PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. .bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SALINAN
44
Embed
SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/...menteri...dan_transmigrasi_nomor_26_tahun_2016.pdf · pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. .bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan dan
penyelenggaraan transmigrasi yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian, perlu mengatur mengenai
tata cara pemberian izin dan persetujuan kepada
kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
- 2 -
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara
Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok
Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 3 -
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN
SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI.
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan
masyarakat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
2. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan
atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang
terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
4. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan
yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan
kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan
maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan
keuntungan kepada anggotanya.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan
menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau
lokasi permukiman transmigrasi.
7. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang
memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha
masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa
wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi
permukiman transmigrasi.
- 5 -
8. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan
penduduk di wilayah pengembangan transmigrasi dan
atau lokasi permukiman transmigrasi.
9. Pelayanan pendidikan adalah penyelenggaran pelayanan
pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal
dan non formal sesuai dengan kekhasan agama,
lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan
masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok
dan atupun masyarakat.
11. Pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat
transmigrasi yang dilakukan melalui peningkatan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat
transmigrasi, sehingga mampu memberdayakan serta
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
12. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi masyarakat
transmigrasi.
13. Transparansi adalah azas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang peran serta
kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
14. Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam
pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggungjawabkan.
15. Partisipatif adalah azas pelibatan masyarakat dalam
tahapan pelaksanaan transmigrasi.
16. Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat PPT adalah persetujuan yang diberikan oleh
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walilkota sesuai dengan
kewenangannya kepada kelompok masyarakat untuk
- 6 -
berperan serta di bidang pelayanan sosial kemasyarakat
dalam pelaksanaan transmigrasi dalam bentuk kegiatan
a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.............. tanggal .............. perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi Kelompok Masyarakat ...............;
b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor ......... tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta
Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Pelaksanaan
Transmigrasi (PPT); c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) dengan Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota..............;
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
- 34 -
Mengingat:
1. Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor ......... tentang Tata Cara Pemberian
Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.
Memperhatikan: 1. Hasil penilaian sebagaimana tertera di dalam berita acara penilaian 2. Surat permohonan dan rencana kegiatan pelaksanaan transmigrasi
kelompok masyarakat …;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……TENTANG
PERSETUJUAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KELOMPOK
MASYARAKAT …. .
KESATU : Memberikan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) kepada Kelompok Masyarakat ........
KEDUA : Kegiatan pokok yang disetujui dalam PPT ini adalah …., ….
KETIGA : Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi ini berlaku mulai tanggal ….(bulan/tahun) sampai dengan tanggal ….. (bulan/tahun)
KEEMPAT : Pemegang PPT berhak:
a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di
dalam PPT
b. Mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan PPT dari instansi terkait
c. Mengajukan perpanjangan PPT setelah masa berlakunya akan habis
KELIMA : Pemegang PPT wajib:
a. Memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan
ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan
yang telah disetujui di dalam PPT;
c. Melaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak
PPT diterbitkan;
- 35 -
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui
pejabat penerbit PPT.
e. Untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan
kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan.
f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ............... pada tanggal ................
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur/Bupati/Walikota..........................; dan
a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.............. tanggal .............. perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi Kelompok Masyarakat ...............;
b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor ......... tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta
Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Persetujuan
Pelaksanaan Transmigrasi (PPT); c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) dengan
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota..............;
Mengingat: 1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah
Tertinggal, Transmigrasi Nomor ......... tentang Tata Cara Pemberian
Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.
Memperhatikan: 1. Hasil evaluasi sebagaimana tertera di dalam berita acara evaluasi PPT;
2. Surat permohonan perpanjangan PPT dan rencana kegiatan pelaksanaan transmigrasi kelompok masyarakat ….
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……TENTANG
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KELOMPOK MASYARAKAT …. .
KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) kepada Kelompok Masyarakat ........
KEDUA : Kegiatan pokok yang disetujui dalam PPT ini adalah …., ….
KETIGA : Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi ini berlaku mulai tanggal ….(bulan/tahun) sampai dengan
tanggal ….. (bulan/tahun)
KEEMPAT : Pemegang PPT berhak:
a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di
dalam PPT
b. Mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan
- 38 -
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
PPT dari instansi terkait
c. Mengajukan perpanjangan PPT setelah masa berlakunya
akan habis
KELIMA : Pemegang PPT wajib:
a. Memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi
dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan yang telah disetujui di dalam PPT;
c. Melaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PPT diterbitkan;
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3
(tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui
pejabat penerbit PPT;
e. Untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam
waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan
f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ............... pada tanggal ................