SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang : bahwa sehubungan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi jenis Urea, ZA dan SP-36 dalam Tahun Anggaran 2015 mendapat tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi perubahan jumlah alokasinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor: 521.1/3975/113.15/ 2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka menunjang kelancaran atas peredaran pupuk bersubsidi dimaksud perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2
10
Embed
SALINAN - JDIH Kabupaten Banyuwangijdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/merged_document_3.pdf · Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Peraturan Bupati DISPOSISI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI Menimbang : bahwa sehubungan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di
Kabupaten Banyuwangi jenis Urea, ZA dan SP-36 dalam Tahun Anggaran 2015 mendapat tambahan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Timur sehingga terjadi perubahan jumlah alokasinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor: 521.1/3975/113.15/
2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015,
maka dalam rangka menunjang kelancaran atas peredaran pupuk bersubsidi dimaksud perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan
Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4079); 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011
tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.14010/2011
tentang Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 tentang Tata
Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan
Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/
2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; 21. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Nomor: 19/Kpts/SR.340/B.1/08/2015
tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2015; 23. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propvinsi Jawa Timur Nomor:
521.1/3975/113.15/2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
3
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN
2015.
Pasal I
Ketentuan dalam lampiran I (Pupuk Urea), lampiran II (Pupuk ZA) dan lampiran III (Pupuk SP-36) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31
Tahun 2015 diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana terinci dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Oktober 2015
BUPATI BANYUWANGI, TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, TTD
Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 44
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH
JL.Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945- 427445
B A N Y U W A N G I
Banyuwangi, Oktober 2015
Kepada
Nomor : 188/ /429.011/2015 Yth. Bupati Banyuwangi
di BANYUWANGI
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati
Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
Catatan : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Peraturan Bupati
DISPOSISI PIMPINAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001
KONSEP PERATURAN BUPATI TENTANG
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 44 TAHUN 2015 TANGGAL : 19 OKTOBER 2015