SALINAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TATA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Tata Air, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendaliah dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tata Air, Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16
Embed
SALINAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2016/06/PERGUB_71_TAHUN_2016.pdf · serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TATA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Tata Air, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendaliah dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tata Air,
Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 75/ M.PAN / 7 / 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil• Uhtiik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur •Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TATA AIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pselatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan.
Pasal 2
(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Tata Air digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.
Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3
(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Tata Air.
(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalarn jabatan yang diperlukan Dinas Tata Air dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.
BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4
(1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan untuk:
a. perencanaan kebutuhan PNS,
b. rekruitmen calon PNS,
c. penempatan PNS;
d. pengendalian PNS;
e. pendidikan dan pelatihan PNS;
f. pengembangan PNS; dan
g. kesejahteraan PNS.
(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
a. Dinas Tata Air; b. BKD; c. Badan Diklat; dan
d. Biro ORB.
BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Tata Air.
(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
a. nama jabatan; b. kode jabatan; c. unit organisasi; d. kedudukan dalam struktur organisasi; e. ikhtisar jabatan; f. uraian tugas; g. bahan kerja; h. perangkat/alat kerja; i. hasil kerja, j. tanggung jawab; k. wewenang; 1. korelasi jabatan; m. kondisi lingkungan kerja; n. risiko bahaya; o. syarat jabatan; p. prestasi yang diharapkan; dan q. butir informasi lain.
Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang clibutuhkan untuk 5nelaksanakan tugas fungsi Dinas Tata Air sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5) Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Air setelah mendapat validasi dari Biro ORB.
BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6
(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat m.engikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.
BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 7
(1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tata Air secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)
6
(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Tata Air dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-- Biro ORB.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 A,pril 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 62052
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003
Ibu
kota
Ja
kar
ta
Per
atu
ran
Gu
ber
nur
Pro
vin
s i D
aera
h K
husu
s
o tu) E o Z
C..
KE
TE
RA
NG
AN
oe
KE
13U
TU
HA
N P
EG
AW
AI
JAB
AT
AN
FU
NO
SIO
NAL
JAB
AT
AN
P
EL
AK
SA
NA
c,-) cn ,-.,4 -, [-- c.) (71 -. ,71
JAB
AT
AN
P
EN
GAW
AS
:.) - -, --, --, -
,JA
BA
TA
N
AD
N1I
NIS
TR
AT
OR
..r --. -,
,IA
BA
TA
N
PIN
IPIN
AN
T1N
GG
I
,--; -,
Z < E-, < 2D < , < '.2 < Z
I Kep
ala
Din
as
Sek
reta
ris
Din
as
a. K
epa
la S
ub
bag
ian U
mu
m
1)
Pen
ge
lola
/P
en
gu
rus
Bata
ng
2)
Pen
vim
pa
n B
ara
ng
3)
Pen
ga
dm
inis
trasi
Um
urn
4)
Pen
ga
dm
inis
trasi
Pim
pin
an
5)
Pen
ge
nd
ali
Pem
eliba
raan B
ang
un
an G
eclu
ng
Ta
ta A
ir
6)
Pen
yia
p B
erk
as
cC ... cc ,.. ce
b. K
epa
la S
ubbag
ian K
epeg
awaia
n
1)
Pen
ge
lola
Kep
egaw
aia
n
2)
Pen
go
lab K
epeg
aw
aia
n
3)
Pen
ga
dm
inis
trasi
Kep
egaw
aia
n
c.
Kep
ala
Su
bbag
ian P
ere
neanaan (
lan A
ng
ga
ran
(..)
1)
Pen
gel
ola
Per
encanaan d
an A
ng
gar
an
2)
Pen
go
lah
Da
ta A
ng
gara
n
3)
Pen
gac
hn
inis
trasi Per
enea
naa
n d
an
Ang
gara
n
d. K
epala
Su
bbag
ian K
eua
ng
an
cC ce cc .-,:,' cC it5 —
-9.
2) V
eri
fika
tor
Keu
an
ga
n
.;.'i) cc G, cr; -
-‹: ct • ' ,,,
cr,
4)
Pe
nga
dm
inis
trasi D
ata
Keu
ang
an
5)
Pen
yia
p B
erk
as
Kep
ala
Bid
an
g A
ir L
imba
h/
Air
Ko
tor
a. K
epa
la S
eksi Per
enca
naan c
lan
Pe
ngem
ban
gan
Air
Lim
bah
/A
ir K
oto
r 1)
Ana
l is
Pere
nca
naan c
lan P
en
gem
ba
ngan
Air
Lim
bah
/ Air
Ko
tor
C.)
1
K
ET
ER
AN
GA
N
KE
BU
TU
HA
N P
EG
AW
AI
JAB
AT
AN
F
UN
GS
ION
AL
J
AB
AT
AN
PE
LA
KSA
NA
N ,-, ,-, N N N N ,--. •-, C1 C1 C1 C1 CN ni .-1 Cs1 Cn ,..-. C•1 1" •--. ^1
IJA
BA
TA
N
PEN
GA
WA
S
.--, ,--, ,--,
JA
BA
TA
N
AD
MIN
IST
RA
TO
R
JA
BA
TA
N
PIM
PIN
AN
TIN
GG
I
Z < E-d fil < -D < ›.. < Z
2)
Pen
gola
h P
eren
can
aan
da
n P
eng
e mban
gan A
ir L
imba
h/ A
ir K
oto
r
3)
Peng
adm
inis
trasi
Per
enca
naa
n d
an P
e nge
mba
ngan
Air
Lim
bah
/ Air
Ko
tor
4)
Car
aka
b. K
epa
la S
eksi Pem
ban
gunan
Air
Lim
bah
/ Air
Ko
tor
1)
Pen
gel
ola
Pem
ban
gu
nan
Air
Lim
bah
/Air
Ko
tor
2)
Pen
gen
da
li P
emb
ang
unan
Air
Lim
bah /
Air
Koto
r
3)
Pen
ga
dmin
istr
as i Pem
ban
gunan
Air
Lim
bah
/ Air
Ko
tor
c. K
epa
la S
ek
si P
emel
ihar
aan
da
n P
engaw
asan
Air
Lim
bah
/ Air
Koto
r
1)
Pen
gelo
la P
eme
lihara
an d
an P
eng
a was
an A
ir L
imb
ah
/Air
Ko
tor
2)
Peng
endal
i P
e meli
har
aan d
an P
engaw
asan
Air
Lim
bah
/Air
Ko
tor
3)
Peng
adm
inis
trasi
Pem
elih
araa
n d
an P
engaw
asan
Air
Lim
bah
/Air
Ko
tor
4)
Car
aka
Kep
ala
Bid
ang
Air
Baw
ah
Tan
ah d
an A
ir P
erm
ukaa
n/ A
ir B
ak
u
a. K
epa
la S
eksi
Per
enca
naa
n d
an P
eng
emba
nga
n A
ir B
awah
Tan
ah
dan
Air
1)
Ana
lis
Per
enca
naa
n dan
Pen
_gem
ban_
gan A
ir B
awah
Tan
ah
dan
Air
2)
Peng
ola
h P
eren
canaa
n d
an P
eng
emban
gan
Air
Baw
a h T
anah dan
Air
3)
Peng
adm
inis
trasi
Per
enca
naa
n d
an P
eng
emban
gan
Air
Baw
ah
Tan
ah d
an
Air
Perm
ukaa
n/ A
ir B
ak
u
b. K
epa
la S
eks i
Pen
gen
da
lian
Air
Tan
ah
dan
Air
Pen
nu
kaa
n/A
ir B
aku
1)
Pen
gelo
la P
eng
end
alia
n A
ir B
awah
Tan
ah
clan
Air
Per
mu
kaa
n/A
ir B
aku
2)
Peng
enda
li P
engen
da
lian
Air
Baw
ah T
a na
h d
an A
ir P
erm
uka
an/ A
ir B
aku
3)
Peng
adm
inis
trasi
Pen
gen
da
lian
Air
Baw
ah T
ana
h d
an
Air
Perm
ukaa
n/ A
ir
Bak
u
c. K
epa
la S
eksi
Pem
eli
har
aan
dan
Pen
gaw
asan
Air
Baw
ah
Tan
ah
dan
Air
1)
Pen
gel
ola
Pem
eli
hara
an d
an P
engaw
asan
Air
Baw
ah
Tan
ah
dan
Air
P
erm
ukaa
n/A
ir B
ak
u
2)
Peng
ola
h P
emel
ihar
aan
dan
Pen
gaw
asa
n A
ir B
awa
h T
anah d
an A
ir
Pen
nu
kaa
n/ A
ir B
aku
3)
Peng
adm
inis
trasi Pem
elih
araa
n d
an P
eng
awas
an
Air
Baw
ah T
an
ah d
an A
ir
Kep
ala
Bid
a ng
Su
ng
ai
da
n P
an
tai Sis
tem
Ali
ran B
ara
t
a. K
epa
la S
ek
si P
eren
can
aan
Sis
tem
Air
an B
ara
t
1)
Ana
lis
Pe
renca
naa
n S
iste
m A
lira
n B
arat
2)
Pen
go l
ah P
eren
can
aan S
iste
m A
lira
n B
ara
t
3)
Pen
gadm
inis
trasi
Per
enca
naa
n S
iste
m A
lira
n B
ara
t
b. K
epa
la S
eksi
Pe m
ban
gun
an d
an P
enin
gka
tan
Sis
tem
Ali
ran B
ara
t
1)
Pen
gelo
la P
emba
ngunan
Sis
tem
Al i
ran B
ara
t
2)
Pen
gen
cla
li P
emb
ang
unan
Sis
tem
Ali
ran B
ara
t
3)
Pen
gad
tnin
istr
asi
Pem
ban
guna
n Sis
tem
Al i
ran B
ara
t
c. K
epa
la S
eksi Pem
eli
har
aan
Sis
tem
Ali
ran B
ara
t
1)
Peng
elo
la P
eme
lih
a raa
n S
iste
m A
hra
n B
ara
t
2)
Peng
enda
li P
emeli
hara
an S
iste
m A
lira
n B
ara
t
0 Z
KE
TE
RA
NG
AN
.0 11
3 P
NS
dan
59
NO
N P
NS
(1) Z a. Z 0 Z co T... cd -c
cn z o.. t•-• -. 2
2 PN
S da
n_66 N
ON
PNS
1 2
8 P
NS
da
n 3
1 N
ON
PN
S I
24
PN
S d
an 56 NO
N P
NS
6 PN
S dan
3 NO
N P
NS
KE
BU
TU
HAN
PE
GA
WAI
JAB
AT
AN
F
UN
GS
ION
AL
N.
JAB
AT
AN
PE
LA
KSA
NA
,..O N .- cv t--
1n N tO N •-, N d- .--. -. N CO r.N ,--. co oo c, in N tO ,-.. N "t -. N1 tO N o CO ,-..
JAB
AT
AN
PE
NG
AW
AS
kO ,--, ,--, .--1 ,--1 ,--. ,..., .--,
IJA
BA
TA
N
AD
MIN
IST
RA
TO
R
,i- — —, —,
JA
BA
TA
N
PIM
PIN
AN
TIN
GG
I
c••
Z < E— < CO < —) < 2 «,c
,
3) K
oord
ina
tor
Op
erato
r P
om
pa
/Pin
tu A
ir S
iste
m A
lira
n B
arat
4)
Pen
gad
min
istr
asi Pe
mel
ihar
aan
Sis
tem
Al i
ran B
ara
t
5)
Ope
rato
r Po
mpa
Sis
tem
Ali
ran
Bar
at
6)
Ope
rato
r P
intu
Air
Sis
tem
Ali
ran
Bar
at
Kep
ala
Rid
anu
Su
ng
ai d
an P
antai Sis
tem
Al i
ran T
rn,
11
a. K
epal
a S
eksi Pe
renca
naa
n S
iste
m A
lir a
n T
engah
1)
Ana
lis
Pere
nca
naa
n S
iste
m A
lir a
n T
engah
2)
Pen
golah
Per
enca
naa
n S
iste
m A
lir a
n T
engah
3)
Pen
gadm
inis
trasi Per
enca
naan
Sis
tem
Ali
ran
Ten
gah
b. K
epal
a S
eksi Pem
ban
gu
na
n d
an P
enin
gka
tan
Sis
tem
Ali
ran
Te
nga
h
1)
Peng
elo l
a Pe
mban
gunan
Sis
tem
Al i
ran
Ten
gah
2)
Pen
gen
dal
i Pem
ban
gu
nan
Sis
tem
Ali
ran T
engah
3)
Pen
gadm
inis
trasi Pem
ban
gunan
Sis
tem
Ali
ran T
engah
4)
Peny
iap
Ber
kas z
c. K
epa
la S
ek
si Pe
me
l ih
araa
n S
iste
m A
l ira
n T
engah
1)
Pen
gelo
la P
emel
ihara
an S
iste
m A
lira
n T
eng
ah
2)
Peng
enda
li P
eme l
ihar
aan S
iste
m A
lira
n T
eng
ah
3)
Koo
rdin
ato
r O
pera
tor
Pom
pa
/Pin
tu A
ir S
iste
m A
lira
n T
engah
4)
Pen
gadm
inis
tras
i P
emel
iha
raan
Sis
tem
Ali
ran
Ten
gah
5)
Ope
rato
r P
ompa
Sis
tem
Ali
ran
Te
ngah
6)
Ope
rato
r P
intu
Air
Sis
tem
Ali
r an T
engah
Kep
ala
Bid
ang S
un
gai dan P
an
tai Sis
tem
Al i
ran T
imu
r
a. K
epa
la S
eksi Per
enca
naa
n S
iste
m A
l ira
n T
imu
r
1)
Ana
l is
Per
enca
naa
n S
iste
m A
lira
n T
nnur
2)
Pen
g olah
Pere
nca
naa
n S
iste
m A
l ira
n T
imu
r
3)
Peng
adm
inis
trasi Per
enca
naa
n S
iste
m A
lira
n T
imu
r
b. K
epa
la S
eksi Pem
ban
gunan
dan
Pe
nin
gkata
n S
iste
m A
l ira
n T
imur
1)
Peng
elol
a P
emb
angu
na
n S
iste
m A
l ira
n T
imur
2)
Pen
gen
dal
i Pem
ban
gunan
Sis
tem
Al i
ran
Tim
ur
3)
Pen
gadm
inis
trasi Pem
ban
gu
nan
Sis
tem
Al i
ran T
imur
c. K
epa
la S
eksi Pem
eli
har
aan S
iste
m A
lira
n T
imu
r
,
E-- :: c
,-...
.c3 cr. c c:3
c3 F.' c',' o.
ci ''
C,0 a.,
G. ,—
2)
Pen
gen
da
li P
eme l
ihar
aan
Sis
tem
Ali
ran
Tim
ur
3)
Koo
rdin
ato
r O
pera
tor
Pom
pa
/Pin
tu A
ir S
iste
m A
lira
n T
imur
4)
Pen
gadm
inis
trasi Pem
eli
ha
raa
n S
iste
m A
lira
n T
imu
r
5)
Ope
rato
r Po
mpa S
iste
m A
lira
n T
imu
r
6)
Ope
rato
r P
intu
Air
Sis
tem
Ali
ran
Tim
ur
Kep
ala
Su
ku D
inas
Tat
a A
ir K
ota
AcI
min
istr
asi Ja
kar
ta P
usa
t
a. K
epa
la S
ubb
agia
n T
a ta
Usa
ha
1)
Ben
dahar
aw
an
2)
Pen
gel
ola/
Pen
guru
s B
ara
ng
,--, ,..., Z.
„„ ,..0 . I-- 00
Z < (.7 Z
E.T4 E—(.4 '.:
c°
20
PN
S dan
54
NO
N P
NS
I
KE
BU
TU
HA
N P
EG
AW
AI
1 JA
BA
TAN
FU
NG
SIO
NA
L
r.-
JAB
AT
AN
PE
LA
KSA
NA
,-0.-..—. ,—, N ,—, N NN ,-. NN ,--, N CV —. Cl N N ,—, 74