SALINAN - BSSNPRES I DEN REPUELIK INDONESIA-3-Pasal 3 (1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen

SALINAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2OI9

TENTANG

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas danwe\renang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlumengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun2OOl tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3821);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL.

BADAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-2-

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ataujasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupunmakhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupunbukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi.

3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yangmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberiperlindungan kepada Konsumen.

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnyadisingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untukmembantu upaya pengembangan perlindunganKonsumen.

5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindunganKonsumen.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BPKN berkedudukan di Ibukota Negara RepublikIndonesia dan bertanggungjawab kepada presiden.

(2) BPKN merupakan lembaga nonstruktural.(3) Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN

dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi.

Pasal 3. . .

PRES I DENREPUELIK INDONESIA

-3-

Pasal 3

(1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran danpertimbangan kepada pemerintah dalam upayamengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

(21 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (1), BPKN bertugas:

a. memberikan saran dan rekomendasi kepadapemerintah dalam rangka pen5rusunan kebijaksanaandi bidang Perlindungan Konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadapperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidangPerlindungan Konsumen;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasayang menyangkut keselamatan Konsumen;

d. mendorong berkembangnya LPKSM;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenaiPerlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikapkeberpihakan kepada Konsumen;

f. menerima pengaduan tentang Perlindungan Konsumendari masyarakat, LPKSM, atau Pelaku Usaha; dan

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhanKonsumen.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (21 BPKN dapat bekerja sama dengan organisasiKonsumen internasional.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas BPKNsebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diaturdengan keputusan Ketua BPKN.

BAB IIIORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian KesatuKeanggotaan

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan BPKN terdiri dari:

a. seorang

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-4-

a. seorang ketua merangkap anggota;b. seorang wakil ketua merangkap anggota; danc. anggota BPKN paling sedikit 15 (lima belas) orang dan

paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota.

(21 Untuk menunjang pelaksanaan tugas BPKN, anggotaBPKN dapat dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengankebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerjaBPKN diatur dengan Peraturan Ketua BPKN.

Pasal 5

(1) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4terdiri dari unsur:a. pemerintah;b. Pelaku Usaha;c. LPKSM;d. akademisi; dane. tenaga ahli.

(21 Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKNharus memperhatikan keseimbangan setiap unsur.

Pasal 6

Untuk dapat menjadi anggota BPKN harus memenuhipersyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;b. berbadan sehat;c. berkelakuan baik;d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di

Perlindungan Konsumen; danf. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun

bidang

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud clalam pasal 6 dibuktikandengan:

a. kartu

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-5-

a. kartu tanda kependudukan;

b. surat keterangan sehat dari dokter;

c. surat keterangan catatan kepolisian; dand. bukti memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) unsur pemerintah, berupa surat pengangkatanpegawai negeri sipil dalam jabatan yang terkaitPerlindungan Konsumen.

2l unsur Pelaku Usaha, berupa kepemilikan kartuanggota asosiasi atau perkumpulan atau organisasiPelaku Usaha yang produknya terkait denganPerlindungan Konsumen di Indonesia.

3) unsur LPKSM, berupa surat rekomendasi dari ketuaLPKSM yang terdaftar dan diakui pemerintah.

4) unsur akademisi, berupa surat rekomendasi daripimpinan perguruan tinggi yang menyatakan memilikipengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidangPerlindungan Konsumen.

5) unsur tenaga ahli, berupa dokumen yang menyatakankeahlian atau menunjukkan pengalaman di bidangPerlindungan Konsumen yang disahkan oleh pejabatyang berwenang.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, BPKN dibantu olehsekretariat.

(21 sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BpKN.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan KetuaBPKN.

BAB IV

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-6-

BAB IVPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPKN

Pasal 9

(1) Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh presidenatas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(21 Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKNselama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya.(3) Ketua dan wakil Ketua BPKN dipilih oleh anggota.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pengusulan anggota BPKN, Menterimembentuk tim seleksi.

(21 rim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmenyampaikan calon yang memenuhi persyaratan untukmenjadi anggota BPKN kepada Menteri.

(3) Tim seleksi paling lambat dibentuk 10 (seputuh) buransebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPKN.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksicalon anggota BPKN ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 1 1

Pengangkatan anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut:a. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKN yang terah

memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada presiden.

b. Presiden melakukan konsultasi mengenai calon anggotaBPKN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.

c. Presiden mengangkat anggota BpKN.

Pasal 12

(1) Keanggotaan BPKN berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b.mengundurkan...

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. bertempat tinggal di luar wilayah negara RepublikIndonesia;

d. sakit secara terus menerLls;

e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atauf. diberhentikan.

(21 Anggota BPKN yang diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f karena:

a. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkanputusan yang berkekuatan hukum tetap;

b. tidak menghadiri rapat pleno sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut; dan/ atau

c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar padasaat seleksi.

Pasal 13

Pemberhentianberikut:

anggota BPKN melalui tahapan sebagai

a. Menteri mengajukan usul anggota BPKN yang akandiberhentikan kepada Presiden.

b. Presiden melakukan konsultasi mengenai anggota BPKNyang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud padahuruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.

c. Presiden memberhentikan anggota BPKN.

Pasal 14

(1) Anggota BPKN yang berhenti atau diberhentikan seberummasa jabatannya berakhir digantikan oleh anggota BPKNpengganti antarwaktu.

(21 Anggota BPKN pengganti antarwaktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepadaPresiden berdasarkan daftar calon anggota BPKN yangmemenuhi persyaratan dari tim seleksi sesuai denganperingka.t dan unsLlr anggota yang digantikan.

(3) Dalam...

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-8-

(3) Dalam hal daftar calon anggota BPKN dari unsur yangdigantikan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tidaktersedia, Menteri mengusulkan calon anggota BPKNpengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan.

(41 Masa jabatan anggota BPKN pengganti antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sisa masajabatan anggota yang digantikan.

(5) Presiden mengangkat anggota BPKN pengganti antarwaktuberdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan perwakilanRakyat Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu dilakukanapabila jumlah anggota BPKN kurang dari 15 (lima belas)orang.

BAB VPENDANAAN

Pasal 15

Biaya untuk pelaksanaan tugas BPKN dibebankan kepadaanggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalamanggotalainnya.

melaksanakan tugas, ketua, wakil ketua, danBPKN diberikan hak keuangan dan fasilitas

(2) Besaran

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-9 -

(2) Besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi ketua,wakil ketua, dan anggota BPKN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan presiden.

(3) Besaran honorarium dan fasilitas lainnya untuk sekretarisdan anggota sekretariat BPKN ditetapkan oleh Ketua BPKNsetelah mendapatkan persetujuan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintah di bidangkeuangan.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlakua. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah Nomor57 Tahun 2OO1 tentang Badan perlindungan KonsumenNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OOl Nomor lO2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4125), dinyatakan masih tetap berrakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini.

b. Peraturan Pemerintah Nomor sz rahun 2oor tentangBadan Perlindungan Konsumen Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor LO2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

c. calon anggota BPKN yang tetah memenuhi persyaratandan telah disampaikan oleh presiden kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor57 Tahun 2oo1 tentang Badan perlindungan KonsumenNasional tetap dilanjutkan untuk konsultasi danpengangkatannya.

Pasal 18

Peraturan Pemerintahdiundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

l'

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Januari 2Ol9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 28 Januari 2Ol9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Perekonomian,dan

ttd

ttd

Depu

ti Lestari

i ti i--. ,

j h-t l

. ,.,.i., ' '

Perundang-undangan,

{

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2OI9

TENTANG

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan fungsi BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan saran danpertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkanPerlindungan Konsumen di Indonesia, diperlukan beberapa penguatan -baik

dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), maupun dari sisipembiayaan.

Dari sisi kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah ini diaturtentang pembentukan komisi, yang dimaksudkan untuk lebihmemfokuskan pada kinerja BPKN sesuai dengan pembidangannya sejakawal. Pembentukan komisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembanganPerlindungan Konsumen di Indonesia.

Selanjutnya terkait rekrutmen SDM BPKN perlu dilakukan secaralebih selektif dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang diaturdalam Peraturan Pemerintah ini.

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPKN dilaksanakansecara mandiri melalui sumber APBN dan sumber lain yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)...

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Ayat (21

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dPengertian mendorong berkembangnya LPKSM adalahmendorong terbentuknya LPKSM di kabupaten/kota dari yangbelum ada menjadi ada dan dari kegiatan LPKSM yang bersifatumum menjadi khusus.

Huruf e

Keberpihakan kepada Konsumen dimaksudkan untukmeningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap Konsumen(wise cosumerism).

Huruf fMenerima pengaduan dan menyelesaikan pengaduan dengancara memberikan saran guna penyelesaian sengketa.

Huruf gCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (a)Cukup jelas.

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Pembentukan komisi dimaksudkan guna lebih meningkatkan tugasBPKN.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-3-Ayat (2)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama, namun harusmemperhatikan keseimbangan setiap unsur. Keseimbangan jumlahwakil setiap unsur dimaksudkan agar tidak ada unsur yangdominan dalam keanggotaan BPKN.

Pasal 7Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dAngka (1)

Unsur pemerintah diwakili oleh instansi teknis terkait yangmenangani masalah Perlindungan Konsumen yang sekurang-kurangnya menangani bidang industri, perdagangan, kesehatanpertambangan, perhubungan dan keuangan.

Angka (2)Unsur Pelaku Usaha diwakili oleh anggota asosiasi atauperkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha.

Angka (3)Unsur LPKSM diwakili oleh LPKSM yang terdaftar dan diakuioleh pemerintah.

Angka (4)Unsur akademisi diwakili oleh mereka yang berpendidikan tinggidan anggota perguruan tinggi.

Angka (5)Unsur tenaga ahli diwakili oleh mereka yang berpengalaman dibidang perlindungan konsumen.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasa19...

Pasal 6Cukup jelas.

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPKN pada periodeselanjutnya calon anggota BPKN harus mengikuti proses seleksikembali sesuai ayat (1).

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 10Ayat (1)

Tim seleksi berasal dari unsur pemerintah dan unsur terkaitlainnya.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Dalam rangka memberikan keleluasaan terhadap tugas tim seleksi,maka diperlukan tenggang waktu yang cukup guna mencari calonanggota BPKN yang akan disampaikan kepada Menteri.

Ayat (a)Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d. . .

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-5-

Huruf dSakit secara terus menerus sehingga tidak mampumelaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangandari rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6306