RUUO- PTNTetap Mahapustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/07/suarapembaruan-20120714... · MPTN Rp 30 juta. "PTS di ... pegawai, seperti gaji dosen, seluruh pegawai ITB, ser-

o Selasa 0 Rabu 0 Kamis 0 Jumat • Sabtu 0 Minggu

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ® 1520 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31oMar OApr oMe/ OJun • Jut 0 Ags OSep OOkt ONov ODes

i OisahkanRUUO-

PTNTetap Maha[JAKARTA] PengesahanRancangan Undang-UndangPendidikan Tinggi (RUUDikti) menjadi undang-un-dang oleh DPR, Jumat (13n),tetap membuka peluang per-guru an tinggi negeri (PTN)menjadi komersial dan ma-hal, apabila dana operasionaldari pemerintah minim. Pe-ningkatan kualitas pendidikantinggi harus didukung danayang memadai. .

Apabila pemerintah takmemberikan dana signifikan,PTN cenderung memungutsumbangan pendidikan yangtinggi dan biaya kuliah tetaptinggi. Pernyataan terse butdikemukakan Rektor Univer-sitas Brawijaya (UB) Malang,Yogi Sugito dan Rektor Insti-tut Teknologi Bandung (ITB)Akhmaloka Jumat (13/7), ter-kait pengesahan RVU Dikti.

Yogi menyatakan kalauVU Dikti disebut-sebut men-dorong pengelola PTN kearah komersialisasi, tidak se-penuhnya salah. Alasannya,biaya operasional semakinhari semakin meningkat, seja-lan dengan tuntutan pening-

SNMPTN

katan kualitas pendidikan.Apabila pemerintah tak mem-beri bantuan signifikan kepa-da PTN, tentu saja masyara-kat harus ikut menanggungbiaya pendidikan. "

Memang, biaya pendidik-an tinggi, semakin berkuali-tas, semakin tidak murah.Pungutan Sumbangan Pe-ngembangan Fasilitas Pendi-dikan (SPFP) dan pembayar-an Sumbangan Penyelengga-ra Pendidikan (SPP) per se-mester yang diterapkan di UBsejak beberapa tahun lalu ber-sifat proporsional. Artinya,yang kaya membantu yangkurang mampu, bahkan adayang dibiayai Kemdikbudmelalui program Bidik Misi,"ujar Yogi yang didampingiKahumas UB Malang, Susan-tinah Rahayu.

Dia memberi contoh,SPFP mahasiswa fakultas ke-dokteran dari jalur mandirimencapai Rp 155 juta, se-dangkan lewat jalur SN-MPTN Rp 30 juta. "PTS diMalang berakreditasi C sajamemungut ratusan juta rupi-ah, sehingga wajar karni yang

berakreditasi A memungutRp 155 juta," katanya.

Senada dengannya, Akh-maloka berharap pemerintahdapat secara konsisten mem-berikan bantuan operasional

kepada PTN seiring disah-kannya RUU Dikti. Pemberi-an bantuan operasional itu da-pat membantu PTN dalammenyelenggarakan pendidik-annya. "Hemat saya, kalau

pemerintah tidak mengingin-kan komersialisasi pendidik-an, sebaiknya ada bantuandari pemerintah," katanya.

Kc h.II.1 111.1 11 > 5

Tahun Jumlah Jumlah JumlahPeserta yang Lulus Kursi

2005 310.679 84.443 90.2702006 343.142 88.000 90.0002007 396.767 90.815 96.0662008 378.054 83.490 82.000

~~~~~~:~~i~~:;~~l~~..i~;·.\2011 540.953 118.233 119.0412012 618.804 123.225 106.368

Jumlah Mahasiswa PTN dan PTS

2006/2007 825.876 1.757.3112007/2008 1.237.408 2.567.8792008/2009 1.748.201 2.533.4942009/2010 1.011.722 2.461.451

Jumlah P1N dan PTSdi Indonesia

BldikMisl

20.000 30.00073.3502.919

2010 2011 201242.00075.03415.313

Jumlah KuotaPeminat Bidik misiJumlah yang diterimaJumlah beasiswa .yang diterima

»Rp juta/siswa/tanunBerbaga~L-:.::'tb:.:..an.:..::g:.:..SP ~ ~ Foto:SP/LUTHERULAG.Grafis:ANTONI

Rp 10* Rp 12' Rp 12*

Kllplng Humas Un pad 2012

PTN Tetap Mahaldari haJaman 1

Dikatakan,' Akhmaloka mengungkapkan biayaoperasional kampusnya pada tahun ini mencapai Rp 1triliun. Dari jumlah tersebut, 34 persen untuk belanjapegawai, seperti gaji dosen, seluruh pegawai ITB, ser-ta insentif, sedangkan sisanya untuk belanja barangdan jasa yang kebanyakan digunakan untuk belanjainfrastruktur. Contohnya •.pembangunan infrastrukturkampus di Jatinangor mencapai Rp 100 miliar.

Guru besar Fakultas MIPA ITB ini juga mengung-kapkan dari kebutuhan Rp 1 triliun, sekitar Rp 200miliar atau 20 persen didapat dari mahasiswa lewatsumbangan pengembangan pendidikan (SPP).

Sedangkan Rektor Universitas Indonesia (UI), Gu-milar Rusliwa Somantri mengatakan pihaknya masihmempelajari VU Dikti. Dia berharap pasal-pasal dalamVU tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan PT di In-donesia agar bisa berkembang dan bersaing di tingkatdunia, tanpa melupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Gumilar menolak menjelaskan lebih lanjut penda-patnya terkait pembiayaan. "Terus terang saja saya be-lum mempelajari secara detail versi yang disahkanini," katanya.

Standar PembiayaanSebelumnya, Mendikbud Mohammad Nub menya-

takan pihaknya segera mengeluarkan peraturan menteritentang standar pembiayaan di perguruan tinggi (PT).Penetapan standar itu dilakukan secara periodik denganmempertimbangkan capaian standar nasional pendidik- ,an tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalanwilayah. "Karni akan menyiapkan standar pembiayaandi masing-masing prodi (program studi, Red), masing-masing PT dan wilayah. Dengan kita tahu standar biayatersebut, PT tidak bisa seenaknya menarik di atas plat-form yang sudah ditetapkan," kata Nub.

Penetapan standar pembiayaan akan menjaminprinsip keadilan, sebab memuat secara terbuka hargayang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.Standar pembiayaan juga menjadi dasar pengalokasi-an Bantuan Operasional PTN (BOPTN).

Dalam Pasal 88 Ayat (3) UU Dikti disebutkan,standar satuan biaya operasional digunakan sebagaidasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditang-gung mahasiswa. Selanjutnya, pada Ayat (4) disebut-kan biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuai-kan dengan kemampuan mahasiswa, orangtua maha-siswa, atau pihak lain yang membiayainya. "Meski-pun nanti ada PT Badan Hukum, tetap diatur juga dantetap terikat aturan standar pembiayaan. Bukan berar-ti otonomi lalu bisa sebebas-bebasnya,' tegas Nuh.

Senada dengannya, Dirjen Dikti Djoko Santoso

mengatakan VU Dikti menjamin biaya yang ditang-gung mahasiswa harus terjangkau. Dia mengakui saatinibelum ada aturan terkait pembiayaan di PT, khusus-nya PTN. Akibatnya, P'FN bisa menarik biaya tinggidari masyarakat. Ditambah lagi, dana dari pemerintahrelatif masih minim. "Nanti ke depan, pembayaranyang sedemikian besar itu rencananya akan dibiayaipemerintah. Jadi sumbangan pengembangan institusidibayar oleh pemerintah, sehingga masyarakat hanyamembayar SPP saja. ltu kita sebut uang kuliah tunggalyang mulai berlaku tahun depan,' kata Djoko.

Menurutnya, kebutuhan operasional PTN besar,seperti VI, ITB, dan Universitas Gadjah Mada, bisamencapai lebih dari Rp 1 triliun per tahun. Sedang-kan, PTN lainnya sekitar belasan sampai puluban mi-liar rupiah. Oleh karena itu, pemberian BOPTN bisasangat membantu pengelolaan PTN.

Pada kesempatan itu, Djoko menambahkan peme-rintah akan terus meningkatkan pemberian beasiswa ba-gi siswa miskin berprestasi melalui program Bidik Misi.Total kuota Bidik Misi tahun ini mencapai 40.000 siswa,sedangkan tahun sebelumnya 30.000 siswa.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR seka-ligus Ketua Panitia Kerja RVU Dikti, Syamsul Bachrimengatakan RVU yang barn disahkan itu

tidak seperti bayangan banyak pihak selama ini.UU tersebut justru 'bersifat konstruktif untuk rneng-atur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikantinggi di tengah persaingan global dan modern."Mungkin akan tirnbul berbagai respons terhadap pe-ngesahan RVU Dikti menjadi VU, terutama anggapanliberal, proasing, reinkarnasi BHP, tidak promasyara-kat miskin, dan diskriminatif antara negeri dan swas-ta," katanya saat melaporkan hasil pembahasan RVUDikti dalam sidang paripurna DPR.

Syamsul mengakui tidak semua aspirasi dan pan-dangan masyarakat bisa dituangkan dalam RVU terse-but. Namun, RVU Dikti sudah memuat masukan daripemerhati pendidikan tinggi di Indonesia.

Salah satu materi penting dalam RUU adalah me-wajibkan PTN mencari dan menjaring sekurang-ku-rangnya 20 persen calon mahasiswa yang memilikipotensi akademik tinggi, tapi kurang mampu secaraekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan,terluar, dan tertinggal. "Agar mahasiswa bisa menye-lesaikan kuliah, RVU Dikti juga mengizinkan pembe-rian bantuan berupa beasiswa kepada mahasiswa ber-prestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidik-an, dan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib diluna-si setelah lulus dan memperoleh pekerjaan,' katanya.[ARS/lS3/C-S]