trRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DTSABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Mengingat MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. SK No 006421 A BAB I SALINAN
126
Embed
SALINAN - Jogloabang...pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. 12. Menteri adalah menteri yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DTSABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OL6 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Mengingat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS.
SK No 006421 A
BAB I
SALINAN
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencarlaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas berdasarkan pada rencanainduk penyandang disabilitas, rencana aksi nasionalpenyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah
penyandang disabilitas provinsi.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai ataumenerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan
segala hak yang melekat tanpa berkurang.5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara
sadar untuk melindungi, mengayomi, danmemperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untukmemenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hakPenyandang Disabilitas.
SK No 00616? A
7. Rencana
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang
selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumenperencanaan dan penganggaran pembangunan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalahdokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang
merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiadalah dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang
merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkanantara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional
Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumenperencanaan dan penganggararL, serta pelaksanaan
terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusatdan tingkat daerah.
11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalahpembangunan yang mengintegrasikanpengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang
Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaatpembangunan dalam seluruh tahapan pembangunanmeliputi Perencanaan, penganggaran,
Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional.
SK No 006163 A
Pasal 2
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 2(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untukmenyinergikan, mengharmonisasikan, danmengefektifkan pembangunan nasional dan daerah
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
BAB IIPERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian
dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Pasal 4
(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusununtuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangkapendek.
(2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka
panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluhlima) tahun.
SK No 0A6164 A
(3) Perencanaan
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
(3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang
Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun ditingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang
Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima)
tahun di tingkat daerah.(4) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangkapendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusundalam program dan kegiatan terkait Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan tingkat pusat dan
tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua
Perencanaan Jangka Panjang
Pasal 5
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusundalam RIPD.
(2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 7(1) Menteri mengoordinasikan kaji ulang RIPD setiap 5
(lima) tahun sekali.(2) Dalam mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkankementerian/lembaga dan pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota terkait.
(3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang RIPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian KetigaPerencanaan Jangka Menengah
Pasal 9
(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangkamenengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) disusun dalam Rencana Aksi Nasional PenyandangDisabilitas dan Rencana Aksi Daerah PenyandangDisabilitas Provinsi.
(2) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasdisusun mengacu pada RIPD dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional.
SK No 006166 A
(3) Rencana .
trRESIDENREPUELIK INDONESIA
-7 -
(3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsidisusun mengacu pada Rencana Aksi NasionalPenyandang Disabilitas dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi.
(4) Menteri mengoordinasikan pen5rusunan Rencana AksiNasional Penyandang Disabilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melibatkankementerian/lembaga serta pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/ kota.
(5) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasditetapkan oleh Menteri.
(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsimengoordinasikan pen5rusunan Rencana Aksi DaerahPenyandang Disabilitas Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan PerangkatDaerah Provinsi terkait.
(7) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiditetapkan oleh Gubernur.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanRencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas danRencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsidiatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian KeempatPerencanaan Jangka Pendek
Pasal 10
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusundalam program dan kegiatan kementerian/lembaga danperangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaandan penganggaran pembangunan tingkat pusat dantingkat daerah.
SK No 006167 A
Pasal 11 ...
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 1 1
(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran pembangunan di tingkat pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusunmengacu pada:
a. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
untuk kementerian / lembaga;
c. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dand. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dankabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamdokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:
a. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
untuk kementerian / lembaga;
c. Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (71untuk perangkat daerah;
d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dane. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; danb. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
SK No 006168 A
(4) Ketentuan
FRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-9-
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumenPerencanaan dan penganggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri.
BAB IIIPENYELENGGARAAN
Pasal 12
(1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraanpembangunan nasional dan daerah.
(2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsidan kabupaten/kota terkait Penghormatanl,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dalam dokumen perencanaan danpenganggaran pembangunan tingkat pusat dan
daerah.
Pasal 13
(1) Kementerian/lembaga melaksanakan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengacu pada:
SK No 006169 A
a. RIPD
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-10-
a. RIPD;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional; dan
c. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.(2) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
melaksanakan program dan kegiatan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) mengacu pada:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi untuk perangkat daerah provinsi;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
KabupatenlKota untuk perangkat daerahkabupaten/kota; dan
c. Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi.
(3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsidan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21.
BAB IV
EVALUASI
Pasal 14
(1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadibagian dari Evaluasi pembangunan nasional dan
daerah.
SK No 006170 A
(2) Evaluasi
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
(2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan membandingkan antara:a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional
Penyandang Disabilitas, dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengandokumen perencanaan dan penganggaran
kementerian/lembaga, perangkat daerahprovinsi, dan perangkat daerah kabupatenlkota;dan
b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional
Penyandang Disabilitas, dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi denganpelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga, perangkat daerahprovinsi, dan perangkat daerah kabupaten lkota.
Pasal 15
(1) Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atasdokumen perencanaan dan penganggaran sertapelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan PemenuhAn hak Penyandang
Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Nasional
Penyandang Disabilitas.(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri.
SK No 006171 A
Pasal 16. . .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
_t2_
Pasal 16
(1) Perangkat daerah provinsi dan kabupatenlkotamelakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan danpenganggaran serta pelaksanaan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacupada Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi untuk perangkat daerah provinsi; danb. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KabupatenlKota untuk perangkat daerah
kabupaten/kota.(3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan oleh:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi kepada Gubernur; dan
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten f Kota kepada Bupati/Walikota, untukselanjutnya dilaporkan oleh Bupati/Walikotakepada Gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan hasil Evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Menteri.
Pasal 17
Menteri mengoordinasikan Evaluasi penyelenggaraan
RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas,dan Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi berdasarkan laporan hasil Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (41.
SK No 006172 A
Pasal 18
BAB V
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
FRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
Pasal 18
Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD kepadaPresiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktuapabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur denganPeraturan Menteri.
Pasal 20(1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan
dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas.
(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangkukepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dariorganisasi Penyandang Disabilitas dan pemangkukepentingan.
(3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forumtematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan
dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran
pembangunan tingkat nasional dan daerah.
SK No OO617s A
(4) Pelaksanaan .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-14-
(a) Pelaksanaan forum tematik disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteribersama dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan
menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 2 1
Pendanaan bagi Perencanaan, Penyelenggaraan, danEvaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidakmengikat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 006174 A
Agar
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-15-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Oktober 2Ol9PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 Oktober 2Ol9PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2079 NOMOR 184
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
dan Perundang-undangan,
ttd
SK No 006417 A
anna Djaman
Depu
FRESTDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oll tentang PengesahanConuention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenaiHak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan danperwujudan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan sertakebebasan dasar Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitasmengamanatkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenaiPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamPeraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untukmenyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunannasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam rangkaefektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib merumuskan dalamrencana induk.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasiPenyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam prosesPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaltrasi terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
SK No 006176 A
Perencanaan
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangkapanjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangkapendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode
25 (dua puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusundalam Rencana Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima)
tahun, dan perencanaan jangka pendek disusun dalam program dankegiatan kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dankabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 1 (satu) tahun.
Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaanprogram dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerahprovinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah.Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antaratarget capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, danRencana Aksi Daerah Penyandang Disabiiitas Provinsi dengan dokumenperencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingandalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadapPenghormatart, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasiPenyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, berupa keterlibatanmelalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan
forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkatnasional dan daerah.
SK No 006177 A
II. PASAL
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Ayat (1)
Kaji ulang merupakan upaya untuk melihat kesesuaianantara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD
guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika,kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik di tingkatdaerah, nasional, regional, maupun internasional.Hasil kaji ulang berisi rekomendasi tindak lanjut, sebagaiberikut:a. perlu dilakukan perubahan RIPD karena adanya
kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD gunamenyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi,dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas; atau
SK No 006178 A
b. tidak
trRESIDENREPUBLIK TNDONESIA
-4-
b. tidak perlu dil.akukan perubahan RIPD karena tidakadanya kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD gunamenyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi,dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.Kaji ulang dilakukan pada setiap akhir 5 (lima) tahunpelaksanaan RIPD selama periode RIPD tersebut.
Ayat (21
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 1
Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (21
Cukup jelas.Ayat (3)
Huruf aYang dimaksud dengan "Analisis Inklusif DisabilitasBerbasis Data" adalah suatu pendekatan analisiskebijakan, program, dan kegiatan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam Perencanaan danpenganggaran pembangunan untuk mengetahuiperbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dankebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yangakurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
SK No 006179 A
Huruf b
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
Huruf bYang dimaksud dengan "Pernyataan Anggaran
Disabilitas" adalah sebuah dokumen yang disusun oleh
kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsidan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatanterkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalahorang perseorangan, kelompok masyarakat,pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah,asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadayamasyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkaitdengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "organisasi Penyandang Disabilitas"adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta
beranggotakan mayoritas Penyandan g Disabilitas.Ayat (3)
Forum tematik disabilitas merupakan wadah bagimasyarakat untuk memberikan masukan kepada Pemerintahdan Pemerintah Daerah dalam men5rusun program dankegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebihinklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal22Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6399
SK No 006181 A
PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DI SABILITAS
RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangBerdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalahsetiap orang yang mengalami keterbatasan hsik, intelektual, mental,dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksidengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnyaberdasarkan kesamaan hak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahanparadigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objekyang perlu diberikan bantuan (charity-based) namun sebagai subjekyang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak asasi manusia (human ights-based). Disabilitas saat
ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektorsosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lainpendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja,peradilan, dan komunikasi,
SK No006182 A
Sejalan. . .
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut,Pemerintah berkomitmen melaksanakan mandat Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untukmenJrusun berbagai peraturan pelaksanaannya dan Rencana Induk.Salah satu peraturan pelaksanaan tersebut adalah PeraturanPemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan HakPenyandang Disabilitas untuk menjadi acuan bagi Pemerintah danPemerintah Daerah dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan,
dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait Penyandang
Disabilitas, baik jangka menengah maupun jangka pendek, yang lebihinklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi,
harmonisasi, dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan.Untuk itu, disusun Rencana Induk sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 27 ayat (21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas. Rencana Induk yang memuat visi, misi,sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaianyang secara sistematis dilaksanakan dan dikolaborasikan antarkementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan
kabupatenf kota, serta pemangku kepentingan. Rencana Induk yang
untuk selanjutnya disebut Rencana Induk Penyandang Disabilitasatau disingkat RIPD, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana AksiNasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi. Dengan adanya acuan yang jelas
untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan
kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas olehkementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan
kabupatenf kota, maka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud dengan optimal.
SK No006183 A
B. Maksud
trRESIDENREFUBLIK INDONESIA
-3-
B. MaksudRIPD dimaksudkan untuk:
1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalammen5rusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada
Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan3. menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua
kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar memberikan
dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.
C. T\rjuanRIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan
kabupatenlkota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi
Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkansecara khusus sebagai berikut:1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan
akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi
Penyandang Disabilitas ;
3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untukberpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan,
serta berbagai kegiatan lainnya; dan4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.
D. Kedudukan RIPD
RIPD disusun dengan mengacu pada instrumen kebijakan baikdi tingkat internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut:
SK No006184 A
1. Konvensi
PRESIDENREPUBLIK INDONESTA
-4-
1. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang DisabilitasKonvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telahdiratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun2OII tentang Pengesahan Conuention on the Rights of Persons withDisabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).Melalui ratifikasi ini, Pemerintah berkomitmen melaksanakanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas.
2. Tlrjuan Pembangunan BerkelanjutanPemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuanpembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian T\rjuanPembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuanpembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun,Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupunindikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:a. tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan
dimanapun;b. tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif
dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjanghayat untuk semua;
c. tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktifdan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
d. tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;e. tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif,
aman, tangguh, dan berkelanjutan; danf. tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan
damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses
keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
SK No006185 A
3. Undang-Undang
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 mengatur proses
perencanaan pembangunan nasional yang melingkupi serangkaianpenyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang, menengah, dan tahunan. Agar Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan PemerintahDaerah, serta Rencana Strategis kementerian/lembaga danperangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota efektif bagi
terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas, penjabaran program dan kegiatannyaperlu mengacu kepada RIPD.
RIPD melengkapi sistem perencanaan pembangunan nasionaluntuk mewujudkan pembangunan lebih inklusif bagi Penyandang
Disabilitas, sebagaimana dijelaskan melalui Bagan Kedudukan RIPD
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pembangunan rnklusrf yang menJamrn terselenggaranya Penghormatan, Pelrndungan dan Pemenuhan Hak PenyandanB Drsabrlrtas
RIPD menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunanyang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangkaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik di tingkat pusatmaupun daerah. RIPD dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnyadalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk menjadiacuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di tingkatpusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiuntuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitasbagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasmenjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan ditingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamRencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja kementerian/lembaga, dan
Rencana Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga. Demikianpula, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi menjadiacuan pen5rusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkatdaerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Perangkat Daerah.
BAB II .
SK No 006187 A
FRESIDENREPUELIK INDONESIA
-7 -
BAB II
VISI DAN MISI
VisiVisi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan disegala bidang bagi Penyandang Disabilitas.
2. MisiMisi RIPD sebagai berikut:a. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas,
implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas;b. meningkatkan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan
dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
c. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapatmendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan InklusifDisabilitas; dan
d. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untukmendukung pelaks arraar, Pembangunan Inklusif Disabilitas.
Visi dan misi ini menjadi tuntunan dalam menjabarkan sasaran dan
langkah-langkah strategis, serta target dari RIPD ke dalam berbagaiprogram dan kegiatan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitassehingga Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dapat terwujud.
1
SK No006188 A
BABIII ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
BAB III
PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS
Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjaminseluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibatdalam seluruh proses pembangrlnan, baik pada proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat pusat dan daerah.
Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakatinklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai
keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan
Inklusif Disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruhpemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.
Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan denganpendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dankebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses
menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatanPemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitasdibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dantingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitasmembutuhkan perlakuan yang berbeda.
RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara
bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:
1. pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang
Disabilitas;2. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang
Disabilitas;4. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
SK No006189 A
5. pewujudan. . .
FRESIDENREPUBLIK TNDONESIA
-9 -
5. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;6. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan7. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas.Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan,
strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab.Pelaksanaan masing-masing sasaran strategis melibatkan beberapakementerian/lembaga sebagai Penanggung Jawab Utama dan berbagaikementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dankebupaten/kota terkait sebagai Penanggung Jawab Pendukung. Peran
Penanggung Jawab Utama meliputi koordinasi dan/atau pelaksanaanstrategi implementasi melalui berbagai program dan kegiatan sesuaitugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan peran Penanggung JawabPendukung adalah menunjang pelaksanaan berbagai program dankegiatan dari Penanggung Jawab Utama dengan program dan kegiatan,penyediaan data dan informasi, dan/atau dukungan lain sesuai tugas,fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerahprovinsi dan kabupatenlkota pendukung. Kementerian/lembaga sertapemerintah daerah provinsi dan kabupaten I kota menggunakan instrumenperencanaan dan penganggaran untuk memastikan program dan kegiatanyang disusun inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Pada awal pelaksanaan RIPD, koordinasi dilakukan untukmenentukan sekurang-kurangnya data dasar (baseline) yang akandigunakan untuk menentukan dan menghitung capaian target, rencanapencapaian target untuk masing-masing periode fiangka pendek,
menengah, dan panjang), program dan kegiatan pendukung pencapaian
target, serta peran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten/kota terkait. Koordinasi dapat dilakukankembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisipelaksanaan RIPD. Rincian dari sasaran strategis, kebijakan, strategiimplementasi, target capaian, dan kementerian/lembaga serta pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi Penanggung JawabUtama dan Penanggung Jawab Pendukung dijabarkan pada Tabel SasaranPembangunan Inklusif Disabilitas.
1. Meningkatkandukungan penyediaanpermukiman yanglayak, terjangkau, danyang mudah diaksesoleh PenyandangDisabilitas, termasukakses terhadap energidan listrik padaperumahan bagiPenyandang Disabilitas.
Tersedianya permukimanyang mudah diakses olehPenyandang Disabilitas. Aksesmeliputi jalan, ruang publik(ruang terbuka hijau dantempat ibadah), serta saranaprasarana dan infrastukturdasar (air, sanitasi, sertaenergi dan lisrik).
3. Tercapainya peningkatanjumlah PenyandangDisabilitas yang tinggal dipermukiman yang layak.
Penanggung JawabPendukung:
1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Kementerian Keuangan.
3. Pemerintah Daerah
Provinsi danKabupaten/Kota.
SK No 003017 C
2. Mendorong
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-27 -
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(21
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4t
Penanggung Jawab
(s)
2. Mendorong PemerintahDaerah untukmenetapkan PeraturanDaerah mengenaibangunan gedung yangmenerapkan standarbangunan yang mudahdiakses olehPenyandang Disabilitas.
Tersedianya Peraturan Daerahmengenai bangunan gedungyang menerapkan standarbangunan yang mudah diaksesoleh Penyandang Disabilitassesuai Peraturan MenteriPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.
Penanggung Jawab Utama:
Pemerintah Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota.
Penanggung
Pendukung:1. Kementerian
Negeri.
2. KementerianUmum dan
Ralryat.
Jawab
Dalam
Pekerjaan
Perumahan
SK No 003018 C
3. Kebijakan IIL . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-28-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
3. Kebijakan III:Penyediaan layanantransportasi publikyang mudah diakses
dan ramahdisabilitas.
1. Menyediakanprasarana, sarana, danlayanan transportasibeserta kelengkapannyayang mudah diaksesdan ramah disabilitas.
1. Tersedianya kebijakan danstandar operasional layanantransportasi publik, baikdarat, laut, maupun udarayang mudah diakses danramah disabilitas.
2. Tersedianya prasarana,sarana, dan layanantransportasi besertakelengkapannya yangdiselenggarakan Pemerintah,Pemerintah Daerah, danswasta yang mudah diaksesdan ramah disabilitas.
1. Tersedianya modul dankurikulum pelatihan bagipetugas layanan transportasipublik, baik darat, laut,maupun udara yang responsifdan sensitif terhadapkebutuhan PenyandangDisabilitas.
2.Terselenggaranya pelatihanlayanan yang responsif dansensitif terhadap kebutuhanPenyandang Disabilitas bagipetugas layanan transportasipublik, baik darat, laut,maupun udara.
standar pemeriksaanyang meliputi kualifikasipenuntut umum,penyidik, hakim,petugas
pemasyarakatan,pendamping disabilitas,pendamping hukum,advokat, danpenerjemah; prosedurpemeriksaan; serta
fasilitas dan layanan
1. Tersusunnya standarpemeriksaan yang layak bagiperadilan PenyandangDisabilitas denganmelibatkan organisasiPenyandan g Disabilitas.
2. Tersedianya akomodasi yanglayak sesuai kebutuhan bagiPenyandang Disabilitas yangberhadapan dengan hukum.
3. Tersedianya akses bantuanhukum bagi PenyandangDisabilitas yang berhadapandengan hukum.
Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Hukum dan
HAM.2. Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
3. Kejaksaan RepublikIndonesia.
4. Mahkamah Agung.
5. Mahkamah Konstitusi.
SK No 003028 C
yang
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-38-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(21
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(41
Penanggung Jawab
(s)
yang layak bagiperadilan Penyandang
Disabilitas.
Penanggung JawabPendukung:
1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Kementerian DalamNegeri.
3. Kementerian Sosial.
SK No 003068 C
2. Melaksanakan
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-39-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(41
Penanggung Jawab
(s)
2. Melaksanakan edukasikepada aparat penegak
hukum dan pemberibantuan hukum tentangpenanganan kasus yangmelibatkan Penyandang
Disabilitas.
1. Tersedianya riset yangmenjadi dasar penyusunanmodul sensitisasi,pengenalan, dan layanan yanginklusif disabilitas bagi aparatpenegak hukum dan pemberibantuan hukum.
3. Kebijakan III:Meningkatkancakupan programkesejahteraan sosial
bagi Penyandang
Disabilitas miskindan rentan.
Memastikan pelaksanaanprogram kesejahteraansosial di tingkat pusat dandaerah berjalan sinergis.
Tercapainya peningkatan j umlahPenyandang Disabilitas miskinyang mengakses programkesejahteraan sosial sesuai
dengan kondisi dankebutuhannya.
Penanggung Jawab UtamaKementerian Sosial.
Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Kementerian DalamNegeri.
SK No 003056 C
5. Pewujudan
PRES IDENREPU BLIK INDONESIA
-50-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2t
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
1. Kebijakan I:
Memperkuatpemahaman tentangketenagakerjaaninklusif padakementerian/lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, BadanUsaha Milik Daerah,dan swasta diseluruh sektor.
1. Menyusun modulpelatihan sensitivitasdisabilitas yangdigunakan sebagaistandar pemberianedukasi olehkementerian/ lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, Badan UsahaMilik Daerah, danswasta di seluruhsektor.
Tersusunnya modul pelatihansensitivitas disabilitas yang
digunakan sebagai standarpemberian edukasi oleh
kementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan swasta
di seluruh sektor.
Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian
Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi
Birokrasi.2. Kementerian
Ketenagakerjaan.
3. Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.
4. Lembaga AdministrasiNegara.
5. Pewujudan ekonomiinklusif bagi
Penyandang
Disabilitas.
SK No 003057 C
5. Pemerintah
PRES IDENREPU BLIK INDONESIA
-51 -
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(21
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
5. PemerintahProvinsiKabupatenlKota
Daerahdan
Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan
2. Mengintegrasikanmateri pelatihansensitivitas disabilitaspada pemberian edukasiolehkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, Badan UsahaMilik Daerah, danswasta di seluruhsektor.
1. Tersedianya pelatihansensitivitas disabilitas bagi
seluruhkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, danswasta di seluruh sektor.
2. Tersedianya sumber daya
manusia di seluruhkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara, Badan
Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian
Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi.
2. Kementerian Badan UsahaMilik Negara.
3. KementerianKetenagakerjaan.
4. Lernbaga AdministrasiNegara.
SK No 003046 C
Usaha
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-53-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(21
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
Usaha Milik Daerah, danswasta di seluruh sektor yang
responsif terhadapPenyandang Disabilitas.
5. Pemerintah DaerahProvinsi danKabupate n lKota.
Penanggung JawabPendukung:
1. Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional.
Tercapainya peningkatan jumlahPenyandang Disabilitas yangmendapatkan akses untukKredit Usaha Rakyat ataumekanisme kredit sejenis untukpermodalan usaha.
Penanggung Jawab Utama:
1. Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan
Menengah.
2. KementerianPerdagangan.
3. Badan Ekonomi Kreatif.
Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
SK No 003054 C
2.Kementerian...
PRES IOENREPUBLIK INDONESIA
-6t-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
2. Kernenterian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Kementerian Keuangan.
4. Kementerian Badan UsahaMilik Negara.
5. Bank Indonesia.
6. Otoritas Jasa Keuangan.
SK No 003055 C
6. Memastikan
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-62-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
6. MemastikanPelindungan jaminankesehatan dan
ketenagakerjaan bagipeserta Badan
Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) Kesehatan
dan Ketenagakerjaanyang mengalamidisabilitas akibatkecelakaan kerja.
1. Tercapainya peningkatanjumlah sosialisasi bagi pekerjapeserta BPJS Kesehatan dan
Disabilitas yang mendapatkanpelatihan vokasi sesuai
dengan minat dan bakatnya.
Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian
Ketenagakerjaan.
2.Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.
3. Kementerian Agama.
4. Kementerian Riset,
Teknologi, dan PendidikanTinggi.
5. Pemerintah Daerah
Provinsi dan
KabupatenlKota.
SK No 003087 C
Penanggung Jawab
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-89-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Kernenterian DalamNegeri.
SK No 003088 C
4. Kebijakan IV
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-90-
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(41
Penanggung Jawab
(s)
4. Kebijakan IV:
Membukakesempatan bagiPenyandang
Disabilitas di bidangseni dan olahraga.
Mendorong peningkatanpartisipasi Penyandang
Disabilitas dalam berbagaikompetisi bidang seni danolahraga di tingkat daerah,
nasional, daninternasional.
1. Tercapainya penguatanpemahaman dan kapasitaskementerian/lembaga, danPemerintah Daerah dalammengembangkan potensiPenyandang Disabilitas dibidang seni dan olahraga.
2. Tercapainya peningkatanjumlah programpengembangan potensiPenyandang Disabilitas dibidang seni dan olahraga.
Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
2. Kementerian Pemuda danOlah Raga.
Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BadanPerencanaan
Pembangunan Nasional.
SK No 003089 C
3. Tercapainya
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-91 -
Sasaran Strategis
(1)
Kebijakan
(2)
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(41
Penanggung Jawab
(s)
3. Tercapainya peningkatanjumlah PenyandangDisabilitas dalam mengikutikompetisi bidang seni danolahraga.
4. Tercapainya peningkatanjumlah fasilitasi kompetisibidang seni dan olahraga bagiPenyandang Disabilitas.
5. Tersedianya pelatih,instruktur, serta pembina senidan olahraga untukPenyandang Disabilitas.
Mendorong kementerian/lembaga, PemerintahDaerah, dan swasta untukmelibatkan Penyandang
Disabilitas dalam kegiatanGERMAS.
SK No 003102 C
3.Kementerian...
PRES I DENREPU BLIK INDONESIA
-ro4-
Sasaran Strategis
(1)
Kebdakan
(2t
Strategi Implementasi
(3)
Target Capaian
(4)
Penanggung Jawab
(s)
3. KementerianNegeri.
4. PemerintahProvinsiKabupate n lKota
Dalam
Daerahdan
BABIV...
SK No 003103 C
PRESIDENREPUBLTK INDONESIA
-105-
BAB IVPENUTUP
RIPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untukperiode 25 (dua puluh lima) tahun dalam rangka pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, cian Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.RIPD menjadi acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusundalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk tingkat pusatdan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk tingkatdaerah.
Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadiacuan kementerian/lembaga dan Rencana Aksi Daerah PenyandangDisabilitas Provinsi menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
RIPD diharapkan dapat mendorong perwujudan pembangunan yanginklusif bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini hanya dapat dicapai dengandukungan dan kerja sama antar kementerian/lembaga dan PemerintahDaerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dankewenangan masing-masing serta melibatkan pemangku kepentingan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA