RPJMD Kab Deli Serdang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan pembangunan harus menyusun rencana

pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut

dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan. Untuk selanjutnya sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Peraturan

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Bab III, Paragraf satu pasal 11 ayat 3.

Rancangan Awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan

RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil

evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya.

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2009-2014, yang memuat visi, misi, dan program Kepala

Daerah. Yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun, yang mengacu kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban program-program

pembangunan dan pertanggungjawaban anggaran, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah

awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, maka

diperlukan adanya indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur

prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Dalam masa kepemimpinan Bupati terpilih untuk lima tahun

mendatang, Kabupaten Deli Serdang akan menghadapi tantangan yang

bersumber dari kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan di masa yang akan datang. Oleh

karena itu, janji Visi dan Misi Bupati masa kampanye, perlu dirumuskan

sebagai suatu pedoman dasar (guidance) agar keadaan yang dicita-citakan

dalam visi dan misi dapat dilaksanakan dalam kegiatan Pembangunan

Daerah untuk jangka lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya

tujuan pembangunan daerah.

Konsep pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan agar hasil-

hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam kepemimpinan yang lalu,

mempunyai kesinambungan dengan kegiatan pembangunan untuk lima

tahun kedepan dalam kerangka pembangunan jangka panjang sehingga

permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan kedepan dapat

terselesaikan secara keberlanjutan dan sistematis. Rencana Jangka

Menengah mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat

dan berpemerintahan daerah, dengan skala prioritas yang akan

menuntun proses pelaksanaan pembangunan menuju tatanan kehidupan

masyarakat sesuai dengan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang 2009-

2014 merupakan kelanjutan dari proses pembangunan lima tahun

sebelumnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian akademis yang

diperlukan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945.

Selain merumuskan perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan

pembangunan juga ditentukan oleh peran kepemerintahan yang baik

(good governance) dan menjadi prasyarat bagi pemerintah kabupaten

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan dan

cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah

Kabupaten perlu menerapkan dan mengembangkan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, bersih berkesinambungan, dan

akuntabel kepada para pemangku kepentingan khususnya kepada

masyarakat.

1. 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2009 - 2014 adalah untuk

menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Deli

Serdang terpilih pada saat kampanye Pilkada 2008, dalam bentuk

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap

SKPD di Kabupaten Deli Serdang lima tahun kedepan sebagai bagian

dari proses Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Sedang.

Adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mewujudkan

keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang,

sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, untuk

mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kabupaten Deli

Serdang.

Selanjutnya RPJM Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja dibawah

lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Deli Serdang tahun 2009 -2014 disusun atas dasar:

a. Landasaan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Beserta Pelaksanaannya;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor …. Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Deli Serdang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor …. Tahun

2010 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Deli Serdang.

c. Landasan Operasional :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal

11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan

RPJM Daerah;

2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam

Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

1.4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Deli

Serdang tahun 2009-2014 harus selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan

memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara

dan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kedudukan dan fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) adalah sebagai Dokumen Kerangka Dasar Perencanaan

Pembangunan Daerah yang merupakan dasar rujukan bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra SKPD. Selanjutnya

pemerintah menjabarkan RPJMD kedalam dokumen perencanaan

tahunan berupa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sedangkan

masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja Tahunan berupa Renja

SKPD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Deli Serdang tahun 2009-2014 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksuddan tujuan penyusunan RPJMD, landasanhukum, hubungan RPJMD dengandokumen perencanaan lainnya serta

sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umumkondisi daerah

berisi tentang kondisi geografis,perekonomian daerah, sosial dan budayadaerah, sarana dan prasarana,pemerintahan umum, perkembangan,penyelenggaraan otonomi daerah, issuedan permasalahan strategis daerah

BAB III Gambaran Penge-lolaan KeuanganDaerah Serta Ke-rangka PendanaanPendanaan BerisiTentang ArahPembangunanEkonomi

berisi tentang pengelolaan pendapatandaerah, pengelolaan belanja daerah, arahpembiayaan daerah dan kebijakan umumanggaran

BAB IV Analisis Lingkung-an Strategis berisitentang analisislingkungan internal

berisi tentang analisis lingkunganexternal, faktor-faktor penentu kuncikeberhasilan, langkah – langkah strategis,analisis skala prioritas

BAB V Visi, Misi, Tujuandan Sasaran

berisi tentang Visi, Misi, Tujuan danSasaran

BAB VI Strategi dan ArahKebijakan

berisi tentang Strategi pembangunandaerah dan Arah Kebijakan pembangunandaerah

BAB VII ProgramPembangunanDaerah

berisi tentang prioritas pembangunan danprogram menurut urusan pemerintahanyaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

BAB VIII Indikasi RencanaProgram Prioritasyang disertaikebutuhanpendanaan

berisi tentang matriks rencana tindakpembangunan jangka menengahKabupaten Deli Serdang tahun 2009 – 2014

BAB IX Pedoman Transisidan KaedahPelaksanaan

berisi tentang keadaan Transisi danKaedah Pelaksanaan

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia,

dan dalam hirarki berikutnya adalah salah satu daerah dari 33

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tatanan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Deli Serdang diselaraskan dengan Undang-Undang No.22 Tahun

1999 yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang No.32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh

puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004

Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun

Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan

terbentuknya kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai

dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah

yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka

luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi 2.497,72 Km², yang terhampar

mencapai 3,34 persen dari luas Sumatera Utara.

Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak pada posisi 02057’ s/d 3016’

Lintang Utara dan 98033’ s/d 99027’ Bujur Timur. Kabupaten Deli Serdang

terletak di wilayah pantai timur Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas

administratif sebagai berikut:

o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;

o Di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;

o Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan

o Di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat

Di awal pemerintahannya Kota Medan menjadi pusat pemerintahan, karena

memang dalam sejarahnya sebagian besar wilayah kota Medan adalah “Tanah

Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an,

pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang

terletak di pinggir jalan lintas Sumatera lebih kurang 30 kilometer dari Kota

Medan yang telah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Deli Serdang.

Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22

wilayah kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing

ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang,

Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara antara 4 hingga 71 kilometer.

Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit

dan STM Hulu yakni 71 kilometer.

Secara topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak di

daerah pantai timur Sumatera utara dan secara umum terletak di ketinggian

0-1000 m di atas permukaan laut, dengan pembagian wilayah bedasarkan

elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

• Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 m di atas

permukaan laut, seluas 88% dari total terletak di seluruh kecamatan

kecuali Kecamatan Gunung Meriah

• Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m di atas permukaan

laut, seluas 11% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah,

STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru.

• Daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan

laut, seluas 1% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah,

STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru.

TABEL 2.1 NAMA IBUKOTA KECAMATAN DAN JARAK IBUKOTAKECAMATAN KE LUBUK PAKAM DAN LUAS WILAYAH

KecamatanNama

ibukotaBanyak

desaBanyak

kelurahan

Jarakibukotakec. KeLubukPakam

Luaswilayah

1 2 3 4 5 601. Gunung Meriah G.Meriah 12 -- 65 76,6502. STM Hulu Tiga Juhar 20 -- 71 223,3803. Sibolangit Sibolangit 30 -- 71 179,9604. Kutalimbaru Kutalimbaru 14 -- 54 174,9205. Pancur Batu Pancur Batu 25 -- 48 122,5306. Namorambe Namorambe 36 -- 48 62,3007. Biru-biru Biru-Biru 17 -- 55 89,6908. STM Hilir Talun Kenas 15 -- 37 190,5009. Bangun Purba B. Purba 24 -- 25 129,9510. Galang Galang 28 1 18 150,2911. Tg. Morawa Tg. Morawa 25 1 12 131,7512. Patumbak Patumbak 8 -- 46 46,7913. Deli Tua Deli Tua 3 3 42 9,3614. Sunggal Sunggal 17 -- 40 92,5215. Hamparan Perak Hp. Perak 20 -- 56 230,1516. Labuhan Deli Helvetia 5 -- 52 127,2317. P. Sei Tuan Tembung 18 2 42 190,7918. Batang Kuis Batang Kuis 11 -- 12 40,3419. Pantai Labu Pantai Labu 19 -- 11 81,8520. Beringin Beringin 11 -- 6 52,6921. Lubuk Pakam Lubuk Pakam 6 7 -- 31,1922.Pagar Merbau Pagar Merbau 16 -- 4 62,89

Jumlah/Total 403 380 14 -- 2.497,72

Sumber : Deli Serdang dalam Angka 2007

Secara umum keadaan iklim di Kabupaten Deli Serdang tidak berbeda

dengan keadaan di Sumatera Utara. Terdapat dua musim yang utama yaitu

musim hujan dan musim kemarau. Dan suhu rata-rata perbulan minimun

23,9 ° C dan maksimun 32, 4 ° C.

2.2. PEREKONOMIAN DAERAH

Seiring adanya berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Pusat dan berbagai kebijakan pembangunan daerah yang cukup

terkendali, membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian

daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampai dengan tahun 2008 kondisi

perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang relatif stabil dan semakin

membaik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami

peningkatan dari tahun 2006 sebesar 5,45% menjadi sebesar 5,82% pada tahun

2008, sedangkan laju inflasi yang cenderung menurun dari 6,28% pada tahun

2006 menjadi sebesar 6,13% pada tahun 2007 dan cenderung menaik pada

tahun 2008 sebesar 6,46%. Pertumbuhan ekonomi Deli Serdang didorong oleh

seluruh sektor ekonomi terutama disumbangkan oleh lima sektor terbesar

yaitu: sektor industri sebesar 45,11%, sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 20,13%, sektor pertanian 15,29% sektor jasa-jasa 10,95%, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 2,26%,.

Rata-rata pendapatan perkapita pertahun menunjukkan angka peningkatan

dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan naik mulai dari

Rp.10,356,240,98 pada tahun 2004 hingga mencapai sebesar Rp. 20,157,124.08

pada tahun 2008. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan

pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status

ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut,

mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang

memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan

kesejahteraan penduduknya.

TABEL 2.2 DATA PERTUMBUHAN EKONOMI, PDRB, INFLASI KUMULATIF DANPENDAPATAN PERKAPITA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

NoIndikator

makroEkonomi

2004 2005 2006 2007 2008

1 PertumbuhanEkonomi(persen)

4.08 4.97 5.45 5.74 5.82

2 PDRB AtasDasar Berlaku(juta Rupiah)

15.861.076,59 19.136.227,10 21,459,069.56 26,041,990.00 30,166,830.00

3 InflasiKumulatif

6.28 6.13

4 Pendapatanperkapita (RP)

10,356,240.98 12,191,490.71 13,231,921.29 15,449,619.65 17.559.157,06

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Deli Serdang 2004-2009

Selanjutnya untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli

Serdang dalam kurun tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dapat

digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.3 DATA PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI, PDRB, INFLASI KUMULATIFDAN PENDAPATAN PERKAPITA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014

NoIndikator makro

Ekonomi2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PertumbuhanEkonomi(persen)

5.94 5.96 6.1 6.23 6.38 6.52

2 PDRB AtasDasar Berlaku(juta Rupiah)

35,444,757.55 41,646,100.63 48,932,418.14 57,493,535.03 67,552,487.61 79,371,334.18

3 Inflasi Kumulatif 6.46 6.5 6.58 6.66 6.74 6.824 Pendapatan

perkapita (Rp) 23,860,265.75 28,243,725.62 33,432,487.52 39,574,496.54 46,844,877.31 55,450,927.30

Sumber : Data Olahan

Peningkatan PDRB Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun tidak terlepas

dari kontribusi beberapa sektor yang mempengaruhi PDRB tersebut. Jika

membandingkan kontribusi setiap sektor terhadap jumlah PDRB di Kabupaten

Deli Serdang dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2008 terlihat

bahwa sektor primer menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun

kontribusinya terhadap PDRB yakni 11,75%. Sektor pertanian sendiri

memberikan kontribusi sebesar 10,80%.

Satu hal yang menarik untuk diungkapkan adalah tingginya kontribusi sektor

sekunder pada tahun 2008 yakni 51,44%. Berdasarkan hasil analisis awal, pada

tahun 2004 sektor industri menyumbangkan 45,11% terhadap PDRB. Hal ini

akan terus berkembang dari tahun ke tahun sehingga diproyeksikan pada

tahun 2014 sektor sekunder secara keseluruhan akan memberi kontribusi 57%

terhadap PDRB lebih besar dibandingkan sektor tersier yakni 37,65%.

Semakin besarnya kontribusi sektor sekunder menunjukkan bahwa sasaran

program pada sektor ini akan semakin efektif dan mengisyaratkan bahwa

pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Deli Serdang cenderung

berkembang menjadi kota industri pengolahan dan jasa. Kontribusi setiap

sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.4 ini.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Deli

Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memberikan dampak

positif pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah.

TABEL 2.4 DATA KONTRIBUSI PER SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRBKABUPATEN DELI SERDANG (HARGA BERLAKU) TAHUN 2004 – 2014

SEKTOR 2004 2005 2006 2007*) 2008**) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRIMER 16.12 14.25 13.24 12.13 11.75 10.60 9.57 8.64 7.79 7.04 6.35P E R T A N I A N 15.29 13.34 12.19 11.13 10.82 9.74 8.76 7.89 7.10 6.39 5.75PERTAMBANGANDANPENGGALIAN 0.83 0.91 1.05 1 0.93 0.86 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60

SEKUNDER 47.55 48.82 51.96 51.2 51.44 52.26 53.12 54.03 54.98 55.97 57.00I N D U S T R I 45.11 46.22 49.38 48.8 49.1 50.15 51.22 52.32 53.44 54.58 55.75LISTRIK, GAS &A. MINUM 0.3 0.26 0.26 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12B A N G U N A N 2.14 2.34 2.32 2.17 2.12 1.91 1.72 1.55 1.39 1.25 1.13

TERSIER 36.32 36.89 34.79 36.67 36.77 36.89 37.01 37.16 37.31 37.47 37.65PERDAGANGAN.,HOTEL &RESTORAN 20.91 21.51 19.11 21.54 21.66 21.93 22.20 22.48 22.76 23.04 23.33PENGANGKUTAN& KOMUNIKASI 2.21 1.97 1.87 1.69 1.6 1.48 1.36 1.26 1.16 1.07 0.99KEUANGAN,PERSEWAANDAN JASAPERUSAHAAN 2.26 2.21 2.23 2.21 2.33 2.35 2.37 2.39 2.41 2.43 2.45JASA - JASA 10.94 11.2 11.58 11.23 11.18 11.13 11.08 11.03 10.98 10.93 10.88

PDRB / GRDP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0*) Angka revisi**) Angka Sementara

Sumber: DDA dan statistic Kab. Deli Serdang 2008, dan hasilolahan

2.2.1 Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang

Ketenagakerjaan termasuk dalam urusan wajib penduduk dan tenaga kerja,

dilaksanakan untuk peningkatan perluasan kesempatan kerja; Peningkatan

kualitas dan diversifikasi ketrampilan tenaga kerja; Peningkatan hubungan

industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; dan Peningkatan pengelolaan

program transmigrasi.

Penduduk Kabupaten Deli Serdang menurut BPS sensus penduduk tahun

2007 berjumlah 1.686.366 jiwa, meningkat sebesar 9,52% apabila dibanding

tahun 2004 sebesar 1.539.697 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,05% dihitung

dari tahun 2000 sampai 2007 Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan

kerja tercatat sebanyak 744.712 jiwa pada tahun 2007.

Jumlah angkatan kerja tahun 2005 tercatat sebanyak 698.716 orang, sedangkan

jumlah yang bekerja sebanyak 587.927, sehingga jumlah pencari kerja

(penganggur) sebanyak 110.789 orang. Untuk tahun 2007, angkatan kerja

tercatat sebanyak 744,712 orang, sedangkan jumlah yang bekerja sebanyak

626,631, sehingga jumlah pencari kerja (penganggur) sebanyak 119,081 orang,

lihat tabel 2.6.

Jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun cenderung meningkat sebagai

konsekuensi dari pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagian besar angkatan

kerja Kabupaten Deli Serdang bergerak di sektor pertanian (33,91%),

perdagangan (17,12%) dan industri pengolahan (14,45%), jasa-jasa ( 15,56%)

dan angkatan kerja di sektor lainnya (1,.96%).

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menimbulkan berbagai permasalahan

yang cukup signifikan. Permasalahan yang timbul akibat peningkatan jumlah

tenaga kerja ini diantaranya masih tingginya angka pengangguran.

Meningkatnya jumlah pengangguran setengah terbuka berpotensi dalam

menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan karena kesempatan kerja

dan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Disamping itu tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang

rendah, tidak mampu bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja.

TABEL 2.5

GAMBAR.2.1

KOMPOSISI PENDUDUK BEKERJA MENURUT MATAPENCARIAN

33.91

0.0614.450.7610.41

17.12

6.261.21

15.56 0.26

Pertanian

Pertambangan/Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, Air Minum

Bangunan

Prdgngn Bsr, Eceran, RmhMkn Htl

Pengangkutan DanKomunikasi

Keuangan, Asuransi, UsahaPersewaan Bangunan, TanahDan Jasa PerusahaanJasa Kemasyarakatan

Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang 2007

TABEL 2.6

TABEL 2.7

Sumber Deli Serdang dalam angka 2007

TABEL

Indikasi Kesejahteraan Sosial

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Penduduk Miskin 5,05 4,87 4,69 4,51 4,33 4,15

IPM 74,4 74,7 75,1 75,6 77,7 77,8

% PengangguranTerbuka

9,36 9,22 9,08 8,80 8,52 8,24

Sumber : BPS Kab.Deli Serdang. 2010

2.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


perkoperasian termasuk dalam urusan wajib koperasi dan UKM,

dilaksanakan untuk peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil dan

menengah; peningkatan struktur permodalan koperasi, usaha kecil dan

menengah; dan peningkatan manajemen koperasi, usaha kecil dan menengah.

Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan untuk

pembinaan dan pengembangan Koperasi Pengusaha Ekonomi Menengah

dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, serta membawa dampak positif

antara lain dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat

menampung atau bekerja di sektor Usaha kecil.

Perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang

besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan koperasi dan UKM yang mampu

bertahan pada saat krisis ekonomi serta terus berkembang dari tahun ke

tahun.

TABEL 2.8 PERKEMBANGAN KOPERASI

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Deli Serdang 2008

TABEL 2.9 PERKEMBANGAN USAHA KECIL

TABEL 2.10 PERKEMBANGAN USAHA MENENGAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan

UKM lima tahun kedepan yaitu: belum kondusifnya citra koperasi di mata

masyarakat, terbatasnya SDM pengelola koperasi, terbatasnya sumber dan

jumlah permodalan koperasi, terbatasnya jaringan usaha, permasaran dan

akses terhadap sumber permodalan, rendahnya penguasaan teknologi, serta

belum berkembangnya pengelolaan UKM.

2.2.3. Penanaman Modal


penanaman modal masuk dalam urusan wajib Penanaman Modal,

dilaksanakan untuk peningkatan promosi investasi PMA dan PMDN, pada

Kantor Penanaman Modal.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan penanaman modal

adalah belum adanya kebijakan investasi yang kondusif sehingga minat

swasta dan masyarakat untuk menanam investasi masih rendah. Dalam

mengatasi masalah tersebut dan mewujudkan pelayan prima pada

penanaman modal maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan

Peraturan Bupati nomor 999 tahun 2007, tentang Standard Pelayanan Minimal

Pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) kabupaten Deli Serdang,

kemudian diikuti dengan keputusan Bupati Deli Serdang nomor 807 tahun

2008 tentang Pendelegasian Penandatangan Izin Usaha Pelayanan Perizinan

Terpadu Di Kabupaten Deli Serdang kepada Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Sedakab. Deli Serdang, dan menetapkan pendelegasian

penandatangan legalisir UPPT Kabupaten Deli Serdang kepada kepala kantor

Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.

TABEL 2.11 JENIS IZIN YANG DILELUARKAN PADA UPPT

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, maka Undang-Undang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa di Desa dapat dibentuk

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan sebagai mitra kerja

Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan makna

”Pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas

masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pembangunan”.

Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk membina dan memfasilitasi

proses pemberdayaan masyarakat, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan

pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat senantiasa sejalan dengan

kepentingan masyarakat.

SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang

ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038 Tahun 2008

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan

Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, bahwa

SKPD BPM adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dengan visi ”Terwujudnya masyarakat Berdaya, Mandiri melalui peningkatan

kwalitas kelembagaan dan Pemerintahan Desa”.

2.2.5. Pertanian

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah agraris dimana sektor pertanian

masih merupakan sektor yang penting. Berdasarkan pekerjaan/mata

pencaharian penduduk tahun 2008 di Kabupaten Deli Serdang 35 %

penduduk bermata pencaharian pertanian dan merupakan yang tertinggi

dibanding sektor lainnnya seperti industri, perdangangan dan lain-lain

sehingga sektor pertanian diharapkan tetap merupakan sektor utama untuk

mendorong laju perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang tersebut terdapat lahan pertanian

sekitar 214.797 hektar. Ini menggambarkan bahwa ± 86% wilayah Kabupaten

Deli Serdang merupakan lahan pertanian yang di dalamnya termasuk lahan

sawah dan bukan sawah yaitu tanaman pangan hortikultura, perkebunan,

tegal, ladang, tambak, kolam, padang penggembalaan dan lain-lain. Sementara

itu lahan sawah seluas 43.106 hektar (± 17% dari luas wilayah Kabupaten Deli

Serdang) terdiri dari sawah irigasi dan non irigasi.

TABEL 2.12 LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 -2008.

Pada tahun 2008 luas areal perkebunan di Kabupaten Deli Serdang meningkat

dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,56%. Tahun 2007 luas areal

perkebunan masih 34.918,74 hektar, namun pada tahun 2008 menjadi 35.463,95

hektar (Tabel 2.12). Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa animo

masyarakat untuk berkebun masih besar. Dengan potensi luas areal

perkebunan rakyat tersebut ditambah dengan program-program

pembangunan di bidang perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli

Serdang diharapkan produksi tanaman perkebunan rakyat semakin tinggi

baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Secara umum populasi ternak di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun

2008 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama populasi sapi

potong, kambing dan domba (Tabel 2.13). Keberhasilan ini tidak terlepas dari

peranan Dinas Pertanian dan masyarakat peternak dalam menerapkan

teknologi di bidang peternakan seperti inseminasi buatan pada sapi dan

kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit pada ternak. Hal ini perlu

lebih ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani.

TABEL 2.13 POPULASI TERNAK

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 -2008

Untuk lima tahun terakhir produksi padi mengalami laju pertumbuhan

sebesar 0,05% ( rata-rata 5 tahun ), hal ini disebabkan karena adanya

pergeseran waktu tanam ( iklim ) dan perbaikan irigasi, demikian juga untuk

produksi palawija. Namun demikian Kabupaten Deli Serdang pada tahun

2008 diperkirakan untuk tetap berswasembada beras, walaupun jumlah

kenaikan penduduk ( kebutuhan beras) masih tetap tidak terimbangi dengan

kenaikan produksi. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang bersama dengan

masyarakatnya bertanggung jawab akan hal itu. Produksi Pertanian

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesiapan saprodi (benih/ bibit,

pupuk dan obat-obatan) dan infrastruktur pertanian (irigasi dan

jalan usaha tani).

Dewasa ini penggunaan benih/bibit unggul oleh petani belum berjalan seperti

yang diharapkan. Pada umumnya benih/bibit yang digunakan tidak

bersertifikat dan dihasilkan sendiri. Sementara pengadaan pupuk ( kimia )

sangat terbatas dengan harga relatip mahal, dan jaringan irigasi saat ini belum

memadai.

TABEL 2.14 TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA

KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009

Secara umum produktivitas (kw/ha/tahun) tanaman pangan dan hortikultura

Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2004 sampai 2008 meningkat dan hal ini

juga diharapkan terjadi peningkatan pada 5 tahun kedepan, terutama

produktivitas padi sawah, padi ladang, ubi kayu, kacang tanah, jagung dan

kacang hijau.

TABEL 2.15 PROYEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA

KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 – 2014

TABEL 2.16 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYATKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

Seiring dengan bertambahnya luas areal perkebunan rakyat di Kabupaten Deli

Serdang maka produksi tanaman perkebunan pun semakin bertambah,

misalnya produksi kelapa sawit, kakao. Namun pada tanaman tebu, produksi

pada tahun 2008 menurun dibanding tahun 2007, di mana pada tahun 2008

tanaman tebu yang dipanen sudah dalam keadaan TR3 dan TR4 sehingga

produksi tebu semakin menurun. Penambahan luas areal pertanaman tebu

pada tahun 2008 meningkat karena adanya bantuan bibit dari pemerintah.

Pada tahun 2005 produksi tebu hanya 60,40 ton karena luas areal tebu yang

produksi hanya 10 ha dari luas areal 211 hektar.

Selanjutnya kebijakan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar telah

membawa imbas kepada Sektor Pertanian khususnya Sektor Perkebunan. Saat

ini penebangan komoditi perkebunan seperti : kelapa, durian semakin banyak

dan bila tidak diantisipasi 3 (tiga) tahun

Ditinjau dari produktivitasnya, tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2008

meningkat cukup pesat bila dibanding produktivitas tanaman perkebunan

tahun sebelumnya terutama pada tanaman kelapa sawit, kopi, pinang.

Produktivitas tanaman kakao pada tahun 2008 menurun dibanding tahun

2007. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran luas areal dari Tanaman

Belum Menghasilkan ( TBM ) dan Tanaman Tidak Menghasilkan ( TTM ) ke

luas areal Tanaman Menghasilkan ( TM ) yaitu pada tahun 2007 luas TM

5.309,77 ha dan pada tahun 2008 luas TM 5.528,45 ha, sehingga pergeserannya

± 218,68 ha. Hal ini berpengaruh kepada jumlah produksi/hektar (

produktivitas ), di mana produksi tanaman yang baru menghasilkan masih

relatif rendah, sehingga produktivitas tanaman ( produksi/ luas TM ) akan

semakin menurun.

Dan diharapkan pada 5 tahun kedepan terjadi peningkatan dengan program –

program pada dinas pertanian sesuai dengan estimasi tahun 2009 -2014.

TABEL 2.17 PROYEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYATKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 - 2014

TABEL 2.18 JUMLAH PRODUKSI TELUR, SUSU DAN DAGINGDI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Selama lima tahun terakhir ( tahun 2004 s/d 2008 ) produksi susu sapi

meningkat pesat, begitu juga dengan produksi daging domba dan kambing.

Jika dibandingkan antara tahun 2007 dengan 2008 produksi daging domba

meningkat sebesar 161%, sedangkan produksi daging kambing meningkat

sebesar 55% dan produksi susu sapi meningkat 4,7% ( Tabel 2.18 ). Angka

angka ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian di

bidang peternakan cukup baik. Seiring dengan pertambahan penduduk

Kabupaten Deli Serdang kebutuhan akan pangan asal hewani akan meningkat

pula. Oleh karena itu program/ kegiatan pemerintah di bidang peternakan ini

akan tetap ditingkatkan. Sehingga proyeksi dari tahun 2009 – 2014 dapat

tercapai.

TABEL 2.19 JUMLAH PRODUKSI PERTERNAKANDI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 – 2014

Untuk meningkatkan produksi pertanian dari segi kuantitas dan kualitasnya,

perlu kita tingkatkan sarana dan prasarana di bidang perkebunan seperti

perbaikan jalan produksi pertanian penyediaan bibit unggul pertanian dan

lain-lain.

TABEL 2.20 KONDISI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (JALAN USAHA TANIJARINGAN IRIGASI DESA, JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI

DAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN) DI KABUPATEN DELI SERDANGTAHUN 2008 SERTA ESTIMASI PERBAIKAN SAMPAI TAHUN 2014

Jalan Usaha Tani ( JUT ) merupakan salah satu sub kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil

Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan. Sejak tahun 2006 s/d 2008 Dinas Pertanian Kabupaten

Deli Serdang sudah melaksanakan rehabilitasi JUT sepanjang 22 km di

beberapa kecamatan. Namun demikian volume JUT yang butuh perbaikan

masih tinggi yaitu 120,5 km.Jaringan Irigasi Desa ( JIDES ) merupakan salah

satu sub kegiatan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan. Selama tiga tahun terakhir ( tahun2006 s/d 2008)

Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan rehabilitasi

JIDES di beberapa kecamatan sepanjang 1.510 hektar. Namun demikian masih

4.340 hektar lagi JIDES yang perlu diperbaiki. Demikian juga Jaringan Irigasi

Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) yang sudah diperbaiki baru sepanjang 3.857

hektar, sementara itu yang rusak mencapai 21.425 hektar .Jalan produksi

perkebunan juga merupakan salah satu sub kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil

Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan. Pada tahun 2008 telah dilakukan rehabilitasi Jalan

Produksi Perkebunan sepanjang 2,5 km. In masih sangat kecil dibanding

dengan kebutuhan yang mencapai 36,5 km. Jadi masih 34 km lagi yang perlu

perbaikan.

TABEL 2.21

Sektor pertanian, yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

kehutanan dan perikanan selama tahun 2004-2007 memberikan kontribusi

terbesar keempat terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dibandingkan kontribusi dari sektor lainnya, yaitu sekitar 11.17 %.

2.2.6 Kehutanan

Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayahnya + 249.772 Ha, dan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal

16 Pebruari 2005 seluas + 80.083,68 Ha (32,06 %) merupakan kawasan hutan

yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi dan hutan

produksi terbatas. Dari luas kawasan hutan tersebut sebagian besar berfungsi

lindung sebagai penyangga sistem kehidupan untuk wilayah Deli Serdang

dan Kodya Medan.

TABEL 2.22 HUTAN MENURUT FUNGSINYA

No Jenis Hutan Menurut Fungsinya LuasHutan (Ha)

Ket.

1.2.3.4.5.

Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian AlamHutan LindungHutan Produksi TerbatasHutan ProduksiHutan Konversi

22.184,877.465,187.654,28

41.843,27936,08

Luas Hutan 80.083,68

Sumber Data : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang PenunjukanKawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan hasil perhitungan GIS, panjang batas luar kawasan hutan di

Kabupaten Deli Serdang adalah + 225 Km dan dari total panjang batas luar

tersebut baru + 27 Km yang ditata batas.

Berdasarkan hasil kajian kriteria penetapan lahan kritis dari Ditjen RLPS,

lahan kritis di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah seluas 63.350,51 Ha

yang tersebar di kawasan hutan lindung seluas 18.812,44 Ha, kawasan lindung

di luar kawasan hutan seluas 16.628,65 Ha dan kawasan budidaya pertanian

seluas 27.909,42 Ha dengan kriteria kritis seluas 9.327,43 Ha, agak kritis seluias

30.777,22 Ha dan potensial kritis seluas 23.245,86 Ha.

Hasil kajian terhadap citra landsat yang dilakukan oleh Balai Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah I Medan tahun 2003, diperoleh indikasi bahwa

kawasan hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi di Kabupaten Deli Serdang

adalah Prioritas I pada DAS Ular seluas 37.982,60 Ha, Prioritas II pada DAS

Belawan, Deli, Percut, Belumai dan DAS Padang seluas 129.887,98 Ha dan

Prioritas III pada DAS Bah Hapal seluas 1.060,30 Ha.

Adanya data lahan kiritis secara digital merupakan modal dasar untuk

melaksanakan dan memprogramkan :

1) Kegiatan GN-RHL/Gerhan yang telah dicanangkan pemerintah.

2) Proyek CDM Kehutanan, Clean Development Mechanism atau

Mekanisme Pembangunan Bersih.

3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang telah diprogramkan oleh

Departemen Kehutanan pada areal hutan produksi yang tidak

produktif, dimana Kabupaten Deli Serdang mempunyai areal

seluas + 49.497 Ha.

Penyebab kerusakan hutan dan lahan karena aktivitas`manusia adalah berupa:

penebangan hutan illegal, kebakaran hutan, perambahan hutan, eksploitasi

hutan dan lahan secara berlebihan, penggunaan dan pemanfaatan lahan tidak

menerapkan kaidah konservasi tanah dan air.

2.2.7. Energi dan Sumberdaya Mineral


pertambangan dan energi termasuk dalam urusan pilihan energi dan

sumberdaya mineral dilaksanakan untuk Pemerataan listrik masuk desa dan

Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral. SKPD yang menangani

urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral Dinas Cipta Karya dan

Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.

Penyedian energi listrik untuk kebutuhan RT, industri komersial dll sampai

dengan tahun 2009 secara nasional masih mengalami defisit sehingga hal ini

menyebabkan salah satu faktor rendahnya laju investasi di Kabupaten Deli

Serdang. Penyediaan energi listrik di Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam rangka peningkatan pasok energi

listrik untuk berbagai kebutuhan di Kabupaten Deli Serdang, diharapkan PLN

dapat meningkatkan kapasitasnya. Potensi pertambangan yang terdapat di

Kabupaten Deli Serdang yang sudah dikelola atau sudah di keluarkan izin

pertambangannya adalah bahan tambang galian gol “C” yaitu berupa pasir,

batu dan tanah timbun. Ada beberapa kecamatan yang memiliki potensi bahan

tambang golongan “C” antara lain , pasir laut di Kecamatan Pantai Labu,

pasir, batu dan tanah timbun di Kecamatan Kutalimbaru, Bangun Purba, STM

Hilir, Galang, Sibiru-Biru, Namorambe. Pengangkutan bahan galian gol “C”

ini telah menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan.

2.2.8. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang berasal dari produksi perikanan

tangkap (Perikanan laut dan perairan umum), produksi perikanan budidaya

(budidaya air payau/pertambakan, budidaya laut dan budidaya air tawar).

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2004-tahun 2008 produksi perikanan

tangkap masih mendominasi produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang,

dengan jumlah produksi tahun 2008 sebesar 18.684,67 ton. Produksi perikanan

budidaya pada tahun 2008 sebesar 5.364,36 ton atau 22,31 % dari produksi

perikanan Kabupaten Deli Serdang.

Perkembangan Produksi perikanan budidaya air payau/pertambakan masih

mengalami tekanan yang cukup berat terutama faktor penyakit udang (viruss

disease) yang sampai saat ini belum ditemui teknologi untuk mengatasinya.

Namun untuk mengatasi dilakukan perbaikan ekologi di sepanjang pesisir

pantai melalui penanaman hutan mangrove (pohon bakau) dan mensosialisasi

budidaya rumput laut jenis Glasilaria yang diyakini akan mampu

menstabilkan kondisi kualitas air.

Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang pada kurun waktu

lima tahun dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja dan sekaligus

membuka lapangan kerja baik dari Perikanan tangkap (nelayan) maupun

perikanan budidaya (pembudidaya) termasuk juga hasil ikutan dari produk

perikanan tersebut yaitu di bidang industri pengolahan ikan dan perdagangan

produk perikanan. Pada tahun 2008 dari Sektor Perikanan dan Kelautan

terserap tenaga kerja sebanyak 13.258 orang. Penyerapan tenaga kerja

kegiatan perikanan budidaya dapat ditingkatkan lagi dengan memperluas

areal pembudidayaan ikan. Kendala utama untuk perluasan areal disamping

permodalan juga sangat menentukan pembangunan infrastruktur yang

berkaitan dengan pensuplaian air/irigasi yang saat ini sangat tergantung

dengan irigasi untuk pertanaman padi sawah. Berkenaan dengan hal tersebut

perlu dilakukan pensuplaian air/irigasi yang khusus untuk peruntukan

kawasan perikanan budidaya.

Produksi Perikanan Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk konsumsi

masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi dan kesehatan hidup juga ditujukan

untuk pemasaran ekspor. Konsumsi per kapita masyarakat terhadap

komoditas ikan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 sebesar 26,06 kg.

Perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang perlu

dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui

usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan revitalisasi perikanan.

Berikut disajikan tabel potensi dan perkembangan produksi perikanan

budidaya dan penangkapan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu

lima tahun terakhir.

TABEL 2.23 POTENSI DAN PERKEMBANGAN PERIKANAN KABUPATENDELI SERDANG DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN TERKHIR (2004 – 2008)

No. Uraian Tahun2004 2005 2006 2007 2008

1. Produksi Perikanan Panjang garis pantai 65 km 65 km 65 km 65 km 65 km Perikanan Laut 15.981,6

ton16.677,7

ton17.097,31

ton18.396,10

ton18.684,67

ton

Budidaya AirPayau/Pertambakan

3.997,0 ton 3.526,9ton

3.527.0 ton 3.703,28 ton 3.979.74 ton

Budidaya laut - - - 0,56 ton 0,62 ton Budidaya Air Tawar 758 ton 1,196 ton 1,203 ton 1,251 ton 1,384 ton

2. Luas Budidaya Perikanan danPerikanan Perairan Umum Budidaya Air

Payau/Pertambakan1.056,4 Ha 1.100,3

Ha1.125,75 Ha 1.241,25 Ha 1.241,25 Ha

Kolam Ikan 518.7 Ha 642,2 Ha 648,42 Ha 653,89 Ha 659,38 Ha Mina Padi/Sawah 39,80 Ha 41.36 Ha 45,60 Ha 58,43 Ha 57,60 Ha Perairan Umum 1.077 Ha 1.077 Ha 1.077 Ha 1.128 Ha 1.128 Ha

3. Perahu/Kapal Penangkap ikan Perahu Tanpa Motor

* Kecil 1.065 unit 639 unit 1.115 unit 1.117 unit 1.105 unit* Sedang 638 unit 1.016 unit 563 unit 536 unit 533 unit

Kapal Motor* < 5 GT 993 unit 1.162 unit 526 unit 524 unit 546 unit* 5 – 10 GT 113 unit 55 unit 472 unit 521 unit 545 unit* > 10 GT - - - 4 unit 4 unit

4.Nelayan dan PembudidayaIkan Nelayan Laut

* Waktu Penuh 6.864 org 8.678 org 8.973 org 8.955 org 8.958 org* Sambilan 1.626 org 2.235 org 2.791 org 2.985 org 2.987 org

Nelayan Perairan Umum 433 org 460 org 267 org 245 org 243 org- Pembudidaya Ikan 893 org 1.016 org 1.111 org 1.066 org 1.070 org

5. Konsumsi per kapita 22,80 kg 23,59 kg 24,25 kg 25,17 kg 26,06 kgSumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Deli Serdang Tahun 2008

2.2.9 Perindustiran dan Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan PerindustiranPerdagangan, dilaksanakan

untuk Meningkatkan unit usaha, jumlah dan nilai investasi serta jumlah

produksi rata-rata 1,10 % pertahun. Mengembangkan jaringan informasi

produksi dan pasar serta perluasan pangsa pasar lokal dan regional,

Meningkatkan pengembangan pasar dan sistem distribusi barang dan jasa,

Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia industri pengolahan dibagi menurut jumlah tenaga kerjanya

yaitu berskala besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data industri besar dan

sedang dikumpulkan oleh BPS sedangkan data industri kecil dan rumah

tangga diperoleh dari dinas Kopperindag dan penanaman modal Kabupaten

Deli Serdang.

Pada tahun 2007 perusahaan industri besar di Deli Serdang berjumlah 171

perusahaan sedangkan industri sedang berjumlah 153 perusahaan. Sektor

industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kabupaten Deli Serdang

mempunyai kontribusi yang signifikan. Tahun 2008, kontribusi sektor industri

pengolahan dalam pertumbuhan total PDRB sebesar 1.70 %, terbesar disusul

sektor jasa-jasa . Jika melihat perkembangan sektor industri selama lima tahun

terakhir maka diketahui sektor industri sudah cukup stabil. Bahkan jika

dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis, kinerja sektor industri sudah

lebih baik sesuai dengan besaran pada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini

tentu berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang didukung

oleh segenap masyarakat.

Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa kawasan industri dan zona

industri yaitu Kawasan insustri Medan II di kecamatan Percut Sei Tuan,

Kawasan industri Medan Star di kecamatan Tanjung Morawa, Kawasan

industri Hamparak Perak di kecamatan Hamparan Perak, Kawasan Industri

Deli Serdang di kecamatan Percut Sei Tuan. Rencana pengembangan dan

beberapa zona industri yang terdapat di kecamatan Sunggal, Tanjung

Morawa, Patumbak, Deli Tua dan Bangun Purba.

TABEL 2. 24 BANYAKNYA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA SERTA NILAI HARGA RIELMENURUT SEKTOR INDUSTRI (FORMAL) DI KABUPATEN DELI SERDANG

NO Bidang Usaha Unit UsahaTenagaKerja

Nilai (Rp. 000)

Investasi Produksi

BahanBaku

Penolong

1Industri Pengalengan Kepiting

dan Biota Perairan 1 40 470000 3246000 1832100

2Industri Minyak Makan dari IntiSawit 1 7 120000 150000 16000

3Industri Minuman Suplemen dariKelapa 2 10 80000 65000 34000

4 Industri Minyak Makan Nabati 1 48 1360000 7060000 34800005 Industri Penggilingan Jagung - - - - -

6Industri Penggilingan TepungBeras, Lada, Merica, dll - - - - -

7Industri Pengupasan danPembersihan Kopi 1 11 190000 321000 170000

8Industri Pengupasan danPembersihan Pinang 1 20 190000 215000 105000

9Industri Pengolahan Tepung Ikandan Tepung Udang - - - - -

10 Industri Roti dan Sejenisnya 2 131 395000 1240200 670700

11Industri Pengolahan Kopi / KopiInstan / Kopi Bubuk 2 11 250000 109000 49500

12 Industri Tauco - - - - -13 Industri Tahu / Tahu Basah 1 5 70000 181500 9900014 Industri Kerupuk dan Sejenisnya 2 19 275000 885000 439000

15Industri Makanan Linnya / Chiki /

Makanan Snack / Jelly 2 50 1750000 4593000 2494000

16Industri Minuman Ringanberaroma 1 12 150000 180000 961600

17Industri Air Minum dalamKemasan 3 86 1015000 5490000 881900

18 Industri Mie 2 13 165000 760000 406000

19Industri Pakaian Jadi / Baby Set

dan Orang Dewasa 1 8 150000 80000 4600020 Industri Sepatu harian - - - - -

21Industri Penggergajian Kayu /

Moulding 3 102 920000 2401000 131840022 Industri Menir/Bedak 1 2 10000 51500 3600023 Industri Barang dari Kayu 1 15 175000 400000 20500024 Industri Kertas Tissue 2 53 580000 2715000 127500025 Industri Kertas Budaya 1 30 200000 742000 37000026 Industri Kotak dari Karton 1 35 270000 625000 30650027 Industri Percetakan / Kertas Surat 1 47 5420000 26956000 12805000

28Industri Percetakan / Amplop /

Kertas Komputer - - - - -

29Industri Pengolahan Aspal / Hot

Mix - - - - -

30Industri Kimia Dasar Organik /Minyak Pencegah Karat - - - - -

31 Industri Lilin 1 10 200000 342000 19000032 Industri Pupuk 2 15 235000 334000 12000033 Industri Cat 1 30 100000 451000 28140034 Industri Sabun / Sabun Mandi 2 22 50000 560000 28400035 Industri Pestisida 1 20 300000 251000 10480036 Industri Pembuatan Tinta Sablon - - - - -

37Industri Kemasan / Kantong dari

Plastik 7 350 2500000 8615000 4750000

38Industri Kotak dari Plastik / KotakCD - - - - -

39Industri Barang dari Karet / Tapak

Sepatu - - - - -40 Industri Batu Bata 2 17 300000 305000 16500041 Industri Penggilingan Batu Kapur 2 18 700000 1375000 700000

42Industri Barang dari Semen / Riol,

Cone Blok 1 25 400000 1180000 50500043 Industri Barang dari Semen 1 10 200000 594500 274000

44Industri Pengecoran Besi dan

Baja - - - - -

45Industri Peleburan Timah /Aluminium 1 35 300000 920000 400000

46 Industri Bengkel Las 1 11 175000 460000 221300

47Industri Barang dari Aluminium /

Rak Piring 1 9 160000 310000 170000

48Industri Pengerjaan Barang dariLogam 1 8 120000 301000 151000

49 Industri Alat Dapur dari Bambu 1 5 10000 55000 2100050 Industri Barang dari Kawat 1 10 150000 381400 19050051 Industri Pembuatan Timbangan - - - - -52 Industri Pengemasan Pupuk 1 10 150000 1050000 53140053 Industri Antena Parabola - - - - -54 Industri Tangkai Sapu 1 16 150000 395700 201800

55Industri Pembuatan Dupa / DupaAlam - - - - -

56 Industri Komponen Sepeda Motor 1 6 50000 75000 39000

57Industri Alat Angkut / KeretaDorong - - - - -

58Industri perabot Rumah Tanggadari Kayu 9 69 900000 2052000 110000

59 Industri Furniture / Spring Bed 2 20 395000 1080000 560000

60Industri bahan Bakar dariCangkang Sawit - - - - -

61 Industri Tepung Batu 1 4 170000 280000 120000

62Industri Sablon / Karung Plastik diSablon - - - - -

63Industri Daur Ulang Karet BanBekas / Tali, Kursi 1 10 175000 250000 109000

64Industri Pengemasan Minyak

Rem - - - - -65 Industri Seng Genteng 1 43 750000 2140000 121800066 Industri Pemecahan Batu - - - - -67 Industri Serat Sabut Kelapa 1 30 350000 1050000 491000

68

Industri Pemotongan KacaLembaran / Cermin / KacaLengkung - - - - -

69Industri Tawas Cair dalamKemasan - - - - -

70Industri Aneka Kerajinan RumahTangga dari Kain 3 65 755000 5642000 3895000

71 Jasa Reparasi Dinamo - - - - -

72Jasa Pengecatan KendaraanRoda – 4 1 6 120000 145000 75000

73Industri Kue Basah/Kue BikaAmbon dan Kue Lapis Legit 1 5 30000 60000 31000

74 Industri Kue Basah / Dodol 1 15 60000 76000 3500075 Industri Depot Air Minum 14 42 925 1741000 881900

76industri Pencucian Kain / KainCelana Dicuci 1 10 250000 2730000 1195000

77 Industri Pembuatan Minyak Atsiri 1 6 50000 50000 2600078 Industri Crumb Rubber 1 19 600000 8132226 504300079 Industri Penyamaan Kulit 1 10 120000 91500 4510080 Industri Vulkanisir Ban 1 8 180000 169000 86000

81Industri Barang dari Plastik /Galon, Botol Plastik 1 10 330000 1049000 450000

82 Industri Plastik Lembaran 3 65 755000 5042000 389500083 Industri Tali Plastik 1 30 200000 975000 450000

84Industri Keramik / KeramikGerabah 1 4 10000 45000 18000

85 Industri Bordir/Sulaman 1 6 60000 65000 2950086 Industri Perakitan Radio, TV 1 15 350000 794000 26000087 Industri Panel Listrik 1 10 100000 415000 23500088 Industri Antena Parabola 1 11 170000 407000 21000089 Industri Gitar 1 7 25000 160000 76000

90Industri Alat Musik NonTradisional / Loudspeaker 2 40 380000 1036000 530000

91 Industri meja Billiard 1 6 100000 180000 90000

92Industri Daur Ulang Plastik / BijiPlastik 1 25 150000 643000 365500

93Industri Daur Ulang / Sarang

Telur 1 9 150000 265000 13400094 Industri Bahan Kimia / Zinc Oxid 1 30 460000 6152000 359500095 Pencucian Sarang Burung Walet 1 11 50000 115000 5000096 Industri Penyamakan Kulit 1 10 100000 380000 20000097 Industri Fiberglass 1 25 270000 672000 310000

98Industri Pengemasan Minyak

Pelumas 1 8 100000 290000 135000

99Industri PengemasanPemberantas Hama 1 3 125000 95000 45000

100Industri Pengemasan BahanTambahan Makanan 1 10 100000 65000 34000

101 Industri Air Batteray 1 2 9000 10500 4500102 Industri Mancis Gas 1 200 250000 3400000 1810000103 Pengemasan Barang – Barang 1 12 100000 265000 110000104 Rekondisi Mesin -Mesin 1 10 190000 495000 105000

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. DeliSerdang

Menurut tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2007 terdapat 1130

yang terdiri dari TDP Baru : 774 perusahaan dan TDP Ulang : 356 perusahaan.

Rincian dari jumlah TDP yang diterbitkan berstatus badan hukum PO

sebanyak 516 baru dan 223 ulang. FA sebanyak 13 baru dan 5 ulang, PT/CV

sebanyak 219 baru dan 128 ulang.

TABEL 2.25 BANYAKNYA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)DI KABUPATEN DELI SERDANG DIRINCI PER KECAMATAN

Kecamatan 2004 2005 2006 2007-1 -3 -4 -5 -6

1 Gunung Meriah - - - 12 S.T.M Hulu 4 8 4 13 Kutalimbaru 4 36 7 134 Sibolangit 1 10 3 35 Pancur Batu 31 78 38 356 Namo Rambe 8 31 19 187 Biru – biru 6 22 18 58 S.T.M Hilir 4 21 12 119 Bangun Purba 4 10 5 4

10 G a l a n g 26 50 50 3411 Tanjung Morawa 177 258 187 16112 Patumbak 31 41 41 1613 Deli Tua 34 38 37 3314 S u n g g a l 87 172 135 10815 Hamparan Perak 31 91 52 2516 Labuhan Deli 31 37 38 2717 Percut Sei Tuan 189 300 182 21618 Batang Kuis 24 59 26 3319 Pantai Labu 9 45 25 2020 Beringin 45 58 36 2721 Lubuk Pakam 109 147 118 12122 Pagar Merbau 25 22 12 11

Jumlah/Total 880 1534 1045 923Sumber : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang 2007

Dari data yang terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah unit usaha yang

mendaftarkan usahanya dari tahun 2004 s.d.2007, ini artinya pertumbuhan

dunia usaha dan peluang bisnis menggambarkan kondisi yang cukup baik di

Kabupaten Deli Serdang.

Pasar yang ada di Deli Serdang merupakan pasar tradisional yang bersifat

kompetitif,yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli barang atau

jasa,jadi tidak ada satu pedagang atau satu pembeli yang dapat

mengintervensi harga barang atau jasa yang ditransaksikan di pasar.

Pasar yang bersifat kompetitif tersebut ada dua bentuk dalam hal

pengelolannya,yakni :

a. Pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pasar yang dikelola oleh Pemerintah merupakan tempat bertemu antara

penjual dan pembeli barang-barang dan jasa yang pengelolaannya di

bawah Pemerintah.

b. Pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta.

Pasar swasta merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli

barang-barang dan jasa yang pengelolaannya dibawah pihak swasta.

Selain hal tersebut diatas ada pasar modern yang terdapat di kabupten Deli

Serdang yaitu, Deli Mas Plaza di Kecamatan Lubuk Pakam, Suzuya di

Kecamatan Tanjung Morawa yang telah beroperasi. Sedangkan Pusat

perbelanjaan modern yang belum beroperasi yaitu Medan Mega Trade

Centre (MMTC) di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki Hak

Perdangangan Regional yang berada di Perbatasan wilayah antara Kota

Medan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kondisi fisik pasar Deli Serdang sudah

tidak layak lagi. Hal ini disebabkan oleh karena pasar-pasar tersebut sudah

memiliki umur yang sangat tua. Secara rata-rata pasar dibangun sekitar tahun

80-an, sehingga umur ekonomisnya sudah habis yang berdampak pada mutu

pelayanan di pasar. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang tersedia

juga sudah tidak mampu lagi menampung jumlah pedagang yang semakin

hari semakin bertambah, terlebih setelah bangsa ini memasuki masa krisis

moneter dan krisis global, maka alternatif yang paling memungkinkan bagi

masyarakat untuk memperoleh pendapatn dan untuk bertahan hidup adalah

berjualan, sehingga menambah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di

pasar. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesemerautan dipasar dan

menimbulkan kemacetan dijalan-jalan penghubung menuju pasar.

Secara Geografis, wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi yang

sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomiannya. Hal ini

disebabkan karena Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang sangat

luas. Namun potensi yang sangat strategis tersebut harus ditunjang dengan

penetapan arah pembangunan yang jelas.

Dibeberapa daerah, khususnya yang berbatasan dengan Pemko Medan

merupakan daerah yang harus menjadi skala prioritas untuk diperhatikan.

Karena daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

tersebut akan mengakibatkan semakin tingginya iklim persaingan usaha dan

ini akan meningkatkan volume permintaan dan penawaran dipasar.

2.3. SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH

2.3.1 Kependudukan

Pemahaman tentang jumlah, struktur, dan pertumbuhan serta distribusi

penduduk sangat menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Kondisi

kependudukan akan mempengaruhi berbagai kebijaksanaan pembangunan

dari berbagai sektor-sektor pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintah. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang terus mengalami

pertumbuhan yang relatif cepat dan hal ini akan membawa perubahan pada

sistem pelayanan pemerintahan secara keseluruhan.

Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang TA. 2004 tercatat sebanyak

1.539.967 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.634.115 jiwa di Tahun 2006.

Dimana komposisi penduduk menurut umur sebagai berikut : penduduk

kelompok di bawah umur 14 Tahun sebanyak 552.798 jiwa (33,83 %) dan

penduduk kelompok umur diatas 55 Tahun sebanyak 120.150 jiwa (7,37 %)

sedangkan jumlah penduduk kelompok umur 20 s/d 55 Tahun adalah 960.807

jiwa (58,80 %), dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang merupakan

potensi sumber daya manusia yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini

akan dapat memperkuat SDM Kabupaten Deli Serdang dimasa yang akan

datang guna mempercepat pengembangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pada TA 2007 penduduk di Deli Serdang berjumlah 1,686,366 jiwa dengan

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Deli Tua yaitu 6,057

jiwa/km2, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Gunung

meriah yaitu 33 jiwa/km2. Jumlah kepadatan penduduk perkecamatan dapat

terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.26 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PERKECAMATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2007

Sumber: Deli Serdang dalam angka tahun 2007

TABEL 2.27 PERTUMBUHAN PENDUDUK PER KECAMATAN

Sumber :Deli Serdang dalam angka tahun 2007

GAMBAR 2.2 STRUKTUR DEMOGRAPHI KABUPATEN DELISERDANG

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70- 75

75 +

PerempuanLaki – Laki

Sumber :Deli Serdang dalam angka tahun 2007

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang telah dan akan dilaksanakan

sebagai upaya untuk memberdayakan fungsi dan peran Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil untuk percepatan pelayanan dan kemudahan proses

penerbitan KK dan KTP serta Akta-akta Catatan Sipil.

Dalam implementasinya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk saat ini

tidak lagi menggunakan dan memanfaatkan aplikasi program Sistem

Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), sebagaimana program ini

dibangun dengan mengembangkan jaringan komunikasi data yang

dilaksanakan paralel secara tersambung (semi on line) antara kabupaten

dengan kecamatan. Dengan menerapkan 9 (sembilan) kecamatan sebagai

wilayah pelayanan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 22

kecamatan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Kependudukan, aplikasi Simduk telah

diganti dengan aplikasi program informasi dan administrasi kependudukan

(SIAK) yang mana aplikasi program ini akan menghubungkan secara

langsung sistem di Kabupaten Deli Serdang dengan sistem yang ada di

Provinsi Sumatera Utara dan di Pemerintah Pusat.

TABEL 2.28 REALISASI KEPEMILIKAN KTP SAMPAI TAHUN 2008

Realisasi kepemilikan Akta Catatan Sipil.

Sebagai upaya pembinaan dan peningkatkan kesadaran masyarakat akan arti

penting dan manfaatnya memilki akta catatan sipil, khususnya dalam hal ini

dengan menitik beratkan pemberian akta kelahiran melalui Program

Dispensasi, yaitu suatu program Pemerintah untuk memberikan kemudahan

bagi mereka yang terlambat pendaftaran kelahirannya berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 1684 Tahun 2007 tanggal 22 Agustus 2007, tentang Dispensasi

Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1112/MD tanggal

11 Maret 2009, perihal batas waktu pelaksanaan Program Dispensasi

Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

sebagaimana ditetapkan pelaksanaan program tersebut sudah harus berakhir

pada Tahun 2010 yang akan datang.

TABEL 2.29 JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CATATAN SIPIL

TABEL 2.30 BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Sasaran urusan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan

dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang

memungkinkan perempuan dapat berperan dan memiliki kesempatan yang

sama dengan laki-laki khususnya dalam bidang pembangunan.

Dengan visi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam

berkeluarga dan bermasyarakat, Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

ditempuh melalui upaya yang tepat sesuai kebutuhan kaum perempuan,

bertahap dan berkesinambungan, terarah dan sekaligus merangsang

partisipasi kaum perempuan untuk mengatasi masalahnya sendiri.

TABEL 2.31 PERBANDINGAN ANGKATAN KERJA LAKI 2

DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang sosial

termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum (bagian sosial) urusan

wajib

Pemberdayaan Perempuan dan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa,

dilaksanakan untuk Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa; Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; Peningkatan

koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

Peningkatan keswadayaan masyarakat; dan Pengembangan kapasitas

kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan.

2.3.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang telah berhasil

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat

(Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa) di setiap

kecamatan. Disamping itu pula telah tersedia sebanyak 15 unit rumah sakit

yakni 4 unit di Kecamatan Tanjung Morawa, 3 unit di Lubuk Pakam, 3 unit di

Deli Tua, 3 unit di Percut Sei Tuan, 1 unit di Labuhan Deli dan 1 unit di

Sunggal. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pada tahun 2008 di

Kabupaten Deli Serdang telah tersedia 32 unit Puskesmas (13 unit Puskesmas

Rawat Inap dan 19 Puskesmas Rawat Jalan), 103 unit Puskesmas Pembantu

dan 95 unit Pos Kesehatan Desa. Ratio antara jumlah Puskesmas terhadap

jumlah penduduk sekitar 1:54.326, sedangkan ratio Puskesmas Pembantu

terhadap jumlah penduduk adalah 1:16.878. Masalah yang dijumpai dalam

pelayanan kesehatan dasar adalah rendahnya tingkat utilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan sarana pendukung

pelayanan kesehatan yaitu 18 unit peralatan laboratorium lengkap, 32 unit

Puskesmas keliling roda-4, 104 patroli kesehatan roda-2, 1 unit mobil promosi

kesehatan, 1 unit ambulans gawat darurat penanggulangan bencana dan

penyakit menular dan 34 unit mesin fogging. Sedangkan untuk pelayanan

rujukan terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah dan 14 unit rumah sakit

swasta. Selain itu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) telah

membuahkan hasil yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam

penyediaan lahan untuk pembangunan 95 unit Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) dan adanya 1.367 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) hasil

partisipasi masyarakat.

TABEL 2.32 JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KECAMATAN

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008

KECAMATANRUMAHSAKITUMUM

KAPASITASTEMPATTIDUR

PUSKESMAS

PUSKESMASPEMBANTU

RUMAHBERSALIN

BALAIPENGOBATAN

SWASTA

1 2 3 4 5 6 71 Gunung Meriah - - 1 2 - -2 STM Hulu - - 1 3 - 13 Sibolangit - - 2 5 - 24 Kutalimbaru - - 1 4 - 15 Pancur Batu - - 2 6 3 106 Namorambe - - 1 5 2 57 Biru-Biru - - 1 3 3 58 STM Hilir - - 1 5 3 39 Bangun Purba - - 1 5 1 9

10 Galang - - 2 6 3 1011 Tanjung Morawa 4 191 2 8 9 2112 Patumbak - - 1 2 8 313 Deli Tua 3 161 1 1 3 314 Sunggal 1 - 3 6 18 2115 Hamparan Perak - - 2 6 9 1216 Labuhan Deli 1 47 1 3 7 717 Percut Sei Tuan 3 230 3 10 30 2718 Batang Kuis - - 1 4 3 919 Pantai Labu - - 1 5 0 220 Beringin - - 1 5 4 721 Lubuk Pakam 3 176 2 4 7 1422 Pagar Merbau - - 1 5 - -

JUMLAH 15 805 32 103 113 172

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008

Dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ini, dan diikuti

dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini

dapat dilihat dari situasi derajat kesehatan berikut ini yang semakin meningkat

dari tahun ke tahun dan juga jika dibandingkan dengan angka nasional dan

Provinsi Sumatera Utara. Selain upaya penyediaan sarana dan pra sarana

pelayanan kesehatan, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan mutu

pelayanan dari petugas kesehatan kepada masyarakat, hal ini terlihat dengan

diperolehnya Peringkat pertama Untuk Predikat Pelayanan Publik oleh

Puskesmas Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Serdang pada tahun 2008. Diharapkan hal ini diikuti oleh Puskesmas lainnya,

untuk itu sedang dilakukan upaya pembinaan.

TABEL2.33 JUMLAH KEMATIAN (MORTALITAS)

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008Catatan SDKI 2007 :

AKI : 248 / 100.000 KH (Nasional) 290 / 100.000 KH (Prov. SU)

AKB : 26,9 / 1.000 KH 28 / 1.000 KH 3,1/ 1.000 KH (Kab)

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 adalah 126 kasus

dari 40.472 kelahiran hidup (KH), angka ini mengalami peningkatan bila

dibandingkan tahun tahun- tahun sebelumnya. Hal ini karena sistem pendataan,

pelacakan dan pelaporan yang semakin baik. Jadi Angka Kematian bayi (AKB)

di Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 mencapai 3,11 per 1.000 KH, dimana

angka ini lebih rendah dibandingkan dengan AKB nasional (26,9 / 1.000 KH)

dan AKB Propinsi Sumatera Utara (28 / 1.000 KH) tahun 2007. Demikian juga

dengan jumlah kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

karena semakin baiknya sistem pencatatan, pelacakan dan pelaporan dari

pemerintah maupun swasta. Sedangkan jumlah kematian Balita di tahun 2008

adalah 25 / 40.472 KH, jadi Angka Kematian Balita 0,62 / 1.000, ini mengalami

penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

TABEL 2.34 JUMLAH KESAKITAN (MORBIDITAS) PENYAKIT MENULARDI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Jumlah kasus penderita TB Paru BTA (+) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

sebanyak 1.276 orang dan upaya pengobatan terhadap penderita cukup baik

yaitu dengan angka kesembuhan BTA (+) sebesar 94,58%. Jumlah penderita

pneumonia pada Balita dari tahun ke tahun terus meningkat, seluruh penderita

tersebut (100%) telah ditangani oleh petugas kesehatan, upaya yang dilakukan

adalah penemuan kasus secara dini dan penanganan/pencegahan dengan

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2008 Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sero survey dengan hasil dari 123

orang yang diperiksa terdapat 58 kasus HIV dan 65 AIDS. Selanjutnya seluruh

penderita HIV/AIDS tersebut mendapat penanganan medis. Namun demikian

karena kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, maka diperkirakan

masih ada lebih dari 123 orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang

keberadaannya belum diketahui. Penanggulangan HIV/AIDS diharapkan lebih

maksimal dengan adanya klinik VCT di Puskesmas dan RSUD Deli Serdang

serta adanya Kelompok Peduli HIV/AIDS di masyarakat.

TABEL 2.35 JUMLAH PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) berhasil ditekan, hal ini terlihat dari

jumlah kasus yang menurun dari 433 kasus di tahun 2007 menjadi 325 kasus di

tahun 2008. Upaya antisipasi adalah dengan penyediaan mesin fogging di

setiap Puskesmas sehingga apabila terjadi kasus di suatu wilayah dapat

sesegera mungkin dilakukan fogging. Disamping itu karena letak Kabupaten

Deli Serdang berbatasan dengan Kota Medan dan Binjai yang dapat memberi

pengaruh pada kejadian kasus DBD, maka dilakukan kerjasama

penanggulangan DBD dengan membentuk Pokja DBD dalam kegiatan

MEBIDANG (Medan, Binjai, dan Deli Serdang). Kesadaran masyarakat

berperilaku hidup bersih dan sehat telah ditindaklanjuti dengan adanya

Forum Komunikasi Perubahan Perilaku (FKPP) dengan Pokja-Pokja yang

tersebar di desa.

Status gizi Balita di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami perbaikan dan

peningkatan yang cukup berarti. Untuk kasus Balita dengan gizi buruk, pada

tahun 2008 dilaporkan terdapat 8 kasus dari 164.472 Balita yang ada. Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi pada Balita dan ibu hamil

yaitu dengan penimbangan balita dan ibu hamil rutin setiap bulan pada

kegiatan Posyandu dan pemberian makanan tambahan disamping kegiatan

lainnya.

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan di Kabupaten Deli Serdang

sampai dewasa ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan gizi

masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terjadinya perbaikan beberapa

indikator kesehatan antara lain menurunnya Angka Kematian Bayi

(AKB/IMR), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu

(AKI/MMR), meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan

berbagai penyakit menular. Sejalan dengan membaiknya beberapa indikator

tersebut, telah terjadi peningkatan Umur Harapan Hidup (UUH).

Indikator pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari

penurunan AKABA dari 3,22 / 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2005

menjadi 2,14/1.000 KH pada tahun 2006, dan menjadi 0,71/1.000 KH tahun

2007 hingga turun lagi menjadi 0,62 / 1.000 KH pada tahun 2008. Demikian

pula dengan Umur Harapan Hidup (UUH) meningkat dari 68,3 tahun 2004,

menjadi 68,9 tahun 2005, 69,5 tahun 2006 dan meningkat terus hingga 69,8

pada tahun 2007. Sedangkan untuk AKB dan jumlah kematian ibu mengalami

peningkatan, hal ini disebabkan sistem pencatatan dan pelaporan yang

semakin baik.

TABEL 2.36 JUMLAH KASUS PENYAKIT MENURUT KECAMATAN DAN JENISNYA TAHUN 2008

III-64

TABEL 2.37 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMASMENURUT KECAMATAN DAN JENISNYA TAHUN 2008

Kecamatandr.

Spesialis/dr.Umum/drg

Perawat& Bidan Farmasi Gizi Teknisi

Medis Sanitasi Kesmas Jlh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Gunung Meriah 4 13 - - 1 1 1 202 STM Hulu 2 32 1 1 1 - 1 383 Sibolangit 11 63 2 2 3 3 - 844 Kutalimbaru 7 43 1 1 1 2 1 565 Pancur Batu 15 121 8 5 5 5 2 1616 Namorambe 9 97 1 1 2 1 2 1137 Biru-Biru 5 58 2 - - 2 - 678 STM Hilir 4 41 1 1 1 1 2 519 Bangun Purba 3 35 - 1 1 - - 40

10 Galang 4 84 1 2 - 2 - 9311 Tanjung Morawa 12 141 6 3 3 2 2 16912 Patumbak 8 42 2 2 1 1 3 5913 Deli Tua 5 28 2 1 2 - 4 4214 Sunggal 28 149 12 2 2 4 - 19715 Hamparan Perak 10 96 2 4 2 1 - 11516 Labuhan Deli 7 40 1 1 2 1 3 5517 Percut Sei Tuan 18 169 10 4 4 1 4 21018 Batang Kuis 9 60 4 2 1 1 - 7719 Pantai Labu 3 39 1 1 1 1 - 4620 Beringin 9 40 1 1 - 1 - 5221 Lubuk Pakam 8 73 5 4 1 3 2 9622 Pagar Merbau 5 43 1 1 - - - 50

Jumlah 186 1507 64 40 34 33 27 1891

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008

2.3.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses investasi dibidang sumber daya manusia dan

merupakan unsur strategis dalam pembangunan. Pendidikan juga sering

dihubungkan dengan proses pembangunan manusia seutuhnya. Aspek

pembangunan bidang pendidikan yang dijelaskan dalam bagian ini

mencakup empat hal yang utama yaitu , prasarana, sumberdaya, target, dan

sarana. Jumlah

murid sekolah cenderung meningkat tetapi belum dibarengi dengan

ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

III-65

Guru merupakan komponen Vital yang menjamin proses belajar-mengajar.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tuntutan

kompetensi untuk menjadi seorang guru pun mengalami penyesuaian.

Berdasarkan Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru dinyatakan bahwa seorang guru SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK harus memiliki kualifikasi S-1 / D4. Dibawah

ini disajikan, tingkat kualifikasi guru setiap satuan Pendidikan :

TABEL2.38 JUMLAH GURU DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PER SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2008

No Satuan Pendidikan Jumlah Guru dan KualifikasiPendidikan

Total

Non S-1 S -1 S -21 SD 5,789 4,744 6 10,5392 MI 650 112 - 7623 SMP 893 4,118 20 5,0314 MTs 335 1,384 - 1,7195 SMA 399 2,460 32 2,8916 MA 43 483 1 5277 SMK 326 2,053 8 2,387

T o t a l 8,435 15,354 67 23,856Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Jika di lihat tabel di atas, kualifikasi guru tingkat satuan pendidikan SD/MI

masih di bawah 50 % yang memiliki S1/D4, sementara kualifikasi guru

tingkat satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sudah di atas 80 %

yang memiliki kualifikasi S-1/D4.

Untuk Data APK dan APM 5 tahun terakhir, sebagai berikut :

TABEL 2.39 APK DAN APM 5 TAHUN TERAKHIR

III-66

Untuk tingkat persentase kelulusan :

TABEL 2.40 PERSENTASE KELULUSAN

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Berikut ini disajikan data jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan jumlah

murid tingkat satuan pendidikan SD Negeri dan Swasta :

TABEL 2.41 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN JUMLAHMURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI DAN SWASTA

DI KABUPATEN DELI SERDANG

No KecamatanSekolah Rombongan Belajar Guru Jumlah Murid

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta1 Pancur Batu 28 8 209 65 392 117 6,842 1,8662 Patumbak 17 11 222 71 359 114 7,978 2,4153 Namorambe 14 10 93 72 200 105 2,264 1,664

III-67

4 Gunung Meriah 6 - 36 - 43 - 333 -5 Labuhan Deli 11 11 119 94 192 157 3,987 3,4896 Deli Tua 9 5 129 70 198 134 4,709 2,5577 Bangun Purba 25 5 150 30 511 40 3,464 6088 Tanjung Morawa 53 11 545 86 838 142 19,409 2,7569 Lubuk Pakam 32 11 277 86 474 138 8,559 2,626

10 STM Hilir 22 4 145 24 265 32 3,369 55311 Kuta Limbaru 27 1 170 6 314 6 3,846 8212 Pagar Merbau 18 1 135 6 206 4 4,035 5713 STM Hulu 15 - 88 - 142 - 1,704 -14 Biru-Biru 17 5 126 30 246 42 3,577 63415 Pantai Labu 21 3 153 18 242 25 4,908 32816 Sibolangit 20 1 120 6 191 6 2,432 19717 Batang Kuis 20 - 183 - 299 - 6,230 -18 Hamparan Perak 63 10 481 77 773 123 15,389 2,90219 Galang 42 4 273 22 471 38 7,765 42420 Beringin 23 3 178 22 286 30 5,271 92121 Sunggal 42 31 392 239 647 388 14,084 9,19122 Percut Sei Tuan 67 38 731 269 1,154 455 26,032 9,590

Jumlah 592 173 4,955 1,293 8,443 2,096 156,187 42,860Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Untuk Satuan Pendidikan SD Negeri, pemerintah mampu membangun 4.955

ruang kelas untuk menampung 156.187 siswa di seluruh Kabupaten Deli

Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 32 siswa.

Untuk Satuan Pendidikan SD Swasta, swasta mampu membangun 1.293




murid tingkat satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta :

TABEL 2.42 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN

JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI

DAN SWASTA :


Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta1 Pancur Batu 3 8 54 47 206 148 2,212 1,6422 Patumbak 2 5 19 28 84 96 739 1,1503 Namorambe 2 4 24 14 80 75 836 4084 Gunung Meriah 1 - 6 - 18 - 155 -

III-68

5 Labuhan Deli 2 6 27 69 102 163 1,031 2,9896 Deli Tua 2 8 44 67 138 158 1,735 2,6577 Bangun Purba 3 1 32 1 80 8 1,166 298 Tanjung Morawa 3 14 55 130 163 290 2,220 5,2049 Lubuk Pakam 3 15 67 79 188 259 2,758 3,067

10 STM Hilir 1 4 8 16 35 56 153 52011 Kuta Limbaru 2 4 22 24 76 47 847 82012 Pagar Merbau 1 4 14 15 47 39 543 51313 STM Hulu 1 2 6 9 24 34 222 33014 Biru-Biru 1 4 12 15 42 53 438 55515 Pantai Labu 2 3 25 9 63 40 881 32116 Sibolangit 1 4 9 24 29 87 216 82317 Batang Kuis 1 4 24 32 72 89 1,035 1,25718 Hamparan Perak 2 13 27 78 80 237 1,061 3,27619 Galang 2 6 28 29 75 83 1,098 1,08020 Beringin 1 8 4 46 13 131 120 1,75421 Sunggal 4 19 61 126 180 327 2,380 4,54322 Percut Sei Tuan 5 26 87 184 296 520 3,359 6,951

Jumlah 45 162 655 1,042 2,091 2,940 25,205 39,889Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Untuk Satuan Pendidikan SMP Negeri, pemerintah mampu membangun 655



Untuk Satuan Pendidikan SMP Swasta, swasta mampu membangun 1.042




murid tingkat satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta :

TABEL 2.43 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN

JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI

DAN SWASTA :


Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta1 Pancur Batu 1 5 25 25 110 104 1,054 8942 Patumbak - 4 - 15 - 60 - 3983 Namorambe 1 3 7 7 41 48 228 141

III-69

4 Gunung Meriah 1 - 3 - 11 - 68 -5 Labuhan Deli 1 4 12 39 49 111 452 1,7686 Deli Tua 1 7 9 58 36 185 334 2,1537 Bangun Purba 1 2 11 8 46 40 398 1958 Tanjung Morawa 1 11 24 54 85 192 1,001 1,9759 Lubuk Pakam 2 10 44 76 161 268 1,743 2,955

10 STM Hilir - 2 - 11 - 33 - 36111 Kuta Limbaru 1 2 10 15 36 61 376 34612 Pagar Merbau - 1 - 3 - 17 - 11413 STM Hulu - 1 - 5 - 23 - 14214 Biru-Biru - 3 - 11 - 47 - 33815 Pantai Labu - 2 - 6 - 31 - 15116 Sibolangit 1 1 9 9 39 27 251 40717 Batang Kuis 1 3 15 10 57 52 584 34518 Hamparan Perak 1 7 13 23 55 131 458 80119 Galang 1 3 14 16 45 71 546 64420 Beringin - 4 - 13 - 67 - 45921 Sunggal 1 7 13 28 50 113 510 85422 Percut Sei Tuan 1 15 21 78 81 308 861 2,644

Jumlah 16 97 230 510 902 1,989 8,864 18,085Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Untuk Satuan Pendidikan SMA Negeri, pemerintah mampu membangun 230



Untuk Satuan Pendidikan SMA Swasta, swasta mampu membangun 510




murid tingkat satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta :

TABEL 2.44 DATA JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DANJUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI DANSWASTA


Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta1 Pancur Batu - 8 - 24 - 130 - 8562 Patumbak - - - - - - - -3 Namorambe - 1 - 3 - 17 - 634 Gunung Meriah - - - - - - - -5 Labuhan Deli - 7 - 142 - 237 - 6,2466 Deli Tua - 5 - 34 - 140 - 1,277

III-70

7 Bangun Purba - 4 - 17 - 81 - 4518 Tanjung Morawa - 11 - 82 - 199 - 3,3219 Lubuk Pakam 1 13 22 88 128 292 979 3,087

10 STM Hilir - - - - - - - -11 Kuta Limbaru 1 - 4 - 21 - 101 -12 Pagar Merbau - 1 - 2 - 15 - 4513 STM Hulu - - - - - - - -14 Biru-Biru - 2 - 8 - 38 - 34415 Pantai Labu - - - - - - - -16 Sibolangit - - - - - - - -17 Batang Kuis - 2 - 10 - 34 - 37418 Hamparan Perak - 6 - 30 - 108 - 1,18719 Galang - 8 - 49 - 173 - 1,56220 Beringin - 7 - 35 - 131 - 1,26021 Sunggal - 11 - 46 - 189 - 1,45222 Percut Sei Tuan 1 11 33 89 169 285 1,213 3,009

Jumlah 3 97 59 659 318 2,069 2,293 24,534Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Untuk Satuan Pendidikan SMK Negeri, pemerintah mampu membangun 59



Untuk Satuan Pendidikan SMK Swasta, swasta mampu membangun 659



2.3.4 Pariwisata dan Budaya

Sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam adalah salah satu

potensi ekonomi daerah lain yang dapat memberikan kontribusi kepada

Pendapatan Asli Daerah. Dengan pemekaran Kabupaten Deli Serdang

menjadi dua wilayah, beberapa obyek wisata, seperti misalnya Pantai Cermin

yang merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) , kini bukan merupakan

wilayah Deli Serdang lagi.

Dari 33 obyek wisata yang ada sebelum pemekaran wilayah, saat ini di

Kabupaten Deli Serdang masih tersisa sekitar 25 obyek wisata potensial untuk

dikembangkan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang baru di

III-71

Kabupaten Deli Serdang diantaranya adalah Villa Impian Prima, Retret

Center Suka Makmur, Taman Hutan Wisata Sibolangit, Pemandian Alam

Sembahe Pemandian Alam Pulo Sari, Martabe Golf, Pemandian Alam Pantai

Sari Laba Biru Indah, Pemandian ALam Pantai Kasanova, dan Pemandian

Alam Lau Sigembur. 12 obyek wisata lainnya masih merupakan potensi yang

belum dikelola diantaranya adalah : Danau Linting, Gua dan Air Panas

Penen, Pantai Pasir Putih, Sampuran Putih dan Pantai Cemara.

Dan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama, yang terdapat di

Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang adalah Hill Park, yang

merupakan tempat permainan yang dilengkapi dengan peralatan permainan

modern yang sangat ramai dikunjungi dan merupakan Theme Park terbesar

yang terdapat di Sumatera Utara.

Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah

dilakukan, namun masih terdapat kekurangan penataan fasilitas penunjang

untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik

maupun luar negeri. Selain pengelolaan yang belum optimal, juga belum

adanya momen-momen khusus pariwisata seni dan budaya dalam skala

regional/belum masuk dalam kalender wisata.

Obyek wisata yang ada, sebenarnya memiliki potensi cukup menjanjikan

untuk dikembangkan yang terdiri dari wisata alam, pemandian alam,

panorama, air panas, cagar alam, dan wisata pantai. Beberapa peluang

investasi pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Deli Serdang antara

lain adalah, membangun fasilitas penginapan, restoran, kios souvenir,

pemasaran barang-barang souvenir, buah-buahan, perbaikan jalan menuju

obyek wisata, fasilitas komunikasi, sarana permainan anak-anak, kolam

renang, dan lain sebagainya. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara

terpadu dengan sektor lainnya seperti pertanian, industri kecil, dan jasa

sehingga terdapat saling keterkaitan antar sektor.

III-72

Untuk menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung.

Dari hasil kajian, nampak bahwa penambahan fasilitas obyek yang telah

dilakukan pada sebuah kawasan wisata belum dapat memenuhi

kebutuhan/fasilitas umum. Kurang berimbangnya antara kontribusi PAD

sebuah kawasan wisata dibandingkan dengan investasi yang masuk pada

kawasan yang sama, dimungkinkan merupakan salah satu penyebab

lambatnya perkembangan kawasan wisata yang ada. Di samping itu peran

serta dunia usaha dan masyarakat belum dapat berlangsung secara sinergis.

Untuk mewujudkan ketahanan budaya dalam hal ini budaya masyarakat

Kabupaten Deli Serdang diperlukan unsur budaya pembentukan yang

meliputi unsur budaya asli yang berasal dari puncak-puncak kebudayaan

(bahasa, kesenian, adat istiadat dan sistem nilai budaya) dan unsur budaya

baru yang cocok dengan budaya lokal. Dengan makin diperkayanya budaya

lokal oleh budaya asing yang pada gilirannya juga memperkaya budaya

nasional maka akan terbentuk keutuhan budaya yang kondusif untuk

menghadapi tantangan bangsa dimasa yang akan datang.

Kabupaten Deli Serdang, sebelum kemerdekaan terdiri 2 kesultanan yakni

Kesultanan Deli yang berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang

berkedudukan di Perbaungan. Kedua kesultanan tersebut dipimpin dan

dihuni oleh suku melayu. Dengan demikian maka budaya masyarakat yang

digunakan ketika itu adalah budaya melayu. Dewasa ini, suku bangsa yang

dominant mendiami wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah suku Melayu,

Karo, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Jawa dan Minang. Masing-

masing suku bangsa tersebut memiliki nilai-nilai budaya tersendiri tetapi

satu dengan lainnya saling menghormati sehingga tidak terlihat adanya

friksi-friksi budaya di wilayah ini. Namun demikian, pengaruh

perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat telah dengan

gamblang membuka batas wilayah dan Negara, secara langsung dapat

III-73

mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Budaya luar tersebut pastilah

memiliki dampak positif dan negative terhadap budaya lokal, namun yang

terpenting adalah kemampuan masyarakat untuk menyaring yang baik dan

menggunakannya serta membuang yang tidak sesuai.

Secara umum penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah pemeluk agama

Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Penganut terhadap Ketuhanan Yang Maha

Esa secara melembaga dan resmi belum pernah diketahui.

2.3.5 Ketertiban dan ketentraman dan keamanan

Stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Deli Serdang cenderung

membaik. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan

ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan

memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat, serta

pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan dengan aman,

damai dan lancar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban daerah,

memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis

pengamanan daerah, pengembangan wawasan kebangsaan dan

ipoleksosbud, peningkatan penegakan dan kepastian hukum serta

meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang menangani urusan ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi ketertiban dan ketentraman merupakan pengembangan dari fungsi

ketertiban dan keamanan. Bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada

masyarakat adalah menjamin terjaganya kondisi yang tertib dan aman bagi

masyarakat sehingga dapat menyelenggarakan kehidupan sehari – hari.

Pelayanan ini meliputi penanggulangan bencana dan penegakan serta

III-74

pembinaan hukum kepada masyarakat.

Mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan kewajiban

dari pemerintah. Namun demikian, mengingat keterbatasan SDM dan

informasi yang dimiliki oleh pemerintah maka sudah seharusnya dibutuhkan

peran serta masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mengambil peran

yang lebih aktif terhadap upaya menekan kejadian yang dapat mengganggu

ketentraman dan ketertiban. Gangguan tersebut dapat berupa potensi

kejahatan dan kriminal maupun penanganan darurat bencana alam. Dengan

meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut diharapkan dapat terwujud

kondisi masyarakat yang kondusif sehingga setiap potensial gangguan dapat

segera teratasi.

TABEL 2.45

III-75

Sumber Deli Serdang Dalam Angka tahun 2007

2.4 SARANA DAN PRASARANA

2.4.1 Pekerjaan Umum

III-76

Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan

tata ruang yang tepat, karena penambahan infrastruktur yang tidak terencana

dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak

diinginkan di kemudian hari, disamping itu sebagai wilayah yang berbatasan

dengan Kota Medan yang telah jenuh perkembangannya. Kabupaten Deli

Serdang harus mengantisipasi perluasan pengembangan wilayah perkotaan,

karena bukan tidak mungkin permasalahan perkotaan akan berpindah ke

wilayah Kabupaten Deli Serdang, seperti banjir, kesemrawutan pedagang

kaki lima, kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya. Terlepas dari

dampak negatif perluasan perkembangan Kota Medan, wilayah Kabupaten

Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan akan meningkat aktivitas

ekonominya dengan berdirinya kompleks perumahan yang pada akhirnya

akan menimbulkan pasar barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi

wilayah tersebut akan meningkat yang berimbas pada meningkatnya

pendapatan penduduk serta terbukanya kesempatan kerja baru.

Jalan dan Jembatan

TABEL 2.46 PANJANG JALAN MENURUT STATUS JALAN

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

a. 109,410 109,410 187,880 187,880 945,400 1,186,314 - -b. - - - - 1,106,250 1,568,375 - -c. - - - - - 34,059 - -d. - - - - - 15,958 - -e. - - - - 61,100 270,848 - -f. - - - - 617,384 - - 3,300,000

RINCIANSTATUS JALAN

JALAN NEGARA JALAN PROPINSI JALAN KABUPATEN JALAN DESA

(1)

JENIS PERMUKAANDiaspalDkerikilBatuBeton ( Concrete )TanahTidak Dirinci

-Jumlah I 109,410 109,410 187,880 3,300,000 187,880 2,730,134 3,075,554

Sumber Dinas pekerjaan umum Kabupaten Deli Serdang

Panjang jalan sesuai dengan statusnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah

di Aspal sepanjang 1.186,314 Km, Jalan sudah di Kerikil sepanjang 1.568,375

Km, Jalan Batu sepanjang 34,059 Km, Jalan Beton sepanjang 15,958 Km, serta

III-77

Jalan Tanah sepanjang 270,848 Km, maka Panjang jalan Kabupaten di

Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2008 sudah mencapai 3.075 Km.

TABEL 2.47 PANJANG JALAN MENURUT KONDISI JALAN

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

a. 97,390 109,410 130,360 103,210 986,200 1,229.998 - -b. 9,930 - 27,720 20,000 930,150 1,673.080 - -c. 2,090 - 25,500 22,500 92,800 74.240 - -d. - - 4,300 42,170 103,600 98.236 - -e. - - - - 617,384 - - 3,300,000

2,730,134 3,075.55 - 3,300,000 109,410 109,410 187,880 187,880

RusakRusak BeratTidak Dirinci

Jumlah II

(1)

KONDISI JALANBaikSedang

RINCIANKONDISI JALAN

JALAN NEGARA JALAN PROPINSI JALAN KABUPATEN JALAN DESA

Sumber Dinas pekerjaan umum Kabupaten Deli Serdang

Kondisi jalan pada tahun 2008 sebagai berikut : Jalan dalam kondisi Baik

sepanjang 1.229,998 Km, Jalan dalam kondisi Sedang sepanjang 1.673,080 Km,

Jalan dalam kondisi Rusak sepanjang 74,240 Km, dan Jalan dalam kondisi

Rusak Berat sepanjang 98,236 Km

Selain kondisi jalan Kabupaten yang sudah mengalami perkembangan setiap

tahunnya, kondisi jalan desa juga akan menjadi perhatian khusus yang mana

pada akhir tahun 2008 panjang Jalan Desa di Kabupaten Deli Serdang

mencapai + 3.300 Km.

Pelayanan jaringan transportasi di Kabupaten Deli Serdang telah banyak

mengalami peningkatan, namun masih terdapat wilayah kecamatan yang

belum terpenuhi kebutuhan jalannya secara memadai.

Selain jaringan jalan, sarana lain yang perlu disiapkan dalam mendukung

transportasi (perhubungan) dikabupaten Deli Serdang perlu mendapat

perhatian mengingat jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota Lubuk

Pakam sangat bervariasi. Sarana Terminal penumpang yang dimiliki oleh

Kabupaten Deli Serdang adalah 1 unit terminal Type B, yakni terminal Lubuk

Pakam dan 5 unit terminal type C yang terletak di Kecamatan Deli Tua,

III-78

Pancur Batu, Mandala, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Simalingkar.

Diharapkan dimasa yang akan datang setiap Kecamatan akan mempunyai

terminal penumpang, sehingga dapat melayani kegiatan masyarakat.

Moda angkutan umum yang melayani masyarakat Kabupaten Deli Serdang

saat ini adalah Mobil Penumpang Umum (MPU) yang memiliki kapasitas

angkut sebanyak 12 orang, becak bermotor dan becak tidak bermotor dengan

kapasitas angkut penumpang 2 orang. Untuk MPU yang menghubungkan

transportasi antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dilayani 22 trayek

dengan jumlah armada sebanyak 487 unit kenderaan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sumatera

Utara yang memiliki jaringan pelayanan kereta api, dan merupakan salah

satu moda alternatif selain moda angkutan jalan raya. Kereta Api juga

merupakan alternatif moda angkutan yang diunggulkan untuk

dikembangkan dimasa yang akan datang.

Kondisi pelayanan saat ini masih sangat terbatas, sehingga pelayanan masih

belum optimal dan terpadu. Padahal angkutan Kereta Api sangat

menguntungkan karena :

a. Lebih optimal mengangkut orang dan barang.

b. Hemat energi, hemat lahan, mengurangi beban.

c. Tingkat keselamatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan angkutan

jalan.

d. Besarnya potensi perkeretaapian.

Secara umum moda transportasi laut yang ada di Kabupaten Deli Serdang

masih belum optimal digunakan sebagai sarana angkutan penumpang dan

barang, umumnya kapal-kapal yang ada adalah kapal nelayan penangkap

ikan dan sebagian kecil kapal yang dapat digunakan sebagai transport wisata

lokal dan dermaga yang ada masih merupakan dermaga penangkapan ikan.

III-79

Saat ini untuk mengoptimalkan sarana pengangkutan di Kabupaten Deli

Serdang sedang dibangun dermaga yang berada di Kecamatan Pantai Labu.

Diharapkan dimasa yang akan datang dermaga ini menjadi salah satu sarana

penunjang bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan laut. Selain

hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kan mempersiapkan

master plan transportasi laut yang akan mengoptimalkan moda tranportasi

laut sebagai angkutan orang dan barang menuju bandara kuala Namu dan

objek 2 wisata laut.

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Lapangan Terbang Kuala Namu,

yang merupakan relokasi dari Bandara Polonia yang terletak di kota Medan.

Bandara ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi

perkembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Diproyeksikan pada

tahun 2011 Bandara Kuala Namu akan beroperasi, hal ini akan mendorong

terjadinya peningkatan yang signinfikan penggunaan sarana dan prasarana

transportasi di Kabupaten Deli Serdang khususnya sarana dan prasarana

yang menuju Bandara Kuala Namu.

Pengairan

TABEL 2.48 KONDISI BIDANG PENGAIRAN

SSumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang

Di bidang sumber daya air atau pengairan, Indonesia mempunyai

ketersediaan air terbesar kelima di dunia, namun tidak tersedia secara merata

sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim

hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7

bulan). Kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan air adalah

III-80

dikarenakan distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu,

sehingga air yang dapat disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik

dalam perspektif jumlah maupun waktu.

Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain

menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi

bahaya kemanusian berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau,

kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusian lainnya

berupa kekeringan yang berkepanjangan.

Dalam hubungan ini, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki

peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami

kerusakan sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air

sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.

Kondisi Daerah Irigasi (D.I) tahun 2009 di Kabupaten Deli Serdang yang

merupakan kewenangan Kabupaten ada sebanyak 117 DI dengan luas areal ±

23.253 ha. Dari luas tersebut ± 3.179 ha adalah irigasi teknis, seluas + 19.534

Ha irigasi semi teknis. Dengan luasan Daerah Irigasi tersebut masih tedapat

kondisi sarana dan prasarana irigasi yang masih memprihatinkan. Pada

tahun 2008 yang lalu belum semua Daerah Irigasi yang merupakan

kewenangan kabupaten dapat ditangani baik secara pemeliharaan

rutin/berkala maupun meningkatkan pembangunan jaringan irigasi.

Sesuai dengan inventarisasi Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan

Kabupaten panjang saluran induk mencapai + 181.174 Km dan saluran

sekunder mencapai + 235.638 Km, sedangkan saluran pembuang sepanjang +

43.125 Km. Jumlah Bendung/Intake mencapai ± 123 Unit yang tersebar di

beberapa Wilayah Kecamatan, sedangkan yang dalam bentuk bangunan

pelengkap lainnya mencapai ± 418 Unit.

Ruang Terbuka

III-81

TABEL 2.49 RUANG TERBUKA

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang

Di bidang penataan ruang terbuka perkotaan (taman), secara umum sebuah

kota digambarkan sebagai sebuah kawasan yang relatif besar / luas, padat

dan permanen yang terdiri dari kelompok-kelompok individu yang beragam,

yang beraktivitas secara aktif, yang dilengkapi oleh pusat-pusat aktivitas dan

pelayanan bagi masyarakatnya.

Sebuah kawasan kota terbentuk antara lain oleh komponen berupa ruang-

ruang pemusatan kegiatan, keberadaan sistem ekonomi pusat-pusat

kekuasaan serta hubungan kedekatan/kekerabatan masyarakat. Salah satu

ruang yang dimaksud adalah ruang terbuka dimana keberadaannya di dalam

aktivitas sebuah kota terlihat lebih hidup dan manusiawi.

Ruang terbuka hijau tidak hanya berguna sebagai tempat beraktivitas warga

kota, tetapi berfungsi sebagai paru-paru kota, perkembangan suatu kota juga

menuntut perkembangan elemen-elemen pembentuk kota yang salah satunya

adalah kebutuhan akan ruang terbuka hijau (open space). Elemen-elemen dari

ruang terbuka hijau adalah adanya jalur pejalan kaki yang teduh, nyaman

serta adanya tumbuh-tumbuhan, lampu penerangan, tempat duduk, tempat

parkir dan lain sebagainya.

2.4.2.Penataan Ruang


penataan ruang termasuk dalam urusan wajib tata ruang, dilaksanakan untuk

penyusunan dokumen rencana tata ruang yang berkualitas dan komprehensif

diarahkan untuk mendorong sinergi antara prioritas pembangunan daerah

dengan memperhatikan beberapa permasalahan strategis, termasuk

III-82

mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah melalui pendekatan

pengembangan wilayah secara komprehensif serta sebagai alat koordinasi

dan landasan penyiapan program pembangunan untuk kepentingan

pengembangan daerah, alat pengendali pemanfaatan lahan/ruang agar

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan tata ruang adalah BAPPEDA Kabupaten Deli

Serdang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang, telah dilaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 1999-2009 (Perda Nomor 11 Tahun

2001) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan sebanyak 14

Kecamatan. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992,

mengamanatkan kepada daerah untuk me-Revisi RTRW Kabupaten dan

menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kabupaten, yang

merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat yang ditinjau dari

sisi keruangannya. Saat ini telah disusun konsep Revisi RTRW Kabupaten

Deli Serdang dengan muatan sesuai dengan UU Penataan Ruang yang baru,

dan diharapkan pada tahun 2009 ini dapat ditetapkan Peraturan Daerahnya.

2.4.3 Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pembangunan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup di Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya merupakan upaya

mendayagunakan Sumber Daya Alam yang sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan

dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.


lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib lingkungan hidup

III-83

dilaksanakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup.

Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan pada;

1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2. Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Pemantauan/rehabilitasi lahan kritis.

2.4.4 Pertanahan

Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupten Deli Serdang

memperllihatkan bahwa luas perkebunan (perkebunan besar + perkebunan

rakyat) dan luas permukiman terus berkembang dari waktu kewaktu

sedangkan luas sawah tadah (tadah hujan dan irgasi) dan tegalan /kebun

campuran hampir tidak bertambah dan ada indikasi/kecenderungan

menurun. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi dan perkembangan

penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 1995 –

2004 dimaksud, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.50 TATA GUNA TANAH DAN LAHANDI KABUPATEN DELI SERDANG

GAMBAR 2.3 KOMPOSISI TATA GUNA LAHAN DI KABUPATEN DELI

SERDANG TAHUN 2007

III-84

12%9%

25%

11%16%

20%7%

- H u t a n

- Semak / Alang-Alang

- Perkebunan Besar

- Perkebunan Rakyat

- Tegalan / Kebun Campuran

- Sawah

- Perkampungan / Pemukiman

Data tersebut diatas tidak mmemperlihatkan informasi kerusakan atau

pengurangan luas hutan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini

diperkirakan bahwa data dan informasi yang real tentang kondisi sebenarnya

dilapangan tidak tercatat dengan akurat, sehingga kemungkinan

pengurangan luas hutan juga sedang terjadi dan termasuk didalam

pengurangan luas semak dan luas alang-alang tersebut. Total luas

semak/alang2pada tahun 1995 tercatat seluas 59.356 Ha dan menjadi 51.083

Ha pada tahun 2004 atau berkurang seluas 8.273 Ha dalam 9 tahun berkurang

rata2 920 Ha per tahun seluas 8.273 ha dalam 9 tahun atau berkurang 920 Ha

per tahun.

Perkebunan rakyat dan kebun campuran serta pertanian kering/tegalan

terlihat menurun dari waktu ke waktu sementara perkebunan besar

meningkat luasannya. Hal ini memperlihat bahwa pergeseran peruntukan

lahan disektor pertanian – perkebunan, dimana yang paling menonjol

perubahannya adalah penurunan luas lahan tegalan dan kebun campuran

yakni menurun dari 49.507 Ha pada tahun 1995 menjadi 40.048 Ha pada

tahun 2004 atau berkurang seluas 4.941 ha dalam pada 9 tahun atau dengan

perkatan lain berkurang rata-rata 550 Ha per tahun. Lahan perkebunan

rakyat 550 Ha per tahun. Lahan perkebunan besar ditambah dengan lahan

perkebunan rakyat pada tahun 1995 tercata seluas 83.784 Ha dan tahun 2004

seluas 91.805 Ha atau naik sebesar 7.021 ha dalam waktu 9 tahun atau

meningkat rata-rata 780 Ha Pertahun.

III-85

Penggunaan lahan untuk permukiman meningkat dari waktu ke waktu

dimana pada tahun 1995 tercata seluas 12.315 Ha dan pada tahun 2004

menjadi 16321 Ha atau meningkat sebesar 4.186 Ha dalam 9 tahun atau

bertambah rata2 465 ha pertahun. Luas lahan sawah irigasi cenderung

berkurang yakni 26.209 Ha pada tahun 1995 menurun menjadi 24.478 ha pada

tahun 2004 atau berkurang sebear 1.731 Ha dalam 9 tahun atau berkurang

rata-rata 192 Ha pertahun.

TABEL 2.51

III-86

2.4.5. Perumahan Rakyat

Kebutuhan terhadap pemukiman dan perumahan yang baik dan sehat

merupakan salah satu kebutuhan penting manusia. Pemukiman dan

perumahan yang baik dan sehat tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan

badan penghuninya tapi juga berpengaruh terhadap perkembangan

mentalnya menjadi lebih baik. Hal ini karena kesehatan badan dan mental

adalah satu kesatuan, dan saling terkait.

Menyadari pentingnya penyediaan pemukiman dan perumahan yang baik

dan sehat bagi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui

kewenangan penerbitan ijin pembangunan perumahan dan pemukiman

melaksanakan fungsi pengawasan guna menjamin pembangunan perumahan

dan pemukiman dilaksanakan dengan baik dan memperhatikan aspek

kesehatan lingkungan.

Kondisi umum daerah saat ini khusus prasarana dan sarana, perumahan dan

permukiman masih jauh dari yang diharapkan dalam mewujudkan kawasan

perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Sejak Tahun

Anggaran 2006, Dinas Cipta Karya dan Pertambangan (dh. Dinas

Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan) telah berupaya

untuk melakukan penataan kawasan perumahan dan permukiman. Adapun

hasil yang dicapai sampai saat ini :

1. Jalan lingkungan : 140.558 m

2. Drainase lingkungan : 67.780 m

3. Pembangunan sarana air bersih:

- sumur bor : 36

- perpipaan : 14 unit

4. Peta jaringan drainase : 3 kecamatan

Dinas Cipta Karya dan pertambangan juga melaksanakan pelayanan

perizinan yang meliputi izin mendirikan bangunan dan izin galian

III-87

pertambangan umum yang belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari table kinerja pelayanan

berikut :

TABEL 2.52 KINERJA PELAYANAN PERIJINAN

PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Sumber Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kab. Deli Serdang

2.5 PEMERINTAHAN UMUM

2.5.1. Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang masih

mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi,

III-88

pelaksanaan maupun pengawasannya. Meskipun demikian, perencanaan

pembangunan yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang

positif antara lain: semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan pembangunan, meningkatnya kemampuan aparatur

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;

berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam

menerapkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif.

2.5.2 Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum di Kabupaten Deli Serdang sejauh ini sudah

berlangsung secara optimal. Fungsi koordinasi dan administrasi antar unit

kerja sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala

antara lain dikarenakan:

1. Belum adanya sistem dan mekanisme koordinasi yang baik yang dapat

menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan;

2. Belum adanya system dan mekanisme pengelolaan administrasi

pemerintahan yang baik yang dapat menjadi pedoman bagi aparatur

pemerintahan;

3. Belum berubahnya kultur birokrasi;

4. Belum adanya unit/mekanisme untuk penanganan pengaduan/keluhan

masyarakat.

Sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintahan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap sistem

pelayanan administrasi kependudukan maupun perizinan melalui Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk terwujudnya pelayanan

publik yang cepat, murah, mudah, trasparan, pasti dan terjangkau, serta

meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.5.3. Kepegawaian

III-89

Kualitas dan kuantitas aparatur adalah gambaran kemampuan aparatur

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat saat ini. Jumlah Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang hingga

tahun 2008 adalah 16.605 personel yang bertugas pada 68 Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Di antaranya 5,163 orang golongan IV (31 persen), 8,039

orang golongan III (48 persen), 3242 orang golongan II (20 persen), dan 181

orang golongan I (1 persen) dari jumlah pegawai.

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2009 , data diolah

Jumlah pegawai yang tersebar pada kelembagaan pemerintahan Kabupaten

Deli Serdang dapat mencerminkan potensi palayanan pada masyarakat.

Menurut catatan kepegawaian Kabupaten Deli Serdang tahun 2008, sebagian

besar pegawai Pemerintah Kabupaten berada pada lembaga teknis pelayanan,

yaitu Dinas sebanyak 14827 (89 %) dan sebanyak 599 (4%) di kecamatan-

kecamatan. Kondisi ini mencerminkan konstruksi kepegawaian yang strategis

sekaligus potensial, karena Dinas dan Kecamatan merupakan lembaga yang

terlatak di garis depan berhadapan langsung dengan masyarakat.

GAMBAR 2.4 JENJANG KEPANGKATAN PNSDI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008

31%

48%

20%1%

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

III-90

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2009 , data diolah

Terlihat bahwa 41 % dari keseluruhan pegawai di pemerintahan Kabupaten

Deli Serdang sudah berpendidikan S1, 1 % S2 dan 28 % D 3, selebihnya

SMA,SMP dan SD. Sedangkan PNS perempuan mempunyai kesempatan

yang lebih baik dari PNS pria, dengan perbandingan 64 : 36. Hal ini dapat

dilihat pada tabel 2.48

Masalah utama dalam persoalan kepegawaian dilingkungan Pemerintahan

Kabupaten Deli Serdang adalah belum adanya sistem dan mekanisme yang

cukup baik untuk melakukan rekruitment, peningkatan kapasitas,

pengawasan kinerja maupun mekanisme untuk mengatur penempatan para

pegawai secara merata berdasarkan kebutuhan organisasi dan perangkat

daerah. Sebagian aparat birokrasi sebagai pelayan publik memiliki kualitas

Sumber Daya Manusia, Kesadaran terhadap aturan dan kedisiplinan,

GAMBAR 2.5 JUMLAH PNS DI PEMERINTAHAN KABUPATENDELI SERDANG

1% 5%

89%

1% 4%

Setda Badan Dinas Kantor Kecamatan

III-91

ketrampilan dan profesionalisme masih rendah/belum sesuai dengan

tuntutan dan harapan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah

melakukan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan pendidikan

penjenjangan bagi aparatur yang telah memenuhi syarat.

2.5.4 Statistik

Badan Pusat Statistik yang pada tahun tahun sebelumnya hanya menyajikan

data/indikator makro, sesuai permintaan baik lembaga/intansi pusat/

daerah telah berupaya dengan bekerja sama dengan Pemerintah lembaga

pemerintah terkait menyajikan data mikro, yang dapat di manfaatkan

khususnya dalam penyedian data yang terkait dengan operasional. Kedepan

Badan Pusat Statistik kabupaten Deli Serdang melalui program

penyempurnaan dan pengembangan statistik akan tetap menjamin

kesinambungan penyedian data yang sudah ada, peningkatan kualitas dan

profesionalisme dan pengembangan sistem informasi statistik dan sistem

informasi manajemen guna mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan

data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat.

2.5.5. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kearsipan diarahkan untuk

manajemen pengelolaan kearsipan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang menangani urusan ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang. Dalam rangka untuk lebih dipahami

pentingnya suatu arsip dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah,

perlu dukungan dari satuan unit kerja, karena arsip merupakan sumber

informasi dan dokumentasi yang mampu memberikan data bagi pihak yang

memerlukan, sedangkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang

mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang sangat

mempengaruhi pelaksanaan kinerja dalam melaksanakan tata kearsipan

modern masih terbatas, dimana pengelolaan data sampai dengan penyajian

informasi harus didukung sarana penunjang yang sejalan dengan

III-92

perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang professional.

SKPD ini dibentuk selain untuk meningkatan kualitas pelayanan publik,

dalam pemenuhan kebutuhan akan arsip dan penyelamatan atau pelestarian

suatu dokumen juga guna peningkatan pelayanan perpustakaan.

2.5.6. Komunikasi dan Informatika

Di tingkat Pemerintah Kabupaten telah dibentuk Jaringan Komunikasi dan

Informasi guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan

Informasi dan Komunikasi serta Peningkatan Publikasi dan Dokumentasi,

sehingga informasi dapat diakses dan dibaca secara cepat tanpa dibatasi oleh

letak geografis. Informasi tersebut dapat diakses melalui website :

www.DeliSerdang.go.id,

www.Bappeda_deliserdangkab.info/indonesia/,

Http://dikpora_ds.org.

2.6 PERKEMBANGAN PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah

tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati

2. Sekretariat Daerah dengan 3 Assisten yang terdiri dari

a. Assisten Ekonomi Pembangunan

b. Asisten Administrasi

c. Asisten Administrasi

3. Sekretariat DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi :

a. Bagian Umum

b. Bagian Risalah dan Rapat

III-93

c. Bagian Keuangan

4. Badan Daerah sebanyak 8 SKPD, meliputi :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat

d. Badan Kesatuan Bangsa

e. Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan

f. Badan Ketahanan Pangan

g. Inspektorat

h. Badan Rumah Sakit Umum

5. Dinas Daerah sebanyak 17 SKPD, meliputi :

a. Dinas Pertanian

b. Dinas Perikanan dan Kelautan

c. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

d. Dinas Kehutanan

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

f. Dinas Kesehatan

g. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga

h. Dinas Pekerjaan Umum

i. Dinas Perhubungan

j. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

k. Dinas Pasar

l. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan

m. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

o. Dinas Sosial

p. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

q. Dinas Informasi dan Komunikasi

6. Kantor sebanyak 9 , meliputi :

a. Kantor Penanaman Modal

b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

III-94

c. Kator Satuan Polisi Pamong Praja

d. Kantor Pelayanan Perijinan

e. Kantor Kas Daerah

f. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

7. Kecamatan sebanyak 22.

8. Kelurahan sebanyak 14.

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin

banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan

pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan

masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintah yang

di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas)

pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan

manajerial maupun yuridis formal.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun

kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi

daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima

diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan

efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang

memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik,

hukum dan kamtibmas yang kondusif.

2.7 RUMUSAN ISSUE DAN PERMASALAHAN DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini

dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu

mendapat perhatian dalam menyusun rencana pembangunan jangka

menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada

diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan

tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan

yang ada.

III-95

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan

langkah – langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang

baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk

mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sebelum melangkah pada strategi

pembangunan lebih dulu dilakukan analisis kondisi dan potensi yang

dimiliki Kabupaten Deli Serdang. Isu-isu dan permasalahan pembangunan

kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang meliputi;

2.7.1. Ekonomi

Salah satu masalah keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah

struktur pendapatan dalam APBD yang masih didominasi olen dana dana

transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum, kontribusi PAD meskipun

sudah semakin meningkat belum signifikan berkontribusi kepada

pendapatan daerah. Masalah lainnya adalah proporsi belanja daerah yang

masih sangat didominasi olen belanja tidak langsung.

Sesuai dengan hal tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Daerah Deli

Serdang tahun 2009-2014 akan meningkatkan PAD melalui intensifikasi

penerimaan dan meningkatkan proporsi belanja langsung dalam struktur

belanja pemerintah. Dari sisi pembiayaan maka Pemkab akan

mengoptimalkan aset-aset pemerintah kabupaten untuk meningkatkan

pembiayaan dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum akan mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan peningkatan

lapangan kerja, serta penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pertumbuhan

ekonomi lima tahun kedepan diharapkan dapat mendorong pemerataan

III-96

distribusi pendapatan di kalangan masyarakat sehingga mampu menurunkan

indeks kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dikalangan masyarakat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program

pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan

sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, dimana ada keterkaitan satu

sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan

kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan

mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan

diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban

masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan

manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program

disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat miskin setempat dengan menghindari penyeragaman program.

Permasalahan mendasar lain yang terjadi dalam penanganan masyarakat

miskin adalah belum tersedianya data base yang jelas dan selalu

diperbaharui. Belum jelasnya standar/ukuran dalam menentukan

masyarakat miskin, termasuk belum tersedianya data tentang latar belakang

dan pemicu kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan terlalu

bergantung pada program pemerintah Propinsi dan atau Pusat karena

program-program yang disebutkan di atas belum dapat diukur efektivitasnya

dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang masih dihadapkan pada

berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan

keterpaduan penanganan antara lain:

1. Masih banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur;

2. Terbatasnya kesempatan kerja;

III-97

3. Belum optimalnya pelayanan pencari kerja di kecamatan;

4. Belum optimalnya informasi Pasar kerja (IPK) dan Bursa kerja ;

5. Relatif rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

6. Pelatihan kerja dan standar kualifikasi tenaga kerja belum memenuhi

kebutuhan pasar kerja;

7. Terbatasnya pengelolaan sumberdaya pelatihan dan lembaga

pelatihan kerja baik Pemerintah maupun swasta.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui peningkatan

peranan dari usaha kecil dan menengah, koperasi, pasar tradisionil dan

pemberian insentif pada badan usaha lainnya.

Pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan dengan mendorong investasi,

dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Tersosialisasi secara

optimal Prosedur perizinan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas

standar dan prosedur perizinan, besar biaya perizinan, dan waktu yang

diperlukan untuk pengurusan izin. Jika sosialisasi ini dibiarkan berlarut-

larut, akan berpengaruh pada jumlah penerimaan daerah yang bisa diperoleh

dari sektor perizinan karena masyarakat enggan untuk mengurus perizinan

dan berinvestasi di Kab. Deli Serdang.indentifikasi issu strategis profil

Koperasi dan UKM

1. Banyaknya koperasi yang tidak aktif saat ini ( 54%)

2. Citra koperasi yang kurang baik

3. Kontribusi terhadap PDRB rendah

4. Partisipasi anggota dan masyarakat terhadap koperasi rendah

5. Lemahnya legalisasi aset UMKM

6. Iklim usaha yang kurang kondusif

7. Pemahaman dan kepedulian instansi pembina yang terkait masih

kurang

III-98

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan memberikan kontribusi

terhadap PDRB dan mayoritas penduduk di Kabupaten Deli Serdang bekerja

di sektor pertanian. Namum sektor pertanian pangan masih didominasi oleh

petani tradisionil, sementara sub sektor perkebunan masih didominasi

perusahaan swasta. Sub sektor peternakan dan perikanan masih memerlukan

perhatian agar dapat menjadi sumber penghasilan pendapatan utama

masyarakat dan pemerintah.

Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah adanya alih fungsi

lahan dan pertambahan penduduk yang mengakibatkan berkurangnya rata-

rata kepemilikan sawah. Rendahnya produktivitas pertanian, nelayan dan

pembudidayaan ikan, serta banyaknya industri kecil yang bangkrut yang

diakibatkan oleh kelangkaan atau tingginya harga sarana produksi untuk

pertanian dan industri seperti pupuk, bibit dan pestisida, dan bahan baku

industri serta kondisi alam seperti banjir, kemarau dan lain-lain. Juga

disebabkan keterbatasan teknologi yang dimiliki termasuk penguasaan

teknologi para petani dan nelayan, fluktuasi harga dan kelangkaan BBM,

serta kurangnya pengawasan atas penggunaan bahan berbahaya untuk

menangkap dan mengawetkan ikan.

Selaras dengan hal tersebut diatas maka program pembangunan pertanian

dimasa mendatang akan dititik beratkan pada peningkatan produksi dan

produkitivitas serta nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan,

dan perikanan. Seiring dengan pertambahan penduduk maka kebutuhan

akan pangan asal tumbuhan maupun hewani akan meningkat pula..

Belum optimalnya pengelolaan perikanan laut, padahal dengan panjang

pantai sepanjang + 65 km, wilayah laut Deli Serdang sangat potensial untuk

pengembangan usaha perikanan laut. Masih terbatasnya sarana prasarana

perikanan laut, penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas, serta

III-99

faktor cuaca masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para

nelayan.

2.7.2 Sosial dan Budaya Daerah

kependudukan

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari berbagai pembangunan di

suatu daerah. Indikasi suatu masyarakat dikatakan sejahtera secara sosial,

adalah apabila di daerah tersebut sudah tidak dijumpai lagi persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan keberadaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: anak balita terlantar, anak terlantar,

anak nakal anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak

kekerasan, lanjut usia terlantar, penyadang cacat, tuna susila, pengemis,

gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalah

gunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni,

keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban

bencana alam korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial ,

penderita HIV/AIDS, keluarga rentan. Secara Umum permasalahan-

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya jumlah penyandang PMKS di Kabupaten Deli

Serdang

2. Terbatasnya bantuan dan perhatian pada korban bencana alam,

terutama penanganan pasca bencana.

3. Terbatasnya bantuan dan perhatian terhadap keluarga pra-

sejahtera dan Gakin.

4. Besarnya potensi bencana alam dan bencana sosial

5. Berpindahanya gepeng dan anak jalanan dari kota Medan ke

Kabupaten Deli Serdang karena jarak yang begitu dekat.

6. Rendahnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

7. Rendahnya kualitas SDM Karang Taruna, PSM dan Orsos sebagai

potensi sumber kesejahteraan sosial.

III-100

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Deli Serdang yaitu

pengangguran dan kemiskinan. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk

miskin/pra sejahtera dengan alasan ekonomi sebesar 26.091 KK atau 7,5 %

dari jumlah KK Kabupaten Deli Serdang sebesar 343.708 KK. Untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin perlu adanya upaya terpadu antara

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat dengan melaksanakan

kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin Dari segi

jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang penduduk perempuan

hampir sama dengan penduduk laki laki dan merupakan potensi

pembangunan yang belum dioptimalkan. Kemajuan pembangunan suatu

negara ditentukan oleh tingkat kemajuan kelompok perempuan. Namun

demikian, perempuan masih belum mendapat peran yang memadai agar

dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Kekerasan terhadap

perempuan dalam KDRT dan anak-anak masih sering terjadi. Proporsi

perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat masih

belum proporsional. Faktor budaya seperti peran ganda sebagai ibu rumah

tangga juga mempengaruhi peningkatan peran dan kualitas hidup kaum

perempuan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, dalam rangka percepatan pembangunan di

Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang akan didisain program untuk

meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan baik

sebagai perempuan karir ataupun sebagai ibu rumah tangga.

Dari analisa profil kependudukan diatas permasalahan dibidang

kependudukan di Kabupaten Deli Serdang yang di hadapi kedepan

diperkirakan seperti diuraikan berikut ini:

III-101

1. Distribusi penduduk tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli

Serdang;

2. Jumlah wanita yang memasuki lapangan kerja masih relatif kecil

dibandingkan dengan laki-laki;

3. Jumlah penduduk Deli Serdang yang jumlahnya pada akhir tahun 2007

mencapai 1,686,366 jiwa dan pada periode 5 tahun terakhir

meningkat rata-rata sebesar 3.11% per tahun mengakibatkan

pertambahan beban biaya pengadaan infrastruktur permukiman yang

cukup signifikan dimasa-masa mendatang.

4. Peningkatan jumlah penduduk yang besar terjadi di daerah yang telah

padat penduduknya yakni di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang

secara fisik berbatasan langsung dengan Kota Medan. Tingginya laju

pertambahan penduduk pada wilayah-wilayah tersebut disebabkan

karena pengaruh luapan penduduk kota Medan. Wilayah-wilayah ini

letaknya menyebar mengelilingi Kota Medan sehingga pengadaan

sarana dan prasarana permukiman menjadi mahal.

5. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk

terkait erat dengan ketidak seimbangan persebaran sumber daya dan

masalah pertanahan.

6. Belum tertatanya administrasi kependudukan secara detail, yang

menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Tingginya laju pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang

dibarengi dengan tingkat pertambahan pengangguran akan mengakibatkan

peningkatan keluarga miskin dan instabilitas keamanan dan ketertiban di

Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.

Kesehatan

Permasalahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

adalah peningkatan jumlah penduduk yang sehat melalui peningkatan sarana

dan prasarana kesehatan serta ketersediaan tenaga medis secara proporsional

dengan jumlah masyarakat sehingga mampu menurunkan derajat kematian

III-102

bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan peserta KB aktif, dan peningkatan

kesadaran masyarakat tentang kesehatan.

Selain itu pelayanan kesehatan masyarakat juga menuntut kesiapan dan

ketanggapan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang

bersifat endemic dan epidemik.

Isu lainnya adalah masih rendahnya ketersediaan pelayan kesehatan di

daerah terpencil dan masyarakat miskin dan ketersediaan pelayanan

kesehatan akan kebutuhan khusus seperti rumah sakit jiwa.

Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dibidang sumber daya

sebagai sarana mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas

dimasa depan. Tantangan pembangunan dimasa depan menuntut sumber

daya yang berpendidikan tinggi dengan ketrampilan yang berdaya saing.

Permasalahan yang dihadapi

1. Kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah masih relatif

rendah

2. Sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar dan menengah

masih terbatas

3. Kualitas SDM tenaga pendidik yang belum optimal

Pariwisata dan Budaya

Pembangunan pariwisata dan budaya mempunyai peranan penting karena

disamping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan

kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kabupaten Deli

III-103

Serdang dengan geomorfologis terdiri dari pegunungan dan dataran serta

perairan pantai, memungkinkan pengembangan pariwisata yang ditunjang

oleh sumberdaya alam komoditi unggulan seperti pertanian tanaman pangan

dan hortikultura, perternakan, perikanan, industri dan pertambangan.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata,

pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang

seperti hotel dan penginapan serta peningkatan aksesibilitas dengan

meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju

obyek wisata.

Secara umum permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pada

masing-masing obyek wisata dalam pengembangannya memiliki kesamaan,

yakni sebagai berikut:

1. Kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau

obyek wisata belum optimal terutama kondisi jalan yang rusak.

2. Kurangnya keterpaduan perencanaan antar obyek wisata.

3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan

obyek pariwisata.

4. Promosi tentang keunikan obyek sangat terbatas.

Ketertiban dan Ketentraman dan Keamanan

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya

rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya

kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin

masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan

dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan

pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan

kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan

penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang

apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya

kejahatan dan konflik horizontal

III-104

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Data menyebutkan bahwa lebih dari

dua juta pecandu narkoba di seluruh Indonesia, yang 90 persennya adalah

generasi muda. Di Kabupaten Deli Serdang, walaupun tidak ada angka pasti,

peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga cukup banyak ditemukan.

Sebagai dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak

hanya mencakup dimensi kesehatan jasmani dan mental saja namun yang

lebih berpengaruh langsung adalah dimensi ekonomi dengan meningkatnya

biaya kesehatan, dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan

norma masyarakat secara keseluruhan.

Pemanfataan hutan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan

tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan

deforestasi berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat,

bangsa dan negara. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang

marak pada akhir-akhir ini adalah perilaku tebang berlebih (over cutting),

pembalakan liar (illegal logging), dan penyeludupan kayu antar daerah hingga

ke luar negeri (illegal trading)

2.7.3 Sarana dan prasarana

Fasilitas Umum

Sampai pada akhir tahun 2008, yang menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan

Umum adalah menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama

perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan

berlebih dan perkembangan permukiman. Selain itu ada beberapa

permasalahan antara lain:

Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang jalan.

Rendahnya alokasi dana pemeliharaan

III-105

Terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam

membiayai kebutuhan pembangunan prasarana jalan dan

pemeliharaannya dibanding dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan /

jembatan dan irigasi secara optimal.

Belum optimalnya pelayanan jaringan lokal dalam konteks pelayanan

intermoda yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.

Belum memadainya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam

mendukung operasional kegiatan.

Data base jalan / jembatan dan Sumber Daya Air (SDA) yang tersedia,

kurang relevan terhadap kondisi saat ini.

Kejadian akibat bencana alam.

Kompetensi SDM yang belum memadai

Dengan perkembangan lajunya pertumbuhan penduduk sebagian Daerah

Irigasi terdesak oleh perkembangan daerah permukiman, terutama desakan

dari pertumbuhan kota Medan. Daerah Irigasi Medan Krio terdesak oleh

perkembangan permukiman di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu dan

Kutalimbaru. Kondisi ini diperparah oleh kondisi debit sungai yang sudah

tidak stabil debitnya. Daerah Irigasi Sumber Rejo termasuk Daerah Irigasi

Ramonia akan terdesak oleh pembangunan permukiman/perkotaan akibat

dari perkembangan Kota Lubuk Pakam dan Pembangunan Bandara Kuala

Namu di Kecamatan Pantai Labu – Beringin. Akibat adanya perkembangan

fisik wilayah telah banyak memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi

lahan pertanian.

Beberapa tantangan ke depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air,

terutama yaitu:

III-106

Kurang optimalnya tingkat layanan irigasi sebagai alat pendistribusian air

ke areal persawahan yang disebabkan rusaknya saluran pembawa dan

meningkatnya sedimen.

Kondisi sungai dan saluran pembuangan tidak dapat menampung debit

air pada waktu curah hujan tinggi sehingga perlunya pengelolaan DAS

secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat

dipertahankan.

Menurunnya ketersediaan air karena kondisi lingkungan yang semakin

buruk.

Meningkatnya kebutuhan air baku yang besar.

Belum berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air.

Perlunya sosialisasi kepada Masyarakat tentang masalah yang terkait

dengan banjir.

Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pengembangan Sumber

Daya Air secara optimal.

Dengan melihat kepada kecenderungan perubahan land use di wilayah

Kabupaten Deli Serdang dimana desakan daerah permukiman terhadap areal

pertanian/persawahan serta desakan pertambahan penduduk maka

permasalahan-permasalahan irigasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang

adalah sebagai berikut :Luas lahan pertanian / sawah makin berkurang dari

waktu ke waktu; Dana untuk perawatan sarana dan prasarana irigasi pasca

otonomi daerah terbatas sehingga banyak sarana dan prasarana irigasi yang

rusak dan tidak terawat; Dengan banyaknya sarana dan prasarana irigasi

yang tidak berfungsi baik maka banyak lahan persawahan yang berubah

menjadi lahan tanaman kering/holtikurtura; Berubahnya penggunaan lahan

di daerah ekstream telah merubah sistim tata air di hampir semua daerah

aliran sungai dan mempengaruhi persediaan air untuk irigasi;

III-107

Ruang terbuka hijau perkotaan (taman) di 22 kota kecamatan umumnya

belum tertata, seperti ruang terbuka hijau yang ada di kota Lubuk Pakam,

kota Tanjung Morawa, sebagian dalam kondisi kurang terawat dan kurang

berfungsi sebagai ruang terbuka. Hal ini tentunya dapat menimbulkan citra

yang buruk bagi pemerintah setempat dalam hal keindahan kota. Pada tahun

2008 telah dilakukan pemasangan baru Lampu Penerangan Jalan Umum di 11

(sebelas) kota kecamatan sebanyak 315 titik, keadaan ini masih perlu

ditingkatkan.

Beberapa permasalahan ruang terbuka hijau di perkotaan (taman) adalah:

Kurang diperhatikannya sarana lingkungan hijau / terbuka.

Belum dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan publik sesuai

dengan fungsinya sebagai ruang terbuka dan tentunya tidak terlepas dari

kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kawasan ini dari

kerusakan.

Belum dapat menjadi salah satu point of interest bagi lingkungannya.

Perumahan

Urusan perumahan dan permukiman meliputi pelayanan pengembangan

perumahan dan permukiman mencakup prasarana dasar dan prasarana

penunjang yang dapat menunjang kualitas hidup meliputi : perumahan, air

bersih dan air limbah, persampahan, Drainase, ruang terbuka hijau,

pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum.

Adapun permasalahan urusan perumahan dan pemukiman Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. Masih kecilnya investasi perumahan untuk masyarakat

(perumnas dan real estate) sedangkan kebutuhan akan rumah

semakin meningkat.

III-108

2. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk

mendukung penyediaan perumahan beserta sarana dan

prasarananya.

3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni, dan terbatasnya

kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat

tinggal dan lingkungan hunian yang sehat.

4. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan

Pemerintah;

5. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya

kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM,

meningkatnya tingkat kebocoran dan tingkat pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa;

6. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan

efisien;

Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Masalah lingkungan sudah menjadi masalah global khususnya dengan

adanya masalah ‘Global warming’ atau pemanasan global yang mulai

mengancam kelanjutan hidup manusia. Meskipun demikian masih banyak

kegiatan yang dilakukan masyarakat yang tidak selaras dengan

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Fungsi perlindungan

lingkungan hidup meliputi pelayanan daerah terhadap manajemen limbah,

air limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, tata ruang

dan pertanahan, penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan

hidup serta perlindungan lingkungan hidup lainnya.

Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan kritis dapat

berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul. Kondisi ini dapat

mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih

parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian

III-109

besar lahan kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang yang tidak

sesuai dengan peruntukannya.

Kawasan pantai secara umum merupakan kawasan lindung yang harus

dijaga kelestariannya. Kawasan yang harus dilindungi tersebut berupa hutan

mangrove. Mangrove selain berfungsi sebagai penangkis ombak yang dapat

merusak pantai juga berfungsi sebagai tempat hidup organisme laut. Apabila

kegiatan pengrusakan ini tidak segera dikendalikan maka dikhawatirkan

akan terjadi kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah lagi.

Masih belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang khususnya

dengan belum lengkapnya dokumen tata ruang di tiap-tiap kecamatan, serta

belum tersosialisasinya rencana tata ruang kepada seluruh stake hoder, masih

kurangnya pengawasan dan perizinan terhadap penggunaan ruang, serta

masih lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran

tata ruang.

Masih rendahnya tingkat penataan kota yang berwawasan lingkungan yang

dalam jangka panjang akan berefek pada meningkatnya pemanasan global,

termasuk rawan bencana banjir karena kurangnya ruang terbuka dan

kawasan resapan air.

Fokus utama masalah lingkungan di Kabupaten Deli Serdang dimasa

mendatang adalah pembangunan yang menjamin lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

Selaras dengan hal tersebut, kegiatan pemulihan lingkungan juga akan

dilakukan terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan dan

melakukan pencegahan atau melindungi kawasan yang mengalami gangguan

atau ancaman kerusakan.

III-110

2.7.4 Pemerintahan umum

Pelayanan Umum

Kompleksitas masalah dan pembangunan dimasa depan menuntut kapasitas

dan kompetensi aparatur pemerintah yang semakin tinggi. Disisi yang lain

peningkatan karir aparatur pemerintah menyebabkan mutasi pejabat menjadi

hal yang rutin, sehingga prinsip ‘The right man on the right place’ sering

tidak dapat dipenuhi. Hal ini memerlukan adanya sistim pelatihan dan

program pengembangan kompetensi dan karir dari aparatur pemerintah

sehingga dimasa mendatang tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian antara

jabatan, kompetensi dan kapabilitas pada jabatan struktural dan fungsional

di kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan hal tersebut diatas maka pengembangan organisasi dan

pegawai dimasa depan akan tetap didasarkan pada Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) dan performa organisasi dan personalia disetiap SKPD.

2.7.5 Penyelenggaraan otonomi daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan urusan pemerintah

daerah sebanyak 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.dalam pelaksanaan

urusan-urusan tersebut,telah dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari :

a. Sekretariat daerah Kabupaten

b. Sekretariat Kabupaten

c. Dinas Daerah sebanyak 17 unit

d. Lembaga Teknis daerah sebanyak 12 unit

e. Kecamatan sebanyak 22 kecamatan

f. Kelurahan sebanyak 14 kelurahan

III-111

Urusan wajib yang dilaksanakan yaitu :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum

4. Perumahan

5. Perataan ruang

6. Perencaaan Pembangunan

7. Perhubungan

8. Lingkungan Hidup

9. Kependudukan dan catatan sipil

10. Pemberdayaan perempuan

11. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

12. Sosial

13. Tenaga Kerja

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

15. Penanaman Modal

16. Kebudayaan

17. Pemuda dan Olahraga

18. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

19. Pemerintahan Umum

20. Kepegawaian

21. Pemberdayaan masyarakat desa

22. Kearsipan

23. Komunikasi dan Informatika

Urusan pilihan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pertanian

2. Kehutanan

3. Energi dan Sumber daya mineral

4. Pariwisata

5. Kelautan dan Perikanan

6. Perdagangan

III-112

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

Dari 25 urusan wajib Pemerintah Daerah, 2 (dua)urusan belum sepenuhnya

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu urusan

Pertanahan dan Statistik. Urusan Pertanahan masih dilaksanakan oleh

Instansi vertikal yaitu Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang yang mana

dalam melaksanakan tugasnya terkait urusan Pemerintah Daerah akan

berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah atau Asisten I Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat, sedangkan urusan Statistik dilaksanakan oleh kantor

Statistik Deli Serdang yang merupakan Instansi vertikal yang berkoordinasi

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Issue dan permasalahan strategis dalam aspek Penataan Urusan

Pemerintahan yaitu :

1. Pelaksanaan urusan Pertanahan belum optimal.

2. Pelaksanaan urusan Statistik belum optimal.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dana untuk melaksanakan urusan

rumah tangga baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

4. Adanya beberapa kecamatan yang perlu dimekarkan karena memiliki

wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

5. Adanya beberapa desa yang telah memiliki ciri-ciri kota,perlu dibentuk

menjadi kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

6. Masih belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus

mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dan dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu dituntut adanya PNS yang

profesional, minimal PNS harus mampu menjabarkan tugas pokok dan

fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi dimana PNS tersebut bekerja.

III-113

Aspek Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang telah melaksanakan berbagai upapya agar hak-hak dasar masyarkat

seperti pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi dan mudah diakses oleh

masyarakat. Peningkatan pelayanan publik baik dari aspek layanan kesehatan

maupun pendidikan telah diupayakan melalui berbagai program

peningkatan sarana dan prasarana, maupun pendukung lainnya seperti

peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat/petugas bidang

pelayanan publik.

Selain itu, layanan publik dibidang investasi juga merupakan hal yang patut

menjadi perhatian agar para investor teransang untuk menanamkan

modlanya didaerah ini yang tentunya didukung peraturan perijinan yang

jelas dan akuntabel. Dengan dekikian akan memberikan kepastian berusaha

dan terciptanya efisiensi usaha.

Peningkatan mutu pelayanan masyarkat khususnya dibidang investasi,

Pemkab Deli Serdagn telah memiliki lembaga teknis daerah yaitu Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang yang tugasnya memberikan

pelayanan proses penertiban ijin usaha secara terpadu.

Beberapa pelayanan perijinan yang telah ditangani Kantor Penanaman Modal

Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Izin mendirikan Bangunan dengan luas 80 – 200 m²

2. Izin Bengkel Umum

3. Izin Keyboard, Kolam Pancing, Rumah Makan dan Salon Kecantikan

4. Izin Gangguan (HO) non Industri

5. Izin Usaha Perdagangan dan Daftar Ulan SIUP

6. Izin Usaha Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras.

Isu dan permasalahan satrategis dalan aspek pelayanan publik adalah sebagai

berikut :

III-114

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan sebagai langkah dalam pola

pelayanan terpadu one stop service.

2. Belum tersusunyna SOP (Standart Operating Procedure) sehingga

menimbulkan GAP persepsi

3. Besarnya rentang kendali pelayanan dari pusat-pusat pelayanan

kecamatan

4. Belum optimalnya registrasi penduduk sehingga mempersulit dalam

pendistribusian Bansos.

5. Belum optimalnya akses informasi pelayanan

6. Belum berfungsinya pelayanan administrasi e goverment secara otomasi

administrasi.

7. Belum tersusunnya dan teridentifikasinya standar pelayanan konsumen.

8. Kurang optimalnya inovasi dalam pelayanan baik administrasi maupun

barang dan jasa.

9. Belum meratanya penyebaran fasilitas pelayanan publik baik

enviromental services (penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

umum : jalan, jembatan, taman, kebersihan , dsb), development services

(bersifat enabling da fasiliting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi

: pendidikan, kesehatan, keagamaan dsb) dan protective services

(pelayanan keamanan, perlindungan dsb).

10. Masih minimnya standar pelayanan minimal

11. Terbatasnya kulitas SDM aparatur Bidang Pelayanan Publik.

12. Sarana dan prasarana pendukung dibidang pelayanan masih belum

memadai.

13. Terbatasnya anggaran pembangunan daerah.

2.8 ISSUE DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

III-115

2.8.1 Kemiskinan

Di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat masyarakat miskin, pada tahu

2007 jumlah penduduk miskin/pra sejahtera dengan alasan ekonomi sebesar

26,001 KK atau 7.5 % dari jumlah KK yaitu sebanyak 343, 708 KK. Berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, contohnya

melakukan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, program pengentasan

kemiskinan perkotaan dan lain sebagainya. Dan di masa yang akan datang,

hal ini merupakan prioritas program.

2.8.2. Ketenaga kerjaan

Angka pengangguran di kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi pada

tahun 2007 jumlah pencari kerja (pengangguran) sebanyak 119,081 orang

yang terdiri dari sebanyak 44,832 orang pencari kerja laki2 dan 73,249 orang

pencari kerja perempuan. Tingginya angka penganguran ini di sebabkan oleh

: rendahnya ketrampilan/skill yang dimiliki oleh calon tenaga kerja,

rendahnya upah minimum tenaga kerja, rendahnya kesejahteraan para tenaga

kerja dan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak.

Upaya-upaya penyelesaian permasalahan tenaga kerja telah dilakukan

pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun karena banyaknya

permasalahan ketenagakerjaan belum dapat terselesaikan secara keseluruhan

sehingga ke depan hal ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

2.8.3. Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi permasalahan

yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

penunjang pendidikan dan kualitas SDM pendidik belum optimal. Selain itu

jenis pendidikan yang ada belum sinkron dengan lapangan kerja yang

tersedia. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan kejuruan dan keterampilan,

III-116

perlu inisiatif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menyelaraskan pola

pendidikan di sekolah dan lembaga kursus keterampilan dengan kebutuhan

dunia usaha serta memfasilitasi rekruitmen tenaga kerja agar dapat terserap

di dunia usaha;

2.8.4 Kesehatan

Pelayanan kesehatan belum secara keseluruhan menjangkau ke pelosok desa,

kurangnya sarana prasarana kesehatan dan kurangnya tenaga medis dan

paramedis dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani.

Namun demikian upaya pelayanan telah dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang dan senantiasa ditingkatkan pelayanannya guna

memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik, bahkan tahun 2008 telah

memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama untuk predikat

pelayanan public.

2.8.5. Infrastruktur

Belum seluruhnya wilayah di Kabupaten Deli Serdang terjangkau program

jalan poros dan jalan alternatif, hal ini menyebabkan kelancaran roda

perekonomian dan akses antar wilayah mengalami hambatan dan masih

adanya sejumlah daerah yang terisolir akibat tingkat aksesibilitasnya masih

rendah dan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat banyaknya kenderaan

dengan tonase berat melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya;

Adanya kemacetan yang terjadi di jalan arteri/negara khususnya pada

wilayah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kota Medan,

kondisi ini terjadi akibat masih belum memadainya jaringan jalan utama dan

altenatif yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang

melalui jaringan jalan tersebut setiap harinya. Disamping itu, jalur trayek

angkutan umum juga harus ditata dengan baik agar tidak memperparah

kondisi yang sudah terjadi.

2.8.6 Pertanian

III-117

Sebagian besar lahan di Deli Serdang lahan pertanian namun

produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh kelangkaan atau tingginya harga

sarana produksi untuk pertanian dan industri seperti pupuk, bibit dan

pestisida, dan bahan baku industri serta kondisi alam seperti banjir, kemarau

dan lain-lain. Juga disebabkan keterbatasan teknologi yang dimiliki termasuk

penguasaan teknologi para petani dan nelayan, fluktuasi harga dan

kelangkaan BBM, serta kurangnya pengawasan atas penggunaan bahan

berbahaya untuk menangkap dan mengawetkan ikan. Upaya yang dilakukan

dalam rangka meningkatkan pendapatan petani adalah memberikan

penyuluhan terhadap para petani tentang peningkatan kualitas tanaman

pangan dan jenis tanaman. Tingginya konversi lahan persawahan menjadi

lahan perumahan, industri dan perkotaan akibat persebaran dan

pertambahan jumlah penduduk. Apabila konversi ini tidak diatur dan

dibatasi, di masa mendatang dapat mengakibatkan kondisi rawan pangan

akibat menurunnya produksi padi;

Belum optimalnya pengelolaan perikanan laut, padahal dengan panjang

pantai sepanjang + 65 km, wilayah laut Deli Serdang sangat potensial untuk

pengembangan usaha perikanan laut. Masih terbatasnya sarana prasarana

perikanan laut, penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas, serta

faktor cuaca masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para

nelayan;

2.8.7 Peran Perempuan

Perhatian terhadap perempuan belum selaras dengan tuntutan dan

kebutuhan akan peran sertanya dalam pembangunan yang membutuhkan

profesionalisme dan kualitas kompetensi perempuan dalam berbagai hal,

termasuk memberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini

sangat logis karena jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Deli Serdang

seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki.

III-118

2.8.8 Kualitas SDM Aparatur

Sebagian aparat birokrasi sebagai pelayan publik memiliki kualitas Sumber

Daya Manusia, Kesadaran terhadap aturan dan kedisiplinan, ketrampilan dan

profesionalisme masih rendah/belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan

sesuai dengan kompetensinya dan pendidikan penjenjangan bagi aparatur

yang telah memenuhi syarat. Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja

aparatur pemerintah yang disebabkan oleh tingginya kompleksitas

permasalahan birokrasi yang memerlukan langkah untuk menciptakan tata

pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan asas keterbukaan,

akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum,

serta membuka partisipasi masyarakat untuk dapat menjamin kelancaran,

keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk itu perlu diterapkan pola reward and punishment

terhadap kinerja aparatur pemerintah, menguatkan hubungan kemitraan

antara aparatur pemerintah dengan masyarakat serta melakukan langkah-

langkah kebijakan yang mengarah pada perubahan kelembagaan dan sistem

ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, termasuk di

dalamnya pelaksanaan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

2.8.9 Demokrasi

Penyelenggaraan Otonomi Daerah memberi konsekuensi multi kompleks

bagi daerah untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan

serta kerukunan nasional dem tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berbagai upaya pembangunan daerah terus digalakkan

sebagai bagian dari keikutsertaan daerah dalam pembangunan nasional

sangat dipengaruhi kondisi politik yang terus berkembang disamping faktor-

faktor strategis lainnya.

III-119

Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan yang menyebar di

380 desa dan 14 kelurahan saat ini kondisi politik yang kondusif mulai dari

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

(Rabu, 16 April 2008). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

(Senin, 27 Oktober 2008), Pemilihan Umum Legislatif (Kamis, 09 April 2009)

serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

(Rabu, 08 Juli 2009).

Secara alami suhu politik yang biasanya cukup dinamis pra pemilu namun

tetap dapat terkendali di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat terwujud

berkat adanya kebersamaan rasa tanggung jawab dan koordinasi yang

insentif pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan instansi keamanan

(Polri/TNI) maupun dukungan dan peran serta masyarakat.

Dukungan dan peran serta masyarakat yang dinilai baik ini tercermin dari

tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta

mensukseskan pelaksanaan empat event Pemilu tersebut diatas. Adapun

tingkat partisipasi masyarakat dalam politik di empat event Pemilu tersebut

sebagaimana tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No Pemilihan Umum Jumlah

Pemilih

Jumlah

Suara sah

Tingkat

Partisipasi

1 Gubernur/Wakil 989.502 603.416 61.88%

2 Bupati/Wakil 1.181.807 504.989 45.52%

3 Legislatif 1.192.837 641.489 56.19%

4 Presiden/Wakil 1.250.540 751.181 61.58%

Hasil Pemilu Legislatif memberikan perubahan warna politik di Lembaga

Legislatif/DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dari 50 orang Anggota DPRD

Kabupaten Deli Serdang yang terpilih dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2009,

yang berkesinambungan sebanyak 11 (sebelas) orang atau 22% dan sebanyak

39 orang (78%) adalah wajah-wajah baru.

Dari kondisi tersebut diatas, permasalahan demokrasi di Kabupaten Deli

Serdang adalah sebagai berikut:

III-120

1. masih rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam

penggunakan hak suara dan hak berpendapat dalam pembangunan.

2. Isue sara dan potensi konflik horizontal terkait dengan pilkada dan

pelaksanaan otonomi daerah.

3. Belum jelasnya pola partisipasi publik dalam proses pengambilan

keputusan.

4. Adanya wacana pemekaran yang diusung oleh sekelompok masyarakat

dan masalah perbatasan wilayah yang bisa menimbulkan konflik.

5. Terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan

berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda berimplikasi sulitnya

mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable.

6. Konflik antara kewenangan eksekutif dan legislatif.

7. Partisipasi dan kesadaran berpolitik masyarakat dalam pilkada, pileg dan

pilpres yang makin rendah.

8. Adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atasan

yang sering berubah-ubah.

Hal-hal lain yang masih terus diwaspadai baik sebagai potensi gangguan

kamtibmas dan kerawanan adalah:

1. Isue teroris, hal ini disebabkan Kabupaten Deli Serdang mempunyai

wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, yang memiliki

aset-aset asing yang selalu menjadi sasaran terorist.

2. Isue tanah garapan eks-HGU PTPN II.

3. Isue tenaga kerja/angkatan kerja.

2.8.10 Pariwisata

Sebagian objek wisata di Kabupaten Deli Serdang adalah wisata alam.

Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah

dilakukan, namun masih terdapat kekurangan fasilitas penunjang untuk

mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik

maupun luar negeri.

III-121

Sarana dan prasarana transportasi objek wisata juga belum optimal,

kurangnya keterpaduan perencanaan antar objek wisata serta kurangnya

peran serta masyarakat dalam mengembangkan objek wisata.

2.8.11 Pencemaran

Peningkatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang telah berakibat

tumbuhnya kawasan atau zona industri, peningkatan jumlah penduduk dan

transportasi yang menimbulkan pencemaran llingkungan, berupa limbah

industri, rumah tangga, polusi udara yang berdampak negatif pada

kesehatan, Selain itu illegal loging dan perladangan berpindah – pindah telah

menimbulkan makin meluasnya lahan kritis. Kawasan lindung dan ruang

terbuka hijau di kabupaten Deli Serdang, luasannya sesuai yang diamanatkan

dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku belum tercapai.

2.8.12 Pelayanan perizinan

Pelayanan perijinan masih belum terintegrasi, di sisi lain kepastian hukum,

standard tarif dan waktu penyelesaian masih menjadi keluhan masyarakat

maupun dunia usaha. Meskipun upaya pengintegrasian serta kepastian

pelayanan perijinan telah dilakukan, namun bidang pelayanan ini perlu

mendapat perhatian.

2.8.13 Penataan Ruang

Masih belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang khususnya

dengan belum lengkapnya dokumen tata ruang di tiap-tiap kecamatan belum

tersosialisasinya Rencana Tata Ruang secara optimal kepada Pemangku

Kepentingan, masih kurangnya pengawasan dan perizinan terhadap

penggunaan ruang, serta masih lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi

terhadap pelanggaran tata ruang. Masih rendahnya tingkat penataan kota

yang berwawasan lingkungan yang dalam jangka panjang akan berefek pada

meningkatnya pemanasan global, termasuk rawan bencana banjir karena

kurangnya ruang terbuka dan kawasan resapan air.

III-122

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

3.1. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi danotonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip keadilan, kepatutan, dan

manfaat sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan warna baru danlandasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansipengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan kebijakan dimaksud antara lain mempertajam esensi pengelolaankeuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkutpenjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputimekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan,serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangandaerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuanpendapatan daerah serta dilakukan secara profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan prinsip :1. Partisipasi masyarakat ;2. Transparasi dan akuntabilitas anggaran ;

III-123

3. Disiplin anggaran ;4. Keadilan ;5. Efisiensi dan efektifitas anggaran.

3.2 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memperhatikan upaya untuk meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta penerimaan daerah lainnya. Hal inidimungkinkan karena Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Deli serdang masihmerupakan komponen yang sangat penting peranannya dalam mendukung keberlanjutanpenyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelayanan publik.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 - 2014 diarahkanpada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) danpenerimaan lainnya guna lebih mengoptimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kebijakan pengelolaan keuangan daerahdiarahkan untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah.Selanjutnya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk melakukan langkah-langkah pro-justiticia bagi wajib pajak yang tidak mau mentaati kewajiban pada waktunya.

3.3 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Deli serdang pada tahun 2009 - 2014ditujukan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakatKabupaten Deli serdang antara lain: percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan meningkatnya dayasaing serta nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, menjagakelestarian lingkungan serta peningkatan Sumber Daya Manusia dengan tetap memperhatikanproporsi dan eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka memperbesar proporsi belanja untuk pelayanan publik maka perluefisiensi pada belanja aparatur dengan melakukan evaluasi serta perampingan SOTK (StrukturOrganisasi dan Tata Kerja). Alokasi belanja aparatur juga diupayakan semaksimal mungkindiarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Disamping itu perlu disiplin anggarandan mempertajam skala prioritas program yang sangat dibutuhkan untuk kepentinganmasyarakat Kabupaten Deli serdang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

III-124

3.4 Arah Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 83 ayat (2) Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, disebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankanmelebihi 3% dari PDRB tahun bersangkutan. Mengingat tingkat ketergantungan PemerintahKabupaten Deli serdang terhadap Pemerintah Pusat dari sisi anggaran masih cukup tinggi,maka peranan Pemerintah Kabupaten Deli serdang untuk mencari sumber anggaran baru gunamenunjang percepatan pembangunan sangat dibutuhkan.

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan SILPA melaluiefisiensi belanja, penerimaan kembali piutang daerah, pinjaman daerah dengan bunga kecil,serta penjualan asset, obligasi dan surat berharga. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkanpada penempatan kas daerah melalui rekening deposito, saving tahun anggaran berjalan, sertapenyertaan modal daerah pada BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang strategis danmenjawab kebutuhan masyarakat.

3.5 Kebijakan Umum Anggaran

3.5.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang dari tahun ke tahun secara umum mengalamikenaikan. Selama ini pendapatan daerah bersumber dari:1. •Pendapatan Asli Daerah (PAD)2. •Dana Perimbangan3. •Dana bagi hasil Provinsi4. •Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pengelolaan pendapatan daerah akan menekankan pada keserasian antara kebutuhan biayadan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melaluipeningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber

III-125

daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya / belanja daerah.Pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh daridana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umummaupun Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2004-2008 mengalamipeningkatan.

Dalam nilai nominal, total PAD Kabupaten Deli Serdang naik dari Rp. 46 milyar pada tahun2004 menjadi Rp. 114 milyar pada tahun 2008. Dalam pada itu kontribusi pajak daerah adalahRp37.924 milyar pada tahun 2004 dan meningkat menjadi Rp.65.732 milyar pada tahun 2008..Penerimaan pendapatan daerah mulai tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 16.58% danpada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 64.5%, dan pada tahun 2007 naik sebesar21.46% sementara tahun 2008 hanya sebesar 16.92%. Sedangkan pendapatan asli daerah(PAD) meningkat setiap tahunnya sebesar rata-rata 26.38% . Hal ini sebagaimana tersebutdalam Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1 REALISASI PENERIMAAN KABUPATEN DELI SERDANGTAHUN 2004 – 2008

III-126

GAMBAR 3.1 PERTUMBUHAN APBD KAB. DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 2004-2009

Berdasarkan tabel 3.1 dan gambar 3.1, prosentase kenaikan APBD terjadi secara fluktuatifakibat dana perimbangan alokasi dan SILPA. Kebijakan Umum Anggaran PemerintahKabupaten Deli Serdang khususnya komponen pendapatan daerah yaitu untuk menjaminkenaikan pendapatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalamperaturan dan undang-undang, peningkatan kesadaran wajib pajak, transparansi danakuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengusahakan kenaikan dana perimbangandan dana otonomi khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusatmelalui penyampaian data yang valid serta pendekatan secara pro-aktif.

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankanfungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaituperbandingan antara Pendapatan Daerah dengan APBD. Kenyataan masih menunjukkantingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan.Rata-rata besarnya rasio sumbangan PAD terhadap APBD hanya sebesar 8.57%. Kondisitersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras,agar komposisi perimbangan antara PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titikkeseimbangan (equilibrium). Ratio PAD terhadap APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2004 –2008 dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2 maupun gambar 3.2 di bawah ini :

III-127

TABEL 3.2 RATIO PAD DIBANDING APBD KABUPATEN DELI SERDANGTAHUN 2004 - 2008

GAMBAR 3.2 RATIO PAD DIBANDING DENGAN APBD KAB. DELI SERDANGTAHUN 2004 – 2008

Sumber : L K P J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Kontribusi PAD terhadap APBD pada 5 tahun terakhir rata-rata 8,57%. Kontribusi DanaPerimbangan sebesar 83,91%, kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 7,52%.Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi oleh PemerintahKabupaten Deli Serdang dengan usaha keras.

Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah serta Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun yang Lalu terhadap APBD Kabupaten Deli serdang tahun 2002 -2006 dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

III-128

TABEL 3.3 KONTRIBUSI PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL BUKAN PAJAKTERHADAP APBD DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

GAMBAR 3.3 KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN TERHADAP APBDKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008


Sedangkan kontribusi dana perimbangan terhadap total APBD rata-rata pada setiap tahunanggaran sebesar 83,91%. Terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam setiaptahun anggaran sangat tinggi ketergantungannya pada pemerintah Pusat dan hal tersebutdiprediksi akan terus terjadi pada lima tahun yang akan datang.

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Dana PerimbanganAPBD

Dana Perimbangan 88.51% 78.42% 87.81% 83.80% 81.02%

APBD 100% 100% 100% 100% 100%

2004 2005 2006 2007 2008

III-129

GAMBAR 3.4 KONTRIBUSI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP APBDKABUPTEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008


Dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2004-2008, maka proyeksipenerimaan daerah pada Tahun 2009 sampai dengan 2014 diperkirakan terjadi pertumbuhanrata-rata sebesar 5,88%. Mengingat dalam penerimaan pendapatan daerah terdapat variabelyang “un-controllable” terutama pada pos penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana AlokasiKhusus, maka proyeksi tersebut masih memungkinkan berubah. Kemungkinan terjadinyaperubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat tentangupah/gaji pegawai maupun keserasian alokasi anggaran antar wilayah. Oleh karena itu,peningkatan kinerja pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkandalam upaya mewujudkan kemandirian daerah.

III-130

III- 131

TABEL 3.4 PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (PAD, DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH) DARI TAHUN 2009 S/D 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,optimalisasi asset dan kekayaan pemerintah daerah termasuk mengembangkan sektor-sektor potensialyang selama ini belum optimal. Optimalisasi peningkatkan pendapatan daerah terhadap obyek yangbetul–betul potensial dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat serta tidak merusaklingkungan

3.5.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai dasar acuan dalam menetapkan kebijakan arah Belanja Daerah, maka perlu menyimak uraian

kondisi Belanja daerah selang 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.5 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAHKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004-2008

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

GAMBAR 3.5 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANGTAHUN 2004-2008

Sumber :

LKP J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Memperhatikan isi tabel dan gambar tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa baik target maupun

realisasi belanja mengalami peningkatan, adapun rata-rata peningkatan belanja setiap tahun sebesar

23%, namun bila dilihat perkembangan pertahun terlihat bahwa pada tahun 2005 terjadi penurunan

realisasi belanja sebesar 14% dari tahun sebelumnya.

Pembelanjaan anggaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin meliputibelanja pegawai, belanja operasional, dan pemeliharaan. Belanja pembangunan meliputi belanja yangterkait langsung dengan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur anggaran pada tahun 2003 mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga mulai tahun 2003 tidak dikenal lagi belanja rutin dan belanjapembangunan dalam struktur APBD. Anggaran belanja dalam APBD tahun 2003 sampai tahun 2006dibagi ke dalam belanja aparatur dan belanja publik, sedangkan pada tahun 2007 sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran belanja dibagi ke dalam belanjalangsung dan tidak langsung dan tidak dikenal lagi belanja aparatur dan belanja publik.

Dalam lima tahun terakhir 2004 sampai dengan 2008 rasio perbandingan anggaran belanja aparaturterhadap total APBD mengalami penurunan dari 73% pada tahun 2005 menjadi 56% pada tahun 2006.Penurunan persentase belanja apartur diharapkan akan dapat terjadi pada tahun-tahun yang akandatang, sehingga alokasi belanja pembangunan dapat meningkat secara terus menerus. Untuk lebihrincinya mengenai rasio perbandingan antara belanja rutin dan belanja pembangunan dapat dilihatpada tabel berikut:

TABEL3.6 PERBANDINGAN BELANJA APARATUR DAN BELANJA PELAYAN PUBLIK DAERAHKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

GAMBAR 3.6 PERBANDINGAN BELANJA APARATUR DAN BELANJA PELAYAN PUBLIK TAHUN

2005 - 2008


Gambaran pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut dalam tabel maupun gambar di atas,menunjukkan bahwa anggaran belanja aparatur yang sebagian besar digunakan untuk membiayaikegiatan operasional pemerintahan masih mendominasi belanja pemerintah daerah dibandingkandengan belanja publik yang merupakan representasi anggaran yang pro-publik.

Adapun anggaran belanja daerah pada tahun 2009 s/d 2014, dapat diproyeksikan akan mengalamipertumbuhan rata-rata sebesar 5,88%. Hal ini ditentukan dengan memperhatikan keadaan kenaikan 5(lima) tahun sebelumnya dan mengasumsikan keadaan 5 (lima) tahun mendatang.Distribusi peningkatan pertumbuhan belanja tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel dan Gambardibawah ini.

TABEL 3.7 PROYEKSI BELANJA DAERAHKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014


GAMBAR 3.7 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2009 – 2014


Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upayasecara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telahditetapkan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja harus digunakan sebesar-besarnya untukkepentingan publik terutama masyarakat miskin, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah(work better dan cost less) melalui pendekatan kinerja disetiap organisasi terkait, didasarkan padastandar analisa biaya, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sertamemperhatikan prinsip value for money. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurutbelanja langsung dan belanja tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebutbertitik tolak dari indikator kegiatan yang dilakukan. Proporsi belanja daerah tidak langsung maupunlangsung dari tahun 2009 – 2014 dapat diproyeksikan dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3.8 PROYEKSI PROPORSI BELANJA DAERAHKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014


BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintahan)

menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam

rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan

efisien.

4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)

Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdapat beberapa hal yang

merupakan unsur kekuatan yaitu:

1. Letaknya strategis;

2. Memiliki garis pantai yang cukup panjang dan potensinya;

3. Memiliki sumber daya alam yang cukup luas;

4. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup besar;

5. Kuantitas SDM aparatur cukup tersedia;

6. Adanya konsep Ceria dalam rangka percepatan penurunan angka kematian

ibu dan anak;

7. Adanya konsep Cerdas dalam mendukung program peningkatan

pendidikan;

8. Adanya konsep Gerakan Deli Serdang Membangun dalam peningkatan

pembangunan infrastruktur.

Adapun yang merupakan unsur kelemahan yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan pendanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang;

2. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan belum optimal;

3. Belum optimalnya produk perundang-undangan daerah ;

4. Fasilitas penunjang dalam pelayanan ke masyarakat masih terbatas;

5. Belum optimalnya pendayagunaan ekonomi lokal;

6. Pengendalian dan pengawasan tata ruang yang lemah;

7. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah;

8. Masih terbatasnya peluang kerja.

4.2 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)

Sedangkan berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang merupakanunsur peluang adalah:

1. Peran aktif masyarakat semakin meningkat

2. Merupakan peluang yang strategis bagi Kabupaten Deli Serdang merupakan

pintu gerbang internasional dan secara geografis memiliki letak wilayah yang

strategis yang mengelilingi kota Medan, sebagai ibukota Propinsi Sumatera

Utara

3. Adanya peraturan perundangan tentang peningkatan SDM aparatur

4. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk memepertahankan swasembada

pangan

5. Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan pusat kegiatan

nasional atau prioritas nasional

Yang merupakan unsur ancaman adalah:

1. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi moral masyarakat.

2. Terjadinya persaingan regional

3. Krisis ekonomi global yang berkelanjutan

4. Penggarapan hutan secara liar yang mengancam kelestarian sumber daya air

5. Merebaknya Napza dan penyakit menular, serta kejadian bencana alam

6. Regulasi Pemerintah yang cenderung tidak pasti

4.3. FAKTOR FAKTOR PENENTU KUNCI KEBERHASILAN

Ada tiga hal mendasar yang menjadi kata kunci keberhasilan pelaksanaan RPJMD,

yaitu: pertama sharing of power (pembagian kewenangan), kedua distribution of income

(pemerataan pendapatan), dan ketiga empowering (pemberdayaan dan partisipasi).

Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai motor penggerak

utama harus diubah karena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola

pembangunan yang sentralistis serta menciptakan ketergantungan masyarakat

terhadap pemerintah. Di samping itu juga mematikan inisiatif dan partisipasi

masyarakat.

Selanjutnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan

rendah (miskin) ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang diwujudkan dalam

bentuk program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung dapat

dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.

Dengan bercermin pada kelemahan pola pembangunan sentralistis tersebut di atas

maka dirasakan perlu untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama

pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan manajemen

yang berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management approach) untuk

mewujudkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sendiri

(community self help). Dengan konsep ini bukan berarti bahwa pemerintah

melepaskan tanggungjawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator

pembangunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan proses

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang adalah:

a. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

b. Adanya pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (aparat dan masyarakat),

terwujudnya pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan

(akuntabel), efektif-efisien, dan terselenggaranya pelayanan prima

masyarakat.

4.4 LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS

Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas maka langkah-langkah strategis

yang telah ditempuh di tahun-tahun sebelumnya dan akan terus dilanjutkan dalam

kurun waktu 2009 - 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas

2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup

3. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan

produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi

4. Peningkatan pengurangan jumlah penduduk miskin

5. Peningkatan aktualisasi wawasan kebangsaan, warisan budaya lokal dan

nilai nilai religius

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.5 ANALISIS SKALA PRIORITASPembangunan adalah menjaga keseimbangan sebuah segitiga yang bersudut

pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam dan keadilan sosial. Membangun berarti

mengelola tiga macam kepentingan tersebut yang selalu tarik menarik dan tolak

menolak dalam perebutan prioritasnya masing-masing. Di tengah segitiga, yang

diharapkan sebagai titik berat yang menyeimbangkan semua, adalah pencapaian

ideal yang disebut pembangunan yang berkelanjutan yang berarti sebagai suatu

pembangunan yang sekaligus menjaga kesejahteraan, kelestarian, dan keadilan.

Konflik tiga titik tersebut dalam gerak pembangunan diakui sebagai sesuatu yang

abadi dan berlaku global, tidak mengenal waktu dan tempat. Karena itu tidak untuk

dihindari atau ditutupi tapi harus dibuka guna mendorong prakarsa kreatif dan

kolektif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dikaitkan dengan Visi pembangunan daerah

yang mengedepankan kesejahteraan, bukan berarti aspek berkelanjutan dan

berkeadilan menjadi ditinggalkan. Persoalan penentuan prioritas fokus

pembangunan memang dibutuhkan mengingat keterbatasan sumberdaya yang

dimiliki Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan titik berat penanganan kesejahteraan

terletak pada permasalahan kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi

standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan

yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Permasalahan kemiskinan

merupakan problem pembangunan yang sangat rumit karena saling keterkaitannya

dengan berbagai faktor lain yang sangat mempengaruhinya seperti ketenagakerjaan,

pendidikan, kesehatan, akses/kepemilikan sumberdaya, penghasilan, dan lain

sebagainya, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Persoalan kemiskinan bukan

hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan ideologi.

Kemiskinan bersentuhan pula dengan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti

pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, lingkungan, hankam, serta agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan

mempedomani agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan

Provinsi Sumatera Utara maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Deli

Serdang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan sesuai tema pembangunan;

2. Memiliki sasaran-sasaran dan program yang terukur sehingga langsung dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Deli Serdang

untuk melaksanakannya;

5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai Visi

- Misi Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui percepatanpembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah;

b. Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup;c. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan

produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi;d. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pengeloaan kebudayaan daerah;e. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin;f. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat Prioritas tersebut diatas, dilaksanakan secara terfokus dalam rangkapercepatan penanggulangan kemiskinan, yang merupakan masalah strategis diKabupaten Deli Serdang khususnya dan di Negara Republik Indonesia secaraumum.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH5.1 VISI

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta

penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2009-2014 adalah :

Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius,

sejahtera bersatu dalam kebhinekaan melalui pemerataan

pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil dan penegakan

hukum yang ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

5.2 MISI

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang

berbeda, perlu dijelaskan arti yang terkandung dalam visi dimaksud yaitu:

a) Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera,

bersatu dalam kebhinekaan berarti masyarakat yang bermukim dalam

wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi manusia yang bertata

krama, yang ditandai dengan sejumlah karakteristik tertentu, antara lain

patuh mengamalkan agamanya, toleran terhadap pemeluk agama dan

etnis lain, cinta perdamaian, anti kekerasan, kreatif dan inovatif, haus

informasi dan mampu menerima perbedaan pendapat sehingga kualitas

sosial ekonomi mereka menjadi lebih maju dan baik. Menjadi Misi ke 1:

Misi mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong

pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur

yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,

pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh

kondisi keamanan yang kondusif.

Dan Misi ke 2:

Misi mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah

mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling

menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdi pada

kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak azasi manusia.

b) Pemerataan pembangunan berarti dalam wilayah Kabupaten Deli

Serdang tidak ada lagi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan

antara kawasan pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, mulai dari

Kecamatan Hamparan Perak di Utara sampai Gunung Meriah di Selatan

dan Kutalimbaru di Barat sampai Pantai Labu di Timur. Fasilitas umum

dan prasarana maupun sarana pelayanan publik harus dapat dinikmati

dimanapun rakyat bermukim.

c) Keadilan memanfaatkan sumber daya berarti pembangunan harus

ditujukan untuk keuntungan semua golongan masyarakat. Prioritas dan

hak istimewa yang dinikmati hanya segelintir orang dalam mengelola

sumber daya harus dihindari. Menjadi Misi ke 3:

Misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang

sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah mendorong

pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil

guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan

damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,

menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan

ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

d) Penegakan hukum berarti kelak di dalam wilayah Kabupaten Deli

Serdang tidak boleh ada diskriminasi hukum, semua orang termasuk

bupati harus patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan,

budaya hukum akan menjadi bagian cara hidup masyarakat Deli Serdang.

e) Tata pemerintahan yang baik atau Good Governance berarti aparatur

pemerintah harus menjadi contoh bagi rakyat yang menganut prinsip

akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesional, efisien dan efektif,

transparan, kesetaraan, berwawasan ke depan, partisipatif dan terdapat

penegakan dan kepastian hukum. Menjadi Misi ke 4:

Misi penegakan hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang

baik adalah mendorong terciptanya supremasi hukum dan

masyarakat yang taat hukum, menghilangkan praktek diskriminasi

hukum, mendorong pembangunan sistem yang akuntabel,

transparan, professional, dan mampu menjalankan fungsinya

sebagai fasilitator bagi semua stake holdernya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini

ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara

umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi

dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan mempedomani agenda

pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara maka

ditetapkan Tujuan dan Strategi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang,

disusun sebagai berikut:

5.3 Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia;

2. Mewujudkan infrastruktur perhubungan, irigasi dan permukiman yang baik;

3. Meningkatkan perekonomian daerah;

4. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berlandaskan nilai nilai sosial,

budaya dan agama;

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis

good governance;

5.4 Sasaran Pembangunan Daerah

1. Terwujudnya peningkatan aksesbilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

kepada seluruh masyarakat

2. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dan permukiman yang memadai

baik kuantitas dan kualitas

3. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.

4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman

5. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas;

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup;

4. Peningkatan produktifitas dan kualitas produk serta pengembangan potensi

ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

5. Pengembangan wawasan kebangsaan;

6. Peningkatan pemanfaatan nilai seni dan budaya;

7. Peningkatan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana;

8. Percepatan pengurangan penduduk miskin;

9. Perbaikan sistem kearsipan dan informasi;

10. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik;

11. Peningkatan penataan peraturan daerah.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mencapai pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang

diperlukan arah kebijakan pembangunan yang memuat rencana arah kebijakan

pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek. Arah

kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kapasitas dan

aksesibilitas dan kualitas SDM, diarahkan kepada peningkatan akses masyarakat

terhadap pendidikan yang berkualitas antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi

siswa rawan putus sekolah khususnya siswa kurang mampu, peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dasar secara menyeluruh dan sistematis dengan penekanan

pada peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang,

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kesetaraan dan pengembangan

pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Peningkatan

kualitas SDM juga terkait dengan Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat antara

lain diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh

masyarakat/penduduk terhadap pelayanan dasar melalui pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesma dan jaringannya, pengembangan sistem jaminan

kesehatan bagi masyarakat, memberdayakan Rumah Sakit Umum sebagai pusat

rujukan pelayanan kesehatan, memfasilitasi pengembangan kualitas pelayanan

puskemas, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi

masyarakat serta pengendalian penyakit, melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan

anak, meningkatkan ketersediaan mutu obat dan tenaga kesehatan, melalui

peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Selanjutnya peningkatan

SDM juga terkait dengan peningkatan pendapatan yang dicapai melalui

peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan

petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas infrastruktur perhubungan, irigasi dan

permukiman serta lingkungan hidup diarahkan antara lain melalui penyedian

sarana dan prasarana daerah yang berkualitas guna memenuhi pelayanan yang

merata, pengembangan sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya,

pemiliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas publik, pengembangan

dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini ditujukan untuk

mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan

berkelanjutan melalui perbaikan lingkungan permukiman dan Peningkatan kualitas

lingkungan perumahan/perkotaan, pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

3. Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah diarahkan pemantapan struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

Kabupaten Deli Serdang melalui pengembangan produk-produk unggulan,

pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi

berbasis agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing melalui perkuatan

kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, ketersediaan bahan pangan dengan

kebijakan intensifikasi serta diversifikasi bahan pangan. Disamping itu juga perlu

didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar,

menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dengan

meningkatkan pola kemitraan, serta penyediaan iklim invertasi yang kondusif.

4. Meningkatknya kualitas kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai sosial

dan agama, diarahkan antara lain untuk memantapkan fungsi dan peran agama

sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, pembinaan akhlak mulia

melalui komunikasi positif yang menunjang kepada menguatnya keharmonisan

hubungan dengan memberi ruang partisipasi bagi kelompok-kelompok etnis, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan.

5. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis

good governance diarahkan antara lain meningkatkan pemahaman, penghayatan

dan pelaksanaan good governance, peningkatan mutu pelayanan publik sesuai dengan

standar pelayanan minimal, penciptaan birokrasi yang profesional dan berbasis

kinerja melalui peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan

yang berkesinambungan serta penegakan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Adapun perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan menurutfungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaanprogram pembangunan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan, yaitu :

6.2.1 Urusan Wajib

6.2.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain diarahkan untuk:

a. Menyelenggarakan wajib belajar dua belas tahun.b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan pendidikan.c. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan sistematis.d. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah

dan non formal.e. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, menengah dan non formal.f. Memberikan perhatian khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana serta

pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakinberkualitas dan mampu bersaing dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia.

g. Melaksanakan program Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah

(CERDAS).

h. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah sertapemberantasan buta aksara.

i. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar danmenengah.

j. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pendidikan.

6.2.1.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan.

b. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan

solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan

terhadap penyakit menular antara lain flu burung dan babi, DBD, TBC,

HIV/AIDS, Hepatitis, dan Diare.

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.

e. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di lingkungan pemukiman,

utamanya pada pemukiman kumuh.

f. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.

g. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu.

h. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

i. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu

dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan.

j. Mewujudkan sistem Jaminan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.

k. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih

berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan.

l. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi

masyarakat.

m. Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

n. Menyelenggarakan program Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak

(CERIA)

o. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesehatan.

6.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum antara lain diarahkan untuk:

a. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan

Pekerjaan Umum.

b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.

c. Mewujudkan arahan RTRW dengan: Mendukung pengembangan jalan

dan jembatan; Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan;

dan Meningkatkan kapasitas ruas jalan.

d. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana irigasi

dan pengairan.

e. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana

Penerangan Jalan Umum (PJU).

f. Meningkatkan sarana dan prasarana pekerjaan umum.

g. Menyelenggarakan program Gerakan Deli Serdang Membangun

(GDSM)

h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Pekerjaan Umum

6.2.1.4. Urusan Perumahan

Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan Rakyat.

b. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif,

terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan.

c. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.

d. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh.

e. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung

Terpadu.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan

Perumahan Rakyat.

g. Menyelenggarakan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM).


Perumahan Rakyat.

6.2.1.5. Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang.

b. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada

prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

c. Menyelenggarakan penataan ruang Kabupaten Deli Serdang secara terpadu

dengan Mebidangro.

d. Melaksanakan kerjasama pembangunan dengan daerah tetangga terkait

dengan Rencana Tata Ruang Mebidangro.

e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata

Ruang.

6.2.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan

untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan.

b. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh,

terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah Kabupaten.

c. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang,

menengah, tahunan dan perencanaan sektor.

d. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah.

e. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana.

f. Mengembangkan manajemen perencanaan.

g. Mengembangkan perencanaan kawasan sercara terpadu.

h. Melakukan kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur,

perekonomian dan sosial di kawasan Mebidangro.

i. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

perencanaan pembangunan.

j. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Perencanaan Pembangunan.

6.2.1.7. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan.

b. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan

prima.

c. Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu.

d. Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan

mengintegrasikan antar moda angkutan umum.

e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas angkut kereta api.

f. Mendukung pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Mebidangro.

g. Mendukung penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu.

h. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut, baik untuk

kepentingan sektor perikanan maupun pengangkutan barang dan orang.

i. Memfasilitasi pengembangan angkutan umum ke Bandara Kualanamu.

j. Membangun Terminal tipe c di beberapa kecamatan dan meningkatkan

kapasitas Terminal Bus Lubuk Pakam.

k. Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kabapaten

Deli Serdang.

l. Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum.

m. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan.

n. Memfasilitasi Pembangunan Jalan Tol dan jalan – jalan lintas daerah.

o. Meningkatkan pengawasan kapasitas angkutan terhadap jalan yang

dilaluinya.

p. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum.

q. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk

lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan.

r. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Perhubungan.

6.2.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk:

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup.

a. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan

merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

b. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan

lingkungan hidup.

c. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku

pencemaran lingkungan.

d. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru,

Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata.

e. Meningkatkan pengelolaan persampahan.

f. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya

alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).

g. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.


Lingkungan Hidup.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain diarahkan untuk:

a. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke

masa depan.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota.

c. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten.

d. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman

serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota.

f. Mewujudkan taman interaktif Kelurahan.

6.2.1.9 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan

untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil.

b. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh,

terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada

masyarakat.

d. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan

pelaksanaan peraturan kependudukan.

e. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Kependudukan dan Catatan Sipil.

6.2.1.10.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara

lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

b. Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah

kabupaten.

c. Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan

masyarakat dan desa.

d. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan

menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak.

e. Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan

dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang.

f. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan.

g. Meningkatkan perlindungan anak.

h. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa.

i. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

j. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.2.1.11 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera.

b. Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang

menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa.

d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

e. Membudayakan dan mensosialisasikan kembali program keluarga berencana

khususnya bagi keluarga miskin.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera.

6.2.1.12 Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial.

b. Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan


c. Memberi perhatian khusus pada pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat

terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya.

d. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

e. Meningkatkan pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan trauma.

f. Meningkatkan pembinaan panti asuhan/panti jompo.

g. Meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).

h. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana

berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk

beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya.

i. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Sosial.

6.2.1.13 Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan.

b. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan


c. Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari

kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.

d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

e. Peningkatan kesempatan kerja.

f. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

g. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja.

h. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.

i. Meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

j. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja

k. Merevitalisasi BLK.

l. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.

m. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Ketenagakerjaan.

6.2.1.14 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain

diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (UKM).

b. Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang


c. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki

lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

e. Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola

koperasi dan UKM.

f. Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM.

g. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal,

teknologi, dan pasar.

h. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal.

i. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan

kaki lima.

j. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM.

k. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Koperasi dan UKM.

6.2.1.15 Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaran urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal.

b. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan


c. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perijinan usaha menjadi satu pintu.

d. Mempermudah proses untuk memulai usaha.

e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Penanaman Modal.

6.2.1.16 Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan.

b. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan

berperan nyata terhadap pemecahan masalah kabupaten.

c. Pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya, dan kekayaan

budaya.

d. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

e. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Kebudayaan.

f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Kebudayaan.

6.2.1.17. Urusan Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan Olahraga antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga.

b. Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan


c. Peningkatan peran serta kepemudaan.

d. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

e. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olah

raga.

a. Peningkatan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan.

b. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.

c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemuda

dan Olahraga.

6.2.1.18. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara

lain diarahkan untuk :

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri.

b. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang


c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

d. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal

e. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

f. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

g. Peningkatan pendidikan politik masyarakat.

h. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

6.2.1.19. Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk :

a. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

b. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah.

c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

d. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

e. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

f. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

g. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

h. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

i. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

j. Penataan peraturan perundang-undangan.

k. Penataan wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

l. Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja di

tingkat wilayah (kecamatan, kelurahan/desa) dalam rangka mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat.

m. Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan

perundang-undangan.

n. Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

o. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk

mempermudah dan mempercepat pelayanan.

p. Kerjasama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan

dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial

budaya dan keamanan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

q. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Umum.

r. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian

6.2.1.20.Urusan Kepegawaian Daerah

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah.

b. Menerapkan kebijakan kepegawaian yang menyeluruh, terpadu dan


c. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah melalui diklat struktural, teknis

dan fungsional.

d. Pembinaan dan pengembangan aparatur.

e. Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi.

6.2.1.21. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan.

b. Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan


c. Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan

pokok.

d. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan

gudang bahan pokok di Kabupaten Deli Serdang.

e. Mengembangkan pola diversifikasi pangan.

f. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat desa untuk

persediaan keadaan darurat.


Ketahanan Pangan.

6.2.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain diarahkan

untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

b. Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang menyeluruh,


c. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

e. Peningkatan peran perempuan di perdesaan.

f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6.2.1.23. Urusan Statistik

a. Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan

Pembangunan.

b. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan.

c. Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

6.2.1.24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan.

b. Menerapkan kebijakan Kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan


c. Perbaikan sistem administrasi kearsipan.

d. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

e. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan arsip Daerah dan pelayanan arsip.

f. Meningkatkan kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah.


Kearsipan.

6.2.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan

untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika.

b. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh,


c. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan

(egovernment) yang dimulai dengan, proses perencanaan (e-planning),

penganggaran (e-budgeting) dan proses pengadaan barang (eprocurement) serta

pengawasan.

d. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis

internet.

e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib

Komunikasi dan Informatika.

6.2.1.26. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan.

b. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan


c. Membangun perpustakaan modern tingkat kabupaten yang memenuhi

standar internasional.

d. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

e. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola

masyarakat, komunitas, dan sekolah.

f. Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan

seluruh lapisan masyarakat.

g. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kabupaten Deli

Serdang.


Perpustakaan.

6.2.2. Urusan Pilihan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pilihan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan kondisi,

potensi, dan kebutuhan adalah: urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan

Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, perdagangan,

perindustrian dan transmigrasi.

6.2.2.1 Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian.

b. Menerapkan kebijakan pertanian, peternakan dan perkebunan yang


c. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan

dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi.

d. Meningkatkan kesejahteraan petani.

e. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan

peternakan.

f. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.

g. Fasilitasi akses petani/peternak terhadap modal, pasar, teknologi dan

manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi petani/peternak

modern.

6.2.2.2 Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan Kehutanan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan.

b. Menerapkan kebijakan Kehutanan yang menyeluruh, terpadu dan


c. Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

d. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan

konservasi sumberdaya hutan.

e. Meningkatnya peran komunitas masyarakat dan profesional dalam urusan

kehutanan.

6.2.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain diarahkan

untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan energi dan sumberdaya

mineral.

b. Menerapkan kebijakan energi dan sumberdaya mineral yang menyeluruh,


c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan.

e. Mendorong pengembangan bidang ketenagalistrikan.

6.2.2.4 Urusan Pariwisata

Penyelenggaran urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata.

b. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata,

perdagangan, investasi dan kebudayaan.

c. Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata di pintu masuk Kabupaten

Deli Serdang antara lain Bandara Kualanamu, Stasiun Kereta Api dan

Terminal Bus.

d. Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata

tematik.

e. Mengembangkan Kabupaten Deli Serdang sebagai destinasi wisata yang

berbasis potensi alam.

f. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan

pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk keamanan

sehingga kabupaten Deli Serdang mampu memenuhi kenyamanan dan

kepuasan wisatawan.

g. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalampenyelenggaraan urusan Pariwisata.

6.2.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perikanan dan Kelautan.

b. Menerapkan kebijakan Perikanan dan Kelautan yang menyeluruh, terpadu

dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir.

d. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

e. Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di

bidang budidaya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan

teknologi modern.

f. Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi

dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern.

g. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan

yang modern.

h. Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non

perikanan.

i. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan.

6.2.2.6 Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk:

f. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan.

g. Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu danmerupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

h. Pengembangan efisiensi perdagangan dalam negeri.

i. Melaksanakan Pembinaan pedagang kaki lima dan osongan.

j. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

k. Membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar

ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan

produksi dan promosi.

l. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat peningkatan kualitas dan kuantitas

produk.

m. Melakukan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana pasar dengan

pihak ketiga.

6.2.2.7 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan perindustrian.

b. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial

c. Mengembangkan industri kecil dan menengah.

b. Meningkatnya peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan

industri.

c. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir

d. Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat.

e. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

penyelenggaraan urusan perindustrian.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ditetapkan

program-program pembangunan yang terdiri dari program prioritas, program

SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran.

7.1 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan prioritas Nasional yang dikaitkan dengan urusan rumah tangga yang

menjadi kewenangan kabupanten, prioritas pembangunan daerah dalam rangka

mencapai Visi - Misi pembangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai

berikut;

g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui percepatan

pembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah;

h. Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup;

i. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan

produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi;

j. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pengeloaan kebudayaan daerah;

k. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin;

l. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya Program Kabupaten yang merupakan Program Prioritas sesuai denganstrategi pembangunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2009 - 2014 adalah sebagaiberikut ini:

7.1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada strategi Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yangberkualitas, dengan program, sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

c. Program pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada strategi Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan programsebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

b. Program obat dan perbekalan kesehatan

c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan

di Masyarakat

7.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup

Pada strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup,dengan program, sebagai berikut:

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

c. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

e. Program pengembangan infrastruktur perdesaan

f. Program lingkungan sehat perumahan

g. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

h. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

i. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7.1.3 Peningkatan Perekonomian Daerah

Pada strategi Peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pengembanganpotensi ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing daerah, denganprogram adalah:

a. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan hasil peternakan

c. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

d. Program pengembangan sistem dukungan bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

e. Program pengembangan kualitas kelembagaan Koperasi

f. Program pengembangan destinasi pariwisata

g. Program pengembangan industri kecil dan menengah

h. Program penataan struktur industri

i. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

j. Program pengembangan perikanan tangkap

7.1.4 Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pada strategi Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan program,sebagai berikut :

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Pada strategi Peningkatan pemanfaatan nilai seni dan budaya, dengan programsebagai berikut :

a. Program pengelolaan kekayaan budaya

b. Program pengelolaan keragaman budaya

Pada strategi Peningkatan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan perempuandan keluarga berencana, dengan program sebagai berikut:

a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

d. Program Keluarga Berencana (KB)

e. Program pelayanan kontrasepsi

7.1.5 Percepatan pengurangan penduduk miskin

Pada strategi Percepatan pengurangan penduduk miskin dengan program

sebagai berikut:

a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

b. Program pembinaan anak terlantar

c. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

7.1.6 Tata kelola pemerintahan yang baik

Pada strategi Perbaikan sistem kearsipan dan informasi dengan program

sebagai berikut:

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

b. Program kerjasama informasi dengan mas media

Pada strategi Peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan program sebagai berikut:

a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

c. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Pada strategi Peningkatan peningkatan penataan peraturan daerah dengan

program:

Program penataan peraturan perundang-undangan

7.2 PROGRAM MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

7.2.1 URUSAN WAJIB

7.2.1.1 Urusan Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

c. Program pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.2.1.2 Urusan Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara

lain:

a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

b. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

c. Program pengawasan obat dan makanan

d. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

e. Program pengembangan lingkungan sehat

f. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

g. Program pencegahan penyakit tidak menular

h. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

i. Program pengembangan obat asli Indonesia

j. Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

k. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

l. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

m. Program peningkatan kemitraan kesehatan

n. Program peningkatan gizi masyarakat

o. Program kesehatan jiwa masyarakat

p. Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

q. Program pemberdayaan komunitas Kesehatan

7.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum

antara lain:

a. Program pembangunan jalan dan jembatan

b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

d. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan.

e. Program tanggap darurat jalan dan jembatan.

f. Program sistem informasi/data base jalan dan jembatan

g. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

i. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.

j. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan

sumberdaya air lainnya

k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

l. Program pengendalian banjir

m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

n. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

7.2.1.4 Urusan Perumahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perumahan

antara lain:

a. Program pengembangan perumahan.

b. Program lingkungan sehat perumahan

c. Program pemberdayaan komunitas Perumahan

d. Program perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial

e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

f. Program pengelolaan areal pemakaman.

7.2.1.5 Urusan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang

antara lain:

a. Program Perencanaan Tata Ruang

b. Program pemanfaatan Ruang

c. Program pengendalian pemanfaatan Ruang

7.2.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan

pembangunan antara lain:

a. Program pengembangan data/informasi

b. Program kerjasama pembangunan

c. Program pengembangan wilayah perbatasan

d. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

e. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.

f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah.

g. Program perencanaan pembangunan daerah.

h. Program perencanaan pembangunan Ekonomi

i. Program perencanaan sosial budaya

j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

k. Program perencanaan pembangunan rawan bencana.

7.2.1.7 Urusan Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan antara lain:

a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

c. Program peningkatan pelayanan angkutan

d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kenderaan bermotor.

7.2.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup antara lain:

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

c. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

e. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

f. Program peningkatan pengendalian polusi

g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-

kawasan konservasi laut dan hutan.

h. Program pengendalian kebakaran hutan.

i. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pasisir dan laut.

j. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

7.2.1.9 Urusan Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan antara lain:

a. Program penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah (P4T)

b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

7.2.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kependudukan dan catatan

sipil antara lain:

a. Program penataan administrasi kependudukan

7.2.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak antara lain:

a. Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan

perempuan

b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

e. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

7.2.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera antara lain:

a. Program Keluarga Berencana (KB)

b. Program kesehatan reproduksi remaja

c. Program pelayanan kontrasepsi

d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri.

e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

g. Program pengembangan model operasional BKB (Bina Keluarga Bahagia)-

Posyandu

7.2.1.13 Urusan Sosial

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan sosial antara lain:

a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

b. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

c. Program pembinaan anak terlantar

d. Program pembinaan penyandang cacat

e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.

f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

7.2.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan ketenagakerjaan

antara lain:

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

b. Program peningkatan kesempatan kerja

c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

7.2.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi dan usaha kecil

menengah (UKM) antara lain:

a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

b. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UKM

c. Program pengembangan sistem dukungan bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

d. Program pengembangan kualitas kelembagaan Koperasi

7.2.1.16 Urusan Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal antara lain:

a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

7.2.1.17 Urusan Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan antara

lain:

a. Program pengembangan nilai budaya.

b. Program pengelolaan kekayaan budaya.

c. Program pengelolaan keragaman budaya.

d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

7.2.1.18 Urusan Olahraga dan Pemuda

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan olahraga dan pemuda antara lain:

a. Program peningkatan peran serta pemuda

b. Program peningkatan sarana prasarana Olahraga dan Pemuda

7.2.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang akan dilaksanakan berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri meliputi:

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.

f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

g. Program pendidikan politik masyarakat

h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7.2.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian meliputi:

Pemerintahan Umum

a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

b. Program peningkatan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

daerah.

c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten.

e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

kebijakan KDH.

g. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

h. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan.

i. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

j. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

k. Program penataaan peraturan perundang-undangan.

Urusan Kepegawaian

a. Program pendidikan kedinasan.

b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

7.2.1.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa (RW) antara lain:

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat

b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

7.2.1.22. Urusan Kearsipan

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan kearsipan antara

lain:

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan

7.2.1.23 Urusan Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan komunikasi dan informatika antara

lain:

a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

b. Program kerjasama informasi dengan mas media

7.2.1.24 Urusan ketahanan pangan

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan ketahanan pangan antara lain:

a. Program peningkatan kesejahteraan petani.

b. Program peningkatan ketahanan pangan

c. Pengembangan Agribisnis

7.2.2. URUSAN PILIHAN

7.2.2.1 Urusan Pertanian

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan pertanian antara lain:

a. Program peningkatan kesejahteraan petani.

b. Program peningkatan ketahanan pangan

c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan

e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

f. Program pemberdayaan penyuluh

g. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

h. Program peningkatan produksi hasil peternakan

i. Program peningkatan pemasaran hasil peternakan

j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

7.2.2.2 Kehutanan

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan kehutanan antara lain:

a. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan

c. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

d. Program pemanfaatan kawasan hutan

e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

f. Program perencanaan pengembangan hutan

7.2.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan energi dan sumberdaya mineral

adalah:

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

7.2.2.4 Pariwisata

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Pariwisata antara lain:

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

b. Program pengembangan destinasi pariwisata

c. Program pengembangan kemitraan pariwisata

7.2.2.5 Perikanan dan Kelautan

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Perikanan dan Kelautan antara

lain:

a. Program pemberdayaan masyarakat pesisir

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengedalian dan pengawasan

sumberdaya kelautan

c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut.

d. Program pengembangan budidaya perikanan

e. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

f. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

7.2.2.6 Perdagangan.

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan perdagangan antara lain:

a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

b. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7.2.2.7 Perindustrian

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain:

a. Program pengembangan industri kecil dan menengah

b. Program penataan struktur industri

c. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

7.2.8. Program Kewilayahan

Program yang terkait dengan kerjasama kewilayahan antara lain:

a. Program pengembangan kapasitas Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Mebidangro.

b. Program kerjasama tataruang Mebidangro

c. Program kerjasama transportasi regional.

d. Program kerjasama pengelolaan sumber daya air regional

e. Program kerjasama pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Regional

f. Program kerjasama pengembangan jaringan jalan jembatan di wilayah

perbatasan

Program Kegiatan Pembangunan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsidan Pemko/Pemkab Tetangga

No. Uraian Pemkab/Pemko yang terlibat1 Pembangunan Jalan Sejajar Medan –

BinjaiPemprovsu, Pemko Medan, Binjai

2 Pembangunan Ruas Jalan TanjungMorawa – Seribu Dolok – Tongging(Rawasaring)

Pemprovsu, Pemkab Karo danSimalungun

3 Pembangunan TPA Regional Pemprovsu, Pemko Medan4 Pembangunan Ruas Jalan Lingkar

terluar (Outer Regional) Kota Medan(Kolonel Bejo)

Pemerintah Pusat, Pemprovsu,Pemko Medan

5 Pembangunan jalan menelususripantai Kab. Langkat – Deli Serdang –Serdang Bedagai

Pemprovsu, Pemkab Langkat &Serdang Bedagai

6 Pembangunan jembatan Sei Ular diKec. Pantai Labu dan Desa Paku Kec.Galang

Pemprovsu, Pemkab SerdangBedagai

7 Pembangunan jalan Tembus Kec. STMHulu Kabupaten Karo

Pemprovsu, Pemkab Karo

8 Penataan batas Wilayah KabupatenDeli Serdang dengan Kabupaten/KotaTetangga

Pemprovsu, Pemko Medan, Binjaidan Pemkab Serdang Bedagai

9 Keterpaduan Pembangunan JaringanJalan dengan Kabupaten/KotaTetangga

Pemko Medan, Binjai, PemkabLangkat dan Serdang bedagai

10 Pembangunan Pusat Olah Raga Pemprovsu11 Kerjasama Pengendalian Tata Ruang Pemprovsu, Pemko Medan, Binjai

Pemkab Langkat dan SerdangBedagai.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah selama lima tahun ke depan

diperlukan sasaran-sasaran yang akan dicapai yang disertai dengan indikator-

indikator terukur. Hal ini sangat membantu dalam mempertajam prioritas kegiatan

dan sekaligus dukungan penganggarannya. Berikut ditampilkan Matrik Visi, Misi

dan Rencana Tindak Pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2009-2014.

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

9.1. Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi

kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2015 (Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2015) yang diperlukan sebagai pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2015, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan

jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2009-

2014, dapat digunakan program – program indikatif Tahun 2014 sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, sebelum

Kepala Daerah masa bakti 2015-2019 terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi

dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan.

Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata

pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih

pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah

kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik,

diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

9.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusunRenstra SKPD

Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2009–2014

merupakan penerjemahan visi dan misi bupati terpilih. Dengan

demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan peraturan

daerah, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan–

kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan

pemerintahan daerah.

Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang

ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi.

Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJM Daerah maka tata

pemerintahan yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

9.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk

penyusunan program–program dan kegiatan tahunan. Untuk itu,

kegiatan – kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki

hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah, terutama

dengan tahapan dan prioritas bidang pembangunan yang akan

dilaksanakan setiap tahunnya. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

tersebut akan menjadi tema dalam penyusunan dokumen RKPD.

Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan

muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif.

Dalam RPJM Daerah, program–program yang ditawarkan memiliki

dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan

riil.

Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat

disusun, Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada

pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD

yang terbatas, berdampak pada pilihan–pilihan kegiatan yang

diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga,

yakni swasta maupun masyarakat, perlu digali dan dimanfaatkan.

Dengan semakin banyaknya alternatif sumber–sumber pembiayaan,

maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan

area/luasan programnya.

9.2.3. Penguatan peran para pelaku masyarakat dalam pelaksanaan RPJM

Daerah

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini disusun dengan

menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan

pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di

lingkungan pemerintah Kabupaten dengan koordinasi oleh Bappeda.

Setelah itu, hasil kerja ini disosialisasikan kepada stakeholers baik dari

kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya

masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan

beberapa pakar untuk penajaman konsep.

Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada

masyarakat (stakeholders) dan masukan masyarakat di terjemahkan

kembali dalam program–program yang diusulkan.

Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses

penguatan masyarakat tersebut. Stakeholders yang kuat, akan

mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya

kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program

dari mereka. Dengan demikian, stakeholders yang kuat akan mendorong

demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan kegiatan.

9.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja limatahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen RPJM Daearah ini, akan sangat membantu

kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang

sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini

menunjukkan indikator–indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh

cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi

acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan

demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat

keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima

tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

RPJMD Kab Deli Serdang

Documents