- 1 - jdih.tubankab.go.id BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sunggug-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN
27
Embed
SALINAN - jdih.tubankab.go.idjdih.tubankab.go.id/admin/public/uploads/docs/1555298061-30342141.pdfdimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
jdih.tubankab.go.id
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan
anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara
optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah
Daerah;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak
diperlukan upaya yang sunggug-sungguh dari
Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha
melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
SALINAN
- 2 -
jdih.tubankab.go.id
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
- 3 -
jdih.tubankab.go.id
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun
2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Seri E Nomor 15);
- 4 -
jdih.tubankab.go.id
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2016 Seri D Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TUBAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
- 5 -
jdih.tubankab.go.id
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan
untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang
didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola
sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal
untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat
dan wajar serta tidak mengandung unsur yang
membahayakan anak.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan
sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu
menjamin memenuhi, menghargai hak anak dan
perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan
perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi
anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,
pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan
terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
11. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai
ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam
pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah
Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan
penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak
Anak.
12. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah
serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan
publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan
Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan
mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk
mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk
perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan
kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman
terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa
dalam tumbuh kembangnya.
- 6 -
jdih.tubankab.go.id
14. Masyarakat adalah sekelompok warga yang
mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan
tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa
dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam
kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati
aturan yang ada.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah
sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau
ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga
koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan
kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang
beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, yudikatif, OPD,
instansi vertikal yang membidangi anak, lembaga swadaya
masyarakat dan perwakilan forum anak dengan didukung
perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, swasta,
orang tua dan keluarga.
18. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah
tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan
dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang
membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
dengan sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah
serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan
penganggaran pembangunan dan pelayanan publik
selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah
Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam
mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
20. Kelurahan/Desa Layak Anak adalah pembangunan
kelurahan/desa yang menyatukan komitmen dan sumber
daya pemerintah di tingkat kelurahan/desa, masyarakat,
dan dunia usaha yang berada di kelurahan/desa, dalam
rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak,
melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,
pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak,
yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan
berkelanjutan.
- 7 -
jdih.tubankab.go.id
21. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Layak Anak adalah
kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program,
dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan/desa
layak anak yang beranggotakan aparat kelurahan/desa,
pengurus, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/Desa,
aparat keamanan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh
perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan
anak serta pihak lain.
22. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili
suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan
tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan
pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan
oleh Surat Keputusan Bupati.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah
salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan