ROBOHNYA PILAR PENOPANG PELAYANAN PUBLIK - indo …indo-acf.org/...Pilar_Penopang_Pelayanan_Publik_Dadang_Trisasongko.pdf · Education system Medical and health services Business/private

ROBOHNYA PILAR PENOPANG PELAYANAN

PUBLIK

Dadang Trisasongko

Secretary-General TI Indonesia

www.ti.or.id

ROBOHNYA PILAR

PENOPANG PELAYANAN

PUBLIK

Dadang TrisasongkoSecretary-General TI Indonesia

www.ti.or.id

1

Kurang-Lebih Rp. 250 TRILYUN/tahunatau setara dengan 10% APBN

“Uang hasil kejahatan di Indonesia (ngemplang pajak, korupsi, drugs,

trafficking, illegal logging dll) dilarikan keluar negri melalui sistem keuangan global”

30/11/2016 Survei Persepsi Korupsi 2015 2

Skor & Peringkat Meningkat, tapi

korupsi masih sistemik

Skor naik 2 poin,

Peringkat naik 19 tingkat

• Skor32/Peringkat 118

2012

• Skor 32 (TETAP)/Peringkat114 (NAIK)

2013

• Skor 34 (NAIK)/Peringkat 107 (NAIK)

2014

• Skor 36 (NAIK)/Peringkat 88(NAIK)

2015

Penyebab Rendahnya Skor CPI

Indonesia

Lembaga-lembaga peradilan masih menjadialat impunitas karena masih maraknya

Praktik Korupsi – Suap Menyuap di Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum.

RAWAN SUAP: Lembaga Penegak Hukum,

Birokrasi Pemerintah, Lembaga Politik

2.4

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

4.0

4.3

4.4

4.5

4.5

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Media

Religious bodies

NGOs

Military

Education system

Medical and health services

Business/private sector

Public officials/civil servants

Political parties

Judiciary

Parliament/legislature

Police

Transparency International, GCB 2013, Scale 1-5, where 1 means not at all corrupt, 5 means extremely corrupt

Fenomena State Captured Corruption (SCP) sebagai Massive

Silent Killing

SCP adalah modus korupsi paling sistematik dengan jumlah yang masif

melalui pembajakan sistem demokrasidan hukum yang berlaku

30/11/2016 6

Korupsi dan Kemampuan Negara dalamMemenuhi dan Melindungi Hak AsasiManusia

• “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial…” (Alenia IV UUD 1945)

“Korupsi Sebagai

Penghambat Kemudahan

Berusaha”Ini membuktikan bahwa korupsi bukan sebagai

pelicin ekonomi

30/11/2016 8Survei Persepsi Korupsi 2015

Kemudahanberusaha diwarnaidengan praktikhigh cost economy yang ditandai dengankecenderunganpenaikan biayaseiring denganpenambahanproduksi.

9

Prevalensi dan Nilai Alokasi Suap

(Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha)

30/11/2016 Survei Persepsi Korupsi 2015 10

3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1

9.1

5.2

7.2

6.16.6

3.2

4.4

7.4

6.4

4.2

3.3 3.5

5.8

3.83.5

5.5

3.7

4.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

Ko

nst

ruksi

Per

tam

ban

gan

Min

yak d

an G

as

Per

dag

anga

n

Indust

ri

Keh

uta

nan

Per

keb

un

an

Jasa

-Jas

a

Tra

nsp

ort

asi

Per

um

ahan

Per

ikan

an

Per

tan

ian

Kel

istr

ikan

Far

mas

i

Air

Min

um

Tel

eko

mun

ikas

i

Per

ho

tela

n d

an R

esto

ran

Per

ban

kan

Prevalensi Suap (0 Sangat Tinggi, 5 Sangat Rendah) Alokasi Suap (% terhadap Total Biaya Produksi)

“Perekonomian Daerah

Kehilangan Momentum

Untuk Tumbuh Lebih

Besar”

30/11/2016 11Survei Persepsi Korupsi 2015

Pertumbuhan ekonomielasticity = 0.545*, Mo (2000)

4.92

3.64

4.50 4.78 5.03

5.69 5.50

6.35 6.01

4.63

6.20 6.46

8.95

7.62

8.59 8.87 9.06

9.56 9.21

10.16 9.61

8.12

9.74 9.84

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

with corruption without corruption

*) Dampak kenaikan 1 poin CPI terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah mengkontrol berbagai variabel penentu lainnya

Dikutip dari Arief Ansory Yusuf, 2015

“Mayoritas Pengusaha

Setuju Untuk

Mengembangkan Corporate

Liability”

68% responden bertanggung jawab terhadap

pemberantasan korupsi

30/11/2016 13Survei Persepsi Korupsi 2015

“Belum semua perusahaan

telah punya kode etik yang

melarang praktik

pelanggaran integritas

(termasuk gratifikasi)”

30/11/2016 14Survei Persepsi Korupsi 2015

“Hanya, sebagian pengusaha

memiliki kebijakan, sistem,

dan laporan publik”

30/11/2016 15Survei Persepsi Korupsi 2015

TERIMA KASIH

[email protected]

www.ti.or.id

30/11/2016 16Survei Persepsi Korupsi 2015