PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B BAB_1 PENDAHULUAN PT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUA PT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS CENDERAWASIH UNIVERSITAS CENDERAWASIH Disusun Oleh : Disusun Oleh : ROADMAP PENGEMBANGAN ROADMAP PENGEMBANGAN LISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017 LISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017 PT. PLN (Persero) WP2B PT. PLN (Persero) WP2B
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
PT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUAPT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARATDAN PAPUA BARAT
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)UNIVERSITAS CENDERAWASIHUNIVERSITAS CENDERAWASIH
Disusun Oleh :Disusun Oleh :
ROADMAP PENGEMBANGANROADMAP PENGEMBANGANLISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017LISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017PT. PLN (Persero) WP2BPT. PLN (Persero) WP2B
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES (PRL)
1.3 RUANG LINGKUP WILAYAH DAN KEGIATAN PRL
1.4 OUTPUT/HASIL KEGIATAN PRL
1.5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PRL
1.6 SISTEMATIKA DRAFT LAPORAN AKHIR KEGIATAN PRL
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
ewasa ini ketergantungan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin
meningkat. Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas di masyarakat dan sektor
industri nasional, sangat tergantung kepada tersedianya energi listrik. Oleh karena itu sektor
ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan, dalam upaya
menyejahterakan masyarakat dan mendorong berjalannya roda perekonomian nasional.
D
Karena peran strategisnya, seyogianya energi listrik tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu
dan tingkat keandalan yang baik. Akan tetapi, seiring pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan
perekonomian, perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi dan meningkatnya standar
kenyamanan hidup di masyarakat, permintaan terhadap energi listrik pun semakin hari semakin
meningkat. Di sisi lain, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada beberapa tahun
yang lalu, pembangunan beberapa pembangkit yang semula sudah direncanakan menjadi terkendala,
baik yang akan dikembangkan oleh pihak swasta maupun dari PLN sendiri. Disamping itu, alokasi
dana pemerintah untuk berinvestasi pada sektor ketenagalistrikan terutama pembangunan pembangkit
baru, juga sangat terbatas. Investasi yang diharapkan dari pihak swasta terhambat karena dimintanya
suatu prasyarat kondisi seperti jaminan Pemerintah. Kesemuanya hal tersebut pada akhirnya
menyebabkan penambahan pasokan tenaga listrik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan
permintaan tenaga listrik yang ada, sehingga terjadinya kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik di
beberapa daerah tidak dapat dihindari.
Untuk lebih memfokuskan rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkitan,
transmisi dan distribusi tenaga listrik) dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2013 s.d. 2017)
sehingga kebutuhan tenaga listrik setempat dapat segera terpenuhi, diperlukan suatu ”Roadmap”
dalam pembangunan tenaga listrik. Roadmap ini adalah merupakan perencanaan ketenagalistrikan
jangka pendek dengan rentang cakrawala 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan bagian dari
kombinasi dua perencanaan, yaitu Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah/Nasional (RUKD/N) dan
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga dapat memberikan informasi dalam
pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan lima tahun kedepan bagi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha lainnya.
Rencana Penyusunan Roadmap Listrik Desa (PRL) PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua
Barat (WP2B) disusun untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem di masa mendatang yang
menyangkut rencana pengembangan listrik desa. Penyusunan Roadmap Lisdes merupakan pedoman
pengembangan sistem kelistrikan desa PT PLN (Persero) lima tahun mendatang, sehingga dapat
dihindarkan pengembangan sarana kelistrikan di luar Roadmap Lisdes yang dapat mempengaruhi
efisiensi perusahaan. Dalam penyusunan Roadmap ini diindikasikan proyek-proyek pengembangan
sistem yang akan dilakukan oleh PLN sendiri (umumnya berupa proyek pengembangan jaringan
transmisi/distribusi, dan pembangunan pembangkit baru yang mengaju pada sumber EBT desa
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
setempat), dan proyek-proyek pembangkit yang akan ditawarkan kepada sektor swasta atau Pemda
sebagai independent power producer (IPP).
Selain untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem, Penyusunan Roadmap Lisdes juga
dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian target rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik
(RD) per provinsi, dimana untuk provinsi Papua kondisi RE saat ini tahun 2012 masih cukup rendah
sebesar 33,14% (papua) dan 46,35% (Papua barat)
Kondisi Geografis di Papua dan Papua Barat yang bergunung-gunung, tapi juga memiliki banyak
kepulauan menyebabkan banyak daerah-daerah (desa) yang sulit untuk dijangkau. Bahkan pusat-
pusat pembangkit PLN yang ada sangat sulit untuk di integrasikan atau menyuplai daerah yang satu
dengan lainnya, hal ini menjadi kendali tersendiri bagi PLN WP2B dalam usaha untuk melistriki sampai
pelosok Papua dan Papua Barat.
Pemasalahan eksternal yang juga mempengaruhi program pengembangan Listrik Desa di provinsi
Papua dan Papua Barat adalah masalah pembebasan lahan yang akan digunakan dalam
pembangunan infrastruktur (Pembangkit dan Jaringan Listrik) hampir disetiap desa masyarakat
meminta nilai kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilalui jaringan JTM dan JTR
dengan nilai yang sangat tinggi.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN ROADMAP LISDES WP2B
Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Roadmap Lisdes PLN WP2B periode
2013-2017 ini adalah :
Pencapaian rasio elektrifikasi (RE) dari tahun 2012 sebesar 44,57% menjadi 60% pada akhir
tahun 2012, 70% pada tahun 2013, 80% pada tahun 2014, 85% pada tahun 2015, 87% pada
tahun 2016 dan 90% pada tahun 2017.
Pencapaian rasio desa berlistrik (RD) dari tahun 2012 sebesar 31,46% menjadi 70% pada
akhir tahun 2012, 80% pada tahun 2013, 85% pada tahun 2014, 90% pada tahun 2015, 95%
pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2017.
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Roadmap Lisdes WP2B periode tahun
2013-2017 adalah :
Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/kota lama
atau pemekaran dengan jumlah ± 100 KK atau jumlah penduduk ± 100.
Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/Kota lama
atau pemekaran yang memiliki Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/Kota lama
atau pemekaran dengan jumlah ± 50 KK atau jumlah rumah penduduk ± 50 yang ada di
daerah perbatasan wilayah NKRI.
1.3 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP WP2B
Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap WP2B peridoe tahun 2013-2017 terdiri dari ruang lingkup
wilayah dan ruang lingkup kegiatan. Untuk Ruang Lingkup wilayah dibagi dalam 2 wilayah kerja PLN
yaitu Wilayah Papua dan Papua Barat dimana setiap wilayah terdiri lagi dari beberapa wilayah survey
yaitu :
a) Wilayah Kerja Papua :
1. Wilayah Survey I : (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kabupaten Keerom dan
Kabupaten Sarmi)
2. Wilayah Survey II : (Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Puncak Jaya)
3. Wilayah Survey III : (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan
Kabupaten Lani Jaya)
4. Wilayah Survey IV : (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan
Yapen dan Kabupaten Waropen)
5. Wilayah Survey V : (Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten
Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya)
6. Wilayah Survey VI : (Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat Kabupaten Puncak dan
Kabupaten Nduga)
7. Wilayah Survey VII : (Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Bovendigul)
b) Wilayah Kerja Papua Barat
1. Wilayah Survey I : (Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana)
2. Wilayah Survey II : (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten
Teluk Bintuni)
3. Wilayah Survey III : (Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat)
Sedangkan ruang lingkup kegiatan penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B berupa :
1. Identifikasi lapangan (survey) desa-desa yang sudah berlistrik dan belum berlistrik, rasio
RE, Kerapatan populasi, income dan mata pencaharian masyarakat desa.
2. Melakukan Kajian Sosial Budaya tentang kebutuhan masyarakat akan listrik digunakan
untuk apa, adakah special request dari Pemda/DPR, kesanggupan membayar dari
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
masyarakat desa dan tingkat kepuasan dari masyarakat desa kalau dilayani dengan
SHS.
3. Melakukan Kajian Tekno-Ekonomis-Geografis untuk melihat data grid existing dan
rencana pengembangan grid, Status pasokan existing, kondisi Geografis, kemudian
dengan metode/kajian least Cost1 dapat dipilih opsi Grid apakah menggunakan
Extension atau Isolated, dan jika Isolated apakah bentuknya Komunal atau Individu, dan
jika bersifat komunal jenis pembangkit apa yang cocok untuk dikembangkan sesuai
sumber EBT yang ada di desa terebut.
4. Membuat daftar kandidat desa yang akan dilistriki baik secara grid extension atau isolated
termasuk pengalihan desa yang telah berlistrik dari isolated ke grid.
5. Melakukan scoring untuk menentukan urutan prioritas listrik desa yang akan
dikembangkan setiap tahun berdasarkan aspek Sosial budaya (40%), Teknis (40%) dan
Ekonomis (20%), dengan memperhatikan alokasi APBN tahunan dan target RE untuk
lisdes serta kebijakan-kebijakan khusus (Ibu kota Kabupaten/Distrik dan desa-desa yang
berada di perbatasan wilayah negara).
6. Menyusun Laporan dan Rekomendasi Program Pengembangan Lisdes tahunan selama 5
tahun (2013-2017) yang mencakup nama desa, koordinat lokasi desa; kebutuhan fisik
Jaringan dan Pembangkit serta besar biaya yang dibutuhkan .
1 Metode Optimasi yang mengkaji hubungan antara waktu selesainya pekerjaan dengan biaya proyek (Minimum cost project scheduling)
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
Gambar : Peta Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) WP2B
1.4 OUTPUT/HASIL KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES
Output/Hasil kegiatan penyusunan Roadmap Lisdes PT. PLN (Persero) WP2B tahun 2013-2017
berupa :
1. Laporan hasil kegiatan yang berisikan rekomendasi dan prioritas desa-desa seluruh wilayah
Papua dan Papua Barat yang akan mendapat perhatian listrik desa, prioritas penentuan desa
yang akan di listriki dilakukan melalui scoring dan metode AHP, SWOT sebagai pembanding.
2. Gambar/Peta lokasi desa beserta koordinatnya
3. Peta Potensi Energi terbarukan desa/Kabupaten.
Provinsi PAPUA
Provinsi PAPUA BARAT
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
4. Kebutuhan Biaya dalam pembangunan suatu pembangkit Listrik dari Potensi EBT, JTM dan
JTR jika dilakukan Grid atau Isolated komunal.
1.5 JANGKA WAKTU KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES
Jangka waktu penyusunan Laporan Roadmap Lisdes 2013-2017 PT. PLN (Persero) WP2B
dilrencanakan selama ± 75 hari dengan perkiraan alokasi waktu sebagai berikut :
1.6 SISTEMATIKA DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP LISDES 2013-
2017 WP2B
BAB I PENDAHULUAN
TAHAP PERSIAPAN Koordinasi Team Inventarisasi data/informasi Kajian & analisis awal Laporan Pendahuluan
12 Mei – 12 Juni 2012
TAHAP PELAKSANAAN Kegiatan Lapangan (survey) Analisis/Kajian Data Lapangan Draft Laporan Intern Scoring Desa
13 s/d 30 Juni 2012
TAHAP PENYELESAIAN Penyempurnaan Draft Laporan Akhir Seminar Draft Lap. Akhir Laporan Akhir
1 s/d. 31 Juli 2012
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B.
1.3 Ruang Lingkup Wilayah dan Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN
WP2B.
1.4 Output/hasil Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017
1.5 Jangka Waktu Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B
BAB II METODOLOGI DAN PENDEKATAN
3.1 Kerangka Pikir
3.1.1 Permasalahan
3.1.2 Upaya Pemecahan Masalah
3.1.3 Metode Pemecahan Masalah
3.1.4 Produk yang dihasilkan
3.2 Pendekatan
3.3 Metodologi
3.3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan data
3.3.2 Analisis data
2.3.2.1 Analisis Pengalian Pendapat Masyarakat
2.3.2.2 Analisis AHP
2.3.2.3 Metode Scoring PLN
BAB III KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM KETENAGALISTRIKAN
3.1. Kebijakan Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik
3.2 Kebijakan Pegembangan Listrik Desa
3.3 Kebijakan Pengembangan Energi baru dan terbarukan (EBT)
3.4 Kebijakan Pengembangan kapasitas Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi.
BAB IV KONDISI OBYEKTIF DAERAH SURVEY
4.1 Kota/Kabupaten/Distrik.
4.1.1. Kondisi Geografis (Luas daerah, Batas Wilayah, Iklim, curah hujan dan
Topografis)
4.1.2. Kondisi Demografis (Jumlah dan struktur penduduk, Indeks Pembangunan
Manusia, Tingkat Pendidikan, Ketenagakerjaan)
4.1.3. Potensi Sumber Daya-EBT (Nabati,Biomassa,Angin, Air dan Matahari)
4.1.4. Infrasturktur Wilayah
a. Transpotasi darat, Laut dan Udara
b. Jalan, Jembatan dan Perumahan.
c. Kondisi Kelistrikan (rasio elektrifikasi)
d. Sumber daya air (Air bersih)
e. Jaringan Telekomunikasi
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_1 PENDAHULUAN
BAB V. ROADMAP PENGEMBANGAN LISTRIK DESA WP2B 2013-2017
5.1. Identifikasi desa berlistrik dan belum berlistrik (kebutuhan daya)
5.2. Hasil Analisis Prioritas Desa untuk LISDES
5.2.1Hasil Analisis Penggalian Pendapat Masyarakat
5.2.2. Hasil Analisis AHP
5.2.3Hasil Analisis Scoring PLN
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi
6.2.1Database Daftar Desa yang akan diprogramkan untuk dilistriki setiap tahun (Status
desa lama, baru, perbatasan, kecamatan, kabupaten dan koordinat).
6.2.2Gambar Lokasi, rencana pasokan untuk Lisdes Isolated, Kebutuhan JTM, JTR,
Gardu, Jumlah Pelanggan,
6.2.3Asumsi harga satuan per kms/gardu dan Pembangkit/kw dan perkiraan anggaran
yang dibutujan pertahun dan per kegiatan ).
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN :
1. Neraca daya setiap kabupaten 2. Dokumentasi Setiap Desa/Kabupaten3. Kusioner.
2.1. KONDISI INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN WP2B
2.2. RASIO ELEKTRIFIKASI
2.3. KONDISI PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
2.4. PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR KETENAGALISTRIKAN
KEDEPAN.
2.1 KONDISI INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN WP2B
2.1.1 Jumlah Pelanggan
ealisasi jumlah pelanggan secara nasional selama tahun 2006-2010 mengalami peningkatan
dari 35,6 juta menjadi 42,2 juta atau bertambah rata-rata 1,65 juta tiap tahunnya. Penambahan
pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 1,5 jita per tahun, diikuti
Dari 15 sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Papua, 10 sistem (Sistem Biak, Urefasei,
Tanah Merah, Merauke, Warbor, Sarmi, Genyem, Agats, Keppi, dan Serui) berada dalam kondisi
“Surplus”, dan 5 sistem lainnya (Sistem Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, dan Arso) berada pada
kondisi “Defisit”. (masterplan ketenagalistrikan 2010-2014).
Gambar 2.1 : Kondisi Kelistrikan Papua
Sumber : Data Tahun 2010
Sedangkan Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Papua Barat dipasok oleh beberapa sistem terisolasi,
yaitu Sistem Manokwari, Bintuni, Wondama, Sorong, Teminabuan, Fak-Fak, dan Kaimana.Dari 7
sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Papua Barat, 5 sistem (Sistem Bintuni, Wondama,
Teminabuan, Fak-Fak, dan Kaimana) berada dalam kondisi “Surplus”, dan 2 sistem lainnya (Sistem
Manokwari dan Sorong) berada pada kondisi “Defisit.
Gambar 2.2 : Kondisi Kelistrikan Papua Barat
2.1.3 Sistem Distribusi
Sampai dengan akhir tahun 2008, total panjang jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dibangun
oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 614.925 kms yang terdiri atas Jaringan Tegangan
Menengah (JTM) sepanjang 261.163 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 353.762
kms. Total panjang jaringan distribusi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 55.836
kms sejak tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 10% selama periode 5 tahun Sedangkan
hasil yang dicapai dalam pembangunan distribusi tenaga listrik untuk wilayah papua untuk JTM
sepanjan 1.999 kms, dan JTR sepanjang 3.531 kms
Gambar 2.3 Jalur Sistem Distribusi
2.2 RASIO ELEKTRIFIKASI
Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan
jumlah rumah tangga yang ada. Perkembangan rasio elektrifikasi secara nasional dari tahun ke tahun
mengalami kenaikan, yaitu dari 60,9 % pada tahun 2007 menjadi 69,4% pada tahun 2011.
Pada periode tersebut kenaikan rasio elektrifikasi untuk wilayah Papua dan Papua Barat masing-
masing meningkat dari 62,3% menjadi 66,3%.
2.3 KONDISI PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-
rata sekitar 7% per tahun. Sementara itu pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan
khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama lima tahun terakhir (2004-2008) hanya tumbuh
rata-rata sebesar 4,4% per tahun. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan tenaga
listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah terutama di luar
sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari. Kondisi pertumbuhan penyediaan tenaga
listrik yang rendah tersebut juga merupakan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada
periode tahun 1998/1999, dimana pada saat itu pertumbuhan kapasitas terpasang hanya tumbuh
sebesar 1,13%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal
termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan
perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu
daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus
diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup
dan harga yang memadai. Dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional rata-
rata tumbuh sebesar 6,1% pertahun dan pertumbuhan penduduk secara nasional tumbuh sebesar
1,3% pertahun, prakiraan kebutuhan tenaga listrik nasional sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional 2008-2027 diperkirakan akan mencapai rata-rata sebesar 9,2 % per tahun.
Tingginya perkiraan pertumbuhan rata-rata kebutuhan tenaga listrik nasional yang sebesar 9,2%
tersebut juga memperhatikan banyaknya daftar tunggu calon pelanggan PT PLN (Persero) yang
jumlah kapasitasnya telah mencapai kurang lebih sekitar 6.000 MW akibat diterapkannya pembatasan
penjualan tenaga listrik (suppressed demand) pada tahun-tahun sebelumnya
2.4 PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR KETENAGALISTRIKAN
KEDEPAN
Pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis dan
diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah,
meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber energi setempat atau energy baru terbarukan serta meniadakan rencana pengembangan
pembangkit BBM. Pengembangan pembangkit BBM, dikecualikan untuk penangulangan daerah krisis
penyediaan tenaga listrik jangka pendek (satu hingga dua tahun ke depan) sambil menunggu
selesainya pembangunan pembangkit non-BBM yang telah direncanakan, dengan melakukan sewa
pembangkit yang menggunakan bahan bakar MFO. Apabila pembangkit non-BBM yang telah
direncanakan tersebut telah beroperasi, maka pembangkit BBM tersebut di non-operasikan.
Mempertimbangkan tingginya pertumbuhan tenaga listrik, memberikan akses listrik kepada seluruh
masyarakat dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, maka program percepatan
pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II yang komposisi energi primernya beragam (tidak
hanya batubara) ditawarkan untuk dikembangkan oleh PT PLN (Persero) maupun swasta dengan
memberikan fasilitas sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam program percepatan pembangunan
pembangkit 10.000 MW tahap I.
Pengembangan PLTU batubara skala kecil dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk
menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak pada sistem skala kecil
untuk menekan biaya operasi sistem kelistrikan. Disamping itu, pengembangan PLTU batubara skala
kecil ini dapat juga dimanfaatkan untuk mengganti peranan sebagian PLTD yang ada di sistem
kelistrikan di Luar Jawa-Madura-Bali yang dominasinya masih cukup tinggi. Sebagai pengembang
PLTU batubara skala kecil ini adalah PT PLN (Persero) atau swasta.
Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan
tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisien serta meningkatkan
kualitas pelayanan. Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik secara terintegrasi
dengan sistem kelistrikan lain di nilai kurang/tidak efisien, maka jaringan terisolasi dapat diterapkan.
Pengertian dari jaringan terisolasi adalah jaringan distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak
terhubung langsung dengan JTN dengan wilayah pelayanan terbatas.
Dengan asumsi proyeksi pertumbuhan penduduk pada wilayah Papua dan Papua Barat sebesar 1,9%
pertahun dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% maka permintaan tenaga listrik pada sistem
tersebut diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 6,5% pertahun. Dalam upaya memenuhi
kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Papua, telah direncanakan tambahan infrastruktur
ketenagalistrikan dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:
1. Pembangkit tenaga listrik sebesar 208 MW (sekitar 32,7 MW diharapkan dapat beroperasi
pada tahun 2012
2. Transmisi tenaga listrik 355 kms
3. Gardu induk 130 MVA
4. Program energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan:
PLTS 50 WP tersebar sebanyak 32.975 unit
PLTS terpusat 15 kW 9 unit
PLTMH 2.130 kW
PLTAngin 2.130 kW
Gardu distribusi 2.400 unit (126.250 kVA)
Jaringan Tegangan Menengah 6.450 kms
Jaringan Tegangan Rendah 5.850 kms
PLTD 22 unit (6.500 kW).
Sedangkan untuk wilayah Provinsi Papua Barat, telah direncanakan tambahan infrastruktur
ketenagalistrikan dari tahun 2010- 2014 sebagai berikut:
1. Pembangkit tenaga listrik sebesar 100 MW (sekitar 34,7 MW diharapkan dapat beroperasi
pada tahun 2012)
2. Transmisi tenaga listrik 60 kms
3. Program energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan:
PLTS 50 WP tersebar sebanyak 33.733 unit
PLTS terpusat 15 kW 8 unit
PLTMH 1.800 kW
PLTAngin 2.070 kW.
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI
3.1 KERANGKA PIKIR3.2 PERMASALAHAN
3.2.1 Upaya Pemecahan Masalah3.2.2 Metode Pemecahan Masalah
3.3 PENDEKATAN3.4 METODOLOGI
3.4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan data2.4.2 Analisis data
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI
3.1 KERANGKA PIKIR
DATA DESA1. Status Desa sudah berlistrik atau Belum2. Rasio elektrikasi (RE)3. Kerapatan Populasi4. Pendapatan Perkapitas (Income)5. Mata Pencaharian Umum6. dll
KAJIAN TEKNO-EKONOMI-GEOGRAFIS1. Lihat data Grid existing dan rencana
Pengembangan Grid2. Status Pasokan Existing3. Kondisi Geografi Desa4. Sumber Potensi EBT
RE untuk Lisdes3. Kebijakan Khusus untuk melistriki
Ibukota Kabupaten/Kecamatan dan Perbatasan Wilayah negara, desa-desa tsb langsung masuk prioritas tanpa scoring
ROADMAP LISDES 2013-20171. Nama Desa & Koordinat Lokasi2. Kebutuhan Fisik Jaringan, Pembangkit3. Estimasi Kebutuhan Biaya
METODESCORING (aspek SB=40%, Teknis =
40%, dan ekonomis = 20%)
1
2
3
4
6
5
METODE(Observasi Lapangan)
Data Primer/Sekunder
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI
3.2 PERMASALAHAN
Pada Anggaran Dasar PLN tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dan lapangan usaha PLN
adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan
mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang
ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip
perseroan terbatas.
Berkenaan dengan tujuan dan lapangan usaha PLN tersebut di atas, maka visi PLN adalah sebagai
berikut: “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan
Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.” Selain visi tersebut, saat ini PLN tengah
bercita-cita untuk berubah menjadi perusahaan kelas dunia, bebas subsidi, menguntungkan, ramah
lingkungan dan dicintai pelanggan.
Untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mengacu
kepada visi tersebut, maka PLN WP2B akan:
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan
pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
Dalam mengaktualisasikan visi dan misi tersebut PT. PLN (Persero) WP2B ternyata menemui
beberapa kendala dan permasalahan khususnya dalam pengembangan program Listrik Desa (Lisdes).
Permasalahan yang dihadapi di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : permasalahan Khusus dan
permasalahan Umum.
Permasalahan khusus Lisdes Isolated adalah:
Kondisi ekonomi masyarakat desa di WP2B (pendapatan perkapita yang masih relatif rendah.
Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi listrik (listrik hanya digunakan sebagai
penerangan)
Potensi Ekonomi masyarakat.
Animo masyarakat menerima Program Lisdes
Kemudahan perijinan pembangunan pembangkit atau jaringan yang akan melalui hutang
lindung/taman nasional/lahan/tanaman milik masyarakat.
Permasalahan Umum :
Biaya pembangunan yang sangat tinggi disebabkan kondisi geografis desa-desa di WP2B
yang jauh dan sulit dijangkau dengan transportasi darat.
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI
Lingkup wilayah yang luas. (jarak dari desa satu ke desa yang lain)
3.2.1 Upaya Pemecahan Masalah
Melihat ruang lingkup permasalahan yang ada diatas maka upaya-upaya yang diambil oleh PLN
(Persero) WP2B dalam pengembangan program listrik desa adalah :
1. Melakukan ekspansi Grid, apabila tersedianya pembangkit terdekat dan terpenuhi aspek
teknis dan lebih ekonomis.
2. Membangun sistem isolated, apabila tidak tersedia pembangkit terdekat dan lebih ekonomis
dengan memilih pembangkit sendiri yang sesuai dengan kondisi setempat.
3.2.2 Metode Pemecahan Masalah
Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah diatas adalah :
1. Metode Least Cost2 digunakan untuk menentukan pilihan pengembangan Listrik desa
apakah Grid Extension atau Isolated, Isolated Komunal atau Individu. Untuk mengukur
pemilihan project mana yang lebih diutamakan, maka digunakan perbandingan present value
total biaya antara dua project, misalnya yang berbeda teknologinya atau sistemnya.
Dalam hal ini project yang mempunyai nilai biaya total terkecil adalah yang dipilih. Secara
matematis rumus Leas cost Method adalah :
LeastCost=∑t=1
n C t(1+i )t
2. Metode Scoring, adalah metode pembobotan yang digunakan untuk menentukan urutan
prioritas tahunan desa-desa yang mendapat prioritas pengembangan Listrik Desa (dipasok
dari grid, isolated dan migrasi dari isolated ke grid). Metode ini dilaksanakan berdasarkan
aspek sosial budaya, Teknis dan Ekonomis, dimana masing-masing aspek telah ditentukan
prosentase bobot masing-masing yaitu : sosial budaya (40%), Teknis (40%) dan Ekonomis
(20%). Adapun item-item yang digunakan dalam pembobotan untuk setiap aspek tersebut
diatas dapat dilihat pada tabel berikut :
ASPEK SOSIAL BUDAYA (BOBOT= 40) BOBOT NILAI1. Status Desa belistrik 6
a. Desa baru (belum berlistrik) 100% 6b. Desa Lama (sudah berlistrik) 20%
2. RE Kabupaten lokasi Desa berada 12a. RE =< 60% 100% 12
2 Metode Biaya terkecil biasanya digunakan untuk memilih ukuran kriteria investasi terutama dalam membandingkan 2 project atau lebih yang merupakan mutually exclusive project.
PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B
BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI
b. RE > 60% 20%3. Permintaan Pemda/DPRD 9
a. Ada 100% 9b. Tidak ada 20%
4. Jumlah Kepala Keluarga/Penduduk Desa 5a. > 500 KK 100%b. 250 s/d 500 KK 50%c. < 250 KK 20% 1