Menimbang iilengingat Mempefiatikan :4. b, :1. 2. 4. c. d. KEPUTUSAI{ PEJABAT PEUBUAT KOilTTMEiI KABUPATEN ilIADIUN Nomor : Kd.15.34OAPP.N q ln 6C nms TENTANG RATAT PEI{ETAPAi{ IfAINASAH SWASTA TII{GXAT ItA PEl{ERllilA BANTUAT{ OPERASIOMI- SEKOLAH PERODE JULI S'D DESEIIBER TAHUI{ 2II15 KAIITOR KETE}ITERIAN AGAMA KABUPATEN IIADIUI{ TAHUI{ AI{GGARAil M15 DEiIGAI{ RA,}IIiIAT TUHAN YANG MA,}IA ESA PEJABAT PEIIBUAT KOMITiIET{ Bahwa dalam rangka pembangunan nasional m€lalui penir€katan mufu pendirJikan di il,ladrasah Swasta dan upaya penunhsan wajib belalar pendidikan d6ar sembilan hhun hingga tingkat menengah; Bahwa unfuk kelancanan pelaksanaan proses belaiar mengajar di madrasah diperlukan dana opersbnal pendidikan; Bahua telah terjadi kesalahan rckap dah siswa pada sat pendataan calon penedma banfuan operasional sekolah (BOS); Bahwa bed6ad€n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a , huruf b dan huruf c pedu menetapkan KepuhJsan Pejabat Pembuat Komitnen tenhng |alat penebpan Madr6ah SwEsta Tingkat tvladrasah Aliyah (tulA) Penerima Bantuan Operaional Sekolah Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bnbng Keuangan Negara (Lembanan Negana l,lomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bnhr€ Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran llegara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tenbng Awaran Pendapatan dan Belmja Negan Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indoresia Tahun 2014 lrlomor 259, Tambdtan Lembanan Negara Repuilik Indonesia Nomor 5593); Peraturan Pemedntah Nomor 19 hhun 2005 bnhng Standart Nasinnal pendirlitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana blah diubah dengan P€raturan Pemerintah l,lomor 32 Tahun 2013 tenhng Perubahan Ahs Peratunan Pemerinhh Nonor 19 Tahun 2005 bnhng Sbndai Nasional Pendidikan (Lsmbaran Negara Rspublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembarar Negara Republik Indon€sia Nomor 5410 Peraturan Prcsiden Nomor 24 Tahun 2010 bnhng Keddukan, Tugc dan Fungsi Kem€nbrbn Negara serb Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah bebenapa kali diubah brakhh dengan Peraturan Pmsirlen l,lomor 14 Tahun 2014 bnhng Perubahan Kelima Ahs Penaturan Prcsiden Nomor 24 Tahun 2010 tenhng Kedudukan, Tr4as dan Fuqsi Esehn I Kemenbrian Negara; Poraturan lvlenbd Agama Nomor l0 Tahun 2010 Tenhng Oryanisasi dan Tah Keda Kemenbrian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali tenakhir dengan PeratuEn tttenbri Agama Nonnr 80 Tahun 2013 tenhq Perubahan Kedua Ahs Peraturan ttlenteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 bnhng Oryanis6idan Tah Keda Kemenbridl Agama; Peratuian Mented Agama No. 13 Tahun 2012 Tontsg Organisasi dan Tab Keia InsbmiVedikd Kemenbrhn Agama; Peraturan lvlenbri Agama Nomor 90 Tdrun 2013 Tenhng Penplenggaraan Pedidikan Madrasah. 7. d. 1. Surat Pengesahan ffir lsian Pelaksanaan Anggaran Ditien Pendidikan lslam Tahun 2015 flomor SP DIPA. 025.04.2.299136/2015 Tanggal 14 Nopember 2015; Surat Pemyahan bntang jumlah siswa dari Kepala Madrasah Aliyah (lilA) dilingkungan Kanbr Kemenbdan Agama lGb. Madiun sebagai penetapan Penerimaan BOS Tahun 2015. ITEiIUTUSKAil KEPUruSAN PEJABAT PE}IBUAT KOM]IilEiI TE}ITAMi RAI.AT PEilETAPAT{ TADRASAH SWASTA TII{GKAT IIA PEI{ERIIIA BANTUAN OPERASIOML SEKOLAH TAHUII 2I}I5 Menetapkan