Ruang lingkup dan pentingnya eko sdm

“RUANG LINGKUP SDM KEPENDUDUKAN”

O

L

E

H

:

NAMA: YUCA SIAHAAN

NIM:F0109109/EP-A

STUDI PEMBANGUNAN - FE

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Ruang Lingkup Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan

Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung 2 pengertian, yaitu:

- Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa kualitas yang dapat

diberikan dalam roses produksi. SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan

dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.

- Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu untuk memberikan jasa atau

usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang

mempunyai nilai ekonomis, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan

masyarakat. Kelompok penduduk dala usia bekerja didefenisikan sebagai penduduk

dalam usia kerja (working-age population).

Ekonomi SDM adalah ilmu yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan

dan pemamfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Atau dengan kata lain, Ekonomi Sumber Daya Manusia merupakan penerapan teori

ekonomi pada analisis sumber daya manusia.

Ruang lingkup ekonomi sumberdaya manusia antara lain meliputi: dinamika

kependudukan, ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor informal-formal, transisi

kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja,

pekerja anak, perencanaan ketenagakerjaan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi.

Melihat ruang lingkup tersebut berarti ekonomi sumberdaya manusia (Human resources

economic) berkaitan dengan studi : perencanaan sumberdaya manusia (Human resources

planning), ekonomi ketenagakerjaan (Labor economics), dan ekonomi kependudukan

(Population economics).

Adapun bahasan dalam ekonomi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1.) Sejarah perkembangan penduduk dan Transisi demografi;

2) Penduduk dan Pembangunan ekonomi;

3) Konsep dasar ekonomi kependudukan;

4) Fertilitas dan Pembangunan;

5) Mortalitas dan pembangunan;

6) Migrasi penduduk hubungannya dengan pembangunan ekonomi;

7) Indikator kualitas penduduk; dan

8) Isu-Isu kependudukan masa sekarang dan yang akan datang.

Pentingnya Mempelajari Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan

SDM mempunyai peranan dalam sebagai faktor produksi, yakni sebagai input

dalam pross produksi (Solow). Sama seperti faktor produksi lainnya, SDM sebagai

faktor produksi juga terbatas. Maka ekonomi SDM menerangkan bagaimana

memamfaatkan SDM sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna

memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.

Smith beranggapan bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang

menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam tidak ada artinya kalau tidak

ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermamfaat bagi

kehidupan.

Untuk keefektifitasan produksi, sangat diperlukan sumber daya manusia yang

bagus dengan etos kerja yang baik dan keahlian. Perlu usaha baik melalui pembinaan

ataupun pelatihan untuk SDM tenaga kerja yang mana menjadi faktor utama dalam

proses produksi. Dengan hal di atas, peningkatan produktivitas akan bisa tercapai.

Untuk alasan – alasan di ataslah maka sangat perlu / penting mempelajari

ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan demi kepentingan peningkatan /

pembangunan ekonomi.

A. Sumberdaya Manusia dalam Konteks Pembangunan Nasional

Hubungannya dengan konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang

seutuhnya, kemampuan professional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu

sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian

yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam

membentuk profesionalisme.

Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumberdaya

manusia (SDM) yaitu:

(1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani,

rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan

pemukiman yang sehat;

(2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya;

(3) Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan,

mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan; serta

(4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang

mendukung upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia.

Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan yang bersifat lintas sektoral serta menjadi

dasar keterpaduan kebijaksanaan dan program yang bersifat sektoral.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui

berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan

sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup, antara lain meliputi:

(1) Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa

mendatang, dalam arti responsive terhadap dinamika pembangunan dan permintaan

pasar kerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan (deman driven);

(2) Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat,

serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk

miskin dan daerah terpencil;

(3) Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan

keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat

keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan;

(4) Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan

keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran

penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industry di pedesaan.

Secara umum, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan peningkatan

kemampuan/keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan

membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih

diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan professional, sehingga dapat

berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya,

mobilitas sumberdaya, terutama tenaga kerja dari kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan

yang lebih produktif di tingkatkan, disertai oleh pengembangan system perlindungan tenaga

kerja.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antar lembaga

pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga dimasyarakat dalam pengembangan sumberdaya

manusia perlu lebih dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan

organisasi kemasyarakatan lainnya di dorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya

peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Proses pengembangan sumberdaya manusia adalah suatu condition sine quanon, yang

harus ada dan terjadi di suatu organisasi. Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan

sumberdaya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor baik dari dalam diri organisasi

itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan (internal dan eksternal).

C.1. Faktor Internal

Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat

dikendalikan oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci

faktor-faktor tersebut antara lain:

C.1.1. Misi dan Tujuan Organisasi

Pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini

diperlukan kemampuan tenaga (sumberdaya manusia), dan ini hanya dapat dicapai dengan

pengembangan sumberdaya manusia dalam organisasi tersebut.

C.1.2. Strategi Pencapaian Tujuan

Setiap organisasi mempunyai strategi tertentu, untuk itu diperlukan kemampuan karyawannya

dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang dapat mempunyai dampak

terhadap organisasinya.

C.1.3. Sifat dan Jenis Kegiatan

Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola

pengembangan sumberdaya manusianya akan berbeda dengan organisasi yang bersifat ilmiah

misalnya.

C.1.4. Jenis dan Teknologi yang Digunakan

Pengembangan sumberdaya manusia diperlukan, baik untuk mempersiapkan tenaga

guna menangani pengoperasian teknologi itu, atau mungkin untuk menangani pengoperasian

teknologi itu, atau mungkin untuk menangani terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang

semula dilakukan oleh manusia.

C.2. Faktor Eksternal

Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan

di mana organisasi itu berada.

C.2.1. Kebijaksanaan Pemerintah

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundangan-

undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat

pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh

organisasi.

C.2.1. Sosial Budaya Masyarakat

Suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar

belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam mengembangkan

sumberdaya dalam suatu organisasi faktor ini perlu dikembangkan.

C.2.2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi dewasa ini telah

sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi yang baik harus mengikuti arus

tersebut.

KETENAGAKERJAAN

Populasi terbagi dalam dua grup:

1. kelompok umur di bawah 15 tahun (bukan usia produktif)

2. kelompok umur 15 tahun ke atas (usia produktif)

Tenaga Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun

sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari

pekerjaan dikategorikan bekerja.

Bukan Tenaga Kerja

Penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja, adalah

mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Pekerja/Karyawan

Mereka yang bekerja untuk memperoleh upah/gaji atau membantu orang lain untuk

mendapat keuntungan sekurang-kurangnya satu (1) jam pada hari seminggu sebelum

pencacahan. Pada Sensus Penduduk 1971, mereka yang bekerja untuk mendapatkan

keuntungan, selama skala pencacahan, sekurang-kurangnya dua (2) hari pada hari

seminggu sebelum pencacahan.

Mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja

Mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja untuk beberapa alasan

selama seminggu yang lalu

Mencari pekerjaan

Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan selama

seminggu yang lalu.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi

suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik

sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah

lanjutan atas, seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika

mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Untuk tingkat akademi/universitas adalah

mereka yang mendapat gelar Sarjana Muda/Sarjana (BA, BSc, BcHk, Dr, Dra, Drs, Ir,

SH dan sebagainya).

Industri

Merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya

dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi

Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Status Pekerja

Status pekerja seseorang dalam suatu perusahaan atau badan usaha sejenisnya pada

tempat dimana ia bekerja. Status tersebut diklasifikasikan dalam:

1. Berusaha sendiri tanpa rekan kerja atau bantuan orang lain.

2. Berusaha sendiri dibantu oleh anggota keluarga atau karyawan sementara.

3. Pengusaha dengan pekerja tetap

4. Karyawan

5. Pekerja tidak dibayar

Pekerjaan

Adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei

diselenggarakan , tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Pekerjaan ini

diklasifikasikan menurut Standard Klasifikasi Kerja Indonesia (kji) .

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei lainnya adalah sumber utama dari Statistik Tenaga Kerja.

Sumber-sumber sensus dan survei adalah sebagai berikut:

1. Sensus Penduduk (1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000)

2. Survei Antar Sensus/SUPAS(1976, 1985, 1995, dan 2005)

3. Survei Tenaga kerja Nasional /Sakernas (1976 to 1978, 1986 to 1994, 1996,

1997, 1998, 1999)

4. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas(1982, 1992 to 1995, 1996, 1997, 1998,

1999)

CAKUPAN

Data tenaga kerja dikumpulkan berdasarkan sampel. Bagaimanapun, survey

direncanakan untuk mencakup semua wilayah geografis Indonesia. Daftar

cakupan dan ukuran sampel, adalah sebagi berikut:

1. Sensus Penduduk (SP)

Pada SP 1971, jumlah rumah tangga terpilih adalah sekitar 3,8 persen dari

populasi. Penduduk yang berdomisili di Timor Timur dan daerah terisolasi di

Papua dikeluarkan.

2. Intercensal Population Survey (IPS)

Pada IPS pertama kali, yang diadakan pada tahun 1976, terdapat 60.733 rumah

tangga yang termasuk di dalamnya. Pada saat itu, hanya 26 propinsi yang

tercakup. Pada IPS yang kedua, yang diadakan tahun 1985, terdapat 125.400

rumah tangga yang tercakup. IPS yang ketiga, diadakan pada tahun 1995,

terdapat 206.848 rumah tangga yang tercakup dari seluruh wilayah geografis

Indonesia.

3. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Survei ini dimulai sejak tahun 1976. Oleh karena Sakernas dilaksanakan pertama

kali oleh BPS, survei ini dijadikan dasar, khususnya desain kuesioner yang

paling bermanfaat untuk survei sejenis lainnya. Sakernas selanjutnya

diselenggarakan tahun 1977, 1978, 1986 sampai 1994. Timor Timur tidak

termasuk dalam dua survey pertama. Jumlah rumah tangga yang tercakup dalam

tiap periode survey berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

1976 meliputi sekitar 95,400 rumah tangga.

1977 dan 1978 Sakernas meliputi sekitar 71,550 rumah tangga

1986 sampai 1993 Sakernas meliputi sekitar 65,490 rumah tangga

1994 Sakernas meliputi sekitar 65,524 rumah tangga




4. Survei Sosial Ekonomi Nasonal (Susenas)

Pada dasarnya, survey ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang keadaan

sosial ekonomi penduduk Indonesia. Meskipun begitu, informasi mengenai

tenaga kerja juga dikumpulkan, khususnya pada Susenas tahun1982 dimana

tenaga kerja dijadikan sebagai modul utama. Susenas diselenggarakan di semua

provinsi (27) dan mencakup 60,400 rumah tangga di tahun 1982. Mulai tahun

1992 dan (paling tidak sampai 1995) jumlah rumah tangga diperbesar hingga

206,076. Dari survey yang besar ini diharapkan, parameter-parameter untuk

wilayah kecil dapat di-estimasi.

Intensitas

Berdasarkan nilai penting dan peraturan pemerintah, Sensus Penduduk dan Survey

Penduduk Antar Sensus diselenggarakan setiap sepuluh tahun. Survey-survey lainnya

diselenggarakan empat kali dalam setahun (Sakernas 1976, 1986, sampai 1993) atau

setahun sekali (Sakernas 1994, 1996, 1997, 1998, dan Susenas).

Variabel yang dikumpulkan pada saat Sensus atau Survey

Variable PC IPS Sakernas Susenas

Jenis Kelamin v v v v

Hubungan dengan Kepala Rumahtangga v v v* v

Pendidikan Tertinggi v v v v

Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu v v v v

Bekerja Paling Sedikit Selama 1 Jam v v v v

Sementara Tidak Bekerja v v v v

Sedang Bekerja v v v -

Hari dan Jam Kerja v v v v

Lapangan Pekerjaan Utama v v v* v

Jenis Pekerjaan Utama v v v v

Status Pekerjaan Utama v v v v

Lama Jam Kerja Pekerjaa Utama v v v -

Lamanya Hari Kerja Pekerjaan Utama - - v -

Rata-rata Upah/Gaji - - v -

Mencari Pekerjaan v v v v

Mencari kerja - v v -

Langkah-langkah yang diambil dalam mencari kerja - v v -

Lama waktu mencari kerja - v v -

Jenis pekerjaan (Paruh waktu/Pekerja Tetap) - v v -

Pekerjaan Tetap v v v** -

Hari kerja/jam kerja pekerjaan tambahan - v - -

Golongan industri pekerjaan tambahan utama v v - -

Alasan tidak mencari kerja v v - -

Telah bekerja selama setahun yang lalu v v - -

Golongan industri pekerjaan setahun yang lalu v v - -

Catatan : *). Tidak tercakup dalam Sakernas sebelum tahun 1994 (Sakernas triwulanan)

KEPENDUDUKAN

Penduduk:

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6

bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia:

Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut

sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari

responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur

menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran

seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian

penting baik nasional maupun daerah.

Status Perkawinan:

a. Belum Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.

b. Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik

tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk didalamnya mereka yang kawin sah

secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup

bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

c. Cerai Hidup

Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena

bercerai dan belum kawin lagi.

d. Cerai Mati

Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya

karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Anak Lahir Hidup:

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memeperlihatkan tanda-

tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas,

menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup:

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat

pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang

tinggal terpisah.

Tempat Lahir:

Tempat lahir responden adalah propinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada

saat melahirkannya.

Sensus Penduduk

Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk

dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk

menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel.informasi

yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.

Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area

pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan

de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal;

sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan

pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar

dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Survey Penduduk Antar Sensus

Survey penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus

penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai

kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia

Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi,

khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih

diwawancara untuk tujuan ini.

Registrasi Penduduk

Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi

perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan

menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas

ini( dilakukan oleh kementrian dalam negeri) menggunakan pendekatan de jure .

Cakupan

Sensus penduduk dan registrasi penduduk mencakup semua wilayah geografi

Indonesia.Pada sensus penduduk 1971, informasi lengkap dikumpulkan dari 3.8 persen

dari total rumah tangga kecuali timor timur, dimana pada tahun 1980 dan 1990

informasi yang sama dikumpulkan dari 5 persen dari total rumah tangga atau sekitar 2

juta rumah tangga.

Pada tahun 1976, survei penduduk antar sensus mencakup sekitar 60 733 rumah tangga

dari 26 propinsi, sementara pada tahun 1985 jumlah dari rumah tangga yang terpilih

adalah 125 400 dari 27 propinsi di Indonesia.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia (1987) mencakup 14000 rumah tangga.

Propinsi dibagi ke dalam tiga tipe yaitu Jawa Bali, luar Jawa Bali I (DI Aceh, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan), dan bagian dari luar

Jawa Bali II (Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara).

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1991 dan 1994) mencakup 27 propinsi.

Jumlah dari rumah tangga terpilih secara berturut- turut adalah 28 000 dan 35 400.

Survei Penduduk Antar Sensus

1. Sensus Penduduk

Informasi yang biasa dikumpulkan dengan penghitungan lengkap misalnya

nama, jenis kelamin dan umur, sedangkan informasi yang lebih detail seperti

hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan,

pendidikan, kelahiran, perpindahan, dan informasi tentang kondisi rumah

dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel.

2. Survei Penduduk Antar Sensus

Informasi yang dikumpulkan dari survei ini sebagian besar adalah sama dengan

yang dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel dari sensus

penduduk menyangkut kelahiran dan kematian.

3. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia and Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia

DAlam dua survei ini, informasi tentang kelahiran, kematian, kesehatan dan

keluarga berencana adalah yang paling utama diperhatikan. Dengan

memperhatikan kelahiran, survei ini mengumpulkan informasi tentang latar

belakang responden, sejarah kelahiran, preferensi kelahiran, pemberian ASI,

pengetahuan dan praktek dari keluarga berencana, dan pekerjaan responden.

Khususnya dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1991, 1994),

beberapa pertanyaan telah di tambahkan, misalnya perhatian ibu, kesehatan dan

imunisasi BALITA, dan pada tahun 1994 survei dilakukan untuk

mengumpulkan informasi untuk pengetahuan tentang AIDS dan kematian ibu,

pengeluaran rumah tangga, dan ketersediaan pelayanan keluarga berencana dan

kesehatan.

4. Registrasi Penduduk

Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti

kelahiran, kematian dan migrasi, yang dialami oleh individu tertentu atau rumah

tangga dan dilaporkan pada perangkat desa.

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010

Referensi:

Simajuntak, Payaman. 1985. “Pengantar Ekonomi Sumber Daya.” Jakarta: Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

S,Mulyadi. 2003. “Ekonomi Sumber Daya Manusia.” Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada

Ananta, Aris (penyunting). 1990. “Ekonomi Sumber Daya Manusia.” Jakarta : Lembaga

Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Mulyadi S., 2002. Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Divisi

Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, Prof, DR., 2003. Pengembangan Sumberdaya Manusia. PT. Rineka

Cipta. Jakarta

http://www.bps.go.id/

Ruang lingkup dan pentingnya eko sdm

Documents