SALINAN - lamongankab.go.id filekualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi

1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaanmerupakan salah satu upaya meningkatkankualitas hidup manusia Indonesia secarajasmaniah, rohaniah, dan sosial dalammewujudkan masyarakat yang sehat, adil,makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 ;

b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan diKabupaten Lamongan harus dapat menjaminpemerataan akses terhadap olahraga, sehinggaterjadi peningkatan kesehatan, kebugaran danprestasi baik tingkat daerah, nasional maupuninternasional dalam sistem manajemenkeolahragaan yang mampu menghadapi tantanganserta perebutan prestasi di masa mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang PenyelenggaraanKeolahragaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkandalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

SALINAN

2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangSistem Keolahragaan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4702);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Pekan dan KejuaraanOlahraga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4703);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4704);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5015);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

DANBUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKEOLAHRAGAAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lamongan.3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.5. Komite olahraga daerah adalah komite olahraga Kabupaten Lamongan.6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang

melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingansecara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan,pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangkamencapai tujuan keolahragaan.

7. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yangsistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutandalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

4

8. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yangdilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong,membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yangterlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputipengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahragayang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan,pengembangan dan pengawasan.

12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secarateratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapaiprestasi.

13. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat danpengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/ataupendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan danpengembangan olahraga.

14. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasidan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintahtermasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatiandan peranan dalam bidang keolahragaan.

16. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yangdilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur danberkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

17. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakatberdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh danberkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakatsetempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membinadan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang danberkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengandukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

19. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaanatau kegemaran berolahraga.

20. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untukmemperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yangdidasarkan atas kemahiran berolahraga.

21. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khususdilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mentalseseorang.

22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan ataukelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

23. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalambentuk produk barang dan/atau jasa.

24. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidangolahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ataunonmaterial.

25. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkunganyang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraankeolahragaan.

5

26. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakanuntuk kegiatan olahraga.

27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untukmeningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode antidoping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World AntiDoping Agency).

28. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahragasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasiolahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikansatu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahragadari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Kabupaten.

30. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yangmemperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga(single event).

31. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaanolahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabangolahraga (multi event).

32. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasiyang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasidan persahabatan.

33. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang,kelompok masyarakat, atau badan hukum.

34. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengankemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, danketerampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakanlulus dalam uji kompetensi.

35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standardaerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan danpengembangan keolahragaan.

36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhanstandar nasional keolahragaan.

37. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawanamatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

38. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yangselanjutnya disingkat pengembangan IPTek keolahragaan adalahpeningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yangbertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yangtelah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaatbagi kegiatan keolahragaan.

39. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yangmelakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalamkegiatan olahraga.

40. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadahpembinaan dan pengembangan olahraga.

41. Dokumen Cetak Biru, adalah suatu rancangan perencanaankeolahragaan yang disusun oleh Dewan Keolahragaan dalam bentukblue print, dan disahkan oleh Kepala Daerah.

6

BAB IIVISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Visi penyelenggaraan keolahragaan adalah terwujudnya masyarakatLamongan yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinanberakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menujumasyarakat sehat, sejahtera dan kaya prestasi.

(2) Misi pembangunan olahraga daerah adalah:a. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien,

dan akuntabel serta berwawasan industri dan/ataukewirausahaan;

b. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikanpada kebiasaan hidup aktif dan sehat;

c. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secarasistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmupengetahuan dan teknologi; dan

d. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagipembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk :a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air,

berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudahmenyerah;

b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisipeningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;

c. memacu pertumbuhan industri olahraga; dand. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat

nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

Pasal 4

(1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untukmendukung pencapaian target pembangunan daerah dan targetpembangunan nasional.

(2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arahkebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi :a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan

pengarusutamaan gender;b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan,

industri, dan pariwisata olahraga;c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dand. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB IIIKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur,membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasipenyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

7

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan

olahraga prestasi;b. pembinaan dan pengembangan olahraga;c. pengelolaan keolahragaan;d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

olahraga;g. pendanaan keolahragaan;h. pengembangan Iptek keolahragaan;i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;n. pemberian penghargaan;o. pelaksanaan pengawasan; danp. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite olahragaDaerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, organisasiolahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelakuusaha.

BAB IVRUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI

Bagian KesatuRuang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:a. pembinaan dan pengembangan olahraga;b. pengelolaan keolahragaan;c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;f. pengembangan IPTek keolahragaan;g. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;h. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;i. penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;j. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;k. pendanaan;l. pemberian penghargaan; danm. koordinasi dan pengawasan keolahragaan;n. peran serta masyarakat.

8

Bagian KeduaPrinsip dan Tata Nilai

Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip dan tata nilaipenyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai

keagamaan;b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;d. pembudayaan dan keterbukaan;e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;f. pemberdayaan peran serta masyarakat;g. keselamatan dan keamanan;h. keutuhan jasmani dan rohani;i. visioner;j. amanah;k. profesional;l. kreatif;m. produktif;n. taat azas;o. responsif; danp. akuntabel.

Pasal 8

Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutanmulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,sampai pengawasan dan evaluasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaanserta memadukan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan dengansemua pemangku kepentingan.

BAB VPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian KesatuUmum

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi :a. olahraga pendidikan;b. olahraga rekreasi; danc. olahraga prestasi;d. olahraga amatir;e. olahraga profesional; danf. olahraga penyandang cacat.

9

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 merupakantanggungjawab Pemerintah Daerah,organisasi olahraga dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggungjawab sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui:a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan

dan organisasi olahraga;b. penyediaan dana keolahragaan;c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dane. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara terencana sebagai bagian dari RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

(4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan danpengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakantolok ukur sebagai berikut:a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga

dibanding dengan jumlah penduduk;c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan

sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk;

dang. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 12

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:a. pengenalan olahraga;b. pemantauan;c. pemanduan;d. pengembangan bakat; dane. peningkatan prestasi.

(2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga danmengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangkamenyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga,membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjanghayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untukmemahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibitolahragawan berbakat.

10

(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawanberbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukanidentifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksidan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan sertakejuaraan.

(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawanmuda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang danberkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secaraintensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untukmenghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan denganmemperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmupengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pemerintah Daerahmenyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuaikeunggulan daerah.

(3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud padaayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatkan program kerjasamadaerah dengan daerah lain yang terbukti memiliki potensi atletberprestasi pada tingkat nasional, internasional, sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah terkaitsecara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerjasama denganinstansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan denganwawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitasindustri olahraga.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KepalaDaerah.

Bagian KeduaPembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untukmeningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani,ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dankepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

11

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yangsistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikulermaupun ekstrakurikuler.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikanmencakup:a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk

ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan danpelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggarolahraga;

b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan

olahraga pelajar;e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan

olahraga mahasiswa;f. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dang. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat

daerah.(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkatmahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuanpendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di bidangpendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan instansiterkait.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Dinas Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikanmempunyai tanggung jawab dalam:a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; danh. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar

satuan pendidikan.

12

Pasal 18

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Dinas Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaanmemberikan fasilitasi dalam:a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi

secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkunganpendidikan; dan

b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengankebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansiterkait.

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuanpendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yangmemiliki kualifikasi dan kompetensi.

(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkanpelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 20

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baiktingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannyamengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritaspemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus olehsatuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahragaprestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikandilakukan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan komiteolahraga daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian KetigaPembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untukmengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkankesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan danpengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali,mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahragatradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalammasyarakat.

13

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga

rekreasi;b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana

dan sarana olahraga rekreasi;c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi

berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik,manfaat dan massal;

d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulanolahraga dalam masyarakat; dan

e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakansecara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan,budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitasatau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidangolahraga rekreasi.

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawabuntuk memfasilitasi:a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan

penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang danberkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;

b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikandengan kebutuhan olahraga rekreasi;

c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagiklub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;

d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga

rekreasi;f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan

olahraga rekreasi;g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; danh. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah.

Bagian KeempatPembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untukmeningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangkameningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat sertamartabat daerah dan bangsa.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjangdan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragaprestasi, dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabangolahraga daerah guna memfasilitasi:

14

a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khususolahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang danberkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;

b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikandengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasiantar instansi terkait;

c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan

olahraga prestasi;g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi;danh. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dankemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalamhal:a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;c. bimbingan;d. pendidikan dan pelatihan;e. penghargaan; danf. dukungan IPTek olahraga.

Pasal 25

(1) Komite olahraga daerah bertanggung jawab atas pembinaan danpengembangan olahraga prestasi.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragaprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga daerahmengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga daerah sertaberkoordinasi dengan dinas daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keolahragaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dand. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan

berkelanjutan.(4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melaluipenerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampinganprogram dan/atau bantuan pendanaan.

(5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klubolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;b. pelatihan, pendidikan dan penataran;c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/ataud. peningkatan mutu organisasi.

(6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihanolahraga dan uji coba olahraga prestasi.

15

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragaprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib disertaipeningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

(2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasitdilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataransecara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 27

(1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi secara berjenjang,Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan danpengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulanstrategis dan olahraga unggulan utama.

(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang

olahraga/medali;c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;d. populer di masyarakat; dan/ataue. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan

efisien.(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional;b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat

nasional;c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf

hidup, sosial dan ekonomi; dand. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang

berstandar internasional.(4) Pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga

unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentukdan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yangmeliputi:a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;b. Pusat Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah;c. Pusat Pelatihan Daerah;d. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;e. Sekolah Khusus Olahragawan;f. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;g. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis

pada pemeluk agama yang lain; danh. Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri.

16

Pasal 29

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan indukorganisasi cabang olahraga daerah dan komite olahraga daerah kecualiuntuk pengelolaan pada pondok pesantren atau lembaga sejenis padapemeluk agama lain serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28 dapat berupa pemberian bantuandan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuanperalatan dan bantuan dana.

Bagian KelimaPembinaan dan Pengembangan Olahraga

Amatir dan Olahraga ProfesionalPasal 31

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawabPemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabangolahraga.

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilaksanakandan diarahkan untuk menunjang prestasi olahraga, lapangan kerja,dan peningkatan pendapatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga professional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olah induk organisasi cabangolahrga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasiolahraga professional.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan kemudahanpada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahragafungsional dan/atau organisasi olahraga profesional untuk menunjangprestasi olahraga.

Bagian KeenamPembinaan dan Pengembangan Olahraga

Penyandang CacatPasal 33

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuanuntuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, prestasi, dankemandirian.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatanpenataran, dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dankompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah,nasional, dan internasional.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatanpenataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahragapenyandang cacat pada tingkat Daerah dan nasional.

17

(4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacatyang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan danpengembangan olahraga penyandang cacat.

Pasal 34

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakanoleh organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacatdiselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandangcacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mentalolahragawan penyandang cacat.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacatdiselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi,dan olahraga prestasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat padalingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur danberkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperolehpengetahuan, keterampilan dan kepribadian serta meningkatkan rasapercaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat padalingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dankesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungansosial olahragawan penyandang cacat.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat padalingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandangcacat baik tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkatinternasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatbangsa.

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian KesatuOlahragawan Profesional dan Olahragawan Amatir

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengembangan olahragawan professionaldilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahragasebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampumenjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatandaerah.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan professional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabangolahraga daerah, organisasi olahraga fungsional daerah dan/atauorganisasi olahraga profesional.

18

(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahankepada induk organisasi cabang olahraga daerah, organisasi olahragafungsional daerah dan/atau organisasi olahraga profesional untukterciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatanpendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yangmenjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan

olahraga;b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang

diminati;c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah

melalui seleksi atau kompetisi;d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti

kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dane. beralih status menjadi olahragawan profesional.

(2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atauolahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir,dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakudan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Bagian KeduaPerpindahan Olahragawan

Pasal 38

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapatdilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub,antar daerah dan antar negara.

(2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga daerah danketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagiolahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diaturmenurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentangkompensasi perpindahan.

Pasal 39

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang

olahraga;b. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah cabang olahraga dan

komite olahraga daerah; dan

19

c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahragadaerah dan komite olahraga daerah.

Pasal 40

(1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksuduntuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negaraselain negara asal, harus mendapatkan izin dari pemerintah.

(2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39.

(3) Pengurus daerah cabang olahraga wajib melaporkan perpindahanolahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PemerintahDaerah, induk cabang olahraga, dan komite olahraga daerah palinglambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan olahragawan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, komite olahragadaerah mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil danolahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Bagian KetigaSistem Kompetisi

Pasal 41

(1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisidengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapatmenumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.

(2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, danberkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepatkhususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dankompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah,nasional dan internasional.

(3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baikantara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.

(4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan denganmemperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutanagar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakanolahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisidari tingkat terbawah.

(5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang danberkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diaturdengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentukkejuaraan (single atau multi event), dan kalender kegiatan.

(6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secaraprofesional dengan wawasan industri olahraga.

20

BAB VIIPENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yangmeliputi:a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;b. organisasi keolahragaan;c. pendanaan; dand. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian KeduaPerencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 43

(1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42huruf a meliputi:a. dokumen cetak biru;b. rencana strategis; danc. rencana operasional keolahragaan.

(2) Dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adisusun dengan memperhatikan RPJP Daerah, yang paling sedikitmemuat:a. kondisi umum dan isu strategis;b. visi, misi dan tata nilai;c. tujuan dan sasaran utama;d. arah pembangunan olahraga;e. peta jalan menuju prestasi dunia;f. periodisasi pembangunan olahraga; dang. sistem pendanaan.

(3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan disusundengan mengacu pada dokumen cetak biru sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

(4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi,misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dandaerah.

Pasal 45

(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunanolahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatansebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga

rekreasi dan/atau olahraga prestasi.

21

b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan,industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:1. kebijakan, penguatan database dan perencanaan;2. manajemen asosiasi olahraga;3. sistem peringkat asosiasi olahraga;4. pengembangan klub olahraga; dan5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antaralain:1. identifikasi bakat;2. pengembangan IPTek keolahragaan;3. olahraga prestasi;4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/

festival;5. sistem kompetisi;6. pencegahan doping dalam olahraga;7. riset dan statistik; dan8. penyelenggaraan even daerah, nasional dan internasional.

d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan3. kerjasama antar wilayah.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:a. olahraga bagi perempuan;b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;c. olahraga di lingkungan kerja;d. olahraga usia lanjut;e. olahraga tradisional;f. relawan olahraga; dang. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 46

(1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dimaksudkansebagai sarana penggalian olahragawan berbakat sejak usia dini.

(2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansiterkait.

Pasal 47

(1) Pengelolaan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikansaran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai olehmasyarakat peminat tertentu di daerahnya.

(2) Pengelolaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budayadi daerah sebagai skala prioritas.

22

Pasal 48

(1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 huruf a, komite olahraga daerah memberi saran dan usulantentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategisdan cabang olahraga unggulan utama.

(2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian KetigaOrganisasi Keolahragaan

Pasal 49

(1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahragadaerah dan organisasi olahraga fungsional daerah.

(2) Setiap induk organisasi cabang olahraga daerah dan organisasiolahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga daerah dan organisasiolahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan,dengan memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;e. memiliki program kerja;f. memiliki sistem administrasi dan menejemen organisasi

keolahragaan; dang. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 50

(1) Induk organisasi cabang olahraga daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas:a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat

perkumpulan olahraga;b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program

pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dani. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dansarana olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),induk organisasi cabang olahraga daerah wajib:a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga

daerah;

23

b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secaraberjenjang dan berkelanjutan;

c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/

festival olahraga tingkat daerah;e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival

tingkat kabupaten dan komite olahraga daerah;f. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan

olahraga tingkat nasional;g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap

penyalahgunaan doping dalam olahraga;h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi

olahragawan profesional;i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi

cabang olahraga tingkat klub;j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan

pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabangolahraga daerah yang membina dan mengembangkan olahragaprofesional tertentu;

k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahragatingkat kabupaten; dan

l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsiptransparansi dan akuntabilitas.

Pasal 51

Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsionalkabupaten sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yangberada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahragafungsional daerah.

Pasal 52

(1) Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinyaberdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.

(2) Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas:a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional

tingkat kabupaten;b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam

pembinaan dan pengembangan olahraga;c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga,olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;

i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahragafungsional tingkat kabupaten;

24

j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga diprovinsi maupun di kabupaten; dan

k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsionaltingkat daerah dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkatdaerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),organisasi olahraga fungsional daerah wajib:a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan komite olahraga

daerah;b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara

berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsionaldaerah tertentu;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat daerah untuk organisasi olahragafungsional daerah tertentu;

d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahragauntuk organisasi olahraga fungsional daerah tertentu;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festivalolahraga kepada Pemerintah Daerah dan komite olahraga daerahsecara berkala;

f. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti kejuaraan/pekanolahraga tingkat provinsi;

g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadappenyalahgunaan doping dalam olahraga;

h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadiolahragawan profesional;

i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasiolahraga fungsional tingkat kecamatan;

j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan danpengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahragafungsional kecamatan yang membina dan mengembangkanolahraga profesional tertentu;

k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsionaltingkat kecamatan; dan

l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsiptransparansi dan akuntabilitas.

Pasal 53

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sertapenyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsionaldaerah wajib bekerja sama dengan komite olahraga daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukandalam hal:a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di

daerah;b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan

standar kecabangan olahraga; danc. peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional dan

internasional.

25

Pasal 54

(1) Komite olahraga daerah dibentuk oleh induk organisasi cabangolahraga daerah dan organisasi olahraga fungsional daerah yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) dan ayat (3).

(2) Komite olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai kewenangan:a. mengusulkan kepada Kepala Daerah rencana dan program dalam

membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan danpengembangan prestasi olahraga; dan

b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga daerah, danorganisasi olahraga fungsional daerah, koordinator olahragakecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasiolahraga.

Pasal 55

Pengurus komite olahraga daerah melaksanakan tugas sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite olahraga daerahdan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian KeempatPengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 56

(1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan keolahragaan wajibmelaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif,transparan dan akuntabel.

(2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaandilakukan oleh:a. Kepala Daerah pada tingkat daerah;b. Camat pada tingkat kecamatan.

(3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

(4) Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkatdaerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIIIPENDANAAN

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat bertanggungjawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraankeolahragaan.

(2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaanmelalui APBD.

(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukanberdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan daerah.

(4) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

26

Pasal 58

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaranmenurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 59

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, PemerintahDaerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang

berlaku;b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;d. tanggung jawab sosial perusahaan;e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; danf. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalammendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhantanggungjawab sosial perusahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Setiap instansi yang menyelenggarakan keolahragaan menyusunrencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif denganmengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraankeolahragaan.

(2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansisebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugasdan fungsi instansi masing-masing.

(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXPENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN

FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian KesatuUmum

Pasal 62

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerahdilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 63

(1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62, dilaksanakan dalam lingkup:a. olahraga pendidikan;

27

b. olahraga rekreasi; danc. olahraga prestasi

(2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;b. profesional; danc. berkebutuhan khusus.

Pasal 64

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakaninduk organisasi cabang olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang danberkelanjutan meliputi:a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar

olahraga;b. antar satuan pendidikan;c. antar instansi/profesi; dand. antar kecamatan.

Pasal 65

(1) Pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:a. pekan dan festival olahraga daerah;b. pekan dan festival olahraga pelajar;c. pekan dan festival olahraga mahasiswa;d. pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga

pendidikan agama lain;e. pekan dan festival berkebutuhan khusus; danf. pekan dan festival olahraga lainnya.

(2) Pelaksanaan kegiatan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan penugasan Kepala Daerah.

Pasal 66

(1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64, induk organisasi cabang olahraga daerahdapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasionaldan/atau internasional.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraanolahraga bertaraf daerah dan/atau nasional.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan danfestival olahraga daerah dan nasional berdasarkan pendelegasian dariPemerintah.

Bagian KeduaPelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 67

(1) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinasdaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

28

pendidikan dan dibidang keolahragaan berkoordinasi dengan BadanPembinaan Olahraga Pelajar daerah, komite olahraga daerah danorganisasi olahraga fungsional daerah.

(2) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh perguruan tinggiyang ditugasi oleh Pemerintah berkoordinasi dengan BadanPembinaan Olahraga Mahasiswa daerah, komite olahraga daerah, daninduk organisasi cabang olahraga daerah.

(3) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembagapendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)huruf d, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama di Daerahberkoordinasi dengan dinas daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang keolahragaan, komite olahraga daerah danorganisasi olahraga fungsional daerah.

Pasal 68

Kejuaraan dan festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya,dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasidan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 69

(1) Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga untuk olahraga prestasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, diarahkanuntuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yangselanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untukdikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.

(2) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikatagorisesuai dengan prestasinya.

(3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibinalebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatihyang kompeten.

(4) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalampemusatan latihan diberikan fasilitas:a. bea siswa;b. uang pembinaan;c. uang transpor;d. pendidikan dan pelatihan;e. jaminan masa depan; danf. fasilitas lain yang relevan.

Pasal 70

(1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, dilaksanakaninduk organisasi cabang olahraga daerah berkoordinasi dengan komiteolahraga daerah.

(2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat daerah dilaksanakanoleh komite olahraga daerah.

29

BAB XPENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian KesatuUmum

Pasal 71

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemeliharaan danpeningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, yangdikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dansarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, PemerintahDaerah melaksanakan:a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; danc. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 73

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaranaolahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawabPemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh dinas daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan sertadapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalampelaksanaannya.

Bagian KeduaPrasarana Olahraga

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga untukmasyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan sertapertandingan/perlombaan.

(2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan sertapertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan:a. standar ruang dan tempat berolahraga;b. teknis cabang olahraga;c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan

bangunan;e. sistem pengamanan; danf. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan

medik dan kebersihan.

Pasal 75

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjagadan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum danprasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

30

Bagian KetigaSarana Olahraga

Pasal 76

(1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, harusmemenuhi standar:a. sesuai persyaratan teknis kecabangan olahraga;b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan

kebersihan dan higienis;c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan

perlengkapan dan peralatan; dand. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

(2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk saranaolahraga.

Pasal 77

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dansarana olahraga yang telah menjadi asset Pemerintah Daerah tanpa izinatau persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIPENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI KEOLAHRAGAANPasal 78

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakanpengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutanuntuk memajukan keolahragaan.

Pasal 79

Pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutandiselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalambidang ilmu keolahragaan.

Pasal 80

(1) Pengembangan IPTek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkanilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.

(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untukmenggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaandengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan,melalui pendekatan lintas ilmu.

(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitaspembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga daerahserta organisasi olahraga fungsional daerah mengembangkan danmenerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasidengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.

31

(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembagapenelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.

(3) Lembaga IPTek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyaitugas :a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;b. melakukan uji coba dan alih teknologi;c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan

pengkajian;d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan;e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian

dan pengkajian IPTek keolahragaan; danf. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan

kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 82

(1) Dalam melakukan pengembangan IPTek Pemerintah Daerahmemfasilitasi:a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada

lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian

keolahragaan;c. akses terhadap informasi keolahragaan; dand. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek

keolahragaan.(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;c. bantuan dan bimbingan teknis;d. pendampingan;e. bantuan program;f. bantuan peralatan;g. bantuan dana;h. penyediaan informasi; dani. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XIIPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 83

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga daerahdan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 84

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berbentuk jasapenjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakansecara profesional, yakni meliputi:a. pekan olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;b. kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau international;c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat

daerah, nasional dan/atau international;d. pertandingan persahabatan;

32

e. prasarana dan sarana olahraga;f. cindera mata yang di perjualbelikan;g. konsultansi keolahragaan;h. keagenan keolahragaan;i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atauj. layanan informasi.

Pasal 85

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga,Pemerintah Daerah bertugas:a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspekkelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;

b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang

olahraga; dand. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 86

(1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitradengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasilain baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajibmemperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuanolahraga.

BAB XIIIPENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI

KEOLAHRAGAANPasal 87

Pemerintah Daerah, komite olahraga daerah dan induk organisasi cabangolahraga daerah serta organisasi olahraga fungsional daerah menjaminketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 88

Pemerintah Daerah bersama dengan komite olahraga daerah, indukorganisasi cabang olahraga daerah dan organisasi olahraga fungsionaldaerah mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaantermasuk museum olahraga.

Pasal 89

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat dikerjasamakan denganpihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

33

BAB XIVPENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

KEOLAHRAGAANPasal 90

(1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutupenyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapaiprestasi serta daya saing daerah.

(2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi NasionalKeolahragaan (BSANK).

(3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

(1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84meliputi:a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;c. standar prasarana dan sarana olahraga;d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;e. standar penyelenggaraan keolahragaan; danf. standar pelayanan minimal keolahragaan.

(2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasiinternasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

(3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 92

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dilakukanuntuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.

(2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkantingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat programpenataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasikeolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 93

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dilakukanuntuk menentukan:a. kompetensi tenaga keolahragaan;b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; danc. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

(2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuksertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan olehPemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta indukorganisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentukakuntabilitas publik.

34

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikankepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.

(4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikankepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.

(5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), meliputi:a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;b. bantuan dan bimbingan teknis;c. pendampingan;d. bantuan program; dane. bantuan dana.

Pasal 95

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga daerah danorganisasi olahraga fungsional daerah menjamin tercapainya standarnasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XVPENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 96

(1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (fairplay) dan bebas dopingdilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.

(2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkankepada Lembaga Anti Doping Nasional.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasionaldalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping padakegiatan olahraga.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:a. pemberian bantuan teknis;b. pendampingan;c. bantuan program sosialisasi anti doping;d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dane. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XVIPEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan,swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaankepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembagapemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atauberjasa dalam memajukan olahraga.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :a. pemberian kemudahan;b. beasiswa;c. asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa;

35

d. tanda kehormatan, kewarganegaraan;e. warga kehormatan;f. jaminan hari tua;g. kesejahteraan; atauh. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

Pasal 98

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diberikan denganmemperhatikan antara lain:a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;b. kemampuan pemberi penghargaan;c. tahapan pembinaan; dan/ataud. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XVIIKOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian KesatuKoordinasiPasal 99

(1) Kepala Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraankeolahragaan di daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upayauntuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, programdan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 100

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:a. rapat koordinasi daerah;b. rapat kerja daerah; dan/atauc. rapat konsultasi daerah.

Pasal 101

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraankeolahragaan nasional di tingkat daerah, diperlukan koordinasi antarpemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antaralain:a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah Daerah

Provinsi;b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di daerah; dand. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga daerah,

organisasi olahraga fungsional daerah melalui komite olahraga daerah,organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

36

Pasal 102

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksuddalam Pasal 101, Kepala Daerah menetapkan tugas masing-masingsatuan kerja perangkat daerah di daerah yang terkait serta koordinasilintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan tugas satuan kerja perangkat daerah di daerah dankoordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 103

(1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaanpenyelenggaraan keolaharagaan daerah, Kepala Daerah membentuksatu wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan danmenyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuaivisi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

(2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan unsur:a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah terkait;b. TNI dan Polri;c. instansi vertikal yang terkait;d. komite olahraga daerah;e. organisasi masyarakat olahraga;f. pakar/akademisi; dang. unsur lain yang terkait.

(3) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan danbertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian KeduaPengawasan Keolahragaan

Pasal 104

(1) Kepala Daerah dan/atau dinas daerah yang ditunjuk Kepala Daerahbertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraankeolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

(3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan denganprinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 105

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraankeolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasikeolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudahbagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/ataupengaduan.

37

BAB XVIIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 106

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahragamelalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yangdilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun ataskesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahragasebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakankegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:a. organisasi keolahragaan;b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;c. peraturan permainan dan pertandingan;d. perlombaan atau pertandingan;e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat

olahragawan;g. peningkatan prestasi;h. penyediaan tenaga keolahragaan;i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;j. penerapan IPTek keolahragaan;k. penyediaan informasi keolahragaan;l. pemberian penghargaan;m. industri olahraga; dann. pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melaluikegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

Pasal 107

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan,sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;d. bantuan dan bimbingan teknis;e. pendampingan;f. bantuan program;g. bantuan peralatan;h. bantuan dana; dani. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 108

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atauswasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaanprasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan,kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.

38

(2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaandan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya

untuk kegiatan olahraga; dan/ataub. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar

olahraga.(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasiolahraga daerah dan nasional.

BAB XIXSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. peringatan;b. teguran tertulis;c. pembekuan izin sementara;d. pencabutan izin;e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan,

atau pemberhentian;f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana

bantuan; dan/ataug. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaranPeraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadilengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadappelanggaran Peraturan Daerah ;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi ataubadan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadappelanggaran Peraturan Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran PeraturanDaerah ;

39

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugaspenyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaterhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan ;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIKETENTUAN PIDANA

Pasal 111

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal77 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

Pasal 112

(1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111mengakibatkan kerugian pada Negara, dikenakan sanksi pidanasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, keberadaan KONIKabupaten Lamongan tetap diakui sampai terbentuknya komite olahragadaerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah iniditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

40

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamonganpada tanggal 8 Oktober 2013

BUPATI LAMONGAN,ttd.

FADELIDiundangkan di Lamonganpada tanggal 19 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,ttd.

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum,

A.FARIKH

41

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yangbertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yangbermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratissecara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaandan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjaminkepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataanakses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yangmemadai, area olahraga yang mencukupi sehingaa dengan berolahragasecara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dankebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan padaakhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapatberdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan sertatuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut,Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekandan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur,membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasipenyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dan agarpenyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Lamongan dapatterkoordinasi, terintegrasi dan sinergi antar instansi, perluperencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yangdilandasi dengan aturan hukum.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan artidalam memaknai Peraturan Daerah ini.

Pasal 2Cukup jelas.

42

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Target pembangunan daerah, meliputi :a. mengurangi tingkat pengangguran;b. pertumbuhan ekonomi;c. mengurangi angka kemiskinan;d. indeks pembangunan manusia; dane. kesalehan sosial.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

43

Pasal 19Cukup jelas.

Pasal 20Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Huruf aYang dimaksud dengan pemassalan adalahsalah satu upaya untuk mengenalkanolahraga kepada seluruh lapisanmasyarakat.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 26Cukup jelas.

Pasal 27Cukup jelas.

Pasal 28Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.

44

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan “Pusat Pelatihan OlahragaTerpadu” adalah wadah pembinaan olahragawanpotensial yang mengintegrasikan antara pendidikandan pelatihan melalui pendekatan IPTek secaraterpadu dengan memperhatikan potensi daerah disetiap satuan pengembangan wilayah KabupatenLamongan.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

Pasal 30Cukup jelas.

Pasal 31Cukup jelas.

Pasal 32Cukup jelas.

Pasal 33Cukup jelas.

Pasal 34Cukup jelas.

Pasal 35Cukup jelas.

Pasal 36Cukup jelas.

Pasal 38Cukup jelas.

Pasal 39Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

45

Pasal 41Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagaipedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baikditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa,ditingkat daerah dan nasional. Penataan kalenderkegiatan dimaksudkan sebagai pedomanpenyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkatpelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkatdaerah dan nasional.Penataan ini dapat digunakan sebagai ajang seleksiuntuk even-even di tingkat daerah dan nasional,seperti POPDA, POR Pesantren daerah, POPPROV,PON, POR Pesantrean nasional, POR Paralimpia,dan lain-lain.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 42Cukup jelas.

Pasal 43Cukup jelas.

Pasal 44Cukup jelas.

Pasal 45Cukup jelas.

Pasal 46Cukup jelas.

Pasal 47Cukup jelas.

Pasal 48Cukup jelas.

Pasal 49Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.

46

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yang dimaksud dengan memiliki anggarandasar dan anggaran rumah tangga adalahanggaran dasar dan anggaran rumah tanggasendiri atau mengikuti anggaran dasar dananggaran rumah tangga induk organisasicabang olahraga yang bersangkutan.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 50Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52Cukup jelas.

Pasal 53Cukup jelas.

Pasal 54Cukup jelas.

Pasal 55Cukup jelas.

Pasal 56Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah SKPDatau instansi pada Pemerintah daerah yangmenyelenggarakan keolahragaan bidangpendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dankeolahragaan bidang prestasi.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

47

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 57Cukup jelas.

Pasal 58Cukup jelas.

Pasal 59Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jelas.Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggung jawabperusahaan” adalah kewajiban perusahaan untukmenyisihkan sebagian keuntungan untukkepentingan pembinaan dan pengembanganolahraga.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Pasal 60Cukup jelas.

Pasal 61Cukup jelas.

Pasal 62Cukup jelas.

Pasal 63Cukup jelas.

Pasal 64Cukup jelas.

Pasal 65Cukup jelas.

Pasal 66Cukup jelas.

Pasal 67Cukup jelas.

Pasal 68Cukup jelas.

48

Pasal 69Cukup jelas.

Pasal 70Cukup jelas.

Pasal 71Cukup jelas.

Pasal 72Cukup jelas.

Pasal 73Cukup jelas.

Pasal 74Ayat (1)

Prasarana olahraga untuk masyarakat umumantara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalurkhusus untuk jalan kaki, jalan sepeda dan/atauprasarana dan sarana umum.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 75Cukup jelas.

Pasal 76Cukup jelas.

Pasal 77Cukup jelas.

Pasal 78Yang dimaksud dengan “IPTek keolahragaan” adalah suatudisiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiahdan teknik dengan tujuan mendeskripsikan, memahami,dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteksolahraga.

IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasidari penerapan berbagai sub-disiplin yang meliputi antaralain : penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika,nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 79Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain ahli faal,ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 80Ayat (1)

Cukup jelas.

49

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “susunan batang tubuhilmu keolahragaan” adalah pohon ilmukeolahragaan antara lain kedokteran, psikologi,biomekanika, sosiologi, kepelatihan olahraga danlain-lain.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 81Cukup jelas.

Pasal 82Cukup jelas.

Pasal 83Cukup jelas.

Pasal 84Cukup jelas.

Pasal 85Cukup jelas.

Pasal 86Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Ketentuan yang dimaksudkan adalah gunamendorong tanggung jawab dunia usaha turutserta meningkatkan prestasi olahraga dankesejahteraan pelaku olahraga.

Pasal 87Cukup jelas.

Pasal 88Cukup jelas.

Pasal 89Cukup jelas.

Pasal 90Cukup jelas.

Pasal 91Cukup jelas.

Pasal 92Cukup jelas.

Pasal 93Cukup jelas.

50

Pasal 94Cukup jelas.

Pasal 95Cukup jelas.

Pasal 96Cukup jelas.

Pasal 97Cukup jelas.

Pasal 98Cukup jelas.

Pasal 99Cukup jelas.

Pasal 100Huruf a

Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agarterjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaankebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Huruf bKoordinasi untuk memastikan perencanaan danpelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan sesuaidengan arah kebijakan daerah dan kebijakannasional.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 101Koordinasi antara pemangku kepentingan baik Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, instansi/institusikeolahragaan, induk organisasi cabang olahraga provinsi,organisasi olahraga fungsional, organisasi keolahragaanlain dan/atau swasta.Sebagai contoh : program olahraga untuk peningkatankesehatan masyarakat di puskesmas-puskesmas, lembagapendidikan, perusahaan dan unit kerja yang lain.

Pasal 102Cukup jelas.

Pasal 103Yang dimaksud dengan “wadah koordinasi” adalah satuwadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasi danmenyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintassektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakanpembangunan olahraga daerah.

Pasal 104Cukup jelas.

51

Pasal 105Cukup jelas.

Pasal 106Cukup jelas.

Pasal 107Cukup jelas.

Pasal 108Cukup jelas.

Pasal 109Cukup jelas.

Pasal 110Cukup jelas.

Pasal 111Cukup jelas.

Pasal 112Cukup jelas.

Pasal 113Cukup jelas.

Pasal 114Cukup jelas.

Pasal 115Cukup jelas.