1 SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga penyiaran sebagai media komunikasi masa mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial; b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah perlu dikembangkan sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance, sehingga keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara kegiatan penyiaran radio bersifat Indenpenden, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan Daerah serta untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh wilayah Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah
27
Embed
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ......15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga penyiaran sebagai media
komunikasi masa mempunyai peran penting dalam
kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi,
memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
otonomi Daerah perlu dikembangkan sarana
komunikasi massa sebagai media untuk memberikan
pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan salah satu komponen penyelenggaraan
pemerintahan menuju good governance, sehingga
keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara kegiatan
penyiaran radio bersifat Indenpenden, netral, tidak
komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk
kepentingan masyarakat dan mempunyai tugas
memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan
yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya,
serta melestarikan kebudayaan bangsa
khususnya kebudayaan Daerah serta untuk
kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui
penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh
wilayah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik,
dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah
2
Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan, dipandang
sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4486);
4
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI”.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya
disebut LPPL, adalah lembaga penyiaran yang
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh
Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan
penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak
komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk
kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan
dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”,
yang selanjutnya disebut LPPL RKS, adalah lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan
oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan
layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran
melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi
di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan
perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa
dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi
dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa
program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam
bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau
yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat
interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui
perangkat penerima siaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut
KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen
yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta
masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kapubaten
Pekalongan yang selanjutnya disingkat KPID, adalah
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di
provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam
Undang-Undang dibidang Penyiaran.
12. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang
berisikan serangkaian program acara siaran yang
ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan
penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan
arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan
cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam
6
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
14. Siaran Iklan dalah siaran informasi yang bersifat
komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya
jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan
oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada
lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak
sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar
menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan
nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio