SALINAN - KPPU · 2020. 6. 30. · SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa

SALINAN

P U T U S A N

Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang

memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan

Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999”) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang

dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(“selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010”) terkait

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara

Marga Trakindo, yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------

PT Tiara Marga Trakindo (“selanjutnya disebut Terlapor”), berkedudukan di Gedung

TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta 12560, Indonesia; ---------------------

Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; --------------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan Terlapor; -----------------------------------------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ---------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh

Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------------------

halaman 2 dari 110

SALINAN

2. Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan, Sekretariat Komisi

mengidentifikasi adanya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD

Finance, Tbk. oleh Terlapor; ------------------------------------------------------------------------

3. Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan, Sekretariat Komisi menyusun

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk.

oleh Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Menimbang, bahwa Laporan Keterlambatan Pemberitahuan telah disampaikan dan

disetujui dalam Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2014 (vide bukti I19); ----------------

5. Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi

menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

16/KPPU/PEN/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 (vide bukti A1); ----------------------------------------------

6. Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

39/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-

M/2014 (vide bukti A2); ------------------------------------------------------------------------------

7. Menimbang, bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/IV/2014 tanggal 2

April 2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-

M/2014 yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 (vide bukti

A6); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

Sidang Majelis Komisi I kepada Terlapor (vide bukti A8 , A5, A7, A9); --------------------

9. Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi I yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor dengan agenda (vide

bukti B1): -----------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -------------------------------------

9.2 Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan dari Terlapor; ----------------------------------------------------------------

9.3 Penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator dan

Terlapor kepada Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------

halaman 3 dari 110

SALINAN

10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 8 April 2014, Investigator

membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal

sebagai berikut (vide bukti B1): ---------------------------------------------------------------------

10.1 Dasar: --------------------------------------------------------------------------------------------

10.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------

10.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang

dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------

10.1.3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----------------------------------------


tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; -------------------------------


tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------------------------


tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan; --------------------------------------------------------------------------

10.2 Terlapor dalam perkara ini adalah PT Tiara Marga Trakindo, yang beralamat di

Gedung TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta 12560; ----------

10.3 Obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

PT HD Finance Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo; -----------------------------------

10.4 Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -----------------------------------

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999----------------------------------

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau

nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada

halaman 4 dari 110

SALINAN

Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata

cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.-----------------------------------------------------

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010---------------------------

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan

secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau

Pengambilalihan saham perusahaan---------------------

10.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

10.5.1 KPPU telah menerima Pemberitahuan dari PT Tiara Marga Trakindo

yang melakukan pengambilalihan Saham (akuisisi) PT HD Finance Tbk.

pada tanggal 24 Juni 2013 (vide I11); --------------------------------------------

10.5.2 Pemberitahuan tersebut dicatat oleh KPPU dengan nomor register

A13613 (vide I11); ------------------------------------------------------------------

10.5.3 Berdasarkan pemberitahuan tersebut diketahui dalam pemberitahuan

tersebut diketahui nilai aset hasil penggabungan adalah

Rp.30.891.691.813.936 (vide I11); -----------------------------------------------

2012

PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) 3,009,779,951

PT. HD Finance (dalam Rupiah) 1.588.474.211.000

Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan

kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap

USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai aset PT. Tiara Marga

Trakindo adalah Rp.29.303.217.602.936 sehingga nilai aset hasil

penggabungan adalah Rp.30.891.691.813.936;---------------------------------

10.5.4 Bahwa dalam pemberitahuan tersebut diketahui nilai penjualan hasil

penggabungan adalah Rp.24.518.222.785.456 (vide I11); --------------------

2012

PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) 2,410,536,648

halaman 5 dari 110

SALINAN

PT. HD Finance (dalam Rupiah) 1.049.238.000.000

Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan

kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap

USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai penjualan PT. Tiara

Marga Trakindo adalah Rp.23.468.984.785.456 sehingga nilai penjualan

hasil penggabungan adalah Rp.24.518.222.785.456.

10.6 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah Badan Usaha Pengambilalih; ---------------

10.6.1 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah pelaku usaha selaku Badan

Usaha Pengambilalih; --------------------------------------------------------------

10.6.2 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo didirikan pada tahun 1970 dengan

nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H.,

No. 55 tanggal 23 Desember 1970. Akta Pendirian tersebut telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat

Keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971; ------------------------------

10.6.3 Bahwa Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan

dan dengan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., No. 16

tanggal 16 Agustus 2000 mengenai perubahan nama perusahaan dari PT

Trakindo Utama menjadi PT Tiara Marga Trakindo. Perubahan nama ini

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-125.HT.01.04.TH2001

tanggal 4 Januari 2001; -------------------------------------------------------------

10.6.4 Bahwa Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti,

S.H.,LL..M, No. 79 tanggal 18 April 2012 mengenai perubahan susunan

Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.

AHU-AH.01.10-18565 tanggal 24 Mei 2012; ----------------------------------

10.6.5 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah perseroan yang bergerak di

bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri,

percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau

pelayanan, pemukiman dan pertanian. PT Tiara Marga Trakindo

merupakan holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan; --

10.6.6 Bahwa pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai

berikut (vide I11): -------------------------------------------------------------------

No. Pemegang Saham Komposisi Kepemilikan (%)

1. Achmad Hadiat Hamami 99,40%

halaman 6 dari 110

SALINAN

2. Achmad Ridwan Hamami 0,60%

10.6.7 Bahwa nilai penjualan dan aset Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terakhir adalah (vide I11); --------------------------------------------------

Tahun Nilai Penjualan Nilai Aset

2010 USD 1.327.301.087 USD 1.329.061.371

2011 USD 2.352.388.452 USD 2.311.119.805

2012 USD 2.410.536.646 USD 3.009.779.951

10.7 PT HD Finance, Tbk. adalah Badan Usaha yang diambil alih; -------------------------

10.7.1 Bahwa PT HD Finance, Tbk. adalah pelaku usaha sebagai Badan Usaha

yang diambilalih; --------------------------------------------------------------------

10.7.2 Bahwa PT HD Finance, Tbk. merupakan suatu perseroan terbatas yang

didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan

Lingkar Luar Barat Kav. 35-36 Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng

Jakarta Barat; ------------------------------------------------------------------------

10.7.3 Bahwa PT HD Finance, Tbk. didirikan berdasarkan Akta Notaris F.A.

Tumbuan No. 41 tanggal 20 September 1972 dengan nama PT Indonesia

Lease Corporation; ------------------------------------------------------------------

10.7.4 Bahwa PT HD Finance, Tbk. beberapa kali mengalami perubahan nama

yaitu menjadi PT Mitra Pradityatama Leasing berdasarkan Akta Notaris

Jacinta Susanti, S.H. No. 27 tanggal 17 Juni 1988 sebagaimana diubah

dengan Akta Jacinta Susanti, S.H. No. 19 tanggal 10 Maret 1989.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 37 tanggal

19 Juni 1995 nama perseroan berubah menjadi PT Niaga Leasing

Corporation dan pada tahun 2000 diubah kembali menjadi PT Niaga

Leasing berdasarkan Akta Notaris Siti Rahyana, S.H. sebagai Notaris

pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti, S.H. No. 51 tanggal 12

September 2000. Perseroan mengubah nama kembali berdasarkan Akta

Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 16 tanggal 5 Desember 2001 jo. Akta

Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 13 tanggal 5 Pebruari 2002 menjadi

PT Niaga Indovest Finance. Terakhir perseroan mengubah nama menjadi

PT HD Finance berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H. No. 39

tanggal 13 Desember 2005; --------------------------------------------------------

10.7.5 Bahwa pada tahun 2011, PT HD Finance, Tbk. melakukan penawaran

umum perdana atas saham perseroan sebagaimana telah disetujui oleh

pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Notaris Doktor Irawan

halaman 7 dari 110

SALINAN

Soerodjo, S.H., Msi. No. 31 tanggal 12 Januari 2011, serta mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2011; --------------------

10.7.6 Bahwa PT HD Finance, Tbk. memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di

Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi,

Tambun, Tangerang, Serpong, Serang, Cikupa, Ciledug, Depok, Bogor,

Cileungsi, Cikarang, Karawang, Bandung, Cimahi, Semarang, Surabaya,

Sidoarjo, Madiun, Tulungagung, Gresik, Kediri, Malang, Medan, Binjai,

Palembang, Betung dan Pekanbaru; ----------------------------------------------

10.7.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HD Finance,

Tbk. maksud dan tujuan PT HD Finance, Tbk. adalah bergerak dalam

bidang pembiayaan termasuk pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah;

10.7.8 Bahwa pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan

adalah sebagai berikut (vide I11); ------------------------------------------------


1. Wealth Paradise Holdings

Limited

48,70%

2. PT HD Corpora 21,43%

3. Soeharto Djojonegoro 0,0000065%

4. Publik 29,87%

10.7.9 Bahwa nilai penjualan dan asset PT HD Finance, Tbk dalam kurun waktu

3 (tiga) tahun terakhir adalah (vide I11); ----------------------------------------


2010 Rp. 568.353.000.000 Rp. 764.434.000.000

2011 Rp.1.028.822.000.000 Rp.1.241.206.378.000

2012 Rp.1.049.238.000.000 Rp.1.588.474.211.000

10.8 Bahwa terkait transaksi dapat diuraikan sebagai berikut: --------------------------------

10.8.1 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Terlapor mengambilalih 693.000.000

saham atau setara dengan 45% saham PT HD Finance, Tbk. milik Wealth

Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora; ------------------------------

10.8.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 4 huruf a butir 5 Peraturan

Bapepam-LK No. IX.H.1, pada tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei

2013 Terlapor melakukan tender offer. Hasil pelaksanaan tender offer

tersebut, Terlapor memperoleh 172.571.500 saham atau setara dengan

11,21% saham yang telah diterbitkan PT HD Finance, Tbk.; (vide I3); ----

10.8.3 Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan rencana investasi awal

Terlapor pada HD Finance, pada tanggal 14 Juni 2013, Terlapor

halaman 8 dari 110

SALINAN

melakukan penjualan saham HD Finance sebanyak 6.223.833 saham atau

setara 0,43% total saham HD Finance yang telah diterbitkan. Dengan

demikian kepemilikan saham Terlapor pada HD Finance adalah sebesar

55,81%. (vide I5); -------------------------------------------------------------------

10.8.4 Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Terlapor kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal

Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh PT Tiara Marga

Trakindo, pengambilalihan saham HD Finance efektif secara yuridis pada

tanggal 11 Maret 2013; (vide I4); -------------------------------------------------

10.8.5 Bahwa kronologis pengambilalihan saham HD Finance oleh Terlapor

adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

10.9 Bahwa analisa pemberlakuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis oleh Terlapor dapat diuraikan sebagai berikut:-----------------------------------

10.9.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur

bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak

berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan

yang terafiliasi; ----------------------------------------------------------------------

10.9.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang

dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -------------------------------------------

14 JANUARI 2013

Konsultasi terkait Rencana

Pengambilalihan (Akuisisi)

Saham Perusahaan PT HD

Finance Tbk

27 FEBRUARI 2013

KPPU mengeluarkan

Pendapat terhadap

Konsultasi terkait Rencana

Pengambilalihan (Akuisisi)

Saham Perusahaan PT HD

Finance Tbk

8 MARET 2013

TMT melakukan

pengambilalihan saham

terhadap 693.000.000

saham setara 45% saham

PT HD Finance Tbk dari PT

HD Corpora dan Wealth

Paradise Holdings Limited

11 MARET 2013

1. Pengumuman

pengambilalihan

45% saham PT HD

Finance Tbk di Surat

Kabar Bisnis

Indonesia

2. Menyampaikan

pemberitahuan

kepada OJK terkait

Pengumuman

Keterbukaan

Informasi

Pengambilalihan

Saham PT HD

Finance

13 APRIL s.d

12 MEI 2013

Pelaksanaan

Tender Offer

27 MEI 2013

Pemberitahuan

kepada OJK terkait

Laporan Hasil

Penawaran Wajib

(Tender Offer)

21 JUNI 2013

1. Pemberitahuan

kepada OJK mengenai

Keterbukaan Informasi

terkait Perubahan

Jumlah Kepemilikan

Saham PT HD Finance

TBK

2. Kepemilikan saham

TMT pada PT HD

Finance Tbk adalah

sebesar 55,81%

24 JUNI 2013

TMT menyampaikan

Pemberitahuan

kepada KPPU terkait

pengambilalihan

saham PT HD

Finance Tbk

halaman 9 dari 110

SALINAN

(1) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ------

(2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ---------

(3) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; -------------

10.9.3 Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah

ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini

berlaku atau tidak bagi PT Tiara Marga Trakindo; ----------------------------

10.9.4 Bahwa pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai

berikut; --------------------------------------------------------------------------------


1. Achmad Hadiat Hamami 99,40%

2. Achmad Ridwan Hamami 0,60%

dan pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan

adalah sebagai berikut (vide I11);------------------------------------------------


1. Wealth Paradise Holdings

Limited

48,70%

2. PT HD Corpora 21,43%

3. Soeharto Djojonegoro 0,0000065%

4. Publik 29,87%

10.9.5 Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut diatas, Terlapor tidak terafiliasi

dengan PT HD Finance (vide I11); -----------------------------------------------

10.9.6 Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi Terlapor; ---------------------------

10.10 Bahwa analisa pemenuhan unsur pasal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Terlapor dapat diuraikan sebagai berikut: --------------------------------------------------

10.10.1 Bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

halaman 10 dari 110

SALINAN

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah

10.10.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

adalah sebagai berikut; -------------------------------------------------------------

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan

saham;---------------------------------------------------------------------------

(2) nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu;-------

(3) wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan tersebut;----------------------------------------------------

10.10.3 Bahwa unsur “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham” diuraikan sebagai berikut: ---------------------------

(1) Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;-------------------

(2) Bahwa kata hubung “atau” berdasarkan kamus bahasa Indonesia

memiliki arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara

beberapa hal (pilihan) (http://kbbi.web.id/);------------------------------

(3) Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu

dari: “penggabungan”, atau “peleburan badan usaha”, atau

“pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini;

(4) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, KPPU menerima pemberitahuan

dari PT Tiara Marga Trakindo yang melakukan pengambilalihan

saham (akuisisi) PT HD Finance, Tbk.;-----------------------------------

(5) Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah

terpenuhi;----------------------------------------------------------------------

10.10.4 Bahwa unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu” diuraikan sebagai berikut: ----------------------------------------------

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999,

diatur bahwa Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah;

(2) Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU No.

5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57

Tahun 2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dana atau

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;---------------------

halaman 11 dari 110

SALINAN

(3) Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang

menentukan: -----------------------------------------------------------------

(a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima

ratus miliar rupiah); dan/atau-----------------------------------------

(b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah); ------------------------------------------------------------------

(4) Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai

penjualan dari: ---------------------------------------------------------------

(a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan --------

(b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan

Usaha yang diambilalih; ----------------------------------------------

(5) Bahwa penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut

diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan

melebihi jumlah tertentu; ---------------------------------------------------

(6) Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal

menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk

melaporkan ke KPPU; ------------------------------------------------------

(7) Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti

sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa keduanya

atau salah satunya; ----------------------------------------------------------

(8) Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini

adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah

ditentukan tersebut di atas; -------------------------------------------------

(9) Bahwa berdasarkan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau

nilai penjualan Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

adalah (vide dokumen I11): ------------------------------------------------


2010 USD 1.327.301.087 USD 1.329.061.371

halaman 12 dari 110

SALINAN

2011 USD 2.352.388.452 USD 2.311.119.805

2012 USD 2.410.536.646 USD 3.009.779.951

dengan mengingat bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan

dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka dilakukan konversi nilai mata

uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret

2013 adalah untuk setiap USD1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh

nilai sebagai berikut:---------------------------------------------------


2010 Rp 12.922.603.383.032 Rp 12.939.741.508.056

2011 Rp 22.902.853.968.672 Rp 22.501.062.421.480

2012 Rp 23.468.984.785.456 Rp 29.303.217.602.936

dan nilai penjualan dan aset PT HD Finance, Tbk. dalam kurun waktu 3

(tiga) tahun terakhir adalah: ------------------------------------------------------


2010 Rp 568.353.000.000 Rp 764.434.000.000

2011 Rp 1.028.822.000.000 Rp 1.241.206.378.000

2012 Rp 1.049.238.000.000 Rp 1.588.474.211.000

(10) Bahwa bila digabungan Nilai Penjualan dan Nilai Aset Terlapor

pada tahun 2012 dengan Nilai Penjualan dan Nilai Aset PT HD

Finance, Tbk pada tahun 2012 akan menjadi sebagai berikut: --------

Tahun 2012 Nilai Penjualan Nilai Aset

PT Marga

Tiara Trakindo

Rp. 23.468.984.785.456 Rp. 29.303.217.602.936

PT HD Finance,

Tbk

Rp. 1.049.238.000.000 Rp. 1.588.474.211.000

Total Rp. 24.518.222.785.456 Rp. 30.891.691.813.936

(11) Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh PT Tiara

Marga Trakindo untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -------

(12) Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset dan atau nilai

penjualannya melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi;---------------

halaman 13 dari 110

SALINAN

10.10.5 Bahwa unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan” diuraikan sebagai berikut: -----------------------------------

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun

2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan

lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi

jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku

efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan

Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; --------------

(2) Bahwa ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Komisi dalam

Pasal 2 ayat (1) Perkom No. 4/2012 yang berbunyi: ------------------

“ Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib

menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.”----------------

(3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib

dilakukan: --------------------------------------------------------------------

(a) secara tertulis; ----------------------------------------------------------

(b) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif; ----------

(c) berlaku efektif secara yuridis; ---------------------------------------

(4) Bahwa PT Tiara Marga Trakindo memberitahukan secara tertulis

pada tanggal 24 Juni 2013 yang tercatat di KPPU; ---------------------

(5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perkom No. 4/2012 tanggal

telah berlaku efektif secara yuridis adalah: ------------------------------

(a) Bahwa untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan

Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian

penjelasan adalah tanggal: ---------------------

i. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam

hal terjadi Penggabungan; dan ----------------------------------

halaman 14 dari 110

SALINAN

ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi

perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang

tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan ---------------

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam

hal terjadi Peleburan; ---------------------------------------------

(b) Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan

pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun

tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha

bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di

perusahaan yang diambil alih (closing date); atau ----------------

(c) Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa

efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi

Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka; ----------------------

(6) Bahwa pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk oleh PT Tiara

Marga Trakindo merupakan Pengambilalihan Saham yang terjadi di

bursa efek, sehingga berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c

Perkom No. 4/2012 yaitu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan

Saham Perseroan Terbuka; -------------------------------------------------

(7) Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Terlapor kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013

perihal Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh Terlapor,

pengambilalihan saham HD Finance efektif secara yuridis pada

tanggal 11 Maret 2013 (vide I4); ---------

(8) Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012,

halaman 15 dari 110

SALINAN

Nomor SKB.06/MEN/VII/2012, Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013; -------------------

(9) Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti

penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal

pemberitahuan; --------------------------------------------------------------

(10) Bahwa penghitungan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini: -----

Hari ke Tgl/bln Hari ke Tgl/bln Hari ke Tgl/bln

1 13/03 11 27/03 21 11/04

2 14/03 12 28/03 22 12/04

3 15/03 13 01/04 23 15/04

4 18/03 14 02/04 24 16/04

5 19/03 15 03/04 25 17/04

6 20/03 16 04/04 26 18/04

7 21/03 17 05/04 27 19/04

8 22/03 18 08/04 28 22/04

9 25/03 19 09/04 29 23/04

10 26/03 20 10/04 30 24/04

(11) Bahwa berdasarkan tanggal efektif yuridis yaitu sejak tanggal 11

Maret 2013, maka Terlapor memiliki kewajiban untuk

memberitahukan kepada KPPU paling lambat dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif yuridis, yaitu pada

tanggal 24 April 2013; ------------------------------------------------------

(12) Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima

Pemberitahuan, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan pada

tanggal 24 Juni 2013 (vide I11); ------------------------------------------

(13) Bahwa dengan demikian Terlapor terlambat menyampaikan

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk

kepada KPPU selama 41 (empat puluh satu) hari kerja; ---------------

(14) Bahwa jika digambarkan kronologis keterlambatan pemberitahuan

pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk oleh PT Tiara Marga

Trakindo kepada KPPU adalah sebagai berikut: ------------------------

11 MARET 2013

TMT Menyampaikan

pemberitahuan kepada

OJK terkait Pengumuman

Keterbukaan Informasi

Pengambilalihan Saham

PT HD Finance Tbk

24 APRIL 2013

Batas akhir kewajiban TMT

untuk menyampaikan

pemberitahuan terkait

pengambilalihan saham PT

HD Finance Tbk kepada

KPPU

24 JUNI 2013

TMT menyampaikan

Pemberitahuan

kepada KPPU terkait

pengambilalihan

saham PT HD

Finance Tbk

Lama Keterlambatan

41 Hari

halaman 16 dari 110

SALINAN

11. Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2014 Terlapor menyerahkan Tanggapan

terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal

sebagai berikut (T-2): ---------------------------------------------------------------------------------

11.1 Bahwa Terlapor menyusun Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan dengan sistematika sebagai berikut: ------------------------------------

11.1.1 Formil Acara; -----------------------------------------------------------------------

11.1.2 Materiil Acara. Sebelum memberikan tanggapan, Terlapor menjelaskan

mengenai (1) Alur Transaksi serta Konsultasi dan Pemberitahuan ke

KPPU dan (2) Peraturan Pengambilalihan yang Berlaku di Pasar Modal.

Selanjutnya Terlapor memberikan tanggapan dalam 6 (enam) poin

sebagaimana diuraikan pada butir 11.5 sampai dengan 11.10; --------------

11.1.3 Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------

11.2 Formil Acara. Bahwa Terlapor menyatakan tidak terdapat dasar hukum untuk

dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan karena Petikan Penetapan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat

Panggilan dan Surat Pemberitahuan diterbitkan tanpa dasar hukum; ----------------

(1) Bahwa Terlapor menerima Surat-Surat KPPU dan Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan pada tanggal 2 April 2014. Pada halaman terakhir Laporan

Keterlambatan Pemberitahuan, terdapat penulisan tanggal 8 April 2014 dan

ditandatangani oleh Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Yoza Wirsan

Armanda, S.H., M.H., dan M. Gadmon Kaisar, S.H., M.H;----------------------

Dalam kebiasaan surat-menyurat diketahui hubungan antara tanggal dan

tanda tangan tersebut diartikan bahwa surat tersebut dikeluarkan dan

ditandatangani pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam surat, dalam hal

ini adalah tanggal 8 April 2014; ------------------------------------------------------

(2) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda

Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut “Peraturan

halaman 17 dari 110

SALINAN

KPPU No. 4/2012”), diketahui bahwa Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan yang disiapkan oleh unit kerja yang menangani

Pemberitahuan untuk disampaikan dalam Rapat Komisi dan menjadi dasar

bagi Ketua Komisi untuk menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan.

Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4/2012 adalah “Unit

kerja yang menangani monitoring dan/atau Pemberitahuan Penggabungan

atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan,

menyampaikan laporan Keterlambatan Pemberitahuan dalam Rapat Komisi.

Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPPU No. 4/2012 adalah

“Berdasarkan laporan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1),

Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan.”-------------------------

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menjadi dasar

bagi Ketua Komisi untuk menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;--------------

(3) Bahwa, penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dituangkan dalam Petikan

Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 28 Maret 2014. Sementara

itu, Laporan Pemberitahuan Keterlambatan tertanggal 8 April 2014. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pemeriksaan Pendahuluan

yang dituangkan dalam Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan,

berikut Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat

Pemberitahuan dan Surat Panggilan yang masing-masing tertanggal 2 April

2014, diterbitkan tanpa dasar hukum, karena penerbitan dokumen-dokumen

tersebut seharusnya didahului terbitnya Laporan Pemberitahuan

Keterlambatan, bukan sebaliknya;----------------------------------------------------

11.3 Materiil Acara, (1) Alur Transaksi serta Konsultasi dan Pemberitahuan ke

KPPU; -----------------------------------------------------------------------------------------

(1) 27 Desember 2012, Terlapor selaku calon pengendali PT HD Finance Tbk,

melakukan pengumuman rencana pengambilalihan PT HD Finance Tbk

melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia. Dalam pengumuman tersebut

disampaikan bahwa transaksi pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk

dari pengendali saat itu dengan target pengambilalihan dari pemegang

saham pengendali saat itu sebesar maksimum 51% (lima puluh satu persen)

yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:--------------------

a. Pembelian 45% (empat puluh lima persen) saham PT HD Finance Tbk

dari pemegang saham pengendali saat itu yaitu PT HD Corpora dan

Wealth Paradise Holdings Limited; --------------------------------------------

halaman 18 dari 110

SALINAN

b. Pembelian 6% (enam persen) saham PT HD Finance Tbk dari PT HD

Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, apabila setelah proses

Penawaran Tender Wajib kepemilikan saham Terlapor pada PT HD

Finance Tbk tidak mencapai 51% (lima puluh satu persen);----------------

(2) 11 Januari 2013, Terlapor berdasarkan keinginan sendiri serta dengan

itikad baik melakukan Konsultasi rencana pengambilalihan PT HD Finance

Tbk ke KPPU, serta menyampaikan sejumlah dokumen terkait yang

dimintakan oleh KPPU; ------------------------------------------------------------

(3) 27 Februari 2013, KPPU menerbitkan Pendapat Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/PDPT/II/2013 tentang Konsultasi

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk

Oleh PT Tiara Marga Trakindo (“Pendapat KPPU Atas Konsultasi”).

Pendapat KPPU Atas Konsultasi tersebut adalah komisi sebagai berikut:

“Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat

dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang

diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh PT

Tiara Marga Trakindo; -------------------------------------------------------------

(4) 8 Maret 2013, Terlapor melaksanakan jual beli atas 45% (empat puluh lima

persen) saham PT HD Finance Tbk melalui Pasar Negosiasi di Bursa Efek

Indonesia. Pelaksanaan jual beli tersebut merupakan satu kesatuan proses

pelaksanaan pengambilalihan PT HD Finance Tbk untuk mencapai target

perolehan saham PT HD Finance Tbk dari pengendali saat itu maksimum

sebesar 51% (lima puluh satu persen). Dimana pengambilalihan terhadap

45% (empat puluh lima persen) tersebut telah diumumkan Terlapor melalui

surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 11 Maret 2013; ---------------------------

(5) 14 Maret 2013, Terlapor menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender

Wajib ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan satu kesatuan

proses yang tidak boleh terputus dengan jual beli sebagaimana diuraikan

butir 4 di atas dan wajib dilaksanakan oleh Terlapor berkenaan dengan

pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh Terlapor; ---------------------------

(6) 11 April 2013, OJK memberikan izin kepada Terlapor untuk melaksanakan

keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib.

Keterbukaan informasi tersebut dilakukan oleh Terlapor melalui

pengumuman dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 12 April 2013; ---

(7) 13 April – 12 Mei 2013, Periode Penawaran Tender Wajib yaitu periode

dimana para pemegang saham publik berhak untuk menjual sahamnya pada

halaman 19 dari 110

SALINAN

PT HD Finance Tbk kepada Terlapor, dan Terlapor wajib melakukan

pembelian atas saham tersebut. Atas pembelian tersebut, Terlapor wajib

menyelesaikan pembayaran harga saham kepada para pemegang saham

publik paling lambat 22 Mei 2013; ------------------------------------------------

(8) 27 Mei 2013, Terlapor menyampaikan laporan keterbukaan informasi

kepada OJK atas penyelesaian Penawaran Tender Wajib berikut jumlah

saham yang diperoleh oleh Terlapor; ----------------------------------------------

(9) 24 Juni 2013, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU atas

hasil pengambilalihan dan jumlah akhir kepemilikan saham PT HD Finance

Tbk oleh Terlapor sebagai pengendali baru; ---------------------------

(10) 4 September 2013, KPPU menerbitkan Surat KPPU Nomor

103/K/IX/2013, Hal: Surat Tidak Melakukan Penilaian Ulang

Pengambilalihan Saham, tertanggal 4 September 2013 ("Surat Tanggapan

KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan"). Dalam surat tersebut KPPU

menegaskan “Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi tidak melakukan

Penilaian Ulang terhadap Pemberitahuan dengan Nomor Registrasi

A13613 dan Pendapat Komisi tetap mengacu pada hasil Penilaian

Konsultasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013, yaitu Tidak

Ada Dugaan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT HD Finance Tbk

oleh PT Tiara Marga Trakindo; ---------------------------------------------------

(11) 3 Desember 2013, Terlapor menerima Surat KPPU No.

1040/SJ/P/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Surat Panggilan,

yang isinya memanggil Terlapor untuk menghadap dan memberikan

keterangan kepada Tim Penyidik KPPU tanggal 11 Desember 2013 terkait

dengan dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat sehubungan dengan pengambilalihan saham PT HD Finance

Tbk oleh Terlapor. Atas panggilan tersebut, Terlapor hadir dan

memberikan keterangan kepada Tim Penyidik KPPU pada tanggal 11

Desember 2013. Keterangan yang diberikan oleh Terlapor dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Terlapor; ---------

11.4 Materiil Acara, (2) Peraturan Pengambilalihan yang Berlaku di Pasar Modal; --------

(1) PT HD Finance Tbk, merupakan suatu perseroan terbatas yang bersifat

terbuka karena telah melakukan Penawaran Umum Terbatas dan mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan

Pengambilalihan PT HD Finance Tbk selain tunduk atas ketentuan Bab VIII

halaman 20 dari 110

SALINAN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya

disebut “UUPT”), harus tunduk juga atas ketentuan di bidang Pasar Modal.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 137 UUPT, yang berbunyi

sebagai berikut “Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.”----------------------

Dari ketentuan tersebut, diketahui secara tegas bahwa ketentuan di bidang

Pasar Modal bersifat lex specialis khususnya dalam Pengambilalihan suatu

Perseroan Terbuka; ---------------------------------------------------------------------

(2) Mengenai Pengambilalihan Perseroan Terbuka, diatur dalam Peraturan No.

IX.H.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-264/BL/2011 tentang

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “Peraturan

Bapepam-LK No. IX.H.1”); ------------------------------------------------------------

(3) Bahwa, Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. memuat isi dengan sistematika

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------

a. Angka 1: Ketentuan Umum

b. Angka 2: Negosiasi Dalam Rangka Pengambilalihan

c. Angka 3: Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

d. Angka 4: Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

e. Angka 5: Kewajiban Pengalihan Kembali Saham

f. Angka 6: Pengecualian

g. Angka 7: Ketentuan Penutup

(4) Berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a butir 2 Peraturan Bapepam-LK No.

IX.H.1. diatur bahwa Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib

melakukan Penawaran Tender Wajib. Adapun yang dimaksud Penawaran

Tender Wajib menurut ketentuan Angka 1 butir e Peraturan Bapepam-LK No.

IX.H.1. adalah sebagai berikut “Penawaran Tender Wajib adalah penawaran

untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh

Pengendali baru”------------------------------------------------------------------------

(5) Penawaran Tender Wajib merupakan penerapan dari prinsip perlindungan hak

pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka, dimana apabila

pemegang saham minoritas (dalam hal ini pemegang saham publik) tidak

menyetujui terjadinya perubahan pengendali maka pemegang saham tersebut

berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh pengendali baru dengan

halaman 21 dari 110

SALINAN

harga sebagaimana perhitungannya diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.

IX.H.1. ------------------------------------------------------------------------------------

Penawaran Tender Wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap hak

pemegang saham minoritas dikarenakan dalam pengambilalihan saham

perusahaan terbuka tidak dipersyaratkan adanya persetujuan dari Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana

ditegaskan pada ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan Bapepam-LK No.

IX.H.1., yang berbunyi sebagai berikut:----------------------------------------------

“Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan

dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali

apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang

diambil alih.”-----------------------------------------------------------------------------

(6) Dalam perusahaan tertutup, bentuk perlindungan pemegang saham minoritas

tercermin dari ketentuan Pasal 126 ayat (2) jo. Pasal 62 UUPT yang mengatur

sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------

Pasal 126 ayat (2) UUPT: --------------------------------------------------------------

“Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62.” ------------------------------------------------------------

Pasal 62 ayat (1) UUPT: ---------------------------------------------------------------

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan

tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham

atau Perseroan, berupa: --------------------------------------------------------------

a. perubahan anggaran dasar; ----------------------------------------------------

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai

nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;

atau ----------------------------------------------------------------------------------

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan -----------

(7) Prosedur pelaksanaan Penawaran Tender Wajib diatur pada ketentuan Angka

4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1., yang antara lain mengatur bahwa

pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib

dilakukan setelah diterimanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

(selanjutnya disebut “OJK”, dahulu Bapepam-LK) dan Penawaran Tender

halaman 22 dari 110

SALINAN

Wajib dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman. Setelah

pelaksanaan Tender Wajib diselesaikan, wajib dilaporkan kepada OJK paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian; -------------------------------------

(8) Berdasarkan uraian di atas, Penawaran Tender Wajib merupakan rangkaian

proses dalam pengambilalihan suatu perusahaan terbuka, dan sifatnya wajib

dilaksanakan serta tidak dapat dipisahkan. Adapun jumlah saham perusahaan

terbuka yang dikendalikan oleh pengendali baru, baru dapat diketahui pada

saat berakhirnya proses Penawaran Tender Wajib dan wajib dilaporkan

kepada OJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian Penawaran

Tender Wajib; ----------------------------------------------------------------------------

(9) Dalam hal Penawaran Tender Wajib tidak dilaksanakan, maka berdasarkan

ketentuan Angka 7 huruf d butir 1 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1., OJK

dapat mengenakan sanksi. Berikut bunyi ketentuannya: ---------------------------

“Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan:------

a. pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:-------------

(1) membayar denda; dan -----------------------------------------------------

(2) mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi

dan mengganti kerugian yang timbul; atau -----------------

b. denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib -----------------

11.5 Materiil Acara, Tanggapan, I. Bahwa Penerapan Pasal 29 UU Anti Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 5 PP No. 57/2010 Tidak Dapat

Diterapkan Secara Terpisah Tanpa Melihat Dasar Pembentukannya; ---------------

(1) Bahwa UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterbitkan

dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut: ---------------------------------

“c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam

situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu,

dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh

negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian

internasional.” ---------------------------------------------------------------------

Lebih lanjut ditegaskan juga dalam Alinea 6 Penjelasan Umum UU Anti

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: ----------------

“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk

mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia

usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga

tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan

halaman 23 dari 110

SALINAN

kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain

dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang

merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan

sosial.” ----------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU Anti

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk mencegah

terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------

(2) Bahwa, salah satu tindakan yang dilarang oleh UU Anti Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penggabungan, peleburan usaha atau

penambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (vide Pasal 28 UU Anti Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat); -----------------------------------------------------

Adapun sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu tindakan

penggabungan, peleburan usaha atau penambilalihan dapat menimbulkan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditentukan lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan wajib diberitahukan kepada Komisi

dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Anti Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------------------

(3) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2)

UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah PP No.

57/2010; ----------------------------------------------------------------------------

(4) Bahwa, berdasarkan Alinea 3 Penjelasan Umum PP No. 57/2010, disebutkan

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------

“Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim

dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada

penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu

kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan Penggabungan

(merger), Peleburan (konsolidasi), dan Pengambilalihan (akuisisi) yang

dapat mengendalikan dan mendorong ke arah terjadinya Praktik Monopoli

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dihindari sejak dini, dengan

kata lain tindakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan Pelaku Usaha

lainnya.” --------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, disebutkan juga dalam Alinea 5 Penjelasan Umum PP No.

57/2010, disebutkan bahwa: ---------------------------------------------------------

halaman 24 dari 110

SALINAN

“Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham

yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, tata cara penyampaian pemberitahuan, penilaian

Komisi, dan konsultasi; ---------------------------------------------------------------

(5) Bahwa untuk menghindari atau mencegah terjadinya Praktik Monopoli atau

Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan saham, PP No. 57/2010 mengatur mekanisme sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

a. Konsultasi; -------------------------------------------------------------------------

b. Pemberitahuan. --------------------------------------------------------------------

(6) Bahwa, mengenai Konsultasi diatur dalam Pasal 10 PP No. 57/2010, sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain

yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)

dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.

(2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang

disyaratkan oleh Komisi.” ------------------------------------------------------

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Konsultasi tidak wajib dilakukan

oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan;------------------------------------------------------------------------

(7) Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 57/2010,

diatur bahwa: ---------------------------------------------------------------------------

“(1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan

penilaian. -------------------------------------------------------------------------

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi

memberikan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai

rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.”--------

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa KPPU melakukan penilaian atas

formulir dan dokumen yang disampaikan kepada KPPU pada saat

Konsultasi; ------------------------------------------------------------------------------

halaman 25 dari 110

SALINAN

(8) Bahwa, mengenai Pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No.

57/2010, sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau

nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara

tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.” ---------------------

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57/2010, diatur

bahwa Pemberitahuan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir

yang ditetapkan oleh KPPU dengan melampirkan dokumen pendukung yang

berkaitan dengan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan; ------------

(9) Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 57/2010 diatur sebagai berikut:

“Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk

memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”

(10) Bahwa berdasarkan uraian butir 6 sampai dengan butir 9 di atas, diketahui

bahwa fungsi dari Konsultasi dan Pemberitahuan sama, yaitu menjadi dasar

bagi KPPU untuk melakukan penilaian. Hal tersebut ditegaskan dalam

ketentuan Bab IV butir C yang merupakan Lampiran dari Peraturan KPPU

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya

Praktik Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No.

3/2012”), yang berbunyi sebagai berikut: ------------------------------------------

“Penilaian yang diberikan oleh Komisi terhadap Konsultasi Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan Komisi

untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan, Peleburan dan

Pengambilalihan. Namun, untuk menghindari redudansi penilaian terhadap

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang sama melalui

Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmen untuk hanya

melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas

halaman 26 dari 110

SALINAN

data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat Konsultasi

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi

pasar yang material pada saat pemberitahuan. Dalam hal terdapat

perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha atau

kondisi pasar, maka Komisi akan menggunakan kewenangannya untuk

melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan setelah

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan.” -------------

Dengan demikian, ketentuan Pemberitahuan tidak dapat dilihat secara parsial

manakala Konsultasi telah dilakukan sebelumnya; -------------------------------

(11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor berdasarkan keinginannya

sendiri dan dengan itikad baik telah melakukan Konsultasi tertulis sebelum

Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk

dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited selaku

pengendali saat itu. Atas Konsultasi tertulis tersebut, Terlapor telah

memperoleh hasil penilaian KPPU melalui Pendapat KPPU Atas Konsultasi,

yang pada intinya menyatakan tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham

PT HD Finance Tbk oleh Terlapor; -------------------------------------------------

Lebih lanjut, Terlapor juga telah menyampaikan Pemberitahuan setelah

menyelesaikan satu kesatuan proses pengambilalihan saham PT HD Finance

Tbk, dimana atas Pemberitahuan tersebut KPPU tidak melakukan penilaian

ulang dan tetap mengacu pada pendapat KPPU pada tanggapan Konsultasi;-

(12) Berdasarkan uraian di atas, terbukti demi hukum bahwa KPPU tidak

melakukan penilaian atas Pemberitahuan secara terpisah dari penilaian atas

Konsultasi yang dilakukan sebelumnya oleh Terlapor. Karenanya, ketentuan

pelaksanaan Pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat

dilihat secara terpisah oleh KPPU manakala Konsultasi telah dilakukan oleh

Terlapor, karena penilaian atas isi Pemberitahuan pada prinsipnya telah

dilakukan oleh KPPU pada saat Terlapor melakukan Konsultasi, dimana

Konsultasi dilakukan dengan pemenuhan penyampaian data, dokumen dan

keterangan yang sama dengan data, dokumen dan keterangan dalam

Pemberitahuan dan KPPU menyatakan tidak terdapat perubahan data yang

signifikan; -------------------------------------------------------------------------------

11.6 Materiil Acara, Tanggapan, II. Bahwa Penerapan Ketentuan Pengenaan Sanksi

Denda Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan

Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Sebagaimana Diatur Dalam

halaman 27 dari 110

SALINAN

Peraturan Komisi No. 4/2012, Demi Hukum Wajib Didasarkan Pada

Pertimbangan Adanya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

(1) Bahwa atas kewajiban Pemberitahuan terjadinya penggabungan, peleburan

atau pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010,

terdapat ketentuan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, yang berbunyi sebagai berikut:-----------------

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha

dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); --------------------------

(2) Bahwa untuk mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengenaan

sanksi terkait dengan pelanggaran kewajiban Pemberitahuan yang diatur

dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, diterbitkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan

Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan (“Peraturan KPPU No. 4/2012”); -----------------------------------

(3) Bahwa, Peraturan KPPU No. 4/2012 tersebut diterbitkan dengan salah satu

pertimbangan sebagai berikut: -------------------------------------------------------

“a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Pemberitahuan

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan

Saham Perusahaan, perlu mengatur pelaksanaan pengenaan Denda

Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat.” ----------------------------------------------------------------------

Dari pertimbangan tersebut, diketahui bahwa pengenaan sanksi denda

ditujukan atas keterlambatan Pemberitahuan tindakan penggabungan,

peleburan atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karenanya, pengenaan

sanksi denda tidak dapat semata-mata dilihat secara administratif dari adanya

keterlambatan, melainkan harus dilihat ada tidaknya akibat dari

keterlambatan Pemberitahuan tersebut serta apakah tindakan

pengambilalihan yang terlambat diberitahukan tersebut dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----------------

halaman 28 dari 110

SALINAN

(4) Bahwa besarnya nilai sanksi denda administratif yang dapat dikenakan atas

keterlambatan Pemberitahuan sangat signifikan, yaitu Rp1.000.000.000,00

per hari keterlambatan dan maksimum sebesar Rp25.000.000.000,00.

Besarnya jumlah denda administratif tersebut dapat dipahami manakala

pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat. Karena sepanjang Pemberitahuan belum dilakukan, dan KPPU

belum mengetahui kondisi tersebut, pelaku usaha dimaksud dapat

memperoleh keuntungan dari praktik monopoli yang dilakukannya. -----------

Namun demikian, apabila denda keterlambatan hanya semata-mata ditujukan

sebagai denda administratif tanpa melihat adanya akibat hukum yang

ditimbulkan dari keterlambatan Pemberitahuan atau transaksi yang

dilakukan, besarnya denda administratif tersebut adalah tidak wajar. Berikut

beberapa contoh pengenaan denda administratif: ---------------------------------

Ketentuan Angka 7 huruf d butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.:

“Pelanggaran atas keterlambatan menyampaikan informasi sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 3 huruf a butir 1), angka 4 huruf a

butir 1), angka 4 huruf a butir 3), angka 6 huruf c, dan angka 6 huruf d

dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu

rupiah) atas setiap hari keterlambatan.” -----------------------------------------

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-

Undang (selanjutnya disebut “UU KUP”): -----------------------------------------

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KUP: ---------------------------------

halaman 29 dari 110

SALINAN

“Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur

pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan; ----------------------------------------------

(5) Bahwa, dalam kasus Terlapor, KPPU telah menyampaikan penilaiannya

melalui Pendapat KPPU Atas Konsultasi bahwa tidak terdapat dugaan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh

pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor. Hal mana

ditegaskan kembali dalam Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan

Pengambilalihan; -----------------------------------------------------------------------

(6) Quod non, apabila diasumsikan Terlapor dikategorikan telah terlambat

melakukan Pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU, transaksi yang

dilakukan Terlapor terbukti tidak mengakibatkan dan/atau sepatutnya diduga

dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat. Hal mana secara tegas dapat dibuktikan dari hasil penilaian KPPU

yang dituangkan dalam Pendapat KPPU Atas Konsultasi dan Surat

Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan; -----------------------

(7) Berdasarkan uraian di atas, demi hukum ketentuan Pasal 6 PP No. 57/2010

tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Terlapor telah

menyampaikan informasi transkasi pengambilalihan yang akan dilakukan

melalui Konsultasi dan KPPU telah menyampaikan penilaian bahwa tidak

terdapat dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap

transaksi yang akan dilakukan oleh Terlapor. Pendapat mana ditegaskan

kembali dalam Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan

Pengambilalihan, dimana KPPU tidak melakukan penilaian ulang; ------------

11.7 Materiil Acara, Tanggapan, III. Bahwa Ketentuan Sanksi Denda Administratif

Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Merupakan

Sanksi Yang Dikenakan Dalam Hal Tidak Menyampaikan Pemberitahuan; -------

(1) Berdasarkan Bab II Lampiran Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan

Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya

disebut “Peraturan KPPU No. 3/2012”), diketahui tujuan dibentuknya

Pedoman Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan sebagai berikut: --

-----------------------------------------------------------------------

halaman 30 dari 110

SALINAN

a. Agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 29 UU

No.5/1999 dan PP No.57/2010, sehingga terdapat kepastian hukum dan

dapat menghindari terjadinya kekeliruan atau sengketa dalam

penerapannya. ---------------------------------------------------------------------

b. Agar Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No.57/2010 dapat

senantiasa diterapkan secara konsisten, tepat, dan adil. ---------------------

c. Menjaga agar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

senantiasa meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. -------------------------

d. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh

pelaku usaha sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan. ------------------------------------------------------------------

e. Mendorong penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan

usaha. -------------------------------------------------------------------------------

(2) Bahwa, dalam Bab VIII Peraturan KPPU No. 3/2012 mengatur tentang

Aturan Sanksi, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sanksi pelanggaran Pasal 28 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------------

b. Sanksi tidak menyampaikan Pemberitahuan (Pasal 29 UU Anti

Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat; ---------------------------------

(3) Dalam uraian mengenai sanksi tidak menyampaikan Pemberitahuan,

diketahui bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi vide Pasal 6 PP No.

57/2010 dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban untuk

menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis atas Penggabungan, Peleburan

dan Pengambilalihan. ------------------------------------------------------------------

Lebih lanjut diuraikan bahwa KPPU akan melakukan kegiatan monitoring

dari waktu ke waktu dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk dapat

mengidentifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang

memenuhi syarat namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak

menyampaikan Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan

Pengambilalihannya kepada KPPU; -------------------------------------------------

(4) Senada dengan hal tersebut di atas, pada alinea berikutnya (alinea ketiga)

disebutkan bahwa dalam hal Pengambilalihan asing telah memenuhi syarat

untuk dilakukan Pemberitahuan kepada KPPU namun dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan Pemberitahuan

halaman 31 dari 110

SALINAN

Pengambilalihannya kepada KPPU, maka denda keterlambatan akan

dibebankan kepada bagian dari kelompok usahanya yang berada di

Indonesia. -------------------------------------------------------------------------------

(5) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi

denda administratif menurut Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat dilakukan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat

wajib melakukan Pemberitahuan namun tidak melakukan Pemberitahuan,

dan hal tersebut diketahui oleh KPPU dari pelaksanaan kegiatan monitoring;

11.8 Materiil Acara, Tanggapan, IV. Bahwa Tidak Ada Keterlambatan Pemberitahuan

Transaksi Pengambilalihan Oleh Terlapor Dengan Memperhatian Berlakunya

Ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.; ----------------------------------------

(1) Bahwa pada saat Konsultasi Terlapor telah menyampaikan kepada KPPU

mengenai target kepemilikan saham PT HD Finance Tbk yang diinginkan

oleh Terlapor adalah minimum 51% (lima puluh satu persen). Dimana untuk

perolehannya, Terlapor akan mengambilalih 45% (empat puluh lima persen)

saham dari pengendali saat itu, yaitu PT HD Corpora dan Wealth Paradise

Holdings Limited, dan tambahan sebanyak maksimum 6% (enam persen)

apabila dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, kepemilikan saham

Terlapor belum mencapai 51% (lima puluh satu persen).-------------------------

(2) Bahwa, berdasarkan kronologis yang disampaikan Terlapor pada butir B.1.,

ketika transaksi pembelian saham PT HD Finance Tbk pada tahap pertama

dilaksanakan, kepemilikan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor baru

sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan belum mencapai target

minimum pengendalian yang direncanakan oleh Terlapor, yaitu sebanyak

51% (lima puluh satu persen).--------------------------------------------------------

(3) Bahwa, PT HD Finance Tbk yang menjadi target pengambilalihan adalah

perusahaan terbuka. Berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a butir 2

Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. sebagaimana diuraikan pada butir B.2.,

pihak yang melakukan pengambilalihan saham memiliki kewajiban untuk

melakukan Penawaran Tender Wajib kepada seluruh pemegang saham

publik (minoritas). ---------------------------------------------------------------------

Kewajiban untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib tersebut

merupakan satu kesatuan proses dan tidak boleh terputus yang terjadi dalam

hal dilakukannya Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sebagaimana

pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. yang

mengatur tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.-------------------------

halaman 32 dari 110

SALINAN

(4) Bahwa, mengacu pada ketentuan Angka 3 huruf a butir 2 Peraturan

Bapepam-LK No. IX.H.1. tersebut di atas, Terlapor sebagai pihak yang

melakukan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk selaku perusahaan

terbuka memiliki kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib.

Karenanya, proses transaksi pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh

Terlapor secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari proses Penawaran

Tender Wajib. Dimana kepemilikan saham final oleh Terlapor selaku

pengendali baru belum dapat ditentukan pada saat pembelian 45% (empat

puluh lima persen) saham, melainkan setelah diselesaikannya proses

Penawaran Tender Wajib yang merupakan kewajiban sebagaimana diatur

dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1-----------------------------

(5) Berdasarkan uraian dalam huruf B.2 di atas mengenai transaksi

pengambilalihan Perseroan Terbuka di lingkungan Pasar Modal, dapat

disimpulkan bahwa pendapat investigator yang mengasumsikan kewajiban

Pemberitahuan Terlapor atas pengambilalihan yang dilakukannya terhadap

PT HD Finance Tbk terjadi sejak keterbukaan informasi yang dilaksanakan

Terlapor saat Terlapor melakukan pembelian atas 45% saham PT HD

Finance Tbk adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena penyelesaian

transaksi pengambilalihan dan jumlah pengendalian saham secara final baru

terjadi secara efektif setelah diselesaikannya Penawaran Tender Wajib.

Apabila Terlapor tidak melakukan Penawaran Tender Wajib setelah

melakukan pembelian 45% saham dalam HD Finance Tbk, maka otoritas

pasar modal berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat membatalkan

pembelian 45% saham dimaksud dan mewajibkan Terlapor mengembalikan

saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan bahkan mengganti

kerugian yang timbul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengambilalihan yang dilakukan baru memperoleh kepastiannya dan

dianggap efektif sejak selesainya proses Penawaran Tender Wajib dan

kemudian diikuti dengan pengumuman keterbukaan informasi atas

pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, sehingga kewajiban pemberitahuan

mengenai pengambilalihan kepada KPPU mulai diperhitungkan sejak

disampaikannya laporan penyelesaian Penawaran Tender Wajib kepada

OJK. -------------------------------------------------------------------------------------

(6) Bahwa, keterbukaan informasi atas penyelesaian Penawaran Tender Wajib

disampaikan oleh Terlapor kepada OJK pada tanggal 27 Mei 2013 melalui

surat No. TMT-LGL/250/LL/DIR/V/2013 perihal: Laporan Hasil

halaman 33 dari 110

SALINAN

Penawaran Tender Wajib Atas Saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara

Marga Trakindo, dimana dalam pemberitahuan tersebut telah diketahui

jumlah akhir saham yang dikendalikan oleh Terlapor sebagai pengendali

baru PT HD Finance Tbk. Oleh karena itu, apabila batas waktu

Pemberitahuan mengacu pada tolak ukur penyelesaian satu kesatuan

transaksi pengambilalihan, yaitu tanggal surat keterbukaan kepada OJK

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberitahuan yang

dilakukan oleh Terlapor masih dalam kurun waktu yang ditetapkan,

mengingat faktanya laporan pemberitahuan yang dilakukan Terlapor kepada

KPPU mengenai pengambilalihan saham dalam PT HD Finance Tbk pada

tanggal 21 Juni 2013 adalah tidak terlambat dan masih memenuhi syarat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak kewajiban pelaporan pemberitahuan tersebut

timbul pada tanggal 27 Mei 2013.----------------------------------------------------

(7) Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi hukum terbukti bahwa tidak

terdapat keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD

Finance Tbk oleh Terlapor karena Pemberitahuan dilakukan masih dalam

kurun waktu dari penyelesaian keseluruhan transaksi Pengambilalihan yang

diatur menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.------------------------------

11.9 Materiil Acara, Tanggapan, V. Bahwa Pelaksanaan Pemberitahuan Oleh

Terlapor ke KPPU Dilakukan Berdasarkan Hasil Diskusi Dengan KPPU Pada

Periode Konsultasi; -------------------------------------------------------------------------

(1) Bahwa, pada bulan Januari 2013 Terlapor menemui KPPU untuk

mengadakan Konsultasi rencana pengambilalihan saham PT HD Finance

Tbk oleh Terlapor, dimana Konsultasi tersebut dimungkinkan sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 PP No. 57/2010, yang berbunyi sebagai berikut: -------

“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain

yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan

SALINAN - KPPU · 2020. 6. 30. · SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa

Documents