BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); SALINAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik
Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 525); 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008, tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 68);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan
atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (output), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
21. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.
BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kedudukan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat
indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
Pasal 3 Ruang lingkup Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I pendahuluan;
b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. BAB III
Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat
Daerah; d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan h. BAB VIII Penutup.
Pasal 4
Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 14 Mei 2019
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR
Diundangkan di Sumedang pada tanggal 14 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
ttd
HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 45
Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis.
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan
kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah
Sakit sebagai salah provider pelayanan kesehatan, harus mampu memberikan
pelayanan kesehatan dengan karakter:
a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan;
b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat,
lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah
sakit; dan
d. memberikan kepastian waktu dan ketaatan rumah sakit terhadap
peraturan, etik dan moral bagi kepentingan pasien, masyarakat, sumber
daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit itu sendiri.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023, pembangunan bidang kesehatan terdapat
dalam misi ke satu, yaitu Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan
terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui
penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, dalam konteks ini Rumah Sakit
2
Umum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar urusan
kesehatan.
Dengan memperhatikan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan Rumah Sakit yang bermutu serta semakin kompleksnya
permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit, maka perlu kiranya komitment
bersama seluruh karyawan serta stakeholders untuk semakin meningkatkan
upaya pelayanan yang berkualitas melalui perencanaan strategis yang
komprehensif dan berdasar kepada kebutuhan, kemampuan dan mamfaat bagi
institusi dan masyarakat.
Oleh karena itu untuk menjawab hal tersebut dalam rangka peningkatan
upaya pelayanan kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang perlu adanya perubahan peningkatan pelayanan baik berupa
penambahan sarana atau fasilitas pelayanan unggulan dan penambahan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan.
Dengan diberlakukannya Universal Health Coverage, maka kebutuhan akan
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga
kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diharapkan Sistem
Jaminan Sosial Nasional membutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas.
Oleh karena itu sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, menetapkan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan sebagai rumah sakit
pendidikan, hal ini agar rumah sakit dapat menyelenggarakan pendidikan,
penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan
profesi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan
pendidikan kesehatan lainnya serta mampu menjalankan peran
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang
inovatif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diperlukan
adanya kerjasama antara institusi pendidikan termasuk fakultas kedokteran,
fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan yang mana saat ini
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah bekerjasama dengan
institusi pendidikan termasuk fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi
Universitas Padjadjaran. Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan Rumah Sakit
3
Umum Daerah D Kabupaten Sumedang sedang berproses untuk menjadi
rumah sakit tipe B Pendidikan.
Selanjutnya sesuai klasifikasi rumah sakit pendidikan, setiap institusi
pendidikan kedokteran harus mempunyai minimal rumah sakit umum yang
mempunyai pelayanan unggulan tertentu sebagai jejaringnya.
Sehubungan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
saat ini telah melaksanakan salah satu jenis pelayanan unggulan berupa
pelayanan jantung terpadu ditambah dengan peralatan medis yang menunjang
kepada pelayanan unggulan tersebut. Oleh sebab itu maka dalam Rencana
Strategis perlu ada perubahan/penambahan program dan kegiatan
diantaranya pengadaan tanah dan gedung pelayanan jantung terpadu dan
gedung administrasi serta alat-alat penunjang lainnya serta pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan di rumah
sakit.
Selanjutnya, rumah Sakit sebagai sebuah institusi pemerintah atau satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka Rumah Sakit wajib membuat Perencanaan Strategis (Renstra)
periode 2018-2023.
Penyusunan Renstra Rumah Sakit ini disusun dengan melibatkan seluruh
elemen pegawai, mulai dari Pimpinan tertinggi sampai kepada unit-unit
pelaksana, dengan metoda pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft
kerangka Renstra, pembahasan, konsultasi dan akhirnya penetapan melalui
mekanisme rapat kerja.
1.2 Landasan Hukum
Adapun landasan Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
4
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
5
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
6
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008,
tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
7
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah
Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
Nomor 68).
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan,
pengendalian serta evaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit sebagai pemberi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Renstra
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah:
1. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023;
2. Sebagai alat kontrol dan kendali atas pelaksanaan anggaran pendapatan
dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai pedoman menilai ketepatan sasaran dan keberhasilan program
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang;
8
5. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja pada bagian/bidang dan
unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang
Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan
struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, kondisi sumber
daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan
dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang
2.2. Sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan