.. rrSngberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190328-053337-4409.pdf · Desa agar makin mampu mengge rakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan clan menyelenggarakan

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPU89..IK INDONESIA

RANCANGAN ... UNDANG-UNDANG REFUBLIK INOONESIA

NOMOR TAHUN 1979

TENT.ANG

Pll1ERINTAHAA DESA

DENGAN PAKHMAT TUHAN YANG MAHA !SA.

PRESIDEN REPUBLil< INOONESIA, ''

a. bahwa Undang-undang NOTIDr 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

(Lembar,an Negara Tahun 1965 Na:n::>r 84), tidak sesuai 1agi

dengan perkenbangan keadaan dan karenanya perlu diganti ; ..

b. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia IMka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin di•

seragamkan, dengan mengindahkan keragaman . keadaan Desa

clan ketentuan .Mat istiadat yang masih berlaku untuk

mempe:rj<uat penecintahan. Desa agar makin mampu mengge

rakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan

clan menyelenggarakan administrasi Desa yang ma'k:in meluas dan efektif ; .

c. bahWa berllubung dengan itu, diparrlang perlu sege.ra rrSngatur bentuk dan susunan panerintahan Desa dalam suatu Un• dang-undang yang dapat nenberikan arah pe.rkembangan dan

kemajuan masyarakat yang be.razaskan Demokrasi Pancasila.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang·Dasar 1945 ;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pas~ 20 ayat (1) Undang

undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan Majelis Pennusyawaratan ~at Nomor IV/MPR/1978

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;

3. Undang-undang NaIOr 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak

berlakunya berbagai Undang ... undang <lan Pt~turan Pernerintah

Pengganti Undang-undang.(Lembaran Negara Tahun 19~9 Nanor

37, Tambahan I.embaran Negara Nanor 2901) ;

4. • ••••••

..

... 2 -

'-i. Undang-µndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Dae1·ah (Lembaran. Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

' "

DEN GAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAK~AT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG 'l'ENTANG PEMERINTAHAN Dt;SA.

- BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : ..

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah

an Desa ;

d. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan

yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pe

merintahan Kelurahan ;

e. Pemerintah, Pemerintah Daerah~ Kepa1a Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, f'emerimtahan Umum, Pemerintahan Daerah· dan Pejabat yang berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut keten~uan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokf'Ol Pl• l'f'mr•rinh1hfln l)i f1apr;-1h ~

·~

I • l 't-~mbN\tukan ••

..

- 3 -

f. Pembenh1kan Desa dan Kelurahan adalah tinda.kan mengadakan

Desa dan Kel~ahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Ke

lurahan-kelurahan yang telah ada ;

g. Pemecahan Desa dart Kelurahan adalah tinclak:an mengadal<.an .. Desa dan l<elurahan baru di dalam wilayah Desa dan Kelu-

rahan ;

h. Pe.hyatuan Desa dan Kelurahan adalah penggabungan dua Desa

dan Kelurahan atau lebih menjadi satu Desa dan Kelurahan

baru ;

i. Penghap.isan Desa. dan Kelurahan- adalah tinclakan meniadakan

Il:?sa dan Keluraha.n yang ada ;

BAB II DESA

.. Bagian Pe:r:rt:ama

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan,

clan ,Penghapisan Desa

Pasal 2

(1) Desa dibentuk dengan menperllat:ikan syarat-syarat luas wi

laya.h, jumlah pemuduk dan syarat-syarat la.in yang akan

ditentukan lebih J.anjut dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri.

(2) Pem.bentukan, nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban De

sa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai de

ngan i::edcm:m yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan tentang penecahan, penyatuan dan pengha.J;llsan De

sa diatur dengan Peraturan Mente.ri Dalam Negeri.

(4) Peraturan Da~ yang d:irnaksud dalam ayat (2), baru berlaku

sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bagian l<edua

'Pemer:i.ntah Desa

Pasal 3

(1) Peme:t"'intah Desa terdiri atas

a. Kc pa.la Desa ;

I'· I '"tnlJt1ga Mimynwarnh T1P~:;a.

( ... ' ) ' ...... ..

•

(2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa terdiri atas

a. Sekretarjat Desa ; b. Kepala-kepala Dusun.

( 4) Susunan organisasi. dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perang

kat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat ( 3 )' di

atur dengan Peraturan Daerah sesua.i dengan pedanan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.~

C 5) Peraturan Daerah Yanl d:imaksud daiarn ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat .Yang berwenang.

Bagian Ketiga J.<epala Desa

l

Par~ap Satu

,,

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberilentian

Pasal 4

Yang dapat dipil.ih menjadi Kepala Desa.cdalah perrluduk Desa Warga.n egara Indonesia yang :

a • bertaqwa kepadp Tuhan Yang Maha Esa ;

b. setia dari taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; ' . .

c. berkelakuan baik, jujur, adil, ~e:rdas dan bexwibawa ;

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidal< langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indone

sia yang be:rdasarl<an Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,se• perti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terla

rang lainnya ;

e. tidak.dicabut hak pilihnya be:rd~ Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;

f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berda-sarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang;,..kurang ... nya 5 (lima) tahun ;

g. teroaftar sebagai penduduk dan bertenpat tinggal tetap di Desa yang berudl1.gkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ter

akhir denp;an tj.dak tr>rputus-putus ,kecuali bagi pute1a Desa yang

I 1t~1 ·r:1i1c1 ii I I llrll' llt.'!un ytmg I 1t:i1 •Hnt igt ... u I 1111 ~

h. • • i •••.

I \

'

h. sekurang.-kurangnya telah berunur 25 (dua puluh l:imaJ tahun dan

setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;

i. seha"t jasmani dan rokhani ;

j. seku:rang-k.urangnya berijazah Sekolah Laniutan Pertama. atau ~

yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

·Pasal 5

< 1 > Kepala Desa dipilih secara langsung, umum ,bebas dan rahasia

oleh penduduk Desa Warganegam Indonesia yang telah bertmur,

sekurang-kurangnya 17 (tujuh bel!ls).tahun atau telah/pemah.

kaw:in. . ..

( 2) Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tataca.ra pencalon-

an dan pemil:ihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah,

sesuai dengan pedanan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Ne ... geri.

' C 3) Peraturan Daerah yang dimaksud · da1am ayat ( 2) , . baru berlaku


Pasal 6

l<epala Desa diangkat oleh Bupa.ti/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama G.lberm.tr' Kepala·Daerah .Tingkat r·aari calon yang terpilih.

Pasal 7 ··- .

Masa jabata."1 Kepala Desa adalah 8 Cdelapan) tahun terhittmg sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kanbali untuk 1 (satu)

kali masa jabatari berikutnya.

Pasal 8

Cl) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan clilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Ke ..

pala Daerah Tingkat I.

( 2) Susunan kata-kata sumpa.h/janj i yang dimaksud ayat (1) a<lalah

sebagai berikut :

" Saya be:roumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa.pun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan

membei'lL:u1 sesuatu kepada siapapun jugd.

P .. i.vo •••••••

'.· ~. "

•

.. 6 ...

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk trelakukan atau

tidak rrelakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-ka.

li akan menerima langswig atau tidak langsung dari s·iaiiapun

juga sesuatu jMji atau pemberian.

Saya. bers~ah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajib-•

an saya.sebagai·Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejuju;ri...

jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca

sila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa say a senantiasa

akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.bagi Negara. RepUblik Indo-'

. . nesia.

"

Say'a bersurrpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia

sesuatu yang menurut sif atnya atau Jllmurut perintah hanis sa

y a rahasiakan.

Saya bersunpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan ja

batan atau pekerjaan say!, senantiasa akan lebih mengutamakan

kepentingan Negara, Daerah dan De54 daripada.kepent:ingan saya

sendiri, seseorang atau sesuatu gol00gan dan akan nenjunjwig

tinggi kehormatan Negara, ·Pene:rintah, Daerah dan Desa.

Saya berstmpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat

tenaga membantu memajukah kesejahteraan masyarakat pada. UlllJJll

nya dan masyanakat Desa pada )drususnya, akan setia kepada

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(3) Tata~ pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

sesuai-dengan pedanan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ·

Pasal 9

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwe

n ang mengangkat karena

a. men.inggal dunia ;

b • atas permintaan sendiri ;

c • berakhir masa jabatarmya dan telah dilantik Kepala Desa yang

baru ;

d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal '' Undang•

undang ini ; e . melanggar sl1mpah/janji yang dimaksud dalam pasal a ayat (2)

Undang--undang ini ;

f. j j ••••••

..

Bagian Keenpat

Sekretariat Desa

'Pasal 14

Sekretariat De.sa adalah unsur staf yang mernba:ntu Kepala Desa dalam ~ ·

menjalankan hak•, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa.

Pasal 15

(1) Sek:retariat Desa terdiri atas

a. Sekretaris Desa ; b. Kepala-kepala Urusan.

C 2) Sekretaris Desa diangkat dan dibementikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbang

ah Camat atas usul Kepala·Desa sesudah mendengar pertimbangan Lenbaga Musyawarah Desa.

( 3) Apabila Kepala Desa be.rbalangan maka Sekretaris Desa menjalan ...

kan tugas dan wewenang Kepala Des?l sehari-hari.

C 4) K-~pala-kepc-11a Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Canat a

tas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas u

sul Kepala Desa.

( 5 > Syarat"syarat pengangkatan dan pembe:mentian Sekretaris Desa

dan Kepala..J<:epal.a Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai

dengan pedanan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ,,_

Bagian Kelima

Dusun

Pasal 16

( 1) Untuk me.rnperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa di

bentuk Dusun yang,dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan

pedcmer1 yang di tetapkah oleh Menteri Dalam Negeri.

( 2) Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tug¥ Kepala Desa dengan

wilayah kerj a terlentu.

( 3) Kepala Dusun diangkat dan diber•hentikan oleh Camat atas nama

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepa

la Desa.

( '~) Syarat-syar'at pengangkatan dan pembe1,hent· i.m Kepala Dusun di

atur dalam Peraturan Daerc1h sesuai dengan pedanan yang·ditetapknn n l c.h Mr>t 1 I ''r'i n,,, r111l NPp.;r;>r1·i •

Hctgian ••.••••

•

... 9 ..

Sagian Keenan

Lembaga Musyawarah Desa

Pasal 17

( 1) Lenbaga Musyawarah Desa ad ah lembaga permusyawaratan/per

muf akatan yang keanggotaann a terdiri atas Kepala-kepala Du-sun, Pimpinan Lembaga-1 a Kema.syarakatan dan Penuka-panu-

ka Masyarakat di Desa yang sangkutan •

C 2) Kepala Desa karena .jabatann~a menjadi. Ketua Lerrbaga MusyC:Wa-

rah Desa. · I • ••

( 3) Sekreta:cis De~ karena jaba~annya''~njadi Sekretaris· Leni>aga

Musyawarah Desa. l . . I

(4) Ketentuan leb:ih lanjut ~ Isnbag~ Musyawarah Desa ditetapkan dengan Pe?'aturan D~erah .. sesuai dengan pedanan yang

. I •

ditetapkan oleh Mehter·iaDal Negeri.

( 5) Peraturen Daerah yabg d· . • d. dalan ayat (4.), baru berlaku sesudah ada pengesahah da!'i . jaba,t yang berwenang.

I Bagian Ketuj~ Keputusan t>la

Pasal 18

K epala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/

d:imufakatkan dengan I.embaga Musyawarah Desa.

Pasal 19

K eputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentang ... an dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan per

undang-undangan yang berlaku •

. Pasal 20

( l) Ketentuan lebih lanjut tentang Kep~tusan Desa diatur dengan

Per'aturan Daerah sesuai deng~ pedcman.yang ditetapkan oleh I

Menteri Dal.an Negeri.

( 2) Peraturan Daerah ·yang dimaks~d dalam ayat (1), baru berlaku

sesudah ada pengesahan· dari pejat..iat yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Sl.Bllber Pendapatan, Kekayaan dan Anggaran

Penerimaan dan Pengelualban Keuangan Desa

hu 11. t1 21 ••••

•

""10 ....

Pasal 21

(1) Sumber pendapatan Desa ada.lah

a. Pendapatan asli Desasendiri yang terdiri dari

- hasil tanah-tanah Kas Desa ; .. - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa ;

- hasil dari gotong royong ma.syarakat ;

- lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari. pallberian Pemerintah dart Pe-,

merintah Daerah yang terdiri dari : '•

... sumbangan dan bantuan Penerintah ;

... sumbangan clan bantuan Pemerintah Daerah ;

... sebagian dari pajak dan :retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa ;

c. Lain .. lain pendapatan yang sah • .. ( 2) Setiap tahun Kepala ·Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran l<euangan Desa setelah dimusyawarahkan/dimuf akat

kan dengan lembaga Musyawarah Desa.

C 3) l<etentuan leb:i.h lanjut tenta:ng sumber pendapatan dan kekayaan

Desa, pe:ngurusan clan peng~a beserta penyusunan Anggar.

an Penermaan clan Pengeluaran Keuangan Desa diatur dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan pedanan yang ditetapkan oleh Ment~;i. Dal.am Negeri.

( 4) Peraturan Daerah yang diniaksud dalam ayat (3), baru berlaku


BAB III

KEUJRAHAN

Bagian Pertama Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan

Penghapusan Kelurahan

Pasal 22

(1) .Dalam Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten,

Kutamadya, Kota Administratip dan Kota-kota lain yang akan

ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Ne

geri, dapat dibentuk.Kelurahan sebagdimana dimaksud dalam

pasal 1 huruf £· ( 2) •••••••

' .

•

~ 11 -

( 2) Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1) , d.ibentuk dengan man

perhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan

syarat-_syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Dalarn Negeri.

( 3) Pembentukan., nama dan lB.tas Kelurahan dia.tur dengan Peratur

an Daerah :Jesuai dengan pedom:m yang di teta.pkan oleh Mente:ri Dalam Negeri •

( 4) Ketentuan ten.tang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelu

:rahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

( 5) Peraturan Daerah yang dimaksud Ja1,an· ayat (3), baru berlaku

sesu~ ada pengesahall dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pemerintah Kelut'ahah

.Pase.l. 23

( 1) Pemerintah Kelurahan terdiri dari, Kepala Kelurahan dan Perang

kat Kelurahan.

(2) Perangkat Kelurahan teniirl dari Sekretariat Kelurahan dan Ke

pala-kepala Lingkungan.

C 3) Susunan organisasi clan tatakerja Pemerintah Kelurahan yang di

maksud dalam ayat (1), diatur dengan Pera.turan Daerah sesuai

dengan._pedanan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

( 4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku


Bagian Ketiga

Kepala Kelurahan

Pasal 24

(1) Kepala Kelurahan adalah penyelengga.ra dan penang,gungjawab u

tama di bidang pemerintahan, panbangurldn dan kemasyarakatan

dalam rangka peny~lenggaraan urusan pemerintahan Daerah, u

rusan pemerintahan Umum termasuk panbinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri y,mg diangkat oleh Bu ...

pati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas na-

tlh'1 ••••••••

..

i ,:

- 12 ....

ma Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan mempematikan sya

rat-syarat dan ketentuan-ketentuan tehtang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat

syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf & Undang-undang ini.

Pasal 25 ·

( 1) Sebelum mernangku j abatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik o

leh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepa-f·

la Daerah Tingkat I.

( 2) Susunan kata-kata sumpah/janji yang ditnaksud ayat (1) adalah

sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa s~ya untuk diangkat m!njadi Ke ...

pala l<elurahan, langsung atau ti&lk langsung dengan nama atau

dalih apapWl, tidak ~erikan atau Jilel1janjikan atau akan mem

berikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya Wltuk melakuk.an atau tidak nelakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan me

nerima 1angsung ataupun tidak langsl.D'lg dari s:i.apaptm juga se

suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan menenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-

j ujumya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar clan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan

menegakkan Undang-tmdang Dasar 1945 dan segala peraturan pETllll

dang-undangan yang berlaku bagi Negara Republi.k Indonesia.

Saya bersumpah/berjanj i, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sif atnya atau menurut perintah harus saya ra

hasiakan.

Saya bersumpah/berjc;mji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan leb:µt mengutamakcl.11 kepen- . tingan Negai-a, Daerah dan l<elur. 1han daripada kepentingan saya sendiri, seseorang.atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehonnatan Negara, Panerintah , Daera.h dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, ba}:Ma saya akan berusaha sekuat tenaga

membantu mema.jukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan

m;:isyarakat l<elurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". c:-~> , •••••..

L ~_;J_::.i.;'•o::...· __ __..: ______ __... ___________ _

..

... 14 - I '

Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama. GUbernur Kepala

Daerah Tingkat I dengan JT\("Jnperhatikan syarat~yarat dan ketentuan-kct8.11 Luan tentang kepegawai.:m sesuai dengan peratur-

an perundang-undangan yang berlaku.

( 3) Apabila Kep .. ala Kelurahan berhalangan maka Sekretaris Kelurah

an menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sehari-ha-ri.

Bagian Kelima Lingkungan

Pasal 31

( l) UntUk memperlancar jalannya pemarintahan Kelurahan di dalan l<elurahan dapat dibentuk Lingkungai1 yang dikepalai oleh kepa ...

la Lingkungan sesuai dengan ~ yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Negeri.

' ( 2) Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurah ...

an dengan wilayah kerja tertentu.·

C 3) l<epala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang di angkat dan diber.hentikan oleh Bupati/Walik:otamadya l<epala Daerah T:i.ngkat II/Wali.kota.atas nama Gubemur Kepala Daerah Tingkat I,dengan nenperhatikan syaret-syarat d;in ketentuan-ketentuan kepegawai ..

an sesuai dengan peraturan perundang-\.Dldangan yang berlaku.

BAB IV

KERJ'ASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIBAN

Pasal 32

( 1). Kerjasama antar Desa, antar Kelurahan dan antara. Desa dengan

Kelurahan diatur oleh pejabat tingka.t atas yang bersangk.utan.

( 2) Perselisihan a.ntar Desa., antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan penyelesaiannya diatur oleh pejabat tingkat a

tas yang bersangkutan.

BAB V

PrMBINAAN DAN Pl:NGAWASAN

Bagian Pertama Pe..mbinaan

Pasal :n

krtn I I I I • I t t

·. ... I !.1 ....

k.m 111~i~1iH..Jct11 l.kddJ11 l\Utl-;',"•:l 1w11y.-lvt11-..'l~·u·.i.u1 l"'J1~,r·i1il .ilkllt l>.·1;.1 • l.111

pemerintahan Kelurahan untuk mcncapai dayaguna dan hasiltY,una ycu1g

s ebesar-besamya baik mengenai urusa.n rumah tangga Desanya maupun

mengenai urusan pemerintahan umum.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasa.l 34

( 1) Dengan Pera.tu.ran Daerah di tentukan bahwa Keputusan Desa menge

nai hal-hal tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

( 2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ])ertentangan de

ngan kepentingan \.DlUil, Peraturan Daerah dan peraturan perunctang ...

u:ndangan laimya dibatalkan oleh Bupati/Walikotanadya Kepala Da

erah T:i.ngkat II.

C 3) Pengawasan unum terhadap penyel.enggaraan pemerintahan Desa dan . pemerintahan l<elurahan dilakukan oleh Menteri Dalam Nt;:geri, Gu ...

ber.nur Kepa.la Daerah Tingkat I da.n Bupati/Walikotamadya Kepala

Daerah Tingka.t II.

C 4) Pengaturan leb:ih lanjut mengenai ketentuan ayat (1), (2) dan

(3) diatur dengan Peraturan Daer~ sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

. BAB VI A'IURAN PERALIHAN.

Pasal 35

(1) Desa atau yang disebut dengan nama. lainnya yang setingkat dengan

Desa ,Yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ifil_

dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 huruf a • •

( 2) Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempu

nyai organi.sasi panerintahan terendah langsung dibawah Camat <.la.I\ berada di Ibukota Negpra, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupa.ten,

Kotama.<;lya, Kota Administretif, clan Kota-kota lainnya yang tidak

teunasuk dalam ketentuan ya.rig dimaksud dalam ay<lt (1) dinyatakan

sebagai Kelurahan menurut pasal 1 huruf b.

Pasal 36

( 1) Kepala Desa, Kepala Kelurah:m atau yang disel>ut d1mgan nana la

innya clan perangkatnya yang ada pada saat berlakunya Unda:ng-un-

clang ••..•.

I'

.. I !1 ••

dang i11i klap menjU:l.dl1k,m t11gd.G11y<-t kt~vudU uitt:!ltLuL.u1 lai11

berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Lembaga Penwsyawaratan Df~Sa atau yang disebut denL<ID nama ld

innya yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-undang ini,di

nyatakan sebagai T .emba.ga Musyawarah Desa menurut pasa1 17.

Pasal 37

Segala peraturan perundang-undangan yang ada, sepanjang tidal< ber

tentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum di

cabut .atau diganti berd~kan Undang-undang ini.

BAB VII KEI'INTUAN PENtJI'UP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dil.aksanakannya Undang .... undang ini diatur lebih lanjut dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang W tidak berlaku lagi

a. Undang-urmng ~aoor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran

Negara Tahup 1965 Naoor 84), Tambaha.n Lembaran Negara NOJIIOI'

27779) ; '

b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan

Undang-undang ini ••

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, . memerintah.kan pengundangan

Undang-und~g ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repu

bl ik Indonepia.

Di.undangkan di : J a k a r t a P ada tanggal

MEN'I'l.tu/Sf:KRETARIS NlEARA RERJBLIK lNOONESIA,

SUiliAJ\MONO , SH

..

Disahkan di : J a k a r t a

Pada tanggal :

PRESIDlli REPUBLIK INOONESIA,

S 0 E H A R T 0

LEMBARAN NEGARA R.Er-UBLIK INOONESLL\ TAf 1UN 197 9 NOMOf<

•

..

.. J '/ ..

Rancangan Undang-unda.ng Republik Indo111.::!uia tentang Pemerinta11dn

Desa. tersebut diatas beserta prmjelasdrmya teldh merdapat peri

setujuan dalam rapat Paripurna terbuka ke - 7 Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktobe!" 1979 untuk di

sa11kan. menjadi Undang-undang.

Ja.1<art:a, 20 Oktober 1979

DEWAN P WAKILAN RAKYAT

INDONESIA:

•

•J

, -~·

..

·-- --·----------

I

i

•

I. UMUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN p•E N J E L A S A N

ATAS

UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA NOOR TAHUN 1979

TENTANG

PDiERINTAHAN DESA

1. Yang dinaksud dengan Desa dalam judul Undang-undang ini adalah Desa dan

Kelurahan sebagaimana dimaksud ddlam pasal 1 huruf a dan huruf b Undangundang ini, sehingga dengan demikian yang d.imal<:sud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka.penyelenggaraan pemerintahan yang di

laksanakan oleh Pemerintah Desa dan Penerintah Kelurahan.

2 • Dengan berlakunya Undang-undang Naror 6 Tahun 1969 tentang Pemyataan

tidak berlakuhya be:bbagai Undang-undang clan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ... undang (Lenbaran Negara Tahun. 1969 Nawr 37), maka mulai

pada saat berlakunya Undang-undang :irti, Undang-undang Naoor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tidak berlaku lagi.

3. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NatDr IV/MPR/1978

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang bertujuan tidak saja mengadakan tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mem.sukseskan penbangunan di segala bidang c.liseluruh Indonesia, guna rtencapai cita-cita Nasional berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu memperkuat pemerintahan Desa agar rnak..i.n mampu rnenggerakkan rnasyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunari dan rnenyelenggarakan administrasi Desa yang ma.kin rneluas dan efektif. Sejalan dengan apa yang tel.ah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut, rnaka sudah saatnya pula untuk membuat suatu Undangundang Nasional yang rnengatur panerintahan Desa sebagai pengganti Undangundang ~anor 19 Tahun 1965, sesuai dengan perkembangan Orcte Baru yang_

berniat untuk sungguh-sungguh melaksanakan dan rnensukseskan pembangu.nan

yang telah d:i.mulai sejak PELITA I.

t~ • Keadaan ••••

•

- 2 -

'l. Keadaan pernerintahan Desa sekarang ini adalah sebagai. akibat pewa

risan dari Undang-undang lama yang pernah ad·a,yang mengatur Desa, ya

itu Inlandsche Gemeente Ordonnantie (Stbl. 1906 Nomor 83) yhng ber

laku untuk Jawa dan·Madura dan Inlandsche Gemet..:11te Ortlonnantie Buiten-. .

gewesten (Stbl. 19~8 Norror 490 jo Stbl. Nonur 681) yang berlaku untuk

di luar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan di atas ini tidak mengatur pemerintaha.n

Desa secara seragarn dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat

nya u.ntuk ttDnbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya Desa dan

pemerintahan Desa yang ada sekarang i~ bentuk dan coraknya masih

beraneka ragam, ma.sing-ma.sing daerah memi;J.iki ciri-cirinya sendiri,

yang kadang~kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengen:ialian yang inten5ip guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Undang-undang ini mengarah pada penyeragama.n bentuk dan susunan peme

rintahan Desa dengan corak Nasional yang:· menjarnin te:rwujudnya Demo

krasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat ' . ~ .

dalam wadah yang disebut lsnbaga Musyawarah Desa.

5. Sebagai landasan yang dipakai dalam menyusim Undang-undang ini adalah

Pancasila, Undang-urrlang Dasar 19li5 Pasal 18 yang berbu.nyi "Pembagian

Daerah Indonesia atas DaeNh besar kecil, dengan bentuk susunan perne

rintahannya ditetapkan dengan Uooang-undang dengan memaroang dan

mengingat dasar pennusyawaratan dalam sistem pemerintah:m . negara dan hak-hak asal usul dalam Daerah yang bersifat Istimewa," dan Kete-

. tapan Majelis ... Permusyawaratan Rakyat Naror IV /MPR/1978 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara yang menegaskan perlu memperkuat pemerintah

an Desa agar maJdn nampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasi.nya

dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang ma.kin

meluas dan efektif. Selain itu, juga Undang-undang Norror S Tahun 1974 tentang Pokok-poke>k

Pemerintahan Di Daerah pada ketentuan Pasal 88 menyatakan bahwa "Pe

ngaturan tentang Pernerintahan Desa ditetapkan.dengan llndang-undang."

c. Undang-undang ini sesuai dengan Undang-undang NOinO!' 5 Tahun 1974 ten

tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Ketetapan Majelis Pern111-

syawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-ga1·is Besar Haluan

Negara, hanya mengatur Desa dari segi pcmerintahannya. Undang-undang

.ini tetap mengakui adanya kesatuan m..1nyarakar tc~rmasuk di da.lamnya

kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang !

masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pe.mbangdnan dan ketaha.-

nan N.J~donal.

..

- 3 ...

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan pemerintahan Desa da1am Undangundang ini adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan parerintah•

·an yang dilaksanakan oleh _organisasi pezrerintahan yang teremah langsung di bawal\ Camat. Dalam perkembangannya Desa-desa ini telah menjurus ke arah dua pengkategorian sebagaimana terlihat pada pasal

1 huruf a dan huruf' b dalarn Undang-undang ini .

7. Desa yang d:imaksud pasal 1 huru.f a, di dalam perkembangan sejarah ketatanegar·aan dan tata pemerintahan sampai sekarang merupakan sua't:u

• wilayah yang ditempati oleh sejumlah ~Ouk yang mempunyai organi-sasi pemer~tahan teremah langsung di bawah Camat, telah neniliki hak menyelenggarakan rtll1ah tangganya. Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukanlah hak otonani sebagaimana dimaksudkan Urdang-tmdang Naror 5Tahun1974 tentang Pokok-pokok:Pemerintahan Di Daerah. Dengan demik:i.an perkenbangan dan pengembangan otonani selanjutnya baik ke samping, ke a:tas dan atau -ke bawah, sebagaimana ~ud dalam Undang•

undang NO'Ja' 5 Tahun 1974 tetap d:imungkinkan sesuai dengan kordisi politik, ekalan:i., sosial-budaya serta pert:ahanan dan keamanan Nasio-

nal.

Di sanping itu ~pat pu1a suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah perduduk y~ meJtq:>unyai·organisasi pemerirltahan terendah langsung di bawah Camat yang disebut "Kelurahan" yang dapat dibentuk di Ibukota Ne ...

gara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotama.dya,l<ota Administratif dan Kota•kota lain dalam. arti bahwa l<elurahan ini juga merupakan suatu.wilayah yang ditempa.ti oleh sejumlah penduduk yang mempunyai or-ganis~i pemerintahan tererdah langsung di bawah Camat, tetapi tidak rnemiliJd. hak menyelenggarakan rumah tangganya.

8. Mengingat . ba.hwa Deea dan Kelurahan ac:lalah ~matu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk dan menpunyai organisasi panerintahan te.rendah

langsung di bawah Camat' menghac:lapi kemungkinan perkernbangan, baik berupa pembentukan, penecahan, penyatuan dan penghapusan, maka Urdang

tmdang ini menampung terjadinya hal-hal tersel;ut.

Dalam melakukan panbentukan, penecahan, penyatuan dan penghapusan Desa ·

dan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain

1uas wilayah dan jumlah penduduk.

Persyaratan ••••••

• '

- 4 -

Persyaratan itu per:lu diperhatikan supaya Desa dan Kelurahan yang di-

. bentuk atau dipecah itu dapat dihdl"-apkan memenuhi fungsinya sebagai

~uatu wilayah yang mempunyai pemerintahan yang Lerendah langsung di

bawah Cama.t yang rnampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemer.Jntahan tennasuk pern&angunan.

Pengaturan lebih lanjut nengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan

dan penghapusan Desa dan Kelurahan oleh Undang-undang ini diseral!kan kepada Pererd.ntah Daerah, karena Peroorintah Daerah yang bersangkutan dipandang lebih mengetahui f akta dan keadaan Desa dan Kelurahan di .. daerahnya.,

9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan

dibantu oleh Perangkat Desa·dan Perangkat Kelurahan. Kepala Desa dan

Kepala Kelurahan sebagai orang pertama ~ngembcll'l tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelengg~ dan penanggungjawab utama di bidang pe;ilerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pe-

.. '

nerintahan lDl1IJJil termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di sanping itu Kepala Desa dan Kepala Keluba.han juga mengemba.n tugas

membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk nenumbuhka.n rrau

pun mengembangkan SeJrla!lgat membangun yang dijiwai oleh azas usaha

hersama dan kekeltla:1'8aan·

Dengan beratnya beban togas Kepala Desa dan Kepala Kelurahan itu,

maka dalam nenjalankan tugas dan kewajibannya l<E!pala Desa clan Kepala

. Kelurahan sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh l.ernbaga Sosial Desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan l<epala Desa dan Kepala Keluraha.n clapat irenyeleng ..

garakan pimpinan pemerintahan Desa dan pemerintahan Kelurahan dengan

baik sesuai dan se:imbang dengan laju perputaran roda pemerintahan da

ri atas sampai bawah.

10. Sebanding dengan beratnya beban tugas Kepala Desa dan Kepala Kelurah

an sebagai.mana telah digiunbarkan di atas, maJ<a Undang-undang ini mene

kank.an perlunya pemenuhan persyaratan tertentu bagi para calon Kepala

Desa dan Kepala Kelurahan.

Di antaran'ra adalah persyaratan pendidikan minimal yang dalam Undang

undang ini disyaratkan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan rcrtmna atau yang berpcngetahuan/berpt~ngalam:m sedcrajat dengan itu •

. IJe:ngun • • • • • • • ••

l .. ··

•

- 5 -

Dengan peningkatan persyaratan pendidikan ilii diharapkan agar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mamp.i menangani urusan-urusan, baik dalam rang'ka penyelenggaraan urusan runah tangga Desa ma.up.In urusan pemerintahB.n . . .

urm.un termae.uk pembJ.naan ketentr>am3Il dan ketertiban.

11. Pe:rwujudan J):!Jnokrasi Pancasila dalam pemerintahan Desa terlihat dari adanya lernbaga Musyawarah Desa yang merupakan wadah dan penyalUr penda.pat masyarakat di Desa. lsnbaga M..tsyawarah Desa tersebut adalah meruflakan: wadah permisyawaratan/penillf akatan dari pemuka-penuka masyarakat yang ada

di Desa dal.am mengambil. bagian.te.rhadap pe1lbangunan Desa yang keputusanke:p..ttusannya di tetapkan berda.sarkan musyawarah dan muf akat dengan menper

hatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkanbang dalam rnasyarakat yang ber'Sangkutan.

12. Yang dimaksud·dengan Gotong Royong dalam Un:lang-undang ini adalah bentuk ' .

kerja Sama yang spontan dan Sudah melenbaga. Serta mengandung unsur-unsur

t:i.mbal-bal:i.k yang bersifat suka-rela antara warga Desa dan atau antara

warga Desa dengan Pemerintah Desa Urituk msnenuhi kebutuhan yang insidentil ma.up.m berkelangsungan dalam rangka · men:ingkatkan kesejahteraan be!'

sama baik materiil maupun sp:iri tual.

II. PINJELASAN 'P.ASAL ·noo ·pASAL •

. Pasal l ··.

Olkup jelas.

Pasal 2

Syarat-syare.t penbentukan, panecahan, penyatuan dan penghapusan Desa da

lam Undang-undang ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, sedang pelaksanaannya diatur dengan Peratu:ran Daerah yang baru

berlaku sesudah ada pengesahan dari pejaba.t yang berwenang.

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri dimaksud di tetapkan dengan menperhatikan.

hal-hal sebagai ber:i.kut :

a. Faktor manusia I jumlah, penduduk, f aktor alam, f aktor letak dan f aktor

sosial budaya termar~11k adat istiadat.

b. FaJctor-faktor obyektif lainnya ~epert:i pengudSaan wilayah, k.ese:bnbangan

•1.nt<:rr'a orr;anisasi dan luas wilayah dan pe lnyanan.

1.·. dan lajn oebagainya.

..

Pasal 3

. Ay.;l Q) Cukup jelas.

Ayat ( 2) Cukup j ela..e:1.

Pijat (3) Cukup jelas • .. Ayat (4)

- 6 ...

Pedcm3I1 Menteri Dalam Negeri mengenai susunan organisasi dan tata ....

kerja Pemerintah Desa mengatur hal ... hal sebagai berikut

a. kedudukan, tugas dan fungsi KeP8J;a Desa ; b. susunan organi.sasi ;

c. ta.ta. ker-j a ; d. dan lain sebaga.inya, dengan mengindahkan a.dat istiooat yang b~

kembang dan berlaku setenpat,

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang d:imaksud dengan perxloouk Desa Wargariegara Wonesia adalah warga ...

negara Indonesia yang bertexpa.t tinggal di Desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih. Pengertiankegiatan terlarang adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang

nenurut peraturan perllI'K3ang•undangaTI'Yang berlaku seperti kegiatan G. 30. S/PKI dengan organisasi massanya dan kegiatan-kegiatan organisasi

. tet'larang laimya.

Yang dimaksuddengan putra Desa dalam Uooang-undang ini adalah mereka

yang lahir di Desa dari orang tua yang.terdaftar sebagai peoouduk Desa yang bersangkutan a.tau meI'eka yang lahir di luar Desa dan kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul menge

nal Desa tersebut. Undang-undang ini menetapkan sekurang-kurangnya umur 25 (duapuluh lima) tahun yang dapat dipilih. renjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa

dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaan

nya. Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rokhani ·adalah sehat j asmani dan rokhaninya yang menurut penilaian mampu melaksanakan tugas-tugas dan pe

kerj aan sebagai Kepala Desa denga:n baik.

PaBcll 5

Ayat (1)

a • I 1ngsung • • • • • •

..

\

- 7 -

a. langsung

Pemilih mernpunyai hak suara langsung mernberikan m1aranya menun1t .. hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

b. Um um

Pada dasa.rnya semua penduduk Desa Warganega:re Irrlonesia yang meme

nuhi persyaratan sekurang-k.urangnya tel.ah berusia 17 Ctujuh belas) . .

tahun atau telah/pernah kawin, berhaJ.< rnemilih dalam penilihan Ke-

pala De~.

Jadi pemilihan bersifat unun berarti pemilihan yang berlaku menye

luruh bagi · senua pen:luduk Desa Warganega:re Indonesia merurut per

syaratan tertentu tE!r'sebut di atas.:

c .. B e b a s. • Pemil:ih dalam menggunakan ·haknya dijamin keamanannya untuk menetap

kan pilihannya send:iri tanpa adanya pengarUh, tekanan atau paksaan

dari siapa?Jn dan dengan apap.m.

d. :Rahasia.

Penilih dijam.in oleh peraturan perundang-urxlangan bahwa suara yang

dibettikan dalam pemil:ihan tidak akan diketalui oleh siapap.m dan

dengan jalan apapm.

Ayat (2)

Pedaran Menteri Dalam Negeri mengenai tatacara pemilihan Kepala Desa

mengatur hal-hal sebagai beriJ<ut

a. lowongan Kepala Desa;

b. :i;anitya panil:ihan;

c. pencalonan;

d. pelaksanr:lan pemilihan; e. pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa;

f. dan lain sebagainya.

Pasal 6

Pengertian atas nama Gubetnur Kepal~ Daerah 'f:i.ngkat I adalah diJnaksudkan

·bahwa pada hakekatnya pengangkatan Kepala Desa merupa.kan wavenang Glber

nu:r l<epala Daen.1.h Tingkat J.

Yi.UW. dfoiakt•ud , •• , ••• , • , •••

"

• - 8 -

Yang dimaksud dengan calon tePpilih ialah calon yang terpilih dengan . suara terlvmyak dengan memperhatikan persyaratan dan tatacqra pemili-

1 ldn yang di<1 t ur dengan Pe.raturan Dae.rah sesuai Pecloman yang di111dk..sud

pasal 5 ayat ( 2) Undang-undang ini. ·~

Pasal 7

Penetapan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi seorang

Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang d:ibeb~

kepadanya dengan ba.:ik. • .,

Dipandang dari segi kelestarian peke.rjaan waktu yang 8 (delapan) tahun

itu cukup untuk memberikan jaminan te.rhindarnya. perombc:;U<an-pe:r:unbakan kebijaksanaan sebagai ak:i.ba.t dari pe.nggantian-penggantian Kepala Desa.

Ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih: kembali hanya untuk 1 ( satu)

kali masa j abatan betiikutnya adalah dengan maksud untuk rrenghindarkan

kemmgkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan pimpinan pe

me.rintahan di Desa.

Prisal 8

Ayat Cl) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pedanan Menteri Da1am Negeri mengenai tatacara pengambilan sumpah/janji

dan pelanti.k.an Kepala Desa mengatur hal...:hal sebagai berikut

a. tatacara pelantikan ; ':,,

b. urutan acara pelantikan . ' c. pengukuhan sunpah ;

d. dan lain sebagainya.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain ialah perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perurdang-undangan yang berlaku dan at.tu norma-nonna yanp; hidup dan berkembang dalam kehidupan ma.syarakat Desa setan

pat.

Pasal 10

Ayat (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengemba11gkdJ 1 j iwa gotong l'.'oyong

ma.syarakat Desa,Kepala Desa antara lain melakukan usaha peman.;,;.

tapan 'koord.i.11dsi melalui l.emhaga Sosial Desa, Rukun Tetanp-i&a, ·

Rukun Warga, dan l.ernbaga.-lembaga k.emauyarakatan. lainnya yang

- 9 -

ta.lam :..ingka pelak:sanaan tugasnya Kepala Desa di bidang )<etentre

nan dan ketertiban dapat meroarnaikan pe:rnelisihan-pcrselisihan I

yang terjadi di Desa. I

Pertanggung jaw~ Kepala Desa kepada Bupati/Walikotmnadya Ke'pala Daerah Tingkat I] meliputi pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan

I .

dan urusan ~ mauµm urusan-urusan :runah tangga Desa. Setelah Kei:ala De6a memberi.kan pertanggungjawaban kepa.da Bupa.ti/

I

Walikotamadya Ke.Pfila Daerah Tingkat II, selanjutnya menyampaik.an, keterangan pert~ngjawaban kepada tembaga Mlsyawarah Desa.

Ayat (2) Keterangan pertanggullgjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawa

rah Desa, dapat <itljadikan pegangan pejabat yang berwenang mengangkat dalam mengambil tin:lakan-tirxlakan kehijaksanaan, antara

I , • .

lain dalam rangka: pemberian penghargaan da.n tanda kesetiaan, mau-pm pelaksanaan s~crlmaria,d:imaksud pasal 9 clan lain sebagainya..

Pas al 11

Ayat (1) Pedanan Menteri Mam Negeri mengenai I<edudukan aan Kedudukan Ke

uangan Kepala. Desfl.," Semtaris Desa, Kepa1a-kepala Urusan clan Kepal.a-kepala n.tsun'. mengat\tr hal•hal sebagai berikut

a. kedudukan;

b. penghasilan dan penbebanan cqgaran;

c. dan lain sebagainya.


Pasal 12

. Pa. 11

Oikup jelas.

13 i

',

I

I •

Larangan bagi Ke~a Desa melakukan kegia.tan-kegiatan atau melalai-kan tindakan yang!menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan

Negara, 1 ·emerintah, Penerintah Daerah dan masyarakat Desa adalah d:im3ksudkan untuk1

, menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang I •

merugikan kepentipgan umum, khususnya kepentingan Desa itu sendiri •.

Pa~;al 14

Cukup jelas.

I ,.

rasal 15 ••••••••••

•

- 10 -

i •asal lb

Ayat (l) Olkup :ielas.

Ayat ( 2) CUk.up jelas • .,

Ayat ( 3) Beroasarkan pertimbangan ba.hw.1 Se.kretaris Desa sebagai

Kepala Sekretariat adalah lebih banyak mengetahui urusanmusan penerintahan Desa dibandingkan dengan Perangkat

Desa lainnya, maka dalam hal Kepala Desa berhalangan men

jalankan tugasnya, Sekretaris lA!sa diteta.pkan untuk mewa-. kilinya.


Aya.t (5) Pedanan Menteri Dalam Negeri tentang syariat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala

kepala Urusan mengatur hal_:hal sebagai berikut

a. syarat-syarat calon; b. tatacara pengangkatan;

c. penberhentian;

d. dan lain sebagainya.

Pasal 16

eyat (1) Pedanan Menteri Dalam Negeri mengenai panbentukan Dusun dalam Desa ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal seba

_gai berikut :

a. faktor ma.nusia/jtD'l11.ah pen::iuduk, fakt0t"' al.am, fak:tor le

tak dan faktor sosial budaya tennasuk adat istiadat;

b. f aktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wi

layah, kese:irnbangan antara oPganisasi dan luas wila

yah, dan pelayanan; •

c. dan lair:i cebagainya.


Ayat (3) Cu.1<up jelas.

Ayat (L~) Pedanan Menteri Dalam Neeeri tentang syarat-syara·t peng

angkatan dan p:mIDerhentian Lcpala-kepala Th.mun mengatur

ha.1-hal tiebagai ber:iJ<.ut :

a. syarat-syarat calon;

b. tataeat'a pengangka.tan dan rlC'mbc.rhentian;

c. dan lain sebagai.nya.

li11 .• tl II ••••••••••••

··""'--------=------------------

..

- 11 -

Pasal 17

Ayat (].) Pemhcmtuk...in Lembaga Mti:;yawarah Liesa dan keanggotaunnya

dimusyawar.3hkan/dimufakatkan oleh Kep:3.la Desa dengan

pern'1ka-penuka rnasyarakat di Desa yang bersangJ• 11tan.

Yang dimaksud dengan pernuka-penuka masyarakat ialah pemuka

panuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan .Adat, .Agama, kekuatan Sos:ial Politik dan gol0ngan Priof esi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan petur¥:Iang-undangan yang berlaku, antara lain Un:lang-undang Nanor 3 Tahun 1975 dalam rangka

menyalurl<:an perwujudan Denokrasi Pancasila secara nyata dengan menperhatikan p..ila perkembangan dan keadaan setenpat.


.N}at (3) Cukup jelas. '

Ayat {4) Pedanan Menteri Dalam Negeri mengenai lanbaga Mlsyawarah

Desa mengatur hal-hal sebagai berikut a. penbentukan; b, kedudukan;

c. fungsi tugas dan kewaj:ihan; d, hak dan kewenangan; e. dan lain sebagainya.


Pasal 18

Yang dimaksud dengan musyawaral 1/muf akat adalah musyawarah yang meng

hasilkan mufakat.

Pasal 19

Keputusan Desa ialah senua Kep..itusan-kep..itusan yang telah ditetap

kan oleh Ke.pa.la Desa setelah d:inn.isyawara.hkan/dimuf akatkan dengan lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dar'i Bupa

ti/Walikotarnadya Kepala Daereh Tingkat II. Keputusan Kepala Desa ialah senrua Kl..!IOtusan yang merup:tl<an pelaksa

naan dari kep..itusan Desa dan.kebija.ksanaan Kepala Desa yang menya.ng

kut paner.intahan dan penba.ngunan di Desa sepanjang tidak bertenta•

ngandengan kepentingan umun maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

l'.:ttltl'l :111 ········••i••

·- -· -'>..~•·· ~ ... ~ ......... ~., __ ~:""":--...... ..,$_ ....... "'-'--_..._ __ ..__...._. ............. ··---

•

Pasal

- 12 -

Ayat (1) Pedana.n Menteri Dalam Negeri mengenai keµ .. rtusan Desa meng-"'

atur hGll-hal sebagai berikut :

a. syarat-syarat dan tatacara pengambilan keputusan; b. tatacara pengesahan;


Ayat (2) Cukup jelas. ... ,,

21 "

Ayat (1) Yang dimaksud.dengan kekayaan Desa adalah segala kekayaan

dan ~r penghasilan ba.gi Desa yang bersangkutan) misal

nya Tanah Kas Desa., penandian umum, obyek rekreasi dan la

,in sebagainya. · · '

Swadaya masyarakat ial.ah keinami;mm dari suatu kelanp:>k ma-

syarakat de.ngan kesadaran dari inisiatif sendiri mengadakan

ikht:iar ke a:rW1 penenuhan kebutuhan jangka pendek maupm jangka panjang yang dirasakan dalarn kelanpok masyarakat

itu.

Usaha-usaha lain yang sah d:imaksud sebagai rumusan umum untuk menungJd.nkan Desa menciptakan usaha-usaha baru dalam

~tas yang ditentukan oleh peraturan perundang-uroangan yang berlaku. Di dal.amnya dapat dimasukkan usaha-usaha Desa seperti :i;:asar Desa, usaha pembakaran kap..II', genteng dan ha.tu ha.ta, pete!'

nakan, perikana.n, dan lain-lain.·

Begitu juga pungutan-p.ingutan Desa yang telah ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dinn.ifakatkan de

ngan l..embaga'l'1.lsyawarah Desa dan telah mendapat pengesahan dari Bupati/Wali.kotamadya Ke:i;:ala Daerah Tingkat II.

Sumbangan-sumbangan dari Pemerintah·dan a.tau Pemerintah Daerah, dicantumkan agar dim.mgkinkan Desa mener:ina SlUil

bangan-sumban.€;an tersebut·untuk dimasukkan <la.lam Anggaran (Bantuan Inpres, Bantuan Khusus Prc:•niden dan lain-lain Ins

tansi>.

J\1ri ................... It

~~- ... ~.;.:::>*. ff .. 91lf' ,,......

• "

~

- 13 -

Dari rhtribu:::;l Dc:terah diber:iJ\an a L1:; oby.::k-obyek I\~nJ<2rin-I

t,Jli Lpcruli ya11g lctaJqiya •.J. il.u11 I;, ·:.:<1 Vdtlf.', J.,cr:;angkutan

( l l•J.mand ian 1 unum,

Jain-lain). ot 1ycJ, rel-. red:; i , , iLlyek pariw.i t;a t d ,dctn

f\y,;:i.t (2) Cukup j.eJd:>.

f..yat ( 3) Pcdornan Menter'i l)alam tJcg(:ri 111c·ngcri.:1i f\Jigf,•m:m Pener.ima

an dan Pengeluaran Keuang,Jn f\.,:;a mer 1ga tu!' liaJ-hal scl.>agai

berikut : " • nb . ~-a . per incl.an pa · agJ ,-m lu 1ggan·ffi ;

b. penetapan d.:IJ1 pcngE•i;.ilian Anggan tn;

c. pelaksanaan tata usaha Keui:ingan•

d. perubahan J\ngga.ran;

e. perhitungan Anggaran;

f. pengawasan;

g. danlain sebagainya.


Pc" .. Wdl 22

Yang dimaksud dengan kota•kota lain ialah l iv:>a-clesa yang telah me

nunjukka.n ciri-cir'i kehidupan perkotaan.

~::yarat-:_:yarat pembentukan, peml:~Cdh:m, penyat u. m cl<Jn penghar111r:<:ln

Keluraha..'1 dalam ,Undang-undang ini akan dit~ntukan leb.ih lm1jut oloh

Menteri [k·dam Negeri, sedang peldk~;anacmnya diattff' clengan Peratun:m

Daerah yang baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang

berwenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri cJ:imaks1J<i ditt!tapkan cleng.:m memperha

tikQ!l hal-hal sebdgai ber.ikut :

a. faktor nli.:tnusia/jumlah penduduk, L..1ktor c:1lam, fakt.01· letak cian

faktor ~;osial budaya tt~1 ma:31 ;k uda t ist l11d.J t;

b. raktor-faktor cibycktif lu.i nnya :_;e1x::rt i. f't~rigua~;aan wilayah .. kci3e

:i1nba11gari ant<.1ra oq~anisasi dan luas wiLwah dan pc layanan;

':. dan lai11 seh'1gainya •

l't1~;.Jl ?.!

/\ v" I ( j ) 1<1 'p.i J. I Kt ' I 111 '. 111, lll I ) i. I: ;.i ii i : :..i II J I J.1 I t " ti I.

/\y,tf· (?) .ri.kd ilalarn Ke111rahan t.idrJ~ cJihuit1Jk L'ingkunr.-_1n kdrena per-·

I ir11l1.111)',•111 1.1i11 111.1!-.1 l1·1 .. 111,1•l,1t l\1·!111 .. lli.111 .ul.il.1!1 ~:ckn'lctri,lf

I · · I 1 11 • ti 1. 111 •

., ... 1 I ( ; .l • ~ , • • ' > ' .. • ~

•

14

Ay<lt (3) h.~dcman Menteri Dalam Negeri mcngenai suuunan orgardsad.

dan tatake:rja Kelu.riahan mr~neatur l 1a1-hal sebagai beri

kut :

a. kedudukan, tugas dun fungf.; i. Kc-rillc:1 relurahan;

b. susunan organisasi dan tatakcrja;

c. dan lain sebagainya •

Ayat CL~) Oikup jelas.

l'asal 211

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dllnaksud dengan Walikota adalah pejabat yang berwe

nang mengangkat Kepala Kelurahan atas nama Gubernui, Ke

rala fuerah Khusus Thukota Jakarta untuk Laerah Khusus

Ibuk:ota Jakarta. ,

Pasal 25



Ayat (3) Pedanan Menteri Dalam Negeri mengenai tatacaria pengrunbilan

sumpah/janji dan pelantikan Kep:ila Kelurahan mengatur hal

hal sebagai berikut : a. upacara pelantikan;

b. urutan acara pelantikan;

c. perigukuhan sumpah;

d. dqn lain sebagainya.

Pasal 2B

0Jkup j elas.

rasal 27

Dalam menjala.ilkan tugas dan wewenang pi1npinan pemerintahan Kelurahan,

l<eplla Kelurahan perlu manperhatil<an k.ea<laan masyarakat.

Larangan bagi Kepala Kelurahan melak.uran kegiatan-kegiatan atau me-.

l .. 1ltl.H.•m tind.~km1 ym1r. menjadi kcw.rii.hmnv.:.1 ynnp; men1r,ikan kepe.nt.ini~

.111 N1•s'."lh1, l'cm(·1·i11t.cth, l'e1m.•1•jJit.11t IUt·1·.11t .i.111 111.u.y.uti.l·.:1! ndn'lah dJ-

111.1k initlkan 1111111k 111r-rw.t1Jr1darki'ln 111.·11v iJ11J 1i.tnp:n11- 1 ,,_,ny.impangan yang merugi-

1. , .. , '"I""'" i11r:111 ;1111111u, l·l111t111r,11.,·n '"I"''" l1w,;:H1 l·cl1111Ctl1n11 i Ill bt:1H•1lt•l,

t • I • • ;. i • 1 • t I •

..

. - 15 -

c:ukup -jeJds •.

l ', 1ual 3(1

J\yat (1) Cukup jclas.

Ayat (2) L,jJiat"penjelasan pasal 2'1 .:iyc1t {/).

31

Ayat (l) Pedornan Me.nteri Dalam Negeri m<.:ngenai pentl:>entukan Lingkung

an dalam Kelurahan mengatur hal-hal i..;ebagai berikut : · . a. faktor nanusia/jumlah penduduk, fa.ktor alam, faktor le

tak dan faktor sosial budaya tennasuk adat istiadat;

b. faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wila

yah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah,

dan pelayanan;



Ayat (3) Li.hat penjelasan pasal 24 ayat (2).

Pasal 32

Ayat (1) Kerja sama yang diatur dleh pejabat tingk.at atas yang ber

sangkutan adalah kerj<..tsama yang mengakibatkan beban bagi

nasyarakat Desa dan Kelurahan yang bersangkutan.

Ayat (2) Sud.ah sewajarnya bahwa pejabat tingkat atas yang ben:;angkut

an bertindak dan mengambil keputusan untuk mengatasi perse

lisihan yang timbul antar Desa, antar Kelurahan dan antara

Desa dengan Kelurahan yang berada di bawah pengawasmmya.

Perselis:i.han itu dapat terjddi anta1•a :

a, Dei:,1a/Kelurohan dengan Desa/l<el urahan dalam satu wilayah

Kecamatan;

b. Desa/Kelurahan dengan Desa/Keluraha.n laimya yang tidak

termasuk di dalam satu wilayah· Kecamatan;

c. Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan laiJmya yang tidal<

t:enr1o:wuk di dalam sah1 wi.layali f\:1crah Tinp;kat TI.

d. Lieua/Kclurahan dengan De8a/Kelurah.:m lainnya yang tidal<

tern1a:>11l< di dalam r;atu wj]_ayc'lh Iiaerah Tingl<at I.

I\• rm.> l J.sihan •..••

Pasal 33

- 16 ....

Perselisihan yang dimaksud dalam huruf a diputuskan o

leh Camat, huruf b oleh Bupati/Walikotamadya KepaJa Da

e.rah Tingkat II , huruf c oleh Gubernur Kepala · Daerah

Tingk.at I dan huruf d olf'.h Menteri Dalam Negeri.

' Perseiisihan yang d:imaksud dalam pasal ini sudah tentu

hanya perselisihan mengenai peJTle' 'mtahan' ja<li yang ber

sif at hukum publik, sebab perselisihan yang bersif at hu

kt.mt perdata sudah jelas menjadi wewenang f>engadilan~

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) Pada pokoknya Keputusan Desa.yang untuk berlakunya me.merlukan pengesahan dari Bupati/Walikotarradya Kepala Daerah

Tingkat II adalah yang :

a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;

b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan

rnasyarakat Desa, misalnya penjualan, pelepasan dan pe

nukaran kekayaan Desa ;

c. menetapkan segala sesuatu yang membera.tkan beban Keu

angan Dc:sa.

Ayat (2) Cuk.up jelas.

Ayat (3) Pengawasan urnum adalah suatu jenis pengawasan yang dilaku-

Pasal 35

kan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemeri.ntahan

untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

Pengawasan LUl1Um terhadap pemerintahan Desa dan pemerintahan

Kelurahan · dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Ke

pala Daerah. Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Dae:t'ah

Tingkat II terrnasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Walikota dan Camat seh.igai Wakil Pemerintah di Daerah yang

bersangkutan.

Ketcntuan-·ketentuan dalam ayat (1) dan (2) l'asal ini dilaksanakan

secara bertahap mengingat banyaknya perbedaan ... perbedaan kwalitatif .

yang ten::lapat padd Desa-desa di scHuruh wi layclh Ioooncs:i.cl ,scpertl Desa

•

di Jawa dan Bali, Kampung di Kalimantan dan lain sebagainya, se- ·

hingga tidaklah mungl<in dalam waktu yang singkat diperoleh kese-

Pasal J6

Ayat Cl) "' Ketentuan ini d:imaksudkan untuk menjaga agar jangan sam".'"

pai 'terj adi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan Desa

dan Kelurahan •

Ayat ( 2) Cukup jelas.

Pasal 37

PasaL

Pasal

Pas al

Pasal ini dimaksudkan untµk menghirrlarkan adanya kekosongan pera

turan perundang-undangan, khususnya mengenai pemerintahan Desa

dan Kelurahan.

38 •

CUkup jelas.

39

Cukup jelas.

40

Cukup jelas.

TAMBAHAN Lil1BARAN NEGARA REFUBLIK INDONF..SIA NOMOR

Jakarta, 20 Oktober 1979

.. rrSngberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190328-053337-4409.pdf · Desa agar makin mampu mengge rakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan clan menyelenggarakan

Documents