-
*disampaikan Pada Acara Musrenbang RPJPD Kabupaten Situbondo
Tahun 2005-2025 15 Desember 2010PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURBADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHTahun 2010
-
*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniaUUD
1945PEMBUKAANTUJUAN DIBENTUKNYA PEMERINTAH NEGARA INDONESIAPerlu
adanya perencanaan untuk merealisasikan
tujuanRPJPRPJMRKPNEGARAKESATUANPenyusunan RPJP, RPJMD dan RKP
berpegangan pada bentuk negara yaitu negara kesatuan, sehingga
harus ada benang merah perencanaan dari Pusat, Propinsi sampai
Kab/KotaPasal 1 UUD 1945PusatProvDaerahALASAN LOGIS KEBERADAAN DAN
SINERGI RPJP
-
*
Penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan nasional
denganmengacu pada potensi, tantangan dan kepentingan masyarakat
Jatim.Bersifat visioner dan menjadi arahan bagi pembangunan
masyarakat Jatim.Bersifat makro, memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjangMengacu arah pemb. nasional yg ditetapkan
pd RPJP nasional sesuai potensi & kharakter daerahMenempatkan
rakyat Jatim sebagai sentra pembangunan
PENGERTIAN RPJPD JATIM
-
*KONDISI EKSISTING2000 - 2005KONDISI YANG DIHARAPKAN2025RPMJD
2006 - 2008TARGET MDGS2015TARGET TATA RUANG2025APEC2020ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015KETERKAITAN TAHAPAN RPJPD JATIM DGN RPJPN
DAN KESEPAKATAN REGIONAL TAHAP I2005 - 2009TAHAP II2010 - 2014TAHAP
III2015 - 2019TAHAP IV2020 - 2024RPJPDRPJPNRPMJD 2009 - 2014RPMJD
2014 - 2019RPMJD 2019 - 2024INDONESIA SEHAT 2010RPJMDTAHAP I2005 -
2009TAHAP II2010 - 2014TAHAP III2015 - 2019TAHAP IV2020 - 2024
-
*Oleh DPRDOleh Bappeda Bahan Rancangan RPJP Melibatkan
Masyarakat
Proses Teknokratik oleh Bappeda
Rancangan RPJPDMusrenbang RPJPDPenyusunan Rancangan
akhirPenetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Visi, misi, dan arah
Pembangunan Daerah
Mengacu pada RPJP NasionalLangkah Penyusunan RPJPD
-
*KAITAN RPJP NASIONAL, RPJPD JATIM DAN RPJPD KAB/KOTASebagai
Negara Kesatuan yang terdiri dari 33 Propinsi yang mempunyai
potensi dan karakter yang berbeda, maka RPJP Nasional memberikan
arah dan ruang bagi pelaksanaan pembangunan, sedangkan RPJP Daerah
memberikan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai
dengan potensi dan karakternya.RPJP NASIONALRPJPD JATIMRPJPD
KAB/KOTA
-
*UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan DaerahUU No. 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)UU No.
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahUU No. 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangPP No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPermendagri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan DaerahSE Mendagri No.050/2020/SJ tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
-
*Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian
tujuan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar
fungsi.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.Menjamin tercapainya
penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutanMengoptimalkan partisipasi masyarakat.
-
*KONDISI DAN PERMASALAHANJAWA TIMUR
-
*1). Isu Kesenjangan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan
Manusia
INDIKATOR:Pertumbuhan PDRBPDRB PerkapitaHDIISU-ISU
UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR
No. Kab/KotaIndeks TotalNama Kab/KotaNo. KabKotaIndeks TotalNama
Kab/Kota3015.00Kota Kediri*237.00Tuban3815.00Kota
Batu247.00Lamongan2514.00Gresik317.00Kota Blitar*3713.00Kota
Surabaya*66.00Kediri1512.00Sidoarjo96.00Jember3410.00Kota
Pasuruan*106.00Banyuwangi3510.00Kota
Mojokerto*126.00Situbondo49.00Tulungagung186.00Nganjuk149.00Pasuruan196.00Madiun369.00Kota
Madiun*216.00Ngawi28.00Ponorogo336.00Kota Probolinggo*
38.00Trenggalek85.00Lumajang58.00Blitar115.00Bondowoso78.00Malang135.00Probolinggo178.00Jombang225.00Bojonegoro328.00Kota
Malang*264.00Bangkalan17.00Pacitan284.00Pamekasan167.00Mojokerto294.00Sumenep207.00Magetan273.00Sampang
-
*ISU-ISU UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR2). Isu Kesenjangan
Pembangunan TransportasiINDIKATOR:Arteri PrimerKolektor
PrimerPelabuhan Penyeberangan Pelabuhan NasionalTerminal Kelas
ABandara
No. Kab/ KotaIndeks TransportNama Kab/KotaNo. Kab/KotaIndeks
TransportNama Kab/Kota378.00Kota Surabaya242.29Kab
Lamongan74.57Kab. Malang222.29Kab Bojonegoro104.57Kab
Banyuwangi232.29Kab.Tuban254.00Kab Gresik202.29Kab.
Magetan294.00Kab Sumenep82.29Kab Lumajang152.86Kab.
Sidoarjo332.29Kota Probolinggo92.86Kab. Jember342.29Kota
Pasuruan132.86Kab Probolinggo262.29Kab Bangkalan52.86Kab
Blitar212.29Kab. Ngawi302.86Kota Kediri192.29Kab.
Madiun122.86Kab.Situbondo12.29Kab Pacitan362.86Kota
Madiun312.29Kota Blitar322.29Kota Malang352.29Kota
Mojokerto142.29Kab.Pasuruan381.71Kota Batu172.29Kab.
Jombang31.71Kab. Trenggalek162.29Kab Mojokerto281.71Kab
Pamekasan42.29Kab.Tulungagung271.71Kab. Sampang182.29Kab.
Nganjuk21.14Kab.Ponorogo62.29Kab. Kediri111.14Kab.Bondowoso
-
*ISU-ISU UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR3). Isu Kesenjangan
Pembangunan Fasilitas Sosial
INDIKATOR: Fasilitas Pendidikan (SLTP dan Setara, SMA dan
setara, Sekolah Tinggi dan Setara) Fasilitas Kesehatan (Puskesmas
dan RumahSakit).3.Fasilitas Perhotelan
No. Kab/KotaIndeks Fasi-litasNama Kab/KotaNo. Kab/KotaIndeks
Fasi-litasNama Kab/Kota3726.27Kota Surabaya211.61Kab.
Ngawi74.21Kab. Malang201.59Kab. Magetan323.89Kota Malang81.47Kab.
Lumajang143.65Kab. Pasuruan31.45Kab.
Trenggalek93.64Kab.Jember361.44Kota Madiun103.53Kab.
Banyuwangi331.44Kota Probolinggo383.36Kota Batu281.42Kab.
Pamekasan153.07Kab. Sidoarjo261.41Kab. Bangkalan172.62Kab.
Jombang51.37Kab. Blitar242.50Kab. Lamongan111.35Kab.
Bondowoso222.27Kab. Bojonegoro11.33Kab. Pacitan162.18Kab.
Mojokerto341.32Kota Pasuruan22.01Kab. Ponorogo301.28Kota
Kediri251.98Kab. Gresik271.23Kab. Sampang231.96Kab. Tuban191.14Kab.
Madiun131.86Kab. Probolinggo121.10Kab. Situbondo41.72Kab.
Tulungagung310.65Kota Blitar291.66Kab. Sumenep350.65Kota
Mojokerto181.62Kab. Nganjuk60.17Kab. Kediri
-
*SEBARAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA TIMUR
-
*PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAHSD, SLTP DAN SLTA DI
JATIMSumber:Evaluasi Kinerja Pemprop Jatim 2006Tingginya angka
penurunan APS dari tingkat SD SLTAmenunjukkan tingginya angka putus
sekolah yang disebabkan antara lain:Kemampuan membiayai
sekolahKurangnya sarana & prasarana pendidikanFaktor budaya
nikah usia mudaMempengaruhi skor IPMKualitas Tenaga Kerja
rendah
Chart1
96.7381.8351.84
97.1881.9952.14
97.4384.6352.8
96.383.954.64
98.2285.9856.77
SD
SLTP
SLTA
Sheet1
SDSLTPSLTA
200296.7381.8351.84
200397.1881.9952.14
200497.4384.6352.80
200596.3083.954.64
200698.2285.9856.77
-
*Persebaran Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Provinsi Tahun
2005Sumber:Survey Penduduk Antar-Sensus (Supas) (2005)3 Penyebab
Utama Kematian BayiInfeksi saluran pernafasan akut (ISPA ),
Komplikasi Perinatal,Diare. Tingginya kematian anak pada usia
hingga satu tahun menunjukkanMasih rendahnya status kesehatan ibu
dan bayi baru lahir; Rendahnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak; Perilaku ibu hamil, keluarga, masyarakat
yang belum mendukung perilaku hidup bersih & sehat.
-
*S O S I A L 1.Tingginya Penduduk Miskin (7,1 juta orang).
2.Tingginya Pengangguran(1,2 juta orang) 3.Pertumbuhan Penduduk
1,03% per tahun MAKRO EKONOMI 1. Pertumbuhan Ekonomi kurang
Berkualitas karena ditopang pengeluaran Konsumsi & Ekspor 2.
Sektor PDRB Bergeser dari Tradables ke Non Tradables KESEHATAN
1.Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan &
obat an 2.Kurang memadai sarana & prasarana kesehatanPENDIDIKAN
1.Kurikulum pendidikan belum mampu menjawab pasar kerja 2.Rendahnya
kualitas pendidikan 3.Rendahnya akses masyarakat terhadap
pendidikan INFRASTRUKTURKeterbatasan infrastruktur
wilayahDisparitas infrastrukturRendahnya keterhubungan antar
daerahPERMASALAHANJATIM
-
*VISIJATIM2025KEMISKINANPENGANGGURANPEMANASAN GLOBALUNTUK
MENJAWABPERMASALAHANKESEHATAN DAN PENDIDIKANPERMASALAHAN JAWA
TIMUR
-
*
-
*VISIPEMBANGUNANJATIM2025AGENDA PUSATPOTENSI DAERAHFAKTOR YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM PERUMUSAN VISI JATIMTREND GLOBALINTERNAL
PROBLEMSKemiskinanKesenjangan daerahInvestasi & kesempatan
kerjaKualitas SDMPotensi AgrobisnisMDGs 2015APEC 2020Revitalisasi
PertanianIndonesia Sehat 2010PNPM
-
*Penyusunan Draft 1 (Awal)Evaluasi Hasil PembangunanSosialisasi
Awal RPJPDPenyempurnaan Draft 2RPJP Nasional Disahkan Menjadi
UU
Ekonomi MakroAgribisnisIndustri & PerdaganganTata Ruang
& LHInfrastrukturPendidikanKesehatanKetenagakerjaanRancangan
AwalRPJPDMusrenbang RPJPPROSES PENYUSUNAN RPJPD
JATIMPenjaringanAspirasi RakyatPembahasan di DPRDRancangan
AkhirRPJPDKonsultasi publik, Media cetak, radio, televisi dan
websitePenyesuaian dgn RPJPN menjadi draft 3
-
*AGRO INDUSTRI BERBASIS INOVASI TEKNOLOGIPENGEMBANGAN STRUKTUR
EKONOMI BERDAYA SAING GLOBALTERWUJUDNYA SDM YANG HANDAL, BERAHLAK
MULIA, DAN BERBUDAYATERWUJUDNYA KEMUDAHAN MEMPEROLEH AKSES UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPOPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM DAN BUATANPEMENUHAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGITATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK JAWA TIMUR 2025 SEBAGAI PUSAT
AGRIBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING DAN
BERKELANJUTANKETETAPANMUSRENBANG RPJPD JATIMJANUARI
2008VISIMISI
-
*JUSTIFIKASI VISI JATIM 2025PENDUDUK MISKIN SEBESAR 7,4 JUTA
JIWA YANG SEBAGIAN BESAR DI SEKTOR PERTANIAN.
KEBUTUHAN PRODUK PERTANIAN MAKIN MENINGKAT SEIRING PERTUMBUHAN
PENDUDUK DAN BIO ENERGI.
LEBIH TAHAN TERHADAP TERPAAN KRISIS EKONOMI GLOBALSEKTOR
PERTANIAN MENYERAP LEBIH 45% TENAGA KERJAPOTENSI AGRO BISNIS JATIM
CUKUP BESAR. KHUSUSNYA PADA KELOMPOK INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN
HASIL HUTAN (IKAHH)STABILITAS SOSIAL EKONOMI LEBIH TERJAGA
-
*KONDISI EKSTREM2008Semester IHarga pangan naik drastis, sampai
mengganggu stabilitas negara berkembang seperti Haiti, Pantai
Gading, Mozambique dan PhiliphinaBeberapa negara produsen melakukan
proteksi untuk tidak mengekspor produk pangan.Kasus gizi buruk
meningkatSemester IIHarga pangan turun drastis sehingga jerih payah
petani tidak mendapatkan penghargaan yang memadai.Kelangkaan pupuk
ketika musim tanam
Masalah pangan bukanlah persoalan komoditas belaka, tetapi juga
menyangkut :pemenuhan hak dasar akan pangan,pemenuhan hak dasar
akan kesehatanpemenuhan hak dasar akan lapangan pekerjaan,
sertaManajemen dan stabilitas jalannya suatu
pemerintahan.JUSTIFIKASI VISI
-
*ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTORAL2005 - 2025
-
*Mengintegrasikan strategi pembangunan pertanian ke dalam
strategi ekonomi makro. Menempatkan rumah tangga petani sebagai
subyek utama atau minimal sebagai kelompok sasaran dari berbagai
program pembangunan.Meningkatkan alokasi kepada investasi
sumberdaya manusia perdesaan seperti: pendidikan, air bersih,
kesehatan, keluarga berencana, dan program-program perbaikan
nutrisi merupakan sasaran investasi perbaikan SDM.Memperbaiki
partisipasi masyarakat perdesaan dalam pengambilan
keputusantermasuk dari kelompok wanita. Meningkatkan peran aktif
ekonomi perdesaan berbasis non-usaha tani (UMKM).Pembangunan
infrastruktur ini perlu ditempatkan sebagai salah satu stimulasi
investasi masyarakat dan effective demand di tingkat perdesaan.
Kombinasi antara inovasi, pemihakan dan governance yang baik untuk
meningkatkan output dan memperbaiki outcome kesejahteraan.BEBERAPA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJP 2005 - 2025
-
*TARGET INDIKATOR UTAMA TAHUN 2025*) Asumsi Rata rata inflasi 7
- 9%/tahun dan pertumbuhan penduduk 7,5 %PDRB per Kapita *)Rp. 14,5
JtRp. 21 JtRp. 40 JtNilai Tukar Petani100120140Indeks Pembangunan
Manusia68,06> 70> 75Penduduk Miskin18,89 %11 %8 %Angka
Kematian Bayi32,9320,0015,00Angka Kematian Ibu349250< 150Tingkat
Pengangguran Terbuka6,79 %5,00%< 4,00%Angka Partisipasi
SekolahSDSLTPSLTA98,42 %86,42 %58,54 %99,00 %93,00 %72,00 %>
99,00 %> 99,00 %> 99,00 %Disparitas Wilayah115,38110,00<
110,00
-
*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025
RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 - 2019RPJMD 2019 - 2024Rasio SMK/SMU
60 :40Wajar DikmenPengembangan on line sistem pendidikanLink &
macth pendidikan dgn agro industri
Gratis obat untuk maskinTuntas Puskesmas Rawat InapPeningkatan
kepesertaan jaminan kesehatanPengembangan Rumah Sakit
SpesialisAkses modal bagi UMKM , LKM dan BUMDESPengembangan sistem
pendukung bagi UMKMDiversifikasi produk UMKM yg berorientasi
eksporE-GovernmentE-procurementE-businesPemberdayaan aset
Peningkatan kapasitas keuangan daerah Pengembangan jejaring kerja
sama dengan luar negeri.Commmunity policingPengembangan akses
masyarakat miskin terhadap keadilan (pro poor justice)Pengembangan
akses masyarakat miskin terhadap keadilan (pro poor
justice)Pengembangan agropolitanPengembangan kawasan
agropolitanPengembangan kawasan agropolitanPemenuhan infrastruktur,
sarana dan prasarana produksiPengembangan & peningkatan
kualitas produksi Stabilitas produksi kualitas ekspor
-
*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025
RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 2019RPJMD 2019 - 2024Pengembangan
teknologi pertanian tepat gunaPeningkatan teknologi pertanian &
standarisasi mutuSistem informasi pasarEffisiensi jaringan
distribusi & perluasan pasarPenguatan daya saing produk
eksporPenguatan Kelembagaan pertanian R&DPenganekaragaman
pangan berbasis pangan lokalProfesinalisasi petani dan lembaga
perdesaan.Diversifikasi usaha pertanian Pengembangan usaha
mikro/kecil di perdesaaanPenyediaan hunian (sewa/ milik) bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Mengembangkan pembangunan
perumahan bertumpu pada keswadayaan masyarakatRusunami,
Pengembangan Kawasan Perumahan skala Besar Subsidi silang
pembiayaan penyediaan air bersihPenurunan luasan kawasan
kumuhPenerapa peran serta masyarakat dan swsta dalam pengelolaan
sampah
-
*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025
RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 2019RPJMD 2019 - 2024Peningkatan
kapasitas tampung air bakuPenguatan kelembagaan pengelolaan SDA
berbasis partisipasi masyarakatPeningkatan peran serta masyarakat
dan dunia usaha dalam pengendalian lingkungan hidupPenguatan
kapasitas kelembagaan Sampah terpaduFasilitasi Pokja Penerapan
Sistem 3R Implementasi regionalisasi sampah terpaduPeningkatan
Cakupan Pelayanan Air Bersih & Air limbahPeningkatan Manajemen
Pengelolaan Air Minum Perkotaan (PDAM) dan Perdesaan
(HIPPAM)Penyediaan Air Bersih dan Pelayanan Air Limbah
Terintegrasi
-
*JAWA TIMUR 2025 SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA
SAING DAN BERKELANJUTAN2006 -2008 Penguatan Kelembagaan dan Sarana
Agribisnis
2009 -2014Peningkatan Produksi dan Nilai tambah2014
-2019Optimalisasi Keterkaitan Industri dan pertanian2019
-2024Penguatan Pasar dan Peningkatan Kualitas Produk2025 Lepas
Landas sebagai Pusat Agribisnis BerkelanjutanIIIIIIIVV
-
*INDUSTRIALISASI AGROBISNISPemenuhan hak dasar rakyat
(PENDIDIKAN + KESEHATAN)VisiJatim2025Reformasi BirokrasiSupremasi
HukumStabilitas politikPemihakanPercepatanPro PoorPro GrowthPro
EnvironmentSTRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGPROPINSI JAWA TIMUR
2005 - 2025LANDASANOPERASIONALSTRATEGIOPERASIONALTUJUANPEMERATAAN
& PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKUALITASPembangunan
InfrastrukturPEMBANGUNAN MANUSIA
-
*PRASYARAT YANG DIHARAPKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN JAWA TIMUR
2025KEJELASAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN KEUANGAN
PUSAT-PROPINSI-KAB/KOTATATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
KEPASTIAN HUKUM TELAH TERCAPAIICOR(Incremental Core Output Ratio)
HARUS MEMBAIKTINGKAT KEMISKINAN < 4%TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)
< 5%PERTUMBUHAN PENDUDUK DI BAWAH 1 PERSENDUKUNGAN INFRASTRUKTUR
MENGARAH PADA PENINGKATAN KUALITAS AKSESIBILITAS
-
*
-
Optimasi fungsi budidaya, Pengembangan pusat pertumbuhan
wilayah, Pemantapan fungsi Penyediaan sarana dan prasarana wilayah,
Pengembangan investasi daerah, Keterpaduan program pembangunan
,Pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
-
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MODERN BERBASIS AGRO
MEWUJUDKAN SDM YANG HANDAL, BERAHLAK MULIA, DAN BERBUDAYA
MEWUJUDKAN KEMUDAHAN MEMPEROLEH AKSES UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS HIDUPMENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN
BUATAN
MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGI
MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK VisiMisiLocus
Prioritas Lokasi*
-
Terwujudnya tata pemerintahan yang baikMeningkatkan
kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatanMeningkatkan kehidupan bermasyarakat yang
demokratisMeningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan
hidupMengembangkan perekonomian agrobisnisMewujudkan SDM yang
handal, berakhlak mulia dan berbudayaMewujudkan kemudahan
memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidupMengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam dan buatanMengembangkan instrastuktur
bernilai tambah tinggiMengembangkan tata kelola pemerintahan yang
baik
-
*
*********