SAFRI ARIF - Unhas

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT :

STUDI KASUS RSUD LABUANG BAJI DI KOTA MAKASSAR

THE EFFECTIVENESS OF HOSPITAL EIA IMPLEMENTATION:

CASE STUDY OF LABUANG BAJI HOSPITAL

IN MAKASSAR CITY

SAFRI ARIF

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

i

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT :

STUDI KASUS RSUD LABUANG BAJI DI KOTA MAKASSAR

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Megister

Program Studi

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan Diajukan Oleh

SAFRI ARIF

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

ii

TESIS

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT :

STUDI KASUS RSUD LABUANG BAJI DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

SAFRI ARIF

Nomor Pokok P 0303212004

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 27 Januari 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Ir. HAZAIRIN ZUBAIR, MS

Ketua

Prof. Dr. Ir. BAHARUDDIN NURKIN, MS Anggota

Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prof. Dr. Ir. NGAKAN PUTU OKA, M.Sc

Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. MUHAMMAD ALI, SE., MS

iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Safri Arif

Nomor Mahasiswa : P0303212004

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2017

Penulis

iv

PRAKATA

Bismillahirahmanirohim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi Allah SWT, yang atas

kehendak-NYA hingga penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik.

Judul penelitian adalah Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Rumah Sakit :

Studi Kasus RSUD Labuang Baji Di Kota Makassar.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, atas arahan

dan bimbingan yang tulus ikhlas dari Komisi Penasehat dan Penguji,

serta keterlibatan berbagai pihak yang telah ikut serta mendukung penulis.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghanturkan

banyak terima kasih kepada:

a. Bapak Prof. Dr. Ir Hazairin Zubair, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Ir.

Baharuddin Nurkin, M.Sc masing-masing sebagai pembimbing 1 dan

pembimbing 2, yang telah banyak memberikan petunjuk pengarahan dan

bimbingan sejak dimulainya hingga pada akhir penelitian ini.

b. Bapak Prof. Dr. Ir. Kahar Mustari., M.Si, Prof. Dr. Didi Rukmana, M.Si,

dan Prof. Dr. Ngakan Putu Oka, M.Si. sebagai anggota komisi penasehat

studi yang telah banyak memberikan petunjuk dan nasehat-nasehat

sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dalam penelitian ini.

c. Rekan-rekan PLH 2012 yang telah banyak memberikan bantuan,

dorongan moril dan kerjasama dalam penyelesaian studi ini.

v

d. Istri tercinta, anak-anakku dan seluruh keluarga yang telah banyak

memberikan dorongan moril dan materi dalam pelaksanaan dan

penyelesaiaan studi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini, memuliakan

orang yang berilmu dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu,

keselamatan bagi manusia dan khususnya menjadi berkah bagi penulis.

Makassar, Januari 2017

Safri Arif

vi

Abstrak

Safri Arif. Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Rumah Sakit : Studi Kasus RSUD Labuang Baji di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Hazairin Zubair dan Baharuddin Nurkin). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengevaluasi pelaksanaan AMDAL di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang telah memiliki dokumen lingkungan. (2) Mengidentifikasi dan mengevalusi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan di RSUD Labuang Baji. (3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan di RSUD Labuang Baji. (4) Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan. (5) Mengajukan usulan (rekomendasi) perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di RSUD Labuang Baji. Penelitian ini menggunakan metode survei dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di RSUD Labuang Baji di Kota Makassar dengan melakukan survei berupa wawancara dan kuesioner serta studi pustaka terhadap dokumen AMDAL, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Responden dari penelitian terdiri dari pihak pemrakarsa (RSUD Labuang Baji), instansi pengawas, dan masyarakat disekitar lokasi RSUD Labuang Baji. Hasil penelitian menunjukkan untuk parameter (1) Hasil pemantauan lingkungan terhadap kualitas air dengan beberapa parameter masih melampaui baku mutu dan pemantauan lingkungan belum rutin dilakukan setiap 6 bulan. (2) IPAL yang dimiliki belum berfungsi maksimal. (3) Insinerator yang beroperasi belum memiliki izin. (4) Kemacetan Arus Lalu lintas di Jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Implementasi AMDAL di RSUD Labuang Baji belum dilaksanakan sepenuhnya pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (2) Keterlibatan masyarakat di sekitar RSUD Labuang Baji dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan relatif masih rendah, masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi mereka yang tinggal disekitar lokasi kegiatan. (3) Lemahnya pengawasan dan penindakan (sanksi) instansi pengawas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan Lemahnya koordinasi antar instansi pengawas dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RSUD Labuang Baji. (4) Dari hasil penelitian di RSUD Labuang Baji diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 27% atau belum efektif.

Demi perbaikan kualitas lingkungan dalam pengoperasian RSUD Labuang baji, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi diantaranya: (a) Penambahan areal parkir sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996, (b) Perlu dilakukan sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat. (c) Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kota Makassar. (d) Pemberian penghargaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

vii

ABSTRACT

SAFRI ARIF. The Effectiveness of Hospital EIA Implementation: Case Study of Labuang Baji Hospital in Makassar City. (supervised by Hazairin Zubair and Baharuddin Nurkin).

This research aimed (1) to evaluate the implementation of EIA in Labuang Baji Hospital who already have environmental documents. (2) to identify and evaluate the involvement community in supporting environmental management in Labuang Baji Hospital. (3) to identify and evaluate the implementation of supervision by government in evaluating the implementation of environmental management in Labuang Baji Hospital. (4) to know the effectiveness of EIA implementation as an environmental management instrument. (5) to propose a recommendation for improvement of environmental management and monitoring in Labuang Baji Hospital. This research uses survey method and literature study.

This research was conducted in the Labuang Baji Hospital in Makassar City by conducting surveys in the form of interviews and questionnaires as well as literature study on EIA documents, implementation of environmental management and monitoring. Respondents from the research consisted of the initiators (Labuang Baji Hospital), supervisory agencies, and the community surrounding the location of Labuang Baji Hospital.

The research results indicated that (1) the result of environmental monitoring on the water quality with some parameters still exceed the quality standard and environmental monitoring has not been routinely done every 6 months. (2) WWTP owned has not functioned optimally. (3) non-authorized operating incinerators. (4) the traffic jams in Ratulangi Street in front of the hospital exit.

The conclusions of this research are (1) implementation of EIA in Labuang Baji Hospital has not been fully implemented on environmental management and monitoring. (2) community involvement around Labuang Baji Hospital in the implementation of environmental management and monitoring is still low, the community has not understood the importance of environmental management and monitoring for those living around the activity site. (3) weak supervision and enforcement of the supervisory agency against violations in the environmental management and monitoring and weak coordination among regulatory agencies in terms of supervision of environmental management and monitoring in Labuang Baji Hospital. (4) the research result in Labuang Baji Hospital it is known that the implementation of environmental management and monitoring is 27% or not yet effective.

For the purpose of improving the quality of the environment in the operation of Labuang Baji Hospital, the researcher proposes several recommendations including: (a) The addition of parking area in accordance with the Technical Guidance of Parking Facility Provision, 1996, (b) Need to be socialized, involvement and openness of environmental management and monitoring information to the community . (c) Require strict law enforcement and sanctions to the activities that have not yet undertaken environmental management and monitoring. (d) rewards for activities that have carried out environmental management and monitoring.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i

LEMBAR PENGAJUAN ................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................ iii

PERNYATAAN ................................................................................. iv

PRAKATA ........................................................................................ v

ABSTRAK ........................................................................................ vii

DAFTAR ISI ..................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .............................................................................. x

DAFTAR GAMBAR .......................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xiii

BAB I Pendahuluan ........................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................. 6

D. Kegunaan Penelitian ........................................................ 7

E. Ruang Lingkup Penelitian ................................................ 7

F. Definisi dan Istilah ............................................................ 9

BAB II Tinjauan Pustaka ................................................................ 10

A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ....................... 10

B. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan ...................................................................... 12

C. Peraturan Perundangan yang Terkait Mengenai AMDAL 13

D. Peraturan tentang AMDAL Berdasarkan Jenis Usaha Kegiatan ......................................................................... 17

E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 20

F. Hasil Penelitian Studi Terkait ........................................... 27

G. Dampak Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit .................. 29

ix

H. Upaya-Upaya Penanggulangan Limbah .......................... 33

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................... 34

J. Kerangka Pikir Penelitian ................................................. 40

BAB III Metodologi Penelitian ....................................................... 43

A. Rancangan Penelitian ...................................................... 43

B. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................ 43

C. Alat dan Bahan ................................................................ 46

D. Populasi dan Sampel ...................................................... 46

E. Jenis Data ...................................................................... 49

F. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 50

G. Sumber Data .................................................................... 51

H. Analisis Data .................................................................... 52

I. Diagram Alir Penelitian .................................................... 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................. 56

A. Hasil Penelitian ................................................................ 56

B. Pembahasan .................................................................... 97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................... 107

A. Kesimpulan ........................................................................... 107

B. Saran..................................................................................... 108

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 110

LAMPIRAN .................................................................................... 113

x

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1 Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan

AMDAL .............................................................................................. 27 2 Jenis, sumber data dan teknik pengambilan data ............................ 51 3 Pembobotan/skoring penentuan efektifitas ...................................... 53 4 Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)

operasional RSUD Labuang Baji Makassar....................................... 63 5 Matriks rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)

operasional RSUD Labuang Baji Makassar ..................................... 66 6 Distribusi Kebutuhan Air RSUD Labuang Baji ................................... 72 7 Hasil pemeriksaan outlet air limbah RSUD Labuang Baji pada

3 (tiga) tahun terakhir ........................................................................ 73 8 Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan RSUD Labuang Baji

Makassar selama 3 Tahun Terakhir .................................................. 75 9 Kualitas Udara Ambien RSUD Labuang Baji ..................................... 78 10 Hasil uji emisi genset RSUD Labuang Baji ........................................ 78 11 Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan

dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji ............................................. 83 12 Pemahaman tentang dokumen AMDAL ............................................ 83 13 Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen AMDAL ............... 84 14 Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen AMDAL .............. 85 15 Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di RSUD

Labuang Baji ...................................................................................... 85 16 Kendala dalam pelaksanaan dokumen AMDAL ................................ 85 17 Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan ................... 86 18 Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan.................................. 86 19 Format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan

yang ada ............................................................................................ 87 20 Pelaksanaan AMDAL di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang

Baji .................................................................................................... 87 21 Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan

dokumen AMDAL .............................................................................. 88 22 Keikutsertaan dinas/instansi dalam pembahasan draft

dokumen pengelolaan lingkungan ..................................................... 89 23 Cara dinas/instansi melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan dan pemantauan lingkungan ......................................... 89 24 Kendala dinas/instansi dalam melakukan pengawasan .................... 90 25 Pengawasan secara bersama dengan dinas/instansi terkait ............. 90 26 Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL........................................ 91 27 Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

yang telah dilakukan ......................................................................... 91 28 Tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan

dilaksanakan ...................................................................................... 92

xi

29 Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL RSUD Labuang Baji ............................................................. 93

30 Perlukah masyarakat mengetahui AMDAL RSUD Labuang Baji ...... 93 31 Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan .................................................................... 94 32 Hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan .................................................................... 94 33 Peranan instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan ........... 95 34 Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar RSUD Labuang

Baji .................................................................................................... 95 35 Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan

yang dilakukan oleh RSUD Labuang Baji .......................................... 96 36 Evaluasi pelaksanaan AMDAL RSUD Labuang Baji ......................... 97 37 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup RSUD Labuang

Baji .................................................................................................. 100 38 Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup RSUD Labuang

Baji .................................................................................................. 101 39 Pembobotan/skoring penentuan efektifitas ...................................... 102

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Aktivitas Pembangunan Menimbulkan Dampak ....................... 21

2. RSUD Labuang Baji Makassar .................................................. 35

3. Lokasi RSUD Labuang Baji Makassar ..................................... 36

4. Kerangka Pikir Penelitian........................................................... 42

5. Peta Lokasi Penelitian ............................................................... 44

6. Peta Orientasi Lokasi Penelitian ................................................ 45

7. Diagram Alir Penelitian .............................................................. 55

8. IPAL RSUD Labuang Baji Makassar ......................................... 74

9. TPS LB3 RSUD Labuang Baji ................................................... 77

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Kelayakan Lingkungan RSUD Labuang Baji Makassar ........... 113

2. Hasil Analisis Laboratorium ...................................................... 116

3. Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga LB3 .................. 122

4. Izin TPS LB3 RSUD Labuang Baji Makassar .......................... 133

5. SOP ........................................................................................... 138

6. Kuesioner ................................................................................. 174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan suatu kota tidak terlepas dari aspek

pembentuknya. Aspek pembentuk tersebut meliputi sosial budaya,

ekonomi, pemukiman, kependudukan, sarana dan prasarana serta

transportasi. Adanya peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan

terjadinya peningkatan kegiatan sosial-ekonomi, juga peningkatan

kebutuhan pelayanan, dan selaras dengan itu akan terjadi peningkatan

prasarana. Sebagai Sistem Kota, prasarana (infrastruktur) merupakan

kelengkapan dasar lingkungan, kawasan, kota, atau wilayah

(ruang/spatial).

Berkembangnya suatu kota pasti akan diikuti oleh pertambahan

jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini akan memicu

kepadatan pemukiman yang berpotensi menimbulkan persoalan-

persoalan sosial ekonomi, dan tidak terlepas juga dengan persoalan

infrastruktur diantaranya air bersih, drainase, sanitasi, persampahan,

transportasi, dan pelayanan kesehatan.

Rumah sakit dalam kegiatan pemberian pelayanan kesehatan

kepada masyarakat, akan menimbulkan berbagai bahan buangan yang

bersifat infeksius ataupun non infeksius dalam bentuk gas, cair, dan

padat. Bahan buangan tersebut timbul dari kegiatan tiap unit seperti

2

ruang perawatan, ruang poliklinik, laboratorium, tempat cuci linen, dapur,

kamar mandi, dan kamar mayat (Said, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Rukmanasari (2009) di Rumah Sakit

Pertiwi dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah Makassar

menunjukkan kadar MPN (Most Probable Number = jumlah perkiraan

terdekat) Koliform di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi Makassar pada influent

adalah 2.400.000 koloni/100 ml dan pada effluent berkisar antara

1.300.000 – 1.800.000 koloni/100 ml atau mengalami penurunan antara

25,00 % – 45,83 % sedangkan di Rumah Sakit St. Khadija pada influent

terendah 31.000 koloni/100 ml dan tertinggi 2.400.000 koloni/100 ml;

pada effluent terendah 11.000 koloni/100 ml dan tertinggi 1.400.000

koloni/100 ml atau mengalami penurunan antara 41,67 % – 65,83 %.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan air limbah ke dua

rumah sakit tersebut tidak efektif dalam menurunkan kadar MPN Koliform

dimana tingkat penurunannya kurang dari 95 %, karena pengolahan air

limbah pada kedua rumah sakit ini terdapat bak khlorinasi (pembubuhan

chlor) namun tidak difungsikan, sehingga air limbah yang dibuang ke

badan air tidak dikhlorinasi.

Sementara menurut Lestari (2010), pada effluent Rumah Sakit Dr.

Tadjuddin Chalid didapatkan kandungan rata-rata MPN Koliform

891.333,3 koloni /100 ml dan di effluent IPAL Rumah Sakit Dr. Wahidin

Sudirohusodo Makassar menunjukkan kandungan rata-rata MPN Koliform

424.966,7 koloni/100 ml.

3

Untuk mengendalikan dampak negatif akibat pelaksanaan

pembangunan, maka AMDAL mensyaratkan pelaku usaha/kegiatan

(pemrakarsa) untuk memprediksi dampak negatif dan positif kegiatan

manusia terhadap lingkungan. Olehnya itu beberapa langkah harus

diambil sejak tahap awal untuk mengurangi dampak negatif dan

menghasilkan pilihan alternatif bagi para pengambil keputusan

(Horoepoetri, 2003).

AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegah pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan saling berkaitan dengan

instrumen lingkungan hidup yang lain sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 14, yaitu terdapat 13

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas adalah

sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran

dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrument

tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrumen Amdal, banyak

perusahaan yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya penanggulangan

akibat pun terjadi.

Pada pasal 22 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa setiap usaha

dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup

wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

4

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan

kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan

pengelolaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus

dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam

melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya.

Soemarwoto (2014) menyatakan bahwa AMDAL mempelajari

dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan

terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang

secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi

antara mahluk hidup dan lingkungannya. AMDAL merupakan bagian ilmu

ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau

interaksi antara pembangunan dan lingkungan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa AMDAL telah banyak dilakukan di

Indonesia dan negara lain. Akan tetapi pengalaman menunjukkan,

AMDAL tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan sebagai alat

perencanaan. Bahkan sering terjadi, AMDAL hanya merupakan dokumen

formal yang sekedar memenuhi ketentuan undang-undang. Beberapa

sebab dokumen AMDAL tidak digunakan sebagai alat perencanaan

adalah :

1. AMDAL dilakukan terlambat sehingga tidak dapat lagi memberikan

masukan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan.

2. Tidak adanya pemantauan, baik pemantauan pada tahap pelaksanaan

proyek itu maupun pemantauan pada tahap operasional proyek.

5

3. Penyalahgunaan AMDAL untuk membenarkan diadakannya suatu

proyek.

Heroepoetri (2003) menyatakan bahwa dampak positif adanya

AMDAL di Indonesia terutama dirasakan dengan meningkatnya kesadaran

lingkungan di kalangan birokrat dan pengusaha. Tetapi setelah lebih dari

6 (enam) tahun diterapkannya AMDAL, banyak permasalahan timbul

antara lain:

1. Kurangnya pemahaman bahwa AMDAL harus digunakan sebagai alat

perencanaan (planning tool).

2. Kurang jelasnya hubungan AMDAL dengan perizinan.

3. Lemahnya kualitas dokumen AMDAL. Berdasarkan penelitian dari

Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2003 bahwa dari 7.000

dokumen AMDAL sebanyak 80% berkualitas buruk.

4. Tidak adanya sistem monitoring atas penerapan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Karliansyah (Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan) mengakui

bahwa Kementerian Lingkungan Hidup RI merasa prihatin terhadap

pelaksanaan AMDAL di Indonesia, karena pada KTT Pembangunan

Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 yang diikuti

oleh 180 negara, mayoritas negara menyatakan AMDAL dapat mencegah

kerusakan lingkungan akibat pembangunan (Media Indonesia, 2003).

Hasil kajian yang dilakukan oleh Wahyono, dkk., (2012) tentang

efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL pada perusahaan terpilih di

6

Kabupaten Pacitan tahun 2012 berada pada kelompok menengah dengan

nilai 34 – 66%. Yang berarti pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL masuk

katagori cukup efektif.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk melihat bagaimana peran

instansi pemerintah dan pemrakarsa dalam pelaksanaan AMDAL di

Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan penelitian yang akan

menggambarkan tentang “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN AMDAL

RUMAH SAKIT : STUDI KASUS RSUD LABUANG BAJI DI KOTA

MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, telah dirumuskan masalah

pokok yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi AMDAL di RSUD Labuang Baji ?

2. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat di sekitar di RSUD Labuang

Baji dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan?

3. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Makassar dalam pelaksanaan AMDAL di RSUD Labuang Baji?

4. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan AMDAL sebagai instrumen

lingkungan di RSUD Labuang Baji?

7

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan AMDAL di RSUD Labuang Baji yang telah

memiliki dokumen lingkungan.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam

mendukung pengelolaan lingkungan di RSUD Labuang Baji.

3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh

pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan

lingkungan RSUD Labuang Baji.

4. Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL sebagai instrumen

pengelolaan lingkungan di RSUD Labuang Baji.

5. Mengajukan usulan (rekomendasi) perbaikan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan di RSUD Labuang Baji.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah Kota

Makassar sehingga AMDAL dapat difungsikan dalam mengendalikan

pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan

pembangunan.

2. Sebagai bahan/sumber informasi dan umpan balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan terutama pengambil keputusan atau pembuat

8

kebijakan di lembaga pengelola lingkungan hidup baik yang ada di

pusat, propinsi maupun yang ada di kabupaten/kota).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Efektivitas Pelaksanaan AMDAL sebagai Instrumen

Pengelolaan Lingkungan di Kota Makassar lebih menekankan pada

pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam dokumen AMDAL

di RSUD Labuang Baji yang telah memiliki dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), keterlibatan masyarakat sekitar

kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup, pengawasan yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar dalam

pelaksanaan AMDAL serta mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL di

RSUD Labuang Baji.

Ruang lingkup penelitian efektivitas pelaksanaan AMDAL di Rumah

Sakit Umum Daerah Labuang Baji meliputi:

1. Pelaksanaan RKL dan RPL dalam dokumen AMDAL di Rumah Sakit

Umum Daerah Labuang Baji yang telah memiliki dokumen lingkungan.

2. Keterlibatan masyarakat sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Labuang

Baji dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

3. Pengawasan yang telah dilakukan oleh BLHD Kota Makassar dalam

pelaksanaan AMDAL di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

9

F. Definisi dan Istilah

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah

kajian mengenai dampak penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

usaha dan/atau kegiatan.

Dampak Penting : perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Efektivitas Amdal : suatu keadaan yang menunjukkan tingkat

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Amdal

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

RKL-RPL.

MPN : singkatan dari Most Probable Number, diartikan

sebagai jumlah perkiraan terdekat.

Pemrakarsa : setiap orang atau instansi pemerintah yang

bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau

kegiatan yang akan dilaksanakan.

RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

upaya penanganan dampak terhadap lingkungan

hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha

dan/atau kegiatan

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah

upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang

terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau

kegiatan.

Usaha dan/atau Kegiatan : segala bentuk aktivitas yang dapat

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan

hidup serta menyebabkan dampak terhadap

lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, telah

jelas memaparkan bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lain.

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena

dinamika penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang

kurang bijaksana serta kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu

pengetahuan dan teknologi maju. Dampak negatif yang sering timbul dari

kemajuan ekonomi yang seharusnya positif dan memberikan manfaat

yang besar terhadap manusia seringkali terjadi sebaliknya, manusia

menjadi korban akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi

yang dilakukan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan

dua permasalahan yang paling banyak timbul. Sebagai dampak dari

kegiatan ekonomi dan pembangunan (Yetti, 2008).

Hubungan timbal balik antara aspek ekonomi dan sumber daya

alam dan lingkungan kemudian menjadi sangat penting. Ekstraksi

terhadap sumberdaya alam yang dilakukan manusia dalam rangka

11

pemenuhan kebutuhan akan menghasilkan benefit dan limbah. Aktivitas

manusia secara langsung maupun tidak langsung telah dan akan

memberikan dampak terhadap resistensi sumberdaya alam dan

lingkungan.

Agar upaya pelestarian lingkungan berjalan secara efektif dan

efisien serta berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan untuk mewujudkan hal

tersebut. Dalam skenario politik ekonomi yang rumit saat ini, amatlah

penting untuk menetapkan kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat

disemua tingkatan. Demikian juga penegakan hukum harus berjalan

secara efektif agar pelestarian keanekaragaman hayati dapat berjalan

dengan baik.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

mendefinisikan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dikatakan efektif apabila penerapan kebijakan dan

instrumennya dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan. Sedangkan dikatakan efisien jika kebijakan tersebut

membutuhkan biaya yang rendah. Tahapan kebijakan terdiri dari fase

formulasi kebijakan dan fase implementasi kebijakan, sedangkan analisis

kebijakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan

kebijakan (Clay dan Shaffer (1984) dalam Sanim (2003), Yetti (2008)).

12

Salah satu tindakan pemerintah dalam analisis kebijakan

lingkungan adalah dengan menerapkan analisis mengenai dampak

lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

terhadap lingkungan hidup.

B. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pengkajian pengelolaan sumberdaya alam merupakan suatu hal

yang sangat penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

nasional kita. Dengan potensi sumberdaya alam yang berlimpah

sesungguhnya kita dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini

secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan

kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumberdaya alam ini mampu

membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa indonesia

(Yetti, 2008).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa

kini dan generasi masa depan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan

pembangunan berwawasan lingkungan, secara bertahap mulai

dimasukkkan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional.

13

Hal tersebut mulai terdapat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun

1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya direvisi hingga saat ini yaitu Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hidup, serta didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Lebih lanjut Tias (2009), menyatakan pembangunan berwawasan

lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan

melestarikan kemampuan lingkungan agar dapat tetap menunjang

pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa

pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan

menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Soemarwoto (2014), mendefinisikan pembangunan yang

berwawasan lingkungan pada hakekatnya merupakan permasalahan

ekologi, khususnya ekologi pembangunan, yaitu interaksi antara

pembangunan dan lingkungan.

C. Peraturan Perundangan yang Terkait Mengenai AMDAL

AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan sebagai realisasi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan

dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya

14

konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari

perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen

pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada

tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan, dengan

kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan

bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek

dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain

studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk

meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.

Adapun peraturan perundangan yang berhubungan dengan

pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini diberlakukan di Indonesia

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi

Pasal 1 ayat 2 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 1 ayat 11 : Analisis mengenai dampak lingkungan hidup,

yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

15

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Secara garis besar berisi tentang :

Pasal 1 ayat 1 : Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha

dan/atau Kegiatan.

Pasal 1 ayat 13 : Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang

diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau

Kegiatan.

Pasal 2 ayat 1 : Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 42 ayat 1 : Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara

tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku

Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, yang berisi tentang

penetapan baku mutu air pada sumber air berdasarkan peruntukannya

dan memperhatikan kondisi nyata kualitas airnya.

16

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara, berisi tentang pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan

inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik

dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk

sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berisi tentang daftar

limbah B3 berdasarkan karakteristik dan toksisitasnya.

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

AMDAL, antara lain berisi tentang :

Pasal 1 ayat 2 : Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk

aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona

lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan

hidup.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 : (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

Amdal. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

17

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang

Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup

serta Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 1 ayat 11 : Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

Pasal 14 ayat 1 : Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai

dengan huruf g, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan

hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan

dinyatakan layak lingkungan hidup; atau b. keputusan ketidaklayakan

lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan

tidak layak lingkungan hidup.

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. Secara garis

besar berisi tentang standar baku mutu yang ditetapkan berdasarkan

jenis kegiatan dan/atau Usaha.

D. Peraturan tentang AMDAL Berdasarkan Jenis Usaha Kegiatan

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Ada berbagai

18

sektor usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, bidang usaha dan/

atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL antara lain:

1. Bidang Multisektor, meliputi usaha dan/atau kegiatan reklamasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemotongan bukit dan

pengurugan, pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau

sumber air permukaan lainnya, pengambilan air bawah tanah (sumur

tanah dangkal, sumur tanah dalam), dan pembangunan bangunan

gedung.

2. Bidang Pertahanan, jenis kegiatannya seperti pembangunan

pangkalan TNI AL, pangkalan TNI AU dan pembangunan pusat

latihan tempur

3. Bidang Pertanian, jenis kegiatannya seperti budidaya tanaman

pangan dan hortikultura serta budidaya tanaman perkebunan.

4. Bidang Perikanan dan Kelautan, jenis kegiatannya seperti usaha

budidaya perikanan yang mengarah pada perubahan ekosistem

perairan, pantai, hidrologi, bentang alam, perubahan kualitas perairan

dan menggangu alur pelayaran.

5. Bidang Kehutanan, jenis kegiatannya seperti usaha pemanfaatan hasil

hutan.

6. Bidang Perhubungan, jenis kegiatannya yang berkaitan dengan

sarana transportasi perhubungan darat, laut dan udara.

7. Bidang Teknologi Satelit, jenis kegiataannya seperti pembangunan

fasilitas peluncuran satelit.

19

8. Bidang Perindustrian, jenis kegiatannya mulai dari industri semen,

industri pulp, industri petrokimia hulu, kawasan industri yang

terintegrasi, industri galangan kapal, industri amunisi dan bahan

peledak, serta kegiatan industri yang penggunaan arealnya dalam

skala urban ( ≥ 5 ha - ≥ 20 ha) dan skala pedesaan ( ≥ 30 ha).

9. Bidang Pekerjaan Umum.

10. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

11. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, berkaitan dengan sumber

daya mineral bumi, listrik dan pemanfaatan energi.

12. Bidang Pariwisata.

13. Bidang Ketenaganukliran.

14. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam penelitian ini, kegiatan dan/atau usaha yang akan dikaji adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, sedangkan

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012

tidak ada yang secara spesifik mempersyaratkan tentang rumah sakit

karena dampak yang ditimbulkan telah memiliki SOP sehingga kawajiban

penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau rumah sakit lebih ditekankan

pada bidang multisektor, yaitu bila luas lahan yang dimiliki ≥ 5 hektar atau

luas bangunan ≥ 10.000 m2.

20

E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

1) Definisi AMDAL

Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) lahir

dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di

Amerika Serikat, National Environmental Policy Act (NEPA) pada Tahun

1969. Dalam undang-undang ini, semua rencana usaha dan/atau

kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap

lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment

(Analisis Dampak Lingkungan), hal ini dimaksudkan sebagai tindakan

preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh

suatu aktivitas pembangunan (Soemarwoto, 2014).

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

usaha dan/atau kegiatan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009).

AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang

direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau

AMDAL dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan

suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak

proyek dari pembangunannya (Suratmo, 2009).

21

Dampak dalam kaitannya dengan pembangunan memiliki dua

batasan yakni: 1) dampak pembangunan terhadap lingkungan yakni

perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan

setelah ada pembangunan, 2) Dampak pembangunan terhadap

lingkungan, yakni perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan

terjadi tanpa adanya pembangunan dan diperkirakan terjadi tanpa adanya

pembangunan dan diperkirakan terjadi dengan adanya pembangunan

tersebut (Mun, 1979 dalam Soemarwoto, 2014). Dampak dapat bersifat

biofisik dan atau sosial-ekonomi-budaya yang memiliki pengaruh terhadap

sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer dapat menimbulkan dampak

sekunder dan tersier.

Gambar 1. Aktivitas pembangunan menimbulkan dampak (Clark, 1978 dalam Suratmo (2009), Soemarwoto (2014))

Dampak Kegiatan Dampak

Dampak Sosial-

Ekonomi-

Budaya

Dampak Biofisik

Kenaikan

Kesejahteraan

Pembangunan

Dampak Sosial-

Ekonomi-Budaya

Dampak Biofisik

TUJUAN

Dampak

Primer

Dampak

Sekunder

22

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2009 yang dimaksud dengan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha

dan/atau kegiatan.

Untuk mengukur dan menentukan dampak besar dan penting

tersebut, digunakan beberapa kriteria yakni (a) besarnya jumlah manusia

yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, (b) luas

wilayah penyebaran dampak, (c) intensitas dan lamanya dampak

berlangsung, (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan

terkena dampak, (e) sifat kumulatif dampak, dan (f) sifat berbalik

(reversible) dan tidak berbalik (reversible) dampak.

2) Tujuan Penyusunan dan manfaat penyusunan

Tujuan umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas

lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya

menjadi serendah mungkin. Sementara tujuan studi AMDAL adalah

mengidentifikasi rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan

dampak penting, mengidentifikasi komponen atau parameter lingkungan

yang akan terkena dampak penting, melakukan perkiraan dan evaliuasi

dampak penting sebagai dasar untuk menilai kelayakan lingkungan,

menyususn strategi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Yetti,

2009).

Menurut Mukono (2005) bahwa tujuan dan sasaran AMDAL adalah

untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan

23

secara berkesinambungan taanpa merusak lingkungan hidup. Dengan

Melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan

dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara efisien,

meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif

terhadap lingkungan hidup.

3) Kriteria Kegiatan Wajib Amdal

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan

berdasarkan:

a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan

tersebut ditetapkan berdasarkan (1) besarnya jumlah penduduk yang

akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (2) luas

wilayah penyebaran dampak, (3) intensitas dan lamanya dampak

berlangsung, (4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang

akan terkena dampak (5) sifat kumulatif dampak, (6) berbalik atau

tidak berbaliknya dampak; dan (7) kriteria lain sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau (8) referensi

internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan

kebijakan tentang Amdal.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk

menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

24

4) Prosedur Penyusunan

Proses pelaksanaan AMDAL terdiri atas: (a) penapisan (screening)

atau penentuan rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak, (b)

pelingkupan (scoping) adalah proses pemusatan studi pada hal-hal

penting yang berkaitan dengan dampak penting. Pelingkupan dampak

penting yakni identifikasi dampak penting, evaluasi dampak potensial dan

pemusatan dampak penting. Pelingkupan wilayah studi dengan

memperhatikan batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas

administratif.

Beberapa prosedur penyusunan dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu :

A. Kerangka Acuan

Kerangka Acuan merupakan ruang lingkup studi ANDAL yang

disepakati bersama antara semua pihak terkait yaitu pemrakarsa,

penyusun AMDAL, masyarakat maupun instansi pemerintah yang

bertanggung jawab mengenai kegiatan tersebut. Kerangka Acuan ini

menjadi pegangan bagi semua pihak, baik dalam penyusunan ANDAL

maupun evaluasi dokumen studi tersebut. Kerangka Acuan merupakan

hasil akhir dari proses pelingkupan yang memuat berbagai kegiatan

penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan, berbagai parameter yang

akan terkena dampak tersebut, lingkup wilayah studi maupun lingkup

waktu.

25

B. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dalam proses penyusunan ANDAL langkah-langkah penting yang

harus dilaksanakan oleh penyusun AMDAL yaitu :

a) Pengumpulan data dan informasi tentang rencana kegiatan dan rona

lingkungan awal. Data ini harus sesuai dengan yang tercantum dalam

Kerangka Acuan.

b) Proyeksi perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat adanya

rencana kegiatan. Seperti diketahui, bahwa kondisi atau kualitas

lingkungan tanpa adanya proyek akan mengalami perubahan menurut

waktu dan ruang. Demikian juga kondisi atau kualitas lingkungan

tersebut akan mengalami perubahan yang lebih besar dengan adanya

aktivitas suatu kegiatan menurut ruang dan waktu. Perbedaan

besarnya perubahan antara “dengan proyek” dan “tanpa proyek” inilah

yang disebut dampak lingkungan.

c) Penentuan dampak penting terhadap lingkungan akibat rencana

kegiatan. Berdasarkan hasil perkiraan dampak yang dilakukan dari

dampak ke dua tersebut diatas, dapat diketahui berbagai dampak

penting yang perlu dievaluasi

d) Evaluasi dampak penting terhadap ingkungan. Dampak pentin

dievaluasi dari segi sebab akibat dampak tersebut terjadi, ciri dan

karakteristik dampaknya, maupun pola dan luas persebaran dampak.

Hasil evaluasi ini yang menjadi dasar penentuan langkah-langkah

pengelolaan dan pemantauan lingkungan nantinya.

26

C. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Pengelolaan lingkungan meliputi upaya pencegahan, pengendalian,

penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan.

D. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Pemantauan lingkungan merupakan upaya sistematis dan

terencana untuk memperoleh data kondisi lingkungan hidup secara

periodik diruang tertentu berikut perubahannya menurut waktu. Dokumen

ini memuat rencana pemantauan terhadap berbagai komponen

lingkungan hidup yang sumber dampaknya telah dikelola.

Menurut Soeryo Adiwibowo (2000), pemantauan lingkungan harus

didesain sedemikian rupa agar memberikan masukan atau informasi

periodik mengenai hal-hal berikut:

a. Efektivitas upaya pencegahan dampak penting negatif

b. Perubahan efeisiensi usaha

c. Antisipasi sejak dini resiko lingkungan yang akan timbul

d. Efektivitas sistem manajemen yang dibangun

e. Mutu lingkungan

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang diajukan

kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak

lingkungan untuk mendapat persetujuan, selanjutnya kerangka acuan ini

menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL RPL yang kemudian

dipresentasikan di Komisi AMDAL.

27

F. Hasil Penelitian Studi Terkait

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan

dengan kebijakan AMDAL dan evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan AMDAL

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

Faisal (2005) Tingkat Ketaatan Pemrakarsa dalam Pelaksanaan AMDAL di Kota Makassar

Tingkat ketaatan pemrakarsa di Kota Makassar masuk dalam kategori taat

Peran yang diemban oleh instansi pemerintah di Kota Makassar masuk dalam kategori kurang baik

RA. Kusuma-ningtyas Suci (2007)

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

Pelaksanaan pengelolaan limbah di dilaksanakan oleh Instalasi Sanitasi, IPSRS, dan Sub bagian Rumah Tangga.

Kualitas air limbah RSDM melebihi baku mutu.

Adel Muftah Amro Atik (2011)

Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Secara Terpadu Di Rumah Sakit

Limbah rumah sakit dapat menimbulkan polusi bagi lingkungan serta berbahaya terhadap kesehatan pasien apabila tidak dikelola dengan baik.

Masih banyak kekurangan dalam penerapan limbah padat, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran petugas dan kedisiplinan serta kurangnya pengetahuan mengenai limbah padat rumah sakit dari seluruh petugas rumah sakit.

Diperlukan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja maupun kualitas kebersihan rumah sakit

28

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

melalui evaluasi pengelolaan limbah padat secara terpadu.

Tiwi (2003) Evaluasi AMDAL dalam Menunjang Pengelolaan Pantai Terpadu di Teluk Banten

Ketersedian informasi lingkungan di TK II dalam hal ini kawasan teluk Banten untuk menyusun dan menilai laporan AMDAL maupun dari hasil pemantauan lingkungan adalah sangat terbatas, terutama informasi tentang biota laut, informasi penting dalam pengelolaan pantai terpadu.

Pertukaran informasi lingkungan yang tersebar dibeberapa instansi juga belum terjadi, sementara Pemda sendiri belum dilengkapi dengan peraturan yang mendukung aksesibilitas mereka terhadap informasi lingkungan daerahnya.

Kapasitas Pemda Tk II pada kasus Teluk Banten masih membutuhkan perbaikan dalam penyediaan informasi lingkungan baik untuk proses AMDAL maupun untuk pengelolaan terpadu kawasan pantainya.

29

G. Dampak Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai salah satu hasil pembangunan dan upaya

penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan sarana

pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat

yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan

kesehatan dan dapat menjadi tempat penularan penyakit. Untuk itu telah

dilakukan berbagai upaya penanggulangan dampak lingkungan Rumah

Sakit yang dimulai dari analisa mengenai dampak lingkungan hidup

(AMDAL). Kenyataan, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena

berbagai kendala khususnya biaya.

Adanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, merupakan suatu

terobosan baru yang menunjukkan bahwa setiap rumah sakit telah

memiliki SOP atau teknologi dalam pengelolaan dampak penting menjadi

tidak penting sehingga aturan yang mewajibkan rumah sakit memiliki

AMDAL saat ini hanya dibatasi pada luasan dan luas bangunan saja

(bidang multi sektor).

Dampak lingkungan rumah sakit sudah dapat ditangani dengan

memanfaatkan teknologi sehingga diharapkan pengelolaan rumah sakit

tidak akan menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitarnya. Masalah

umum yang dihadapi dalam pengoperasian rumah sakit adalah selalu

dihasilkan limbah dan memerlukan penanganan serius karena sarana

30

pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit

maupun sehat, sehingga limbah yang dihasilkannya cukup kompleks.

Secara garis besar ada 3 (tiga) macam limbah Rumah Sakit yaitu

limbah padat (sampah), limbah cair dan limbah klinis.

a) Sampah

Rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran

penyakit menular karena sampah menjadi tempat tertimbunnya mikro

organisme penyakit dan sarang serangga serta tikus. Di samping itu

kadang-kadang dapat mengandung bahan kimia beracun dan benda-

benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau cidera. Sampah yang

dihasilkan di rumah sakit antara lain terdiri dari : sampah yang mudah

busuk yang berasal dari instalasi gizi, sampah yang tidak mudah busuk

dan tidak mudah terbakar atau yang mudah terbakar, sampah medis,

sampah patologis serta sampah yang berasal dari laboratorium.

b) Limbah Cair

Limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair yang berasal

dari ruangan-ruangan atau unit di rumah sakit yang kemungkinan

mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun dan radio aktif.

c) Limbah klinis

Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis,

perawatan gizi, "Veteranary", Farmasi atau sejenis serta limbah yang

dihasilkan di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau

penelitian. Bentuk limbah klinis antara lain berupa benda tajam, limbah

31

infeksius, jaringan tubuh, limbah cito toksik, limbah farmasi, limbah kimia,

limbah radio aktif dan limbah plastik.

Ketiga limbah di atas secara langsung maupun tidak langsung

menimbulkan gangguan kesehatan dan membahayakan bagi pengunjung

maupun petugas kesehatan. Ancaman ini timbul pada saat penanganan,

penampungan, pengangkutan dan pemusnahannya. Keadaan ini terjadi

karena :

a) Volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan

pembuangannya.

b) Beberapa di antara limbah berpotensi menimbulkan bahaya apabila

tidak ditangani dengan baik.

c) Limbah ini juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan bila

dibuang sembarangan dan akhirnya membahayakan serta

mengganggu kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, maka rumah sakit mempunyai

kewajiban mengolah limbah yang dihasilkan. Limbah padat dapat dikelola

dengan penimbunan, pembakaran ataupun sanitary landfill sedangkan

limbah cair harus diproses terlebih dahulu dengan menggunakan Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar kadar pencemarnya tidak merusak

lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan oleh IPAL akan dibuang ke

saluran pembuangan kota, sungai ataupun diresapkan ke tanah. Limbah

cair tersebut banyak mengandung berbagai bahan kimia seperti bahan

32

anorganik, organik serta bakteri. Sungai merupakan sumber air bagi

masyarakat baik digunakan untuk minum maupun keperluan mandi, cuci

dan kakus sehingga baku mutu limbah yang dibuang harus memenuhi

standar yang telah ditetapkan.

Keberadaan limbah tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik

akan menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat karena mereka

merasakan dampak buruknya berupa penurunan kualitas lingkungan.

Selain itu, hal yang paling membahayakan adalah apabila telah terjadi

kerusakan lingkungan serta penurunan kesehatan masyarakat ataupun

kehilangan nyawa.

Pengelolaan limbah rumah sakit memiliki banyak kendala. Kendala

yang umum ditemukan dalam pengelolaan limbah adalah biaya

pengelolaan yang mahal karena terkait dengan teknologi tinggi,

mekanisme operasional dan pemantauan serta pemeliharaan pengelolaan

limbah dan juga benturan yang berhubungan dengan kebijakan

pemerintah.

Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia masih dalam kategori

belum cukup baik. Berdasarkan kriteria WHO, pengelolaan limbah rumah

sakit yang baik bila persentase limbah medis 15 persen, namun

kenyatannya di Indonesia mencapai 23,3 persen. Survei ini juga

menemukan rumah sakit yang memisahkan limbah sebesar 80,7 persen,

melakukan pewadahan 20,5 persen dan pengangkutan 72,7 persen.

Sedangkan pengelolaan limbah dengan insinerator untuk limbah infeksius

33

62 persen, limbah toksik 51,1 persen, limbah radioaktif di Batan 37 persen

(Sianturi, 2003).

Limbah rumah sakit tidak hanya berdampak negatif terhadap

kualitas lingkungan baik fisik, kimia, biologis serta ekosistem perairan

(sungai), tetapi juga berpotensi mengeluarkan penyakit. Sebanyak 648

rumah sakit dari 1.476 rumah sakit yang ada, hanya 49 persen yang

memiliki insinerator dan 30 persen memiliki IPAL. Kualitas limbah cair

yang telah melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat jumlahnya

mencapai 52 persen. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena mahalnya

biaya pembuatan insinerator ataupun IPAL pada khususnya dan

keseluruhan pengelolaan limbah pada umumnya (Djaja dan Maniksulistya,

2006).

H. Upaya-Upaya Penanggulangan Limbah

Upaya-upaya penanggulangan dampak limbah rumah sakit di Kota

Makassar merupakan bagian dari upaya peningkatan rumah sakit, seperti

yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/

MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah

Sakit, yang meliputi penyehatan bangunan, makanan dan minuman,

kualitas air, tempat, pencucian linen, pengendalian sampah dan limbah,

tikus dan serangga, sterilisasi, perlindungan radiasi serta penyuluhan

kesehatan lingkungan.

34

Cara pengelolaan Limbah dapat dilakukan dengan cara:

a) Untuk limbah padat dipergunakan suatu incinerator yang sederhana,

tidak memakan lahan, dengan biaya tidak terlalu mahal dan sesuai

dengan kondisi serta situasi Rumah Sakit.

b) Salah satu proses pengolahan limbah cair adalah dengan cara

sedimentasi : air limbah yang ke luar dari Rumah Sakit ditampung

pada bak "intermediate" equilisasi yang kemudian diaduk cepat,

sehingga terbentuk partikel-partikel, lalu diaduk lambat/fluktuasi,

kemudian terjadi proses sedimentasi, filtrasi, netralisasi dan efluen

yang ke luar dapat digunakan untuk proses biologi atau dibuang tanpa

ada efek pencemaran. Sebagai contoh antara lain Waste Oxidation

Ditch Treatment System (Kolom oksidasi air limbah).

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dokumen Lingkungan RSUD Labuang Baji Makassar

RSUD Labuang Baji Makassar telah memiliki dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah disetujui

berdasarkan Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar Nomor:

669/61/Kep/AMDAL/XII/2004 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar,

tertanggal 24 Desember 2004.

35

2. Deskripsi Fisik dan Bangunan RSUD Labuang Baji Makassar

RSUD Labuang Baji Makassar terletak di bagian selatan

Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi No.

81 Makassar. Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan RSUD Labuang

Baji Makassar adalah 14.404 m2 dan bangunan rumah sakit seluas

22.738,1 m2, sedangkan luas lahan parkir yang dimiliki seluas 1.980 m2.

Batas lokasi RSUD Labuang Baji Makassar adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Landak Lama.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tupai.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta GKSS.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi.

RSUD Labuang Baji Makassar saat ini dikelola oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi rumah sakit tersebut dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 2. RSUD Labuang Baji Makassar

36

1

2

7

6

5

4

3

10

9

8

13

12 11

Keterangan: 1. Poliklinik & Klinik (1980 m2) 2. IRD (454 m2) 3. Poliklinik (864 m2) 4. Central Opname (808 m2) 5. R. ICU, Lab & VIP (3102 m2) 6. Gedung Operasi (1012 m2) 7. Masjid (253 m2) 8. Ins. Perawatan RS, R. Anak

(1400 m2) 9. Gizi (240 m2) 10. R. Perawatan Kls 1-3

(4752 m2) 11. Aula/ R. Pertemuan (157 m2) 12. R. Jenazah (120 m2) 13. Kebidanan (648 m2)

Gambar 3. Lokasi RSUD Labuang Baji Makassar

37

Berdasarkan Gambar 3, RSUD Labuang Baji berbatasan dengan

Jalan Dr. Ratulangi di sebelah Barat. Pada ruas jalan tersebut, fungsi

bangunan yang ada berupa perdagangan dan jasa dengan konstruksi

bangunan berupa rumah toko (ruko). Selain perdagangan dan jasa,

terdapat pula fungsi pendidikan dan tempat ibadah di sebelah Selatan

RSUD Labuang Baji. Jalan Landak yang berada disebelah Utara dan

Jalan Tupai yang berada di sebelah Timur dipenuhi bangunan dengan

fungsi perdagangan dan jasa seperti minimarket, apotek, rumah makan

dan warung/toko kelontong. Terdapat pula aktifitas pedagang kaki lima

(PKL) di bahu jalan yang berjualan buah – buahan di sepanjang Jalan

Landak.

J. Fasilitas Pelayanan RSUD Labuang Baji Makassar

a. Fasilitas dan Sarana Yang Dimiliki

Jumlah tempat tidur di RSUD Labuang Baji Makassar yang ada di

ruangan perawatan sebanyak 367 buah, dengan rincian sebagai berikut:

Kelas VVIP : 3 Tempat Tidur

Super Utama (VIP) : 4 Tempat Tidur

Kelas I : 44 Tempat Tidur

Kelas II : 51 Tempat Tidur

Kelas III : 222Tempat Tidur

ICU : 8 Tempat Tidur

Hemodialisa : 9 Tempat Tidur

CVCU : 8 Tempat Tidur

38

RPK : 6 Tempat Tidur

IRD : 13 Tempat Tidur

Jumlah : 367 Tempat Tidur

b. Instalasi Rawat Inap

Kapasitas Perawatan Rawat Inap di RSUD Labuang Baji terdiri dari:

16 ruang perawatan umum (Baji Kamase I dan II, Baji Pamai I dan

II, Baji Dakka I, II dan III, Baji Ada I dan II, Mamminasa Baji/VVIP,

VIP, Baji Areng, Baji Ati, Baji Gau I, II dan III).

6 ruang perawatan khusus (Ruang Bedah Sentral, Bedah

Kebidanan/ Kandungan, Perawatan Khusus/RPK, Rawat Intensif,

Hemodialisa, Kamar Bersalin dan Perawatan CVCU).

c. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan di RSUD Labuang Baji Makassar meliputi

pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan non medik.

a) Pelayanan Medik

1) Instalasi rawat jalan terdiri dari 16 poliklinik

Poliklinik bedah : Umum, Urologi dan Orthopedic.

Poliklinik Penyakit Dalam : Endokrin, Paru dan TB Kardiologi,

Ginjal dan Hypertensi.

Poliklinik Anak

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

Poliklinik Penyakit Saraf

Poliklinik Jiwa

39

Poliklinik THT

Poliklinik Kulit dan Kelamin

Poliklinik Umum

Poliklinik Gigi dan Mulut

Poliklinik Fisioterapi

Poliklinik Konsultasi Gizi

Poliklinik KIA

Hemodialisa

2) Instalasi rawat darurat terdiri dari 12 ruangan.

3) Instalasi rawat inap, terdiri atas perawatan umum dan ruang

perawatan khusus.

4) Instalasi rawat inap intensif dengan kapasitas 7 tempat tidur.

5) Instalasi bedah sentral terdiri dari 7 kamar.

b) Pelayanan Penunjang Medik

1) Radiologi

2) Instalasi Patologi Klinik

3) Instalasi Patologi Anatomi

4) Instalasi Rawat Intensif

5) Instalasi Farmasi

c) Pelayanan Penunjang Non Medik

1) Instalasi Gizi

2) Instalasi Pemeliharaan Sarana

3) Instalasi RS

40

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang di RSUD Labuang Baji Makassar adalah sebagai

berikut:

a. Prasarana Air : PDAM, sumur bor dan sumur artesis.

b. Fasilitas air untuk kebutuhan RS : kurang

c. Tenaga Listrik PLN, daya terpasang : 230 KVA

d. Tenaga Listrik Genset : 500 KVA

e. Instalasi Pengolahan Limbah

Instalasi Pengolahan Limbah yang dimiliki RSUD Labuang Baji

Makassar terdiri dari:

Limbah Cair (Water Treatment)

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Limbah Padat Non Infeksius

Limbah jenis ini dibuang ke TPS dan selanjutnya diangkut ke TPA

Tamangapa.

Limbah Padat Infeksius

Limbah ini ditempatkan di TPS LB3 dan selanjutnya dimusnahkan

oleh Pihak ketiga yaitu PT. Multazam dan sebagian dimusnahkan

di insinerator milik RSUD Labuang Baji berkapasitas 1,5 m3.

J. Kerangka Pikir Penelitian

Kegiatan pembangunan berpotensi memberikan dampak ekologi

dan ekonomi. Dari sisi ekonomi memberikan dampak positif berupa

peningkatan pendapatan yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup dan

kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sisi ekologi, kegiatan pembangunan

41

dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dapat

menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sehingga untuk

meminimalkan dampak dari kegiatan tersebut perlu dilakukan pengelolaan

lingkungan hidup. Salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya

pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan melakukan kajian Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dipertegas pada Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan dokumen AMDAL melibatkan peran serta 3

(tiga) unsur penting yaitu pemrakarsa, instansi/dinas terkait dan

masyarakat. Pemrakarsa sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan,

instansi/dinas terkait berperan sebagai pengawas serta masyarakat

sebagai penerima dampak dari kegiatan. Ketiganya bersama-sama

melakukan evaluasi terhadap implementasi kajian lingkungan hidup yang

telah dilakukan. Implementasi kajian lingkungan hidup terlaksana jika

keseluruhan komponen dampak lingkungan yang dikelola dapat

dilaksanakan oleh pemrakarsa, sehingga kajian lingkungan yang tertuang

dalam Dokumen AMDAL efektif atau tidak efektif pelaksanaannya. Jika

dalam pelaksanaannya tidak efektif, maka perlu dirumuskan rekomendasi

kebijakan guna terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

42

Kegiatan Pembangunan

Ekologi Ekonomi

Eksploitasi SDA Pendapatan

Menimbulkan Dampak

Pengelolaan Lingkungan

AMDAL

Pemrakarsa Pengawas

Efektif/Tidak Efektif

Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi

Masyarakat

Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan

studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui

efektivitas pelaksanaan AMDAL di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang

Baji. Menurut Arikunto (2002), penelitian evaluasi adalah merupakan

suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan,

mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta

mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk

melakukan penelitian. Sedangkan menurut Ridwan (2004) penelitian

evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk

membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standard dan

program yang telah ditetapkan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Oktober – bulan

Desember 2016. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah

Labuang Baji Makassar.

44

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian

45

Gambar 6. Peta Orientasi Lokasi Penelitian

46

C. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi GPS (Geography

position System), alat tulis, perangkat keras dan perangkat lunak

komputer, serta kamera. Sedangkan bahan yang digunakan pada

penelitian ini meliputi kuisioner, dokumen AMDAL dan hasil pelaksanaan

RKL-RPL, serta data-data yang relevan.

D. Populasi dan Sampel

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 jumlah rumah sakit di Kota Makassar sebanyak 14 buah,

yang telah memiliki dokumen AMDAL sebanyak 5 buah dan 1 buah

memiliki dokumen UKL/UPL, sementara rumah sakit lainnya belum/tidak

memiliki dokumen lingkungan. Dalam penelitian ini, sampel penelitian

dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang telah memiliki Dokumen

AMDAL yakni Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Rumah Sakit

Umum Daerah Labuang Baji telah memiliki dokumen AMDAL berdasarkan

Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar Nomor 669/61/Kep/AMDAL/

XII/2004 tentang kelayakan lingkungan hidup operasional RSUD Labuang

Baji Makassar tanggal 24 Desember 2004.

Menurut Arikunto (2006), dalam menentukan jumlah sampel

apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat

47

diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Sehingga penentuan

jumlah sampel dilakukan dengan:

a) RSUD Labuang Baji: Tenaga Medis yang terdiri dari dokter dan

perawat berjumlah 302, sehingga 10% adalah 30 orang. Tenaga non

medis merupakan pengelola lingkungan RSUD Labuang Baji adalah 9

orang, sehingga total jumlah sampel 39 orang.

b) Instansi: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi

Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Kesehatan

Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Jumlah

responden masing-masing 5 orang per instansi = 5 x 4 instansi

pengawas sebanyak 20 orang

c) Masyarakat: jumlah responden mengacu pada dokumen AMDAL

RSUD Labuang Baji sebanyak 50 orang

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara

purposive sampling. Menurut Bambang Prasetyo (2005), purposive

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria

khusus terhadap sampel.

Penelitian ini mengkaji dari tiga sisi yaitu :

1. Pemrakarsa yang mempunyai kewajiban menyusun dokumen AMDAL.

Jumlah responden dari unsur pemrakarsa sebanyak 39 responden,

baik yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan maupun yang tidak langsung yaitu pihak

manajemen.

48

Faktor-faktor yang dikaji dari sisi rumah sakit antara lain adalah:

a. Tingkat ketaatan rumah sakit untuk menyusun dokumen AMDAL

sebelum memulai pelayanannya;

b. Tingkat ketaatan rumah sakit untuk melaksanakan kewajibannya

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai

dengan dokumen AMDAL yang telah disusunnya;

c. Kendala yang dihadapi rumah sakit untuk melaksanakan

kewajibannya melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah

disusunnya;

2. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

sebagai institusi yang membidangi masalah lingkungan hidup dan

instansi lain yang terkait dalam pengawasan pengelolaan maupun

pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam dokumen

AMDAL.

Dari sisi pemerintah faktor-faktor yang dikaji antara lain :

a. Kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk

melakukan pengawasan terhadap ketaatan rumah sakit dalam

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kajian

dokumen AMDAL baik dari segi peraturan perundangan, personil

maupun pendanaan.

b. Koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan

terhadap ketaatan pihak RSUD Labuang Baji dalam melakukan

49

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kajian dokumen

AMDAL.

3. Lingkungan sekitar rumah sakit yang diperkirakan terkena dampak

dari kegiatan rumah sakit. Wawancara dilakukan terhadap responden

masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi rumah sakit,

mengacu pada dokumen AMDAL yang dimiliki.

Dari sisi lingkungan faktor-faktor yang dikaji antara lain :

a. Dampak terhadap lingkungan, baik terhadap kualitas udara dan air;

b. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap

ketaatan rumah sakit dalam melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai kajian dokumen AMDAL;

c. Manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar rumah sakit dari

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah

dilakukan oleh pihak rumah sakit.

E. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumber data melalui observasi (pengamatan) dan wawancara terstruktur

menggunakan kuesioner terhadap pihak RSUD Labuang Baji, masyarakat

dan dinas/instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen AMDAL

dan laporan-laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan serta data –

data yang relevan.

50

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dengan mengetahui jenis data

yang akan dibutuhkan selanjutnya bagaimana data tersebut diperoleh

serta sumber data teknik pengumpulan data dan darimana data tersebut

dapat diperoleh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka,

kuesioner, wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik pencatatan atau

perekaman terhadap laporan AMDAL serta laporan – laporan lain

yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menyampaikan daftar pertanyaan

yang telah disusun secara sistematis, daftar pertanyaan ini ditujukan

kepada pemrakarsa, masyarakat dan instansi terkait.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan

melakukan tanya jawab terhadap kelompok responden yang telah

ditentukan. Identifikasi kuesioner berdasarkan 3 kelompok responden,

yaitu pemrakarsa, masyarakat dan instansi terkait. Materi kuesioner

meliputi identitas responden, persepsi tentang AMDAL, pelaksanaan

AMDAL, serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.

51

4. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini bisa di lakukan

bersamaan dengan waktu wawancara di lapangan atau dilakukan

sebelumnya. Observasi merupakan cara yang efektif dalam

pengumpulan data dikarenakan kita tahu kenyataan apa yang ada di

lapangan.

G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari

pemrakarsa, masyarakat terkena dampak dan instansi teknis yang

terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

b. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen AMDAL RSUD

Labuang Baji, laporan-laporan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan, serta data-data relevan lainnya.

Tabel 2. Jenis, sumber data dan teknik pengambilan data

No Jenis Data Sumber Cara Pengambilan

Data

1 Kondisi Lingkungan Kualitas air dan

udara Kondisi sosial

ekonomi masyarakat sekitar

DLH Kota Makassar Lokasi

Penelusuran Literatur dan dokumen

Survei

2 Kebijakan Lingkungan Peraturan

Perundangan Peraturan daerah

DLH Kota Makassar Lokasi

Penelusuran Literatur dan dokumen

52

No Jenis Data Sumber Cara Pengambilan

Data

3 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL)

DLH Kota Makassar Lokasi

Penelusuran Literatur dan dokumen

4 Ketaatan RSUD Labuang Baji dalam pengelolaan lingkungan

DLH Kota Makassar RSUD Labuang Baji

Dokumen AMDAL, survai dan kuesioner

5 Peran serta masyarakat

Masyarakat sekitar lokasi

Survei, kuesioner dan penelusuran dokumen

6 Pengawasan instansi terkait

DLH Kota Makassar Instansi Terkait

Wawancara dan penelusuran dokumen

H. Analisis Data

Data primer yang terkumpul melalui kuesioner dilakukan

pengolahan dengan tabulasi distribusi frekuensi. Sedangkan data berupa

diskripsi, interpretasi maupun nilai kualitatif akan dikelompokan tersendiri

sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan.

Sedangkan untuk menguji efektivitas dukumen AMDAL dilakukan

dengan menggunakan kriteria efektivitas menggunakan persentase.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan

atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

terlebih dahulu. Penentuan efektif/tidaknya pelaksanaan AMDAL di RSUD

Labuang Baji dilakukan dengan melakukan pembobotan/skoring terhadap

komponen dampak lingkungan hidup yang diajukan dalam dokumen

RKL/RPL dan komponen lingkungan yang dipantau dan dikelola dalam

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan RSUD

53

Labuang Baji. Adapun rincian terhadap komponen lingkungan tersebut

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembobotan/skoring penentuan efektifitas

No Komponen Lingkungan Di Pantau Di Kelola Bobot

(%) Ya Tidak Ya Tidak

1 Kualitas Air Limbah Medis 20

2 Kualitas Air Limbah Umum 20

3 IPAL 20

4 Limbah B3 20

5 Parkir 20

Jumlah 100

Keterangan: 1. Pemberian bobot berdasarkan banyaknya parameter yang dipantau dan dikelola

2. Pemberian Bobot dilakukan dengan Asumsi sebagai berikut:

a. I : Setiap parameter dari komponen lingkungan harus memenuhi baku mutu

karena telah dilakukan pengelolaan.

b. II : Setiap paramater dari komponan lingkungan yang dipantau/dikelola jika

melebihi baku mutu, maka bobot = 0

Berdasarkan Tabel 3 diatas, terdapat 5 (lima) komponen

lingkungan yang akan dianalisis/skoring sesuai dengan dokumen RKL-

RPL yang perlu dikelola dan dipantau serta arahan penilaian proper yang

mewajibkan penanganan limbah B3, sehingga pemberian bobot masing-

masing sama yaitu 20%. Setiap komponen lingkungan yang memiliki

beberapa parameter dilakukan pembobotan yang nilainya adalah 20%

dibagi jumlah parameter sehingga nilainya akan sama besar, sedangkan

masing-masing parameter akan memperoleh bobot apabila memenuhi

baku mutu yang berlaku karena telah melalui proses pengelolaan dan

pemantauan lingkungan.

54

Setelah dilakukan pembobotan/skoring, maka nilai yang diperoleh

dari pembobotan tersebut ditabulasi dan disesuaikan dengan nilai kriteria

efektivitas yang telah ditentukan. Penentuan efektif/tidak efektif

pelaksanaan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di RSUD

Labuang Baji di Kota Makassar, dengan kriteria ukuran efektivitas

pengelolaan lingkungan yaitu:

0 – 40 % : belum efektif

41 – 75% : cukup efektif

75 – 100 % : sudah efektif

I. Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan

studi literatur. Tahap awal yang harus dilakukan adalah persiapan

penelitian meliputi persiapan materi berupa kuesioner penelitian,

mengenali lokasi penelitian dan menentukan responden penelitian.

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penelitian yang meliputi observasi

secara menyeluruh dengan melakukan pengumpulan data sekunder

berupa dokumen lingkungan dan data-data lain yang mendukung

penelitian serta melakukan wawancara terhadap responden. Selanjutnya

melakukan review terhadap dokumen lingkungan dan dokumen lain yang

relevan. Selanjutnya menyeleksi dan mengelompokan data yang telah

terkumpul dan memasukannya dalam coding sheet. Selain itu, melakukan

review terhadap data sekunder, dilakukan pengolahan data terhadap hasil

kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan. Setelah menyeleksi dan

mengelompokkan data serta mengolah data hasil wawancara dilakukan

analisis data dan interpretasi hasil analisis. Tahap akhir yang perlu

dilakukan adalah merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup RSUD Labuang Baji Makassar.

55

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian

Mengolah Data

Persiapan

Wawancara dan Kuesioner ke Pemrakarsa, instansi dan masyarakat terkena dampak

Pengumpulan Data Sekunder (Dokumen Lingkungan dan data lainnya

Review Dokumen

Menyeleksi dan Mengelompokkan data

Analisis Data

Interpretasi Hasil Analisis

Merumuskan Rekomendasi Kebijakan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Telaah Terhadap Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) RSUD Labuang Baji Makassar

Telaah yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

(RPL) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar berdasarkan

dokumen AMDAL yang telah disetujui dan pada kajian ini hanya di

fokuskan pada komponen yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan

tidak membahas komponen yang berhubungan dengan management

rumah sakit. Sehingga dijabarkan sebagai berikut:

a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup tahap operasional Rumah

Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar menunjukkan beberapa

komponen lingkungan yang terkena dampak penting, yaitu antara lain:

1) Pembebasan Air Limbah

a) Jenis dampak penting

Pencemaran badan air.

b) Sumber dampak

- Aktivitas pembebasan air limbah medis/klinis dengan volume

rata-rata 23 m3/hari.

57

- Air limbah ini dibebaskan ke drainase dari berbagai arah

depan, samping dan belakang rumah sakit tanpa melalui IPAL.

- Merupakan sumber utama terlampauinya baku mutu lingkungan

yang berlaku.

c) Parameter lingkungan yang terkena dampak

Parameter: Suhu, Total Suspended Solid (TSS), NH3, BOD, COD,

pH, Phosfat, MPN Coliform.

d) Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup

Mencegah penyebaran air limbah yang melampaui baku mutu

lingkungan ke badan air umum/selokan karena dapat terinfiltrasi/

perkolasi dan menyebar lebih luas ke badan air.

e) Metode pengelolaan lingkungan hidup

Metode pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan

adalah memperbaiki baku mutu air limbah tersebut sebelum

dibebaskan, dengan cara:

- Menggabungkan semua outlet limbah medis yang ada menjadi

satu.

- Membangun IPAL yang memenuhi syarat.

- Setelah melalui IPAL, hanya ada satu outlet ke drainase umum.

- Dengan satu outlet maka akan memudahkan bagi rumah sakit

maupun institusi yang berwenang mengontrol kualitas air

limbah sebelum dibebaskan ke drainase umum.

58

f) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Di dalam areal rumah sakit pada sisi Utara RSUD Labuang Baji.

g) Periode pengelolaan lingkungan hidup

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

h) Institusi pengelolaan lingkungan hidup

- Badan Pengelola RSUD Labuang Baji.

- Dinas Kesehatan Kota Makassar

- Bapedalda Kota Makassar.

2) Layanan Perparkiran (Operasional Pendukung)

a) Jenis dampak penting

Kemacetan arus lalulintas di Jalan Dr. Ratulangi depan pintu

keluar rumah sakit.

b) Sumber dampak

- Layanan pendukung seperti penyediaan lahan parkir.

- Sirkulasi kendaraan keluar masuk RSUD Labuang Baji

Makassar.

c) Parameter lingkungan yang terkena dampak

- Terjadinya kemacetan.

- Adanya keluhan dari masyarakat/ pengunjung rumah sakit.

- Adanya keluhan pemakai jalan.

d) Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup

Menjaga kelancaran arus lalulintas di Jalan Dr. Ratulangi (depan

rumah sakit).

59

e) Metode pengelolaan lingkungan hidup

Metode pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan

adalah:

- Menambah satuan ruang parkir sesuai kebutuhan.

- Menertibkan pemakaian ruang parkir.

- Menambah petugas parkir.

f) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Sekitar jalan keluar masuk RSUD Labuang Baji.

g) Periode pengelolaan lingkungan hidup

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

h) Institusi pengelolaan lingkungan hidup

- Badan Pengelola RSUD Labuang Baji.

- Dinas LLAJ Kota Makassar

b. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup tahap operasional Rumah

Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar menunjukkan beberapa

komponen lingkungan yang terkena dampak penting, baik positif maupun

negatif. Sehingga perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan yang efektif

dan pemantauan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengelolaan

lingkungan. Kegiatan pemantauan yang ditelaah pada penelitian ini hanya

difokuskan pada komponen yang berhubungan langsung dengan

lingkungan hidup. Kegiatan pemantauan yang dilakukan yaitu antara lain:

60

1) Pembebasan Air Limbah

a) Jenis dampak penting

Potensi pencemaran badan air oleh kegiatan operasional rumah

sakit.

b) Sumber dampak

- Aktivitas pembebasan air limbah medis/klinis dengan volume

rata-rata 23 m3/hari.

- Air limbah ini dibebaskan ke drainase dari berbagai arah :

depan, samping dan belakang rumah sakit tanpa melalui IPAL.

- Merupakan sumber utama terlampauinya baku mutu lingkungan

yang berlaku.

c) Parameter lingkungan yang dipantau

Parameter: Suhu, Total Suspended Solid (TSS), NH3, BOD, COD,

pH, Phosfat, MPN Coliform.

d) Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup

Mencegah penyebaran air limbah yang melampaui baku mutu

lingkungan ke badan air umum/selokan karena dapat terinfiltrasi/

perkolasi dan menyebar lebih luas ke badan air.

e) Metode pemantauan lingkungan hidup

Metode pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan

adalah memperbaiki baku mutu air limbah tersebut sebelum

dibebaskan, dengan cara:

61

- Menggabungkan semua outlet limbah medis yang ada menjadi

satu.

- Membangun IPAL yang memenuhi syarat.

- Setelah melalui IPAL, hanya ada satu outlet ke drainase umum.

- Dengan satu outlet maka akan memudahkan bagi rumah sakit

maupun institusi yang berwenang mengontrol kualitas air

limbah sebelum dibebaskan ke drainase umum.

f) Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Di dalam areal rumah sakit pada sisi Utara RSUD Labuang Baji.

g) Periode pemantauan lingkungan hidup

Dilakukan secara periodik setiap 6 bulan selama RSUD Labuang

Baji beroperasi.

h) Pelaksana dan pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji.

i) Pengawas pemantauan

- Bapedalda Kota Makassar

- Dinas Kesehatan Kota Makassar

2) Layanan Perparkiran (Operasional Pendukung)

a) Jenis dampak penting

Kemacetan arus lalulintas di Jalan Dr. Ratulangi depan pintu

keluar rumah sakit.

b) Sumber dampak

- Layanan pendukung seperti penyediaan lahan parkir.

62

- Sirkulasi kendaraan keluar masuk RSUD Labuang Baji

Makassar.

c) Parameter lingkungan yang dipantau

- Terjadinya kemacetan.

- Keluhan dari masyarakat/pasien pengunjung rumah sakit.

- Adanya keluhan pemakai jalan.

d) Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup

Menjaga kelancaran arus lalulintas di Jalan Dr. Ratulangi di depan

pintu keluar masuk kegiatan rumah sakit.

e) Metode pemantauan lingkungan hidup

Metode pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan

adalah satuan ruang parkir sesuai kebutuhan.

f) Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Sekitar jalan keluar masuk RSUD Labuang Baji.

g) Periode pemantauan lingkungan hidup

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

h) Pelaksana dan pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji.

i) Pengawas pemantauan

- Dinas LLAJ Kota Makassar

Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana

pemantauan lingkungan hidup (RPL) operasional RSUD Labuang Baji

Makassar secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel .

Tabel 4. Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) operasional RSUD Labuang Baji Makassar

No

RKL

Dampak Penting

Sumber Dampak Tolok Ukur

Dampak

Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan

Lokasi Rencana

Pengelolaan Lingkungan

Periode Pengelolaan Lingkungan

Institusi Pengelolaan Lingkungan

1 Kesehatan Masyarakat

Layanan Medik:

- Poliklinik

- Perawatan

- Kebidanan

Kualitas Pelayanan

Kuantitas Pelayanan

- BOR = 61,0%

- LOS = 7,2 hari

- BTO = 31,35 kali

- TOI = 4,16 hari

Mencegah menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan medik kepada masyarakat.

Mengupayakan meningkatnya pelayanan medik kepada masyarakat.

Di dalam maupun di luar areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

2 Kesehatan Masyarakat

Layanan Penunjang Medik:

- Laboratorium

- Radiologi

- Hemodialisis

Kualitas Pelayanan

Kuantitas Pelayanan

Mencegah menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan penunjang medik, agar diperoleh pelayanan medik yang akurat.

Mengupayakan meningkatnya pelayanan penunjang medik kepada masyarakat.

Di dalam areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

64

No

RKL

Dampak Penting

Sumber Dampak Tolok Ukur

Dampak

Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan

Lokasi Rencana

Pengelolaan Lingkungan

Periode Pengelolaan Lingkungan

Institusi Pengelolaan Lingkungan

3 Kualitas SDM Layanan pendidikan dan penelitian: pelatihan, praktek, magang, dll.

Jumlah dan kualitas SDM (Mahasiswa, perawat, calon dokter) yang pelatihan, praktek, magang di RSUD Labuang Baji.

Meningkatkan kualitas SDM yang belajar, praktek, magang di RSUD Labuang Baji

Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan/ kesehatan lainnya.

Di dalam maupun di luar areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Institusi pendidikan terkait

4 Kualitas Air Pembebasan Air Limbah

Terlampauinya baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit sesuai Kep. Gubernur SulSel No. 14 Tahun 2003 (lampiran 27)

Mencegah penyebaran air limbah yang melampaui baku mutu lingkungan ke badan air umum/selokan karena dapat terinfiltrasi/ perkolasi di dalam perjalanannya masuk ke kanal hingga pantai

Merekonstruksi sistem outlet menjadi:

- Air limbah Umum

- Air limbah medis

Membangun IPAL yang memenuhi persyaratan.

Air limbah medis dibebaskan setelah melalui IPAL.

Di dalam areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

BLH Kota Makassar

65

No

RKL

Dampak Penting

Sumber Dampak Tolok Ukur

Dampak

Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan

Lokasi Rencana

Pengelolaan Lingkungan

Periode Pengelolaan Lingkungan

Institusi Pengelolaan Lingkungan

5 Kemacetan arus lalulintas

Layanan perparkiran (operasional pendukung)

Keluhan pemakai jalan

Keluhan pemakai parkir

Bisa terjadi kemacetan

Menjaga kelancaran arus lalulintas di Jalan Dr. Ratulangi (depan rumah sakit).

Menambah satuan ruang parkir.

Menertibkan pemakaian ruang parkir.

Menambah petugas parkir.

Di dalam areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Dinas LLAJ Kota Makassar

66

Tabel 5. Matriks rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) operasional RSUD Labuang Baji Makassar

No

RPL

Jenis Dampak

Sumber Dampak

Parameter Lingkungan Hidup

yang dipantau

Metode Pemantauan

Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan

Waktu Pemantauan

Pelaksanaan dan

Pelaporan Hasil

Pemantauan

Pengawas Pemantauan

1 Kesehatan Masyarakat

Layanan Medik:

- Poliklinik

- Perawatan

- Kebidanan

Kualitas Pelayanan

Kuantitas Pelayanan

- BOR = 61,0%

- LOS = 7,2 hari

- BTO = 31,35 kali

- TOI = 4,16 hari

Melakukan pengamatan langsung kegiatan pelayanan penunjang medik

Mengumpulkan data sekunder melalui wawancara secara acak pasien pelayanan penunjang medik.

Di dalam maupun di luar areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Bapedalda Kota Makassar

Bapedalda Prov. Sulsel

2 Kesehatan Masyarakat

Layanan Penunjang Medik:

- Laboratorium

- Radiologi

- Hemodialisis

Kualitas Pelayanan

Kuantitas Pelayanan

Melakukan pengamatan langsung kegiatan pelayanan penunjang medik

Di dalam areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Bapedalda Kota Makassar

Bapedalda Prov. Sulsel

67

No

RPL

Jenis Dampak

Sumber Dampak

Parameter Lingkungan Hidup

yang dipantau

Metode Pemantauan

Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan

Waktu Pemantauan

Pelaksanaan dan

Pelaporan Hasil

Pemantauan

Pengawas Pemantauan

Mengumpulkan data sekunder melalui wawancara secara acak pasien pelayanan penunjang medik

3 Kualitas SDM

Layanan pendidikan dan penelitian: pelatihan, praktek, magang, dll.

Jumlah dan kualitas SDM (Mahasiswa, perawat, calon dokter) yang pelatihan, praktek, magang di RSUD Labuang Baji.

Melakukan pengamatan langsung kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian.

Mengumpulkan data jumlah dan pemantauan kualitas SDM yang telah melakukan dan sedang pelatihan, praktek,

Di dalam maupun di luar areal RSUD Labuang Baji

Selama RSUD Labuang Baji beroperasi.

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Institusi pendidikan terkait

Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

68

No

RPL

Jenis Dampak

Sumber Dampak

Parameter Lingkungan Hidup

yang dipantau

Metode Pemantauan

Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan

Waktu Pemantauan

Pelaksanaan dan

Pelaporan Hasil

Pemantauan

Pengawas Pemantauan

magang melalui kerjasama dengan intansi terkait

4 Kualitas Air Pembebasan Air Limbah

Terlampauinya baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit sesuai Kep. Gubernur SulSel No. 14 Tahun 2003 (lampiran 27)

Melakukan pengambilan serta menganalisis sampel kualitas air RSUD Labuang Baji dan membandingkan dengan baku mutu limbah cair bagi kegaiatan rumah sakit sesuai SK. Gubernur Sulsel No.14 Tahun 2003

Mengumpulkan data sekunder

Di dalam dan sekitar areal RSUD Labuang Baji

Dilakukan secara periodik setiap 6 bulan selama RSUD Labuang Baji beroperasi

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Bapedalda Kota Makassar

Dinas Kesehatan Kota Makassar

69

No

RPL

Jenis Dampak

Sumber Dampak

Parameter Lingkungan Hidup

yang dipantau

Metode Pemantauan

Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan

Waktu Pemantauan

Pelaksanaan dan

Pelaporan Hasil

Pemantauan

Pengawas Pemantauan

melalui wawancara secara acak terhadap masyarakat sekitar RSUD Labuang Baji

5 Kemacetan arus lalulintas

Layanan perparkiran (operasional pendukung)

Keluhan pemakai jalan

Keluhan pemakai parkir

Bisa terjadi kemacetan

Melakukan pengamatan secara langsung pelayanan perparkiran

Mengumpulkan data sekunder melalui wawancara secara acak pengguna layanan perparkiran dan masyarakat sekitar RSUD Labuang Baji

Di dalam areal RSUD Labuang Baji

Dilakukan secara periodik setiap 6 bulan selama RSUD Labuang Baji beroperasi

Badan Pengelola RSUD Labuang Baji

Dinas LLAJ Kota Makassar

70

Pada bagian ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada RSUD Labuang Baji.

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji beroperasi sejak 1938, semua

pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan. Meski telah lama beroperasi,

Badan Pengelola Rumah Sakit memiliki kebijakan lingkungan ke masa depan.

Untuk itu, dalam kegiatan ini Badan Pengelola mengevaluasi dan menganalisis

kegiatan operasionalnya agar ke depan dapat membawa rumah sakit ini

beroperasi lebih baik. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan tindakan:

Pencegahan :

Meliputi upaya meniadakan timbulnya dampak negatif

Pengendalian/Penanggulangan :

Meliputi upaya pengendalian/penanggulangan terhadap dampak negatif

yang tidak dapat dicegah agar kerugiannya dapat dikurangi atau

diminimalkan.

Pengembangan :

Meliputi upaya mengoptimalkan dampak positif yang potensial agar

mendatangkan manfaat yang lebih besar, terutama bagi masyarakat luas.

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui dampak penting dari operasional

RSUD Labuang Baji yang diuraikan sebagai berikut:

1) Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh dampak penting

dari tahap operasional RSUD Labuang Baji yang diuraikan sebagai berikut:

71

a. Penggunaan Air Bersih

Operasional RSUD Labuang Baji menggunakan tiga sumber air bersih

yaitu PDAM, air tanah dalam dan air tanah dangkal. Air bersih yang

bersumber dari PDAM digunakan pada ruangan Instalasi Gizi, HD,

Kantor, ICU, Poliklinik, Lap Cyto, UGD, CVCU, Laundry, Sterilisasi dan

Kebidanan. Sedangkan yang menggunakan air tanah/sumur bor yaitu

gedung perawatan yang ditampung menggunakan bak penampungan

(reservoir) dengan ukuran panjang = 10 meter, lebar = 3 meter dan

tinggi = 2 meter.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan untuk penyediaan air

bersih yaitu:

- Pemeliharaan mesin air berupa mesin air merk Shimizu, Sanyo dan

Gronfus.

- Pemeliharaan instalasi perpipaan air bersih.

- Pemeriksaan bak penampungan air (reservoir).

- Pemeriksaan kualitas air bersih.

Kebutuhan air bersih tahap operasional pelayanan RSUD Labuang Baji

diperhitungkan dalam distribusi rinci antar unit fungsi sebagaimana

terlihat pada Tabel 6 berikut ini.

72

Tabel 6. Distribusi kebutuhan air RSUD Labuang Baji

No Sub Unit Fungsi Spesialis Ruang Persentase Distribusi

1 Layanan Pelayanan Medis Ruang Rawat Inap 11%

UGD 7%

2 Layanan Penunjang Medis ICU 4%

Ruang Bedah Pusat 6%

Ruang Farmasi, Radiologi dan Laboratorium

4%

Ruang Jenazah 4%

3 Fasilitas Penunjang Operasional

Ruang Sterilisasi Alat 7%

Dapur 11%

Laundry 11%

Pemeliharaan Bangunan dan Lanskap

22%

Garasi/Bengkel 3%

4 Fasilitas Penunjang Umum KM/WC Umum 10%

Sumber: RSUD Labuang Baji, 2016.

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan air dominan

digunakan untuk fasilitas penunjang operasional dan penggunaan air

yang paling minim digunakan pada fasilitas penunjang umum.

b. Pembebasan Air Limbah

Air limbah dari rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran

air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah rumah

sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, mengandung

senyawa-senyawa kimia berbahaya serta mengandung mikroorganisme

pathogen yang dapat menyebabkan penyakit. Dalam operasionalnya,

RSUD Labuang Baji membebaskan rata-rata ± 200 m3/hari, hasil ini

diperoleh berdasarkan alat pengukur debit air limbah (Flow Meter) yang

telah terpasang sejak 24 Juni 2015. Tahapan pelaksanaan kegiatan

pemeliharaan IPAL yaitu:

73

- Penggantian alat mesin blower

- Pembersihan bak sedimen dan bak pengumpul

- Pengurasan tangki aerob dan pemberian bakteri aerob

- Perbaikan bak kontrol dan instalasi perpipaan air limbah

- Pengurasan septic tank kamar mandi

- Pemeriksaan kualitas air limbah

Perbandingan hasil pemeriksaan Outlet Air Limbah pada IPAL RSUD

Labuang Baji pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 7

berikut ini.

Tabel 7. Hasil pemeriksaan outlet air limbah RSUD Labuang Baji pada 3 (tiga) tahun terakhir

No Parameter Satuan Hasil Pengujian Baku

Mutu 2014 2015 2016

1 Suhu °C 26,8 28 25 38

2 TDS mg/l 750 2.000

3 pH - 8,9 7,43 6,16 6,0 - 9,0

4 BOD mg/l 37,10 7,60 0,74 50

5 COD mg/l 92,60 32,110 <1,825 80

6 DO mg/l 0,58 (-)

7 TSS mg/l 55 5,12 45,27 30

8 Amoniak Bebas mg/l 6,63 5,344 0,1

9 Amonia Nitrogen mg/l 14,100 10

10 Phosfat mg/l 3,19 5,800 2

11 Total Coliform Jml/100 ml 50 230 2400 5.000

Sumber: RSUD Labuang Baji, 2016

Berdasarkan Tabel 7 di atas, hasil pemeriksaan kualitas air limbah

pada Outlet yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir

menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan untuk tahun 2014 masih

melampaui baku mutu lingkungan yang berlaku, seperti pada Total

74

Suspended Solid (TSS), Amoniak (NH3), BOD, COD dan Phospat. Dari

tujuh parameter yang diperiksa hanya suhu, pH dan MPN Coliform

yang memenuhi batas maksimum yang diperbolehkan. Hal ini

dikarenakan IPAL masih dalam kondisi sedang pemeliharaan atau

bakteri belum dapat bekerja dengan baik. Secara hidrolis air dari

kawasan ini mengalir ke arah kanal Jongaya yang muaranya adalah

pantai di Kawasan Tanjung Bunga Makassar. Kondisi ini menimbulkan

dampak negatif penting terhadap lingkungan. Namun pada tahun 2015,

hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hampir keseluruhan parameter

telah memenuhi syarat, hanya parameter amoniak bebas dan phosfat

yang melampaui ambang batas. Sedangkan hasil pengukuran tahun

2016 menunjukkan bahwa TSS dan amonia nitrogen masih melampaui

baku mutu, maka hal ini menunjukkan perlu adanya penambahan

blower (pemberian O2 secara terus menerus) pada IPAL.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki RSUD

Labuang Baji Makassar dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8. IPAL RSUD Labuang Baji Makassar

75

c. Pemusnahan Limbah B3

Limbah medis yang dihasilkan oleh RSUD Labuang Baji berupa

botol ampul, jarum suntik, spoit, handscune bekas, masker bekas,

selang infus, selang cuci darah, keteter, pengalas darah, aki bekas, oli

bekas, catridge bekas dan lampu TL bekas. Limbah B3 yang dihasilkan

dari masing-masing ruangan dibawa dan dikumpulkan dengan

menggunakan kantong plastik berwarna kuning dan diikat, sedangkan

khusus limbah B3 yang berupa benda tajam dimasukkan ke dalam

safety box yang disediakan atau jerigen lalu dibawa ke TPS Limbah B3,

sedangkan oli bekas yang dihasilkan sebanyak 45 liter.

Limbah B3 yang telah terkumpul dari masing-masing ruangan

kemudian diambil dan dimusnahkan oleh pihak ketiga (PT. Multazam)

yang telah berizin dan melakukan ikatan kerjasama dengan RSUD

Labuang Baji Makassar (perjanjian kerjasama terlampir) dengan

periode pengambilan dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan.

Jumlah limbah B3 yang dihasilkan RSUD Labuang Baji Makassar

selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

76

Tabel 8. Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan RSUD Labuang Baji Makassar selama 3 Tahun Terakhir.

No Bulan Jumlah Limbah B3 (kg)

2014 2015 2016

1 Januari 120 632

2 Februari 125 508 1.100

3 Maret 96 575 950

4 April 173 533 900

5 Mei 119 770 905

6 Juni 364 900

7 Juli 341 859 930

8 Agustus 447 641

9 September 224 958

10 Oktober 496 824

11 Nopember 198

12 Desember 980

Total 3.683 6.300 5.685

Sumber: RSUD Labuang Baji, 2016

Keterangan: tidak normalnya pengangkutan sampah medis selama tahun 2015 sampai Februari 2016 disebabkan karena armada pengangkut PT. Multazam sering mengalami kerusakan, sehingga terjadi keterlambatan pengangkutan limbah medis.

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (TPS LB3) RSUD Labuang Baji Makassar seperti terlihat pada

Gambar 9, berada pada koordinat 5°10’40,3” LS dan 119°27’26,8” BT

dengan perincian sebagai berikut:

Bahan : Batu bata

Ukuran : P = 4,60 m; L = 2,60 m; T = 3,00 m

Lantai :

- Bahan kedap air

- Kemiringan lantai 1 derajat

Memiliki ventilasi udara

77

Izin : Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar

Nomor: 660.3/56/Kep./BLHD/III/2015

Gambar 9. TPS LB3 RSUD Labuang Baji

d. Udara Ambien

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada

lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik

Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia,

makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya, sedangkan baku

mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan

atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

78

Kualitas udara ambien merupakan salah satu elemen dalam lingkungan

yang wajib di monitor. Kualitas udara ambien harus diukur guna

mengetahui adanya perubahan atau tingkat pencemaran udara baik

oleh gas – gas tertentu serta total suspen particulate (TSP)/debu udara.

Dalam pemeriksaan udara ambien RSUD Labuang Baji melakukan

pemeriksaan di depan kantor rumah sakit (parkiran) dan emisi tidak

bergerak (genset). Hasil pengukuran kualitas udara ambien dan emisi

sumber tidak bergerak selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada

Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Kualitas Udara Ambien RSUD Labuang Baji

No Parameter Satuan Hasil Pengukuran Baku

Mutu 2014 2015

1 Suhu Udara °C 31,9 33,2 -

2 Kelembaban %RH 79,1 57,0 -

3 Kec. Angin m/s 0,9 – 2,5 0,12 – 1,34 -

4 Debu (TSP) µg/Nm3 110,22 -

5 Sulfur Dioksida (SO2) µg/Nm3 143,64 20,31 900

6 Nitrogen Dioksida (NO2) µg/Nm3 94,67 20,83 400

7 Karbon Monoksida (CO) µg/Nm3 427,53 478,67 30.000

8 Timbal (Pb) µg/Nm3 <0,01 0,134 -

9 Kebisingan dBA 51,2 – 63,5 67,2 -

Sumber: RSUD Labuang Baji

Tabel 10. Hasil uji emisi genset RSUD Labuang Baji

No Parameter Satuan Hasil

Pengujian Baku Mutu

1 Sulfur Dioksida (SO2) µg/Nm3 221 750

2 Nitrogen Dioksida (NO2) µg/Nm3 64 900

3 Opasitas % 20 30

Sumber: RSUD Labuang Baji

79

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas udara ambien dan uji emisi

genset RSUD Labuang Baji diperoleh bahwa seluruh parameter masih

memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

e. Layanan Perparkiran (Operasional Pendukung)

RSUD Labuang Baji telah memiliki 30 satuan ruang parkir pada

pelataran depan, tetapi jumlah ini masih sangat terbatas karena

ketersediaan lahan parkir yang dibutuhkan minimal 70 satuan ruang

parkir. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena saat tertentu terjadi

kemacetan di Jalan Dr. Ratulangi akibat semrawutnya perparkiran

hingga badan Jalan Dr. Ratulangi.

2) Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak

pemrakarsa (Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji)

pada tahap operasional meliputi pendekatan teknologi, pendekatan sosial

ekonomi dan pendekatan institusional.

a) Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi

yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi, membatasi dan

mengisolasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pendekatan teknologi

yang dilakukan meliputi:

Pembangunan IPAL

Pengoperasian RSUD Labuang Baji membebaskan rata-rata 188

m3/hari air limbah, yang terdiri dari 68 m3 merupakan air limbah

80

umum dan 120 m3 merupakan air limbah klinis/medis. Air limbah

yang dibebaskan ini tentunya melebihi baku mutu yang

dipersyaratkan sehingga diperlukan IPAL agar air limbah tersebut

dapat dikendalikan.

Proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Labuang Baji

sebagai berikut:

- Air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit

dikumpulkan melalui saluran pipa pengumpul. Selanjutnya

dialirkan ke bak kontrol untuk mencegah sampah padat misalnya

plastik, kaleng atau kayu agar tidak masuk ke dalam unit

pengolahan limbah, serta mencegah padatan yang tidak bisa

terurai misalnya lumpur, pasir, abu gosok dan lainnya untuk

masuk ke dalam unit pengolahan limbah.

- Dari bak kontrol, air limbah dialirkan menuju bak pengurai

anaerob. Bak pengurai anaerob ini terbagi menadi dua ruangan,

yaitu bak pengendapan atau bak pengurai awal, biofilter anaerob

tercelup dengan aliran dari bawah ke atas (Up Flow). Air limpasan

dari bak pengurai anaerob selanjutnya dialirkan ke unit

pengolahan lanjut. Unit pengolahan lanjut tersebut terdiri dari

beberapa ruangan yang berisi media dari bahan PVC bentuk

sarang tawon untuk pembiakan mikroorganisme yang akan

menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah.

81

- Setelah melalui unit pengolahan lanjut, maka air hasil olahan

dialirkan ke bak khlorinasi dan selanjutnya air limbah dibuang ke

badan air.

Beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan proses

Biofilter Anaerob – Aerob sehingga RSUD Labuang Baji

menggunakannya adalah:

- Dapat digunakan pada lahan yang terbatas

- Pengolahannya sangat mudah

- Biaya operasionalnya murah

- Lumpur yang dihasilkan relatif sedikit

- Dapat menghilangkan nitrogen dan amonia yang dapat

menyebabkan euthropikasi

- Suplai udara aerasi relatif kecil

- Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD, COD dan

TSS yang cukup besar

- Dapat dipakai untuk volume 20 – 30 m3/hari

Penambahan Ruang Parkir

RSUD Labuang Baji memiliki 30 satuan ruang parkir (pelataran

depan), hasil perhitungan menjunukkan bahwa kebutuhan minimum

ruang parkir RSUD Labuang Baji adalah 70 satuan ruang parkir.

Pada saat tertentu dapat menimbulkan kemacetan pada Jalan Dr.

Ratulangi akibat parkir hingga ke badan jalan.

82

Oleh karena itu dibutuhkan penambahan satuan ruang parkir, kondisi

yang paling memungkinkan adalah penambahan ruang parkir di

halaman belakang (Jalan Tupai), dengan perhitungan secara cermat

kebutuhan kapasitas parkir RSUD Labuang Baji.

b) Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan ini dilakukan dalam upaya menanggulangi dampak negatif

dan mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan oleh aktivitas

RSUD Labuang Baji melalui tindakan – tindakan pendekatan sosial

ekonomi berupa memberdayakan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal

dan menggunakan material lokal yang bermutu.

c) Pendekatan Institusi

Pendekatan ini bersifat mekanisme kerjasama dengan instansi yang

berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendekatan institusi yang dilakukan dengan melibatkan:

Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar,

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan,

Dinas Kesehatan Kota Makassar,

Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, dan

Dinas Perhubungan Kota Makassar.

83

2. Persepsi Pemrakarsa, Instansi dan Masyarakat

1) Pemrakarsa

a). Persepsi Pemrakarsa tentang Dokumen AMDAL

Penelitian terhadap karyawan RSUD Labuang Baji terhadap 34

responden yang dianggap kompeten dan mewakili tenaga medis dan non-

medis. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL, dari hasil

penelitian sebanyak 64,10% untuk memenuhi administrasi perijinan dan

35,90% untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan,

sebagaimana tersaji dalam Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1 Memenuhi adminitrasi perijinan 25 64,10

2 Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan

14 35,90

Jumlah Responden 39 100

Sumber: Analisis Data, 2016

Mengenai keterlibatan pemrakarasa dalam menyusun dokumen AMDAL,

semua bagian terkait ikut terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL

tersebut. Mengenai dokumen AMDAL yang dimiliki, dari hasil penelitian

pemahamannya cukup mudah sebanyak 33,33% dan sisanya 64,67%

menjawab tidak tahu sebagaimana tersaji dalam Tabel 12.

Tabel 12. Pemahaman tentang dokumen AMDAL

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1 Sangat Mudah 0 0

2 Cukup Mudah 13 33,33

3 Tidak Tahu 26 66,67

39 100 Sumber: Analisis Data, 2016

84

b) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dalam kegiatan operasional rumah sakit akan menimbulkan dampak

terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan terhadap

upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang

dalam dokumen RKL dan RPL, untuk semua komponen kesehatan masyarakat,

kualitas sdm, kualitas air, kemacetan arus lalu lintas di jalan Ratulangi depan

pintu keluar rumah sakit. Dari hasil penelitian sebanyak 61,54% sudah

dilakukan pengelolaan lingkungan oleh pihak rumah, sisanya 38,46% belum

melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Untuk pemantauan lingkungan yang

telah dilakukan sebanyak 69,87% sudah dipantau oleh pihak rumah sakit ,

sisanya 30,13% belum dipantau oleh pihak rumah sakit, sebagaimana tertuang

dalam Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 13. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen AMDAL No Komponen yang

Dikelola Sudah Dikelola Belum Dikelola

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 Kesehatan Masyarakat 27 69,23 12 30,77

2 Kualitas SDM 23 58,97 16 41,03

3 Kualitas Air 21 53,85 18 46,15

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

25 64,10 14 35,90

Jumlah 61,54 38,46

Sumber: Hasil Analisis, 2016

85

Tabel 14. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen AMDAL No Komponen yang

Dikelola Sudah Dipantau Belum Dipantau

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 Kesehatan Masyarakat 25 64,10 14 35,90

2 Kualitas SDM 28 71,79 11 28,21

3 Kualitas Air 26 66,67 13 33,33

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

30 76,92 9 23,08

Jumlah 69,87 30,13

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Hasil pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan

lingkungan, menunjukkan sebanyak 74,36% upaya pengelolaan dan upaya

pemantuan lingkungan dilakukan oleh RSUD Labuang Baji dengan pihak terkait

secara bersama-sama dan sisanya 25,64% bagian lingkungan saja yang

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti tersaji dalam

Tabel 15.

Tabel 15. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di RSUD Labuang Baji

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Pihak rumah sakit dengan bagian terkait 29 74,36

2. Lainnya (bagian limbah) 10 25,64

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai

dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, dari

hasil penelitian sebanyak 69,23% kendalanya terbentur biaya yang terlalu

mahal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan 30,77% tidak ada

teknologi yang diterapkan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 16.

86

Tabel 16. Kendala dalam pelaksanaan dokumen AMDAL

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Biaya terlalu mahal 27 69,23

2. Tidak ada teknologi yang diterapkan

12 30,77

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan

lingkungan, dari hasil penelitian pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya

pemantauan lingkungan dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat

sebanyak 41,03%, sisanya sebanyak 58,97 % tidak tahu, sebagaimana tersaji

dalam Tabel 17.

Tabel 17. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Adanya keluhan masyarakat 16 41,03

2. Tidak tahu 23 58,97

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, manfaat

yang diperoleh sehubungan dengan pengelolaan lingkungan tersebut dari hasil

penelitian sebanyak 66,67% ada manfaatnya yaitu untuk mengetahui dampak

dan agar lingkungan tetap terjaga dan 33,33% tidak tahu, sebagaimana tersaji

dalam Tabel 18.

Tabel 18. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Tidak tahu 13 33,33

2. Mengetahui dampak dan lingkungan tetap terjaga

26 66,67

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

87

Format laporan pelaksanaan RKL-RPL yang sudah ada, dari hasil

penelitian sebanyak 64,10% format yang sudah ada cukup memadai, kurang

memadai 10,26% dan sisanya sebanyak 25,64% tidak tahu, sebagaimana

tersaji dalam Tabel 19.

Tabel 19. Format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang ada No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Kurang memadai 4 10,26

2. Cukup memadai 25 64,10

3. Tidak tahu 10 25,64

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah

dilakukan oleh pihak RSUD Labuang Baji, dari hasil penelitian sebanyak

64,10% pelaksanaan Amdal cukup memadai dan sisanya sebanyak 10,26%

pelaksanaanya kurang memadai dan sisanya 25,64 % yang menjawab tidak

tahu, sebagaimana tersaji dalam Tabel 20.

Tabel 20. Pelaksanaan AMDAL di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Kurang memadai 4 10,26

2. Cukup memadai 25 64,10

3. Tidak tahu 10 25,64

Jumlah 39 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

c) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya

pemantauan lingkungan di RSUD Labuang Baji dilakukan oleh BLHD Kota

88

Makassar. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi, misal Dinas

Kesehatan Kota Makassar, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas LLAJ Kota

Makassar.

2) Dinas/Instansi

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan AMDAL

dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait antara lain BLHD Kota Makassar,

Dinas Kesehatan Kota Makassar, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas

Perhubungan Kota Makassar. Jumlah responden sebanyak 20 orang dari

jumlah yang dianggap kompeten.

a) Persepsi Dinas/Instansi tentang dokumen AMDAL

Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang penyusunan

dokumen AMDAL, sebanyak 20% untuk memenuhi administrasi perijinan,

sebanyak 55% untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan

sisanya sebanyak 25% untuk mengetahui dampak untuk melakukan

pengelolaan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 21.

Tabel 21. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen AMDAL

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Memenuhi adminitrasi perijinan 4 20,00

2. Melakukan pembangunan

berwawasan lingkungan

11 55,00

3. Mengetahui dampak untuk

melakukan pengelolaan

5 25,00

Jumlah Responden 20 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

89

Mengenai keikutsertaan Dinas/Instansi dalam pembahasan draft

dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen AMDAL, dari hasil

penelitian sebanyak 20% ikut membahas dan menyimpan dokumen tersebut

dan sisanya sebanyak 0% ikut membahas dan tidak menyimpan dokumen

tersebut, sebagaimana tertuang dalam Tabel 22.

Tabel 22. Keikutsertaan dinas/instansi dalam pembahasan draft Dokumen pengelolaan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Ikut membahas dan menyimpan 20 100

2 Ikut membahas dan tidak menyimpan

0 0

Jumlah responden 20 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

b) Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Lingkungan

Mengenai cara Dinas/Instansi melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 40%

dengan cara kunjungan lapangan secara rutin dan terjadwal, 60% berdasar

laporan yang ada dan sisanya 0% tidak pernah melakukan sidak (inspeksi

mendadak), sebagaimana tersaji dalam Tabel 23.

Tabel 23. Cara dinas/instansi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Kunjungan lapangan secara rutin dan terjadwal

8 40,00

2. Inspeksi mendadak 0 0,00

3. Berdasar laporan yang ada 12 60,00

Jumlah

Sumber: Hasil Analisis, 2016

90

Mengenai kendala Dinas/Instansi dalam melaksanakan pengawasan

terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian

sebanyak 30% terbentur masalah biaya, tidak ada alokasi dana untuk

melakukan pengawasan, 10% tidak ada SDM untuk melakukan pengawasan

dan sisanya 60% karena koordinasi yang sulit atau rumit, sebagaimana tersaji

dalam Tabel 24.

Tabel 24. Kendala Dinas/Instansi dalam melakukan pengawasan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Kendala biaya, tidak ada dana 6 30

2. Tidak ada SDM untuk melakukan pengawasan

2 10

3. Kendala dalam koordinasi yang sulit 12 60

Jumlah 20 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dari hasil penelitian mengenai pengawasan secara bersama dengan

Dinas/Instansi terkait, sebanyak 75% pengawasan secara bersama dilakukan

kalau ada masalah, 0% pengawasan secara bersama dilakukan rutin secara

berkala dan sisanya 25% tidak pernah dilakukan pengawasan secara bersama

antara Dinas/Instansi terkait, sebagaimana tersaji dalam Tabel 25.

Tabel 25. Pengawasan secara bersama dengan dinas/Instansi terkait

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Kalau ada masalah 15 75

2. Rutin berkala 0 0

3. Tidak pernah 5 25

Jumlah 20 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

91

3) Masyarakat Sekitar

Penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam AMDAL dilaksanakan di

Kelurahan Maricayya dan Maricayya Selatan. Jumlah responde sebanyak 50

orang mengacu pada dokumen AMDAL yang tersebar di Kelurahan Maricaya

dan Maricaya Selatan.

a) Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL

Mengenai pengetahuan masyarakat tentang AMDAL, dari hasil penelitian

sebanyak 62% masyarakat tidak tahu, 16% masyarakat tahu sebagian dan

sisanya 22% masyarakat pernah mendengar seperti tersaji dalam Tabel 26.

Tabel 26. Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Tidak tahu 31 62,00

2. Tahu sebagian 8 16,00

3. Pernah dengar 11 22,00

Jumlah 50 100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Mengenai pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan

dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan rumah sakit,

yaitu sebanyak 30% masyarakat mengetahui tentang pengelolaan lingkungan

yang telah dilakukan oleh pihak RSUD. Labuang Baji, 38% masyarakat tidak

tahu dan sisanya 32% masyarakat pernah dengar, sebagaimana tersaji dalam

Tabel 27.

92

Tabel 27. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Ya, tahu 15 30,00

2. Tidak tahu 19 38,00

3. Pernah dengar 16 32,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tujuan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dibuat dan

dilaksanakan, dari hasil penelitian sebanyak 68 % studi Amdal tersebut dibuat

dan dilaksanakan untuk pihak pemrakarsa dalam hal ini pihak RSUD Labuang

Baji, 12% untuk semua pihak dan sisanya 20% tidak tahu, sebagaimana tersaji

dalam Tabel 28.

Tabel 28. Tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan dilaksanakan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Pemrakarsa/pemilik pabrik 34 68,00

2. Semua pihak 6 12,00

3. Tidak tahu 10 20,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

b) Keterlibatan masyarakat dalam AMDAL RSUD Labuang Baji

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam

penyusunan dan pembahasan AMDAL RSU. Labuang Baji, sebanyak 56%

bahwa keterlibatan masyarakat tersebut ada pada tahap awal kegiatan, 20%

tidak ada keterlibatan masyarakat dan sisanya 24% tidak tahu, sebagaimana

tersaji dalam Tabel 29.

93

Tabel 29. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL RSUD Labuang Baji

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Ada, pada tahap penyusunan dan pembahasan dokumen

28 56,00

2. Tidak ada 10 20,00

3. Tidak tahu 12 24,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Mengenai perlunya masyarakat mengetahui AMDAL RSUD Labuang

Baji, yaitu sebanyak 78% masyarakat perlu mengetahui AMDAL RSUD

Labuang Baji tersebut, 6% tidak perlu mengetahui AMDAL RSUD Labuang Baji

dan sisanya 16% tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam Tabel 30.

Tabel 30. Perlukah masyarakat mengetahui AMDAL RSUD Labuang Baji

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Perlu 28 56,00

2. Tidak perlu 10 20,00

3. Tidak tahu 12 24,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebanyak 18% ada

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan, 58% tidak ada keterlibatan dan sisanya 24% tidak tahu,

sebagaimana tersaji dalam Tabel 31 berikut.

94

Tabel 31. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Dilibatkan, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan

9 18,00

2. Tidak dilibatkan 29 58,00

3. Tidak tahu 12 24,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Mengenai hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 12% tidak ada

hambatan, 64% ada hambatan dan sisanya 24% tidak tahu, sebagaimana

tersaji dalam Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Ada hambatan dlm pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

32 64.00

2. Tidak ada 6 12.00

3. Tidak tahu 12 24.00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Mengenai peranan Dinas/Instansi dalam melakukan pengawasan, dari

hasil penelitian sebanyak 30% cukup memadai, 52% kurang memadai dan

18% tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam Tabel 33.

95

Tabel 33. Peranan instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan

No Pendapat Responden Frekuensi Persentase

1. Cukup memadai 15 30,00

2. Kurang memadai 26 52,00

3. Tidak tahu 9 18,00

Jumlah 50 100

Sumber: Hasil Analisis, 2016

c) Dampak Kegiatan Perusahaan Terhadap Masyarakat

Dari hasil penelitian, dengan adanya RSUD Labuang Baji di sekitar

lingkungan masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat

sekitar. Di sekitar RSUD Labuang Baji, Kesehatan masyarakat, sebanyak 28%

ada dampak dan sisanya 72% tidak ada dampak. Kualitas SDM 70% ada

dampak dan 30% tidak ada dampak. Kualitas air 58% ada dampak dan 42%

tidak ada dampak. Sementara Kemacetan arus lalu lintas di jalan Ratulangi

depan pintu keluar rumah sakit 82% ada dampak dan 18% tidak ada dampak,

sebagaimana tersaji dalam Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar RSUD Labuang Baji

No Komponen yang

Dikelola Bentuk

Gangguan Frekuensi Persentase

1 Kesehatan Masyarakat Ada Tidak ada

14 36

28,00 72,00

2 Kualitas SDM Ada Tidak

35 15

70,00 30,00

3 Kualitas Air Ada Tidak

29 21

58,00 42,00

4

Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

Ada Tidak

41 9

82,00 18,00

Sumber: Hasil Analisis, 2016

96

Tabel 35. Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Labuang Baji

No Komponen lingkungan yang Dikelola

Ya Tidak

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 Kesehatan Masyarakat 31 62,00 19 38,00

2 Kualitas SDM 35 70,00 15 30,00

3 Kualitas Air 26 52,00 24 48,00

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

37 74,00 13 26,00

Rata-rata 64,5 35,5

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan Tabel 35 di atas, persentase pelaksanaan upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Labuang

Baji terhadap komponen lingkungan yang dikelola, sebanyak 64,5% yang

menyatakan telah dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan, sedangkan sisanya 35,5% yang menyatakan tidak/belum

dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sehingga dari

nilai persentase tersebut, dapat diperoleh nilai efektif atau tidak efektifnya

pelaksanaan Amdal RSUD Labuang Baji berdasarkan nilai kategori yang telah

ditetapkan yaitu 41% - 75% (cukup efektif), maka nilai persentase sebesar

64,5% termasuk dalam kategori cukup efektif. Artinya, komponen lingkungan

yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Amdal telah dilakukan pengelolaan

dan pemantauan secara berkala namun masih ada beberapa komponen

lingkungan yang belum maksimal dikelola dan dipantau.

97

B. Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Amdal RSUD Labuang Baji

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut

Tabel 36. Evaluasi pelaksanaan AMDAL RSUD Labuang Baji

No Komponen yang Dikelola Pelaksanaan

Keterangan Ya Tidak

1. Kesehatan Masyarakat √ Sesuai

2. Kualitas SDM √ Sesuai

3. Kualitas Air √ Tidak Sesuai

4. Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

√ Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengelolaan Dampak Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan kajian pelaksanaan dokumen terhadap komponen kesehatan

mayarakat sebagai berikut:

Kualitas Pelayanan

- Puas

- Cukup Puas

- Kurang Puas

- Tidak Puas

Kuantitas Pelayanan:

- BOR : 61,07%

- LOS : 7,2 Hari

- BTO : 31,35 Kali

- TOI : 4,16 Hari

98

2) Kualitas SDM

Berdasarkan kajian pelaksanaan dokumen terhadap komponen Kualitas

SDM adalah: Jumlah Kualitas SDM (Mahasiswa, Perawat, Calon Dokter)

yang pelatihan praktek, magang di RSUD Labuang Baji.

3) Kualitas Air

Telah melakukan pengujian terhadap kualitas air dengan beberapa

parameter masih melalmpaui baku mutu berdasarkan Keputusan

Gubernur Sulsel Nomor 14 Tahun 2013 (Lampiran 27). Pemantauan

belum rutin dilakukan setiap 6 bulan.

4) Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah

sakit.

Pengelolaan yang dimaksud berupa:

- Keluhan pemakai jalan

- Keluhan pemakai jasa perparkiran

- Bila terjadi kemacetan

2. Telaah Terhadap Kajian Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Di RSUD

Labuang Baji Kota Makassar

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

merupakan realisasi dari rumusan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL yang telah disepakati untuk

dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Telaah terhadap kajian efektivitas pelaksanaan AMDAL di RSUD

Labuang Baji Kota Makassar di fokuskan pada parameter lingkungan yang

99

tertuang dalam dokumen AMDAL yang dimiliki oleh RSUD Labuang Baji.

Sedangkan parameter yang tidak relevan tidak dikaji. Selain dokumen AMDAL,

peneliti juga mengkaji beberapa dokumen lingkungan lainnya seperti Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan per semester yang dimiliki oleh

RSUD Labuang Baji.

Berdasarkan hasil kajian literatur diketahui bahwa terdapat beberapa

parameter lingkungan yang seharusnya tertuang dalam RKL/RPL dokumen

Amdal ternyata parameter tersebut tidak dicantumkan. Parameter yang

dimaksud adalah pengelolaan limbah B3 berupa jarum suntik bekas, spoit, kain

majun, keteter dan beberapa parameter lainnya. Selain itu, juga terdapat

beberapa limbah B3 lainnya yang bersumber dari aktivitas perkantoran seperti

catridge serta limbah B3 operasional Genset berupa oli bekas. Selain itu, dalam

RKL/RPL dokumen AMDAL tidak dijabarkan pengelolaan limbah padat dari

kegiatan RSUD Labuang Baji baik dari kegiatan perkantoran maupun dari

kegiatan dapur.

Sedangkan telaah yang dilakukan terhadap dokumen pemantauan dan

pengelolaan lingkungan per semester yang dimiliki oleh RSUD Labuang Baji,

diketahui tidak terdapat kajian mengenai parameter ini, sementara parameter ini

merupakan salah satu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang

tertuang dalam matrik RKL/RPL dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji Kota

Makassar. Menurut penilaian instansi terkait dalam hal pengelolaan dan

pemantauan lingkungan mempunyai kinerja yang belum maksimal. Namun

tidak demikian halnya pendapat masyarakat, menurut masyarakat pengelolaan

100

lingkungan yang telah dilakukan memberikan hasil yang kurang baik terutama

untuk komponen kemacetan lalu lintas dari kegiatan perparkiran. Rencana

pengelolaan dan pemantauan lingkungan RSUD Labuang Baji yang telah

dilaksanakan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup RSUD Labuang Baji

No Rencana Pengelolaan Pelaksanaan Pengelolaan Yang

Seharusnya Dilakukan Sesuai/Tidak Sesuai Ya Tidak

1 Kualitas Air (Pembebasan Air Limbah)

Merekonstruksi sistem outlet menjadi:

- Air limbah Umum

- Air limbah medis

√

Membangun IPAL yang memenuhi persyaratan.

√

Air limbah medis dibebaskan setelah melalui IPAL.

√

2 Kemacetan arus lalulintas

Menambah satuan ruang parkir √

Menertibkan pemakaian ruang parkir.

√

Menambah petugas parkir. √

101

Tabel 38. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup RSUD Labuang Baji

No Rencana Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Yang

Seharusnya Dilakukan

Sesuai/Tidak Sesuai

Ya Tidak

1 Kualitas Air (Pembebasan Air Limbah)

Melakukan pengambilan serta menganalisis sampel kualitas air RSUD Labuang Baji dan membandingkan dengan baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit sesuai SK. Gubernur Sulsel No.14 Tahun 2003

√

Mengumpulkan data sekunder melalui wawancara secara acak terhadap masyarakat sekitar RSUD Labuang Baji

√

2 Kemacetan arus lalulintas

Melakukan pengamatan secara langsung pelayanan perparkiran

√

Mengumpulkan data sekunder melalui wawancara secara acak pengguna layanan perparkiran dan masyarakat sekitar RSUD Labuang Baji

√

Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemrakarsa diketahui bahwa

pengawasan langsung terhadap kegiatan RSUD Labuang Baji pernah dilakukan

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Dinas Pengelolaan

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan pengawasan yang

102

dilakukan yakni melakukan kunjungan langsung ke RSUD Labuang Baji.

Namun, kunjungan ini hanya sebatas kunjungan tanpa adanya tindak lanjut dari

pengawasan langsung terhadap dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan

RSUD Labuang Baji berupa kemacetan, air limbah dan pengoperasian

insinerator yang belum memiliki ijin. Karena tidak adanya sanksi tegas dari

Pengawasan, maka pemrakarsa relatif tidak mengindahkan pengelolaan

lingkungan sebagai dampak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembobotan/

skoring penentuan efektifitas RSUD Labuang Baji dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Pembobotan/skoring penentuan efektifitas

No Komponen Lingkungan

Skor (%)

Di Kelola Di Pantau Sesuai/ Tidak

Sesuai Baku Mutu

Ya Tidak Ya Tidak

1 Air Limbah Umum 9 √ √

2 Air Limbah Medis 9 √ √

3 IPAL 9 √ √

4 Limbah B3 0 √ √ Terdapat incinerator yang sudah beroperasi, tetapi tidak memiliki izin

5 Parkir 0 √ √

Jumlah 27

Hasil Analisis, 2016

Asumsi Bobot:

I : Setiap parameter dari komponen lingkungan harus memenuhi baku mutu karena telah

dilakukan pengelolaan secara periodik.

II : Setiap paramater dari komponan lingkungan yang dipantau/dikelola jika melebihi baku mutu,

maka bobot = 0

103

Tabel 39 diatas menunjukkan, komponen lingkungan diperoleh

berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL dan dokumen Pelaksanaan

Pemantauan dan Pengeloaan) RSUD Labuang Baji yang harus dikelola dan

dipantau per-semester yakni air limbah umum, air limbah medis, IPAL, limbah

B3 dan lahan parkir, selain itu terdapat beberapa komponen lingkungan yang

merupakan kegiatan baru yang tidak tercantum dalam dokumen AMDAL.

Dari hasil kegiatan pemantauan dan pengelolaan terhadap komponen

lingkungan yang dilakukan per semester diketahui data pemantauan dan

pengelolaan lingkungan hidup pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni

2014, 2015 dan 2016 masih terdapat beberapa parameter yang melebihi baku

utamanya pada sampel air limbah. Hal ini menunjukkan bahwa IPAL yang

dimiliki oleh RSUD tidak berfungsi baik dalam mengolah air limbah sehingga air

limbah yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran air

dan tanah jika terakumulasi dalam waktu lama mengingat RSUD Labuang Baji

telah beroperasi sejak Tahun 1938.

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa air limbah umum, air limbah

medis dan IPAL masing-masing memperoleh hasil 9 karena dari 11 parameter

yang dianalisa, diperoleh hanya 5 parameter yang memenuhi baku mutu.

Sedangkan komponen lingkungan berupa pengelolaan limbah B3 dan

perparkiran memperoleh bobot 0, karena insinerator yang beroperasi pada

RSUD Labuang Baji belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan perparkiran belum dikelola berdasarkan RKL. Sehingga total hasil

pembobotan terhadap kriteria efektif/tidak efektifnya pelaksaan AMDAL di

104

RSUD Labuang Baji diperoleh hanya 27% efektif dalam pengelolaan lingkungan

hidup di RSUD Labuang Baji di Kota Makassar.

3. Rekomendasi Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL di RSUD Labuang

Baji

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang telah dilakukan ada beberapa hal yang harus disempurnakan

oleh pemrakarasa kegiatan.

Adapun usulan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan

dan pemantauan lingkungan untuk kelima sampel terpilih adalah sebagai

berikut:

a) Meningkatkan kinerja IPAL yang telah dimiliki dengan cara memisahkan

sumber limbah cair yang berasal dari laboratorium. Air limbah yang

bersumber dari laboratorium perlu pengolahan awal secara fisika dan kimia

sebelum bercampur dengan sumber limbah cair dari sumber lainnya.

Pencampuran limbah yang bersumber dari laboratorium dengan sumber

lainnya menyebabkan kinerja IPAL (sistem biologi) menjadi tidak efektif.

b) Perlu dilakukan penambahan blower (pemberian O2 secara terus menerus)

pada tangki pengelolaan air limbah/IPAL.

c) Penambahan areal parkir sesuai dengan Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996.

d) Melakukan kajian kembali terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan

RSUD Labuang Baji dengan memfokuskan kajian pada kajian llingkungan.

105

4. Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masyarakat belum mengetahui

dokumen AMDAL yang dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan. Kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang AMDAL mempengaruhi persepsi masyarakat

terhadap pelaksanaan AMDAL. Masyarakat dibekali pengetahuan mengenai

lingkungan sehingga masyarakat dapat mengetahui permasalahan pengelolaan

lingkungan. Pada pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak

melibatkan masyarakat, begitu juga dalam rumusan dokumen AMDAL tidak

ada unsur masyarakat yang terlibat baik dalam pelaksanaan maupun dalam

pengawasan.

Biasanya masyarakat hanya sebagai obyek yang diteliti, misalnya

pemrakarsa telah merasa melibatkan masyarakat sekitar bila telah merekrut

tenaga kerja lokal atau melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi

masyarakat yang terkena dampak akibat usaha/kegiatan. Keterlibatan

masyarakat hendaknya dilakukan mulai dari awal yaitu saat penyusunan studi

kelayakan, sehingga akan mengefektifkan keterlibatan masyarakat untuk turut

mencegah dampak yang akan timbul. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan

dan pemantauan lingkungan disekitar lokasi kegiatan, daerah tempat tinggalnya

sendiri, masyarakat diberi akses untuk melaporkan kondisi lingkungan

disekitarnya dan melaporkan bila ada pencemaran. Masyarakat sekitar lokasi

kegiatan hendaknya mempunyai dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji yang,

sehingga mereka dapat ikut serta memantau pelaksanaan upaya pengelolaan

dan upaya pemantauan di lingkungan.

106

5. Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL di Dinas / Instansi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi mutlak

diperlukan kalau ingin kualitas lingkungan tetap terjaga. Pengawasan yang ada

melalui kewajiban wajib lapor tiap enam bulan sekali untuk mengetahui

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Labuang

Baji untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke lapangan.

Berdasarkan hasil kajian diketahui:

a) Lemahnya pengawasan dan penindakan (sanksi) instansi pengawas

terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup di Kota Makassar.

b) Lemahnya koordinasi antar instansi pengawas dalam hal pengawasan

terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RSUD

Labuang Baji.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan efektifitas pelaksanaan AMDAL pada bab

IV di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi AMDAL di RSUD Labuang Baji belum dilaksanakan

sepenuhnya pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

2. Keterlibatan masyarakat di sekitar RSUD Labuang Baji dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan relatif masih

rendah, masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan dan

pemantauan lingkungan bagi mereka yang tinggal disekitar lokasi

kegiatan.

3. Lemahnya pengawasan dan penindakan (sanksi) instansi pengawas

terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup serta lemahnya koordinasi antar instansi pengawas

dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup RSUD Labuang Baji.

4. Dari hasil penelitian di RSUD Labuang Baji diketahui bahwa

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 27%

atau belum efektif.

108

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penyusunan dokumen adendum AMDAL karena

dokumen lingkungan yang ada belum mencakup beberapa kegiatan

yang seharusnya dikaji didalam dokumen AMDAL seperti pengolahan

limbah medis secara termal (Insinerator) dan pengelolaan limbah B3.

2. Perlu dilakukan sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi

pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat sekitar

usaha dan/atau kegiatan sehingga masyarakat mengetahui dampak

yang dapat terjadi dan pengelolaan yang harus dilakukan.

3. Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa

usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan di Kota Makassar.

4. Pemberian penghargaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai

ketentuan yang ada yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan

kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola

lingkungan serta pemberian sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang

belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Adel Muftah Amro Atik. 2011. Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Secara Terpadu Di Rumah Sakit. Jurnal Dian (Online). Volume 11 No.2 Mei 2011. (http://www.dinus.ac.id/wbsc/assets/dokumen/majalah/ Evaluasi_Pengelolaan_Limbah_Padat_Secara_Terpadu_Di_ Rumah_Sakit_1.PDF diakses 9 Nopember 2016).

Adiwibowo, Suryo. 2004. Gagasan : Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah disajikan dalam Pertemuan PPLH se Jawa, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Asmadi dan Suharno. 2012. Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Atik, A.M. Amro 2011. Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Secara Terpadu Di Rumah Sakit. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Djaja I.M., dan Maniksulistya D. 2006. Gambaran Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit X Jakarta Februari 2006. Makara. Kesehatan. Vol.10. No.2. Desember 2006 : 60-63. (http://journal.ui.ac.id/ index.php/health/article/viewFile/178/174 diakses 9 Nopember 2016)

Djohan AJ., dan Halim D. 2013. Pengelolaan Limbah Rumah Sakit. Salemba Medika. Jakarta.

Faisal. 2005. Tingkat Ketaatan Pemrakarsa dalam Pelaksanaan AMDAL di Kota Makassar. Tesis. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Fandeli, Chafid. 2000. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan. Liberty. Yogyakarta.

Fandeli C., Utami RN., dan Nurmansyah S. 2013. Audit Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

H.J. Mukono. 2005. Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berawasan Lingkungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development). Jurnal Kesehatan Lingkungan (Online). Volume 2 No.1, Juli 2005 : 19-28. (http://download.portalgaruda.org/article.php/ diakses 10 Nopember 2016).

Hadi, Sudharto P. 1995. Dimensi Sosial dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hadi, Sudharto P. 2002. Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

111

Hadi, Sudharto P. 2005. Aspek Sosial AMDAL. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hadi, Sudharto P dan Samekto Adji. 2007. Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Handoko. T. Hani. 2000. Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Perilaku. BPFE. Yogyakarta.

Hardjosoemantri. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarata.

Hidayat Arif dan Samekto Adji. 2007. Penegakan Hukum Lingkungan Diera Otonomi Daerah. Badan penerbit UNDIP. Semarang.

Horoepoetri. 2003. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Keraf, Sonny A. 2002. Etika Lingkungan Hidup. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Komaruddin. 2004. Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Bina Aksara. Jakarta.

Lestari, E. 2010. Studi Kualitas Limbah Cair Ditinjau dari Parameter BOD5, COD, TSS, dan MPN Koliform di RS Dr. Tadjuddin Chalid dan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. FKM Unhas. Makassar.

Manik, K.E.S. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Paramita, Nadia. 2007. Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jurnal PRESIPITASI (Online), Volume 2 No.1 Maret 2007, ISSN 1907-187X. (http://ejournal. undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/view/10947 diakses 7 Nopember 2016).

Parnoto, A. B., 2007. Hubungan antara permukiman dengan ketersediaan infrastruktur. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Poerwadarminta, W.J,S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Prasetyo, Bambang, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

112

Prathika Andini Goesty, Adji Samekto, Dwi P Sasongko. 2012. Analisis Penaatan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan Di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Lingkungan (Online). Volume 10 Issue 2: 89-94. ISSN 1829-8907. (http://download.portalgaruda.org/article.php/ diakses 10 Nopember 2016).

Ridwan, 2004. Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta. Alfabeta, Bandung.

Rukmanasari, 2009. Efektifitas Pengolahan Air Limbah Dalam Menurunkan Kadar MPN Koliform Di Rumah Sakit Bersalin. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Makassar.

Said, I, 2004, Kebijakan dan Tehnologi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit, Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit, Makassar.

Sanim, B. 2003. Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Pertanian IPB. Bogor, 27 September 2003.

Sianturi, 2003. Limbah Rumah Sakit Belum dikelola dengan baik, diperoleh dari http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi? newsid10666703478,2145. Diakses pada 26 Desember 2016.

Sjahrul, M., 2013. Kimia Lingkungan. De la macca. Makassar.

Soemarwoto, Otto, 2014. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Cetakan keempatbelas). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suara Akar Rumput, Nopember 2008, Sebagian Besar Dokumen AMDAL Berkualitas Buruk, Edisi 03-09 halaman 8.

Suci, RA. Kusumaningtyas. 2007. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sugiharto, 2014. Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah (cetakan 2014). Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Sulistyowati, 2006. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Sampah Kota. Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suratmo, F. Gunarwan, 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2004. Dokumen ANDAL Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. PT. Ichsan Konsultan. Makassar.

113

Tim Penyusun, 2004. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. PT. Ichsan Konsultan. Makassar.

Tim Penyusun, 2004. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. PT. Ichsan Konsultan. Makassar.

Tim Penyusun, 2016. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan RSUD Labuang Baji. RSUD Labuang Baji, Makassar.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Wahyono, Suntoro dan Sutarno. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2012. Jurnal EKOSAINS (Online). Vol IV No.2 Juli 2012. (http://download.portalgaruda. org/article.php?article=106982/ diakses 10 Nopember 2016).

Wardhana, Wisnu Arya, 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan. Andi offset Yogyakarta.

Yetti, Yusni, 2007. Pengembangan Kebijakan Amdal dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Lampiran 1. Kelayakan Lingkungan RSUD Labuang Baji

Lampiran 2. Hasil Analisis Laboratorium

Lampiran 3. Kesepakatan Kerjasama RSUD Labuang Baji

Lampiran 4. Izin TPS LB3 RSUD Labuang Baji

Lampiran 5. SOP RSUD Labuang Baji

KUESIONER UNTUK RSUD LABUANG BAJI

I. Identitas Responden

Nama : …………………………………………………………..

Umur : …………………………………………………………..

Instansi : …………………………………………………………..

Jabatan : …………………………………………………………..

II. Pertanyaan Khusus

1 Apakah anda tahu “Dokumen AMDAL”..? a. Ya b. Tidak

2 Pernahkah anda terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

3 Pernahkah anda mengikuti konsultasi publik terkait penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

III. Efektivitas AMDAL dalam pengelolaan lingkungan

1. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang latar belakang penyusunan dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji ?

a. Memenuhi administrasi perijinan

b. Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan

2. Pemahaman tentang Dokumen AMDAL

a. Sangat mudah

b. Cukup Mudah

c. Tidak Tahu

3. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dalam Dokumen AMDAL

Berilah tanda check list (√) pada tabel berikut :

No Komponen yang Dikelola Sudah

Dikelola Belum

Dikelola

1 Kesehatan Masyarakat

2 Kualitas SDM

3 Kualitas Air

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

4. Pelaksanaan Upaya Pemantauan dalam Dokumen AMDAL

Berilah tanda check list (√) pada tabel berikut :

No Komponen yang Dikelola Sudah

Dipantau Belum

Dipantau

1 Kesehatan Masyarakat

2 Kualitas SDM

3 Kualitas Air

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

Lampiran 6. Kuesioner

5. Siapa yang menjadi pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di RSUD Labuang Baji

a. Pihak perusahaan dengan bagian terkait

b. Lainnya (bagian limbah)

6. Apa kendala dalam pelaksanaan Dokumen AMDAL ?

a. Biaya terlalu mahal

b. Tidak ada teknologi yang diterapkan

7. Apa yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan ?

a. Adanya keluhan masyarakat

b. Tidak tahu

8. Apa manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

a. Tidak tahu

b. Mengetahui dampak dan lingkungan tetap terjaga

9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang ada

a. Kurang memadai b. Cukup Memadai c. Tidak Tahu

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan AMDAL di RSUD Labuang Baji

a. Kurang memadai b. Cukup Memadai c. Tidak Tahu

KUESIONER UNTUK DINAS/INSTANSI

I. Identitas Responden

Nama : …………………………………………………………..

Umur : …………………………………………………………..

Instansi : …………………………………………………………..

Jabatan : …………………………………………………………..

II. Pertanyaan Khusus

1 Apakah anda tahu “Dokumen AMDAL”..? a. Ya b. Tidak

2 Pernahkah anda terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

3 Pernahkah anda mengikuti konsultasi publik terkait penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

III. Efektivitas AMDAL dalam pengelolaan lingkungan

1. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang latar belakang penyusunan dokumen AMDAL RSUD Labuang Baji ?

a. Memenuhi administrasi perijinan

b. Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan

c. Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan

2. Peran serta /keikutsertaan Bapak/Ibu dalam pembahasan draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan

a. Ikut membahas dan menyimpan

b. Ikut membahas dan tidak menyimpan

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Kunjungan lapangan secara rutin dan terjadwal

b. Inspeksi mendadak

c. Berdasar laporan yang ada

4. Apa kendala yang ditemukan oleh Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan ?

a. Kendala biaya, tidak ada dana

b. Tidak ada SDM untuk melakukan pengawasan

c. Kendala dalam koordinasi yang sulit

5. Kapan pengawasan secara bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait dilakukan ?

a. Kalau ada masalah

b. Rutin Berkala

c. Tidak Pernah

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT SEKITAR RSUD LABUANG BAJI

I. Identitas Responden

Nama : …………………………………………………………..

Umur : …………………………………………………………..

Instansi : …………………………………………………………..

Jabatan : …………………………………………………………..

II. Pertanyaan Khusus

1 Apakah anda tahu “Dokumen AMDAL”..? a. Ya b. Tidak

2 Pernahkah anda terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

3 Pernahkah anda mengikuti konsultasi publik terkait penyusunan dokumen AMDAL?

a. Ya b. Tidak

III. Efektivitas AMDAL dalam pengelolaan lingkungan

1. Apakah Bapak/Ibu paham Dokumen AMDAL

a. Tidak Tahu

b. Tahu Sebahagian

c. Pernah Dengar

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan

oleh RSUD Labuang Baji

a. Ya, tahu

b. Tidak Tahu

c. Pernah dengar

3. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan dari penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat

dan dilaksanakan oleh siapa ?

a. Pemrakarsa (pihak RSUD Labuang Baji)

b. Semua pihak

c. Tidak Tahu

4. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL

RSUD Labuang Baji ?

a. Ada, pada tahap penyusunan dan pembahasan dokumen

b. Tidak ada

c. Tidak tahu

5. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu masyarakat mengetahui AMDAL RSUD Labuang

Baji

a. Perlu

b. Tidak perlu

c. Tidak Tahu

6. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan di RSUD Labuang Baji ?

a. Dilibatkan, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan

b. Tidak dilibatkan

c. Tidak tahu

7. Apakah hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

a. Ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

b. Tidak ada

c. Tidak ada

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peranan instansi pemerintah dalam melakukan

pengawasan

a. Cukup memadai

b. Kurang memadai

c. Tidak tahu

9. Menurut Bapak/Ibu dampak apa yang dirasakan dari operasionalisasi RSUD Labuang

Baji

Berilah tanda check list (√) pada tabel berikut :

No Komponen yang Dikelola Bentuk Gangguan

Ada Tidak Ada

1 Kesehatan Masyarakat

2 Kualitas SDM

3 Kualitas Air

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit

10. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dilakukan oleh

RSUD Labuang Baji

Berilah tanda check list (√) pada tabel berikut :

No Komponen yang Dikelola Ya Tidak

1 Kesehatan Masyarakat

2 Kualitas SDM

3 Kualitas Air

4 Kemacetan Arus Lalu lintas di jalan Ratulangi depan pintu keluar rumah sakit