Salam Jalesveva Jayamahe!2019/12/13 · Pasir Putih, Pantai Tugu Trikora, Pantai Kadingaren, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dan Pantai Teluk Ratai. Korps Marinir sangat gencar melakukan

PEMIMPIN UMUM: Laksma TNI M. Zainudin, S.H., M.M.

WAKIL PEMIMPIN UMUM: Kolonel Laut (T) Moelyanto, M.Si. (Han)

PEMIMPIN REDAKSI: Kolonel Mar Nana Rukmana

REDAKTUR: Kolonel Laut (P) Rony E. Turangan Kolonel Laut (KH) Drs. Supriyono

Kolonel Laut (P) Suradi Agung Slamet, S.T., S.Sos.Letkol Laut (KH) Drs. Agus CahyonoLetkol Laut (KH) Dedi Hamdani S.

Letkol Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno, M.Si. Mayor Laut (KH) M. Ikhsan, S.Kom.Mayor Laut (S) Didi Kurniadi D., S.E.

Mayor Laut (KH/W) Dra. Infra WahdaniahKapten Laut (S/W) Maria Multriyani, S.Sos.

Adi Patrianto, S.S.

PENATA WAJAH: Serma PDK/W Mirliyana

Mujiyanto Irma Kurniawaty, A.Md. Graf.

Aroby Pujadi

REDAKTUR FOTO: Wamrin

TATA USAHA: Raya Mentawita T.

DISTRIBUSI: Koptu Mes MariyantoKld TTU Niki L.M.

Eko Sulistiono Edi Supono

DITERBITKAN OLEH: Dinas Penerangan Angkatan Laut

ALAMAT REDAKSI: Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gd. B4 Lt. 2,

Mabesal Cilangkap, Jaktim-13870, Telp. (021) 8723314,

www.cakrawala-dispenal.orgNo. ISSN: 0216-440x

Pembaca yang budiman….Cakrawala edisi kali ini, dalam laporan utamanya mengulas Seminar TNI AL yang mengemukakan tentang Terumbu Karang untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan. Kampanye Save Our Littoral Life, penanaman sejuta terumbu karang secara resmi dicanangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Kegiatan strategis lainnya Kasal meresmikan tiga Pangkalan Utama Angkatan Laut di wilayah strategis. Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berangkatkan pelayaran Satgas Sail Tomini dan Menpora Imam Nahrawi Gelorakan Semangat Cinta Bahari Bersama Sail Tomini 2015.Selain itu disajikan pula hasil wawancara dengan Komandan Kormar yang berjudul Berpalinglah ke Laut maka Kita akan Sejahtera, Komandan Seskoal menyampaikan kegiatan internasional yang digelar TNI AL mengenai kesiapan International Maritime Security Symposium (IMMS) sebagai kegiatan strategis keamanan menuju poros maritim dunia. Hasil wawancara Pangarmabar dengan judul Kembali ke Laut adalah Keniscayaan dapat disimak pada edisi ini. Demikian pula penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penenggelaman 38 kapal ikan di perairan Indonesia.Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si., Pengamat Militer, Dr. Maxensius Tri Sambodo, Peneliti Utama di Pusat Penelitian Ekonomi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Soen’an Hadi Poernomo, Dosen Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta turut mengisi edisi Cakrawala kali ini.Informasi lainnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme dilaksanakan Gladi Posko Latihan Armada Jaya XXXIII Tahun 2015, Latihan TNI AL dengan US Navy dengan sandi CARAT 2015 dan beberapa informasi lainnya diantaranya TNI Angkatan Laut dalam pengamanan pulau terluar NKRI, Teknologi telemetri untuk pengukuran pasang surut air laut secara mendalam dapat dibaca pada edisi kali ini.

Salam Jalesveva Jayamahe!

TOPIK UTAMA OPINI

WAWANCARA

HUKUM

INFO

OPSLAT

KAMLA

SEJARAH

TEKMIL• HelikopterAntiKapalSelam(AKS)PantherAS565.............................................. 50

• SembilanTorpedoPalingMematikandiDunia ...................................................................... 60

• Lintasan70TahunPengabdianTNIALdalamPerspektif Historis........................................ 44

• KontribusiOperasiTindakanPerlawananRanjau(TPR)dalamRangkaMendukungPembangunanKemaritiman................................................. 36

• GladiPoskoLatihanArmadaJayaXXXIIITahun2015.............................................................. 42

• LatihanBersamaCarat2015......................... 71

• TNIAngkatanLautdalamPengamananPulauTerluarNKRI.................................................. 34

• Tenggelamkan38KapalIkandiPerairanIndonesia..................................................... 68

• PerlindunganHukumBagiKepentinganTNIAngkatanLautdalamPelaksanaanKerjaSama 30

• PelabuhanUratNadiMaritim....................... 24• AktualisasiKepemimpinanTransformasionalpadaRumahSakitTNI.................................. 56

• LautsebagaiLadangEnergiTerbarukan....... 64• BelajardariKonflikNegaraBertetanggaStudiKasusKonflikSemenanjungKorea................ 74

• IndahnyaAlamBawahLautdiTelukTomini. 14• “AyoKerja”.................................................... 29• SatgasMTFTNIKongaXXVIII-H/UnifilBertolakKeLebanon........................................................ 48

• Mereka(Berhak)PahamSejarah................... 53• MeningkatkanKesejahteraanHidupPrajuritTNIALDanKeluarganya........................................... 54

• PeluncuranKapalBantuHidroOseanografi(BHO)Ke-2DiLesSablesD’olonne,Perancis........... 55

• PenandatangananPerjanjianKerjaSamaTNIALDenganPTBiroKlasifikasiIndonesia(Persero) 59

• EkspedisiCartenzPyramiddiPapua............. 66• EtikaBusanaPria.......................................... 72

• BerpalinglahkeLautMakaKitaAkanSejahtera ...................................................................... 8

• IMSS,KegiatanStrategisKeamananMenujuPorosMartimDunia................................................ 20

• KembaliKeLautadalahKeniscayaan........... 22• UntukMenjagaNegaraHarusMemenuhiAlutsistaKebutuhanMinimum..................................... 40

• TerumbuKaranguntukKedaulatandanKesejahteraan............................................... 4

• PresidenCanangkanSejutaTerumbuKarang,KasalTabuhGendang.................................... 6

• SailTomini2015“MutiaraKhatulistiwa,untukKehidupanMasaDepan”............................... 10

• GelorakanSemangatBahariBersamaSailTomini2015............................................ 12

• KasalResmikanTigaPangkalanAngkatanLautdiWilayahStrategis...................................... 16

Cakrawala Edisi 427 Tahun 2015 3

Demikian disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Seminar Nasional Penyelamatan Terumbu Karang, di Graha Marinir

Markas Komando Korps Marinir jalan Prapatan No. 40 Kwitang Jakarta Pusat, awal Agustus 2015.

Indonesia merupakan pusat segitiga karang dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar. Terumbu karang itu kan rumah produksi ikan, harus dijaga, katanya. Saat ini lanjutnya, luas terumbu karang di Indonesia yang telah terpetakan mencapai 2,5 juta hektar. Keberadaan terumbu karang tersebut menerima ancaman dari kegiatan perikanan yang merusak seperti penggunaan bom, potasium, dan pencemaran sampah.

Tidak ada ikan bertelur di laut bebas, namun pasti di daerah pesisir, gulman, pasir dan terumbu karang. Kalau tak ada tempat lagi untuk bertelur, mau dimana bertelurnya, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Saat ini, luas kawasan konservasi laut Indonesia baru mencapai 16,5 juta hektar dari luas kawasan perairan Indonesia 20 juta hektar kawasan laut Indonesia tahun 2020.

Dengan kapal perangnya TNI AL dapat melakukan penindakan terhadap tindakan illegal fishing dan tindakan merusak lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, KKP dan TNI AL akan bertindak tegas terhadap hal ini, tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam seminar tersebut juga ditandai dengan Komitmen Bersama Penyelamatan Terumbu Karang.

Terkait dengan seminar itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan apresiasi atas besarnya inisiatif Korps Marinir TNI AL dalam menyelenggarakan kampanye Save Our Littoral Life (SOLL). Ia berpendapat bahwa inisiatif tersebut membantu cita-cita pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa di laut.

Kerja sama ini akan berdampak baik dalam jangka panjang, khususnya bagi konservasi terumbu karang untuk kelangsungan ekosistem laut dan pesisir,” katanya.

Acara Seminar Nasional Penyelamatan Terumbu Karang dengan tema “Terumbu Karang untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan” dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.

TERUMBU KARANG UNTUK KEDAULATAN DAN KESEJAHTERAAN

“Kondisi terumbu karang di Indonesia yang masih baik hanya 30 persen, sedang sisanya dalam keadaan rusak dan rusak berat, untuk itu perlu penyelamatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng TNI AL untuk

melakukan program konservasi terumbu karang. Prajurit Marinir mempunyai kemampuan untuk itu, yaitu menyelam dan menanam bibit terumbu karang,”

TOPIK UTAMA

4TOPIK UTAMA

Dalam amanatnya, Kasal menyatakan tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada semua elemen bangsa betapa pentingnya terumbu karang.

Dalam kesempatan tersebut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. mengatakan, kegiatan penyelamatan terumbu karang merupakan implementasi pengabdian Korps Marinir dalam pelestarian ekosistem pesisir Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

Kita mengetahui bersama bahwa terumbu karang ini, dan nantinya juga hutan bakau, merupakan ruang hidup atau media tumbuhnya ikan-ikan dan tentu saja ini daerah geografi kita yang harus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya, kata Kasal.

Lebih lanjut Kasal menghimbau agar semua komponen bangsa untuk mendukung kegiatan “Save Our Littoral Life” dalam penyelamatan terumbu karang. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ekosistem laut. Justru, di laut terdapat kejayaan dan kesejahteraan.

Sementara itu, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana mengatakan penanaman terumbu karang yang telah dilakukan oleh Marinir sejak Mei hingga Agustus 2015 dengan target 1.000.000 (satu juta) bibit terumbu karang. Marinir melakukan penanaman 100 hektar di 51 tempat yang tersebar di Indonesia.

Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana menjelaskan program “Save Our Littoral Life” merupakan wujud penjabaran pengabdian Korps Marinir TNI AL guna mendukung pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. Saat ini Korps Marinir bersama komponen bangsa lainnya terus mengkampanyekan pentingnya langkah memelihara terumbu karang Indonesia dan mendidik masyarakat untuk menganut pola pikir “Kembali Melihat Laut dan Tidak Membelakangi Laut”.

Lebih lanjut disampaikan pihaknya telah menanam terumbu karang di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekitar 257 titik, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Luas kawasan tanam lebih dari 30 hektar di berbagai tempat yaitu, Pantai Labuhan Brondong Lamongan, Pantai Desa Gisik Cemandi Sedati, Pantai Delegan, Pantai Riang Desa dan Pulau Weh. Serta Pantai Bama Sidoarjo, Pantai Pasir Putih, Pantai Tugu Trikora, Pantai Kadingaren, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dan Pantai Teluk Ratai.

Korps Marinir sangat gencar melakukan penanaman Terumbu Karang melalui program Save Our Littoral Life. Melalui nota kesepahaman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menggandeng Marinir untuk bekerjasama dalam program tersebut.

Sedangkan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil (KP3K), Dr. Sudirman Saad, M.Hum. menyampaikan sebagai kementerian yang bertugas untuk

menjaga kelestarian kelautan pihaknya juga memiliki target konservasi terumbu karang. Ada target 10% konservasi dari luas laut kita. Tentunya dari luas 16,45 juta kawasan konservasi yang telah ada ini membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat.

Partisipasi ini kata Dirjen KP3K dibutuhkan termasuk oleh TNI AL dalam hal ini Korps Marinir yang berkemampuan sangat baik di bidang penyelaman. Harapannya, dengan partisipasi ini, kita bisa membangun kawasan konservasi yang ideal. Yang terpenting tak hanya sebatas penyelamatan terhadap terumbu karang namun juga menyangkut pengelolaan terumbu karang yang baik.

Seminar Nasional Penyelamatan Terumbu Karang kali ini dihadiri Mr. Lauren Mc Cook (James Cook University, Australia), Prof Hasjim Djalal (Pakar Hukum Laut Internasional), Prof. Dr. Suharsono (LIPI), Prof. Jamaluddin Jompa (UNHAS) dan Prof. Indra Jaya, Prof. Dr. Widi Agoes Pratikto (Direktur Eksekutif Regional Sekretariat CTI), Dr. Sudirman Saad, M.Hum. (Dirjen KP3K, KKP), Wawan Ridwan (WWF Indonesia). (redaksi, dari berbagai sumber )

KOMITMEN BERSAMA PENYELAMATAN TERUMBU KARANG

Terumbu karang untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan.1. Mengukuhkan kedaulatan atas keanekaragaman dan kekayaan laut Indonesia sebagai modal pembangunan masa depan bangsa untuk mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia. 2. Menyelamatkan potensi kekayaan laut Indonesia melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara berkelanjutan serta menjamin kelestarian dan keanekaragaman hayatinya untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.3. Meningkatkan kesadaran, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan peran serta stakeholder dan pengelolaan terumbu karang dan kekayaan laut Indonesia.4. Mengembangkan kerja sama untuk menghadapi tantangan global dunia internasional terhadap pentingnya mengelola, menjaga, dan melestarikan kekayaan laut secara berkelanjutan (sustainable) serta bersama-sama masyarakat dunia dalam meminimalkan dampak perubahan iklim.5. Meningkatkan pelaksanaan dan aksi bersama dalam penegakan hukum untuk perlindungan kekayaan laut Indonesia.


Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengapresiasi upaya penyelamatan terumbu karang yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Apresiasi

tersebut disiarkan secara langsung dari Istana Negara pada Live Video Conference, Sabtu, 15 Agustus lalu. Sementara itu, di Studio SCTV Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. juga bergabung dalam Live Video Conference tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pencanangan sejuta terumbu karang hari ini saya nyatakan dimulai,” kata Presiden usai memberikan sambutannya tersebut, disambut tabuhan gendang oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. di SCTV Tower, Jakarta.

Presiden Joko Widodo sangat mendukung acara ini, karena berkaitan dengan Program Kerja Kabinet yang salah satu agendanya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lebih lanjut Presiden RI ini menyampaikan bahwa menjaga laut terkait kebudayaan maritim melalui siaran langsung dari Istana Merdeka, Presiden mengamanatkan tiga hal utama untuk mewujudkan misi kampanye terkait, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tiga amanat tersebut adalah membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa

maritim, mengelola sumber daya laut secara profesional, dan pembangunan infrastruktur maritim hijau nan terpadu.

“Pelestarian terumbu karang dapat menjadi awal yang baik dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut seperti yang saya sebutkan tadi,” ujar Presiden Ir. Joko Widodo.

Dalam Ekspedisi Sejuta Terumbu Karang tersebut, dilakukan penanaman biota laut di 3 tempat yakni Sabang-Aceh, Manado-Sulawesi Utara, dan Ambon-Maluku. Selain menanam terumbu karang, juga dilakukan penyebaran 5.500 bibit ikan kerapu di Manado. Sementara di Ambon dibuat bangunan bawah air untuk apartemen ikan.

Live Video Conference ini menandai puncak acara penanaman terumbu karang yang digelar pada 51 titik di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi yang menjadi bagian dari 51 titik tersebut adalah Pantai Malalayang. Personel yang terlibat di pantai yang terletak di Sulawei Utara ini mencapai 500 orang penyelam gabungan dari prajurit Korps Marinir TNI AL, unsur TNI/Polri dan klub-klub diving serta masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana.

PRESIDEN CANANGKAN SEJUTA TERUMBU KARANG KASAL TABUH GENDANG

TOPIK UTAMA

6

Siaran langsung penanaman terumbu karang dari bawah laut sendiri merupakan yang pertama kalinya dilakukan di dunia. Meskipun dilakukan bersamaan di tiga lokasi berbeda, namun masing-masing titik penyelaman memiliki keunikan tersendiri yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut menjadikan puncak kampanye Save Our Littoral Life (SOLL) sebagai sebuah sejarah baru bagi Indonesia, khususnya bagi dunia maritim tanah air.

Di Pulau Weh, keunikan agenda penyelaman terletak pada penggunaan substrat berbentuk tank sebagai tempat terumbu karang tumbuh. Adapun di Malalayang, penanaman terumbu karang dilakukan dalam bentuk upacara bawah laut yang dipimpin oleh Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana. Sedangkan di Teluk Ambon, keunikannya terletak pada kondisi kawasan penyelaman yang curam sehingga menjadikannya tantangan tersendiri bagi Korps Marinir untuk menaklukannya.

Sementara itu di Pantai Malalayang, Kota Manado, yang menjadi pusat kegiatan puncak kampanye SOLL, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama pelestarian terumbu karang yang ditandatangani antara lain oleh Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Walikota Manado Vicky Lumentut, Ketua Komunitas Peduli Laut Michael Waleleng, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Selain itu, di Malalayang juga diadakan pelepasan ikan kerapu yang dipimpin oleh Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana. Pelepasan ikan kerapu tersebut dimaksudkan sebagai simbol dimulainya kehidupan laut yang lestari dan bermanfaat bagi manusia. Secara umum diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut dengan nilai ekonomi tinggi yang banyak berkembang biak di terumbu karang.

“Kami tidak akan berhenti di sini untuk melestarikan terumbu karang, kami akan terus mengawal komitmen ini demi kejayaan Indonesia, terutama mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dunia,” ujar Dankormar ketika melakukan konferensi pers seusai menyelam.

Begitu kuatnya komitmen Korps Marinir TNI AL dalam menyukseskan kampanye SOLL, membuatnya meraih rekor nasional sebagai agenda penanaman terumbu karang terbesar di Indonesia dan juga sebagai siaran langsung

bawah laut pertama di dunia. Penyerahan piagam rekor tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dua Rekor Muri pada kegiatan Save Our Littoral Life.Kota Manado mendapat

dua rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) pada kegiatan Save Our Littoral Life. Penanaman terumbu karang secara serentak di lokasi dan jumlah terbanyak serta panggung konser terbesar di atas laut, masuk dalam daftar piagam dengan bubuhan tanda tangan Ketua MURI, Jaya Suprana.

Dua piagam ini diberikan langsung kepada Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, selaku penggagas kegiatan Save Our Littoral Life di Pantai Malalayang Manado, pertengahan bulan Agustus lalu.

Sebenarnya bukan karena rekor, tapi semuanya ini tentunya bagaimana kita mensosialisasikan terumbu karang sebagai salah satu upaya penyelamatan pesisir demi anak-cucu kita nanti, kata Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, seusai penanaman terumbu karang.

Menurutnya, dengan terlaksananya dengan baik target penanaman sejuta terumbu karang ini, nantinya bisa membawa manfaat, terutama kepada para nelayan.

Dengan tumbuhnya terumbu karang, ikan akan bertambah banyak sehingga nelayan bisa sejahtera,” kata Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana.

Harapan kita kegiatan ini akan terus berlanjut, apalagi kami mendapat dukungan penuh dari Kepala Negara serta Kepala Staf TNI AL. Ini akan membuat Korps Marinir selalu konsisten menjaga lingkungan dan pesisir laut, tambahnya.

Pencapaian rekor MURI ini setelah tak kurang dari 16 ribu para pencinta laut di seluruh Indonesia, secara serentak melaksanakan penanaman sejuta terumbu karang di daerah seluas 100 hektar yang tersebar di 51 lokasi, dengan 243 titik spot penanaman.

Sedangkan rekor MURI lainnya yang berhasil dicapai adalah panggung pendukung kegiatan Save Our Littoral Life, adalah panggung terbesar yang menggelar konser di atas laut. (redaksi dari berbagai sumber )

• Membentuk sumber daya manusia,• Mengelola sumber daya laut secara

profesional, dan • Pembangunan infrastruktur

maritim hijau nan terpadu.


BERPALINGLAH KE LAUT MAKA KITA AKAN

SEJAHTERA

WAWANCARA

8

Sebagai negara bahari, sangat wajar bila bangsa ini berpaling kepada air atau lautan, karena sebagian besar dari Negara Indonesia adalah lautan meski

tanpa harus lupa daratan.Atas dasar itu tidak berlebihan kalau Komandan

Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana mengajak bangsa ini berpaling ke laut. “Berpalinglah ke laut maka kita akan sejahtera,” katanya mengawali perbincangan terkait penanaman terumbu karang dalam upaya penyelamatan biota laut yang kini mengalami kerusakan.

Penyelamatan biota laut khususnya terumbu karang merupakan obsesi lama jenderal bintang dua ini. Angan-angannya tinggi, bersemi sejak menjadi Kas Pasmar tahun 2009.

“Sekarang setelah saya menjadi Dankormar, saya benar-benar ingin mewujudkannya dan tinggal pelaksanaannya saja secara serentak,” katanya.

Tentara, kata Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, pada dasarnya memang harus selalu siap untuk perang. Tapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, ada pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan di luar perang. “Ini pengabdian untuk lingkungan sekaligus mewujudkan poros maritim yang sudah menjadi tekad dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Indonesia,” ujarnya.

Upaya penanaman terumbu karang ini, awalnya didasari rasa keprihatinannya terhadap kerusakan biota laut yang semakin parah. “Merusaknya begitu mudah tetapi membangun dan memelihara tidak mudah dan perlu waktu yang sangat lama,” katanya.

Dankormar mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, setiap tahun terumbu karang

mengalami kerusakan 5 persen. “Bayangkan kalau 5 persen itu dikalikan dengan panjang garis pantai negeri ini, berapa banyak kerusakan yang terjadi,” ujarnya.

Padahal terumbu karang merupakan sumber kehidupan berbagai makhluk yang ada di laut. Sehingga bisa dibayangkan bila terumbu karangnya rusak bagaimana nasib makhluk yang ada di laut tersebut.

Karena itu kalau tidak ada upaya penyelamatan kerusakannya akan semakin parah dan meluas. “Kalau bukan kita sendiri siapa lagi dan kalau tidak sekarang kapan lagi, karena kerusakan terus terjadi sedangkan perbaikan tidak pernah dilakukan,” ujarnya.

Untuk Anak Cucu.Momentum Save Our Littoral Life ini menjadi

ajang bagi TNI AL khususnya Marinir yang bertekad untuk membangun terumbu karang. Bisa dipastikan, pembangunan terumbu karang sekarang ini, hasilnya baru akan terlihat pada waktu yang sangat lama. Karena beberapa tahun penumbuhan terumbu karang ini tidak terlalu banyak. “Bisa jadi hanya beberapa centi saja,” katanya.

Berbeda dengan mangrove, meski tidak semua pesisir bisa ditanami tetapi pada dasarnya pengembangbiakan mangrove lebih mudah dan cepat. “Kalau terumbu karang ini benar-benar tantangan untuk masa depan yang lebih baik. Bukan kita yang akan menikmati, bisa jadi anak cucu kita,” ujarnya.

Target sasaran dalam penyelamatan terumbu karang, dilakukan Marinir sebanyak 28.000 substrat di 235 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisinya sudah ditentukan menggunakan global positioning system (GPS).

“Kita dari Marinir tidak hanya menanam tetapi melakukan pemeliharaan melalui satuan Marinir di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan HUT ke-70 RI, dengan tahapan awal di Sabang, Manado, Ambon dan Maluku,” katanya. (redaksi)

“Merusaknya begitu mudah tetapi membangun dan memelihara tidak mudah dan perlu waktu

yang sangat lama,”


Teluk Tomini adalah teluk terbesar di dunia yang berada di Garis Khatulistiwa dengan luas berkisar 59.500 km2, merupakan jantung

segitiga karang dunia (Coral Triangle), dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tinggi, serta karakteristik ekosistem unik dan indah. Kawasan Teluk Tomini sebagian merupakan kabupaten tertinggal yang memiliki potensi ekonomi nasional untuk perikanan, kelautan dan wisata bahari.

Sail Tomini ini dilaksanakan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang melibatkan berbagai instansi ini bertujuan antara lain; Membuat model percepatan pembangunan Daerah kepulauan dan Daerah tertinggal; Menggalang keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas Kementerian Lembaga dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan; Mempromosikan lokasi kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional; Mengukuhkan kembali kejayaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan; Mengembangkan rute pelayaran kapal-kapal dan yacht ke perairan Indonesia.

Pulau-pulau yang akan dikunjungi kegiatan Sail Tomini tersebut antara lain: Kota Baru (Kalimantan Selatan), Pulau Siau (Sulawesi Utara), Tahuna (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku), Parigi (Sulawesi Tengah) dan Baubau (Sulawesi Tenggara). Kegiatan yang dinamai Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) LXIV ini meliputi kegiatan bakti sosial dan kesehatan yang akan dilaksanakan selama 34 hari.

TNI AL libatkan 28 KRI Sail Tomini 2015 melibatkan 28 KRI jajaran

Koarmatim dan Koarmabar serta unsur non TNI AL yang terdiri dari kapal negara asing sebanyak 20 kapal dan 20 kapal terdiri dari Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud), LIPI, Perhubungan Laut, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kapal masyarakat. Sail Tomini ini juga melibatkan beberapa Pesawat Udara (Pesud) berupa 2 Helly BO 105, 2 Hellybell, dan 2 Cassa TNI AL. Dalam gelar kegiatan ini bertindak selaku Komandan Gugus Tugas (Dan GT) Sail Tomini 2015 dijabat oleh Danguspurlaarmatim Laksamana Pertama TNI I.N.G Ariawan.

20 Kapal Perang Asing Diundang Ramaikan Sail Tomini

Parade kapal perang (sailing pass) memeriahkan puncak acara Sail Tomini 2015 di Pantai Pangi, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, direncanakan 19 September 2015, akan diikuti sedikitnya 20 kapal perang dari berbagai negara sahabat Indonesia.

Dalam kegiatan ini telah mengundang 20 negara untuk mengirimkan kapal perangnya. Delapan negara sudah memberikan respon positif secara resmi (tertulis), dan enam negara sudah memastikan keikutsertaannya namun direncanakan dua negara Singapura dan Malaysia kemungkinan mengirim dua kapal perangnya.

TNI Angkatan Laut sudah menyiapkan 28 kapal perang (KRI) untuk kegiatan tersebut, disamping untuk mendukung dan mengamankan Presiden Jokowi dan para menteri serta duta besar negara-negara sahabat yang akan hadir pada puncak perhelatan kegiatan bahari internasional itu.

Kegiatan parade kapal melibatkan sedikitnya 125 buah yang terdiri atas 28 KRI, 20 kapal perang negara sahabat, 20 buah kapal pemerintah dari berbagai institusi dan selebihnya kapal nelayan yang berukuran panjang minimal 10 meter. (redaksi)

Sail Tomini 2015

“MUTIARA KHATULISTIWA,UNTUK KEHIDUPAN MASA DEPAN”

TOPIK UTAMA

10

tanbah gambar giat Upaccara Pelepasan ada Menteri Puan

Dalam rangka mendukung kegiatan Sail Tomini 2015, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melepas

empat kapal Satgas Sail Tomini 2015 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/7).

Pelepasan empat Satgas yang nantinya akan digelar di Teluk Tomini Sulawesi Selatan meliputi Satgas Surya Bhaskara Jaya (SBJ) ke-LXIV dengan menggunakan KRI dr. Soeharso-990, Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRPB) ke-VI menggunakan KRI Bintuni-520, Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara) ke-V menggunakan KRI Makassar-590 dan Satgas Ekspedisi Bhakti Kesra V (Bhakesra V) dengan menggunakan KRI Banda Aceh-590.

“Ekspedisi akan dilaksanakan dalam 28 hari yaitu mulai 31 Agustus sampai 28 September. Ini untuk mendukung pemerintah Indonesia berdaulat dan saya tekankan berlandasan gotong royong,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Acara puncak Sail Tomini 2015 dilaksanakan pada 19 September, dipusatkan di Parigi Moutong Palu, Sulteng, yang secara resmi akan dibuka oleh Presiden

RI. Pada acara puncak Sail Tomini 2015 ini akan dimeriahkan oleh sailing pass, demo helly waterjump, terjun payung, rubber duck operations (RDO) dan pendaratan enam unit kendaraan tempur (Ranpur) Marinir.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan, dengan tema ‘Mutiara Khatulistiwa untuk Kehidupan Masa Depan’, diharapkan agar Indonesia menjadi negara maritim yang maju, dengan meningkatkan perekonomian daerah, terutama melalui sektor pariwisata bahari. Bersama-sama menjadikan Indonesia maju dan mandiri, guna kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Kegiatan sail ini dapat dijadikan model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil serta infrastrukur dan sarana prasarana ekonomi, jelasnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Wakil Kepala Staf AL Laksamana Madya TNI Widodo, S.E., M.Sc. hadir dalam pelepasan Sail Tomini 2015. Secara keseluruhan untuk mendukung kegiatan ini melibatkan 28 kapal perang serta 5.504 personel TNI Angkatan Laut. (redaksi)

MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN BERANGKATKAN PELAYARAN SATGAS SAIL TOMINI 2015

DENGAN MENGGUNAKAN 4 KAPAL TNI AL.


Menpora Imam Nahrawi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. memberikan arahan pada Kegiatan

Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja Pemuda Bahari (KPN/LNRPB) Sail Tomini 2015 di atas Kapal KRI Teluk Bintuni 520 yang bersandar di Jakarta International Container Terminal II (JICT) Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015 lalu.

Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Menpora Imam Nahrawi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. tentang pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dalam piagam ini disebutkan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan isi dari MoU, antara lain peningkatan penjangkauan perbatasan, pulau-pulau terdepan, tertinggal, terpencil, terisolir dan kawasan lainnya, selanjutnya tentang pengamanan dan pengangkutan personel serta distribusi logistik dan material serta pemanfaatan KRI dan personelnya untuk kegiatan Lintas Nasional Remaja Pemuda Bahari

Kapal Pemuda Nusantara dan peningkatan kapasitas sumber daya pemuda untuk wawasan kebangsaan nasionalisme, bela negara dan kemaritiman dan kegiatan lain dengan masa berlaku 5 tahun.

Menpora Imam Nahrawi dalam pengarahan kepada para peserta KPN/LNRPB mengharapkan agar menggali potensi yang ada untuk dikembangkan dan dijadikan sejarah yang pada saatnya akan meneruskan tongkat estafet dalam berbangsa dan bernegara. “Saya ucapkan terimakasih kepada Kasal dan jajaran atas ditandatanganinya MoU, kami bangga karena Kemenpora dengan TNI AL

telah betul-betul menyatu untuk menggelorakan semangat cinta bahari cinta maritim,” kata Menpora.

Manfaatkan momen ini sebaik mungkin, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bertanya dan mempelajarinya. Beberapa program yang terkait dengan Kapal Pemuda Nusantara maupun Pertukaran Pemuda terus didalami semoga tahun depan pesertanya bisa dua kali lipat, karena kita ingin lebih banyak pemuda mencintai kekayaan maritim Indonesia, ujarnya.

“Selamat berlayar, selamat menyapa kekayaan alam Indonesia, selamat menyapa saudara-saudara kita, suku-suku yang lain yang dilalui, jadikan mereka saudara dekat karena suatu saat kalian akan membutuhkan mereka,” kata Menpora.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Kapal KRI Teluk Bintuni 520 adalah buatan dalam negeri tepatnya di Lampung. Kapal perang ini baru dipakai berlayar jauh untuk mengangkut adik-adik sekalian, semoga kapal ini dapat terus eksis untuk mendukung program dari Kemenpora.

Menpora Imam Nahrawi

GELORAKAN SEMANGAT CINTA BAHARI BERSAMA SAIL TOMINI 2015

Menpora Imam Nahrawi dan Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. di KRI Teluk Bintuni

TOPIK UTAMA

12

Kerja sama ini adalah langkah positif dan TNI AL akan semaksimal m u n g k i n m e n d u k u n g dalam rangka pembinaan karakter generasi muda dan kesempatan ini langka maka gunakan dengan sebaik mungkin, tambahnya.

Kegiatan Sail Tomini tahun 2015 ini diselenggarakan hingga 26 September 2015 dengan menempuh rute Jakarta-Kota Baru, Pulau Siau, Pulau Tahuna, Pulau Marampit, Pulau Ternate, Parigi Mountong, Pulau Muna dan Jakarta serta diikuti sebanyak 600 orang terdiri dari organisasi

kepemudaan, mahasiswa, karang taruna, pramuka tingkat pusat dan provinsi, perwakilan kementerian/lembaga serta pemuda utusan dari negara Malaysia, Filipina, Myanmar dan Vietnam. (redaksi)

Menpora, Kasal dan para peserta KPN/

LNRPB di KRI Teluk Bintuni, saat sandar

di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta


INDAHNYA ALAM BAWAH LAUT DI TELUK TOMINI

Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 6 juta hektar dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan

unik, sejatinya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea, yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari Benua Asia maupun Australia. Teluk Tomini tergolong perairan semi tertutup (semi enclosed) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) dengan 14 kabupaten/kota serta 23 muara daerah aliran sungai (DAS).

Di tengah-tengah Teluk Tomini ini, terdapat 56 rangkaian pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Togean yang panjangnya membentang hingga 90 kilometer. Enam pulau di antaranya termasuk yang kategori besar, yaitu Pulau Una-Una, Batulada, Togean dan Talatakoh, Waleakodi dan Waleabahi. Selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang indah. Di pulau-pulau kecil itu, menjadi kawasan wisata yang setiap saat ramai dikunjungi wisatawan asing dari Eropa.

Pulau-pulau tersebut yang mengelilingi enam pulau besar tersebut. Di teluk ini, terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, dan seakan menjadi surga bagi

INFO

14

para penyelam. Selain karena terumbu karangnya yang indah, berbagai jenis ikan juga hidup di sini. Aset sumber daya pesisir dan laut Teluk Tomini berupa terumbu karang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia (Coral Triangle) dan Taman Nasional Laut Kepulauan Togean yang dikenal sebagai “the Heart of Coral Triangle”.

Ekosistem Teluk Tomini sebagai salah satu dari 26 kawasan andalan laut nasional memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat berlimpah bagi pengembangan kawasan wisata bahari dan lumbung pangan nasional. Kawasan Teluk Tomini mencakup ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta pantai wisata dan pelabuhan laut.

Posisi Teluk Tomini yang strategis menjadikan Teluk Tomini sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia atau Heart of Coral Triangle yang menjadi salah satu bagian kesepakatan di ajang World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiatif (CTI) Summit baru-baru ini di Manado.

Pemberdayaan Aset Teluk Tomini.Saat ini kawasan Teluk Tomini dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah dan masyarakat untuk berbagai aktivitas, diantaranya penangkapan ikan, pariwisata, pelabuhan dan kawasan konservasi (daerah perlindungan laut).

UNESCO pun telah menetapkan Teluk Tomini sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi. Pasalnya, di teluk ini menyimpan potensi laut yang sangat menjanjikan. Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melaporkan, potensi sumber daya ikan di perairan tersebut, mencapai sekitar 330.000 ton per tahun dan yang dapat dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Laut Tomini dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional yaitu pelabuhan Gorontalo dan 13 kawasan lindung nasional yang terdiri dari satu kawasan suaka alam laut, tiga suaka margasatwa, tujuh cagar dan satu taman nasional serta satu taman nasional laut. (redaksi dari berbagai sumber)


KASAL RESMIKAN TIGA PANGKALAN ANGKATAN LAUT

DI WILAYAH STRATEGIS

Peningkatan kelas Pangkalan TNI AL Pontianak menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII Pontianak didasari Perpang TNI Nomor 12

Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XII Pontianak, Lantamal XIII Tarakan, dan Lantamal XIV Sorong. Peningkatan kelas ini juga didasari Peraturan Kasal Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas B Pontianak menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII. Peraturan Kasal Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kelas B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIII, dan Peraturan Kasal Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas B Sorong menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIV.

Peresmian Lantamal XII PontianakUpacara peresmian berlangsung di Lapangan

Mako Lantamal XII Pontianak, dan bertindak selaku inspektur upacara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. Pada kesempatan tersebut dilantik pula Kolonel Laut (P) Heru Santoso, M.Si. menjadi Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII (Danlantamal XII) Pontianak.

Menurut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. peningkatan status Lanal Pontianak menjadi Lantamal XII diharapkan dapat menambah gelar pangkalan TNI Angkatan Laut yang ideal guna meningkatkan dukungan logistik serta administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di perairan wilayah barat khususnya Alur Laut

Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Perairan di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya seperti di Laut Natuna dan Perairan Kepulauan Riau, selain memiliki potensi kekayaan sumber daya laut melimpah juga menjadi sasaran para pelaku illegal fishing maupun pencurian sumber daya lainnya. Perairan ini pun memiliki potensi kerawanan konflik perbatasan maritim dengan negara tetangga serta memiliki potensi tindakan kejahatan maritim lintas negara lainnya, sehingga menjadi suatu konsekuensi logis perlunya peningkatan status Pangkalan TNI Angkatan Laut di Pontianak, kata Kasal.

Kami berharap dengan diresmikannya Lantamal XII maka akan bisa menambah kekuatan TNI AL di wilayah barat, ALKI satu dan perairan Kalbar umumnya, dalam mencegah masih maraknya pencurian ikan, dan ketegangan di Laut Cina Selatan, permasalahan batas laut, serta masuknya imigran melalui laut, sehingga rawan tindak pidana dan ilegal lainnya, katanya.

Lebih lanjut Kasal mengatakan, kerawanan konflik dengan negara tetangga terutama perbatasan di laut juga menjadi alasan perlunya status Lanal ditingkatkan menjadi Lantamal XII. Kami juga mengharapkan keberadaan Lantamal XII bisa memberikan nilai positif dalam percepatan pembangunan di Kalbar.

Menurut Kasal, kekuatan akan diarahkan di perbatasan yang dinilai rawan konflik, dalam menciptakan keamanan perbatasan, dan itu sudah bentuk komitmen TNI AL dalam pengamanan poros maritim dunia, sehingga memerlukan pengawasan keamanan, katanya.

Guna membentengi perairan di wilayah Indonesia dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan negara,

TNI AL mendirikan Pangkalan Utama TNI AL sebagai pangkalan baru melalui peningkatan status, dari yang semula Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal)

Kelas B (Lanal Pontianak, Lanal Tarakan, Lanal Sorong) menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII, XIII, dan XIV.

TOPIK UTAMA

16

Selain itu pembangunan Markas Komando (Mako) Lantamal XII Pontianak sendiri direncanakan dimulai pada tahun 2016 mendatang, disertai dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukung operasional lainnya seperti, pembangunan Mako Lanal Sambas, Mako Lanal Ketapang, perumahan bagi para personel dan penempatan satu Batalyon Korps Marinir di Mempawah.

Dengan peningkatan status ini, maka konsentrasi penjagaan wilayah perairan Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan lebih maksimal.

Kasal juga menambahkan, terealisasinya peningkatan status Pangkalan TNI Angkatan Laut Pontianak ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan Gubernur beserta seluruh jajaran Pemda Kalbar, khususnya walikota Pontianak, jajaran satuan TNI/Polri, instansi terkait dan segenap lapisan masyarakat di wilayah Pontianak. Untuk itu, atas nama TNI Angkatan Laut, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disertai harapan semoga bantuan dan dukungan serta koordinasi maupun kerja sama yang selama ini terjalin, dapat terus di pelihara dan ditingkatkan pada masa mendatang, kata Kasal.

Benteng Samudera Wilayah Perairan Kalimantan Barat.

Wilayah kerja Lantamal XIl Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan berada pada corong strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I serta berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Perairan ini memiliki kerawanan pelanggaran hukum di laut yang meliputi pelanggaran wilayah, illegal fishing, illegal logging, peredaran obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia. Peran Lantamal XII Pontianak sangatlah vital dalam mendukung ketahanan operasional KRI dan Pesud dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di wilayah Laut Cina Selatan.

Dalam pencapaian tugas TNI AL, peran pangkalan sangatlah penting karena operasi laut tidak akan berjalan dengan optimal tanpa diimbangi oleh aspek dukungan yang baik dan memadai dari sebuah pangkalan. Guna menempatkan kedudukan yang proporsional, maka peran maupun fungsi pangkalan sebagai tempat pemangkalan, pembekalan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan unsur-unsur operasional TNI Angkatan Laut serta perawatan personel (dikenal dengan 5 R: Rebase, Replenishment, Repair, Rest, and Recreation) terus dikembangkan kemampuannya.

Salam komando Kasal, Pangarmabar, Danlantamal XII, dan mantan Danlanal Pontianak


Peresmian Lantamal XIII Tarakan.Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.,

pada kesempatan terpisah, memimpin langsung upacara peresmian peningkatan Lanal Kelas B Tarakan menjadi Lantamal Kelas A XIII Tarakan, bertempat di Lapangan Upacara Dermaga TNI AL Mamburungan Tarakan.

Kasal dalam kesempatan tersebut menyatakan, aspek geopolitik dan geostrategi, pengembangan Lantamal XIII Tarakan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung visi poros maritim dunia. Posisi Tarakan yang berdekatan dengan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan salah satu alur pelayaran internasional yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya berbagai gangguan keamanan di laut, memerlukan pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif, kata Kasal.

Peresmian Lantamal XIV Sorong.Lanal Kelas B Sorong juga naik status dari

Pangkalan Kelas B menjadi Lantamal XIV Sorong melalui upacara peresmian yang berlangsung di Mako Lantamal XIV jalan Bubara Nomor 1 Sorong Kota,

Papua Barat, dengan inspektur upacara, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., Jumat, 21 Agustus 2015 lalu.

Peresmian ditandai dengan pembukaan tirai papan nama Lantamal XIV Sorong oleh Kasal dan serah terima jabatan antara Danlanal Sorong Kolonel Laut (P) Kunto Tjahjono dengan Danlantamal XIV Kolonel Laut (P) Samsudin Safari Panjaitan.

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peningkatan status Lanal Sorong menjadi Lantamal XIV diharapkan dapat mewujudkan gelar pangkalan TNI Angkatan Laut yang ideal guna meningkatkan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Perairan Wilayah Timur Indonesia khususnya di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Salah satu faktor yang mendasari perubahan status Lanal Sorong menjadi pangkalan utama adalah konsep gelar pangkalan TNI Angkatan Laut, di mana gelar kekuatan diarahkan di daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik.

Dalam konteks ini, wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan negara Palau, Australia dan Papua

Kasal bersama Pejabat Utama Mabesal, Pangarmatim, Danlantamal XIII Tarakan, dan pejabat Pemerintah Daerah.

TOPIK UTAMA

18

Nugini, memerlukan peningkatan kemampuan Pangkalan TNI Angkatan Laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan.

Perairan Sorong pun berdekatan dengan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, salah satu alur pelayaran internasional yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya berbagai gangguan keamanan di laut, sehingga perlu pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.

“Ditinjau dari aspek geopolitik dan geostrategi, pengembangan Lantamal XIV Sorong merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung Visi Poros Maritim Dunia,” lanjut Kasal. Hal ini menjadi lebih penting karena ke depan Pelabuhan Sorong akan dikembangkan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, sebagai bagian dari jalur utama tol laut yang akan menjadi salah satu pusat distribusi logistik dan perdagangan di wilayah timur.

Menurut Kasal, berbagai kerawanan yang terjadi di wilayah perairan, bukan semata-mata diakibatkan oleh tindak pidana di laut, namun juga dapat disebabkan oleh berbagai akses yang merupakan kelanjutan dari aktivitas di darat. Upaya pencegahan ini, memerlukan

antisipasi dan kewaspadaan yang tinggi, serta koordinasi dan kerja sama yang baik antar aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, Kasal menyampaikan himbauan, ajakan sekaligus permohonan kepada seluruh instansi dan aparat keamanan serta seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat dan sekitarnya utamanya di Kota Sorong, untuk bekerja sama dan saling membantu dalam mewujudkan keamanan, ketentraman serta kedamaian di bumi Papua Barat.

Hadir pada acara tersebut Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, Walikota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, para tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua Barat.

Para pejabat utama Mabesal dan para pemimpin Kotama TNI Angkatan Laut, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Danrem 171/PVT Brigjen TNI Purnawan Widi Andaru, S.H., Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa, Ketua Umum Jalasenastri Ny. Endah Ade Supandi, serta segenap pejabat instansi sipil dan militer di Provinsi Papua Barat. (redaksi)

Kasal bersama Pangarmatim, Danlantamal XIV Sorong, Danlanal dan Gubernur Papua Barat.


Banyak cara dilakukan suatu negara dalam mengantisipasi timbulnya masalah di wilayah kedaulatannya, baik di darat, laut maupun udara.

International Maritime Security Symposium (IMSS) merupakan satu kegiatan strategis bagi Indonesia, khususnya dari TNI AL dalam rangka mengantisipasi timbulnya masalah di kawasan laut.

Simposium ini merupakan bentuk preventif dari negara-negara khususnya di kawasan Asia Pasifik yang menuntut kehadirannya di laut dalam rangka mengamankan berbagai kepentingan, termasuk diantaranya adalah proyeksi kekuatan militer. Bila kekuatan militer sudah hadir dalam satu kawasan potensi konflik yang sangat tinggi maka perlu pengelolaan oleh negara-negara yang ada di kawasan itu. Sebelum terjadinya konflik membahas soal strategi penyelesaian masalah lebih awal merupakan salah satu cara jitu sebelum timbul masalah yang lebih besar. IMSS merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kehadiran armada militer asing di suatu kawasan dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik oleh negara-negara di kawasan tersebut. Karena itu berbagai antisipasi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai negara yang berkepentingan.

“Karena tidak menutup kemungkinan setiap negara-negara mempunyai proyeksi terhadap kekuatan militernya, bahkan jauh ke luar batas wilayah teritorialnya sehingga memicu masalah yang lebih serius,” kata Komandan Seskoal, Laksda TNI Herry Setianegara, S.H., S.Sos., M.M.

Atas dasar itulah kegiatan preventif seperti International Maritime Security Symposium (IMSS) diadakan sebagai satu strategi untuk mencegah semua

ini terjadi. Semua bertujuan sama, demi terciptanya stabilitas keamanan maritim.

Menurut Danseskoal, melalui forum seperti IMSS itu setiap kawasan bisa menjadi tanggung jawab bersama sehingga perlu adanya kerja sama keamanan maritim tingkat regional maupun internasional.

Semua ini perlu disusun atas dasar saling percaya dan kesetaraan sehingga dapat menciptakan perdamaian dan kemakmuran di kawasan.

“Hal itu juga sesuai dengan UUD 1945, bahwa Indonesia harus turut terlibat dalam memelihara perdamaian dunia. Untuk perdamaian di lingkungan maritim TNI AL mengambil inisiatif di kawasan regional maupun internasional dalam menjaga stabilitas keamanan maritim,” katanya.

Dikatakan keamanan dan kedamaian maritim di kawasan perairan Indonesia juga bisa menjadi modal dasar pembangunan nasional di sektor maritim. Selain itu melalui IMSS juga dapat menegaskan posisi Indonesia di kancah Internasional. “Artinya Indonesia dapat menjadi pemain, bukan hanya sebagai penonton dalam menjaga keamanan maritim,” tegasnya.

Untuk target IMSS, TNI AL menginginkan terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan dengan dasar saling percaya dan kesetaraan diantara angkatan laut negara-negara yang terlibat menjaga dan memelihara keamanan di laut.

Karena itu kegiatan IMSS ini akan melibatkan sejumlah negara yang berada di kawasan maupun negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama adalah menjaga dan memelihara keamanan maritim.

IMSS Kegiatan Strategis

Keamanan Menuju Poros

Maritim Dunia Komandan Seskoal, Laksda TNI Herry Setianegara, S.H., S.Sos., M.M.

WAWANCARA

20

“Hal ini sangat penting karena banyak dari negara-negara tersebut menggelar kekuatan militer guna melindungi kepentingan nasionalnya, apabila terjadi perbedaan kepentingan dalam penggunaan kekuatan militer akan berpotensi terjadinya konflik di laut,” ujarnya.

Selain itu, perkembangan kejahatan di laut seperti Piracy, illegal smuggling, illegal fishing, illegal trafficking, dan kejahatan lintas negara (transnational crime) memerlukan kerja sama antar negara untuk menanganinya. Karena umumnya kejahatan seperti itu melibatkan warga dari berbagai negara.

“Jadi keterlibatan banyak negara dalam kegiatan IMSS oleh TNI AL, untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam menjaga dan memelihara keamanan maritim,” tambahnya.

Pada prinsipnya tidak hanya Indonesia yang punya kepentingan terhadap IMSS, negara lain juga punya kepentingan sama sehingga terlibat dalam kegiatan ini. Banyak negara yang memiliki kepentingan nasional di wilayah Asia Pasifik sehingga IMSS dapat menjadi wadah mereka untuk saling berinteraksi dan berdiskusi mengenai permasalahan di bidang keamanan maritim.

Kegiatan semacam IMSS juga dilakukan oleh negara lain dengan tujuan sama, mewujudkan keamanan maritim. Misalnya saja Amerika mengadakan International Seapower Symposium (ISS), Australia melalui kegiatan Sea Power Conference yang dilaksanakan dua tahun sekali, maupun kegiatan simposium atau seminar yang dilaksanakan secara bergiliran oleh negara-negara anggota Indian Oceans Naval Symposium (IONS) serta Western Pacific Naval Symposium (WPNS).

Negara-negara pada dasarnya tidak ingin wilayahnya terbuka dan terancam, apalagi wilayah seperti Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan sehingga keamanan laut menjadi modal utama. Perairan Indonesia merupakan jalur yang biasa digunakan pelayaran internasional.

Karena itu banyak negara yang sangat bergantung kepada keamanan di wilayah perairan Indonesia. “Keamanan perairan Indonesia sangat juga dipengaruhi oleh keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik,” ungkapnya.

IMSS yang akan diedar pada bulan September tahun 2015 juga selaras dengan visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. IMSS ini merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim yang outputnya dapat mendukung lima pilar visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui diplomasi maritim yang melibatkan Angkatan Laut dari berbagai negara diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan keamanan maritim yang diperlukan dalam mengimplementasikan keempat pilar lainnya.

Melalui IMSS diharapkan dapat menghasilkan kesamaan visi dan persepsi dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan maritim di kawasan melalui kerja sama Internasional dengan rasa saling percaya (confidence building) dan menghormati. Diharapkan 41 pimpinan angkatan laut yang terlibat dari semua negara peserta secara bersama-sama berkontribusi untuk memelihara stabilitas keamanan maritim sesuai dengan tema yang diangkat “Maritime Confidence Building and Mutual Cooperation for Peace and Prosperity”. (redaksi)

TFG uji kesiapan penyelenggaraan IMSS yang digelar bulan September 2015.


Kembali ke laut adalah keniscayaan, kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI A.

Taufiq R., dalam perbincangan dengan majalah Cakrawala di kantornya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, membangkitkan kesadaran bahari dan geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan sangat diperlukan. “Tak bisa dihindari bahwa negara ini adalah kumpulan pulau-pulau,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, kebijakan pemerintah memang belum banyak yang mengarah ke laut dan menjadikan laut sebagai jati diri bangsa. “Buktinya hanya dua persen saja penduduk kita yang jumlahnya + 260 juta jiwa ini mencari penghidupan di laut. Padahal takdir kita adalah sebagai negara kepulauan,” kata Pangarmabar Laksda TNI A. Taufiq R.

Dalam kaitan kondisi geografis Indonesia ini, lanjut Pangarmabar, mau tidak mau pertahanan laut juga harus menjadi kuat hingga bisa menjadi andalan. Koarmabar yang pada dasarnya sebagai pasukan tempur bertanggung jawab menjaga wilayah kedaulatan RI, termasuk diantaranya adalah melakukan penegakan hukum di laut.

Sebagai Armada yang bertanggung jawab terhadap pertahanan di laut, kata Pangarmabar, tentu saja perlu dilakukan berbagai cara sehingga mampu menutup celah kelemahan yang mungkin masih ada hingga menjadi keunggulan.

Sebuah armada yang bertanggung jawab terhadap pertahanan kewilayahan tidak bisa statis dan menunggu tetapi harus terus berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Dalam upaya pengembangan strategi pertahanan dan mencermati segala ancaman itulah, Armada Barat telah membentuk Western Fleet Quick Response (WFQR). Sebuah pasukan khusus yang mampu merespon dan bergerak lebih cepat sebagai tim pemukul dalam kegiatan operasi pertahanan maupun penegakan hukum.

Pangarmabar menjelaskan, sebenarnya ini bukanlah strategi istimewa kecuali langkah cepat untuk merespon setiap kondisi. Setiap ada kejadian tanpa harus menunda-nunda agar jangan sampai pelanggaran berkembang atau pelaku kejahatan lolos. Kecepatan dan ketepatan bertindak

menjadi resep utama menjaga perairan Indonesia ini sehingga membuat jera para pelanggar hukum.

Menurutnya strategi itu sebagai salah satu upaya preventif sehingga dalam situasi damai, operasi yang digelar Koarmabar tetap harus mampu menyesuaikan situasi kekinian sebagaimana kebijakan pimpinan tertinggi, Panglima TNI.

“Meski begitu kewaspadaan tetap harus melekat, bahwa damai tidak berarti santai, semua KRI yang kita miliki selalu standby, terutama di kawasan-kawasan tertentu seperti di Tarempa dan Natuna,” ujar laksamana bintang dua ini.

Beberapa kawasan perairan NKRI, katanya, memang memerlukan perhatian lebih bahkan khusus dibandingkan wilayah Indonesia pada umumnya. Hal ini terutama kawasan yang wilayahnya bersinggungan dengan negara lain. Seperti di Tarempa dan Natuna sehingga perlu kesiapan pasukan sesuai kebutuhan.

Pangarmabar menegaskan, pada prinsipnya tidak ada militer yang bisa memilih, dalam situasi apapun sehingga harus selalu siap. “Armabar tetap siap menjalankan apapun kebijakan pemerintah baik dalam situasi perang, penegakan hukum maupun damai,” kata Panglima yang akrab dengan anggotanya ini.

Pangarmabar Laksda TNI A. Taufiq R.

Kembali ke Laut adalah

Keniscayaan

Mengenai penegakan hukum di laut, katanya, Pangarmabar mempunyai wewenang penuh. Pangarmabar mencontohkan sebuah kejadian, saat masuknya kapal asing berbendera Tiongkok ke perairan Indonesia. Karena hal itu merupakan teritorial Indonesia maka tindakan langsung dilakukan mulai dari peringatan hingga langkah penindakan.

“Kalau kapal negara asing itu cepat menyadari, akan kita beri pilihan mau proses hukum atau minta maaf. Kalau memang menyadari kesalahannya dan minta maaf, ya sudah jangan dibuat sulit, kita lepas saja. Tapi kalau keras dan tidak mau minta maaf, ini soal kedaulatan yang harus ditegakkan. Yang penting adalah unity of command (satu komando),” jelasnya.

Keberanian dan ketegasan itu, setidaknya kini dirasakan dengan pupusnya stigma, seperti halnya di kawasan Selat Malaka yang selama ini dikenal sangat rawan kejahatan. Hal ini selalu menjadi bayang-bayang siapapun yang melintas kawasan ini.

Dalam kasus lain, sejak terjadinya pembajakan Orkim Harmony milik Malaysia yang mengangkut 22 kru terdiri dari 16 warga Malaysia dan 5 warga negara Indonesia, serta seorang warga Myanmar, yang dihembuskan media asing adalah karena lemahnya sistem keamanan wilayah maritim Indonesia. Hal itu juga dianggap dampak dari patroli laut TNI AL di Selat Malaka yang lemah. Tapi situasi itu sekarang berbalik.

Saat menjelang hari raya besar seperti Lebaran atau Natal, kata Pangarmabar, biasanya sering banyak aksi. “Kawasan ini seperti menjadi tempat pesta para perompak. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura paham betul kondisi itu,” kata Panglima Koarmabar lagi.

Tapi kini semua telah berubah 360 derajat dari kondisi sebelumnya. Sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai saat ini tidak ada peristiwa kriminal di perairan Selat Malaka.

“Tahun ini zero, nol. Tidak ada kejadian sama sekali, sehingga Malaysia dan Singapura pun justru bertanya pada kita, ada apa ya kok tidak seperti biasanya. Ya kita sambil tertawa-tawa saja menjawab mereka sudah friends,” ujar Pangarmabar ringan.

Sebagai Panglima, dirinya berharap situasi kondusif akan terus berlangsung hingga kawasan Indonesia aman dan memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke laut adalah keharusan karena bangsa ini sudah terlalu lama memunggungi sebagian besar wilayah sendiri. Outputnya ke depan, Armabar selalu bekerja untuk kesejahteraan bangsa Indonesia menuju Poros Maritim Dunia. (redaksi)

23

SOENAN URAT NADI MARITIM

Dalam sebuah inskripsi yang ditemukan di Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa pada tanggal 23 April 683 Masehi, Raja Sriwijaya berusaha mendapatkan

kekuatan supranatural yang dikenal sebagai siddhayatra. Keunggulan kerajaan maritim akhirnya dicapai. Setelah menaklukkan Kedah, Kalah, dan pantai utara Malaya, Sriwijaya menguasai Selat Sunda bagian selatan dan Genting Tanah Kra di sebelah utara. Dengan demikian maka pada akhir abad ketujuh tersebut Sriwijaya mendominasi jalur niaga laut melalui Asia Tenggara. Konon saat itu kapal yang beroperasi ada yang berbobot 250 ton, bahkan 1.000 ton, dengan panjang 60 meter. Kerajaan yang memiliki empat belas kota pelabuhan laut ini menjadi sangat dihormati oleh pasar India maupun Cina. Di kawasan timur, kerajaan Majapahit juga menunjukkan kekuasaan maritimnya.

Sebagai negara yang mengelola 17.499 pulau, dengan panjang pantai 80.791 km dan luas perairan ekonomis 5,8 juta km2, saat ini Pemerintah Republik Indonesia tentu memahami mengenai peran pelabuhan sebagai infrastruktur ekonomi, sosial, politik, keamanan, bahkan budaya, yang sangat penting. Dalam mengelola pelabuhan, sebagian besar melihat pertimbangan keuntungan ekonomis, baik langsung maupun tidak langsung. Namun sebagai negara kepulauan, dari dimensi sosial, untuk memenuhi kebutuhan hak warga negara dalam memperoleh kesejahteraan, untuk pelabuhan khusus, perhitungan untung-rugi harus diabaikan. Politik keberpihakan kepada rakyat yang realitasnya bermukim di pulau kecil, dan kurang ekonomis, harus diterapkan. Kebijakan ini dikenal sebagai Affirmative Action Policy. Dan karena pelabuhan bisa berfungsi sangat kompleks,

pertimbangan politik, keamanan dan budaya juga tidak boleh diabaikan. Peran Pelabuhan.

Paling tidak, pelabuhan memiliki lima fungsi pokok, dan bisa bertambah dengan peran ikutan lainnya. Pertama, sebagai pintu gerbang masuk atau keluar suatu negara atau daerah, baik individu ataupun barang. Disini berlangsung juga kontrol atau pengecekan person ataupun barang dan komoditi. Misalnya pengecekan visa dan paspor, pengawasan kualitas barang, ataupun data ekspor-impor. Kedua, adalah penghubung antara transportasi laut dengan daratan, dan sebaliknya, dari darat ke laut. Fungsi ini diperlukan untuk angkutan penumpang, maupun bagian dari sistem logistik perdagangan, industri, serta konsumsi masyarakat.

Fungsi ketiga adalah sebagai penghubung transportasi laut, dari satu lokasi ke lokasi lainnya, termasuk dari pelabuhan besar ke pelabuhan yang lebih kecil, atau sebaliknya. Yang keempat yaitu peran sebagai embrio dari kawasan industri yang berdekatan dengan pantai atau laut. Pada saat memulai pembangunan, segala peralatan, bahan bangunan, permesinan dan para pekerja, tentu diangkut menggunakan kapal via pelabuhan. Tatkala industri sudah operasional, pengangkutan bahan mentah yang akan diproses, atau produk akhir industri yang akan dipasarkan, tentu melalui pelabuhan.

Fungsi yang kelima adalah terkait dengan kebutuhan sosial dan budaya. Para penumpang dan pelaut, anak buah kapal, memerlukan pertokoan atau restoran untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu, seringkali

PELABUHAN URAT NADI MARITIM

Oleh : Soen’an Hadi Poernomo, Dosen Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta.

OPINI

24

SOENAN URAT NADI MARITIM

memfasilitasi juga kebutuhan kesehatan, seperti poliklinik atau rumah sakit, jasa keuangan, termasuk perbankan, serta infrastruktur lain, seperti rumah ibadah, kantor pos, hotel atau penginapan, dan tak kalah penting adalah tempat hiburan.

Tantangan Pelabuhan.Membangun pelabuhan tentu bukan hal yang sederhana.

Saat ini di Indonesia telah tersedia 2.155 pelabuhan, yang terdiri dari 1.141 pelabuhan umum, seperti halnya pelabuhan penumpang dan niaga, serta 934 pelabuhan khusus, misalnya pelabuhan perikanan, pertambangan, industri besar, pangkalan militer dan sebagainya.

Untuk menjadi pelabuhan umum internasional, tentu harus mampu melayani kapal yang bertonase besar. Lambung atau bagian bawah kapal besar yang bermuatan penuh, yang umum disebut draft kapal, bisa memerlukan kedalaman air 15 meter. Dengan demikian maka rancangan dermaga pelabuhan besar tersebut harus berkedalaman paling tidak 20 meter. Saat ini pelabuhan yang memiliki low water spring (LWS) 14 meter, sehingga bisa disandari kapal dengan tonase 100.000 DWT hanyalah Tanjung Priok.

Pertimbangan lain yaitu fasilitas pendukung yang harus mampu menyediakan kegiatan pokok atau penunjang bongkar muat kapal. Sebagai contoh adalah ketersediaan bahan bakar, kebutuhan logistik, serta sarana atau prasarana lainnya. Ada pelabuhan yang sepi tidak bisa berkembang, karena jalan yang menghubungkannya dengan kota terdekat adalah sangat sempit dan berkelok-kelok. Dan contoh lain, suatu pelabuhan yang sebelumnya sepi, menjadi ramai dikunjungi kapal, karena menyediakan air bersih gratis.

Pembangunan pelabuhan pada umumnya juga harus mempertimbangkan keseimbangan nilai material site, atau jarak terdekat dari produksi, dan nilai market site. Lokasi yang terbaik tentu memiliki kedekatan lokasi dengan basis produksi maupun komunitas pasar. Investor pembudidaya patin di Jambi dan Kalimantan Selatan menolak untuk memasarkan ke Jakarta, walaupun banyak permintaan, karena tidak sesuai antara keuntungan yang diraih dengan biaya angkutan. Pembudidaya rumput laut enggan berinvestasi di suatu pulau kecil, walaupun secara biologis berkondisi perairan yang subur, lantaran jauh dari lokasi pasar. Pemilik kapal juga keberatan untuk melayarkan kapalnya ke suatu pelabuhan yang jauh, apabila tanpa jaminan, bahwa pada saat perjalanan kembali ada sesuatu yang diangkut, dengan nilai yang memadai. Misalnya yang sering terjadi, saat kapal kargo mengangkut kayu gelondongan ke negara lain, kembali ke Indonesia mengisi kapalnya dengan beras yang diimpor. Dengan demikian maka terdapat keseimbangan angkutan yang tidak menyedot biaya operasional kapal.

Akan tetapi konsekuensi negara kepulauan tidak selalu pembangunan pelabuhannya berdasarkan hitungan keseimbangan biaya angkutan. Fasilitas pelabuhan relatif kecil disertai sarana angkutannya sangat diperlukan untuk beberapa pulau terpencil. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganegaranya. Ada suatu contoh, alkisah, seorang tokoh masyarakat dari pulau menelpon kepada kami, bahwa persediaan beras, bahan bakar dan bahan makanan di pulaunya hampir habis, karena sudah berhari-hari ombak besar di musim barat mengurung pulaunya, sehingga membuat masyarakat kehabisan cadangan. Info beserta nomor HP penelpon kami sampaikan ke salah satu stasiun TV, untuk dimuat di running-text. Beruntung, gubernur setempat membacanya, dan meminta satuan Angkatan Laut setempat untuk mengirim logistik yang diperlukan.

Maka untuk membangun pelabuhan sebagai urat nadi negeri maritim ini pertama kali perlu dipetakan untuk memperbesar beberapa pelabuhan sehingga bertaraf internasional, yakni pelabuhan potensial, yang memiliki keseimbangan logistik. Kedua, diperlukan membangun atau mengembangkan pelabuhan yang sesuai dengan kebutuhan, pada kawasan potensial yang sedang dikembangkan. Dan yang terakhir, tidak boleh diabaikan, untuk membangun pelabuhan yang memang disertai niat guna melayani masyarakat pulau atau pantai terpencil. Mereka selama ini secara alami bersabar menerima kodratnya, termasuk kesulitan menyekolahkan anaknya, menjual ikan hasil tangkapannya, ataupun mengobati keluarganya yang sakit.


Pembangunan stasiun pasang surut permanen secara nasional sangat diperlukan untuk mempelajari dinamika Perairan Indonesia guna mendukung

keselamatan bernavigasi di laut dan penentuan batas maritim negara. Distribusi peralatan pengukur pasang surut nasional yang dikelola oleh BIG, BMKG, dan Dishidros masih didominasi peralatan impor dan minim kandungan lokal. Selain itu, sensor yang ada masih belum terintegrasi dengan jaringan seluler dan sistem informasi berbasis web. Peralatan pengukur pasang surut yang ada, juga masih perlu kustomisasi serta belum bisa plug and play sehingga aliran data dari sensor ke server masih membutuhkan waktu yang lama. LUWES merupakan solusi dari kemandirian teknologi bangsa untuk penyediaan sensor pemantau pasang surut yang diwujudkan melalui 4 keunggulan yaitu Partnership: pengoperasian peralatan dilakukan bersama antara operator alat dengan dengan provider melalui media monitoring real time berbasis web, Reliability: peralatan cukup terjaga beroperasi penuh dan trouble shooting secara cepat melalui monitoring real time, Quality: data sesuai dengan standar internasional seperti yang ditetapkan guide line Intergovermental Oceanographic Comission (IOC) UNESCO yaitu dengan resolusi data milimeter, ketelitian pengamatan < 1% dan time drift dan height terkontrol GPS dan insitu calibration.

Definisi Pasang Surut.Pasang surut (pasut) air laut merupakan gerakan naik

turunnya permukaan air laut secara periodik. Pergerakan tersebut disebabkan karena pengaruh gaya tarik menarik benda-benda angkasa khususnya Bulan (gambar 1). Kedudukan Bulan, Bumi, dan Matahari bervariasi secara periodik, sehingga pasut bisa dihitung dan diketahui secara teliti. Periode selama permukaan laut naik yang berhubungan dengan kejadian pasut disebut dengan air naik dan keadaan permukaan laut berada pada kedudukan tertinggi disebut dengan air tinggi. Sebaliknya, periode selama permukaan laut turun disebut dengan air turun dan keadaan permukaan laut pada kedudukan terendah disebut dengan air rendah. Beda tinggi antara air rendah dan air tinggi yang menyusulnya disebut dengan tunggang air, yang besarnya tidak tetap. Gerakan pasut mempunyai periode 12 jam 25 menit pada jenis pasut harian ganda dan 24 jam 50 menit pada jenis pasut harian tunggal, gerakan ini

juga disertai dengan gerakan horizontal massa air laut yang disebut arus pasut.

Pada saat bulan baru, kedudukan bulan tepat berada diantara matahari dan bumi, sedangkan pada saat bulan penuh/purnama, bulan berada di antara bulan dan matahari. Keadaan-keadaan tersebut menghasilkan gaya penggerak pasut yang besar pada tempat-tempat di permukaan bumi yang berada satu garis dengan kedudukan bulan dan matahari. Pasut dengan tunggang terbesar di sebut dengan spring tide, sedangkan pasut dengan tunggang air terkecil di sebut dengan neap tide.

Teknologi Telemetri menggunakan Live Uninterrupted Water Sensor (LUWES).

Alat ukur pasut ini menggunakan sistem radar yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang akan membaca permukaan air laut berdasarkan tinggi air dari pembacaan palem. Hasil pembacaan tinggi muka air laut sesaat akan dikirim ke cloud/web kemudian akan diteruskan ke perangkat lunak untuk membaca hasil data ketinggian muka air laut. Alat ini mampu mengukur data pasut secara real time tiap detik, menit ataupun tiap jam.a. Kelengkapan Alat Luwes

Alat pengukur pasut luwes ini mempunyai bentuk yang praktis, simpel sehingga sangat mudah dalam proses instalasinya.

TEKNOLOGI TELEMETRI UNTUK PENGUKURAN

PASANG SURUT AIR LAUT

Gambar 1 Skema Kejadian Pasang Surut

Oleh : Mayor Laut (KH) KI Fatoni. M.Si dan Mayor Laut (KH) Kuncoro, S.T.

TEKNOLOGI

26

Alat ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya tiang alat dari pipa galvanis dengan diameter 6 inchi, sensor ultrasonic, solar cell, box panel yang berisikan logger dan controller.

b. Ilustrasi Pengiriman dan Pengunduhan Data Pasut.Data ketinggian muka air laut sesaat yang telah di

ukur dengan alat pasut LUWES ini akan diolah di Logger, selanjutnya data tersebut akan di transmit ke cloud/web yang telah disiapkan. Kemudian data dari cloud/web rekaman ketinggian air laut dapat di unduh dengan menggunakan laptop, HP dan perangkat lainya (multiple acces) dengan sistem jaringan GPRS. Data pasut yang di unduh bersifat real time dengan variasi data tiap detik, tiap menit dan tiap jam sesuai dengan kebutuhan. Data yang dihasilkan dari alat ini berupa grafik dan numerik dengan ketelitian hingga mm.

c. Sinkronisasi dan Kalibrasi Lapangan.Alat pengukur pasut ini di desain dengan praktis dan

simpel, sehingga dapat mempermudah proses kalibrasi dan singkronisasi data lapangan. Proses kalibrasi dengan membandingkan bacaan alat dengan hasil pembacaan manual tinggi air pada palem merupakan solusi yang tepat untuk menguji kualitas pengamatan. Bacaan alat yang merupakan jarak dari sensor ke permukaan air dikonversi otomatis oleh logger dengan menghitung offset bacaan alat dengan bacaan manual palem.

Hasil pembacaan palem untuk menghitung offset ini dapat di input ke logger dengan menggunakan software setting LUWES menggunakan laptop atau menggunakan perintah SMS. Perintah SMS ini dilakukan dengan mengirim hasil pembacaan palem sesuai dengan gambar 6.

Gambar 2 Perlengkapan LUWES

Gambar 3 Ilustrasi Pengiriman dan Pengunduhan Data Pasut

Gambar 4 Ilustrasi Singkronisasi Data Melalui SMS

Gambar 5 Perlengkapan LUWES


d. Data Logger Sensor Ultrasonic.Alat pasut telemetri periode panjang ini dilengkapi

Data Logger yang berfungsi sebagai prosesor dari alat ini. Komponen sistem peralatan LUWES terdiri atas integrasi data logger, ultrasonic sensor, GPS timing, sistem catu daya solar cell dan baterai free maintanance, dan komunikasi wireless. Sensor ultrasonic frekuensi 42 KHz dan pengukuran jarak (range) beresolusi 1 milimeter serta data sampling rate 10 Hz. Diagram sistem pemantauan yang terkontrol dengan GPS time untuk meminimalkan time drift, besarnya cukup significant mendistorsi pengamatan pada sistem konvensional menggunakan clock biasa.

Data logger seperti pada gambar 7 diperlengkapi dengan micro controller yang dapat mengatur sensor, penyimpanan dan transmisi data serta timing yang akurat karena menggunakan GPS. Konsumsi power cukup hemat dengan total 1.5 watt hour, sehingga penggunaan baterai bervoltase sebesar 12 volt 24 AH akan dapat bertahan selama 30 hari walaupun tidak ada penyinaran matahari pada solar sell.

Sensor yang digunakan dalam alat pengukur pasut ini adalah sensor ultrasonic dengan life time 200.000 jam. Jarak maksimal sensor terhadap muka air laut adalah 10 meter. Sensor harus di pasang tegak lurus terhadap tiang alat LUWES ini dengan menggunakan waterpas, sehingga data yang dihasilkan sesuai perhitungan ketinggian air di palem pasut.

e. Display Offline Via PCData hasil pengukuran pasut ini selain di download

secara online dan real time, data hasil pengukuran pasut ini juga bisa di unduh secara offline. Pengunduhan data dilakukan menggunakan PC dan menggunakan kabel data yang dihubungkan ke perangkat Logger yang terdapat di dalam box LUWES. Data yang tidak bisa dikirim secara online melalui clouds akan tersimpan di memory card yang ada di logger. Tampilan pengunduhan data secara offline seperti pada gambar berikut ini.

LUWES Water Level merupakan produk kemandirian bangsa untuk memantau permukaan laut Kepulauan Indonesia secara real time dan dapat diakses dengan media komunikasi portable. LUWES menyediakan 7 solusi teknologi untuk memudahkan pemasangan, pengoperasian dan trouble shooting serta solusi data base web real time. Ketujuh solusi pokok itu adalah portable, mudah dipasang, fleksibilitas, mudah dikalibrasi, mudah dipelihara, multi akses, real time dan data base otomatis. Model pengoperasian berbasis web menggunakan cloud computing merupakan salah satu solusi tepat dan dapat diandalkan operasionalnya dalam bentuk otomatisasi pemantauan laut di Indonesia untuk menghasilkan data pasut periode panjang.

Gambar 6 Data Logger dan Sensor

Gambar 7 Tampilan Display Offline.jpg

TEKNOLOGI

28

Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Laut, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasal Laksamana Muda

TNI Arie Soedewo, S.E., bertindak selaku inspektur upacara memimpin jalannya upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-70 Kemerdekaan RI Tahun 2015 di Lapangan Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015.

Kegiatan upacara melibatkan sekitar 1000 personel yang terdiri dari Prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat Tamtama hingga Perwira Tinggi, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan Laut di lingkungan Mabesal. Pada kesempatan tersebut, dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. yang dibacakan Koorsahli Kasal, menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakikatnya merupakan ikrar dan tekad seluruh Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Menurut Kasal, bulan Agustus bagi Bangsa Indonesia merupakan bulan yang sangat bersejarah, dimana rangkaian panjang perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang sarat dengan spirit nasionalisme, patriotisme, dan heroisme tersebut, penuh dengan dedikasi serta semangat militansi yang kemudian melahirkan nilai-nilai juang 1945, selanjutnya menjadi landasan perjuangan bagi kita semua sebagai generasi penerus.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kita sedetikpun tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan para pahlawan. Untuk menghormati jasa para pahlawan tersebut, sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa semoga segala Darma Bakti dan perjuangan yang telah mereka berikan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon kekuatan lahir dan batin bagi kita semua, agar dapat melanjutkan cita-cita perjuangan mereka,” ajakan Kasal.

Dengan mengusung tema “Ayo Kerja” pada peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini pada hakikatnya merupakan perwujudan praktis ajakan kepada seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan etos kerja demi memajukan kehidupan Bangsa Indonesia. Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa, namun harus dilakukan dengan etos kerja yang tinggi dilandasi kesadaran akan kekuatan dari Persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong-royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Kita yakin bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam lingkup nasional, regional, dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut Kasal mengatakan bahwa, sesuai kebijakan pemerintah serta tugas TNI Angkatan Laut, pembangunan kekuatan pertahanan maritim memiliki dua tujuan yaitu melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya nasional, serta menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah laut Indonesia.

Di akhir amanatnya, Kasal menekankan agar TNI lebih meningkatkan kinerja serta perkokoh soliditas dan solidaritas pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia.

“Ayo Kerja”

Karnaval khatulistiwa di Pontianak.


Dinamika Kehidupan Sosial Lingkup Nasional. Di era globalisasi ini, hukum secara ilmiah dan praktis

berkembang pesat seiring dengan dinamika kehidupan sosial lingkup nasional, sebagai reaksi terhadap problematika sosial kemasyarakatan maupun kelembagaan, antara lain dalam kegiatan usaha, pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan secara mandiri melainkan harus dilakukan melalui pelaksanaan kerja sama antara para pihak terkait, yang antara lain dituangkan dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) / Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat secara yuridis formil maupun materiil bagi para pihak yang bekerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. TNI Angkatan Laut dalam menghadapi problematika sosial kemasyarakatan maupun kelembagaan tersebut, sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk selalu mengikuti, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, agar kepentingannya terlindungi secara hukum baik formil maupun materiil.

Dinamika Lingkungan Global Strategis. Perkembangan lingkungan global strategis aspek

maritim baik yang terkait dengan bidang pertahanan maupun keamanan negara di laut telah mempengaruhi lingkungan maritim di negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk lingkungan maritim Indonesia. Dinamika perkembangan lingkungan global strategis aspek maritim tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan negara di laut. Salah satu upaya untuk menghadapi ancaman tersebut, TNI Angkatan Laut sesuai tugas dan fungsinya antara lain menggelar latihan-latihan dan operasi-operasi mandiri maupun gabungan dalam lingkup nasional, serta menggelar latihan-latihan dan operasi-operasi dengan angkatan bersenjata dari negara lain yang diimplementasikan melalui pelaksanaan kerja sama bilateral ataupun multilateral. Dalam keadaan ini, agar kepentingan TNI AL tetap terlindungi secara hukum baik formil maupun materiil, selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional, TNI AL sesuai tugas dan fungsinya, juga dituntut untuk selalu mengikuti, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum

internasional yang terkait dengan kerja sama bilateral atau multilateral yang akan dilaksanakan.

Peran Diskumal.Tuntutan terhadap TNI AL sesuai tugas dan fungsinya

dalam menghadapi problematika sosial kemasyarakatan maupun kelembagaan dan dinamika perkembangan lingkungan global strategis aspek maritim sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain diimplementasikan melalui Peran Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal) yang merupakan Satuan Kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan, saran serta pertimbangan hukum kepada Kasal dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya dalam rangka perlindungan bagi kepentingan TNI Angkatan Laut pada pelaksanaan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya. Salah satu peran Diskumal dalam bidang bantuan dan nasihat hukum adalah mengamankan segala aset-aset negara yang menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut, termasuk segala aspek hukum yang muncul karena adanya kepentingan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Tanggung jawab yang dipikul Diskumal mengalami peningkatan secara signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitas karena berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran hukum dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut. Sesuai Keputusan Kasal Nomor Kep/351/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Daftar Susunan Personel Mabesal Bagian Kedua, tanggung jawab Diskumal sesuai tugas dan fungsinya, saat ini antara lain mencakup pelaksanaan tugas bantuan dan nasihat hukum baik untuk dinas, personel TNI Angkatan Laut, keluarga personel TNI Angkatan Laut, purnawirawan dan rawatan luar dinas yang sedang atau dalam tahap mediasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, saran tanggapan ataupun kegiatan legislasi/beracara di pengadilan, penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, memberikan pertimbangan hukum dalam penyusunan MoU/PKB, PKS (Kontrak dan Perjanjian). Pelaksanaan tugas bantuan dan nasihat hukum tersebut diimplementasikan menjadi tanggung jawab Sub Dinas Bantuan dan Nasihat Hukum (Subdis Banhatkum) Diskumal.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN TNI ANGKATAN LAUT

DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMAOleh : Letkol Laut (KH) Denny Bayu Nugraha, S.H.

HUKUM

30

Pembentukan Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian. Mengingat dinamika tugas dan tanggung jawab, serta

kompleksnya permasalahan hukum dan meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk PKB/MoU, PKS (Kontrak dan Perjanjian) di lingkungan TNI Angkatan Laut, maka TNI/TNI AL mengoptimalkan peran Diskumal melalui pembentukan Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Subdis Kerma dan Perjanjian Diskumal) yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Kasal Nomor 11 Tahun 2014 tanggal tanggal 16 September 2014 tentang Pembentukan Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Polisi Militer Koarmada, Batalion Polisi Militer Marinir, Perubahan Departemen Klinik menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata, Pembentukan Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut serta Peningkatan Jabatan Kadiskum Kormar. Subdis Kerma dan Perjanjian Diskumal memikul tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan hukum dalam penyusunan MoU/PKB, PKS (Kontrak dan Perjanjian) yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Sub Dinas Bantuan dan Nasihat Hukum Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Subdis Banhatkum Diskumal).

Tugas dan Fungsi Subdis Kerma dan Perjanjian Diskumal. Subdis Kerma dan Perjanjian Diskumal, sebagai unsur

pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kadiskumal, bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang hukum kerja sama dan perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Subdis Kerma dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Merumuskan dan menyusun petunjuk di bidang penyusunan MoU/PKB, PKS (Kontrak dan Perjanjian) di lingkungan TNI Angkatan Laut;

2) Menyelenggarakan bantuan teknis dalam pembuatan kerja sama dan perjanjian di Satker-Satker lingkungan Mabesal, yayasan, koperasi TNI Angkatan Laut (Kopal) dan badan-badan usaha, instansi-instansi pemerintah, anggota dan purnawirawan/wredatama/warakawuri beserta keluarganya; 3) Mengadakan penelitian atas kerja sama atau perjanjian di dalam dan luar negeri, serta memberikan tanggapan dan saran hukum untuk kepentingan TNI Angkatan Laut; dan 4) Mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi, baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.

Mekanisme pengajuan permohonan PKB/MoU dan PKS.Tanggung jawab dalam memberikan tanggapan, saran

serta pertimbangan hukum berdasarkan permintaan ataupun inisiatif kepada Kasal dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya, dalam rangka perlindungan hukum bagi kepentingan TNI Angkatan Laut pada pelaksanaan kerja sama, dilaksanakan oleh Diskumal melalui Subdis Kerma dan Perjanjian, sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/TNI AL, antara lain sesuai dengan mekanisme pengajuan permohonan PKB/MoU dan PKS berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/20/VI/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Piagam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara TNI Angkatan Laut dengan Badan/Instansi di luat TNI AL, yaitu sebagai berikut:1) Mekanisme pengajuan permohonan PKB/MoU:

Perjanjian kerja sama TNI AL dengan BANK MANDIRI, BRI, dan BNI


a) Kotama atau Satker Mabesal mengajukan permohonan kepada Kasal dengan tembusan Asrena Kasal, Kadiskumal dan Asisten Kasal terkait;b) Permohonan juga dapat berasal dari pihak non-TNI AL kepada Kasal;c) Asrena Kasal berkoordinasi dengan Kadiskumal tentang materi PKB atau PKS dari sisi aspek hukum;d) Asrena Kasal berkoordinasi tentang materi kesepakatan/kerja sama dengan Satker terkait, jika diperlukan;e) Asrena Kasal memberikan tanggapan dan saran kepada Kasal;f) Jika permohonan berasal dari Instansi/Badan non-TNI AL, Kasal mendisposisi kepada Asrena Kasal untuk mempelajari/menindaklanjuti;g) Asrena Kasal meneruskan kepada pemohon tentang disetujui atau tidaknya oleh Kasal permohonan kesepakatan/kerja sama tersebut; danh) Asrena Kasal, Satker pemohon dan pihak non TNI AL berkoordinasi tentang pelaksanaan penandatanganan naskah dengan pejabat yang ditunjuk mewakili Kasal (bila diwakilkan).

2) Mekanisme pengajuan permohonan PKS:a) Kotama atau Satker Mabesal mengajukan permohonan kepada Kasal dengan tembusan Asrena Kasal, Kadiskumal dan Asisten Kasal terkait;b) Permohonan juga dapat berasal dari pihak non-TNI AL kepada Kasal; c) Asrena Kasal berkoordinasi dengan Kadiskumal tentang materi PKB atau PKS dari sisi aspek hukum;d) Asrena Kasal berkoordinasi tentang materi kesepakatan/kerja sama dengan Satker terkait, jika diperlukan;

e) Asrena Kasal memberikan tanggapan dan saran kepada Kasal;f) Jika permohonan berasal dari Instansi/Badan non-TNI AL, Kasal mendisposisi kepada Asrena Kasal untuk mempelajari/menindaklanjuti; g) Asrena Kasal meneruskan kepada pemohon tentang disetujui atau tidaknya oleh Kasal permohonan kesepakatan/kerja sama tersebut;h) Asrena Kasal, Satker pemohon dan pihak non TNI AL berkoordinasi tentang pelaksanaan penandatanganan naskah dengan pejabat yang

ditunjuk mewakili Kasal (bila diwakilkan); dani) Permohonan Kerja Sama dari Satker tingkat Kolak ditujukan kepada Pangkotama, selanjutnya Pangkotama meneruskan kepada Kasal.Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor

ST/304/2015 tanggal 11 Maret 2015, kewenangan penandatanganan PKB/MoU ada pada Panglima TNI sedangkan untuk PKS kewenangan penandatangannya tetap ada pada Kepala Staf Angkatan. Hal ini mengharuskan pelimpahan kewenangan penandatanganan PKB/MoU dari Kepala Staf Angkatan kepada Panglima TNI. Pertimbangan dari diterbitkannya Surat Telegram Panglima TNI ini adalah untuk menyelaraskan pembuatan MoU/Nota Kesepahaman antara TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dengan kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) maupun pihak swasta serta lembaga swadaya masyarakat atau nirlaba dan untuk ketertiban pelaksanaan MoU/Nota Kesepahaman.

Dalam menghadapi problematika sosial kemasyarakatan maupun kelembagaan, dan dinamika perkembangan lingkungan global strategis aspek maritim sebagaimana telah diuraikan di atas, TNI Angkatan Laut sesuai tugas dan fungsinya, pada pelaksanaan kerja sama dalam lingkup nasional maupun internasional (bilateral dan multilateral), baik yang dituangkan dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) / Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau perjanjian lainnya, dituntut untuk selalu mengikuti, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, agar kepentingannya terlindungi secara hukum baik formil maupun materiil.

TOPIK UTAMA

32

Pada awal tahun 2015 telah dimulai bentuk kerja sama antara pihak Telkom dengan TNI AL dalam mendukung kegiatan operasional tugas TNI AL

khususnya dalam pengamanan pulau terluar sesuai dengan kebijakan pemerintah akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai etalase NKRI.

Bentuk kerja sama tersebut sebagai salah satu implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau pintu lintas batas Entikong dan jalan paralel perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat awal tahun 2015 lalu. Kunjungannya ke wilayah perbatasan itu, kata Presiden RI Joko Widodo sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan ingin menjadikan wilayah perbatasan yang selama ini diabaikan dari segi pembangunan, menjadi bagian dari etalase Indonesia yang harus lebih maju dari negara tetangga.

Saat ini bentuk kerja sama TNI AL dengan Telkom terealisasi dalam bentuk bantuan kerja sama layanan Telkom yang telah tergelar di TNI AL dan telah diwujudkan dengan adanya layanan sistem Komunikasi Jaringan Pemberitaan (Sisjarkombra), Sistem Komunikasi Jaringan Bergerak (Sisjarkomber), Pengembangan Laboratorium Key Morse, ICT Armada Barat & Armada Timur, dan Pengembangan ICT di Lembaga Pendidikan TNI AL.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan dukungan terhadap tugas operasional TNI Angkatan Laut khususnya dalam pengamanan pulau terluar Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI), terutama pulau-pulau terluar (Tanjung Datuk, Torasi, Pulau Dana, Nias Selatan), TNI AL mengharapkan bantuan kerja sama melalui kehandalan ICT yang dimiliki Telkom. Bantuan tersebut telah menjadi komitmen pihak Telkom seperti penegasan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Telkom siap membantu TNI AL dalam layanan ICT, termasuk dari segi logistik, kata Direktur Enterprise & Business Service (EBIS) Telkom Muhammad Awaluddin.

Direktur EBIS Muhammad Awaluddin saat itu menyatakan bahwa sebagai satu satunya provider merah putih sudah menjadi kewajiban Telkom untuk ikut membantu Angkatan Laut dalam mengamankan pulau-pulau terluar yang masih terkendala infrastruktur dan segera menjadi prioritasnya untuk melakukan pengembangan ICT di 11 pulau terluar (Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Marampit, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Fanildo).

Program Telkom ini selaras dengan program kerja Presiden RI Joko Widodo yang memprioritaskan pengembangan kemaritiman, Telkom juga turut serta dalam pengembangan maritim melalui 3 hal yaitu Maritim Pertahanan, Maritim Perikanan, dan Maritim Logistik, kata Awaludin.

Jaringan Telekomunikasi di Pulau Perbatasan Batas wilayah laut Indonesia bersinggungan dengan

sepuluh negara tetangga. Wilayah perbatasan sangat rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran wilayah. Karena itu, TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas menjaga kedaulatan negara dan hukum di seluruh perairan Indonesia harus mampu terus mengawasi seluruh perbatasan wilayah NKRI, termasuk pulau-pulau terluar.

Dalam melaksanakan kegiatan operasi khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia dengan negara tetangga selama ini, fasilitas telekomunikasi di wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan tugas yang diemban personel-personel TNI dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah dalam membangun fasilitas telekomunikasi menjadi sangat penting.

Dalam tahun 2015, kedaulatan NKRI mulai dirasakan di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Meskipun ditemukan sinyal operator asing menguasai pulau-pulau terluar, kini para prajurit TNI yang

TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENGAMANAN PULAU TERLUAR NKRI

bertugas menjaga kedaulatan NKRI serta warga tidak lagi akan merasa sunyi dan dapat berkomunikasi.

Menkominfo, Rudiantara belum lama ini mengatakan program percepatan pembangunan fasilitas komunikasi di daerah perbatasan masih dalam proses keberlanjutan. Dikatakan olehnya keterbatasan komunikasi memang masih dirasakan daerah-daerah terpencil dan terluar di Indonesia. Namun, menurut Menkominfo tak perlu khawatir, karena pulau-pulau terluar yang berada di perbatasan Indonesia dengan negara lain kini mulai dihubungkan dengan jaringan telepon selular. “Kita akan percepat pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan,” ungkap Rudiantara.

Saat itu diungkapkan pembangunan menara BTS di seluruh daerah perbatasan akan difokuskan pada tiga daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti di Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Menurut informasi yang di dapat dari Kominfo beberapa waktu yang lalu, saat ini PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya Patrakom, telah membangun jaringan telekomunikasi di 11 pulau terluar. Tidak hanya layanan telepon selular, Patrakom juga menyediakan VSAT IP dengan Internet Akses (wifi), telepon PSTN, video conference, TVRO termasuk TV, dan solar cell sebagai power supply kelistrikannya.

Patrakom dipercaya Telkom untuk melaksanakan projek penyediaan fasilitas telekomunikasi di sebelas pulau terluar Indonesia sebagai tindak lanjut kerja sama antara PT Telkom dan TNI AL, kata Director of Business Patrakom Endi Fitri Herlianto.

Layanan telepon dan internet nirkabel akan menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh prajurit TNI dan warga sehingga makin terhubung dengan dunia luar. Namun, fungsi lebih penting yakni untuk mendukung pertahanan negara.

Pulau-pulau terluar yang telah tersambung jaringan selular yakni Pulau Berhala di Sumatera Utara; Pulau Rondo di Aceh yang berbatasan dengan Thailand, India, Myanmar dan Malaysia, Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darussalam, Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Marore di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, Pulau Bras di Papua, Pulau Fani di Papua, Pulau Fanildo di Papua yang berseberangan dengan Papua Nugini, Pulau Dana di NTT, dan Pulau Batek di NTT yang bersinggungan dengan Australia.

Sinyal Merah PutihSepanjang tahun 2015 ini Telkomsel menggeber

pembangunan 10 BTS untuk menutup blank spot, sekaligus memperkuat sinyal Merah Putih. Dengan demikian, Telkomsel telah memiliki 36 BTS di Pulau Sebatik, yang 16 BTS diantaranya merupakan BTS 3G.

Tak hanya kuat di wilayah Indonesia, pembangunan BTS baru tersebut juga kemungkinan besar akan membuat daya jangkau sinyal Merah Putih masuk ke wilayah Malaysia secara kuat.

Telkomsel tidak berhenti di sini untuk menggelar jaringan dan terus menambah titik-titik layanan broadband di perbatasan dan pulau-pulau terluar,” ujar Direktur Sales Telkomsel Mas’ud Khamid pada Peresmian Layanan Broadband Telkomsel di Wilayah Perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik beberapa waktu yang lalu.

Saat ini Telkomsel memiliki 480 BTS di wilayah terluar Indonesia, diantaranya berbatasan dengan Papua Nugini (Merauke dan Jayapura), Australia (Pulau Rote), Timor Leste (Atambua), Filipina (Sangihe), Malaysia (Sebatik-Nunukan), Singapura (Batam), dan Vietnam (Kepulauan Natuna).

Kehadiran BTS Tekomsel di wilayah-wilayah perbatasan amat penting mengingat lokasi tersebut secara geopolitik sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terbukanya akses layanan data di daerah perbatasan diharapkan juga dapat membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam menunjang berbagai kegiatan operasional tentara yang bertugas di garda terluar dalam menjaga keutuhan negara.

Di Sebatik, Telkomsel membangun BTS setiap 5 Km, karena daya jangkau satu BTS itu 5 Km. Telkomsel menambah lagi kalau penggunanya bertambah, agar sinyal tetap kuat. Pembangun BTS full capacity, jadi kalau ada kapal perang atau kapal dagang sudah siap menggunakan jaringan seluler.

Di sisi lain, hadirnya BTS 3G di lokasi-lokasi perbatasan memungkinkan masyarakat setempat untuk menikmati layanan data. Selain itu juga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian, membuka peluang usaha, bahkan lapangan kerja baru.

BTS 3G di Sebatik menjadi gambaran komitmen Telkomsel memberikan layanan broadband, yang membuat tidak adanya lagi kesenjangan akses internet antara masyarakat kota besar dan daerah perbatasan.

“Kini tak ada beda lagi akses internet di Ibukota Jakarta dengan di sini. Sama cepat. Tinggal di-leverage,” kata Mas’ud. Kehadiran layanan broadband hingga ke wilayah perbatasan negara juga diharapkan dapat mendorong laju ekonomi dan percepatan pembangunan daerah terluar Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah, yakni Indonesia Broadband Plan. (redaksi dari berbagai sumber)


Visi pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim

Dunia. Hal tersebut dipaparkan oleh presiden dihadapan para kepala negsaras dan pemerintahan Negara Negara

peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke 9 tahun 2014 yang diselenggarakan di Myanmar. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dibutuhkan lima pilar utama yang harus dilaksanakan, yaitu ; yang pertama, membangun kembali budaya maritime Indonesia dimana bangsa Indonesia harus meyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudra. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industry perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.Yang ketiga memberikan prioritas kepada infra struktur dan konektivitas maritime dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industry perkapalan dan pariwisata maritim. Yang ke empat, melaksanakan diplomasi maritim dengan mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama dibidang kelautan dan bersama sama menghilangkan sumber konflik laut. Dan yang ke lima adalah membangun kekuatan pertahanan maritime yang bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritime namun juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata kunci lima pilar yang dapat mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah budaya maritim, kekayaan maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.

Visi yang disampaikan presiden Joko Widodo tersebut kemudian dirumuskan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang yang merupakan arah pembangunan nasional menjadi visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

KONTRIBUSI OPERASI TINDAKAN PERLAWANAN RANJAU (TPR)

DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

Oleh: Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono

Gambar 2. Operasi Pembersihan Ranjau

OPSLAT

36

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang telah diakui secara internasional dalam hal konsep Negara kepuluan melalui UNCLOS 1982, dimana dua pertiga luas wilayahnya adalah lautan, harus memandang bahwa potensi yang ada di laut dan seluruh kegiatan kemaritiman yang ada akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kejayaan basgi bangsa Indonesia, lebih jauh lagi bahwa laut harus tetap menjadi pemersatu bangsa. Indonesia harus dapat memanfaatkan laut sebesar besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia harus dapat mengendalikan lautnya sebagai sebuah kedaulatan yang diakui oleh bangsa bangsa, sehingga Indonesia juga harus bertanggung jawab penuh penggunaan laut khususnya dalam menjaga keselamatan pelayaran bagi para pengguna laut dan keamanan laut itu sendiri.

Keamanan laut pada hakekatnya bukan hanya terkait pada penegaan hukum di laut semata, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut dapat dikendalikan dan aman di gunakan oleh pengguna laut untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut yaitu ; pertama laut bebas ancaman kekerasan secara terorganisasi dengan kekuatan bersenjata dimana ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase, maupun aksi-aksi teror bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistim laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Dan ke keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti illegal loging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. Permasalahan keamanan laut harus menjadi concern bai seluruh komponen bangsa dan dilaksanakan penegakannya secara hukum formal oleh instansi / aparat Negara yang bertugas di bidang kemaritiman, salah satunya adalah TNI Angkatan Laut.

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama sistim pertahanan negara di laut disamping bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, juga bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Selain terkait pada peran universal angkatan laut yaitu; Militer, Polisionil dan Diplomasi yang melekat di dalam pelaksanaan tugas tugas TNI Angkatan Laut, hal tersebut juga telah diamanatkan di dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai bagian integral dari TNI, TNI Angkatan Laut juga harus dapat mendukung

tugas pokok TNI yang arahnya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan mengawal arah pembangunan nasional. Tugas pokok tersebut kemudian dilakukan dengan penyelenggaraan operasi, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam Operasi Mliter Selain Perang terkait dengan tugas TNI Angkatan Laut di bidang keamanan laut diantaranya adalah operasi dalam rangka mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, khususnya di laut, dan operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran adalah Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau (TPR), sekalipun tidak terkait di dalam pengamanan pelayaran terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan, namun ranjau menjadi sebuah ancaman tersendiri di dalam sebuah pelayaran, dan jika dikembalikan kepada hakekat keamanan laut, Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau merupakan sebuah operasi dalam rangka mewujudkan laut bebas ancaman dan gangguan terhadap aktifitas pengguna laut, khususnya laut bebas dari ancaman ranjau yang akan mengganggu navigasi dan dapat membahayakan keselamatan pelayaran, karena

Gambar 1.Contoh Peta

rencana pembangunan

Pelabuhan Umum di Perairan

Rembang sebelum dan sesudah

dilaksanakan pembersihan ranjau


pada kenyataannya wilayah perairan Indonesia masih banyak ditemukan ranjau-ranjau laut peninggalan Perang Dunia II yang disebar oleh pasukan Sekutu dan Jepang. Diperkirakan ada sekitar 50.000 ranjau yang tersebar di perairan Indonesia khususnya diperairan pantai utara Jawa, seperti yang di temukan di perairan Rembang, Alur Pelayaran Barat Surabaya, diperairan Teluk Lamong serta perairan Indonesia lainya. Keberadaan ranjau ranjau tersebut sekalipun telah berusia 65 tahun, namun masih memiliki daya ledak dan membahayakan apabila terpengaruh oleh aktifitas kapal kapal yang bernavigasi di sekitarnya. Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau diperlukan untuk membuat aman jalur pelayaran dan alur alur keluar masuk pelabuhan, dengan demikian dapat mendukung kelancaran perdagangan di suatu daerah dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian daerah di sektor maritim.

Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau secara garis besar di mulai dari tahap pendeteksian dengan menggunakan magnetometer maupun Side Scan Sonar untuk mencari keberadaan kontak logam di dasar laut. Setelah didapatkan kontak, selanjutnya dilaksanakan klasifikasi untuk memastikan bahwa kontak yang didapat tersebut adalah ranjau atau bukan ranjau, berdasarkan ukuran dan bentuk, kekuatan kontak sonar, bayangan dari kontak sonar. Ketika kontak dinyatakan menyerupai ranjau maka untuk memastikannya dilaksanakan

identifikasi selanjutnya dengan menggunakan Poisson Auto Propulsion (PAP) atau dilaksanakan oleh Penyelam yang berkualifikasi Explosive Ordonance Disposal (EOD). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan jenis ranjau apa yang di dapat. Tahap selanjutnya adalah menetralisasi kontak tersebut dengan cara meledakkan dengan menggunakan bahan peledak lainnya (TNT atau Bom Laut), hal tersebut dilakukan untuk menghancurkan kontak ranjau atau yang diduga ranjau sehingga tidak akan membahayakan bagi pengguna laut yang melaksanakan kegiatan di sekitar wilayah perairan tersebut.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang di laksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam bentuk Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka mewujudkan keamanan laut khususnya laut bebas dari ancaman bahaya ranjau, serta bebas dari ancaman bernavigasi, dengan demikian Operasi Militer Selain Perang dapat terlaksana. Operasi tersebut juga berkontribusi dalam menciptakan laut bebas dari bahaya ranjau guna mendukung operasi laut sehari-hari yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Operasi Tindakan Perlawanan Ranjau juga memberikan kontribusi terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan nasional di sektor maritim, serta sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

TOPIK UTAMA

38

TNI Angkatan Laut menggelar latihan gabungan dengan Angkatan Laut Singapura di Selat Malaka. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. mengatakan, latihan tersebut merupakan kegiatan rutin kedua negara.Dalam latihan ini terdapat materi baru yang dilakukan oleh kedua negara.

Latihan yang baru saja berlangsung ini menggelar kegiatan peperangan ranjau untuk negara-negara pasifik barat. Kebetulan host-nya berdua, TNI AL dan AL Singapura, kata Kasal di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Khusus latihan dengan Singapura, latihan tersebut juga termasuk patroli koordinasi (Patkor) wilayah yang

sudah memiliki payung hukum. Kasal menambahkan, kedua negara telah melaksanakan perjanjian pengamanan perairan Pulau Philip, Selat Malaka.

Latihan bersama ini sudah masuk dalam agreement, baik dengan Angkatan Laut Diraja Malaysia maupun dengan Angkatan Laut Thailand. Lalu India di mulutnya Selat Malaka, dengan Singapura di Selat Philip, tambahnya.

Sementara itu, untuk memaksimalkan pengamanan wilayah, Kasal menegaskan TNI AL saat ini memperkuat Satuan Tugas Western Fleet Quick Response (WFQR) yang bernaung di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat.

Tingginya eskalasi ancaman kedaulatan laut di perairan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, TNI AL mengelar latihan perang bersinergi dengan TNI AU di perairan Pulau Natuna, bagian utara wilayah laut Provinsi Kalimantan Barat.

Latihan perang ini dilakukan secara gabungan dan sinergi dengan TNI AU terutama Lanud Supadio Pontianak, dengan melibatkan tiga kapal perang TNI AL dan juga skuadron Elang Khatulistiwa di Lanud Supadio Pontianak.

TNI AL melibatkan tiga KRI yakni jenis KCR KRI Kujang 642 dan jenis kapal patrol KRI Sembilang 850 yang bertolak dari Batam menuju ke perairan sekitar Natuna dan KRI Silas Papare 386 bertolak dari Lantamal XII Pontianak menuju perairan Natuna.

Latihan terintegrasi ini untuk meningkatkan kesiapan TNI AL dan TNI AU terhadap ancaman kedaulatan maritim Indonesia yang berada di perbatasan dengan negara lain, termasuk ilegal fishing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

CEGAH GANGGUAN DI PERAIRAN, TNI AL DAN TNI AU LATIHAN PERANG DI NATUNA

TNI AL LATIHAN PERANG RANJAU DENGAN SINGAPURA


Hanya mengandalkan alutsista buatan dalam negeri tidak cukup untuk mempertahankan wilayah tanah air yang sangat luas. Bukan berarti jelek bahkan

teknologinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi alutsista yang lebih variatif bisa saling mengisi celah kekurangan yang mungkin tetap ada. Dewasa ini Industri Pertahanan (Indhan) kita juga sudah mengalami peningkatan kualitas, bahkan terbukti sudah dapat bersaing dalam pasar global. Seperti contohnya produksi persenjataan PT PINDAD dan PT PAL kian maju teknologinya.

“Kita mempunya garis pantai yang sangat luas terutama pulau-pulau terdepan sehingga bangsa ini harus memiliki

kata pengamat militer Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si., dalam wawancara dengan Cakrawala.

Letak negara Indonesia yang bersebelahan dengan negara lain mempengaruhi pilihan untuk menggunakan alutsista yang banyak jenisnya, meski harus bangga dan memprioritaskan produksi dan teknologi dalam negeri. “Bandingkan saja dengan Singapura, Indonesia masih tertinggal,” katanya.

Idealnya untuk menjaga negara ini harus memenuhi alutsista setidaknya mendekati kebutuhan minimum. Tidak sekadar sebagai alat pertahanan tetapi juga memerangi kejahatan maritim yang semakin marak dan berkembang cara maupun aksinya.

Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terdepan merupakan beranda yang harus terus dipantau dan diawasi. Ini adalah tanggung jawab TNI Angkatan Laut. Tetapi tugas TNI Angkatan Laut tidak hanya menjalankan fungsi militer tetapi juga penegakan hukum bahkan tugas sosial.

Justru itulah, kata Susaningtyas, pemenuhannya harus menjadi titik utama. Anggaran alutsista harus terpenuhi setidaknya memenuhi standar minimum. Bila hal itu terpenuhi, kemampuan dalam menghadapi tantangan tidak diragukan terutama ancaman keamanan laut. “Ini karena alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Eksklusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” katanya.

Terkait wacana Proxy War di masa-masa yang akan datang, mantan anggota Komisi I DPR ini mengatakan, di masa mendatang, gaya dan metode rongrongan terhadap kedaulatan semakin berkembang sesuai situasi dan kemajuan teknologi. Saat perselisihan dua negara terjadi tidak lagi seperti perang konvensional berhadapan antara satu dan lain tetapi menggunakan pihak ketiga.

“Tren ini harus diwaspadai, pemain Proxy War mampu mengorganisir sebuah konfrontasi antar dua kekuatan dengan menggunakan pemain pengganti guna menghindari kontak secara langsung agar mengurangi resiko konflik yang berdampak pada kehancuran fatal,” katanya.

Menurut Susaningtyas, pihak ketiga akan bertindak seperti pemain utama meski pada dasarnya dia adalah pemain pengganti. Negara-negara kecil yang umumnya

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.Pengamat Militer

Rudal Yakhont, salah satu senjata TNI AL.

UNTUK MENJAGA NEGARA HARUS MEMENUHI ALUTSISTA

KEBUTUHAN MINIMUM

menjadi umpan dalam peperangan model ini, bahkan bukan tidak mungkin non state (bukan negara). “Aktornya bisa dari kalangan LSM, media massa, ormas, kelompok masyarakat atau perorangan dan lainnya yang diorganisir, ini luar biasa, bisa menjadi masalah besar yang ada di dalam negara itu sendiri,” ujarnya.

Untuk menghadapi peperangan seperti ini pun, lanjut Doktor dari Universitas Padjajaran ini, alutsista yang digunakan bukan senjata konvensional. Tetapi sumber daya manusia (SDM) yang taktis memetakan permasalahan.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh Proxy War yang nyata. TNI harus berada di garis depan menjaga kedaulatan NKRI. “TNI anak kandung rakyat, rakyat ibu kandung TNI, semua program TNI ujungnya harus rakyat,” tambahnya.

Intinya, dalam sebuah peperangan alutsista yang diperlukan adalah kesesuaian keadaan, demografi dan geografi. Itulah perlunya alutsista yang mempunyai kualifikasi masing-masing, karena ancaman tidak pernah diketahui bentuk dan datangnya dari mana.

“Sumber daya manusia yang memadai dari TNI, Polri, intelijen dan lainnya adalah bagian dari kebutuhan dan kekuatan untuk mempertahankan negara selain kekuatan berbagai jenis alutsista yang dimiliki,” katanya.

Menanggapi akan dilaksanakannya International Maritime Security Symposium (IMMS), menurut Susaningtyas dapat dijadikan sebagai ajang bench marking maupun pertukaran pengetahuan dan informasi global.

Selain itu dapat menjadi ajang diplomasi dibidang kemaritiman terlebih pada saat ini Indonesia tengah berupaya menjadi poros maritim dunia.

Idealnya, kata Susaningtyas, jika Indonesia menjadi poros maritim dunia atau menjadi center of gravity maritime, Indonesia memiliki pelabuhan Internasional terbesar, Indonesia menjadi pangkalan kapal-kapal pesiar, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan industri maritim dan Indonesia harus memiliki pertahanan maritim yang kuat.

“Nah, dengan adanya IMSS ini diharapkan berbagai masukan terkait kemajuan maritim bisa kita peroleh. Karena pada IMSS yang lalu meski sudah bagus tapi masih banyak yg harus diperbaiki seperti contohnya moderator sebaiknya orang yang lebih mumpuni dan pengayaan substansi pembahasan juga diharapkan lebih luas,” tambahnya.

IMSS lanjutnya, dapat menjadi suatu wahana peredam konflik antara lain Konflik Laut Cina Selatan dan lain-lain. Upaya soft power TNI AL melalui IMSS ini menjadi ajang diskusi bilateral maupun multilateral yang bermanfaat bagi pembangunan berbagai kerja sama antar negara.

Mengenai kegiatan latihan bersama (Latma) Multilateral yang melibatkan sejumlah negara, menurut Susaningtyas yang saat itu masih duduk sebagai anggota Komisi I DPR RI, gaungnya tidak terlalu kuat di DPR maupun di masyarakat sehingga diharapkan untuk Latma yang akan datang dapat lebih luas gaungnya.

“Ini penting untuk menghindari anggapan dari masyarakat bahwa Latma tersebut hanya pemborosan belaka. Latma yang akan datang ada baiknya melibatkan

media, pemerhati pertahanan maupun kemaritiman serta harus memiliki sustainable program pasca Latma. Berbagai catatan baik teknis, politik, komunikasi sepanjang Latma harus dijadikan masukan dalam pengembangan TNI AL,” tandasnya. (redaksi)

KRI Parang-647, produksi dalam negeri

Kapal selam KRI Nanggala -402 dan Heli Panther


TNI AL dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengadakan latihan puncak TNI AL dengan melaksanakan kegiatan Gladi Posko Latihan Armada Jaya XXXIII tahun 2015 dan pembukaan dilaksanakan di Actions Speed Tactical Trainning (ASTT) Kolatarmatim Surabaya.

Latihan Armada Jaya XXXIII tahun 2015 merupakan latihan puncak TNI AL yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 dengan metode latihan berupa Gladi Posko, dengan tempat pelaksanaan di Kobangdikal dan Kolatarmatim Surabaya serta melibatkan seluruh Kotama di jajaran TNI AL baik wilayah Barat maupun Timur.

Latihan Armada Jaya tahun 2015 ini di gelar dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme unsur pimpinan dan staf komando tugas gabungan dalam Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) pada pelaksanaan operasi gabungan. Latihan ini juga dapat memberikan umpan balik terhadap perangkat lunak, terciptanya integrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut dalam satu kesatuan komando dan kemampuan perorangan maupun satuan untuk mengaplikasikan serta menerapkan doktrin, khususnya operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi dan operasi pertahanan pantai. Dengan terselenggaranya latihan ini dapat dihasilkan kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak dalam mekanisme proses pengambilan keputusan militer pada operasi gabungan.

Dalam Latihan Gladi Posko ini dilaksanakan kegiatan guna melatih Komando Tugas Gabungan TNI, juga melatih satuan-satuan tugas lainnya, yaitu Satgasduk Intel, Hukum, Pomal, Kesehatan, Komlek, Pernika, Minlog, Penerangan dan Psikologi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan satuan-satuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi latihan puncak TNI yaitu latihan Gabungan TNI Tahun 2015 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang, dan satgas-satgas tersebut juga akan dilibatkan dalam Latihan Gabungan TNI.

Pelaksanaan Gladi Posko Latihan Armada Jaya XXXIII tahun 2015 dilaksanakan pula kegiatan paparan tentang pengenalan Satuan Tugas Dukungan dalam Operasi

gabungan dan penataran tentang pengawas, pengendali dan pelaku bertempat di Actions Speed Tactical Trainning (ASTT) Koarmatim Ujung Surabaya.

Kegiatan pembekalan disampaikan paparan antara lain

oleh oleh Brigjen TNI Dede K. Atmawijaya dengan materi tentang satuan tugas dukungan pada operasi gabungan TNI. Selanjutnya dilaksanakan pembekalan oleh pembekalan oleh Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Dankobangdikal) Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E., selaku Direktur Latihan (Dirlat) gladi posko latihan Armada Jaya XXXIII/15 TA 2015 di Auditorium Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang), Ujung, Surabaya.

Dankobangdikal Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E. dalam kesempatan pembekalan kepada para peserta disampaikan materi pembekalan antara lain maksud dan tujuan penyelenggaraan gladi posko latihan Armada Jaya, dasar diadakannya latihan, pokok-pokok hasil evaluasi latihan yang lalu, pokok-pokok penyelenggaraan latihan meliputi tema dan tujuan latihan, materi yang ingin dikembangkan, skenario latihan dan petunjuk penilaian latihan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tema latihan dalam pelaksanaan gladi posko Armada Jaya ke XXXIII TA 2015 tersebut adalah TNI AL melaksanakan Operasi Laut Gabungan Opslagab, Operasi Amfibi (Opsfib), Operasi Pendaratan Administrasi (Opsratmin) dan Operasi Pertahanan Pantai (Opshantai) di wilayah timur Indonesia

GLADI POSKO LATIHAN ARMADA JAYA XXXIII TAHUN 2015

Kunjungan Kasal ke gladi posko Armada Jaya tahun 2015

OPSLAT

42

guna mendukung operasi gabungan TNI dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan latihan adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme unsur pimpinan dan staf Kogasgab dalam proses pengambilan keputusan militer pada pelaksanaan Opsgab dan menguji doktrin pada opsgab.

Sementara itu saat memberikan pembekalan kepada staf Wasdal, Direktur Latihan Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E menyampaikan bahwa kinerja Tim Wasdal dalam pelaksanaan gladi Posko Latihan Amada Jaya ke-33 TA 2015, sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan latihan.

Dalam pelaksanaan Gladi Posko Latihan Armada Jaya XXXIII TA 2015 dilaksanakan pula tahap para unsur Komando Tugas (Kogas) yang terdiri Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab), Komando Tugas Gabungan Amphibi (Kogasgabfib), Komando Tugas Pendaratan Administrasi (Kogasratmin) dan Pasukan Pendarat (Pasrat) melaksanakan paparan Rencana Garis Besar (RGB) kepada Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) di Auditorium Pusat Latihan Kapal Perang Ujung, Surabaya.

Paparan pertama diawali dengan Operasi Laut Gabungan oleh Panglima Komando Tugas Laut Gabungan (Pangkogaslagab) Laksma TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., dilanjutkan paparan operasi amphibi oleh Panglima Komando Tugas Gabungan Amphibi (Pangkogasgabfib) Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., paparan pendaratan administrasi oleh Panglima Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Pangkogasgabratmin) Laksma TNI Pulung Prambudi dan diakhiri pararan Pasukan Pendarat (Pasrat) oleh Kolonel Marinir Lukman Hasyim, ST., M.Si (Han).

Selain diisi dengan paparan RGB dari masing-masing, Gladi Posko Latihan Armada Jaya ini juga diisi dengan penyusunan rencana operasi untuk selanjutnya dilaksanakan Uji Konsep Operasi yang dilaksanakan di Tactical Floor Game.

Kasal Tinjau Gladi PoskoDalam peninjauan kepada para peserta latihan Gladi

Posko Armada Jaya XXXIII TA 2015 tersebut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., didampingi oleh para asisten Kasal, para pimpinan kotama antara lain Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Komandan Kobangdikal selaku Dirlat Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, Komandan Lantamal V Brigjen TNI

(Mar) Rudy Andi Hamzah, Danpasmar-1 Surabaya, serta sejumlah pejabat teras lainnya dilingkup Mabesal maupun TNI AD, dan TNI AU.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menyampaikan untuk Latihan Armada Jaya kali ini dilaksanakan dalam bentuk Latgladiposko sebagai persiapan guna mendukung dalam kegiatan Latihan Gabungan TNI yang akan datang. Latposko ini juga merupakan hal yang positif bagi kaderisasi Perwira Muda sebagai calon pemegang komando di masa yang akan datang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga berharap, ajang latihan Armada Jaya ini dijadikan sebagai ajang untuk menguji tingkat kompetensi dan profesionalisme prajurit dalam menentukan strategi operasi pertempuran yang tepat, menyangkut analisa perkembangan situasi, penggunakan alutsista, pengembangkan taktik dan teknik, serta kemampuan intelijen.

Kegiatan tahap puncak latihan Pos Komando (Latposko) Armada Jaya XXXIII Tahun 2015 seluruh peserta melaksanakan Tactical Flour Game (TFG) yang berlangsung di Gedung P. Sulawesi Kobangdikal Bumimoro Surabaya.

TFG ini bertujuan untuk menguji secara langsung rencana operasi yang dibuat oleh masing-masing Komando Tugas (Kogas). Gelar TFG ini ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Widodo, S.E., M.Sc. didampingi oleh Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) Armada Jaya XXXIII 2015 Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E. (redaksi cakrawala)

Pengarahan Kasal kepada peserta gladi posko

Peta operasi latihan

TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut lahir bersamaan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945. Oleh karena itu kurun waktu pengabdian TNI AL kepada bangsa dan negara, sejalan dengan usia republik ini yang pada tahun 2015 telah memasuki ulang tahunnya yang ke-70.

Dari hampir dua pertiga abad perjalanan pengabdian tersebut, telah banyak tergores kisah dan peristiwa yang menjadikan TNI AL terus belajar memperbaiki diri sehingga mampu bertransformasi menjadi angkatan laut kebanggaan yang memiliki kekuatan handal dan disegani serta berkelas dunia seperi sekarang ini. TNI AL sebagai bagian integral dari TNI bersama rakyat, telah menjadi bagian penting dari kekuatan bangsa ini dalam mengawal bangunan NKRI agar tetap tegak bersatu sebagai rumah bangsa bagi ratusan juta rakyat yang berbeda etnis, agama, bahasa, dan budayanya, serta tersebar di ribuan pulau seluruh Nusantara.

NKRI telah berhasil dikawal selama 70 tahun, bandingkan misalnya dengan negara Yugoslavia di Balkan yang hanya mampu bertahan sampai tahun 1980-an dan terpecah menjadi beberapa negara berdasarkan etnis. Meskipun begitu, usia NKRI ini tentu belum seberapa jika dibanding dengan bangunan negara dari dua kerajaan besar Nusantara seperti Siriwijaya dan Majapahit yang masing-masing mampu bertahan sekitar 5 dan 2,5 abad.

Tidak ada jaminan NKRI akan mampu bertahan selama itu, namun tidak ada juga kata mustahil NKRI akan mampu bertahan lebih dari 5 abad sebagaimana dicontohkan Kerajaan Mesir, Mesopotamia, dan Turki Ostmani. Oleh

karena itu dalam usia pengabdian ke-70, menjadi waktu yang tepat bagi seluruh komponen bangsa termasuk TNI AL untuk melakukan refleksi dan kontemplasi guna memantapkan komitmen dalam mengawal Indonesia agar tetap bersatu menyongsong kembalinya kejayaan sebagai bangsa maritim yang besar.

Embrio Kelahiran TNI AL Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut)

pada tanggal 10 September 1945 menjadi embrio dan tonggak penting bagi kehadiran angkatan laut di lingkungan NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya BKR Laut tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh pejuang bervisi maritim yang pernah bertugas di berbagai organisasi pelayaran dan Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan) pada zaman Hindia Belanda, serta bekas anggota Kaigun Heiho (Pembantu Angkatan Laut Jepang) dan organisasi pelayaran pada zaman pendudukan Jepang.

Faktor penting lain yang mendorong terbentuknya BKR Laut adalah terdapatnya potensi yang memungkinkan berjalannya fungsi angkatan laut, seperti kapal-kapal dan pangkalan serta persenjataan rampasan yang terbatas. Setelah terbentuknya tentara reguler (TKR), BKR Laut berubah menjadi TKR Laut, serta tahun 1946 menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Kekuatan awal yang sederhana tidak menyurutkan ALRI menggelar berbagai ekspedisi lintas laut untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata ALRI di berbagai wilayah Republik Indonesia. Mereka juga melakukan penerobosan blokade

laut Belanda dalam rangka mendapatkan persenjataan dari luar negeri. Namun karena keterbatasan kekuatan dan kemampuan ALRI terpaksa memusatkan perjuangannya ke wilayah pedalaman, karena sebagian besar kapal berhasil ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan angkatan laut digempur oleh pasukan Belanda maupun Sekutu.Periode ini sebutan “ALRI Gunung” kemudian melekat pada para

LINTASAN 70 TAHUN PENGABDIAN TNI AL DALAM PERSPEKTIF HISTORIS(Sebuah Refleksi dan Kontemplasi)Oleh : Letkol Laut (KH) Drs. Syarif Thoyib, M.Si.

SEJARAH

44

pejuang ALRI, meskipun tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut.

Dalam masa sulit selama perang kemerdekaan, ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Ketika Belanda menggelar Agresi Militer kedua bulan Desember 1948, ALRI memindahkan markas besarnya dari Yogyakarta yang telah direbut Belanda ke Serang Jaya, Aceh, dan menamakannya ALDA (AL Daerah Aceh). Pembentukan unsur-unsur tersebut menjadi pondasi bagi terbentuknya angkatan laut modern yang mulai dirintis setelah berakhirnya masa perang kemerdekaan.

Memasuki akhir tahun 1949, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), tercapai pengakuan kedaulatan Negara RI oleh Kerajaan Belanda yang ditandatangani di Den Haag, Belanda. Dalam kesepakatan tersebut, antara lain diserahterimakan sejumlah pangkalan dan alutsista dari AL Belanda kepada ALRI.

Masa Konsolidasi dan Pembangunan KekuatanMeskipun Indonesia telah mencapai kedaulatan yang

sesungguhnya, namun di beberapa daerah masih bergolak sejumlah pemberontakan separatisme sebagai bom waktu yang ditinggalkanj Belanda. Sebagian pemberontakan yang terjadi di Maluku (RMS) dan APRA di Jawa Barat dimotori oleh kelompok pro-Belanda. Sedangkan sebagian lagi dilatarbelakangi kepentingan politis tertentu, seperti DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh.

Tahun 1958 ujian besar terhadap NKRI datang melalui pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Untuk menumpas gerakan makar tersebut, ALRI mengerahkan kekuatannya, antara lain dengan membentuk Amphibius Task Force (ATF-17) saat penumpasan PRRI dan ATF-25 saat menumpas Permesta. Pada periode 1950-an, orientasi politik Indonesia lebih condong ke negara Barat, sehingga pengadaan alutsista dan pendidikan personel ALRI ke luar negeri banyak berkiblat ke sana.

Periode 1950-1959, ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang organisasi, ALRI membentuk Komando Armada, pengembangan KKO AL (Korps Marinir), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim (KDM) sebagai komando pertahanan wilayah matra laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan sarana dan prasarana Angkatan Laut Belanda maupun pembelian dari berbagai negara.

Memasuki periode Tahun 1960-1965, Indonesia yang semula cenderung ke negara Barat mulai merasa kecewa, karena adanya dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam Pemberontakan PRRI-Permesta serta kesulitan

mendatangkan alutsista dan suku cadang alutsista dari Barat. Padahal saat itu, Indonesia sangat membutuhkan alutsista modern untuk melengkapi kebutuhan angkatan perangnya (APRI), termasuk ALRI. Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika dicanangkan kampanye Pembebasan Irian Barat “Trikora”, satu-satunya wilayah RI yang masih dikuasai Belanda. Oleh karena itulah, Indonesia berpaling ke negara Eropa Timur seperti Uni Sovyet dan Yugoslavia untuk mendatangkan sebagian besar alutsistanya. ALRI saat itu berhasil tampil sebagai kekuatan besar dan berwibawa di Asia dan siap bertempur untuk merebut Irian Barat melalui Komando Mandala. Tanpa harus berperang, Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963 dan menjadi Provinsi Irian Jaya.

Setelah itu, konsentrasi RI terfokus kepada rencana Pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris, yang oleh Bung Karno disebut sebagai bentuk dari Neo Kolonialisme (Nekolim), dan memicu keluarnya kampanye Dwikora. Berkaitan dengan hal tersebut, ALRI menggelar sejumlah operasi pengamanan di wilayah perbatasan dan operasi-operasi klandestin ke wilayah Inggris di Malaysia, Singapura dan Kalimantan Utara. Konfrontasi dengan Malaysia berakhir dengan perdamaian pada tanggal 11 Agustus 1966.

Pada bulan September 1965 terjadi peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) yang didalangi oleh PKI. Guna memulihkan kembali situasi keamanan, ALRI menggelar operasi-operasi pembersihan dan keamanan di berbagai tempat yang diduga menjadi basis PKI. Aksi makar yang didalangi elemen komunis di Indonesia tersebut, mendorong Indonesia untuk mengalihkan orientasi politiknya ke Barat. Keadaan tersebut turut berimbas pada masalah alutsista TNI termasuk ALRI. Secara bertahap alutsista eks-Uni Soviet diganti dengan alutsista asal negara-negara Barat. Pada tahun 1971, terjadi perubahan nama dari ALRI menjadi TNI AL.

Sebagai Kekuatan Hankam dan SospolTahun 1966-1998 adalah masa Orde Baru di bawah

kepemimpinan Jenderal TNI Suharto di mana TNI menjalankan Dwi Fungsi sebagi kekuatan Hankam dan


Kekuatan Sospol. Banyak operasi militer yang dilakukan pada masa ini termasuk oleh TNI AL, antara lain Operasi Seroja di wilayah koloni Portugis yang tengah dilanda kerusuhan berdarah, yaitu Timor Timur. Untuk operasi pendaratan dibentuk Pasukan Marinir (Pasmar) antara tahun 1975 hingga 1981, dan untuk selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Marinir (Satgasmar). Selain di Tim-Tim, Satgas TNI AL juga digelar di daerah-daerah lain yang dilanda konflik, seperti Aceh, Ambon dan Papua.

Pada dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempur, karena kapal-kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas. Hal ini juga dipicu dengan memburuknya hubungan RI - Uni Soviet. Karena itu TNI AL beralih mengadopsi teknologi dari negara-negara Barat dalam memodernisasi peralatan tempurnya antara lain dengan pengadaan kapal-kapal perang serta peralatan tempur lainnya dari berbagai negara, di antaranya korvet berpeluru kendali kelas Fatahillah dari Belanda, fregat berpeluru kendali kelas Van Speijk bekas AL Belanda, kapal selam kelas 209/1300 buatan Jerman Barat, kapal tempur cepat berpeluru kendali kelas Patrol Ship Killer buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim Nomad-Searchmaster bekas Angkatan Bersenjata Australia.

Pada saat yang sama TNI AL melaksanakan berbagai operasi militer selain perang seperti operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan di bidang kesehatan, hukum, serta bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga saat ini dan sudah menjadi agenda nasional. Sejumlah

negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Amerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakkan pembangunan di sektor kelautan jauh sebelum Kementerian Kelautan terbentuk, bukan hanya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut.

Kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan-badan pengkajian pembangunan kelautan bersama-sama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yang terangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). Kemudian pada tahun 1995 dalam rangka menggelorakan jiwa bahari bangsa, TNI AL menggelar even kelautan berskala internasional yakni Arung Samudra 1995 yang berintikan parade kapal perang, lomba kapal layar tiang tinggi dan perahu layar dengan menghadirkan 10.000 pelaut termasuk Angkatan Laut dari berbagai negara maritim di dunia. Dalam rangka membangkitkan pembangunan kemaritiman, TNI AL juga menjadi pendukung utama dicanangkannya Tahun Bahari 1996 dan Deklarasi Bunaken 1998 yang merupakan manifestasi pembangunan kelautan di Indonesia.

Paradigma Baru TNI Tahun 1998, Indonesia mengalami masa reformasi

yang menuntut adanya perubahan dan paradigma baru dalam kehidupan bernegara. Untuk menjawab tuntutan tersebut TNI mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan “Paradigma Baru TNI”. TNI meninggalkan Dwifungsi. Di lingkungan TNI AL juga melakukan validasi organisasi untuk menjawab berbagai tantangan baru sejalan dengan paradigma baru TNI.

SEJARAH

46

Dalam upaya pembangunan kekuatan, selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet kelas Parchim, kapal pendarat tank (LST) kelas Frosch, dan penyapu ranjau kelas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas. Berikutnya, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian negara, beberapa program pengadaan alutsista TNI AL yang telah dan sedang berlangsung antara lain pembangunan kapal selam, perusak kawal rudal, KCR-60, kapal BHO, kapal latih, kapal MRLF, BCM, AT, PC-40, tank amfibi BMP-3F, BTR-4, pesawat Patmar CN-235, heli AKS dan lain-lain. Sedangkan yang dalam tahap perencanaan 2015-2019 antara lain kapal selam, fregate, KCR-60, mine counter measure, offshore patrol vessel, pesud MPA, heli angkut, pesud latih, tank amfibi BMP-3F dan ranpur angkut personel.

TNI AL juga diperkuat dengan alutsista modern Helikopter anti kapal selam AS 565 Panther, pesawat latih terbaru Bonanza G-36 buatan Amerika, serta kapal survei generasi mutakhir kelas Rigel buatan Perancis.

Pada periode ini banyak kiprah operasi bakti kemanusiaan yang dilakukan TNI AL, antara lain tahun 2005 menggelar operasi kemanusiaan terbesar di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang tertimpa musibah bencana alam dahsyat gempa bumi dan hantaman gelombang laut tsunami. Tahun 2011, TNI AL menjadi bagian penting dari keberhasilan Satgas Merah Putih dalam rangka operasi pembebasan MV Sinar Kudus beserta ABK-nya yang disandera perompak di Somalia. Tahun 2013 Operasi kemanusiaan untuk korban letusan Gunung Merapi Yogyakarta, dan pada awal tahun 2015 TNI AL juga menjadi bagian integral TNI bersama Basarnas yang ikut serta dalam operasi SAR musibah pesawat Air Asia QZ-8501 di perairan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.

Dalam rangka menggelorakan pembangunan kemaritiman di wilayah-wilayah potensial, TNI Angkatan Laut ikut serta secara aktif dalam kegiatan kemaritiman berskala internasional yakni Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitong 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014 di Papua Barat, dan Sail Tomini tahun 2015.

Mengawal Poros Maritim DuniaPergantian kepemimpinan nasional tahun 2014

ditandai dengan kembalinya gaung pembangunan kemartiman yang lebih menggema. Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada saat pelantikan sebagai Pesiden di gedung MPR mengungkapkan: “........kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di Laut Justru Kita Jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali”. Kalimat ini kembali mengingatkan kepada kata-kata Presiden RI pertama Ir. Sukarno pada saat peresmian Institut Angkatan Laut (IAL) di Surabaya tahun

1951 yang menegaskan: “… Usahakanlah penyempurnaan keadaan-keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan..! Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri”.

Presiden RI Ir. Joko Widodo menegaskan masa depan Indonesia ada di laut sehingga pemerintah bakal terus melancarkan beragam aksi guna meneguhkan kedaulatan bahari Republik Indonesia dan selaras pencanangan konsep Poros Maritim Dunia. Paradigma Poros Maritim Dunia ini jelas akan berdampak signifikan pada aspek pertahanan dan membawa pada pertanyaan mendasar pada sektor pertahanan, yakni mau dibawa kemana arah pembangunan militer Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang perairannya menjadi persilangan kepentingan berbagai negara di dunia, Program poros maritim dunia akan membawa implikasi kepada peran dan tanggung jawab TNI AL yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan terkait dua hal: Pertama, aspek pertahanan dan keamanan maritim di mana bertitik berat pada arah pengembangan sumber daya, sistem, dan implementasi pengawasan, pemantauan dan pengendalian keamanan dan pertahanan maritim Indonesia yang maju dan efektif. TNI AL yang kuat adalah jaminan bagi meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan global dan kawasan, apalagi dalam posisi alamiah Indonesia sebagai “pemimpin” di ASEAN. Pada level ini Indonesia bisa menjadi negara pemain di perairan kita sendiri dan kawasan, sekaligus pemetik keuntungan dari posisi Indonesia yang pada abad Asia Pasifik ini sesungguhnya menjadi jantung pergerakan maritim dunia. Kedua, terkait aspek logistik dan perdagangan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu alternatif penting dari lalu lintas barang, jasa, dan berbagai kegiatan kemaritiman dunia. Komponen ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi Indonesia, karena selain mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga menggiring posisi Indonesia sebagai negara maritim terpenting di dunia.

Pendek kata, program Poros Maritim Dunia adalah sebuah gagasan strategis untuk menjadikan Indonesia kembali menjadi bangsa maritim yang besar. Bangsa besar yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri, sebagaimana diinginkan Bung Karno. Pada abad XVI, salah satu pakar strategi maritim Sir Walter Raleigh berkata, “Whoever commands the sea, commands the world.” Kini, tibalah saatnya Indonesia membuktikan dengan kerja keras bahwa semuanya bisa. Inilah tugas besar yang dihadapi TNI AL saat ini dan ke depan. Selamat Ulang Tahun yang ke-70. Jalesveva Jayamahe.


Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.

dan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna melepas keberangkatan Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-H/Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015.

KRI Bung Tomo-357 yang akan bertolak ke Lebanon, dikomandani Kolonel Laut (P) Yayan Sofiyan, ST selaku Dansatgas MTF Konga XXVIII-H/Unifil dengan kekuatan 107 personel TNI AL yang telah melalui beberapa tahapan seleksi sangat ketat, terdiri dari 88 personel Awak Kapal Perang, Pilot dan Kru Heli sebanyak 7 personel, Perwira Kesehatan (Dokter), Kopaska, Penyelam, Perwira Intelijen dan Perwira Penerangan. Satgas MTF Konga XXVIII-H/Unifil juga diperkuat dengan 1 Heli Bolkow BO-105/NV-410 dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal) Surabaya.

KRI Bung Tomo-357 merupakan Alutsita TNI AL jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang baru dibeli Pemerintah Indonesia beserta dua kapal lainnya yaitu KRI John Lie-358 dan KRI Usman Harun-359 yang di produksi oleh BAE System Maritime Naval Ship Inggris, dengan berat mencapai 1.940 Ton, Panjang 95 M, Lebar 12,8 M serta berkecepatan 30 Knot dengan daya jelajah 9.000 KM. KRI Bung Tomo-357 juga pernah sukses melakukan misi kemanusiaan dengan mengevakuasi jenazah korban AirAsia QZ-8501 di perairan Selat Karimata pada akhir tahun 2014.

Satgas MTF Konga XXVIII-H/Unifil dengan KRI Bung Tomo-357 akan bertugas selama 10 bulan, dengan rincian

2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 8 bulan berada di Area of Maritime Operations Lebanon, dengan route Jakarta – Belawan – Colombo – Salalah - Port Said -Beirut (Lebanon). Kehadiran KRI Bung Tomo-357 adalah untuk menggantikan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367) sebagai Satgas MTF Konga XXVIII-G/Unifil tahun 2014.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa, misi Indoensia pada perdamaian Lebanon adalah salah satu kebijakan luar negeri yang menjadi elemen sangat penting dalam penyelenggaraan hubungan international dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang yang secara langsung memberikan nilai terhadap kapasitas serta kredibilitas profil international Indonesia dan TNI di forum International.

“Laksanakan tugas secara professional dan proporsional sesuai aturan pelibatan yang telah ditetapkan oleh Maritime Task Force (MTF) Unifil, khususnya yang terkait dengan tugas dalam mencegah masuknya senjata illegal melalui laut di wilayah yuridiksi Lebanon”, tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengatakan agar para Prajurit TNI memahami dan menguasai secara benar setiap aturan pelibatan dan prosedur tetap lainnya guna menjamin setiap kegiatan dapat dipertanggungjawaban dan guna mengeliminasi resiko yang mungkin timbul, serta cermati setiap perkembangan dan laksanakan analisa secara cerdas

SATGAS MTF TNI KONGA XXVIII-H/UNIFIL BERTOLAK KE LEBANON

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo irup keberangkatan Satgas MTF Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-H/Unifil.

INFO

48

dan tingkatkan komunikasi maupun koordinasi dengan Satgas Maritime negara lainnya guna membangun kesatuan aksi dalam menangani permasalahan di perairan Lebanon.

“Pedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI ditengah kehidupan prajurit International dimanapun prajurit bertugas dan

gunakan kepemimpinan dan komunikasi sosial dalam rangka pelaksanaan pembinaan teritorial terbatas di wilayah

prajurit bertugas dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat”, tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas ini adalah kehormatan dan kepercayaan dari TNI dan tidak semua prajurit

memiliki peluang dalam melaksanakan tugas misi ini, oleh karena itu selalu jaga nama baik Bangsa, Negara dan TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melepas keberangkatan Satgas MTF Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-H/Unifil.


Menginjak akhir bulan Agustus 2015, untuk kesekian kalinya KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 dengan Komandan KRI SIM-367

Letkol Laut (P) IGP Alit Jaya, melaksanakan latihan bersama unsur Maritime Task Force (MTF) UNIFIL lain di perairan Lebanon. Pada kegiatan latihan tanggal 24 Agustus 2015, KRI SIM-367 melaksanakan Miscellaneous Exercise 805 (Miscex 805) Mail Bag Transfer bersama dengan FGS P6130 S80 Hyäne, kapal berjenis Fast Patrol Boat dari Jerman yang baru beberapa minggu bergabung di dalam MTF. Latihan tersebut bertujuan agar kapal-kapal yang sedang melaksanakan operasi di laut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengiriman barang antar kapal pada kondisi bergerak.

Latihan dimulai ketika FGS Hyäne P-6130 melaksanakan manuver pendekatan sampai dengan menempati posisi di lambung kiri KRI SIM-367 dengan

jarak antar kapal dan kecepatan yang sudah disepakati bersama. Aktivitas disusul dengan pengiriman tali jarak dan beberapa barang yang dimasukkan dalam mail bag oleh kedua kapal secara bergantian sebelum akhirnya diakhiri breakaway procedure dimana kedua kapal bergerak saling menjauh setelah mail bag transfer selesai.

Miscellaneous Exercise 805 (Miscex 805) Mail Bag Transfer KRI SIM-367 dan FGS P6130 S80 Hyäne berlangsung dengan baik dan aman serta memakan waktu yang tidak terlalu lama karena kedua kapal telah mengerti prosedur dan aturan latihan serta dapat melaksanakannya secara profesional. Kondisi laut yang sedikit berombak tidak menghalangi jalannya latihan. Pernyataan isyarat “finex” atau latihan selesai menjadi tanda bagi kedua kapal untuk kembali menempati zona patrolinya masing-masing.

LATIHAN BERSAMA KRI SIM-367 DAN FGS P6130 S80 HYÄNE DI PERAIRAN LEBANON

Pengembangan kekuatan Angkatan Laut merupakan bagian dan rangkaian tugas dantanggung jawab yang diemban oleh TNI AL, dalam rangka menjamin

tegaknya kedaulatan negara di laut dan menjaga keutuhan wilayah serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional struktur kekuatan TNI AL dibangun dan diarahkan kepada terwujudnya penampilan eksistensi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang merupakan integrasi kekuatan, sinergi kemampuan dari komponen-komponen SSAT yaitu KRI, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan TNI AL.

Untuk merealisasikan program pembangunan kekuatan Penerbangan TNI AL khususnya helikopter AKS maka perlu disusun kajian singkat tentang helikopter AKS dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL sesuai kebutuhan pencapaian Minimum Essential Force hingga tahun 2024.

Penerbangan TNI AL sebagai bagian integral dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) salah satu fungsinya adalah Anti Kapal Selam (AKS). Dalam rangka melaksanakan fungsi AKS maka diperlukan helikopter yang memiliki spesifikasi teknis sebagai helikopter AKS Naval Version.

HELIKOPTER ANTI KAPAL SELAM (AKS)

PANTHER AS 565Oleh : Letkol Laut (T) Marijanto, S.I.A.

TEKMIL

50

Dihadapkan kepada berbagai strategi yang mungkin dapat diterapkan oleh TNI AL dalam mengemban tugasnya, TNI AL membutuhkan helikopter yang berkemampuan Anti Kapal Selam (AKS) untuk dapat melaksanakan bagian dari fungsi asasi Penerbangan TNI AL. Kekuatan TNI AL saat ini memiliki berbagai jenis kapal, antara lain:a. Kapal Atas Air. 1) Fregat. Van Speijk Class: 6 unit (memiliki helideck). 2) Korvet Class: 8 unit (memiliki helideck).

b. Kapal Selam. Cakra Class : 2 unit buatan Jerman.

Untuk memenuhi tuntutan tugas TNI AL dan mengimbangi kekuatan negara tetangga agar potensi gejolak di kawasan dapat dikurangi, maka persyaratan operasional helikopter AKS dapat dijabarkan sebagai berikut:a. Memiliki ukuran dimensi dan berat yang dapat mendarat dengan aman di kapal/KRI jenis kombatan (Sigma dan Van Speijk).

b. Mampu beroperasi di daerah yang relatif lebih luas (minimal dalam radius 100 NM dari pangkalan atau KRI) secara cepat untuk menemukan dan menghancurkan baik secara individual maupun bekerja sama dengan kapal atas air.c. Mampu menambah jarak tabir perlindungan terhadap bahaya serangan lawan dengan peralatan yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam dan memiliki kemampuan over the horizon target (OTHT) dengan membawa rudal jarak jauh sehingga efektif sebagai anti surface warfare (ASUW).d. Memiliki mobilitas dan sifat pendadakan yang tinggi.e. Memiliki ketahanan terbang (endurance) minimal 2 (dua) jam terbang dengan kondisi full mission (peralatan dipping sonar dan minimal 1 (satu) unit torpedo).f. Memiliki kemampuan terbang operasi siang, malam dan dalam segala cuaca.g. Memiliki kemampuan manuver untuk mendarat di kapal pada 2 s.d 4 Sea State Skala Beufort dengan kondisi angguk 5@ dan oleng 10@, serta handal dalam menghadapi turbulance dan obstacle di sekitar kapal.

SPESIFIKASI TEKNIS HELIKOPTER AKS.Spesifikasi teknis dan kemampuan tempur helikopter

AKS Panther AS 565 adalah sebagai berikut:a. Karakteristik umum

• Km:1atau2pilot• Kapasitas:10tentara• Panjang:13,68m(44ft11in)• Tinggi:3.97m(13ftOin)• Beratkosong:2.380kg(@5247)• Maxberatlepaslandas:4.300kg(@9480)• Powerplant: 2 x Turbomeca Arriel 2C turboshaft,635 kW (852 hp) masing-masing• Mainrotordiameter:11.94m(39ft2in)• Mainrotorwilayah:111,98m2(1,205.3sqft)

b. Kemampuan Terbang• Kecepatanmaksimum: 306 km / h (190mph, 165kn)• Ketinggianmaksimum:5.865m(19.242kaki)• Rate of Climb: 8,9 m / s (1.750 ft / min)

c. Persenjataan• Senjata:meriamM62120mm(0.787in).• Rockets:68mm(2,677in)atau70mm(2,756in).• Rudal:

• Matra Mistral udara-ke-udara rudal.• AS 15 TT rudal anti-permukaan.• HOT rudal anti-tank.• MK46 atau Whitehead A.244 / S peperangan

anti-kapal selam torpedo.


Adapun keunggulan dan kecanggihan helikopter AKS Panther AS 565 adalah:a. Dengan durasi terbang selama 4 jam helikopter Panther AS 565 termasuk dalam kelas helikopter medium. Helikopter ini dapat melakukan misi Over-the-Horizon Targeting (OTHT) dengan membawa rudal jarak jauh, sehingga efektif sebagai anti-surface warfare (ASUW). Apalagi jika helikopter ini didukung oleh rudal generasi baru seperti MBDA’s Future Anti Ship Guided Weapon (FASGW), maka AS565MB dapat melakukan pencarian, memilah sasaran, serta membayangi atau menyerang sasaran dari balik lengkung bumi (OTHT) secara presisi, tanpa mampu dideteksi oleh kapal musuh. Kapalmusuh akan terkendala oleh pola lengkung bumi (OTHT). Ketahanan terbang helikopter ini mencapai waktu 4 jam dengan kecepatan medium (140 km/jam) atau terbang dengan mode OTHT.b. Helikopter AKS Panther AS 565 ini memiliki sistem pengendalian otomatis (Full Auto Pilot) yang mana helikopter ini mampu melaksanakan manuver taktis melalui sistem yang ada tanpa dikendalikan langsung oleh penerbang. Selain itu juga helikopter ini mampu melaksanakan auto hover mencari arah angin benar sehingga sangat efektif guna mencari Datum yang berada dipermukaan dan sangat efektif saat dioperasionalkan sebagai fungsi SAR.

c. Helikopter AKS Panther AS 565 memiliki kemampuan Low Frequency Active Dipping Sonar yang memiliki jarak deteksi lebih jauh dengan pertimbangan pelaksanaan pengoperasian Dipping Sonar dapat seefisien mungkin.d. Sonar yang dipasang di badan kapal laut memiliki kemampuan deteksi yang terbatas, akibat gangguan temperatur maupun tingkat keasinan permukaan air. Daya endusnya sekitar 18 km, untuk melacak kapal selam. Perbedaan permukaan air laut membuat posisi kapal berubah-ubah yang menghasilkan suara dan kecepatan kapal yang berubah-ubah, sehingga mempengaruhi daya endus sonar kapal.

Jangkauan yang terbatas ini dapat tangani lewat helikopter AKS Panther AS565 yang terbang jauh dan memiliki variable-depth and towed sonar arrays untuk menyelidiki setiap layer, sehingga daya deteksi bisa berkembang jauh mencapai 185 km dan mampu mendeteksi lokasi kapal selam musuh dengan presisi.

Helikopter ini tinggal menunggu agar kapal selam masuk jangkauan torpedo untuk melakukan penembakan “fire and forget”. Tentu ada pula kapal selam yang memiliki rudal anti udara, namun umumnya masih jarak pendek.

Dengan peralatan anti kapal selam yang dibawa oleh helikopter, kapal teman dapat melakukan pelacakan dengan radius yang lebih jauh terhadap kapal selam musuh, dibandingkan mendeteksi tanpa menggunakan helikopter.

TEKMIL

52

“Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra

menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa,

angin bertiup layar terkembang ombak berdebur di tepi pantai

pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai”

Alunan lagu “Nenek Moyangku Orang Pelaut” yang dipopulerkan oleh Ibu Soed itu bergema di lantai dua sebuah rumah sederhana di kawasan lokasi pembuangan sampah di Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lagu tersebut dinyanyikan sekelompok anak-anak pemulung dengan penuh antusias dan perasaan riang. Lantai dua beralaskan kayu tanpa meja dan kursi di rumah sederhana tersebut memang difungsikan sebagai sekolah atau tempat pendidikan nonformal bagi anak-anak pemulung yang tinggal di sekitar Gunung Balong. Mereka menyanyikan lagu tersebut rutin setiap awal dan akhir pelajaran di bawah bimbingan tiga orang pengajar sukarela. Antusiasme anak-anak inilah yang sempat “mengejutkan” Kolonel Laut (P) Rony E. Turangan, Kepala Sub Dinas Sejarah Dinas Penerangan Angkatan Laut, saat bertandang ke sekolah tersebut pada hari Selasa, 4 Agustus 2015, memenuhi undangan dari Ibu Lia, salah seorang pengajar.

Meskipun mereka notabenenya adalah anak-anak pemulung yang tinggal di tempat yang jauh dari laut, namun sebagai generasi muda bangsa Indonesia berhak mengetahui dan paham akan jati dirinya yaitu keturunan bangsa pelaut. Demikian pandangan Ibu Lia saat menyampaikan undangan kepada Kolonel Rony untuk sekadar berbagi cerita sejarah maritim bangsa Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut. Hal itu dilatarbelakangi ketertarikan anak-anak pemulung terhadap sosok kapal layar tiang tinggi yang menjadi kapal latih dasar para Taruna AAL yaitu KRI Dewaruci. Rupanya

reputasi KRI Dewaruci yang telah mendunia tersebut, merambah juga ke sanubari anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di kawasan pedalaman daratan seperti di Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus. Ketertarikan anak-anak pemulung tersebut setelah mendengarkan kisah perjalanan KRI Dewaruci mengelilingi dunia oleh Letkol Laut (KH) Cornelis Kowaas, penulis buku “Dewa Ruci” sekaligus pelaku sejarah pada pelayaran muhibah keliling dunia KRI Dewaruci pada tahun 1964.

Hal itulah yang mendorongKolonel Laut (P) Rony E. Turangan untuk bersedia hadir dan berbagi kisah pengalamannya sebagai Perwira TNI AL kepada anak-anak pemulung di Gunung Balong. Setelah mendengarkan pengalaman dan sejarah perjuangan TNI AL dalam mengawal perairan NKRI, tampak antusiasme terpancar di wajah anak-anak itu. Semangat mereka untuk mengenal sejarah kejayaan maritim Indonesia dan TNI AL kian menguat. Banyak pertanyaan mereka ajukan yang seluruhnya dijawab oleh Kolonel Laut (P) Rony E. Turangan dengan mengunakan bahasa dan pola pandang khas anak-anak, sehingga dialog berlangsung meriah.

Selesai jam pelajaran, siang itu juga anak-anak tersebut melanjutkan pendidikannya di sebuah rumah di kawasan perumahan Bona Indah, tak jauh dari lokasi sekolah. Di rumah milik Ibu Lia ini, mereka belajar memainkan alat musik tradisional khas bangsa Indonesia: Angklung. Ada beberapa lagu yang sempat mereka tampilkan dan disaksikan oleh Kolonel Laut (P) Rony E. Turangan, antara lain “Nenek Moyangku Orang Pelaut”, “Alu Siau”, “Jali-Jali” dan “Top of The World” dari grup musik Barat The Carpenters.

Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari pengalaman di sekolah nonformal di Gunung Balong, karena pada wajah anak-anak pemulung tersebut terpancar cahaya harapan untuk menggapai hidup yang lebih baik. Dan harapan mereka dapat diwujudkan salah satunya melalui pemahamannya terhadap sejarah bangsanya, sehingga menyadari bahwa mereka adalah keturunan bangsa pelaut yang pernah berjaya mulai dari kawasan Asia Tenggara, Cina hingga Afrika. Selain itu, melalui anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus bangsa tersebut, diharapkan akan muncul bibit-bibit unggul yang dibutuhkan TNI AL dan negara Indonesia di masa mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak itu –terlepas dari status sosial dan ekonomi- berhak memahami perjalanan sejarah bangsanya dan berhak mendapatkan kesempatan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kesadaran generasi muda bahwa sebagai bangsa bahari mereka juga yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sehingga terwujud sebagai poros maritim dunia. Semoga alunan lagu “Nenek Moyangku Orang Pelaut” tidak sebatas menjadi syair dan lantunan melodi belaka, melainkan telah menjadi spirit bangsa Indonesia.

MEREKA (BERHAK) PAHAM SEJARAH


Persatuan istri-istri Angkatan Laut atau disebut Jalasenastri menggelar puncak acara hari ulang tahun ke-69 berlangsung di Gedung R.

Mulyadi Komando Pengembangan Angkatan Laut (Kobangdikal), Kamis, 27 Agustus 2015.

Dengan mengambil Tema ”Dengan semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan Jalasenastri Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI Angkatan Laut”

Peringatan hari ulang tahun ke-69 ini hendaknya harus kita pahami sebagai peristiwa penting dari perjalanan waktu yang telah kita lalui Jalasenastri. Dengan mengkaji kiprah Jalasenastri selama ini, dan sebagai titik awal menentukan langkah-langkah

positif yang akan dilakukan ke depan agar Jalasenastri lebih dirasakan kehadirannya serta membawa manfaat bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut dan masyarakat, hal tersebut disampaikan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Endah Ade Supandi dalam amanatnya dihadapan seluruh Ibu-ibu Jalasenastri dan seluruh undangan.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Jalasenastri yang diberikan kepada anggota Jalasenastri termuda istri dari Lettu Laut (T) Rico Fendiawan Pama KRI Teluk Penyu-513 Satfib Koarmatim. Dilanjutkan pemberian tumpeng oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armatim kepada para mantan Ketua Umum Jalasenastri.

Pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-69 Jalasenastri kembali menggelar puncak acara hari ulang tahun yang berlangsung di Gedung Jala Puspita, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Agustus 2015.

Dalam amanatnya Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., berharap dengan usia Jalasenastri yang ke 69 hakekatnya mempunyai makna penting, disamping sebagai rasa syukur perayaan ini

juga merupakan cermin dari tekad dan semangat anggota Jalasenastri untuk tetap melaksanakan serta mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang ada sejak pendirian organisasi Jalasenastri.

Acara yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., para Pangkotama TNI AL, dan pejabat Mabesal tersebut berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP PRAJURIT TNI AL DAN

KELUARGANYA

HUT ke 69, Jalasenastri, di Surabaya.

HUT ke 69, Jalasenastri, di Jakarta.

INFO

54

Kapal perang untuk mendukung kegiatan survey telah dilaksanakan peluncuran di dermaga galangan kapal OCEA Les Sables d’Olonne, Perancis. Acara peluncuran kapal Bantu Hidro Oseanografi-2 (BHO-2) dipimpin oleh Dirwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama TNI RM. Harahap, M.M, ditandai dengan pemotongan tali menggunakan kapak sebagai tanda simbolis peluncuran kapal BHO-2, awal Agustus 2015.

Berdasarkan kontrak pengadaan kapal BHO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pihak galangan OCEA Perancis, telah dilaksanakan pembangunan kapal sebanyak 2 (dua) buah yang dimulai sejak bulan Oktober 2013 dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan September 2015. Peluncuran kapal BHO-2 ini merupakan kelanjutan dari pembuatan kapal jenis Multi Purpose

Research Vessel (MPRV) sebelumnya yaitu KRI Rigel – 933 yang telah tiba di Indonesia, guna memperkuat armada survei dan pemetaan laut di jajaran Dishidros.

Setelah pelaksanaan launching BHO-2 ini, kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya adalah Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT) untuk meyakinkan bahwa kapal dalam kondisi siap sebelum diserahkan kepada Kemhan/TNI AL. Selain itu kegiatan lainnya meliputi pelatihan awak kapal di Perancis pada pertengahan Agustus 2015, Military Seaworthiness, Uji L-1/L-2 dan Commodore Inspection.

Selanjutnya sesuai direncanakan, kapal BHO-2 ini akan diresmikan sebagai Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) pada minggu pertama Oktober 2015, dan selanjutnya akan berlayar menuju Indonesia pada pertengahan Oktober 2015.

PELUNCURAN KAPAL BANTU HIDRO OSEANOGRAFI (BHO) KE-2 DI LES SABLES D’OLONNE, PERANCIS

Keberadaan rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan masyarakat telah membuktikan bahwa kedekatan TNI dengan rakyat merupakan satu kata kunci pendukung keberhasilan tugas TNI. Rumah sakit TNI tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota TNI dan keluarga saja, namun juga mempunyai kewajiban moral memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar tanpa memberikan perbedaan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, seperti halnya rumah sakit-rumah sakit pada umumnya, sistem manajerial rumah sakit TNI tidak berbeda jauh dengan rumah sakit-rumah sakit tersebut.

Manajerial sangat terkait dengan kepemimpinan, sistem komando yang dijalankan juga sangat bergantung pada model kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang kepala rumah sakit.

Era beberapa tahun terakhir, pelayanan kesehatan di rumah sakit selalu berorientasi kepada kepuasan pasien, dikenal dengan pelayanan prima. Dalam masa yang penuh dengan persaingan ini, salah satu hal yang menjadi tuntutan pengguna rumah sakit adalah kepuasan pasien secara total (total customer satisfaction). Bagi pengelola rumah sakit, kepuasan pasien secara total tersebut harus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang secara jelas dapat diupayakan dan dimonitor. Tindakan nyata ini secara bertahap dan terus menerus diperbaiki dan dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan yang unggul.

Sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan berperan besar dalam memperoleh keunggulan layanan di mana dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan, karyawan bisa menjadi lebih percaya diri dan citra institusi akan meningkat. Keunggulan layanan (service excellent) dibentuk melalui pengintegrasian empat pilar yang saling berkaitan erat, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan layanan.

Karakter atau pembawaaan pemimpin tentu saja akan berimplikasi kepada seluruh anak buah yang dipimpinnya, dikarenakan seorang pemimpin dipastikan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik bersifat praktis, strategis bahkan politis. Kebijakan-kebijakan inilah yang

akan menjadi pedoman anak buah dalam melaksanakan penugasan.

Dalam upaya pengenalan lebih dalam tentang konsep kepemimpinan transformasional, perlu dijelaskan tentang kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. Kepemimpinan jenis ini didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran (exchange process) di mana para pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin. Sementara itu kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang dipertentangkan dengan kepemimpinan yang memelihara status quo.

Kepemimpinan transformasional inilah yang sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh bekerja menuju sasaran pada tindakan, mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin ini secara riil harus mampu mengarahkan organisasi menuju arah baru. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mengedepankan terjadinya perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran “tingkat tinggi” yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu dan lebih menekankan kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual untuk menggerakan bawahan.

Kepemimpinan yang lebih baik terjadi bila para pemimpin dapat menjalankan salah satu atau kombinasi dari empat cara, yaitu : Memberi wawasan serta kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya (Idealized Influence –Charisma); Menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana (Inspirational Motivation); Meningkatkan intelegensia, rasionalitas dan pemecahan masalah secara seksama (Intellectual

AKTUALISASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA

RUMAH SAKIT TNI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA ANGGOTA

OPINI

56

Stimulation); dan Memberikan perhatian, membina, membimbing, dan melatih setiap orang secara khusus dan pribadi (Individualized Consideration). Pemimpin yang seperti ini akan dianggap oleh rekan-rekan atau bawahan mereka sebagai pemimpin yang efektif dan memuaskan.

Pemimpin transformasional bisa berhasil mengubah status quo dalam organisasinya dengan cara mempraktekkan perilaku yang sesuai, pada setiap tahapan proses transformasi. Apabila cara-cara lama dinilai sudah tidak lagi sesuai, maka sang pemimpin akan menyusun visi baru mengenai masa depan dengan fokus strategik dan motivasional. Visi tersebut menyatakan dengan tegas tujuan organisasi dan sekaligus berfungsi sebagai sumber inspirasi dan komitmen.

Pemimpin transformasional cenderung untuk menciptakan kesempatan pada pengalaman kepemimpinannya, sehingga membantu dirinya dalam posisi yang sedang dijalankan. Secara garis besar ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan karakteristik personal pemimpin, sedangkan seluruh dimensi kepemimpinan transformasional ‘karismatik’, ‘motivasi inspirasional’, ‘stimulasi intelektual’, dan ‘konsiderasi individual’ berhubungan paling erat dan searah dengan karakteristik personal tingkat pendidikan pemimpin.

Walaupun tidak ada hubungan yang berarti antara dimensi kepemimpinan transformasional dengan karakteristik personal pemimpin pada organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, organisasi tetap harus memperhatikan hubungan dari kedua variabel ini. Hal ini dikarenakan karakteristik personal tidak hanya terbatas

pada pengalaman (experience), tetapi juga meliputi derajat kemampuan pemimpin menghadapi kegagalan dan memiliki kekuatan pribadi (emotional coping), derajat kemampuan pemimpin mendukung perilaku yang efektif dan memelihara rasa optimis (behavioral coping), kemampuan pemimpin untuk menyalurkan dan mengevaluasi ide kritis (abstrak orientation), derajat kesediaan pemimpin untuk menerima tantangan (risk taking), kesediaan pemimpin untuk mecoba hal baru dan menantang status quo (inovation), derajat kemampuan pemimpin menggunakan humor untuk menyenangkan bawahannya (use of humor). Program pengembangan dan pelatihan untuk mengembangkan kepemimpinan transformasional perlu juga diupayakan karena individu bukan dilahirkan menjadi pemimpin transformasional, melainkan melalui pengalaman hidupnya akan mampu mengembangkan karakteristik dan membangun keahlian kepemimpinan transformasionalnya.

Berkaitan dengan tugas pokok secara umum rumah sakit TNI yakni mendukung kegiatan operasi dan latihan serta pelayanan kesehatan bagi anggota dan keluarganya, pola kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan rumah sakit TNI saat ini dituntut untuk mampu mewadahi dan melayani tugas pokok tersebut secara sempurna.

Dengan karakter dan jiwa keprajuritan yang terbiasa bekerja dengan pola kerja komando serta akan dihadapkan dengan pengguna rumah sakit dalam hal ini pasien dan keluarganya yang memerlukan banyak ketoleransian, memang sistem komando sebenarnya tidak dapat diartikan identik dengan ketidakluwesan/ketidaklenturan dalam bertindak atau bekerja, namun persepsi yang ada sendiri menilai bahwa sistem pola kerja komando yang tegas, benar,


hirarkhis dan tanpa kompromi sangat tidak disenangi bagi orang-orang yang tidak pernah mendapat pendidikan kemiliteran. Hal ini tidak hanya berlaku pada pelanggan rumah sakit khususnya pasien umum, namun juga karyawan Pegawai Negeri Sipil yang sebagian besar belum mendapatkan pendidikan dasar-dasar kemiliteran. Oleh karena itu beberapa tahun belakangan ini diberlakukan pendidikan dasar-dasar militer bagi pegawai negeri sipil TNI sebelum mendapatkan status pegawai tetap atau masih Ca PNS (calon PNS).

Beberapa hal tersebut di atas merupakan gambaran umum yang terjadi di rumah sakit TNI pada umumnya. Dengan kondisi yang seperti itu, tentu saja menantang para calon pimpinan rumah sakit TNI untuk melatih, mempelajari, menerapkan dengan menyesuaikan karakter kepemimpinan yang dia miliki dengan kebutuhan di institusi rumah sakit yang bakal dipimpinnya.

Sistem kepemimpinan transformasional yang akhir-akhir ini banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah serta sektor-sektor lain sangat memungkinan untuk diterapkan di rumah sakit TNI. Dengan ciri khas dimensi kepemimpinan transformasional yaitu karismatik, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individual berhubungan paling erat dan searah dengan karakteristik personal tingkat pendidikan pemimpin yang diharapkan mampu membawa peningkatan kinerja rumah sakit TNI.

Peningkatan kinerja rumah sakit inilah yang diharapkan merefleksikan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan didalamnya, peningkatan kinerja tentu saja sangat berkaitan dengan kepuasan pengguna rumah sakit sehingga tercipta pula good governance dan good clinical governance di seluruh rumah sakit TNI.

Dalam rangka pencapaian good governance dan good clinical governance ini, seorang pemimpin rumah sakit TNI juga diperlukan berpikir secara strategis. Berpikir strategis dalam kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan di samping elemen pembawaan. Dalam hal ini langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: Adanya keterikatan pada tujuan yang pasti pada setiap program kerjanya; Kemampuan untuk merumuskan inisiatif dan secara konsisten serta kemampuan menjaganya; Pertimbangan ekonomis untuk memberdayakan sumber daya, daya gunakan posisi strategis dan lakukan sesuatu yang tidak terduga; Berorientasi pada kemudahan dan kesederhanaan sehingga tidak mempersulit bagi anggota staf untuk menterjemahkan perintah/kebijakan-kebijakannya; Siapkan alternatif yang banyak dan simultan serta ambil langkah-langkah yang tidak langsung untuk mencapai tujuan; Pertimbangan waktu yang tepat dan selalu memanfaatkan setiap keberhasilan.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, diperlukan seorang pemimpin yang

mampu: menuntaskan agenda-agenda pembangunan segala bidang di rumah sakit; Jajaran pemimpin rumah sakit harus mampu mengatasi krisis (crisis recovery) yang masih berlangsung; Memacu peningkatan daya saing dalam bidang pelayanan kesehatan; Membangun kekuatan-kekuatan baru yang profesional yang selalu dapat memberikan kontrol dan pemikiran serta kritik konsumtif; dan Menjadikan Pancasila sebagai petunjuk dalam menghadapi proses globalisasi di bidang pelayanan kesehatan.

Pola kepemimpinan ini akan lebih sempurna bilamana diterapkan kepada seluruh jajaran pimpinan rumah sakit dalam berbagai tingkatan manajerial. Baik manajerial tingkat atas, menengah maupun pada tingkatan pelaksana di lapangan.

Kepemimpinan transformasional juga dapat diterapkan/diaktualisasikan dalam kepemimpinan rumah sakit yang mempunyai ciri khas memberikan pelayanan kesehatan secara memuaskan kepada pengguna rumah sakit. Jenis kepemimpinan transformasional ini juga dapat diterapkan pada semua level pimpinan dari mulai top manager/kepala rumah sakit, middle manager sampai dengan manajer pelaksana kegiatan di lapangan. Oleh karena itu disarankan agar calon kepala rumah sakit TNI seyogyanya mendapatkan pembekalan perihal teori kepemimpinan modern serta metode aplikasi di lapangan. Seorang pemimpin rumah sakit TNI juga harus mempunyai kemampuan untuk menduplikasikan kemampuan kepemimpinannya kepada anggota staf kepemimpinan di bawahnya, sehingga diharapkan akan mempermudah para staf menterjemahkan setiap kebijakan-kebijakan yang diberikannya. Seorang pemimpin rumah sakit seharusnya tetap terus belajar dalam segala bidang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga selalu up-date terhadap perkembangan global pelayanan kesehatan. Selain itu juga perlu dibuatkan kurikulum sekolah atau kursus Komandan Rumah Sakit yang dilaksanakan di Pusdikkes Kobangdikal. (Letkol Laut (K) Sutanto, SKM., M.AP., M.Sc., dari berbagai sumber)

OPINI

58

TNI Angkatan Laut dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), sepakat melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang verifikasi kelaikan kapal TNI Angkatan Laut. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Ir. Harry Pratomo mewakili Kasal dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudyanto, di Gedung Neptunus Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.

Usai melaksanakan penandatangan PKB, secara teknis kerja sama ini dilanjutkan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari pihak TNI AL dilaksanakan oleh Kadislaikmatal Laksamana Pertama TNI Mulyadi, S.Pi, M.A.P., dan dari pihak PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diwakili oleh Direktur Klasifikasi Capt. Iman Satria Utama.

Menurut Kadislaikmatal Laksamana Pertama TNI Mulyadi, S.Pi, M.A.P., kepada redaksi cakrawala menyampaikan bahwa MoU ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Dislaikmatal agar dapat meningkatkan dan memiliki kemampuan serta kemandirian menilai atau mewasiti pembangunan maupun perbaikan unsur-unsur kapal dan alut sista lainnya di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Lebih lanjut Laksma TNI Mulyadi, S.Pi, M.A.P., mengatakan pengembangan sumber daya manusia yang bertugas dibidang kelaikan, sangat diprioritaskan

agar memiliki kemampuan di bidangnya. TNI AL memiliki banyak kepentingan antara lain pelatihan surveyor, pelatihan-pelatihan dan sebagainya yang dapat mencetak ahli-ahli dibidang pengawasan perbaikan dan pembuatan kapal baru dalam mendukung tugas TNI AL.

Kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas baik yang ada di Angkatan Laut maupun yang ada di BKI, tentunya semua itu dapat bermanfaat yaitu meningkatnya sumber daya manusia khususnya surveyor dan mampu melaksanakan pengawasan ke kapal secara mandiri.Untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang, kita akan mengikutkan di setiap program yang ada, dan secara prinsip Angkatan Laut terutama Dislaikmatal ini mengejar keahlian menuju Angkatan Laut yang berkelas dunia.

Laksma TNI Mulyadi, S.Pi, M.A.P menyampaikan, kami ingin sumber daya manusia kita khususnya yang bertugas di lingkungan kelaikan agar mempunyai kemampuan surveyor yang berkelas taraf internasional. Kesempatan baik dengan BKI ini, akan segera ditindaklanjuti dengan tahap pertemuan secara teknis dan selanjutnya bisa segera diaplikasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. TNI Angkatan Laut saat ini sedang membangun kapal secara berkelanjutan dan ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam waktu dekat ini. Diharapkan dalam waktu mendatang sudah mampu untuk melaksanakan pembangunan pengawasan kapal secara utuh, tambahnya.

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA TNI AL DENGAN PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)


Torpedo merupakan senjata perang laut yang sangat mematikan dan susah ditangkal. Torpedo dengan teknologi sederhana saja sulit dihadapi oleh sistem

peperangan bawah air paling modern sekalipun. Hal ini terkait dengan karakteristik senjata yang didukung dengan kondisi lingkungan laut yang menguntungkan operasionalisasi torpedo.

Korban terakhir torpedo adalah korvet Cheonan milik Angkatan Laut Korea Selatan yang diduga kuat tenggelam akibat serangan torpedo CHT-02D yang diluncurkan dari kapal selam ringan (midget) Korea Utara pada insiden Baengnyeong 10 Maret 2010. Sebelumnya kapal penjelajah (cruiser) Argentina General Bergano juga harus menjadi penghuni dasar laut setelah dihajar torpedo Mark 8 yang diluncurkan dari kapal selam Inggris HMS Conqueror pada Perang Malvinas 1982.

Kedua jenis torpedo tersebut merupakan torpedo konvensional dengan teknologi hulu ledak (warhead), penggerak (propulsion), pengarah sasaran (homing) yang biasa saja untuk ukuran saat ini. Sejalan dengan semakin berkembangnya sistem pertahanan atau peperangan bawah air, teknologi torpedo semakin berkembang dengan berbagai penyempurnaan dari ketiga aspek tersebut yang memungkinkan torpedo bergerak lebih cepat, lebih senyap, menjangkau sasaran lebih jauh, dan berdaya ledak lebih besar.

Pada tahun 2014, majalah Military Technology merilis 9 jenis torpedo yang paling mematikan berdasarkan keunggulan-keunggulan operasional tersebut. Negara-negara pengembang teknologi canggih itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Rusia, dan Swedia.

Black Shark

Black Shark merupakan hasil pengembangan torpedo terkini yang dilakukan oleh Italia, sebuah generasi baru torpedo kelas berat multi-peran yang ditembakkan dari kapal selam atau kapal permukaan. Senjata ini dirancang untuk menyerang sasaran kapal atas air dan kapal selam. Black Shark dimaksudkan untuk menggantikan heavyweight torpedo A-184 yang selama ini digunakan oleh Angkatan Laut Italia selama lebih dari dua dekade.

Black Shark saat ini sedang diproduksi oleh Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS). Berbeda dengan pendahulunya yang hanya dioperasikan untuk kapal-kapal buatan Italia, sistem yang dikembangkan torpedo ini bisa diintegrasikan ke sejumlah jenis kapal selam moderen Eropa Barat seperti kapal selam Scorpene buatan Prancis dan kapal selam U209, U214 dan U212 buatan Jerman.

Seperti torpedo SUT yang dimiliki TNI AL, senjata bawah air berdiameter 21 inci ini memiliki dua sistem pencari sasaran yaitu dengan kawat yang dikendalikan dari platform peluncurnya dan diintegrasikan dengan self homing berupa Advanced Sonar Transmitting and Receiving Architecture (ASTRA). “Si Hiu Hitam” ini memiliki hulu ledak tinggi agar bisa menghancurkan platform sasaran yang lebih besar. Sistem propulsi torpedo dengan menggunakan baterai silver oxide-aluminium (AgO-Al) sebagai sumber daya, contra-rotating brushless motor dan baling-baling miring menghasilkan kecepatan maksimum 50 knot dan jarak jangkau sasaran sejauh 50 km.

F21 Heavyweight Torpedo

Torpedo yang dikembangkan oleh DCNS Prancis ini merupakan torpedo ukuran berat dual-purpose yang

SEMBILAN TORPEDO PALING MEMATIKAN DI DUNIA

TEKMIL

60

mampu digunakan untuk menyerang kapal selam dan kapal permukaan secara efektif. Torpedo F21 diproyeksikan untuk menggantikan torpedo F17 mod 2 yang selama ini digunakan armada kapal selam Angkatan Laut Prancis.

F21 dapat diintegrasikan ke dalam semua jenis kapal selam termasuk kapal selam bertenaga nuklir, dan dapat diluncurkan pada saat kapal selam sedang melaju (swim out) atau mode dorong (push out). Torpedo ini menggunakan sistem pemicu hulu ledak gabungan akuistik dan tumbur (impact) generasi baru yang dikembangkan Thales Underwater.

F21 dapat dioperasikan di kedalaman laut mulai dari 10 meter hingga 500 meter dan didorong oleh penggerak listrik berdasarkan baterai perak oksida-aluminium atau silver oxide-aluminium (AgO-Al) yang memberikan kecepatan 25 knot hingga 50 knot. Torpedo ini dapat menjangkau sasaran sejauh 50 km dan memiliki endurance satu jam.

Spearfish

“Si Ikan Cucut” ini merupakan andalan Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) yang dikembangkan oleh BAE System. Torpedo ukuran berat berteknologi canggih ini dapat digunakan untuk menyerang kapal permukaan dan kapal selam yang sama-sama efektifnya dioperasikan di perairan dangkal maupun di laut dalam.

Inggris mulai mengembangakan torpedo ini sejak tahun 1992. Pengembangan terakhir dilakukan mulai 2014 dengan meng-up grade hulu ledak, sistem pendorong, sistem homing, dan digitalisasi operasionalnya. Up–grade sistem pendorong difokuskan pada aspek keselamatan refueling pembangkit listriknya yang berasal dari mesin gas turbin menggunakan Otto Fuel sebagai monopropellant cair dan Hydroxyl Ammonium Perchlorate (HAP) sebagai oksidan. Dengan sistem ini torpedo dapat melaju dengan kecepatan 150 km/jam atau 80 knot (torpedo di kelasnya rata-rata berkecepatan 50 knot).

Pengembangan sistem homing dititikberatkan pada pemasangan serat optik yang lebih maju dan penerapan digitalisasi penuh pada pengoperasiannya. Torpedo ini

menggunakan sistem homing ganda yaitu dengan kawat kendali dan self homing berupa sonar aktif-pasif. Torpedo berbobot 1,8 ton ini membawa hulu ledak aluminised PBX seberat 300 kg dan pemicunya berdasarkan tumburan dan pengaruh akuistik atau magnetik.

Torpedo 62 (Torpedo 2000)

Swedia merupakan salah satu pengembang kapal selam Eropa Barat yang juga melakukan pengembangan senjata torpedonya. Torpedo 62 yang versi ekspornya dinamakan Torpedo 2000 merupakan torpedo terkini yang dikembangkan negara ini. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2010 perusahaan pertahanan Saab melaksanakan pekerjaan pengembangan heavyweight torpedo yang bisa digunakan dua sasaran baik untuk menghajar kapal permukaan maupun kapal selam lawan serta dapat diluncurkan dari kapal selam maupun kapal atas air.

Torpedo 62 memiliki berat 1,45 ton dan dapat membawa hulu ledak tinggi serta mampu beroperasi sampai kedalaman 500 meter. Pengoperasian torpedo ini adalah fire and forget dengan mengandalkan sistem self homing oleh perangkat sonar pasif maupun aktif.

Torpedo ini digerakkan oleh sebuah mesin jet pump canggih dan dapat menjangkau target sejauh 40 km, dengan kecepatan maksimum 40 knot.

DM2A4 / SeaHake mod 4The DM2A4 Seehecht (Nama ekspor: SeaHake mod 4)

adalah senjata utama peperangan bawah air Angkatan Laut Jerman (Bundesmarine) saat ini. Torpedo ukuran berat dengan bobot 1,37 ton ini dapat diluncurkan dari kapal selam maupun kapal permukaan dengan target kapal selam dan kapal permukaan.

SeaHake Mod 4 adalah pengembangan terkini dari serial torpedo modern Jerman DM2 yang dikembangkan sejak tahun 1976 dengan karakteristik khas pada sistem dual homing yang berupa kabel optik dan sonar. Keunggulan DM2A4 terletak pada kecanggihan sistem homing dan efisiensi sistem pendorongnya.


Sistem homing yang melengkapi “si Ikan Buas” ini berupa serat optik dan penerapan sonar baru yang lebih lebar sudut pencarian dengan jarak deteksi yang lebih jauh. Kabel optik tidak saja berguna bagi pemanduan pencarian sasaran, namun juga sebagai sarana komunikasi antara torpedo dengan platform peluncurnya. Kecanggihan sonar dengan sudut deteksi horizontal +/- 100 ° dan +/- 24 ° pada deteksi vertikal, mengurangi manuver pencarian sasaran. Hal ini berarti secara langsung mengurangi kebisingian torpedo sekaligus menghemat penggunaan baterai.

Senjata ini memiliki desain modular, termasuk empat modul silver zinc battery (seng baterai perak) dan mampu menjangkau sasaran lebih dari 50 kilometer (27 nm) dengan kecepatan melebihi 92,6 km/jam (50 knot), didukung oleh frekuensi tinggi magnet permanen Motor, dengan sistem pendingin loop tertutup independen dari lingkungan. Data kinerja yang tepat diklasifikasikan.

Hulu ledak torpedo ini berupa bahan peledak PBX (hexogen-aluminium) seberat 260 kg atau setara dengan 460 kg TNT dengan pemantik kontak (tumbur) dan pengaruh magnetik. Senjata ini dipersenjatai dengan 260 kg PBX, (hexogen-aluminium) hulu ledak (setara dengan 460 kg TNT) dengan fuzes pengaruh magnetik dan kontak. Saat ini torpedo ini telah dipasang di kapal selam U-212 AL Jerman, kapal selam klas Agosta AL Pakistan dan kapal selam klas S80A AL Spanyol.

Shkval-EShkval-E merupakan lompatan pengembangan torpedo

dari sisi kecepatan. Bila torpedo konvensional hanya bisa melaju 50 knot atau 93 km/jam, senjata memiliki kecepatan maksimal empat kali lipat atau 200 knot (sekitar 370 km/jam). Hal ini tidak lain karena penerapan teknologi supercavitation yang dikembangkan Rusia sejak tahun 1970.

Konsep teknologi supercavitation adalah penciptaan gelembung gas hasil defleksi luar dari air sehingga meminimalisasi hambatan atau tekanan air secara signifikan terhadap laju torpedo. Manufaktur torpedo dibuat khusus dengan bentuk kerucut pada hidung torpedo. Senjata berbobot 2,7 ton ini digerakkan oleh roket pendorong

berbahan bakar padat dan menjangkau sasaran sejauh 15 km. Rudal bawah air ini membawa bahan peledak setara dengan 210 kg TNT dan dipandu dengan selfhoming sistem sonar yang disebut GOLIS.

Torpedo Mk48 ADCAP Mod 7 CBASS

Torpedo Mk48 ADCAP Mod 7 merupakan torpedo kelas berat paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Keunggulan torpedo buatan Lockheed Martin ini terletak pada sistem homingnya.

Sistem pencari sasaran senjata ini berintikan Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS) yang menggunakan sonar aktif dan/atau pasif yang didukung oleh sistem pemandu. Hal ini membuat torpedo mampu mendeteksi, melacak, dan menentukan target serta menanggulangi penggunaan sistem anti serangan torpedo lawan.

Torpedo yang memiliki berat 1,676 ton ini digerakkan oleh mesin piston Otto Fuel II Monopropellant yang mampu memberikan kecepatan laju hingga 50 knot pada jarak 38 km dan dapat dioperasikan pada kedalaman hingga 800 meter. Senjata ini telah dipergunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Canada, Brazil, Australia, dan Belanda.

TEKMIL

62

Torpedo MU90 / Impact

Torpedo MU90/Impact merupakan hasil kerja bareng EuroTorp yang terdiri dari Prancis dan Italia. Senjata ini merupakan torpedo ukuran ringan yang bisa digunakan sebagai senjata anti kapal selam dan senjata melawan torpedo musuh yang bisa digunakan oleh kapal permukaan dan pesawat udara anti kapal selam.

Bobot torpedo ini relatif ringan cuma 304 kg dengan panjang 2,85 meter dan diameter 12,74 inchi. Hulu ledaknya berupa PBX seberat 37,5 kg yang mampu menembus lambung ganda kapal selam. Senjata bawah air ini digerakkan oleh baterai Alumunium silver oksida yang memberikan laju torpedo dengan kecepatan maksimal 50 knot dengan jarak jangkauan maksimal 23 km.

Torpedo ber-self homing sonar aktif pasif ini mampu dioperasikan hingga kedalaman 1000 meter. Saat ini MU90/Impact telah digunakan oleh kapal-kapal perang dan pesawat udara anti kapal selam Angkatan Laut Prancis, Italia, Jerman, Denmark, Polandia, dan Australia.

Torpedo A244 / S Mod 3

Torpedo A244/S Mod 3 masuk dalam kategori torpedo ringan yang dikembangkan oleh EuroTorp. Senjata ini merupakan anggota terbaru dalam keluarga torpedo anti kapal selam fire and forget A244/S. Seperti halnya torpedo ringan MU90/Impact, juga dirancang untuk melawan torpedo.

Bobotnya relatif ringan hanya 254 kg, sehingga dapat dibawa oleh berbagai moda seperti kapal atas air berbagai ukuran, pesawat patroli maritim, dan helikopter anti kapal selam. Torpedo ringan ini memiliki sistem pencari akuistk yang cukup canggih berupa sonar aktif pasif dengan sudut coverage yang lebih lebar serta dilengkapi dengan peralatan identification friend or foe (IFF) untuk mengidentifikasi sasaran yang dihadapi itu musuh atau bukan.

Torpedo buatan WASS Italia ini digerakkan motor DC dengan baling-baling ganda counter-rotating yang memberikan kecepatan 36 knot dan dapat menjangkau sasaran maksimal 13,5 km pada kedalaman hingga 600 meter. Sebanyak 12 angkatan laut dari 4 benua mengoperasikan torpedo ini, termasuk TNI AL. (Oleh : Letkol Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno, M.Si.)

Menurut, data yang dipublikasikan oleh British Petroleum (BP), rasio cadangan terhadap produksi (reserve to production ratio) untuk minyak bumi,

gas alam dan batu bara, masing-masing sekitar 12 tahun, 39 tahun dan 61 tahun. Hal ini memperlihatkan, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi seperti sekarang, maka minyak bumi akan habis dalam 12 tahun. Sementara, sumber energi fosil yang masih menjadi harapan dalam jangka menengah dan panjang yaitu gas alam dan batu bara.

Guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Indonesia perlu segera mengembangkan potensi energi terbarukan seperti air, panas bumi, matahari, biofuel, biomass, energi laut dan angin. Proyeksi kebutuhan energi nasional yang disiapkan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan peranan energi baru dan terbarukan akan meningkat dari sekitar 5% menjadi sekitar 30% di tahun 2050.

Sebagaimana terlihat pada tabel 1, pemanfaatan energi terbarukan masih sangat minim. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti adanya hambatan dalam hal regulasi misalkan antara pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan lindung, kemampuan teknologi yang masih bergantung pada luar negeri, dan harga energi terbarukan yang belum mampu bersaing dengan energi fosil khususnya gas alam dan batu bara.

Potensi sumber daya biomasa tidak berbeda jauh dengan sumber daya laut, dan potensi kedua sumber daya tersebut melebihi panas bumi. Penelusuran penulis menunjukkan bahwa produksi listrik berbasis laut sebesar 10 kW dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis laboratorium Hidrodinamika Indonesia (UPT LHI) BPPT. Artinya, produksi yang ada masih dalam skala uji coba atau penelitian dan kisaran produksi yang ada masih dapat berubah.

Beranjak dari kondisi tersebut, maka sangat diperlukan keberpihak dan langkah-langkah strategis, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebelum terlambat. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan juga kian memperteguh komitmen Indonesia untuk secara sukarela mengatasi perubahan iklim.

Sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah yaitu pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, maka pemanfaatan sumber daya laut juga akan memperkuat dua bidang prioritas pembangunan lainnya yaitu ketahanan pangan dan energi.

Sumber daya laut termasuk wilayah pesisir, merupakan sumber energi yang sangat besar. Di samping memanfaatan potensi energi laut bentuk, arus laut, gelombang, suhu dan angin; salah satu perusahaan elektronik asal Jepang yaitu Kyocere Corporation telah berhasil membangun pembangkit tenaga listrik surya dengan model mengapung di laut. Hal ini tentu saja menjadi suatu inovasi yang sangat penting untuk mengintegrasikan potensi laut sebagai sumber energi yang tidak pernah habis.

Studi tentang pemanfaatan sumber daya laut sebagai sumber energi telah banyak dilakukan. Misalkan, wilayah Barat Sumatera dan Selatan Jawa yang menghadap langsung ke laut lepas Samudera Hindia, memiliki potensi gelombang laut yang cukup besar. Dalam hal potensi suhu laut atau melalui teknologi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), Indonesia memiliki potensi yang besar mulai dari perairan Bali, Sulawesi, hingga Papua. Sementara itu, banyaknya selat di Indonesia juga berpotensi menghasilkan energi arus.

Hal yang sangat menarik yaitu wilayah Timur Indonesia yang masih memiliki rasio elektrifikasi yang relatif rendah, ternyata memiliki potensi energi berbasis laut yang besar.

Laut Sebagai Ladang Energi TerbarukanOleh: Dr. Maxensius Tri Sambodo, Peneliti Utama di Pusat Penelitian Ekonomi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

OPINI

64

Misalkan, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), di tahun 2014, memiliki rasio elektrifikasi sekitar 52% (atau 48% rumah tangga belum memiliki akses listrik listrik) . Sementara itu konsumsi listrik per kapita sekitar 139 kWh atau kurang dari seperempat rata-rata konsumsi di wilayah Jawa.

Pada sisi lain, wilayah NTT dilalui oleh arus lintas Indonesia (Arlindo) yaitu suatu lintasan arus yang membawa massa air dari Samudera Pasifik ke Samudera India. Dengan adanya Arlindo, Indonesia memiliki potensi 5,6-9 terrawatt. Dengan demikian, jika potensi tersebut dapat dimanfaatan, krisis listrik yang sering terjadi di wilayah Timur Indonesia tidak harus terjadi.

Potensi energi laut juga dapat digunakan untuk mengatasi kendala akses energi di pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan arus laut skala kecil. Di samping itu, pemanfaatan arus laut akan jauh lebih murah (cost effective) jika dibandingkan dengan membangun transmisi kabel bawah laut. Misalkan saja untuk meningkatkan akses listrik di Kepulauan Seribu, pemerintah dapat memanfaatkan arus listrik dengan sistem Marine Current Energy for Electricity (MARCEE) yang dikembangkan oleh Italia.

Dalam mengoptimalkan potensi laut sebagai salah satu pilar ketahanan energi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024, berencana untuk membangun Pembangkit

Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) skala kecil dengan kapasitas sekitar 1 MW. Kapasitas PLTAL secara bertahap akan terus ditingkatkan hingga mencapai 38 MW di tahun 2024. Namun demikian, rencana pengembangan PLTAL tergolong paling kecil dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh PLN, salah satu kendala utama pengembangan PLTAL yaitu belum adanya jaminan PLTAL dapat berproduksi secara komersil selama lima tahun. Pengalaman menunjukkan rentang produksi listrik yang bersumber dari PLTAL masih sangat besar. Misalkan saja, hasil uji coba yang dilakukan di Dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, menghasilkan daya antara 900 – 2000 watt.

Kondisi teknologi yang belum matang juga menjadi tantangan bagi dunia riset untuk terus mengembangkan kehandalan sistem. Kehandalan teknologi arus laut perlu terus dikembangkan untuk menjamin stabilitas daya. Dengan potensi sumber energi kelautan yang besar, bukan tidak mungkin energi arus laut dapat dikombinasikan dengan tenaga gelombang, suhu, angin, dan tenaga surya untuk meningkatkan kehandalan pasokan listrik. Dengan kata lain, perubahan perairan laut Indonesia dari ladang minyak dan gas menjadi ladang energi terbarukan hanya tinggal menunggu waktu.

Tabel 1 Cadangan dan Pemanfaatan Energi TerbarukanJenis energi terbarukan Sumber Daya Produksi

Panas bumi 30 GW 1.3 GW Air 75GW 6.8 GW

Biomasa 49.8 GW 1.6 GW Matahari 4.8 kWh/m2/day 22.45 MW

Angin 3-6 m/s 1.87 MW Laut 49 GW 0.01 MW

Sumber: Indonesia Energy Outlook 2013 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)


Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., menerima Satgas SOLL Korps Marinir dan Ekspedisi Marinir Puncak Pyramid

Cartenz di Aula Gedung RE Martadinata, Cilangkap, Jakarta Timur, akhir Agustus lalu.

Satgas Save Our Littoral Life (SOLL) Koprs Marinir dan Ekspedisi Marinir ke Puncak Pyramid Cartenz Papua di bawah komando Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Kedua kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk mensosislisasikan penyelamatan kehidupan pesisir Indonesia dan dalam rangka menyambut HUT ke-70 Republik Indonesia.

Fokus Satgas SOLL adalah pada penyelamatan terumbu karang yang telah rusak dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut serta menyelamatkan terumbu karang. Sedangkan Ekspedisi Pyramid Cartenz selain mempunyai misi yang bertujuan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa TNI akan selalu menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke juga ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan kehidupan pesisir, dimana hal tersebut mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”.

Ekspedisi yang dipimpin Letkol Marinir Ferry Marpaung ini beranggotakan 19 personel Marinir, 10 personel Tramp Club, 4 personel MNC Group dan 2 personel Trans Media telah berhasil mengkibarkan bendera Merah Putih di Puncak Cartenz pada tanggal 17 Agustus 2015 dan menggelar spanduk “Save Our Littoral Life”.

Satuan tugas Ekspedisi Marinir dan Pendaki tunadaksa Sabar Gorky.

Satuan tugas Ekspedisi Marinir dan Pendaki tunadaksa Sabar Gorky ke Puncak Pyramid Cartenz dilepas keberangkatan saat itu secara resmi oleh Menko Kemaritiman, didampingi Kasal dan Komandan Kormar di lapangan apel Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E, M.A.P. menjelaskan pendakian ini merupakan wujud rangkaian kegiatan Korps Marinir TNI AL dalam memperingati HUT ke-70 tahun, dirinya mengatakan tim akan berangkat pada Minggu, tanggal 9 Agustus, malam dari Bandara Soekarno Hatta menuju Papua.

Di kesempatan yang sama, bagi Sabar Gorky, pendakian Piramida Cartenz ini adalah misi pendakian tujuh puncak tertinggi dunia yang ketiga setelah Elbrus dan Kilimanjaro di tahun 2011, pria berumur 48 tahun itu berharap bisa menyelesaikan keinginannya untuk mendaki tujuh puncak tertinggi di dunia.

Ekspedisi yang dimulai sejak 8 Agustus dan berakhir 20 Agustus 2015 ini Tim ekpedisi yang dipimpin Dansatgas Letkol Mar Ferry Marpaung berhasil membentangkan bendera merah putih raksasa

EKSPEDISI CARTENZ PYRAMIDDI PAPUA

INFO

66

di dua puncak yaitu Puncak Jaya dan Puncak Carstensz (4.884 Mdpl) bertepatan peringatan 70 tahun Proklamasi RI pada 17 Agustus 2015.

Dalam kegiatan Satgas Ekpedisi Marinir ke Puncak Pyramid Cartenz ini melibatkan pendaki tunadaksa Sabar Gorky, asal Solo, yang sudah menaklukkan tiga gunung tertinggi dunia dari keseluruhan tujuh puncak gunung. Untuk diketahui, Sabar Gorky merupakan pendaki kelas dunia yang cukup ternama. Kehebatan pria asal Solo itu menaklukan gunung-gunung tinggi semakin melejit setelah ia kehilangan satu kakinya karena sebuah kecelakaan namun tetap mampu berjuang menuju titik-titik tertinggi. Tak hanya pendaki gunung, Sabar Gorky juga dikenal sebagai atlet panjat.

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim ekspedisi atas partisipasinya bersama TNI AL. Demikian juga dengan sejumlah organisasi penyelam dalam kegiatan ekspedisi pelestarian terumbu karang di sejumlah perairan Indonesia.

Saat menerima kedatangan Satgas tersebut Kasal mengatakan tidak salah kalau saya panggil kapten kepada Sabar Gorky pendaki asal Solo tersebut. Karena semua orang asal Ambon saja bangga jika dipanggil kapiten. Panggilan kapten itu memiliki banyak arti. Tapi, karena

naik gunung sama Marinir, saya sebut Kapten Marinir, kata Laksamana TNI Ade Supandi S.E., M.A.P., di Mabes TNI AL di Cilangkap, Jakarta, akhir bulan Agustus lalu saat selesai melaksanakan kegiatan bersama anggota Korps Marinir.

Kegiatan yang sudah kita lakukan ini juga mendapat apresiasi dari banyak pejabat negara yang menyampaikan itu pada saya,” kata Laksamana TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P. Kita harapkan di waktu-waktu mendatang berbagai kegiatan positif ini akan kita laksanakan, tambahnya. (redaksi)


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penenggelaman kapal yang mencuri ikan di kawasan

perairan Indonesia mesti menjadi suatu gerakan konsensus atau kesepakatan nasional sehingga benar-benar efektif dan menjadi efek jera. Penenggelaman kapal harus konsensus nasional, kata Susi Pudjiasturi dalam forum diskusi pangan yang digelar di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bila kapal pencuri ikan yang membawa muatan ilegal berisi miliaran rupiah tetapi ternyata hanya didenda ratusan juta rupiah oleh pengadilan, maka hal tersebut sama saja mengundang berbagai pihak untuk mencuri ikan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, juga mengingatkan bahwa bila Presiden Joko Widodo sebagai pucuk pimpinan tertinggi sudah bicara dengan tegas untuk menyita dan menenggelamkan, maka hal tersebut seharusnya juga dijalankan seluruh pihak.

Pada kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa konsensus bukan berarti melakukan intervensi kepada pengadilan, karena dari 41 kapal yang telah ditenggelamkan pada Mei 2015, sebanyak 40 kapal hasil tangkapan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi hanya satu kapal yang hasil tangkapan dari tahun 2009.

Ia mengingatkan bahwa ribuan kapal ilegal masih berkeliaran dan ingin menangkap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia. “Kalau saya

tidak berikan ‘shock therapy’, tidak mungkin untuk mengusir dari perairan kita,” katanya menegaskan.

Penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kegiatan penenggelaman kapal ikan yang melanggar hukum telah dilaksanakan kembali baru-baru ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL serta Polri secara bersamaan meledakkan kapal pelaku illegal fishing sejumlah 38 kapal di perairan Indonesia. 38 Kapal yang diledakkan merupakan kapal-kapal yang ditangkap oleh KKP sebanyak 21 kapal, TNI AL 12 kapal, dan Polri 5 kapal. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan secara bersamaan, namun di lokasi yang berbeda-beda.

Penenggelaman KIA tersebut, dalam rangka memperingati HUT (Hari Ulang Tahun) ke-70 Kemerdekaan RI tahun 2015. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bersama-sama dengan TNI AL dan Polri, Kejaksaan Agung, serta instansi terkait lainnya menenggelamkan 38 (tiga puluh delapan) kapal pelaku illegal fishing.

KKP melakukan penenggelaman di Perairan Pontianak 15 kapal, di Perairan Kema Bitung 8 kapal, dan di Perairan Belawan 3 kapal. Sedangkan TNI AL menenggelamkan kapal dari lokasi berbeda, yaitu di Perairan Ranai 5 kapal, di Perairan Tarempa 3 kapal, dan di Perairan Tarakan 4 kapal.

Kapal-kapal tersebut merupakan kapal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia.

TENGGELAMKAN 38 KAPAL IKAN

DI PERAIRAN INDONESIAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

KAMLA

68

Penenggelaman menggunakan dinamit daya ledak rendah. Penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin di Perairan Pontianak

Dengan penenggelaman kapal di wilayah tersebut diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

TNI AL tenggelamkan 12 kapal ikan.

Maraknya aksi pencurian ikan oleh kapal berbendera asing, membuat TNI AL mesti bertindak tegas. Sebagai bentuk peringatan, prajurit matra laut akan menenggelamkan 12 kapal ikan asing (KIA) secara bersamaan di lima tempat.

“TNI AL bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 jam 10.00 WIB lalu kembali melaksanakan pemusnahan 12 kapal ikan asing,” demikian ditegaskan Kadispenal Laksma TNI M. Zainudin, S.H, M.M.

12 KIA ini merupakan tangkapan unsur KRI TNI Angkatan Laut. Ini merupakan keputusan yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat, kata Kadispenal.

Laksamana Pertama TNI M. Zainudin, S.H., M.M menambahkan, dari 12 KIA tersebut diantaranya empat kapal berbendera Thailand, tiga berbendera Philipina, satu berbendera Malaysia, dan empat berbendera Vietnam. Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemusnahan, adalah wilayah Lanal Tarempa sebanyak tiga kapal. ”Lalu wilayah Lanal Ranai lima kapal, wilayah Lanal Tarakan empat kapal,” tambahnya.

Sementara itu dari Lanal Ranai di informasikan bahwa Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin, M. Mgt. Stud., secara langsung memimpin kegiatan penenggelaman kapal sejumlah 5 (lima) Kapal Ikan Asing, yang terdiri dari 2 (dua) KIA asal negara Vietnam KM. Petromax 471 dan KM.

Petromax 474, serta 3 (tiga) KIA asal negara Thailand KM. Sudita 11, KM. Camar Laut 01 dan KM. Thindo Mina 06. Pemusnahan/penenggelaman Barbuk KIA telah mendapatkan Petikan Putusan dan Penetapan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai untuk melakukan pemusnahan/penenggelaman Barang Bukti tersebut.

Lokasi penenggelaman dilaksanakan sekitar 2 NM sebelah Timur pulau Sabang Mawang tepatnya pada posisi 03° 36’ 009” U – 108° 07’ 090”. Penenggelaman KIA ini dilaksanakan serentak dibeberapa wilayah RI pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagai kado peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 dengan pengawalan KRI Alamang – 644, KAL Sengiap II.4.- 55 dan Sea Rider Lanal Ranai serta 6 (enam) personel Satpaska Koarmabar sebagai Tim Demolisi.

Pada hari yang sama Komandan Lantamal VIII Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc., turun langsung menghadiri proses penenggelaman 8 (delapan) Kapal Ikan Asing (KIA) di Perairan Kema Bitung, Sulawesi Utara. Danlantamal VIII bersama Asintel Danlantamal VIII dan Asops Danlantamal VIII beserta Rombongan terkait on board di KN. Singa Laut-4802. Penenggelaman KIA berbendera Filipina tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pangkalan Pengawas SDKP (Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Bitung Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. tepat pada pukul 09.50 Wita. Bitung.

Pada kesempatan proses penenggelaman Kapal Ikan Asing (KIA) tersebut, Komandan Lantamal VIII (Danlantamal) Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc., antara lain menyampaikan bahwa TNI AL mendukung kebijakan pemerintah dengan bersama-sama stake holder dan instansi terkait lainnya bersinergi untuk mengamankan wilayah Perairan Sulawesi Utara, khususnya dari para pelaku illegal fishing.

Dalam kegiatan penenggelaman kapal tersebut, Kepala Pangkalan Pengawas SDKP (Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Bitung Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. memberikan perintah dan aba-aba untuk dilaksanakan penenggelaman dengan cara diledakkan. Peledakan tersebut dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah, sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat menjadi rumpon ikan di lokasi peneggelaman. Diharapkan kapal-kapal


yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,“ tegasnya.

Penenggelaman kapal-kapal ikan tersebut dilaksanakan, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua PN (Pengadilan Negeri) Bitung, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun ke delapan Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditenggelamkan di Perairan Bitung tersebut, memiliki bobot rata-rata 5 GT, yaitu terdiri dari KM. Amay Philipin, KM. Reychel 01, KM. Reyvin, KM. Berkat 03, KM. Yordan 02, KM. Marinir, KM. Chriatian, dan KM. Yordan 01, tambahnya

Sementara itu, tiga kapal ikan lainnya ditenggelamkan di wilayah perairan Lantamal I Belawan yakni PKFB 983, Bintang Terang I dan Bintang Terang II. Sedangkan di Lantamal XII Pontianak terdapat 13 kapal ikan yang peledakannya

dipimpin Danlantamal XII Pontianak Kolonel Laut (P) Heru Santoso, dan Dirjen PSDKP Asep Burhanudin.

Penenggelaman kapal ikan ini melibatkan tim demolisi, KRI Kujang-642, KRI Alamang-644, KRI Tarihu-829, KAL Sengiap, KAL Baruk, Kapal Patroli Keamanan Laut, RIB 05, Sekoci Karet dan Kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (redaksi dari berbagai sumber)

KAMLA

70

TNI AL-US Navy kembali mengelar latihan bersama dalam rangka meningkatkan kerja sama Bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan melibatkan ribuan personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy). Latihan Bersama (Latma) TNI AL dan US Navy dengan sandi “Carat 2015” ini mengambil tema “Dengan Latma Carat 2015 kita tingkatkan hubungan bilateral antara TNI AL dengan US NAVY sehingga dapat memberikan dampak positif dalam memelihara stabilitas keamanan Asia Tenggara”.

Latma Carat 2015 ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Carat 2015 merupakan implementasi dari hubungan bilateral di bidang pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan koordinasi di bidang kemaritiman.

Dalam Latma Carat 2015 ini TNI Angkatan Laut melibatkan 1 CN-235, 1 NBO-105, 1 BELL-412, 1 NC-212-200, 1 FFG (kelas Van Speijk), 1 MRLF, 2 Corvette (kelas Sigma), 1 LPD, 1 kapal selam, 1 Batalyon Marinir (350 personel), 1 Peleton Zeni (60 personel), 1 Detasemen Force Protection (35 personel), 3 Tim Kopaska untuk Serial

Latihan Riverine (21 personel), 2 Tim Penyelam (8 Personel tiap Tim), 16 Personel Pelatihan Eod (8 Penyelam, 8 Kopaska), 1 Tim Band Komando Armada RI Kawasan Timur.

US Navy melibatkan Task Force-73, 1 USNS Safeguard, 1 DDG (dilengkapi 1 heli MH-60R), 1 LCS (dilengkapi heli MH-60R), 1 SSN, 1 LSD, 1 USMC (300 personel), 1 Pesud P-3/P-8, 1 Survey/Beach Master, 1 Sevent Fleet Band, 1 Detasemen Riverine, 1 Detasemen Seabee, 1 tim VBSS, 1 Batalyon MDSU, 1 peleton EOD, 1 Detasemen Force Protection, 1 UAV MQ-8 Firescout.

Komandan Gugus Tugas 73 US Navy Laksamana Muda Charlie Williams mengungkapkan, banyak alasan mendasar digelarnya CARAT ke-21. Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia terus berlanjut. Kita ada di Surabaya dengan Armatim. Ada kapal perang, patroli dan latihan penyelamatan.

Dalam latihan kali ini lebih dari 1.000 anggota militer AS ikut dalam latihan. Pendaratan amfibi, perang antikapal selam dilaksanakan dalam latihan kali ini. Selain itu ada kunjungan naik ke kapal, demonstrasi pencarian dan perampasan (VBSS), latihan selam dan penyelamatan bergerak, operasi pantai dan tepi sungai, patroli maritim dan operasi pengintaian, latihan meriam, dan latihan anti rudal udara.

Latihan libatkan Marinir Latihan bersama (Latma) bersandi CARAT”

(Cooperation Afloat Readiness and Training) 2015 ini melibatkan pula prajurit Korps Marinir TNI AL dengan koleganya, Korps Marinir Amerika Serikat untuk berbagi pengetahuan tentang prosedur tetap operasi dan teknik bertahan hidup di hutan.

Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari itu merupakan implementasi dari hubungan bilateral di bidang pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan koordinasi di bidang kemaritiman.

LATIHAN BERSAMA CARAT 2015


Etika Busana PriaOleh : Ratih Sanggarwaty - Pakar Busana, Etika dan Kepribadian (Optimalisasi Diri)

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat dilihat kepribadiannya dari penampilannya. Oleh karenanya penampilan seseorang merupakan hal yang sangat penting sebagai pencakupan “First Impression” seseorang. Unsur utama sebuah

penampilan adalah busana. Assesories adalah penunjang tetapi akan menjadi unsur utama pembunuh jika salah pemakaiannya dan penempatan.

Keperluan dasar penampilan pria : 2 kemeja lengan panjang warna putih, 1 kemeja lengan panjang warna biru muda, 1 kemeja lengan panjang warna krem.

Celana : 2 celana warna hitam (yang 1 untuk dipakai sebagai stelan jas, jadi harus sama warna dan bahan dengan jas nya), 1 celana panjang warna coklat tua.

Sepatu harus sama warna dengan celana panjang. Sepatu yang tidak ber sol atau karet rata bawahnya maka tidak boleh dipakai untuk ke kantor maupun acara resmi. Sepatu pantovel boleh yang bertali atau tidak, sesuaikan dengan peraturan yang berlaku di instansi maupun kantor.

Kaos kaki : 2 warna hitam (1 polos dan 1 boleh ada motif), 2 warna coklat (1 polos dan 1 boleh warna motif). Kaos kaki sebaiknya memakai bahan yang katun dan tidak banyak mengandung bahan polyester. Kaos kaki yang tidak berbahan katun akan tidak menyerap keringat kaki, akibatnya kaki akan berjamur dan membuat kaki berbau. Untuk acara formal maka padukan kaos kaki sama warna dengan sepatu, untuk acara non formal kaos kaki diperbolehkan sama warna dengan celana.

Panjang celana adalah sebatas garis sol sepatu. Jangan lebih pendek atau terlalu panjang. Kalau ada lekukan di bagian belakang dekat sepatu maka itu tanda celana terlalu panjang.

Di bagian pinggang celana ada yang dilipit maupun tidak. Keduanya boleh dikenakan pada acara formal. Perhatikan bagi yang gemuk di bagian perut maka lipit lepas akan menambah kesan gemuk. Sebaiknya lipitnya dijahit. Di bagian bawah celana ada 2 macam yaitu yang dilipat ke luar dan yang dilipat ke dalam.

Keduanya bisa dipakai pada semua acara, tetapi akan lebih rapih dan tampak formal adalah yang dilipat ke dalam. Selain celana formal hitam dan coklat maka punyailah celana cordoray untuk acara non formal, celana jeans untuk acara casual.

Jeans tidak selalu berwarna biru, tetapi yang paling casual adalah warna biru tersebut. Black jeans masih bisa dipakai untuk non formal, semua warna jeans dapat digunakan pada kode busana smart casual. Smart Casual adalah kode busana yang sedang “in”. Busana smart casual posisinya di atas casual di bawah semi formal. Pada smart casual ini hanya menambah jaket ringan pada blue jeans dan T shirt atau mengganti T shirt dengan kemeja lengan pendek atau juga mengganti blue jeans dengan celana cordoray dipadukan dengan Polo Shirt (kaos yang berkerah).

DASIPemakaian dasi disesuaikan dengan kemeja. Jika kemejanya biru muda maka dasinya

yang berwarna basic biru, boleh motif tapi bukan motif yang lucu-lucu seperti karakter kartun atau hobi (piano, golf, sepeda, bola, dll).

Jika memakai kemeja putih maka pemakaian dasinya bebas. Dalam kombinasi kemeja putih bersama Jas maka warna dasi disesuaikan dengan jasnya. Besar dan motif dasi disesuaikan dengan bentuk badan. Yang berbadan kurus hindari dasi yang lebar dan bermotif besar, demikian sebaliknya kalau berbadan besar hindari dasi yang kecil. Hindari juga motif polkadot kecil, kotak-kotak kecil dan garis-garis kecil karena akan membuat sakit mata bagi yang melihatnya.

Penjepit dasi biasanya dipakai sebagai aksesori pria. Pilih warna emas atau sesuai dengan jam atau bingkai kacamata minus. Pemakaian setinggi titik dada (payudara bagi wanita). Bisa lebih tinggi maksimal 1 cm dari titik dada, jangan lebih rendah. Kemeja untuk memakai dasi harus berkerah pas kerung lehernya tidak boleh terlalu longgar juga tidak boleh terlalu mencekik. Panjang dasi dalam pemakaiannya sepanjang ikat pinggang tidak boleh terlalu pendek juga kepanjangan.

Kemeja Batik.

Batik sebagai warisan budaya leluhur merupakan karya yang luar biasa. Batik tulis adalah batik yang terbaik, dalam proses pembatikannya maupun motifnya tidak pernah ada duanya. Bahan dasar kain yang dibatik dapat dari Sutera, Katun Primisima, Kain Serat Nanas, Tenun Atbm, Sifon, Shantung Rayon, dan lain-lain. Yang paling bagus untuk kemeja pria adalah batik yang bahan dasarnya Katun Primisima. Pilihlah kerah kemeja daripada kerah shanghai karena kerah kemeja akan bertahan lama dibandingkan kerah shanghai.

Kemeja batik lengan pendek bisa digunakan pada acara non formal. Oleh karenanya kemeja batik lengan pendek tidak boleh dipakai untuk menghadiri undangan pernikahan, meski pesta pernikahannya diadakan pada siang hari. Kemeja batik lengan panjang dipakai pada acara formal dan bisa untuk semi formal.

Jika ada kode busana “Batik” maka yang wajib memakai batik adalah suami atau pasangan kita, busana wanitanya menyesuaikan saja dengan warna batik suami atau pasangannya. Kemeja batik paling bagus dan pas dipadukan dengan celana panjang hitam, ibarat batik sebagai lukisan maka celana hitamnya sebagai kanvas.

Batik sutera tidak tampak bagus dipakai sebagai kemeja pria, karena akan tampak smooth, shining dan fragile. Untuk pria yang berkulit gelap maka hindarilah warna batik sogan yaitu coklat tua hitam dan ke arah kuning, sebaiknya memakai batik pesisiran yang biasanya ada tambahan warna cerah.

Kemeja KokoKemeja Koko biasanya dikenal sebagai baju Muslim bagi pria. Baju koko tidak harus

berwarna putih, tetapi baju koko warna putih yang paling pas dipakai di segala acara keagamaan. Baju koko selayaknya untuk pemakaiannya lebih diutamakan yang berlengan panjang. Tetapi pada akhir-akhir ini kemeja koko berlengan pendek banyak diminati.

Selayaknya kemeja batik maka untuk kemeja koko lengan pendek tidak bisa dipakai untuk acara yang semi formal. Kemeja koko boleh dipakai sebagai dalaman jas, asalkan ada manset diujung lengannya (sama persis manset kemeja umum pria).

JasAda jas model single breasted dan double breasted. Jas single breasted kancing satu deret

dari atas ke bawah. Kalau double breasted dua deret dari atas ke bawah. Ada yang kancing 2, 4 atau 6.

Jas single breasted akan menimbulkan kesan langsing dan tinggi. Jadi pantasnya dipakai oleh pria berbadan besar dan atau yang berperut cenderung buncit. Pemakaian single breasted ini boleh dikancing satu dua atau dikancingkan semua saat berdiri, bahkan boleh tidak dikancing sama sekali. Tetapi tidak begitu dengan jas double breasted. Saat berdiri maka semua kancing double breasted harus dikancingkan semua. Jas double breasted akan memberikan kesan besar dan gagah, maka harus digunakan oleh pria yang kurus dan berperut rata. Karena jika perutnya tidak rata maka kancing tidak akan bisa dikancingkan saat berdiri. Adapun saat duduk maka single maupun double breasted boleh dilepas kancingnya agar terasa nyaman.

Don’t and Do untuk Jas.Do- Merk jas dibagian ujung lengan kiri/kanan harap dilepas.- Lepas jahitan cantuman bibir saku dan jahitan cantuman belakang.- Letakkan lidah saku di luar bibir saku.Don’t- Disetrika tandas dibagian kerah. Biarkan kerah natural kelepaknya.- Dipakai tidak bersamaan dengan celana setelannya. Jika terpaksanya celana

dipakai lebih sering maka dry cleaningnya tetap harus bersamaan dengan Jasnya.

Zipper JacketJacket ini tidak berkancing tetapi memakai retsluiting dibagian bukaan depan. Jacket

ini bersifat non formal jika dipakai. Semahal apapun jacket ini ia tidak bisa dipakai untuk acara resmi atau formal. (redaksi)

Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty),

termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Isu perbatasan saat ini mengalami pergeseran dari masalah keamanan tradisional (traditional issues) menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu keamanan non-tradisional (non-traditional security issues) didalamnya, seperti: terorisme, konflik etnis, migrasi penduduk, perdagangan manusia, transnational crime, penyelundupan senjata dan obat bius, dan lain-lain.

Perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi, tata kehidupan dan budaya. Peran Militer bukan lagi menjadi leading sektor dalam menaikan harga diri suatu bangsa, seperti sektor ekonomi pada saat seperti sekarang telah memacu diri untuk menjadikan tolok ukur kuat dan tidaknya suatu negara dalam bersaing di kancah percaturan dunia yang semakin meng-global, meskipun militer tetap sebagai back up dari implementasi element national power lainnya.

Latar Belakang. Ketegangan di Semenanjung Korea bukan mustahil

memuncak menjadi perang terbuka. Ancaman Korea Utara untuk melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan dan Pasifik akhirnya direspon negara tetangganya itu. Presiden Korea Selatan Park Geunhye bertekad untuk melancarkan serangan militer balasan yang kuat dan besar-besaran atas setiap provokasi yang dilancarkan Pyongyang. Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden Korea Selatan pada tanggal 1 April 2013 setelah Korea Utara mendeklarasikan keadaan perang terhadap Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan Park Geunhye menyatakan keadaan tersebut selain tekad petinggi Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara untuk memperkuat persenjataan nuklirnya, dan Pemerintah Korea Utara mengumumkan rencana untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklir di Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre. Keberanian Korea Selatan dalam menghadapi provokasi Korea Utara tersebut tentunya tidak lepas adanya kekuatan pendukung ataupun kerja sama dengan negara-negara yang mempunyai kekuatan lebih besar.

Korea Utara mengumumkan bahwa negaranya membatalkan pakta non-agresi dengan Korea Selatan sebagai bentuk reaksi kemarahan atas sanksi yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB menyusul uji coba nuklir ketiga Korea Utara. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Korea Utara, Jumat, 8 Maret 2013, negaranya akan membalas dengan keras setiap serangan musuh yang mencoba menyusup ke wilayahnya. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Korea Utara membatalkan seluruh pernyataan mengenai percobaan nuklir di masa lalu.

Kedaulatan dan Keamanan Perbatasan. Kedaulatan suatu negara merupakan hak suatu bangsa

untuk mengatur sendiri segala aspek kehidupan dalam batas geografi dan teritorial tertentu termasuk pula dengan memberikan hak bagi negara lain untuk melakukannya. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy (2010) definisi umum kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu territorial (Supreme authority within a territory). Konsep kedaulatan merupakan konsep yang paling banyak diperdebatkan dan disalahgunakan di forum politik internasional.

Faktor penting dalam kedaulatan negara adalah sumber daya alam untuk digunakan mensejahterakan warga negaranya yang dikenal dengan konsep permanent sovereignty over natural resorces. Konsep ini merupakan prinsip hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk secara bebas memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah yuridiksinya bagi kepentingan masyarakatnya. Terjadinya kelangkaan SDA, yang menyulut perebutan sumber penunjang kehidupan tersebut, menyebabkan timbulnya konflik mulai dari tingkat lokal, regional bahkan internasional yang terkadang sampai mengganggu kedaulatan negara (Isnaeni, 2004: 19).

Untuk menjaga kedaulatan negara, faktor keamanan menjadi salah satu hal penting. Keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Seiring dengan konsep baru mengenai keamanan, maka pandangan tentang ancaman terhadap keamanan, terutama keamanan nasional tidak lagi berasal dari kekuatan militer tetapi ancaman yang bersifat non-militer maupun militer yang berasal dari aktor non negara.

Oleh : Kolonel Laut (P) Muspin Santoso, S.H., M.Si. (Han)

BELAJAR DARI KONFLIK NEGARA BERTETANGGA

STUDI KASUS KONFLIK SEMENANJUNG KOREA

OPINI

74

Diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi yang

dilkukan oleh seseorang yang disebut diplomat, biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Diplomasi sendiri langsung terkait dengan masalah internasional yang mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, perdagangan, politik dan pertahanan keamanan.

Pengertian diplomasi secara harfiah berasal dari kata diplomaµ (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan BesterÂ’s New World Dictionary ofthe American Language (1996), diplomasi adalah hubungan relasi antar bangsa dalam membuat keputusan, keahlian dalam melakukannya, dan keahlian dealing with people dengan tujuan untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Masing-masing negara seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin

memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional.

Pemerintahan dan Politik. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara

sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri). Kepala negara de facto adalah Kim Jong-un, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois.

Korea Selatan adalah negara republik, membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden

yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden Korea Selatan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan dengan masa jabatan Hakim selama enam tahun.

Hubungan luar negeri.Korea Utara telah

memelihara hubungan yang akrab dengan RRC dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989, dan pecahnya Uni Soviet pada 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.


Sebagai akibat dari program senjata nuklir Korea Utara, pembicaraan enam-pihak diselenggarakan untuk mencari penyelesaian damai terkait ketegangan di antara dua pemerintah Korea, Federasi Rusia, Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada 17 Juli 2007, para inspektur PBB memverifikasi penutupan lima fasilitas nuklir Korea Utara, sesuai persetujuan Februari 2007. Pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan (Roh Moo-Hyun) dan pemimpin Korea Utara sebelumnya (Kim Jong-il) menandatangani sebuah perjanjian damai berisi delapan pasal, yang mengajukan perdamaian abadi, pembicaraan tingkat tinggi, kerja sama ekonomi, perbaharuan kereta api, perjalanan udara, jalan bebas hambatan, dan barisan penyorak olimpiade gabungan.

Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991, bersamaan dengan bergabungnya Korea Utara. Pada 1 Januari 2007, Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada saat itu, Ban Ki-moon resmi menjadi Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Kofi Annan. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi mitra stratergis ASEAN sebagai anggota Asean Plus 3 dan aktif dalam forum ekonomi dunia lainnya seperti G-20, APEC dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur.

Korea Selatan menjalin hubungan erat dengan RRC dan Uni Eropa menjadi mitra penting perdagangan Korea Selatan dan menjadi tujuan utama ekspor Korea Selatan. Traktat hubungan dasar antara Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani tahun 1965 menjadi dasar utama hubungan kedua negara.

Kekuatan Militer Korea UtaraAngkatan Darat Korea Utara adalah terbesar kelima

di dunia, diperkirakan sebesar 1,21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria berusia 17�54 tahun di dalam Angkatan Darat. Kekuatan Angkatan Darat, Pasukan Aktif 1,2 juta, Cadangan/ Paramiliter 4.700.000 (empat juta tujuh ratus) orang, Tank 4.100, Kendaraan pegangkut 2.500, Kendaraan artileri 8.500, Roket 5.100, Mortar 7.500, Senjata Pertahanan Udara 11.000. Kekuatan Angkatan Laut memiliki Kapal Tempur 3, Kapal Patroli 383, Kapal Selam 70, Hovercraft 135, Kapal Pendaratan 261. Sedangkan Angkatan Udara. Pesawat Tempur 735 berbagai jenis (pembom 80 buah, Jet tempur 440, pesawat transportasi 215), dan Helikopter sebanyak 302 buah serta memiliki senjata nuklir dan reaktor nuklir yang cukup besar. Strategi militer Korea Utara dirancang untuk menyusupkan agen dan menyabotase di belakang barisan musuh pada saat perang.

Korea Utara juga menjual misil balistik dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyebut Perusahaan Perdagangan Pembangunan dan Pertambangan Korea (alias KOMID) sebagai agen penjual utama Korea Utara dan pengekspor terbesar misil balistik dan senjata konvensional.

Kekuatan militer Korea Selatan.Invasi serta ketegangan dengan Korea Utara telah

mendorong Korea Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Jumlah tentara aktif Korea Selatan menempati urutan keenam terbesar di dunia, urutan kedua dalam

OPINI

76

jumlah tentara cadangan dan sebelas besar dalam urusan anggaran pertahanan.

Kekuatan angkatan bersenjata Korea Selatan terdiri dari tentara aktif sebesar 687.000 orang, tentara cadangan sebesar 4.500.000 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari kekuatan Angkatan Darat Korea Selatan (ROK Army) dengan jumlah personel 522.000 jiwa (Data tahun 2008), 2.330 tank, 2.400 kendaraan lapis baja termasuk 1.524 K1A1 dan K1 tank., senjata lain sejumlah 4520, artileri sebesar 10.774, dan helikopter 418.

Angkatan Laut Korea Selatan memiliki 68.000 personel, 20 kapal Fregat dan kapal perang kecil, 12 kapal selam, 100 kapal cepat, dan 48 kapal Amphibi. Korps marinir (ROKMC), angkatan bersenjata ini kebanyakan berkonsentrasi di daerah perbatasan Zona Demiliterisasi Korea. Seluruh pria Korea Selatan diwajibkan secara konstitusi untuk mengikuti wajib militer, umumnya untuk masa dua tahun. Kekuatan Angkatan Laut Korea Selatan memiliki 68.000 personel, 20 kapal Fregat, 23 kapal selam, 111 kapal patroli cepat, 48 kapal Amphibi, dan Hovercraft 5 buah. Kekuatan Angkatan Udara memiliki Pesawat Tempur 460 (+90 AS), Helikopter 680 (+120 AS). Korea Selatan membeli F/4- 18 Hornet , kemudian diizinkan untuk di produksi dan di rakit di Korea Selatan. Korea Selatan membeli sejumlah F-16 Fighting Falcon.

Kekuatan Ekonomi. Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-

sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korea Utara mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture.

Pada abad ke-21, pertumbuhan PDB Korea Utara cukup lambat tetapi pasti, meskipun pada beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan meningkat hingga 3,7% pada 2008 karena pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8,2%.

Korea Selatan saat ini merupakan terbesar kedua belas dunia berdasarkan PDB. Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G-20, APEC, WTO dan OECD. Pertumbuhan ekonominya sangat cepat sehingga membuat negara ini dikenal dengan sebutan Macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next Eleven. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki dengan istilah Keajaiban di Sungai Han. Ekspor Korea Selatan menduduki tempat kedelapan terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat kesepuluh terbesar di dunia.

Ekonomi Korea Selatan mulai bangkit pada 2002. Ekspor bergerak dalam bidang semi konduktor, peralatan

telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal dan petrokimia dengan mitra ekspor utama RRC 21.5%, Amerika Serikat 10.9%, Jepang 6.6% dan Hong Kong 4.6%. Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan chaebol. Beberapa chaebol yang terbesar antara lain: Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, KB Financial Group, Korea Electric Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronics, Hyundai dan LG Chem.

Implementasi Komparasi Kekuatan Nasional (National Power).

Dinamika situasi global pasca perang dingin antara kekuatan AS dengan Uni Sovyet menyebabkan peta kekuatan dunia mengalami transisi. Pergeseran peta kekuatan dari yang bersifat bipolar menjadi multipolar. Menurut Mearsheimer (2001), sistem yang multipolar akan lebih berpotensi menimbulkan konflik dan perang daripada sistem yang bipolar. Dia menjelaskan bahwa sepanjang masa perang dingin situasi global lebih stabil dan menjelaskan 3 alasan bahwa sistem yang multipolar lebih tidak stabil. Pertama, lebih banyak potensi terjadinya perang dan konflik yang melibatkan dua pihak/negara (conflict dyad). Kedua, kondisi ketidak seimbangan kekuatan (imbalances of power) yang semakin mengemuka, negara yang kuat akan lebih mampu memenangkan perang, menciptakan deteren menjadi lebih sulit dan perang menjadi lebih mungkin terjadi. Ketiga, akan lebih banyak ruang untuk terjadinya miskalkulasi (Mearsheimer,2001).

Suatu negara akan memiliki kekuatan hegemonis apabila memiliki keunggulan di semua aspek kekuatan nasionalnya dibandingkan dengan negara-negara lain di lingkungannya. Negara yang memiliki hegemoni, akan memiliki inisiatif dan kesempatan yang lebih banyak untuk menggunakan hard power, soft power atau smart power dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Faktor kekuatan militer seringkali merupakan faktor paling dominan dalam menentukan kekuatan nasional suatu negara. Namun dalam kondisi interdependensi multisektoral antar negara yang saat ini semakin tinggi, faktor kekuatan militer tidak bisa dijadikan faktor tunggal penentu kekuatan suatu negara.

Berdasarkan beberapa data tersebut diatas dapat disampaikan bahwa kekuatan yang relatif berimbang membuat Korea Utara memiliki kemampuan dan inisiatif untuk memilih berbagai strategi untuk menghadapi konflik Semenanjung Korea. Korea Utara tidak hanya bisa menjadi pihak yang pasif dan menunggu inisiatif dari Korea Selatan dalam konflik ini. Korea Utara memiliki kemampuan untuk mengerahkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan konflik semenanjung Korea dan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi yang akan digunakan dalam konflik tersebut. Di sisi lain Korea


Selatan dari segi kekuatan Militer lebih di bawah Korea Utara, tetapi aliansi negara-negara sahabat Korea Selatan yang lebih unggul dengan ditopang kekuatan ekonomi yang merupakan urutan kedua belas dunia, hal ini menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Korea Utara untuk melakukan penetrasi kepada Korea Selatan.

Pelajaran yang dapat diambil. Dalam menghadapi perang secara terbuka setidaknya

harus diperhitungkan kerugian-kerugian yang akan diterima, seberapa besar kekuatan lawan dan mampukah kekuatan diri sendiri untuk melawannya, perhitungan keuntungan dan kerugian dari dampak perang harus cermat. Untuk itu dalam membangun sebuah kekuatan tidak terlepas dari pertimbangan secara teknologi, ketahan lamaan melaksanakan pertempuran dengan medan yang sesuai dengan jenis dan perlakuan alat utama sistem kesenjataan (alut sista), serta komando dan pengendalian (kodal) yang jelas.

Masalah perbatasan merupakan masalah yang harus diselesaikan secara tuntas secara norma-norma hukum baik secara internasional dan nasional. Dalam konteks hubungan internasional, permasalahan mengenai batas negara merupakan bentuk batas kedaulatan wilayah antar negara yang seringkali menimbulkan sengketa. Perbedaan klaim dengan negara tetangga harus diselesaikan secepat mungkin. Proses penyelesaian sengketa perbatasan antar negara dapat dilakukan melalui pendekatan politik (diplomasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi dan stalemate), pendekatan hukum (ajudikasi melalui Mahkamah Internasional) dan pendekatan penggunaan kekerasan/ perang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada negara yang merasa lebih superior diantara negara lainnya, kekurangan dari satu negara merupakan kelebihan dari negara lain, yang terpenting dalam bernegara adalah adanya saling menghormati diantara negara tersebut tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya, bekerjasama untuk saling menguntungkan, memecahkan masalah mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya masing-masing. Hal semacam ini perlu wadah kegiatan yang dinamakan Diplomasi, sedangkan diplomasi bukan hanya kegiatan yang mencakup militer saja, tetapi dapat dilaksanakan oleh elemen-elemen kekuatan nasional (element national power) lainnya, (Diplomasi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan)

OPINI

78

TNI AL MEMANGGIL PEMUDA/PEMUDI MENJADI PENGAWAK

ORGANISASI TNI AL

Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengawak organisasi TNI AL dilaksanakan secara terencana, terarah, strategis dan berlanjut, salah satunya melalui program penyediaan Calon Prajurit TNI AL dan Calon PNS TNI AL dari masyarakat umum dan Honorer. Program penyediaan tenaga tersebut dilaksanakan melalui seleksi penerimaan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya. Lapetal selaku lembaga penyedia tenaga menjaring Calon Prajurit TNI AL, baik Calon Bintara Prajurit Karier Pria/Wanita (Caba PK) dan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) sedangkan Calon PNS (CPNS) di bawah koordinasi Kemenhan. Sedangkan program penyediaan Calon Taruna AAL, Calon Perwira PK dari Sarjana, Calon Perwira Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, Calon Mahasiswa Beasiswa Calon Perwira PK dilaksanakan di bawah koordinator Mabes TNI.

Berdasarkan Permenhan Rl Nomor 27 Tahun 2012 maka tugas Lapetal sebagai lembaga penyediaan adalah memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan melalui serangkaian kegiatan meliputi kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama.

Prosedur PenyediaanPenyediaan prajurit sebagai bagian dari pembinaan prajurit pada hakikatnya merupakan suatu upaya, pekerjaan dan

kegiatan untuk mendapatkan prajurit TNI dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI AL dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AL. Salah satu yang terpenting dari penyediaan tenaga adalah proses penerimaan. Penerimaan prajurit dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai prajurit sukarela melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi prajurit siswa.

Proses penerimaan Calon Prajurit Angkatan Laut, dilaksanakan secara struktural, dengan melibatkan Lantamal/Lanal dalam melaksanakan seleksi penerimaan di tingkat daerah, yang bertindak sebagai Panitia Daerah (Panda) dan Panda Rute yang dikendalikan langsung oleh Lapetal dengan wilayah kerja Lampung, Jawa dan Bali, serta dibantu oleh Lantamal/Lanal setempat. Sedangkan seleksi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat (Panpus) dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai bidang-bidang yang dipersyaratkan dalam seleksi tersebut.

Agenda Penyediaan Calon Prajurit 2016a. Bintara PK TNI AL

Sasaran penerimaan calon Bintara PK TNI AL TA 2016 adalah 311 orang, yaitu:1) Calon Bintara PK Pria: 271 Orang; dan 2) Calon Bintara PK Wanita: 40 Orang.

b. Tamtama PK TNI ALSasaran penerimaan calon Tamtama PK TNI AL TA 2016 adalah 1037 orang, yang pelaksanaannya dibagi dalam dua

gelombang penerimaan yaitu:1) Gelombang 1: 537 orang2) Gelombang II: 500 orang


GE

LOR

AK

AN

SEM

AN

GA

T CIN

TA B

AH

AR

I UN

TUK

GE

NE

RA

SI MU

DA

Salam Jalesveva Jayamahe!2019/12/13 · Pasir Putih, Pantai Tugu Trikora, Pantai Kadingaren, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dan Pantai Teluk Ratai. Korps Marinir sangat gencar melakukan

Documents