RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 1 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 2005 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 secara tegas membagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam Daerah-daerah besar dan kecil. Karena pembagian inilah, sehingga dibentuk Daerah Tingkat I pada Daerah- daerah besar dan Daerah Tingkat II pada Daerah-daerah kecil. Dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1958 berdasarkan Undang-undang nomor 64 Tahun 1958, memungkinkan Daerah- daerah kecil dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berkembang menjadi Daerah Tingkat II. Itu sebabnya, maka berdasarkan Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 terbentuk Daerah Tingkat II Flores Timur, bersamaan dengan pembentukan Daerah-daerah Tingkat II lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur. Pembentukan Daerah Tingkat II Flores Timur, terakhir disebut Kabupaten Flores Timur selain bernuansa historis, juga bermuatan filosofis, kultural dan yuridis. Pada aspek filosofis, pembentukan Kabupaten Flores Timur adalah suatu langkah pengorganisasian sejumlah potensi wilayah baik manusia, alam dan lingkungan strategis lainnya. Selanjutnya secara kultural pembentukan Kabupaten Flores Timur sekaligus menjadi wahana pembentukan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lamaholot. Ini menonjolkan pengembangan wilayah berdasarkan keanekaan latar kehidupan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, meskipun di sana- sini terdapat sejumlah kesamaan. Sedangkan pada tataran yuridis pembentukan kabupaten Flores Timur dengan Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 sebagai pengakuan akan adanya sebuah Daerah yang memiliki kesamaan hak, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dari padanya Kabupaten Flores Timur memperoleh kesempatan yang sama dengan Daerah lainnya untuk mengakses kebijakan dalam skala nasional dan propinsi, serta mampu menjalankan kebijakan desentralisasi dalam segala bentuk dan sifat- sifatnya di daerah sendiri.
106
Embed
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 1 LAMPIRAN ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 1
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 2005
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 secara tegas membagi Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam Daerah-daerah besar dan kecil.
Karena pembagian inilah, sehingga dibentuk Daerah Tingkat I pada Daerah-
daerah besar dan Daerah Tingkat II pada Daerah-daerah kecil.
Dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1958
berdasarkan Undang-undang nomor 64 Tahun 1958, memungkinkan Daerah-
daerah kecil dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
berkembang menjadi Daerah Tingkat II. Itu sebabnya, maka berdasarkan
Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 terbentuk Daerah Tingkat II Flores
Timur, bersamaan dengan pembentukan Daerah-daerah Tingkat II lainnya
dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara
Timur. Pembentukan Daerah Tingkat II Flores Timur, terakhir disebut
Kabupaten Flores Timur selain bernuansa historis, juga bermuatan filosofis,
kultural dan yuridis.
Pada aspek filosofis, pembentukan Kabupaten Flores Timur adalah suatu
langkah pengorganisasian sejumlah potensi wilayah baik manusia, alam dan
lingkungan strategis lainnya. Selanjutnya secara kultural pembentukan
Kabupaten Flores Timur sekaligus menjadi wahana pembentukan sistem nilai
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lamaholot. Ini menonjolkan
pengembangan wilayah berdasarkan keanekaan latar kehidupan yang
berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, meskipun di sana-
sini terdapat sejumlah kesamaan. Sedangkan pada tataran yuridis
pembentukan kabupaten Flores Timur dengan Undang-undang nomor 69
Tahun 1958 sebagai pengakuan akan adanya sebuah Daerah yang memiliki
kesamaan hak, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dari padanya
Kabupaten Flores Timur memperoleh kesempatan yang sama dengan Daerah
lainnya untuk mengakses kebijakan dalam skala nasional dan propinsi, serta
mampu menjalankan kebijakan desentralisasi dalam segala bentuk dan sifat-
sifatnya di daerah sendiri.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 2
Seirama dengan itu dan dalam nuansa perkembangan ketatanegaraan
yang menunjukan adanya perubahan paradigma, menuntut Kabupaten Flores
Timur perlu berbenah diri. Tuntutan itu sudah dimulai sejak Undang-undang
nomor 5 Tahun 1974, menyusul Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Kabupaten Flores Timur menyesuaikan diri dengan
tuntutan tersebut yang ternyata sejalan dengan latar belakang historis,
filosofis, kultural dan yuridis pembentukannya.
Pada pokoknya paradigma ketatanegaraan yang mengacu pada Undang-
undang tersebut di atas, aras tekanannya pada prinsip desentralisasi. Adanya
penyerahan urusan dan kewenangan kepada daerah agar secara bebas
menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi mana meliputi (1). To protect yaitu
fungsi melindungi seluruh barang-barang publik (public goods) dalam satu
kesatuan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur, (2). To regulate
yakni fungsi mengatur barang-barang publik dimaksud dalam satu-kesatuan
Wilayah Pemerintah Kabupaten Flores Timur, (3). To distribute adalah fungsi
membagi secara proporsional berdasarkan analisis prioritas terhadap barang-
barang publik yang berpihak kepada masyarakat dalam satu-kesatuan Wilayah
Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Secara nyata fungsi pemerintah tersebut baru di-drive pada awal tahun
2001 yang dikemas dalam “Otonomi Daerah”, saat berlakunya Undang-undang
nomor 22 Tahun 1999. Walaupun itu merupakan kehormatan kepada Daerah,
tetapi jika dipahami secara mendalam hal ini lebih bermuatan tuntutan. Betapa
tidak, sebab dengan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Flores
Timur harus secara nyata menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud
untuk menciptakan peluang dan strategi yang handal dengan suatu cita-cita.
Peluang dan strategi dimaksud dalam rangka meningkatkan akselerasi
pembangunan di segala bidang, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan
infrastruktur dan lain-lain yang bertumpu pada kemampuan Daerah.
Menciptakan peluang dan strategi berlangsung di atas kondisi
geomorfologi dan lingkungan hidup, kondisi demografis, kondisi ekonomi dan
sumber daya alam serta kondisi sosial budaya dan politik Kabupaten Flores
Timur. Peluang dan strategi itu berorientasi ke masa depan sebagai suatu cita-
cita, sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 20 tahun kondisi Flores Timur
seperti apa. Untuk itu, maka rencana pembangunan jangka panjang ini sebagai
upaya mennciptakan peluang dan strategi yang menggunakan pendekatan
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 3
lebih relevan. Pendekatan mana dapat dan dengan mudah beradaptasi dengan
proses perubahan yang terjadi demikian pesat dari waktu ke waktu,
dibandingkan dengan kemampuan menyerap dan memberi makna terhadap
perubahan itu sendiri.
Kondisi umum seperti kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dan lain-
lain selama 10 tahun terakhir telah memberikan gambaran yang menarik ke
arah mana Kabupaten Flores Timur akan dibawa. Tingkat perkembangan,
pertumbuhan, pemerataan, tingkat keadilan dan demokratisasi yang telah
dicapai dari tahun ke tahun direncanakan dengan pendekatan ekonomi.
Pendekatan yang menggunakan parameter relatif lebih subyektif dan sangat
bergantung pada siapa yang menggunakan pendekatan itu. Akibatnya di sana-
sini tingkat kemajuan dibuktikan hanya dengan sederetan angka-angka statistik
yang meyakinkan, akan tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan. Secara
riil ternyata masih terdapat demikian banyak masyarakat dan desa-desa
terbelakang, baik ekonominya, politik, maupun sosial budaya. Ini ditandai
dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan tidak dapat memberikan
kemudahan aksesibilitas, tingkat pendapatan riil yang rendah dan belum
berdayanya masyarakat secara maksimal, jika dibandingkan dengan
pemanfaatan investasi dan waktu selama ini.
Karenanya memahami rencana pembangunan jangka panjang ini tidak
hanya sekedar merupakan upaya penciptaan peluang dan strategi, melainkan
juga merupakan obsesi. Suatu kehendak untuk mencapai kemajuan dengan
injeksi nilai-nilai maju baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari daerah
atau negara lain secara replikasi, dengan tetap menghindari kecenderungan
yang bersifat sektarian. Kecenderungan yang mendahulukan efisiensi daripada
partisipasi, sehingga perencanaan pemerintah sebelumnya, dihadapkan pada
dua pilihan dilematis yaitu prioritas produktivitas atau prioritas demokrasi. Hal
ini tidak berarti bahwa strategi multi player effect harus diabaikan melainkan
pilihan strategis effisiensi, produktivitas, partisipasi dan demokrasi dipandang
sebagai suatu harga yang sulit untuk ditawar.
Pilihan strategi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ini diakomodasi pada prinsip pemberdayaan untuk membangun Flores Timur baru. Prinsip yang lebih menonjolkan pemberian daya kepada
masyarakat, bukan berbagi kekuasaan, sebab kekuasaan itu dengan
sendirinya melekat pada setiap mereka yang memiliki daya atau energi.
Dengan demikian pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan konsep
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 4
membangun Flores Timur Baru adalah pendekatan good governance atau
pengelolaan yang baik. Pendekatan ini lebih bersifat obyektif dan komprehensif
walaupun disadari tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari subyektifitas.
Dalam rencana pembangunan jangka panjang ini, sejumlah kekuatan dan
kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Flores Timur dimanejemeni
dengan pendekatan tersebut, sehingga lebih mampu mendekati permasalahan
dan menemukan solusi. Pendekatan ini menyoroti domain perencanaan berupa
potensi alam dan lingkungan hidup, potensi manusia dan masyarakat, potensi
finansial dan kelembagaan berikut perkembangan global, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi /komunikasi, serta trust atau kepercayaan pada
tataran pengelolaan, penataan dan tanggung jawab. Artinya orientasi
pendekatan ini adalah memberikan kekuatan pada masyarakat sebagai basis
pembangunan dengan parameter: (1). Iklim desentralistik di berbagai tingkatan
dewasa ini. (2). Adanya komitmen untuk melaksanakan pembangunan dari
bawah. (3). Perencanaan pembangunan yang terpadu ditingkat makro yakni
penciptaan suasana, berikut ditingkat mikro yakni pembangunan tingkat basis
dalam hal ini adalah masyarakat. (4). Otonomi daerah yang menuntut visi
pemerintah Kabupaten untuk menciptakan iklim yang memungkinkan bagi
masyarakat guna berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar
terbentuk aktivitas ekonomi yang tinggi.
Dengan karakteristik good governance, maka penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang ini dimulai dari adanya informasi yang terbuka
kepada publik. Informasi tersebut membuka kemungkinan bagi masyarakat
untuk secara bebas memberikan aspirasi baik formal maupun informal.
Selanjutnya aspirasi disandingkan dengan sejumlah pertimbangan yang
direspon dari masyarakat dalam hal inisiatif, keluhan dan kondisi obyektif
masyarakat. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan visi daerah ditelaah permasalahan yang teridentifikasi untuk merumuskan
substansi bidang pembangunan dan tingkat pencapaiannya dalam kurun waktu
20 tahun serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari padanya substansi rencana
pembangunan diarahkan pada aras tekanan yang mendorong tumbuhnya
kebersamaan dan pemerataan nilai keadilan dan kesejahteraan, berpedoman
pada komitmen bersama yang tertuang dalam berbagai kebijakan publik,
berdaya saing, daya guna dan berhasil guna.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 5
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana pembangunan jangka panjang ini disusun dengan maksud menjadi
dokumen pembangunan daerah yang menggambarkan arah dan strategi
pembangunan daerah serta kemajuan yang dapat dicapai selama kurun
waktu 20 tahun ke depan. Gambaran kemajuan tersebut berupa prediksi
kondisi umum daerah yang meliputi prediksi kondisi daerah dalam waktu 20
tahun dan prediksi kondisi daerah per 5 tahun.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini disusun dengan tujuan :
2.1. Menganalisis dan mendeskripsi kondisi geomorfologi dan lingkungan
hidup, kondisi demografis, kondisi ekonomi dan sumber daya alam serta
kondisi sosial budaya dan politik pada kurun waktu 10 tahun terakhir.
2.2. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang berikutnya.
2.3. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah daerah.
C. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
adalah :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur.
2. Tap MPR No. 15/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 6
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11
Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur
disusun menurut sitematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PENUTUP
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 7
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
A. Kondisi dan Analisis
Sebagai suatu Kabupaten Kepulauan, maka Kabupaten Flores Timur terdiri
dari 42 pulau besar dan kecil. Diantaranya terdapat tiga pulau yang
berpenghuni, sedang 39 pulau lainnya tidak berpenghuni. Luas Wilayah
Kabupaten Flores Timur mencapai 5.983,38 km2 terdiri dari (1). Luas daratan
mencapai 1.812,85 km2 atau 31 % dari luas seluruhnya, (2). Luas lautan
mencapai 4.170,53 km2 atau 69 % dari luas seluruhnya.
Letak geografisnya berada pada (1). Sebelah Utara : 80,04’ LS, berbatasan
dengan Laut Flores, (2). Sebelah Selatan : 80,40’ LS, berbatasan dengan Laut
Sawu, (3). Sebelah Timur : 1230,57’ BT, berbatasan dengan Kabupaten
Lembata, (4). Sebelah Barat : 1220,38’ BT, berbatasan dengan Kabupaten
Sikka.
Secara administrasi, Kabupaten Flores Timur memiliki yurisdiksi
pemerintahan lokal yang meliputi 13 Kecamatan, 196 Desa dan 17 Kelurahan.
Penyebarannya masing-masing: (1). di Pulau Flores Timur daratan terdiri dari
5 Kecamatan, 61 Desa dan 14 Kelurahan, seluas 1.066,87 km2 atau 58,85 %
dari luas daratan seluruhnya, (2). di Pulau Adonara terdiri dari 6 Kecamatan,
102 Desa, dan 2 Kelurahan, seluas 579,64 km2 atau 28,66 % dari luas daratan
seluruhnya, (3). Di Pulau Solor terdiri dari 2 Kecamatan, 35 Desa, dan 1
Kelurahan, seluas 226,34 km2 atau 12,49 % dari luas daratan seluruhnya.
Secara rinci kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup, kondisi demografi,
kondisi ekonomi dan sumber daya alam serta kondisi sosial budaya dan politik
selama 10 tahun terakhir dapat didiskripsikan dan dianalisis sebagai berikut :
1. Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Bentangan alam Kabupaten Flores Timur umumnya merupakan
suatu wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tingkat
kemiringan tanah antara 0-12 % seluas 417,20 km2, 12-40 % seluas 799,86
km2 dan lebih dari 40 % seluas 615,79 km2; dengan ketinggian mencapai
antara 0-12 m seluas 568,81 km2, 100 – 500 m seluas 934,63 km2, dan
lebih besar 500m seluas 291,41 km2.
Empat (4) buah gunung yang masih aktif banyak memberikan
kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah sesuai jenisnya, sekaligus
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 8
sebagai sumber bencana yang setiap saat dapat mengancam ketenangan
masyarakat sekitarnya. Gunung-gunung itu adalah (1). Gunung Lewotobi
laki-laki dengan tinggi 1.584 m dari permukaan laut, (2). Gunung Lewotobi
perempuan dengan tinggi 1.703 m dari permukaan laut, (3). Gunung
Leraboleng dengan tinggi 1.117 m dari permukaan laut, (4). Gunung Ile
Boleng dengan tinggi 1.659 m dari permukaan laut. Masing-masing tersebar
di Pulau Flores Timur daratan dan pulau Adonara.
Keadaan gunung yang masih aktif ini turut mempengaruhi tekstur
tanah. Keadaan tekstur tanah dapat digolongkan kedalam (1). Tekstur halus
seluas 38,56 km2 atau 0,64 % dari luas seluruhnya, (2). Tekstur sedang
seluas 856,17 km2 atau 14,31 % dari luas seluruhnya, (3). Tekstur kasar
seluas 934,63 km2 atau 15,62 % dari luas seluruhnya.
Jenis tanah pada bentangan alam Kabupaten Flores Timur adalah
mediteran untuk wilayah Pulau Flores bagian timur kecuali wilayah sekitar
Boru Kecamatan Wulanggitang, Pulau Adonara dan Pulau Solor adalah
jenis regosol. Jenis tanah yang hampir homogen tersebut, pembentukannya
dipengaruhi oleh iklim, lahan induk, topografis, vegetasi dan umur.
Penggunaannya tentu memperhatikan ciri-ciri yang berbeda-beda dari
tanaman untuk jenis tanah tersebut.
Tekstur tanah dan tingkat kemiringan tanah (lereng) sebagaimana
terurai, dengan kedalaman efektif antara 0-30 cm seluas 55.834 ha atau
30,80 % dari luas seluruhnya, kedalaman efektif antara 30-60 cm seluas
57.045 atau 31,47 % dari luas seluruhnya, kedalaman efektif antara 60-90
cm seluas 24.847 ha atau 13,70 % dari luas seluruhnya, kedalaman efektif
lebih besar dari 90 cm seluas 43.559 ha atau 24,03 % dari luas seluruhnya,
cukup potensial untuk diusahakan. Meskipun demikian perlu pilihan
tanaman yang cocok. Secara prospektif, maka kondisi geomorfologi dan
lingkungan hidup pada wilayah Flores Timur daratan, Pulau Adonara dan
Pulau Solor memungkinkan untuk usaha tanaman perkebunan/
perdagangan.
Pada tahun 1995-1999 di atas tanah tersebut telah diusahakan
tanaman masing-masing :
1. Tanaman perkebunan/perdagangan sebanyak 58.968 pohon pada luas
38.742, 06 ha yang tersebar di Flores Timur daratan 32.886 pohon
pada luas 21.606,10 ha, di Pulau Adonara 17.050 pohon pada luas
11.202,14 ha dan di Pulau Solor 9.032 pohon pada luas 5.933,82 ha.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 9
2. Tanaman padi dan palawija yang tersebar di Pulau Flores Timur
daratan pada luas 13.139 ha, di Pulau Adonara pada luas 14.042 ha
dan di Pulau Solor pada luas 5.592 ha.
3. Tanaman hortikultura yang tersebar di Pulau Flores Timur daratan pada
luas 2.293 ha, di Pulau Adonara pada luas 1.380 ha dan di Pulau Solor
pada luas 292 ha.
Pada tahun 2000/2004 di atas tanah tersebut telah diusahakan tanaman
masing-masing :
1. Tanaman perkebunan/perdagangan sebanyak 77.048 pohon pada luas
50.620,72 ha yang tersebar di Flores Timur daratan 48.650 pohon pada
luas 28.020,93 ha di Pulau Adonara 23.521 pohon pada luas 15.453,24
ha dan di Pulau Solor 10.878 pohon pada luas 7.146,55 ha.
2. Tanaman padi dan palawija yang tersebar di Pulau Flores Timur
daratan pada luas 18.125 ha, di Pulau Adonara pada luas 13.650 ha
dan di Pulau Solor pada luas 5.791 ha.
3. Tanaman hortikultura yang tersebar di Pulau Flores Timur daratan pada
luas 1.285 ha, di Pulau Adonara pada luas 1.691 ha dan di Pulau Solor
pada luas 274 ha.
Luas lahan Kabupaten Flores Timur seluruhnya mencapai 1.812,85 km2
(181.285 ha). Sampai dengan tahun 2004 luas lahan produktif yang telah
diusahakan mencapai 91.436,72 ha sehingga masih terdapat lahan
potensial yang belum diusahakan (lahan tidur) seluas 43.398,5 ha dengan
luas lahan kritis mencapai 104.820 ha. Sementara itu luas hutan Kabupaten
Flores Timur seluruhnya mencapai 69.683,03 ha yang terdiri dari (1). Luas
hutan produktif mencapai 23.233 ha, (2). Luas hutan lindung dan hutan
suaka alam mencapai 46.499,78 ha, dengan lahan kritis dalam kawasan
mencapai 62.389 ha.
Permasalahannya adalah (1). Kepemilikan lahan para petani relatif
sangat terbatas dan dominan merupakan kepemilikan kolektif atau hak
ulayat, (2). Masih terdapat praktek bagi hasil usaha pertanian, (3). Sedikit
sekali petani yang mengusahakan lahan sesuai standar 2 ha atau lebih, (4).
Cara pengolahan lahan masih bersifat konvensional, tebas bakar dan
berpindah-pindah, (5). Lebih kurang 20 % - 50 % penghijauan dan reboisasi
hutan mengalami kegagalan, (6). Masih terjadi pengrusakan hutan dan
lingkungannya oleh masyarakat karena alasan ekonomi atau alasan
lainnya.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 10
Kondisi tanah/lahan Kabupaten Flores Timur dengan sejumlah masalah
pengusahaannya sebagaimana terurai telah memberikan gambaran bahwa
dari luas lahan Kabupaten Flores Timur seluruhnya terdapat 63,25% telah
diusahakan. Prosentase pemanfaatannya berdasarkan sektor usaha primer
yang meliputi (1). Usaha pertanian dan hortikultura 22,51%, (2). Usaha
perkebunan 27,92% dan (3). Usaha perhutanan 12,82%, sedangkan sisa
36,75% luas lahan, belum diusahakan termasuk yang diterlantarkan.
Dengan demikian, maka masih terdapat peluang pemanfaatan
tanah/lahan secara efektif seluas 36,75% baik untuk pertanian, perkebunan
dan perhutanan. Untuk 20 tahun yang akan datang dapat diproyeksi adanya
peluang (1). Ekstensifikasi pertanian, perkebunan dan perhutanan
disamping intensifikasi, (2). Peluang pelestarian lingkungan hidup melalui
penghijauan dan reboisasi, (3). Peluang pengembangan agribisnis, (4).
Peluang peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perhutanan, (5).
Peluang diversifikasi tanaman perkebunan/perdagangan dan perhutanan.
Peluang-peluang tersebut apabila dikembangkan secara maksimal,
maka akan banyak memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan luas
lahan Kabupaten Flores Timur secara efektif sehingga, terjadi peningkatan
produksi dan produktifitas. Setidak-tidaknya mengembangkan peluang
tersebut dapat meminimalisir sejumlah acaman pembangunan yang akan
datang terhadap usaha-usaha sektor pertanian, perkebunan dan
perhutanan. Pada saat yang sama berpengaruh terhadap pengendalian
kualitas kondisi geomorfologi dan pelestarian lingkungan hidup.
Dalam kurun waktu 2005 hingga 2025 ancaman pembangunan yang
menonjol dan bahkan dapat menghambat laju pembangunan Kabupaten
Flores Timur adalah (1). Ancaman tingkat kesuburan tanah. (2).
Pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, (3). Menurunnya produksi
dan produktifitas pertanian, perkebunan dan perhutanan, (4). Bencana alam
banjir dan longsor yang memungkinkan erosi/pengikisan dapat mencapai
tingkat yang sangat signifikan, (5). Bergesernya lahan produktif menjadi
lahan kritis atau lahan tidur dan pemukiman.
Permasalahannya adalah (1). Terjadinya adopsi teknologi pertanian,
perkebunan dan perhutanan yang memungkinkan adanya kompensasi
usaha, (2). Orientasi usaha pertanian, perkebunan dan perhutanan
terkontaminasi dengan orientasi usaha jasa dan perdagangan, (3). Tingkat
kebutuhan untuk memanfaatkan tanah/lahan telah melampaui batas
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 11
ambang 2 ha. (4). Meningkatnya permintaan pasar akan hasil komoditi baik
jenis, jumlah dan mutu relatif meningkat, (5). Lingkungan hidup yang
memberikan jaminan adanya siklus pertumbuhan alami antara manusia,
alam, dan makhluk hidup lain.
Bertitik tolak pada proyeksi peluang, ancaman dan permasalahan
sebagaimana terurai, maka secara progres pembangunan Kabupaten
Flores Timur dalam kurun waktu 2005-2025 berhasil (1). Meningkatkan
prosentase pemanfaatan lahan produktif sampai 128.011,4 ha atau 70,61%
dari luas lahan seluruhnya. Sementara itu, lahan tidur sampai 36.574,68 ha
atau 84,28 % dari keseluruhan luas lahan tidur atau 20,18 % dari luas lahan
seluruhnya, dan lahan kritis sampai 20.964 ha atau 20 % dari keseluruhan
luas lahan kritis atau 11,54 % dari luas lahan seluruhnya. (2). Mengurangi
prosentase lahan kritis dalam kawasan hutan sampai 12.477,8 ha atau 20
% dari keseluruhan lahan kritis dalam kawasan hutan atau 6,88 % dari luas
lahan seluruhnya, sekaligus mengkonservasi kawasan hutan yang ada
termasuk hutan lindung. (3). Membangun infrastruktur perlindungan bahaya
banjir dan longsor pada jalur-jalur utama banjir serta wilayah yang memiliki
tingkat kemiringan di atas 40%, baik pada areal pertanian, perkebunan,
perhutanan maupun areal pemukiman penduduk. (4). Mengendalikan
tingkat kesuburan tanah pada lahan dengan tingkat kemiringan di atas 40
% (lereng) seluas 60.579 ha dan kelengasan udara, melalui tindakan
konservasi alam dan lingkungan hidup. (5). Melestarikan hutan dengan
menanam tanaman sulaman sebanyak 15.469.633 pohon pada kawasan
hutan seluas 69.683,03 ha.
Keberhasilan pembangunan pada tataran geomorfologi dan lingkungan
hidup dimaksud, akan mengubah kondisi geomorfologi dan lingkungan
hidup Kabupaten Flores Timur yang dapat diprediksi sebagai berikut : (1).
Kondisi lahan produktif terolah mencapai 128.011,4 ha, lahan tidur terolah
mencapai 36.574,68 ha, dan lahan kritis terolah mencapai 20.904 ha,
sehingga luas lahan terolah mencapai 70,61% dari luas lahan seluruhnya.
(2). Kondisi hutan Kabupaten Flores Timur yang terkonservasi mencapai
19.787,83 ha atau 28,40% dari luas hutan seluruhnya, dan kondisi lahan
kritis dalam kawasan hutan berkurang dari 62.369 ha menjadi 49.891 ha
atau berkurang 12.473 ha (20% dari luas lahan kritis dalam kawasan hutan
seluruhnya). (3). Kondisi infrastruktur perlindungan lingkungan hidup
terbangun dan mencapai tingkat yang memadai baik untuk lingkungan
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 12
pertanian, perkebunan, perhutanan maupun pemukiman penduduk. (4).
Kondisi tanah dengan tingkat kemiringan di atas 40 % terkonservasi secara
total, sehingga pemanfaatannya secara intensif, karena cukup tersedia
humus tanah dan tingkat kelengasan udara yang memungkinkan. (5).
Kondisi hutan Kabupaten Flores Timur seluas 69.683,03 ha tetap lestari dan
akan mencapai usia ekonomis untuk eksploitasi pada waktunya dalam
jumlah dan mutu produksi yang memadai. Hutan lestari hingga pada
saatnya Kabupaten Flores Timur dapat menjadi Daerah penghasil kayu
gelondongan atau kayu olahan.
2. Kondisi Demografi
Jumlah, Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur berdasarkan data
tahun 1990 adalah 266.405 jiwa. Persebarannya pada 13 Kecamatan
yaitu (1). Pada Kecamatan Larantuka sebanyak 33.661 jiwa atau
12,60 % dari total penduduk seluruhnya. (2). Kecamatan Tanjung
Bunga sebanyak 13.989 jiwa atau 5,25% dari total penduduk
seluruhnya. (3). Kecamatan Wulanggitang sebanyak 24.899 jiwa atau
9,35 .% dari total penduduk seluruhnya. (4). Kecamatan Adonara
Timur sebanyak 61.409 jiwa atau 22,92 % dari total penduduk
seluruhnya. (5). Kecamatan Adonara Barat sebanyak 22.406 jiwa atau
8,40 % dari total penduduk seluruhnya. (6). Kecamatan Solor Timur
sebanyak 13.008 jiwa atau 4,88 % dari total penduduk seluruhnya. (7).
Kecamatan Solor Barat sebanyak 11.827 jiwa atau 4,44 % dari total
penduduk seluruhnya.(8). 6 Kecamatan lain yang sekarang menjadi
bagian dari Kabupaten Lembata sebanyak 84.875 jiwa atau 31,86 %
dari total penduduk seluruhnya.
Gambaran data yang ada diketahui bahwa Kecamatan dengan
jumlah penduduk terbesar adalah Kecamata Adonara Timur yang
mencapai prosentase 22,92 % dari jumlah penduduk Kabupaten
Flores Timur, menyusul Kecamatan Larantuka yang mencapai
prosentase 12,60 %. Kecamatan-kecamatan lain umumnya relatif kecil
dengan prosentase di bawah 10 %. Sedangkan kecamatan yang
jumlah penduduknya terkecil adalah KecamatanSolor Barat dengan
jumlah penduduk 11.827 jiwa dan hanya mencapai prosentase
sebesar 4,44 %.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 13
Ditinjau dari kepadatan penduduknya, maka diketahui bahwa
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan
Adonara Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 185 jiwa/km2.
Sedangkan Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk
terendah adalah Kecamatan Tanjung Bunga dengan kepadatan
mencapai 41 jiwa/km2. Secara keseluruhan rata-rata kepadatan
penduduk Kabupaten Flores Timur mencapai angka 86 jiwa/km2.
Perkembangan penduduk dari tahun 1994 sampai dengan tahun
1999 mengalami penurunan sebesar 27,82 % dari jumlah penduduk
sebelumnya. Sedangkan perkembangan penduduk Kabupaten Flores
Timur dari tahun 2000 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan
mencapai sebesar 25,88 % dari jumlah penduduk sebelumnya.
Itu berarti ketersediaan sumber daya manusia mengalami
perkembangan kenaikan yang cukup baik secara kuantitatif. Akan
tetapi bersamaan dengan itu perkembangan tersebut merupakan
beban yang tidak ringan, dan sekaligus menjadi ancaman
pembangunan. Apa lagi secara kualitatif jumlah penduduk yang ada
belum cukup memberikan jaminan akan dukungan kemampuan
Kabupaten Flores Timur dalam membangun kemampuan diri sendiri.
Perkembangan penduduk yang terjadi ternyata selain bersifat
alami juga akibat adanya migrasi. Perkembangan penduduk melalui
migrasi merupakan pertumbuhan penduduk berdasarkan masuknya
penduduk dari dan ke kota atau desa secara timbal balik. Selanjutnya
tingkat kesehatan dan usia subur penduduk cukup mempengaruhi
perkembangan penduduk secara alami. Akumulasi perkembangan
penduduk baik karena migrasi maupun alami sedikit banyak
dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari Kabupaten Flores Timur ke
Daerah atau Negara lain. Dari padanya diketahui adanya penurunan
perkembangan penduduk, meskipun tidak sampai mengurangi
perbandingan meningkatnya penduduk dari tahun ke tahun.
Komposisi Penduduk Pada tahun 1994 - 1999, jumlah penduduk Kabupaten Flores
Timur pada tahun 1999 sebesar 266.405 jiwa, termasuk Lembata.
Tetapi setelah terjadi pemekaran dimana Lembata menjadi Kabupaten
sendiri maka jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur sebesar
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 14
181.199 jiwa, dengan komposisi menurut umur dan jenis kelamin dapat
digambarkan sebagai berikut (1). Laki-laki sebanyak 116.358 turun
menjadi 80.833 jiwa, (2). Perempuan sebanyak 150.047 jiwa, turun
menjadi 100.366 jiwa.
Berdasarkan umur maka Jumlah penduduk terbagi dalam (1).
Usia 0-4 tahun sebanyak 36.452 jiwa, (2). Usia 5-14 tahun sebanyak
80.938 jiwa, (3). Usia 15-54 tahun sebanyak 119.439 jiwa, (4). Usia 55
tahun ke atas sebanyak 29.576 jiwa. Penyebaran penduduk tersebut
masih termasuk Lembata. Meskipun demikian cukup memberikan
gambaran perkembangan penduduk Kabupaten Flores Timur apabila
dibandingkan dengan perkembangan penduduk antara tahun 2000-
2004.
Jumlah penduduk produktif cukup banyak dan merupakan potensi
pembangunan yang dapat diandalkan. Hal ini terlihat pada angkatan
kerja menurut struktur umur berjumlah 159.369 jiwa yang tersebar
menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 65.846 jiwa dan perempuan
sebanyak 93.523 jiwa, dimana seks ratio mencapai 70 %.
Komposisi penduduk menurut mata pencaharian digolongkan
pada usia 10 tahun ke atas, dengan mayoritas penduduk bekerja di
sektor pertanian yang mencapai 80.462 jiwa atau 74,84 % dari total
angkatan kerja. Sedangkan yang bekerja di sektor perdagangan 4.028
jiwa atau 3,75 % dari total angkatan kerja, sektor jasa kemasyarakatan
sebanyak 5,343 jiwa atau 4,97 % dari total angkatan kerja, dan pada
sektor lainnya berjumlah 13,175 jiwa atau 12,25 % dari total angkatan
kerja, sektor industri pengolahan sebanyak 1.847 jiwa atau 1,72 %,
sektor bangunan/konstruksi 1.594 jiwa atau 1,48 %, sektor
angkutan/komunikasi 700 jiwa atau 0,65 % dari total angkatan kerja,
pertambangan atau penggalian 115 jiwa atau 0,11 % dari total
angkatan kerja dan keuangan/asuransi 248 jiwa atau 0,23 % dari total
angkatan kerja.
Tahun 2000 - 2005, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur
pada tahun 2000 sebesar 199.586 jiwa dengan komposisi menurut
umur dan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut (1). Laki-
laki sebanyak 93.538 jiwa, (2). Perempuan sebanyak 106.048 jiwa,
dengan ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan (seks ratio)
mencapai 90 %. Berdasarkan umur, maka Jumlah penduduk terbagi
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 15
dalam : (1). Usia 0-4 tahun sebanyak 22.085 jiwa, (2). Usia 5-14 tahun
sebanyak 49.294 jiwa, (3). Usia 15-54 tahun sebanyak 98.916 jiwa, (4).
Usia 55 tahun ke atas sebanyak 29.291 jiwa.
Jumlah penduduk produktif tahun 1994-1999 hingga 2000-2004
cukup banyak. Jumlah ini merupakan potensi pembangunan yang
dapat diandalkan. Hal ini terlihat pada angkatan kerja menurut struktur
umur berjumlah 159.369 jiwa, setelah Lembata menjadi Kabupaten
sendiri, maka sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan yang
tidak terlalu besar yaitu 36.341 jiwa. Terakhir jumlah angkatan kerja
sebanyak 123.028 jiwa yang terdiri dari (1). Yang bekerja 118.334 jiwa
(2). Sedang mencari pekerjaan sebanyak 4.694 jiwa.
Penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 83.748 jiwa,
terdiri dari (1). Pada usia sekolah sebanyak 39.892 jiwa, (2). Mengurus
rumah tangga sebanyak 30.812 jiwa, (3). Lain-lain sebanyak 13.044
jiwa. Menurut status pekerjaan utama, maka angkatan kerja yang
bekerja sebagai (1). Pekerja keluarga sebanyak 43.948 jiwa atau 36,83
% dari total angkatan kerja, (2). Berusaha sendiri dengan bantuan
anggota rumah tangga sebanyak 40.597 jiwa atau 34,02 % dari total
angkatan kerja, (3). Bekerja sendiri sebanyak 20.827 jiwa atau 17,45 %
dari total angkatan kerja, (4). Buruh tetap sebanyak 802 jiwa atau 0,67
% dari total angkatan kerja dan (5). Buruh/ karyawan sebanyak 12.160
jiwa atau 10,18 % dari total angkatan kerja.
Ditilik dari jenis pekerjaan utama, maka penduduk Kabupaten
Flores Timur sebanyak 80,91 % merupakan tenaga kerja usaha
pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan. Selebihnya adalah
tenaga produktif, profesional dan lainnya. Penduduk menurut jenis
pekerjaan utama dapat digambarklan sebagai berikut (1). Tenaga
profesional sebanyak 5.160 jiwa atau 4,36 % dari total penduduk
Kabupaten Flores Timur, (2). Tenaga tata usaha dan sejenisnya
sebanyak 3.587 atau 3,03 % dari total penduduk Kabupoaten Flores
Timur, (3). Tenaga Usaha Penjualan sebanyak 4.098 jiwa atau 3,46 %
dari total penduduk Kabupaten Flores Timur, (4). Tenaga Usaha Jasa
sebanyak 962 jiwa atau 0,81 % dari total penmduduk Kabupaten
Flores Timur, (5). Tenaga Usaha pertanian, kehutanan, perburuhan
dan perikanan sebanyak 95.750 jiwa atau 80,91 % dari total penduduk
Kabupaten Flores Timur, (6). Tenaga produksi, operator alat angkutan
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 16
dan pekerja kasar sebanyak 8.074 jiwa atau 6,62 % dari total
penduduk Kabupaten Flores Timur.
Tampaknya perkembangan penduduk tahun 1994 – 1999 hingga
2000 - 2004 menunjukan adanya penurunan yang cukup tajam sampai
dengan tahun 1999 sebesar 74.109 jiwa akibat pemekaran Kabupaten
Lembata, sehingga menjadi 192.296 jiwa. Tetapi mengalami kenaikan
pada tahun 2004 sebesar 24.351 jiwa, sehingga penduduk Kabupaten
Flores Timur sampai dengan tahun 2004 menjadi 216.647 jiwa dengan
angkatan kerja mencapai 123.028 jiwa.
Perkembangan angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa
prospek ketenagakerjaan dan produktivitas tenaga kerja menurut
sektor berkembang berbarengan dengan perkembangan penduduk
umumnya dan angkatan kerja. Persebarannya pada sektor primer
yakni pertanian, sektor sekunder yaitu pertambangan dan galian,
industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi,
dan sektor tersier meliputi perdagangan restoran, dan hotel,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan serta jasa-jasa lainnya.
Kondisi terakhir ketenagakerjaan dan produktivitas tenaga kerja
menurut sektor (tahun 2004) adalah (1). Angkatan kerja yang bekerja
di sektor primer sebanyak 69.162 orang atau 67,31 %, (2). Angkatan
kerja yang bekerja di sektor sekunder sebanyak 5.561 orang atau
5,41%, (3). Angkatan kerja yang bekerja disektor tersier sebanyak
19.645 orang atau 19,11 %. Hal ini berarti sumber daya manusia yang
bekerja disektor primer masih sangat dominan, menyusul sektor
sekunder. Sedangkan di sektor jasa relatif sangat sedikit. Meskipun
demikian berdasarkan data pertahun 2003 ternyata perbandingan
produksi yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
menunjukan bahwa (1). Sektor tesier memiliki produktivitas tenaga
kerja yang tertinggi yakni sebesar Rp 11.017.000;-/per tenaga kerja/per
tahun atau 57,66 %. (2). Sektor sekunder memiliki produktivitas tenaga
kerja sebesar Rp 5.553.000/per tenaga kerja/ per tahun atau 29,06 %.
(3). Sektor primer dengan produktivitas terendah yakni sebesar Rp
2.536.000,-/ per tenaga kerja/ per tahun atau 13,28 %.
Permasalahannya adalah (1). Di sektor primer tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha adalah tenaga kerja
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 17
tidak tetap yang direkrut atas dasar budaya kerja bersama-sama
(gemohing), baik pada pengolahan maupun panen. (2). Sistem usaha
sektor primer lebih bersifat kovensional dan bersifat individu jika
dibandingkan dengan sistem usaha sektor sekunder dan tersier yang
menonjolkan etos kerja kolektif. (3). Arus urban yang demikian
pesatnya, dan pengaruh budaya banyak anak banyak rezeki masih
cukup kuat. (4). Produktifitas usaha sektor primer dominan diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, sedangkan usaha sektor
sekunder dan tersier berkembang berbarengan dengan perkembangan
pangsa pasar. (5). Kualitas tenaga kerja belum memadai dengan
tuntutan kebutuhan pasar global.
Kondisi perkembangan penduduk Kabupaten Flores Timur baik
jumlah, persebaran dan komposisi dengan sejumlah masalah
demografi dan ketenagakerjaan sebagaimana terurai telah
memberikan gambaran bahwa (1). Adanya ketersediaan tenaga kerja
yang cukup untuk masuk kepasaran kerja, (2). Tenaga kerja yang
terserap berdasarkan struktur usaha mengalami perkembangan yang
menggembirakan. (3). Produktifitas tenaga kerja pada masing-masing
sektor usaha berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan,
(4). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki
kecenderungan terhadap penguasaan teknologi sederhana yang
memacu peningkatan produksi. (5). Terkendalinya penduduk yang
berkembang secara alami dan karena adanya arus urbanisasi yang
demikian pesatnya.
Dengan demikian maka masih terdapat peluang pemanfaatan
tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tersedia secara efektif di
sektor usaha primer, sekunder maupun tersier. Untuk 20 tahun yang
akan datang dapat diproyeksi adanya peluang (1). Peluang
pengembangan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitasnya guna
memenuhi permintaan pasar kerja terutama di sektor usaha sekunder
dan sektor usaha tersier sejalan dengan tuntutan globalisasi dunia, (2).
Peluang pengembangan usaha di sektor primer, sektor sekunder
maupun sektor tersier sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja
yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang
memenuhi standar kebutuhan, (3). Peluang peningkatan produktivitas
tenaga kerja di tiga sektor usaha baik primer, sekunder maupun sektor
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 18
tersier yang secara akumulatif sekurang-kurangnya 10 %/ per tenaga
kerja/ per tahun dari produktivitas tenaga kerja yang ada, (4). Peluang
penguasaan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi
sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja selaku sumber daya
manusia yang berdaya saing tinggi, (5). Peluang pengendalian
penduduk melalui pengembangan keluarga kecil bahagia dan
pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun
alternative dispute resolution; serta memperhatikan hak-hak
masyarakat adat.
Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam rangka memanfaatkan
keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah;
menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta
menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan public.
Pengembangan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar
daerah dalam berbagai hal.
Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan
kemandirian pangan Daerah dengan mengembangkan kemampuan
produksi agraris Daerah, didukung kelembagaan pertanian dan ketahan
pangan yang mampu menjamin kecukupan pemenuhan kebutuhan
pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah maupun mutu dan
gizinya, aman, merata, dan terjangkau, sesuai dengan keragaman
lokal.
Pengembangan koperasi yang meluas sesuai kebutuhan sebagai
wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi
kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen diberbagai
sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang
berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraa sosial dan
ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro
menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok
masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan
kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha, sekaligus
mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinan usaha.
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 98
Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan
jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk
pemberdayaan social dan korban bencana karena ulah tangan manusia
atau alam, yang tepat guna. Hal ini dilakukan sejalan dengan peraturan
perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan
Sosial Nasional (SKSN) serta penyediaan sarana pelayanan sosial
yang memadai. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pula
untuk melakukan adaptasi terhadap sistem perlindungan dan jaminan
sosial serta pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya
diarahkan pada: (1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang
berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman
yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional,
kredibel, mandiri dan efisien; (2) Penyelenggaraan pembangunan
perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang
mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari
pasar modal atau dari sumber lainnya, menciptakan lapangan kerja,
serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; (3)
Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup.
Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap
dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.
Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat di
Daerah ini diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang
pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan
penangulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan mutu
penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
3. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya Kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas
Daerah, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Identitas Daerah ini
mencuat dalam suasana kehidupan masyarakat yang kondusif dan
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 99
harmonis. Dari padanya dapat memberikan kemungkinan bagi nilai-nilai
kearifan lokal untuk mampu merespon modernisasi secara positif dan
produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan masyarakat
bermoral, beretika dan berbudaya menitik beratkan pada :
Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran
agama sebagai landasan moral dan etik dalam pembangunan,
membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan
menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam
pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula
untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan
meningkatkan rasa saling percaya, saling hormat dan membangun
keseimbangan antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana
kehidupan masyarakat penuh toleransi, tenggang rasa dan beradab.
Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Daerah ini ditujukan
untuk mewujudkan karakter manusia dan masyarakat dalam suatu
kesatuan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri
tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa seperti nilai
religius, kebersamaan dan persatuan; berikut nilai modern universal
seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Pembangunan jati diri manusia dan masyarakat tersebut dilakukan
melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya
daerah dan bangsa. Tata nilai budaya yang memiliki keunggulan untuk
mampu menyaring nilai modern yang diterapkan bagi kepentingan
pembangunan Daerah. Pembangunan dan pemantapan jati diri
masyarakat Daerah juga dilakukan melalui peningkatan budaya dan
prestasi olah raga sebagai satu kesatuan upaya transformasi,
revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai.
Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan adopsi,
penguasaan maupun pemanfaatan teknologi terus dikembangkan agar
dalam skala mikro (Daerah) maupun makro (Negara) berpeluang untuk
mewujudkan kesejatian di era persaingan global. Hal ini dilakukan
dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap ilmu
pengetahuan dan pola adopsi teknologi (Iptek). Bentuk-bentuk
pengungkapan kreativitas, termasuk kesenian, dimaksudkan untuk
mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional,
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 100
dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia
dan masyarakat Kabupaten Flores Timur.
4. Mewujudkan Flores Timur yang Demokratis Berlandaskan Hukum Demokrasi memungkinkan adanya transparansi yang pada gilirannya
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat. Sedangkan hukum
mampu menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi
masyarakat secara maksimal. Dari padanya memberikan jaminan adanya
kepastian hukum mengenai aspek-aspek positif maupun aspek negatif
kemanusiaan. Itu berarti pembenahan struktur hukum dan peningkatan
budaya hukum serta penegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak
diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, menjadi hal yang mendesak.
Untuk mewujudkan Flores Timur yang demokratis dan adil
sebagaimana tersebut diatas adalah dengan memantapkan proses
pelembagaan/pembudayaan demokrasi hingga menjadi lebih mapan dan
memasyarakat, memperkuat peran masyarakat sipil; dan kualitas
desentralisasi serta otonomi daerah. Hal demikian ini berlangsung tanpa
menghindari proses pengembangan dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Karena itu upaya untuk
mewujudkan Flores Timur yang demokratis berlandaskan hukum ditekankan
pada :
4.1. Penataan struktur politik lokal dan otonomi daerah yang relevan
dengan struktur politik nasional dengan menitikberatkan pada proses
pelembagaan demokrasi. Ini dapat dilakukan dengan: (a) intensifikasi
pemasyarakatan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan
pedoman dasar pengembangan demokrasi tanpa menjauhkan Daerah
dari akar budaya sendiri. (b) Semakin memantapkan hubungan antara
kelembagaan politik lokal maupun nasional di Daerah dengan
kelembagaan pertahanan keamanan dalam kerangka kewaspadaan
dan perlindungan masyarakat. (c) Meningkatkan kinerja kelembagaan
perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan, fungsi-fungsi dan
tugas pokok menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan
atau kesepakatan etis antara pemerintah Daerah dengan DPRD. (d)
Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam
satu kesatuan wilayah NKRI. (e) Menciptakan suasana politik lokal
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 101
yang stabil aman dan terkendali dalam kerangka pelaksanaan
rekonsiliasi nasional secara tuntas; (f) Pelembagaan/pembudayaan
demokrasi lebih lanjut dalam kerangka Otonomi daerah untuk
mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara
berkelanjutan.
4.2. Penataan peran pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat
yang dititikberatkan pada pembentukan kemitraan sejajar yang
handal. Hal ini diarahkan untuk membangun kemandirian maupun
kecerdasan dan kedewasaan politik umumnya maupun demokratisasi
masyarakat dalam koridor hukum. Peran Pemerintah daerah, Dunia
Usaha dan masyarakat inipun diarahkan pada penataan fungsi-fungsi
pranata sosial kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik
sebagai satu keastuan tindakan pengelolaan berbagai potensi konflik
sosial yang mengancam keutuhan masyarakat kabupaten Flores Timur.
4.3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada proses
pengalokasian/representasi kekuasaan dengan: (a) meningkatkan
kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang terbuka, jujur dan
adil bagi para pejabat politik dan/atau pejabat publik; (b)
Mewujudkan komitmen publik yang tegas terhadap kebebasan media
massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat
bagi setiap anggota masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya
masing-masing.
4.4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses
penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui: (a)
Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik
demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai
persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai
wacana dan media; (b) Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog
bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara
keutuhan Daerah maupun persatuan bangsa.
4.5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada
proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang
dilakukan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan
dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk
berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara cerdas dan
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 102
demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih luas
dengan mendorong hadirnya media-media massa daerah yang
independent; (c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat
interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik
untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat
luas; (d) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang
mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada.
4.6. Pembinaan dan pemantapan kesadaran hukum masyarakat diarahkan
pada terwujudnya system hukum nasional yang mantap, bersumber
pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pemahaman materi
hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana
hukum. Disaamping itu tumbuh budaya hukum masyarakat yang tinggi
dalam kerangka Negara hukum serta menciptakan kehidupan
masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum
dilaksanakan melalui adaptasi produk hukum Daerah dengan tetap
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Pengaruh
globalisasi memberikan ruang untuk melakukan upaya meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk
penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan
hukum. Semuanya berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan
kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang semakin tertib,
teratur dan lancar.
4.7. Pembinaan dan pengembangan struktur hukum diarahkan untuk
memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga
hukum, profesi hukum dan badan peradilan sehingga mendukung
profesionalisasi aparatur/kelembagaan hukum. Aparatur hukum dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional harus
didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai. Dari
sanalah tingkat kesejahteraan sebagai kontra prestasinya maupun
pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan
dengan baik dan terhindar dari pengaruh maupun intervensi para pihak
dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
4.8. Penerapan dan penegakan hukum serta HAM, dilaksanakan secara
tegas, lugas dan professional dengan tetap menghormati HAM,
keadilan dan kebenaran, pada seluruh tingkatan/tahapan proses. Hal
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 103
ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib dan disiplin sosial, sehingga
mendukung pembangunan serta stabilitas keamanan dan ketertiban
daerah yang mantap dan dinamis. Dukungan sarana dan prasarana
pada semua lingkungan peradilan akan mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadp citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir
pencari keadilan.
4.9. Peningkatan perwujudan kesadaran hukum masyarakat terus
ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap informasi yang
dibutuhkan masyarakat. Memberikan akses informasi kepada
masyarakat dan memfasiulitasi keterlibatannya dalam berbagai proses
pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan Daerah,
dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya untuk berperilaku legal, mempunyai
rasa memiliki terhadap daerah dan taat hukum. Ini semua didukung
oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya
terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan yang
mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
4.10. Pemberantasan kolusi korupsi dan nepotisme maupun penyalahgunaan
wewenang atau secara berkesinambungan melalui
pertanggungjawaban hukum, politik, administrasi dan atau moral. Hal
ini berlangsung dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan
tanpa kecuali. Setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik karena penyalahgunaan kekuasaan
dan wewenang supaya dikenakan sanksi yang yang setimpal demi
hukum dan keadilan. Disamping itu peningkatan intensitas dan
efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui pengawasan internal,
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Begitu pula
peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan
pemahaman para penyelenggara pemerintahan untuk melakukan
pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
BAB IV
P E N U T U P
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 104
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-
2025 yang berisi visi, misi dan arah Pembangunan Daerah, merupakan pedoman
bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah
20 tahun ke depan.
RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahunan dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan Pembangunan Daerah sebagai
perwujudan visi Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya
saing, perlu didukung oleh : (1) Komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan
demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada
rakyat; (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha.
Bupati Flores Timur,
DRS. SIMON HAYON
DRAFT KERANGKA RPJPD KABUPATEN FLORES TIMUR
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 105
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1. Latar belakang pembentukan Kabupaten Flores Timur 2. Pengetian RPJPD 3. Gambaran proses penyusunan RPJP Daerah
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud dan tujuan penyusunan RPJPD 2. Konten RPJPD sebagai Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah. C. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan nusa Tenbggara Timur.
2. Tap MPR No. 15/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daera.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara ynag bersih dan bebas dari Korupsi kolusi danm Nepotisme.
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undanbg-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah.
6. Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang sistim Perenbcanaan Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Pmerintah Propinsi sebagai Daerah otonom.
8. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/Sj, tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
BAB II
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH A. KONDISI DAN ANALISIS
1. Geomorfologi dan lingkungan hidup Kondisi umum Gambaran kondisi tanah/lahan 1994-1999,dan 2000-2004 Gambaran kondisi Pengusahaan tanah/lahan 1994-1999, dan 2000-2004 Gambaran Kondisi lingkungan Perhutanan 1994-1999, dan 2000-2004 Permasahan Capaian/ keberhasilan pada tataran geomorfologi dan lingkungan hidup Analisis Proyeksi Peluang geomorfologi dan lingkungan hidup untuk tahun 2005-2025 Analisis Proyeksi Ancaman Geomorfologi dan lingkungan hidup tahun 2005-2025
RPJP Kabupaten Flores Timur 2005-2025 106
Analisis proyeksi permasalahan pada tataran geomorfologi dan lingkungan hidup tahun 2005-20025 Analisis proyeklsi keberhasilan pada tataran geomorfologi dan lingkungan hidup tahun 2005-2025. Prediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup tahun 2005-2025.
2. Demografi Jumlah,Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Gambaran Tingkat Perkembangan penduduk Gambaran Penduduk Menurut Mata Pencaharia. Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan