BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR : 443/KEP.203-BPBD/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG , Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kabupaten Sumedang; b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196- BPBD/2020 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kabupaten Sumedang; SALINAN
21
Embed
SALINAN€¦ · bupati sumedang provinsi jawa barat keputusan bupati sumedang nomor : 443/kep.203-bpbd/2020 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor : 443/kep.196-bpbd/2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 443/KEP.203-BPBD/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG ,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid 19) dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, ditetapkan Keputusan
Bupati Nomor : 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kabupaten Sumedang;
b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196-
BPBD/2020 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kabupaten Sumedang;
SALINAN
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
13. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68
Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012
Nomor 13,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 26);
Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor : 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah
Kabupaten Sumedang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor :
443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor
: 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Daerah Kabupaten Sumedang, masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah menurut Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 April 2020
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 443/KEP.203-BPBD/2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
I. SUSUNAN KEANGGOTAAN :
A. Ketua : Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. (Bupati Sumedang)