-
Menimbang
Mengingat
SALINAN
PRESIDENREPUBLIK INDONESlA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PULAU KARANTINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36D ayat
(2)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2Ol4 tentang Perubahanatas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentangPeternakan dan Kesehatan
Hewan, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Pulau
Karantina;
1.
2.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentangPeternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9
tentang Peternakan danKesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5619);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PULAU KARANTINA.
SK No 015615 A
BABI...
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESlA
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pulau Karantina adalah suatu pulau yang terisolasi
dariwilayah pengembangan budi daya ternak, yangdisediakan dan
dikelola oleh Pemerintah untuk keperluanpencegahan masuk dan
tersebarnya penyakit hewan yangdapat ditimbulkan dari pemasukan
Ternak RuminansiaIndukan sebelum dilalulintasbebaskan ke dalam
wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia untuk
keperluanpengembangan peternakan.
2. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukanbibit
yang memiliki organ reproduksi normal dan sehatdigunakan untuk
pengembangbiakan.
3. Zona Dalam Suatu Negara Yang Telah MemenuhiPersyaratan Dan
Tata Cara Pemasukannya yangselanjutnya disebut Zona Dalam Suatu
Negara adalahbagian dari suatu negara yang mempunyai batas
alam,status kesehatan populasi hewan, status epidemioiogikpenyakit
hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
4. Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal UntukWaktu
Tertentu yang selanjutnya disebut InstalasiKarantina Her.van adalah
suatu bangunan berikutperalatan dan lahan serta sarana pendukung
yangterisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternakdan
dipergunakan sebagai pelaksanaan TindakanKarantina bagi pemasukan
Ternak Ruminansia Indukandari Zona Dalam Suatu Negara.
5. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upayapencegahan masuk
dan tersebarnya hama dan penyakithewan karantina dari luar negeri
dan dari suatu area kearea lain di dalam negeri atau keluarnya dari
dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebutTindakan
Karantina adalah kegiatan yang dilakukanuntuk mencegah hama dan
penyakit heu'an karantinamasuk ke, tersebar di, dan/atau keluar
dari wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 015589 A
7. Hama
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
7. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnyadisingkat
HPHK adalah semua hama, hama penyakit, danpenyakit hewan yang
berdampak sosioekonomi nasionaldan perdagangan internasional serta
menyebabkangangguan kesehatan masyarakat veteriner yang
dapatdigolongkan menurut tingkat risikonya.
8. HPHK Golongan I adalah HPHK yang mempunyai sifatdan potensi
penyebaran penyakit yang serius dan cepat,belum diketahui cara
penanganannya, dan belumterdapat di suatu area atau wilayah Negara
KesatuanRepublik Indonesia.
9. HPHK Golongan II adalah HPHK yang berpotensipenyebarannya
berhubungan erat dengan lalu lintasmedia pembawa, sudah diketahui
cara penanganannya,dan telah dinyatakan ada di suatu area atau
wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secaraterus
menerus dan diikuti dengan tindakan yang segeradilakukan jika hasil
pemantauan mengindikasikanterjadinya kenaikan prevalensi atau
insidensi yangsignifikan.
1 1. Zona Penyangga adalah kawasan yang mengelilingi
danberdampingan dengan Instalasi Karantina Hewan sebagaizor:,a inti
dan teridentifikasi, untuk melindungi zona intidan daerah di
sekitarnya dari dampak negatif kegiatankarantina, dan untuk
dikelola serta dikendalikan daririsiko penyebaran penyakit
hewan.
12. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebutPetugas
Karantina adalah pegawai negeri tertentu yangdiberi tugas untuk
melakukan Tindakan Karantina.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusanpemerintahan di bidang Karantina Hewan.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:a. pemasukan
Ternak Ruminansia Indukan dari Zona Dalam
Suatu Negara;b. kriteria dan penetapan Pulau Karantina;c.
prasarana, sarana, dan sumber daya manusia di Pulau
Karantina; dand. Tindakan Karantina.
SK No 015590 A
BABII ..
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-4-
BAB II
PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA INDUKANDARI ZONA DALAM SUATU
NEGARA
Pasal 3
(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasaldari Zona
Dalam Suatu Negara harus ditempatkan diPulau Karantina sebagai
Instalasi Karantina Hewanuntuk jangka waktu tertentu.
(2) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasaldari Zona
Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan meliputi:a. dinyatakan bebas penyakit hewan
menular di negara
asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai denganketentuan
yang ditetapkan badan kesehatan hewandunia dan diakui oleh otoritas
veteriner nasional;
b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaanSurveilans di dalam
negeri;
c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu; dand. dilakukan
analisis risiko di bidang kesehatan hewan
oleh otoritas veteriner nasional denganmengutamakan kepentingan
nasional.
Pasal 4
(1) Untuk memperoleh pengakuan dari otoritas veterinernasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf a, otoritas
veteriner negara asal mengajukanpermohonan kepada Menteri.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukanpenilaian terhadap negara asal dan Zona Dalam
SuatuNegara.
(3) Dalam pelaksanaan penilaian terhadap negara asal danZona
Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud padaayat (2) dalam
pelaksanaannya Menteri menugaskanotoritas veteriner nasional.
Pasal 5
(1) Penilaian terhadap negara asal sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap:a. status dan
situasi penyakit hewan; danb. sistem pelayanan kesehatan hewan.
SK No 015591 A
(2) Penilaian
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
(21 Penilaian terhadap Zona Dalam Suatu Negarasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukanuntuk memastikan Zona
Dalam Suatu Negara:a. bebas penyakit mulut dan kuku;b. memiliki
sistem pelayanan kesehatan hewan yang
baik;c. memiliki sistem Surveilans penyakit hewan yang baik;d.
memiliki batas yang jelas dengan zona di sekitarnya;
dane. berada di sekitar zona yang memiliki dan
melaksanakan Surveilans penyakit hewan danprogram pencegahan
penyakit hewan secara rutinyang diakui oleh badan kesehatan hewan
dunia.
Pasal 6
(1) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2)
huruf b dilakukan melalui:a. penguatan teknik dan metode pelaporan
cepat melalui
sistem informasi pengendalian dan penanggulanganpenyakit
hewan;
b. penguatan teknik dan metode pengujian sertadiagnosa
laboratorium cepat;
c. efektivitas respon cepat penanganan penyakit
hewanmenular;
d. penguatan fungsi, peran, dan jejaring kelembagaandalam
mendukung pelaksanaan Surveilans; dan
e. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber dayamanusia di
bidang Surveilans.
(2) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
untuk mengetahui status dan situasi penyakithewan.
(3) Pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud dalamPasal 3
ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengumpulandata mengenai:a. agen
penyakit hewan, vektor, dan reservoir penyakit
hewan;b. induk semang, berupa identitas hewan dan data
klinis;c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya
penyakit hewan; dand. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan
hewan,
manusia, dan lingkungan hidup.
SK No 015592 A
(4) Pelaksanaan
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
(4) Pelaksanaan Survelains sebagaimana dimaksud padaayat (3)
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(5) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan
sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
pengendaliandan penanggulangan penyakit hewan.
Pasal 7
Tempat pemasukan tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat
(2) huruf c berada pada Pulau Karantina.
Pasal 8
(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2)
huruf d dilakukan dalam rangka mitigasi risikopemasukan Ternak
Ruminansia Indukan dari Zonadalam Suatu Negara tidak membahayakan
kepentingannasional berupa:a. masuk dan tersebarnya HPHK;
dan/ataub. rusaknya sumber daya genetik asli Indonesia.
(21 Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
dengan tahapan:a. mengidentifikasi risiko penyakit hewan di negara
asal;b. menilai potensi risiko masuknya HPHK ke dalam
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;c. mengelola risiko
masuknya HPHK ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dand. mengomunikasikan
risiko dengan otoritas veteriner
negara asal.
Pasal 9
(1) Berdasarkan hasil penilaian terhadap negara asal danZona
Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 dan hasil
analisis risiko sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, otoritas
veteriner nasional memberikan:a. rekomendasi persetujuan Zona Dalam
Suatu Negara
kepada Menteri; danb. persyaratan teknis pemasukan Ternak
Ruminansia
Indukan dari Zona Dalam Suatu Negara.
SK No 015593 A
(2) Rekomendasi
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
7-
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
menjadi dasar Menteri dalam menetapkan ZonaDalam Suatu Negara.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ZonaDalam
Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN PULAU KARANTINA
Pasal 1 1
(1) Suatu pulau atau lokasi untuk dapat ditetapkan sebagaiPulau
Karantina harus memenuhi kriteria:a. terisolasi dari wilayah
pengembangan budi daya
ternak yang rentan terhadap penyakit hewan yangditularkan
melalui ruminansia;
b. tersedia lahan untuk penyediaan sumber hijauanpakan dan
sumber air bersih;
c. lokasi yang merupakan daerah bebas banjir; dand. kesesuaian
dengan tata ruang.
(2\ Untuk memenuhi kriteria terisolasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf a, suatu pulau atau lokasiharus memiliki Zona
Penyangga.
Pasal 12
(1) Terhadap suatu pulau atau lokasi sebelum ditetapkansebagai
Pulau Karantina dilakukan studi kelayakan.
(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling
sedikit mempertimbangkan aspek:a. geografis dan topografis;b.
sosial ekonomis;c. ekosistem;d. kondisi penyakit hewan dan sarana
pendukung
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;dan
e. fungsi lingkungan.(3) Studi. . .
SK No 015594 A
-
PRESIDENREPUBL]K INDONESIA
-8-
(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan
oleh Menteri.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara studikelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan
Menteri.
Pasal 13
(1) Menteri dalam melakukan studi kelayakan sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) menugaskan tim studikelayakan yang
beranggotakan paling sedikit dari unsur:a. kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan hewan danKarantina Hewan;
b. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang keuangan;
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang
pemerintahan dalam negeri;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang lingkungan hidup dankehutanan;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang pekerjaan umum;
g. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang perhubungan;
h. kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidang agrariaf pertanahan dan tataruang;
i. pemerintah daerah provinsi terkait; danj. pemerintah daerah
kabupaten/kota terkait.
(21 Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dilaporkan kepada Menteri.
(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim studi kelayakansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.
Pasal 14
(1) Suatu pulau atau lokasi yang memenuhi kriteriasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan berdasarkanhasil studi kelayakan
sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Menteri
kepada Presidenuntuk ditetapkan menjadi Pulau Karantina.
SK No 015595 A
(2) Pulau...
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-9 -
(21 Pulau Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 15
Pulau Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14merupakan
kawasan pabean sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan
di bidang kepabeanan.
BAB IV
PRASARANA, SARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIADI PULAU KARANTINA
Bagian KesatuUmum
Pasal 16
(1) Pulau Karantina terdiri atas:a. zona inti; danb. Zona
Penyangga.
(21 Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri
atas:a. Instalasi Karantina Hewan; danb. fasilitas pendukung.
(3) Batas Zona Penyangga dapat berupa:a. batas alam; ataub.
batas buatan.
(4) Dalam Zona Penyangga sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf
b ditempatkan hewan sentinel.
(5) Terhadap Zona Penyangga sebagaimana dimaksud padaayat (1)
huruf b paling sedikit dilakukan monitor penyakithewan dan patroli
lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pengelolaan Zona Penyanggasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diaturdengan Peraturan Menteri.
SK No 015596 A
Pasal L7 ..
-
PRESIDENREPLIBLIK TNDONESIA
-10-
Pasai 17
Untuk operasional zona inti dan Zona Penyangga
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi:a. prasarana;b.
sarana; dan/atauc. sumber daya manusia.
Bagian KeduaPrasarana dan Sarana
Pasal 18
(1) PrasaranaPasal 17meliputi:
kandang;tempat Tindakan Karantina dan
prasaranapendukungnya;laboratorium;fasilitas biosecunty dan
biosafetg;gudang pakan dan peralatan;fasilitas penampungan dan
pengolahan limbah;lahan hijauan pakan ternak; danfasilitas
perkantoran, mess, dan rumah jaga.
(2) Sarana zorTa inti sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 17huruf
b pada Instalasi Karantina Hewan paling sedikitmeliputi:a.
peralatan diagnostik;b. bahan diagnostik;c. alat pelindung diri;
dand. alat angkut ternak.
Pasal 19
(1) Prasarana zona inti sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 huruf
a pada fasilitas pendukung meliputi:a. terminai khusus;b. jalan;c.
listrik; dand. air bersih.
zona inti sebagaimanahuruf a pada Instalasi
dimaksudKarantina
dalamHewan
a.b.
C.
d.e.f.ob'h.
SK No 015597 A
(2) Sarana
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
(21 Sarana zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf b
pada fasilitas pendukung meliputi fasilitasbongkar muat ternak dan
fasilitas yang mendukungkegiatan kepabeanan.
Pasal 20
(1) Prasarana Zona Penyangga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17
huruf a pada batas buatan berupa batasyang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
(2) Sarana Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalamPasal 17
huruf b pada batas alam dan batas buatanpaling sedikit tersedia
peralatan:a. pengamanan lingkungan; danb. desinfeksi untuk Ternak
Ruminansia Indukan,
personil, alat angkut, dan kandang.
Pasal 21
Penyediaan prasarana dan sarana zor:.a inti dan ZonaPenyangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampaidengan Pasal 20 dapat
memanfaatkan yang telah adadan/atau membangun baru, yang
pendanaannya bersumberdari:a. anggaran pendapatan dan belanja
negara; dan/ataub. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaSumber Daya Manusia
Pasal 22
(1) Sumber daya manusia untuk operasional zona intisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf c padaInstalasi Karantina Hewan
meliputi:a. pelaksana Tindakan Karantina; danb. petugas pendukung
pelaksanaan Tindakan
Karantina.
(2) Pelaksana Tindakan Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) huruf a meliputi:a. dokter hewan Petugas Karantina; danb.
paramedik veteriner karantina hewan.
SK No 015598 A
(3) Petugas
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-t2-
(3) Petugas pendukung pelaksanaan Tindakan Karantinasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi,petugas:a. biorisiko;b.
kandang;c. perawat hewan;d. administrasi; dane. pengamanan
lingkungan.
Pasal 23
Sumber daya manusia untuk operasional zona intisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf c pada fasilitaspendukung paling
sedikit terdiri atas, petugas:a. kepelabuhanan;b. kepabeanan; danc.
keamanan.
Pasal 24
Sumber daya manusia untuk operasional Zona Penyanggasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputipetugas pengamanan dan
petugas monitor penyakit hewan.
BAB V
TINDAKAN KARANTINA DI PULAU KARANTINA
Pasal 25
Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona DalamSuatu Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dilakukan langsung dari negara
asal menuju ke PulauKarantina.
Pasal 26
(1) Terhadap Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dariZona Dalam
Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dilakukan Tindakan
Karantina di PulauKarantina.
SK No 015599 A
(2) Untuk
-
PRESIDENREPUBL]K INDONESIA
-13-
{2) Untuk dapat dilakukan Tindakan Karantina, pemasukanTernak
Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a.
dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dari
negara asal;b. dilengkapi dengan dokumen pemenuhan
persyaratan
teknis;c. melalui tempat pemasukan tertentu yang telah
ditetapkan di Fulau Karantina; dand. dilaporkan dan diserahkan
kepada Petugas Karantina
di Pulau Karantina.(3) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa hasil
pengujianlaboratorium dengan metode gold standard.
(4) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dilakukan oleh Petugas Karantina berupa:a. pemeriksaan;b.
pengasingan;c. pengamatan;d. perlakuan;e. penahanan;f. penolakan;g.
pemusnahan; dan/atauh. pembebasan.
(5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a
dan huruf c dilakukan secara individu danberulang.
(6) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan dengan prinsip pengamanan maksimum diPulau
Karantina.
Pasal 27
(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat
(4) huruf a berupa pemeriksaan klinis danpenguj ian
laboratorium.
(21 Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dilakukan dengan menggunakan metodepenguj ian gold standard.
SK No 015600 A
(3) Pengujian .
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-L4-
(3) Pengujian gold standard sebagaimana dimaksud padaayat (2)
dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan terhitungsejak pengujian
gold standard di Zona Dalam SuatuNegara.
Pasal 28
Terhadap Ternak Ruminansia Indukan dilakukanpengasingan untuk
diadakan pengamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
huruf c berupa pengamatankesehatan dan gejala klinis HPHK Golongan
I dan HPHKGolongan II.
Pasal 29
(1) Jika hasil tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 27 dan pengamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 secara
individu ditemukan gejala klinis:a. HPHK Golongan I, dilakukan
tindakan pemusnahan
terhadap seluruh Ternak Ruminansia Indukan dalamsatu
pengiriman;
b. HPHK Golongan II yang dapat ditularkan melaluiinduk,
dilakukan pengujian laboratorium denganmenggunakan metode gold
standard; atau
c. HPHK Golongan II yang tidak ditularkan melaluiinduk,
dilakukan tindakan perlakuan.
(21 Jika hasil pengujian laboratorium sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf b:a. ditemukan HPHK Golongan II yang ditularkan
melalui
induk, dilakukan tindakan pemusnahan terhadapTernak Ruminansia
Indukan yang tertular HPHKGolongan II; atau
b. tidak ditemukan HPHK Golongan II yang ditularkanmelalui
induk, dilakukan tindakan pengamatan atauperlakuan.
(3) Tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf
b dilakukan terhadap Ternak RuminansiaIndukan yang terbukti tidak
tertular HPHK Golongan IIyang tidak ditularkan melalui induk.
SK No 015601 A
(a) Tindakan...
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-15-
(41 Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf b
dilakukan terhadap Ternak RuminansiaIndukan yang terbukti tertular
HPHK Golongan II yangtidak ditularkan melalui induk.
Pasal 30
Jika hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29
ayat (1) huruf c atau ayat (4) terbukti TernakRuminansia Indukan:a.
dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan
tindakan pengamatan; ataub. tidak dapat disembuhkan dari HPHK
Golongan II,
dilakukan tindakan pemusnahan terhadap TernakRuminansia Indukan
yang tertular HPHK Golongan II.
Pasal 31
(1) Jika hasil tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 27 dan pengamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 secara
individu terbukti TernakRuminansia Indukan sehat, tidak tertular,
dan tidakditemukan agen penyakit HPHK, dilakukan
tindakanpembebasan.
(21 Jika hasil tindakan pengamatan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 29 ayat (3) atau Pasal 30 huruf a, terbuktiTernak Ruminansia
Indukan sehat, tidak tertular, dantidak ditemukan agen penyakit
HPHK, dilakukantindakan pembebasan.
Pasal 32
(1) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 31,
dilakukan dengan menerbitkan sertifikatpelepasan.
(21 Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh dokter hewan Petugas Karantina.
SK No 015602 A
Pasal33...
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-16-
Pasal 33
Dalam hal pada pelaksanaan Tindakan Karantina di PulauKarantina
ditemukan HPHK Golongan I atau penyakit hewaneksotik, tidak
mempengaruhi status dan situasi penyakithewan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantinasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai denganPasal 33 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 35
Biaya yang ditimbulkan akibat Tindakan Karantina menjadibeban
dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuaidengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggaldiundangkan.
Agar
SK No 015603 A
-
FRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-17-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3O September 2Ol9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 30 September 2019
MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 179
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAdan Perundang-undangan,
ttd
SK No 008761 A
anna Djaman
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PULAU KARANTINA
I. UMUM
Program Pemerintah yang mendasarkan pada Nawa Cita
yaitumewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektorstrategis ekonomi domestik salah satunya dengan
mewujudkankemandirian di bidang pangan. Sebagaimana dimaklumi bahwa
saat iniIndonesia belum dapat memenuhi kebutuhan daging sapi
untukkonsumsi masyarakat sehingga masih diperlukan importasi dari
luarnegeri.
Dalam memenuhi kebutuhan daging dan sumber bibit ternak, saat
iniPemerintah melakukan pemasukan daging dan bibit ternak yang
berasaldari beberapa negara tertentu sehingga berpotensi
menimbulkanketergantungan terhadap negara-negara tersebut. Sesuai
dengan
2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2OO9tentang Peternakan dan Kesehatarr Hewan, dimungkinkan
memasukkanTernak Ruminansia Indukan berasal dari Zona Dalam Suatu
Negara yangtelah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya,
namunpemasukannya harus ditempatkan di Pulau Karantina sebagai
InstalasiKarantina Hewan.
Pulau Karantina difokuskan untuk melakukan Tindakan
Karantinaterhadap Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari Zona
DalamSuatu Negara yang memiliki risiko tinggi. Pada prinsipnya,
PulauKarantina bertujuan untuk memastikan bahwa Ternak
RuminansiaIndukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang
memiliki risikotinggi dan akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan RepublikIndonesia telah benar-benar bebas dari agen
penyakit hewan menular.Dengan keberadaan Pulau Karantina ini
memungkinkan pemasukanTernak Ruminansia Indukan yang berasal dari
Zona Dalam Suatu Negarayang berbeda status kesehatannya dengan
Indonesia.
SK No 015605 A
Dengan
ketentuan Pasal 36C dan Pasal 36D Undang-Undang Nomor 41
Tahun
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Dengan adanya Pulau Karantina diharapkan dapat menambah
alternatifsumber Ternak Ruminansia Indukan dalam rangka memenuhi
kebutuhandalam negeri dan peningkatan mutu genetik ternak dengan
tetap menjagastatus situasi penyakit hewan di dalam negeri. Hal ini
sesuai denganketentuan Pasal 5.6.2. standar/kode kesehatan hewan
terestrial(Terrestrial Animal Health Codel dari badan kesehatan
hewan dunia (WorldOrganization for Animal Health/ Office
International des Epizootiesl OIE)yang menyebutkan bahwa "kejadian
penyakit/infeksi pada hewan yangdiimpor, di dalam lokasi karantina
tidak akan mempengaruhi statuskesehatan hewan dari suatu negara
atau zona".
Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai
PulauKarantina dalam Peraturan Pemerintah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah jangkawaktu
yang dibutuhkan untuk memastikan Ternak RuminansiaIndukan bebas
dari agen penyakit hewan menular.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
SK No 015606 A
Pasa18...
-
PRES!DENREPUBLIK !NDONESIA
-3-
Pasal 8Ayat (1)
Huruf aCukup jelas
Huruf bYang dimaksud dengan "rusaknya sumber daya genetik
asliIndonesia" adalah kondisi terjadinya perubahan galurmurni
sumber daya genetik asli Indonesia akibat adanyapemasukan Ternak
Ruminansia Indukan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 1OCukup jelas.
Pasal 1 1Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan "terisolasi dari wilayahpengembangan
budi daya ternak" adalah Pulau Karantinatidak ditetapkan di wilayah
pengembangan budi dayaternak dilihat dari Rencana Tata Ruang
Wilayah yang telahditetapkan.
Yang dimaksud dengan "ternak yang rentan" adalah hewanternak
yang peka atau memiliki risiko tinggi mudah terkenapenyakit hewan
yang ditularkan melalui hewan ruminansia.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan "lokasi yang merupakan daerahbebas
banjir" adalah lokasi Pulau Karantina yang bukanmerupakan daerah
dataran rendah yang berpotensi banjirkhususnya pada saat musim
penghujan atau pada saat airlaut sedang pasang.
SK No 015607 A
Huruf d
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-4-
Huruf dYang dimaksud dengan "kesesuaian tata ruang"
adalahkesesuaian dengan peraturan perundang-undanganmengenai
penataan ruang di ruang darat dan ruang lautseperti Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional sertaRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.
Ayat (21Cukup jelas.
Pasal 12Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cEkosistem meliputi ekosistem darat dan/atau
ekosistemwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 015608 A
Ayat (2)
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf a
Batas alam antara lain sempadan pantai, sungai, ataupunggung
bukit.
Huruf bYang dimaksud dengan "batas buatan" adalah batas
yangsengaja dibuat oleh manusia sebagai upaya untukmelindungi dan
mencegah hewan atau orang yang tidakdikehendaki dapat dengan
leluasa memasuki wilayah FulauKarantina.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "hewan sentinel" adalah
ternakruminansia yang rentan terhadap penyakit ruminasia(organisme
patogen lain) sehingga memungkinkan TernakRuminansia Indukan dapat
dimonitor status kesehatannya.
Ayat (5)Monitor penyakit hewan dilakukan untuk memantau
kondisikesehatan hewan sentinel yang dilakukan secara rutin.Yang
dimaksud dengan "patroli lingkungan" adalah patrolikeliling secara
rutin di wilayah Zona Penyangga untukmemastikan tetap steril dari
aktifitas orang dan hewan yangtidak dikehendaki.
Ayat (6)Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
Pasal 18Ayat (1)
Huruf aKandang dalam ketentuan ini berupa kandang pengamatandan
kandang pengasingan atau isolasi.
Huruf bTempat Tindakan Karantina antara lain berupa
tempatpenampungan sementara dan timbangan individu.
SK No 015609 A
Prasarana
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
Prasarana pendukungnya antara lain berupa tempat bedahbangkai
dan tempat pemusnahan bangkai dan tempat atauruang peralatan atau
perlengkapan.
Huruf cYang dimaksud dengan "laboratorium" adalah
fasilitaslaboratorium dalam rangka menguji sampel untuk
deteksikeberadaan agen HPHK Golongan I dan/atau HPHKGolongan II
untuk ruminansia.
Huruf dFasilitas bioseanity dan biosafety termasuk
StandarOperasional Prosedur (SOP) dalam rangka menjadikanPulau
Karantina yang memiliki akses sangat terbatas.Selain itu fasilitas
bioseanrity dan biosafety dalam rangkamelindungi hewan dan personel
yang ada di PulauKarantina.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gLahan hijauan pakan ternak terkait dengan
penyediaansumber hijauan pakan dan sumber air bersih di
PulauKarantina yang pada prinsipnya berasal dari dalam
PulauKarantina tersebut.
Huruf hCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 19Ayat (1)
Huruf aTerminal khusus berupa terminal yang terletak di
luardaerah lingkungan kerja dan daerah lingkungankepentingan
pelabuhan yang merupakan bagian daripelabuhan terdekat untuk
melayani kepentingan sendirisesuai dengan usaha pokoknya yang
terdiri atas kolamsandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempatpenumpukan, tempat menunggu dan naik turunpenumpang, danf
atau tempat bongkar muat barang.
SK No 015610 A
Huruf b
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-7
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (21Cukup jelas.
Pasal 20Ayat (1)
Batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah antaralain
berupa area yang dapat melindungi atau mencegahpenyebaran penyakit
hewan dari dan ke Instalasi KarantinaHewan.
Ayat (2)Huruf a
Pengamanan lingkungan antara lain berupa Closed
CiratitTeleuision (CCTV), alat komunikasi, dan peralatan
patroli.
Huruf bCukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal22Cukup jelas.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas.
Pasal 25Cukup jelas.
Pasal 26Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
SK No 015611 A
Ayat (3) . .
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Yang dimaksud dengan "prinsip pengamanan maksimum"adalah
pelaksanaan seluruh Tindakan Karantina secaramaksimum dalam rangka
mengamati adanya gejala klinis HPHK,mendeteksi keberadaan agen
HPHK, penanganan HPHK, danTernak Ruminansia Indukan.
Pasal 27Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "metode pengujian gold standard"
adalahmetode pengujian yang memiliki tingkat sensitifitas
danspesifitas tinggi sehingga memiliki tingkat akurasi hasil
ujimendekati looo/o (seratus per seratus) kebenarannya.
Metodepengujian gold standard sesuai dengan ketentuan
badankesehatan hewan dunia.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan "gejala klinis HPHK Golongan
I"adalah gejala klinis dari penyakit hewan yang tergolongdalam
Golongan I dan ditetapkan oleh Menteri.
Huruf bYang dimaksud dengan "gejala klinis HPHK Golongan IIyang
dapat ditularkan melalui induk" adalah penyakithewan yang
ditularkan melalui induk (maternaQ antara lainpenyakit Brucellosis
dan Bouine Viral Diarea (BVD).
Huruf cCukup jelas.
SK No 015612 A
Ayat (2)
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-9-
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (a)Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6395
SK No 015613 A