-
Laporan Opsgab TNKJ 2014 | 1
HALAMAN JUDUL
Tim Penyusun:
1. Eko Susanto, S.Si, M.A, M.Ec.Dev.
2. Chepy Supiyana, A.Md.
3. Wahyono, S.E.
4. Dian Wahyu PJ, A.Md.
KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA 2014
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASI GABUNGAN 2014
-
DKT
IN
Semarang, Disyahkan oKepala BalaTaman Nasi
Ir. SUPRIYNIP. 196602
H
REN
BALAI
1.
2.
3.
4.
Septembeoleh, ai ional Karimu
YANTO 212 199203
HALAMA
CANA PELOPERASI
TAMAN N
Ti
Eko Susant
Chepy Sup
Wahyono,
Dian Wahy
er 2014
unjawa
1 001
AN PENGE
LAKSANAAI GABUNGA
NASIONAL K
im Penyusun
to, S.Si, M.A
piyana, A.Md
S.E.
yu PJ, A.Md
SeDiKeTa
ILNI
RPK O
ESAHAN
AN KEGIATAN 2014 KARIMUNJ
n:
A, M.Ec.Dev
d.
d.
emarang, iperiksa olehepala Subbaaman Nasion
LMI BUDI MIP. 1971030
Opsgab TNK
TAN
JAWA
v.
September h, ag Tata Usahnal Karimunj
MARTANI,05 199703 2
KJ 2014 | 2
2014
ha njawa
, S.Si., M.Sc001
c.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 3
KATA PENGANTAR
Kami senantiasa memanjatkan rasa syukur kami kehadirat Tuhan
Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami
dapat
menyelesaikan penyusunan rencana pelaksanan kegiatan Operasi
Gabungan Balai
Taman Nasional Karimunjawa tahun 2014. RPK ini menjadi acuan
bagi tim
pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lancer dan mencapai
target indikatornya.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Operasi Gabungan Balai Taman
Nasional
Karimunjawa tahun 2014 ini berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan, hasil
yang diharapkan, tinjauan pustaka, dan metode pelaksanaan..
Dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih
kepada
Kepala Balai TNKJ serta semua pihak yang telah mendukung
penyusunan RPK
ini. Semoga kegiatan ini nantinya dapat memberikan dampak yang
positif bagi
pengelolaan TNKJ.
Semarang, September 2014
Tim Penyusun
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 4
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
..............................................................................................
1
HALAMAN PENGESAHAN
................................................................................
2
KATA PENGANTAR
............................................................................................
3
DAFTAR ISI
...........................................................................................................
4
LAMPIRAN
............................................................................................................
5
I. PENDAHULUAN
...........................................................................................
1
A.PENDAHULUAN
.......................................................................................
1
B.RUMUSAN MASALAH
............................................................................
2
C.SASARAN
..................................................................................................
3
II. TUJUAN KEGIATAN
....................................................................................
4
A.TUJUAN
.....................................................................................................
4
B.TARGET
.....................................................................................................
4
C.HASIL YANG DIHARAPKAN (INDIKATOR)
....................................... 4
III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
.................................................. 6
A.WAKTU DAN LOKASI
.............................................................................
6
B.TIM PELAKSANA
.....................................................................................
6
C.ALAT DAN BAHAN
.................................................................................
6
D.DASAR HUKUM
.......................................................................................
7
E.STRATEGI OPERASI
................................................................................
8
F.PENDANAAN
.............................................................................................
9
G.RENCANA MONITORING DAN EVALUASI
........................................ 9
DAFTAR PUSTAKA
...........................................................................................
10
GLOSSARY
.........................................................................................................
11
LAMPIRAN
..........................................................................................................
13
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 5
LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Wilayah Kerja TNKJ 2014.
................................................... 14
Lampiran 2. Data hasil analisa kerawanan dan hasil pengamanan
kawasan tahun
2013 yang menjadi dasar informasi sasaran Operasi Gabungan
TNKJ 2014.
...................................................................................
15
-
Laporan Opsgab TNKJ 2014 | 1
I. PENDAHULUAN
A. PENDAHULUAN Dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor: 78/Kpts-
II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999 disebutkan bahwa fungsi Cagar
Alam
Karimunjawa diubah menjadi Taman Nasional, dengan nama TAMAN
NASIONAL KARIMUNJAWA. Taman Nasional Karimunjawa yang
memiliki
luas 111.625 ha yang meliputi perairan laut seluas 110.116,40 ha
dan daratan
seluas 1.508,56 ha kemudian dikelola dengan sistem zonasi sesuai
dengan
Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK. 28/IV-Set/2012 tentang
Zonasi
Taman Nasional Karimunjawa. Untuk pengelolaan kawasan bidang
perlindungan
telah dilakukan berbagai kegiatan pengamanan sesuai dengan
ancaman dan
gangguan yang terjadi.
Berdasarkan rekomendasi berbagai kegiatan pengamanan pada tahun
2013
diketahui bahwa ada beberapa ancaman dan gangguan yang
kemungkinan masih
berlanjut dan perlu diwaspadai, diantaranya:
1. klaim kepemilikan lahan yang berbatasan dengan hutan yang
diikuti dengan
perusakan atau pemindahan pal batas kawasan TNKJ;
2. penebangan liar di sekitar dusun legon lele dan dusun kemloko
dengan
berbagai kepentingan;
3. adanya aktivitas nelayan, baik di zona inti maupun zona
perlindungan bahari;
4. aktivitas kapal-kapal dari luar Karimunjawa yang karena
ketidaksengajaan
melakukan pelanggaran zonasi Taman Nasional Karimunjawa;
5. aktifitas wisatawan di spot-spot wisata Taman Nasional
Karimunjawa yang
tidak ramah lingkungan.
Dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan tersebut dapat
dibedakan
penanganannya. Beberapa diantaranya perlu dilakukan kegiatan
pengamanan yang
bersifat pre-emtif, preventif, maupun represif. Salah satu
bentuk pengamanan
yang bersifat represif adalah operasi gabungan. Operasi gabungan
diperlukan
karena untuk penegakan hukum di kawasan TNKJ harus melibatkan
instansi
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 2
penegak hukum lainnya. Hal itu didasari bahwa proses penegakan
hukum telah
diberikan kepada beberapa instansi sesuai kewenangannya.
Diantara instansi yang
dilibatkan adalah Polsek Karimunjawa, Dirpolairud Polda Jateng,
Korwas PPNS
Polda Jateng, dan Penasehat Hukum. Dengan keikutsertaan
pihak-pihak tersebut
diharapkan dapat membantu dan mempercepat proses penegakan hukum
saat
operasi gabungan ini dilaksanakan. Operasi gabungan juga
diperlukan untuk
meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan perundangan
bidang konservasi
baik yang sifatnya ringan maupun komplek yang mungkin tidak
dapat
diselesaikan dengan bentuk pengamanan lainnya.
B. RUMUSAN MASALAH Operasi gabungan kali ini rencananya akan
dilaksanakan dengan
berdasarkan pada data hasil pengamanan kawasan tahun 2013 dan
data hasil
pulbaket terkini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan
permasalahan
yang terjadi sebagai berikut:
1. Perkembangan aktivitas wisata di TNKJ memicu investor
menanamkan
modalnya melalui kepemilikan tanah. Hal itu berdampak pada
masyarakat
yang merasa memiliki lahan dari leluhurnya berdasarkan
bukti-bukti yang
dimiliki melakukan aktivitas pengukuran ulang. Pada saat itulah
mereka
merasa bahwa lahannya masuk ke dalam kawasan TNKJ sehingga
timbul
klaim kepemilikan lahan di kawasan TNKJ. Apabila pemilik lahan
tidak
berpikir jernih, maka yang terjadi adalah timbulnya upaya
perusakan sarana
prasarana perlindungan hutan, diantaranya memindahkan pal batas,
merusak
pal batas, dan menghilangkan pal batas.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu
dampak
perkembangan aktivitas wisata di TNKJ berdampak pada makin
pesatnya
pembangunan rumah, homestay, hotel, dan fasilitas wisata
lainnya. Hal ini
berakibat makin meningkatnya kebutuhan kayu. Kebutuhan tersebut
sebagian
dipenuhi dari kayu Kalimantan, kayu kebun, dan sisanya kayu dari
hutan.
Indikasi adanya pencurian kayu dari hutan diketahui dari tunggak
sisa
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 3
tebangan. Biasanya kayu yang dibutuhkan dari hutan hanya untuk
kepentingan
gading kapal atau tonggak penyangga bangunan.
3. Cuaca yang tidak menentu dan kebutuhan komsumsi ikan yang
meningkat
membuat nelayan terkadang berpikiran nekat untuk menangkap ikan
di Zona
Inti dan Zona Perlindungan Bahari. Hal itu diketahui dari
beberapa hasil
kegiatan pengamanan di tahun 2013.
4. TNKJ merupakan salah satu alur pelayaran dari Pulau Jawa ke
pulau lainnya.
Namun cuaca buruk yang sering terjadi di kawasa TNKJ terkadang
memaksa
kapal-kapal besar melakukan sandar atau labuh untuk berlindung.
Terkadang
aktivitas ini dapat merusak terumbu karang seandainya nahkoda
tidak tahu
zonasi TNKJ atau tidak tahu lokasi sehingga terdampar di terumbu
karang.
5. Aktivitas wisata di kawasan TNKJ belum begitu terkontrol dan
belum ada
kegiatan yang menganalisa dampaknya. Namun dari berbagai
pengamatan
diketahui bahwa ada aktivitas yang dapat merusak kawasan,
diantaranya
berdiri di atas terumbu karang, memegang karang, duduk di atas
karang ,dan
sebagainya.
C. SASARAN Rencana sasaran Operasi Gabungan kali ini
menyesuaikan dengan
rumusan permasalahan dan informasi hasil pulbaket, yaitu:
1. pemilik lahan yang mengaku lahannya dimasukkan dalam kawasan
zona
rimba TNKJ, khususnya di daerah Kemloko;
2. pelaku penebangan liar di daerah Legon Lele;
3. mengamankan zona inti dari aktivitas perikanan;
4. kapal dari luar Karimunjawa yang sandar atau labuh di kawasan
TNKJ;
5. wisatawan dan pemandu wisata yang beraktivitas di zona
pariwisata bahari
TNKJ.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 4
II. TUJUAN KEGIATAN
A. TUJUAN Tujuan dari Operasi Gabungan TNKJ tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
1. Menyelesaikan pengakuan kepemilikan lahan di zona rimba TNKJ
daerah
Kemloko.
2. Meminimalisir kesempatan pelaku penebangan liar di zona rimba
TNKJ
daerah Legon Lele.
3. Mengamankan zona inti TNKJ.
4. Menertibkan pelanggaran yang dilakukan kapal dari luar
Karimunjawa pada
saat sandar atau labuh di dalam kawasan TNKJ.
5. Menertibkan wisatawan dan pemandu wisata yang aktivitasnya
berpotensi
merusak terumbu karang.
B. TARGET Target Operasi Gabungan TNKJ 2014 adalah:
1. Oknum masyarakat dusun Kemloko yang merasa lahannya masuk ke
kawasan
zona rimba TNKJ.
2. Barang bukti dan/atau pelaku penebangan liar di zona rimba
TNKJ daerah
Legon Lele.
3. Oknum nelayan yang beraktivitas di zona inti TNKJ.
4. Nahkoda kapal dari luar Karimunjawa pada saat sandar atau
labuh di dalam
kawasan TNKJ.
5. Wisatawan dan pemandu wisata yang aktivitasnya berpotensi
merusak
terumbu karang.
C. HASIL YANG DIHARAPKAN (INDIKATOR) Hasil yang diharapkan
dengan dilaksanakannya Operasi Gabungan TNKJ
2014 adalah sebagai berikut:
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 5
1. Oknum masyarakat dusun Kemloko mau mengakui batas kawasan
zona rimba
TNKJ seperti yang ada saat ini sehingga tidak sampai terjadi
perusakan tanda
batas maupun sarana prasarana pengaman hutan atau tidak perlu
proses
pembuktian di pengadilan.
2. Mengamankan barang bukti dan/atau menangkap pelaku penebangan
liar di
zona rimba TNKJ daerah Legon Lele.
3. Zona inti TNKJ dapat diamankan dari aktivitas perikanan.
4. Memberikan tindakan terhadap nahkoda kapal dari luar
Karimunjawa yang
melakukan pelanggaran pada saat sandar atau labuh di dalam
kawasan TNKJ.
5. Meminimalisir kerusakan terumbu karang akibat aktivitas
wisata alam.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 6
III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
A. WAKTU DAN LOKASI Operasi Gabungan TNKJ 2014 direncanakan
selama 7 hari terhitung mulai
tanggal 8 sampai 14 September 2014 dengan lokasi operasi di
seluruh wilayah
TNKJ.
B. TIM PELAKSANA Tim pelaksana kegiatan Operasi Gabungan TNKJ
2014 ditetapkan oleh
SPT Kepala Balai dengan personil sebagai berikut:
1. Eko Susanto, S.Si, M.A, M.Ec.Dev. 19730626 200003 1 003
2. Chepi Supiyana, A.Md. 19740406 199903 1 002
3. Wahyono, S.E. 19720919 199803 1 004
4. Dian Wahyu PJ, A.Md. 19840913 200912 2 001
5. 2 personil dari Polda
Selain tim pelaksana dari Semarang, kegiatan Operasi Gabungan
TNKJ
2014 dibantu oleh Polhut dan instansi terkait di Karimunjawa
sebanyak 16 orang.
C. ALAT DAN BAHAN Alat dan bahan yang akan digunakan dalam
Operasi Gabungan TNKJ
2014 adalah:
1. Kapal patroli
2. Mobil patroli
3. Motor patroli
4. Alat selam dasar
5. ATK
6. GPS
7. Alat keselamatan
8. Alat komunikasi
9. Perlengkapan individu
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 7
10. Kamera
11. Buku saku
12. Blanko register
13. Garis polisi
14. Bahan makanan
D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun
1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999
tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1999
tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2004
tentang
Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2011
tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 161/Kpts-II/1988 tentang
Penetapan
Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut yang
mencakup
daratan dan lautan seluas 111.625 ha;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Kpts-II/2001 tentang
Penetapan
Kawasan Pelestarian Alam Perairan;
10. Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 132/Kpts/DJ-VI/1991
tentang
Standart Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagawana dan PPNS;
11. Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 40/Kpts/DJ-VI/1993
tentang Juklak
Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana;
12. Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 155/Kpts/DJ-IV/1998
tentang Juklak
Patroli, Penjagaan dan Operasi Jagawana;
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 8
13. Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 15A/Kpts/DJ-V/2000
tentang
Pedoman Pengamanan Terumbu Karang dan Ekosistemnya;
14. Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK. 28/IV-Set/2012
tentang Zonasi
Taman Nasional Karimunjawa;
15. Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK.102/IV/Set-3/2005
tentang
Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah
Laut;
E. STRATEGI OPERASI 1. Sifat Pengamanan
Sifat pengamanan berupa Operasi Gabungan, yaitu operasi yang
melibatkan
instansi penegak hukum lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan
dan
kewenangan yang dibutuhkan.
2. Bentuk Pengamanan
Bentuk pengamanan kegiatan ini termasuk pengamanan represif,
yaitu
melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tipihut
yang
dijumpai pada saat operasi dilaksanakan. Pengamanan ini dapat
dilakukan
pengejaran dan penangkapan apabila pelaku pelanggaran yang
dijumpai
berusaha melarikan diri dari TKP.
3. Metode operasi
Operasi Gabungan ini menggunakan metode sebagai berikut:
a. Mengumpulkan bahan dan keterangan, baik dari kegiatan
pulbaket, hasil
patroli rutin, maupun dari pusat pelaporan TNKJ. Kemudian
informasi
tersebut dianalisa untuk dijadikan dasar penentuan sasaran,
target, dan
strategi operasi.
b. Menentukan jadwal dan rute operasi sesuai dengan
daerah-daerah yang
diangggap rawan berdasarkan hasil analisa informasi
pulbaket.
c. Menjaga kerahasiaan semua informasi dan metode operasi agar
tidak
terjadi kebocoran informasi yang dapat menggagalkan capaian
target
operasi ini.
d. Menentukan langkah-langkah penindakan sesuai peraturan yang
berlaku
dan membagi tugas tersebut kepada seluruh anggota operasi.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 9
e. Menyiapkan alat dan bahan operasi agar tidak ada yang
tertinggal.
f. Menyiapkan strategi cadangan untuk mengantisipasi kebocoran
strategi
yang utama, baik itu jadwal, rute, dan target operasi.
g. Dalam melaksanakan kegiatan operasi mengutamakan
keselamatan
anggota serta menjaga ketertiban sosial masyarakat setempat.
h. Jika dalam operasi ini dilakukan penangkapan tersangka pelaku
tipihut,
maka prosedur penyidikan dan pemberkasan segera dilakukan oleh
PPNS
Kehutanan sesuai kewenangannya.
i. Pengamanan tersangka, saksi, barang bukti dan TKP menjadi
prioritas
yang harus dilakukan tim operasi pada saat melakukan
penangkapan
tersangka pelaku tipihut.
F. PENDANAAN Kegiatan Operasi Gabungan TNKJ 2014 akan dibiayai
oleh APBN melalui
DIPA 29 tahun anggaran 2014 Balai Taman Nasional
Karimunjawa.
G. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI Kegiatan monitoring dilakukan
setelah pergerakan operasi gabungan ini
dilaksanakan. Fokus monitoringnya ditujukan kepada tingkat
kerawanan kawasan
di lokasi yang telah dilakukan operasi. Selain itu juga
memonitor dampak
psikologis keluarga tersangka dan dinamika sosial
masyarakatnya.
Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan
operasi
gabungan ini. Evaluasinya dilakukan dengan membandingkan capaian
hasil
operasi dengan indikator atau hasil yang diharapkan dari
pelaksanaan operasi ini.
Selain itu juga dapat dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian,
kelebihan atau
kekurangan dari strategi operasi yang telah dipilih.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 10
DAFTAR PUSTAKA
Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2009 Buku Standar Pengamanan
Terpadu Kawasan Taman nasional Karimunjawa. Balai Taman Nasional
Karimunjawa. Semarang.
Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2010 Pedoman Penulisan RPK dan
Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan. Balai Taman Nasional
Karimunjawa. Semarang.
Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2013 Laporan Operasi
Intelijen. Balai
Taman Nasional Karimunjawa. Semarang. Balai Taman Nasional
Karimunjawa. 2013 Laporan Operasi Fungsional Perairan.
Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang. Enang.Z. A, 2003,
Tehnik Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
Pusdiklat Kehutanan. Bogor. Nirmala A., M.Si, Ida R., S.E, Ryan
H., S.Si, dkk. 2009. Metode Pengamanan
Kawasan Konservasi. Dikotomi Konservasi dengan Ekonomi. Dinar
Abadi, Bandung.
Departemen Kehutanan 2004 PP nomor 45 tahun 2004 tentang
Perlindungan
Hutan Departemen Kehutanan, Jakarta. Departemen Kehutanan 1999
PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Departemen Kehutanan Jakarta Departemen
Kehutanan 1999 PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Departemen Kehutanan Jakarta Departemen
Kehutanan 2005 SK Dirjen PHKA No. 102/IV/Set-3/2005 tentang
Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut
Departemen Kehutanan Jakarta
Departemen Kehutanan 1990 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Departemen Kehutanan
Jakarta.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 11
GLOSSARY
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
ekosistem
asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk
tujuan
penelitian, ilmu pengetah uan, pendidikan, menunjang budidaya,
pariwisata dan
rekreasi.
Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkup
Instansi Kehutanan yang oleh undang-undang diberi wewenang
Kepolisian,
dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.
Pengamanan represif adalah salah satu tahapan dalam sistem
pengamanan
kawasan konservasi yang bersifat penindakan secara hukum
terhadap pelaku.
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
Barang Bukti adalah Barang yang dapat dijadikan alat bukti dalam
suatu tindak
pidana.
Koordinasi adalah Pengaturan dan pembinaan kerjasama dan
sinkronisasi
kegiatan sehingga tercapai keseimbangan, keselarasan, dan
kesesuaian antar
satuan organisasi.
Tempat Kejadian Perkara adalah suatu tempat dimana terjadinya
suatu tindak
pidana didalam maupun diluar kawasan konservasi dimana tersangka
dan barang
bukti yang berhubungan dengan pidana ditemukan.
Pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan) adalah pengumpulan
bahan
keterangan yang terkait dengan masalah yang terjadi sehingga
kegiatan
pengamanan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang
optimal. Informasi
yang diperoleh harus valid dan dapat dipercaya karena dijadikan
dasar kegiatan
pengamanan.
Zona Inti. Zona yang mutlak dilindungi karena di dalamnya tidak
diperbolehkan
adanya peruntukan apapun oleh aktifitas manusia. Kegiatan yang
diperbolehkan
hanya yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
pendidikan,
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 12
penelitian,kegiatan inventarisasi pemantauan potensi,
perlindungan dan
pengamanan.
Efek jera adalah suatu dampak yang ditimbulkan pelaku akibat
terungkapnya
tindak pelanggaran dan pelaku tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya.
Pemeriksaan adalah pencarian pengumpulan bahan-bahan keterangan
dari semua
tersangka dan saksi serta barang-barang bukti yang menjadi bahan
utama dalam
persidangan suatu kasusu yang berkaitan dengan terjadinya suati
gangguan hutan.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanan,
guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara
yang diatur
dalam undang-undang..
Intelejen adalah adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
yang dilakukan
secara berencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah dan
menafsirkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai
masalah tertentu
dan kemudian menyampaikannya kepada pimpinan atau pihak-pihak
yang
berwenang guna memungkinkan untuk membuat suatu kebijakan dan
tindakan-
tindakan yang strategis mengenai pemecahan masalah dimaksud,
dengan resiko
yang telah diperhitungkan.
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 13
LAMPIRAN
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 14
Lampiran 1. Peta Wilayah Kerja TNKJ 2014.
PETA
WIL
AY
AH
KER
JA
TNK
J 201
4
Dis
usun
: Ek
o Su
sant
o, S
.Si,
M.A
, M.E
c.D
ev
-
RPK Opsgab TNKJ 2014 | 15
Lampiran 2. Data hasil analisa kerawanan dan hasil pengamanan
kawasan tahun 2013 yang menjadi dasar informasi sasaran Operasi
Gabungan TNKJ 2014.
NO KEGIATAN WAKTU SARAN 1 Operasi Intelijen II 13-23 Agustus
2013 adanya informasi mengenai
pemindahan pal batas di sekitar dusun Kemloko dan illegal
logging di sekitar dusun Legon Lele.
2 Operasi fungsional perairan I dan III Kemujan
20-29 April 2013 16-25 Oktober 2013
pengawasan dan pemantauan yang lebih intensif terhadap aktivitas
nelayan di zona inti.
3 Operasi fungsional perairan II Kemujan
19-28 Juli 2013 pengawasan dan pemantauan yang lebih intensif
terhadap aktivitas kapal-kapal dari luar Karimunjawa dan nelayan
setempat, untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran zonasi Taman
Nasional Karimunjawa.
4 Operasi fungsional perairan II Karimunjawa
15-24 Juli 2013 melakukan pemantauan rutin terkait aktifitas
wisatawan di spot-spot wisata Taman Nasional Karimunjawa
5 Hasil Pulbaket 5-8 September 2014 Adanya niat Sdr. Sukarti dan
Mastur untuk membuat teroncongan di kawasan hutan yang diakui
sebagai miliknya guna disertifikatkan/dijual.
6 Hasil Pulbaket 8-9 September 2014 Adanya oknum masyarakat yang
membawa gergaji mesin di sekitar dusun Legon Lele.