Surat Pernyataan dari Ketua lembaga/organisasi yang berisi
kesanggupan menyelenggarakan Program dan mempertahankan
keberlanjutannya (contoh format terlampir);
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi materai
yang cukup (contoh format terlampir);
f. Pakta Integritas (contoh format terlampir);
g. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dan NPWP atas
nama lembaga/organisasi.
h. Melampirkan surat pernyataan keabsahan dokumen (tertuang dalam
permohonan rekomendasi);
D. Bentuk Bantuan
Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 diberikan kepada
penerima bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang.
E. Rincian Penggunaan Dana
Alokasi dana bantuan Rehabilitasi/Renovasi sebesar @Rp. 40.000.000,- per
paket dengan penyaluran dalam 1 tahap per paket. Penggunaan Bantuan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018 sebagai berikut.
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Biaya Operasional
a. Perencanaan
b. Pengawasan
c. Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2. Pembangunan Rehabilitasi/
RenovasiGedung PAUD
Minimal 94%
F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Pengajuan Proposal Bantuan
a. Satuan PAUD dan satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD
menyusun kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini. Proposal dibuat 3
rangkap:
1) Proposal asli disampaikan kepada Direktorat Pembinaan PAUD,
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
PAUD dan DIkmas terdekat.
2) Foto kopi 1 (satu) Proposal arsip disampaikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (up. Kepala Bidang
PAUDNI/ PNFI/ PAUD/yang membidangi PAUD) atau UPT PAUD
dan Dikmas yang memberikan rekomendasi.
3) Foto kopi 1 (satu) Proposal untuk arsip di satuan PAUD yang
mengusulkan Proposal.
b. Alamat pengajuan proposal :
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270 Telp. (021) 57900502
c. Proposal yang masuk adalah menjadi milik Direktorat Pembinaan
PAUD.
2. Mekanisme Seleksi
a. Calon penerima dana bantuan mengajukan proposal permohonan
bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD dengan mengacu pada
juknis;
b. Tim verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang
diajukan yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi.
c. Berdasarkan berita acara verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen
menetapkan lembaga penerima bantuan dalam bentuk surat keputusan
yang disahkan oleh KPA;
d. Direktorat Pembinaan PAUD dapat juga menerima usulan permohonan
bantuan dari Stakeholder dan melakukan verifikasi berdasarkan data
dan informasi yang akurat dengan mempertimbangkan ketersediaan
alokasi anggaran. Proses selanjutnya menyesuaikan tahapan b dan c.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK dapat menetapkan penerima bantuan:
1) berdasarkan usulan tim penilai proposal berdasarkan hasil
penilaian/evaluasi;
2) Berdasarkan data dan informasi yang akurat;
3) berdasarkan verifikasi/visitasi langsung ke lembaga oleh pihak
berwenang dengan tetap mengacu pada persyaratan administrasi
dan teknis;
4) kepada lembaga yang terkena bencana tanpa melalui seleksi
usulan/proposal;
5) kepada lembaga yang mengusulkan/diusulkan tahun sebelumnya
namun karena kuota terbatas belum dapat ditetapkan sebagai
penerima dana bantuan;
6) kepada lembaga sebagai bentuk penghargaan atas prestasi
tertentu;
b. PPK menetapkan Lembaga Penerima bantuan, yang memuat :
1) Identitas penerima bantuan
2) Nominal uang
3) Nomor rekening penerima bantuan
4. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama
Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk pencairan
dana bantuan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh ketua
lembaga/organisasi penerima bantuan dan PPK. Adapun mekanisme
penandatanganan perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut.
1) PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD
menyiapkan perjanjian kerja sama yang memuat:
a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b) jumlah bantuan yang diberikan;
c) tata cara dan syarat penyaluran dana;
d) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai rencana yang disepakati
e) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk
menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Program Bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung Tahun 2018 dapat digambarkan dalam chart sebagai berikut:
-
A. Supervisi
1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala
Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi
pelaksanaan kegiatan).
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak
boleh dibebankan dari dana bantuan.
B. Pengawasan
1. Aparat Penegah Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa keungan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan dan
dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam
pelaksanaan.
Penerima Bantuan
menyimpan dokumen
dan administrasi kegiatan
Dana Bantuan diterima
lewat rekening Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
melaporkan bahwa dana
sudah diterima dan
memberi lapoan awal
Penerima Bantuan menyampaikan laporan secara rinci kepada
Diektorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Bantuan
melaksanakan kegiatan
sesuai dengan
perjanjian kerja sama
dan petunjuk teknis
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen
Kemendikbud dan Aparat Pengawas lainnya, serta Masyarakat
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat
Jenderal PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya
1 2 3 4
6
5
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
7
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dapat melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
C. Penutup
Pelayanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung PAUD Tahun 2018 sehingga pelaksanaan bantuan tersebut dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila masyarakat menemukan
penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi/Renovasi
Gedung PAUD Tahun 2018, maka dapat melaporkan kepada:
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke
kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan
menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110