Akuntansi Sektor Publik AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SAP 1. Karak teristik dan lingkungan sektor publik 2. Akuntansi manajemen sektor publik 3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik 4. Penganggaran sektor publik 5. Teknik akuntansi keuangan 6. Laporan keuangan sektor publik 7. Sistem akuntansi pemerintah pusat 8. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah 9. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah 10. Akuntansi keuangan daerah 11. Akuntansi dalam rekening-rekening APBD dan laporan keuangan daerah 12. Akuntansi untuk BUMD 13. Akuntansi keuangan nirlaba (Yayasan) Literatur : Abdul Halim : Akuntansi sektor publik : Akuntansi keuangan daerah Mardiasmo : Akuntansi sektor publik Indra Bastian : Sistem Akuntansi sektor publik 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Akuntansi Sektor Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SAP
1. Karak teristik dan lingkungan sektor publik
2. Akuntansi manajemen sektor publik
3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik
4. Penganggaran sektor publik
5. Teknik akuntansi keuangan
6. Laporan keuangan sektor publik
7. Sistem akuntansi pemerintah pusat
8. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah
9. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah
10. Akuntansi keuangan daerah
11. Akuntansi dalam rekening-rekening APBD dan laporan keuangan daerah
12. Akuntansi untuk BUMD
13. Akuntansi keuangan nirlaba (Yayasan)
Literatur :
Abdul Halim : Akuntansi sektor publik : Akuntansi keuangan daerah
Mardiasmo : Akuntansi sektor publik
Indra Bastian : Sistem Akuntansi sektor publik
1
Akuntansi Sektor Publik
I. KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
A. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu
(politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-
beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas
(kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik
didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh
sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti
layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi
untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta,
misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik
dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.
B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan
ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan
sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai
pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
2
Akuntansi Sektor Publik
C. Akuntabilitas Publik
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin
meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik
seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan
lembaga negara) Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan
pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.
Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas
horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas
kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri
atas beberapa dimensi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas
proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan
biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat
dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang
ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan
3
Akuntansi Sektor Publik
mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan
pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek
publik.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program
yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan
menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik
dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara
efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.
D. Privatisasi
Di Indonesia masih banyak BUMN dan BUMD yang dijalankan tidak secara
efisien. Inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik,
sentralisasi dan manajemen yang buruk.
Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan
antara lain :
Regulation & Political Pressure
Social Pressure
Rent Seeking Behaviaour
Economic & Efficiency
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti
pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja
finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
4
Akuntansi Sektor Publik
E. Otonomi daerah
Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat
seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentaralisasi
fiskal. Desentarlisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk
privatisasi
5
Akuntansi Sektor Publik
II. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
A. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi dan Pengendalian Organisasi
1. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi
Perencanaan merupakan cara organisasi menertapkan tujuan dan sasaran
organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stategik, taktis dan melibatkan
aspek operasional. Dalam hal perencanaan oprganisasi akuntansi menejemen berperan
dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan.
Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat
heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tangkat
kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi
dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang diakitkan dengan keadaan
ekonomi dan politik saat ini.
Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3
kelompok yaitu :
Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc
Informasi kuantitatif ataukah kualitatif
Informasi disampaiakan melalui saluran formal ataukah informal
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya
laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran atau bulanan. Sementara itu organisasi
sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan
informasi yang sifatnya segera. Untuk melakukan perencanaan temporer diperlukan
informasi yang sifatnya temporer.
Informasi akuntansi utntuk perencanmaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara
penyampaiannya. Apakah disampaiakn secara formal atau informal. Mekanisme
formalnya misalanya melaului rapat-rapat dinas, rapat komisis dsb. Pada organisasi
sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif
jarang dilakukan. Hal tsb disebabkan karena adanya batasan transparansi dan
akunbtabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga
perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang
saja.
6
Akuntansi Sektor Publik
2. Akuntansi Sebagai Alat Pengendali Organisasi
Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan
secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang
efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tyergantung pada jenis dan
karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba,
amak alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negoisasi (negotiated
bargain), meskipun hal tersebut bervariasai untuk setiap organisasi dan tingkat
manajemen. Pengendalian untuk menajemen level bawah lebih bersifat tegas dan
memaksa, sedangkan untuk manajmen level atas bersifat normatif.
Untuk organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya
pengaruh politik yang besar, amak alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan
birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi
dan efektivitas (value for money), akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam
pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam
ukuran moneter.
Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi
akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi
memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akunatnsi umumnya
disampaiakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan
pengintgrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk
gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut informasi akuntansi
memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi.
Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan
penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control)
dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi (organization control). Pengendalian
keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya
memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik.
Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang
dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi
memerlukan informasi yang lebih luas diandingkan pengendalian keuangan. Informasi
yang dibutuhkan lebih komplek tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh
dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian
7
Akuntansi Sektor Publik
keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut.
Sementara itu untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih
luas meliputi asapek ekonomi, sosial dan politik dari investasi yang diajukan.
B. Proses Perencanaan dan pengendalian Manajerial Sektor Publik
Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang
sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa
pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (follow
up) untuk menidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapoai. Sebaliknya tanpa
pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana
yang digunakan sebagai pembanfding. Perencanaan dan pengendalian merupalkan suatu
proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap aklan terkait dengan tahap
yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury membagi
p[roses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi
lima tahap yaitu :
1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik
Gambar Proses Perencanaan dan Pengendalian
Manajerial Organisasi Sektor Publik
8
Perencanaan Tujuan danSusunan dan Dasar
2. Perencanaan Operasional
4. Pengendalian dan Pengukuran
3. Pengangguran5. Pelaporan Analisis dan Umpan Balik
Revisi Anggaran
Revisi Perencanaan Operasional
Aksi
Revisi/modifikasi Tujuan dan Sasaran Dasar
Akuntansi Sektor Publik
C. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah
memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk
melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi
manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam
organisasi sektor publik meliputi :
1. Perencanaan strategik
2. Pemberian informasi biaya
3. Penilaian investasi
4. Penganggaran
5. Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging
for service)
6. Penilaian kinerja
Perencanaan Strategik
Akuntansi majamen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap
perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang
dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tsb diseleksi dan dipilih sesuai
dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajmen adalah
memberikan informasi untuk mementukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu
aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tsb manajer dapat menentukan
anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.
Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis,
efisien dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang handal dan
akurat, relevan untuk menghitung berapa besarnya biaya program, aktivitas atau proyek.
Sistem informasi akunatsni manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya
pembororsan,kebocoran dana dan mendeteksi program-pprogram yang tidak layak secara
ekonomi. Akunatsni manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan
yaitu : efisiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan ( cash, quality and service).
Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya
yang murah pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akantansi manajemen yang
9
Akuntansi Sektor Publik
modern, yaitu dengan menerapkan teknis akunatnsi manajemen yang diterapkan di sektor
suasta. Terdapat perbedaan antara sektor suasta dan sektor publik dalam hal penentuan
biaya produk atau pelayanan, hal ini disebabkan bahwa sebagain besar biaya pelayanan
pada sektor suasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan
secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik
sebagaian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran
dan sering tidak memiliki hubungan langsunmg dengan aktivitas yang dilakukan dengan
output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan sektor publik merupakan
intangible output yang sulit diukur, maka peran manajer publik sangat penting dalam
pengendalian biaya
Pemberian Informasi Biaya
Biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi
tiga kelompok :
Biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Biaya input bisa berupabiaya tenaga kerja dan biaya bahan baku
Biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga
samapai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output dapat diukur
dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contoh pada
perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per
penumpang
Biaya proses, biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, biaya dapat
diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen
produksi, dep personalia, biaya dinas-dinas dsb.
Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu cost finding, cost recording,
cost analizing, strategic cost reduction dan cost reporting.
Cost finding,
Pada tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan produk/ jasa layanan
Cost recording,
Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi
organisasi
10
Akuntansi Sektor Publik
Cost analizing,
Pada tahap ini dilakukan analisis biaya yaitu mengindentifikasi jenis dan perikalku biaya,
perubahan biaya dan volume kegiatan. Manajamen organisasi harus dapat menentukan
pemicu biaya (cost driver) agar dapat doilakukan strategi efisiensi biaya.
Strategic cost reduction
Tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money.
Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya memiliki karakteristik sbb :
1. Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka paanjang
yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang
mampu bertahan lama
2. Berdasarkan kultur perbaiakan berkelanjutan dan berfokus pada pelayanan kepada
masyarakat
3. Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya
4. Keseriusan manajemen puncak (top manager) merupakan penentu efektifitas
program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik
merupakan tone form the top
Cost reporting.
Tahap terakhir adalah memeberikan informasi baiay secara lengkap kepada pimpinan
dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang
akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi manajemen hendaknya dapat
mendeteksi adanya pemborosan yanbg masih berpotensi untuk diefisiensikan serta
mencari metode atau teknik untuk penghematan biaya. Akuntansi manajemen hendaknya
dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip value for money dan public
accountability organisasi sektor publik
Penilaian Investasi
Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik handak
melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan
finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat
menilai investasi diperlukan identifikasi baiya, resiko dan manfaat atau keuntungan dari
suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus fdiperhatikan oleh
11
Akuntansi Sektor Publik
akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat resiko dan
ketidakpastian serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan.
Penilaian invesatasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan
menggunakan analisis biaya – manfaat (cost benefit analysis). Dalam praktek ini sulit
dilakukan karena biaya yang diukur tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi
biaya sosial dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan.
Menentukan biaya dan manfaat sosial dalam satuan moneter sanbgat silut dilakukan.
Kemudian untuk memudahkan digunakan analisis efektifitas biaya (cost effectiveness
analysis), yaitu menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau
investasi dengan biaya tertentu
Penganggaran
Akuntansi menajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik
yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya
publik, alat distribusi dan stabilisasi maka akuntansi manajemen merupakan alat yang
vital untuk proses mengalokasikan an mendistribusikan sumber adana publik secara
ekonomis, efisien dan efektif adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan
sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak
bermanfaat karena hanya akan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
Penentuan Cost of Service dan Charging for Service
Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat
akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem
akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah
memberikan pelayanan secara cepat, berkualitas dan murah. Pemerintah yang
berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan
masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat dan
kesejahteraan akan semakin meningkat pula.
Penentuan biaya pelayanan (Cost of Service) dan penentuan tarif (Charging for
Service) merupakan satu rangakaian dimana keduanya membutuhkan informasi
akuntansi. Sebagai contoh pemerintah harus dapat menentukan berapa biaya untuk
membangaun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib aman dan nyaman serta
12
Akuntansi Sektor Publik
biaya operasioalnya. Bedasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan berapa
besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada para pemakai jasa
pelayanan terminal atau stasiun tsb, demikian juga untuk PDAM dsb.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian, ini untuk
mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan. Disini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja
kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktifitas.
13
Akuntansi Sektor Publik
III. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
A. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan
jaminan dilaksanakannnya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu : (1)
perencanaan (2) koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi (3) Komunikasi
informasi (4) pengambilan keputusan (5) motivasi orang-orang dalam organisasi agar
berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi (6) pengendalian dan (7) penilaian kinerja
Kegagalan dalam organiasai mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi
karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam
proses pengendalian manajenen. Sistem pengendalian sektor publik berfokus pada
bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajmenen tersebut harus didukung
dengan adanya perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe
pengendalian manajemen yang digunakan, MSDM dan lingkungan yang mendukung.
Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen
karena sistem pengendalian menajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat
pertanggungjawaban. Pusat-pusat petanggungjawaban tersebut merupakan basis
perencanaan pengendalian, penilaian kinerja. MSDM harus dilalakukan sejak proses
seleksi dan rekruitmen, training, pengembangan dan promosi hingga pemberhentian
karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan dsb.
Dimana semua unsur tsb harus dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi.
B. Tipe Pengendalian Manajemen
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok :
1. Pengendalian preventif (preventive control). Dalam tahap ini pengendalian
manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan stretegik yang
dijabarkan dalam bentuk program-program.
2. Pengendalian operasional (operasional control). Dalam tahap ini pengendalian
manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan
melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan
pengendalian
14
Akuntansi Sektor Publik
3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis
evaluasi kinerja berasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
C. Struktur Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pengendalian
yang baik . Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban
(responsibility centers). Pusaat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang
dipimpin oleh manajer yang bertangungjawab terhadap aktivitas pusat
pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari
suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut
adalah:
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit
organisai yang dipimpinnya
2. Untuk meudahklan mencapai tujuan organisasi
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence
4. Mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi
sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien
7. Sebagai alat pengendali anggaran
Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan
yang optimal antara suberdaya input yang digunakan dan output yang dihasilkan
dikaitkan sdentgan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumberdaya yang
digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan.
Pusat-Pusat Pertanggungjawaban
Pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yaitu :
Pusat biaya (expense center)
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai
pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan
(bulan nilai output yang dihasilkan). Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik
karena output yang dihasilkan seringkali ada akan tetapi tidak dapat diukur atau
15
Akuntansi Sektor Publik
hanya dapat diukur secara fisik tidak dalam nilai rupiahnya. Contoh pusat biaya
adalah dep. produksi, Dinas Sosial dan DPU
Pusat pendapatan (revenue center)
Pusat pendapatan adalah pusat petanggungjawaban yang prestasi manjernya dinilai
berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contahnya Dinas Pendapatan Daerah dan
dep. pemanasaran
Pusat laba ( profit center)
Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input (expenses)
dan output ( revenue) dalam satuan moneter. Kinerja manajernya dinilai berdasarkan
laba yang dihasilkan. Contah : BUMD dan BUMN, obyek pariwisata milik PEMDA,
bandara dan pelabuhan.
Pusat incestasi (investment center)
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada
pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contah : Dep Riset dan
Pengembangan dan Balitbang
Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu
pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban yang besar tersebut dapat dipeca-
pecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level
pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas atau subdinas-subdinas. Pusat
pertanggungjawan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk perencanaan dan
pengendalain anggaran serta penilaian kinerja pada unit ybs. Manajer pusat
pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan anggaran. Pusat pertanggung jawaban memperoleh sumberdaya input
berupa tenaga kerja, material dsbnya yang dengan input tsb diharapkan dapat
menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada kualitas dan kuantitas
tertentu. Anggaran mencerminkan nilai rupiah dari input yang dialokasikan ke pusat-
pusat pertanggungjawaban dan output yang diharapkan atau level aktivitas yang
dihasilkan. Pengendalian anggran meliputi pengukuran terhadap output dan belanja riil
yang dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya perbedaan antara hasil yang
dicapai dan jumlah anggaran kemudaian dianalisis untuk diketahui penyebabnya dan
dicari siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya perbedaan tersebut, sehiungga dapat
16
Akuntansi Sektor Publik
segera dilakukan tindakan korektif. Tindakan tsb biasa dilakukan pada perusahaan-
perusahaan swasta. Pada organisasi publik, mekanisme tsb perlu dilakukan sebagai salah
satu cara pengendalian anggaran.
Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran
sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan kata lain tiap-tiap
pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu
dan penggabungan proram-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tsb
seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang leih tinggi,
sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.
Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai berlanja
(pengeluaran) yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran.
Laporan kinerja disiapkan dan dikirim ke setiap level manajemen untuk dievaluasi
kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika
sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik maka informasi yang dikirimkan
kepada manajer harus relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan harus up to date
(terbaru) dan biaya yang dikendalikan secara langsung (controllable) dengan biaya-biaya
yang tidak dikendalikan (uncontrollable) oleh manajer pusat pertanggungjawaban.
Pusat pertanggungjawaban berfunmgsi sebagai pengemban budget holder, maka
proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer
pusat pertanggungjawaban. Keberadaan depatemen anggaran dan komite anggaran pada
pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membentu terciptanya anggaran yang
efektif.
Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak
diketahui oleh bagian departemen anggaran. Depatemen anggaran memiliki fungsi
sebagai berikut :
1. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggran
2. Mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran (misal: asumsi tingkat
inflasi, nilai tukar, harga migas)
3. Membantu mengkomunikasdikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi
4. Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter
dan manajer pusat pertanggungjawaban
17
Akuntansi Sektor Publik
5. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterprestasikan hasil dan
menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban
6. Menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan.
Komite anggran biasanya teddiri dari para pimpinan puncak seperti kepala
depatemen, kepala dinas, kepala biro dsb. Komite anggaran ujuga memiliki peran yang
vital. Komite anggran bertugas menuyusun anggran untuk tiap-tiap unitoperasi.
Depaemen anggran dan komite anggran merupakan perangkat yanmg berad pada pusat
pertanggungjawaban., Karenanya pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat
vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran selain itu juga merupakan basis
pengukuran kinerja yaitu membendingkan apa yang telah dicapai oleh pusat
pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
D. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan
dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari
aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari : (1) perumusan strategi (2)
perencanaan strategi (3) penganggran (4) opersional (5) evaluasi kinerja. Saluran
informasi informal dapat dilakukan dengan komunikasi langsung yaitu pertemuan
informal, diskusi dll.
Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi
orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan
organisasi. Prengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau
melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
Dalam suatu organisasi setiap individu pasti mempunyai tujuan person. Untuk
menyingkapi ini perlu adanya jembatan yang mampu menghantarkan organisasi
mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara tujuan individu dan tuuan
oraganisasi.Dalam hal ini hendaknya pengendalian manajemen dapat digunakan sebagai
jembatan untuk mewujudkan goal congruence yaitu keselaran antara tujuan individu dan
tujuan organisasi.
Faktir yang mempengaruhi goal congrunce dapat dikategorikan dalam 2
kelompok yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal
misalnya : sistem pengendalian manajemen dan sistem aturan. Sedangkan faktor informal
18
Akuntansi Sektor Publik
terdiri dari ekstrenal dan internal. Yang bersifat eksternal contohnya etos kerja dan
loyalitas karyawan ( dalam pemerintahan kita kenal sebagi abdi negara dan abdi
masyarakat), sedangkan yang bersifat internal : kulktur organisasi, gaya manajemen dan
gaya komunikasi.
Perumusan Strategi (strategy formulation)
Perumusan strategi merupakan proses pehnentuan visis, misi, tujuan, sasran,
target,arah dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas
dan tanggungjawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan perumusan
strategi dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya
merupakan acuan bagi eksektutif dalam berindak.
Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang bisa berjangka
4,5, 10 bahkan 20 tahun. Perubahan visi, misi dan tujuan oragnisasi sangat jarang
dilakukuan oleh organisasi baik itu pemerintahan atau swasta. Yang berubah hanyalah
strategi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertimbangan
untuk revisi strategi biasanya kalau muncul perubahan lingkunan yang berupa ancaman
atau peluang baru. Perubahan lingkungan dalam organisasi sektor publik sanat mungkin
karena karena organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor politik, ekoomi, sosial dan
budaya. Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus menerus dapat
mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru.
Ancaman dan peluang baru dapat muncul setiap saat. Karenanya perumusan strategi
bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku.
Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai
tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan
analisis SWOT. Analsisi ini dikembangkan dengan menganalisis faktor internal yang
menjadi kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi dan faktor eksternal yang
merupakan ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT oganisasi dapat
menentukan startegi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaann
dapat berubah atau mengalami revisi jika terdapat lingkungan yang berubah yang
dipengaruhi adanya ancaman dan kesempatan, misalnya adanya inovasi teknologi baru,
peraturan pemerintah baru atau perubahan lingkungan politik dan ekonomi lokal dan
global.
19
Akuntansi Sektor Publik
Gambar: Proses Perumusan Strategi
Proses perumusan pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi
perkembangan disektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta tahap awal dari
manajemen strategi adalah perencnaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi.
Menurut Olsen dan Eadi (1982) proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar
yaitu :
1. Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen
eksekutif organisasi dan memberikan rerangka pengembangan strategi serta target
yang akan dicapai
2. Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran
faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus
dipertimangkan pada saat merumuskan strategi organisasi
3. Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan strategik
4. Perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi
5. Implementasi dan pengendalian rencana strategik.
20
Analisis Eksternal:Ekonomi,soial,pilitik, peraturan (regulasi) trend globalTeknologi baru
Analisis Internal:Teknologi yang dimilikiSumber dayaSumber daya alamSumber daya manusiaInfrastruktur dsbnya
Persediaan Bahan Habis Pakai/Material 100.000,00 Persediaan Obat-Obatan 110.500,00 Belanja Dibayar Dimuka INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang 500.000,00 AKTIVA TETAP Tanah 4.250.000,00 Jalan dan Jembatan 1.975.000,00 Bangunan Air 800.500,00 Gedung 3.750.000,00 Mesin dan Peralatan 550.000,00 Kendaraan 2.600.000,00 Meubelair dan Perlengkapan 975.000,00 Buku Perpustakaan 490.500,00 HUTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 200.000,00Utang Perhitungan Pihak Ketiga 750.000,00UTANG JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri 2.800.000,00EKUITAS DANA Ekuitas Dana Umum 13.836.500,00
Jumlah 17.586.500,00 17.586.500,00
60
Akuntansi Sektor Publik 61
Akuntansi Sektor Publik
Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di PemKab X selama tahun 2004: 1. Diterbitkan SKPD atas Pajak Hotel sebesar Rp 1.600.000,00, tetapi baru diterima
sebesar Rp 1.475.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Nama Hotel SKPD RealisasiHotel Bintang Lima 1.000.000 900.000Hotel Bintang Tiga 500.000 475.000Hotel Melati 100.000 100.000Jumlah 1.600.000 1.475.000
2. Retribusi Pasar yang diterima sebesar Rp 825.500,00 dengan rincian sebagai berikut:Nama Pasar Penerimaan Retribusi
Pasar APasar BPasar C
400.000200.000225.500
3. DAU yang diterima realisasinya sebesar Rp 850.000,00 0,,
4. Bagi Hasil Pajak yang direalisasikan sebesar Rp 440.000,00 yang terdiri atas PBB sebesar Rp 200.000,-, PPh psl 21 sebesar Rp 150.000,- dan BPHTB sebesar Rp 90.000,-.
5. Laba BUMD yang diterima sebesar Rp 300.000,- terdiri atas PDAM sebesar Rp 200.000,- dan BPD sebesar Rp 100.000,-.
6. Membayar biaya perjalanan dinas bupati sebesar Rp 280.500,-. Dari dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 270.500,-.
7. Bagi Hasil pajak Propinsi yang diterima adalah Rp.700.000,- 8. Belanja Pegawai (BAU) Aparatur Daerah Rp 445.500,- dan Pelayanan Publik Rp
260.000,- Rincian dari jumlah di atas yaitu sebagai berikut:a. Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai Setda sejumlah
Rp 445.500,- dengan rincian sebagai berikut:Gaji Pokok Rp 300.000Tunjangan Jabatan Rp 100.000Tunjangan Fungsional Rp 45.500
b. Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai untuk Kampaye Anti Narkoba sejumlah Rp 260.000,- dengan rincian sebagai berikut:Uang representasi Rp 100.000Tunjangan Komisi Rp 100.000Tunjangan Panitia Rp 60.000
9. Membeli BHP kantor Setda sebesar Rp 200.000,- dari kontrak sebesar Rp 295.000,-.10. Belanja Pemeliharaan gedung kantor Setda sebesar Rp 125.000,- dengan perincian
sebagai berikut: Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Rp 75.000,- Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal Rp 50.000,-
11. Membayar Belanja Modal untuk kendaraan roda empat sebagai berikut:
62
Akuntansi Sektor Publik
A. Bagian Aparatur DaerahBidang/sektor Kontrak Anggaran SPJ/DibayarkanPertanian 200.000 200.000 185.000Industri&Perdag 180.000 175.000 162.000Pekerjaan Umum 120.000 125.000 120.000Jumlah 500.000 500.000 467.000
B. Bagian Pelayanan PublikBidang/sektor Kontrak Anggaran SPJ/DibayarkanPariwisata 99.000 100.000 80.000Kesehatan 250.000 250.000 247.500Tata Ruang 145.000 150.000 145.000Jumlah 494.500 500.000 472.500
12. Membayar Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) yang terjadi di Setda sebagai berikut;a. Honorarium/upah Rp 200.000,-b. Biaya Cetak/Penggandaan Rp 149.000.-c. Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota Rp 120.500,-d. Biaya Pemeliharaan alat-alat angkutan Rp 174.500,-
13. Membayar biaya bahan habis pakai untuk pelayanan publik sebesar Rp 100.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp 125.000,-
14. Biaya perjalanan dinas luar kota untuk pelayanan publik sebesar Rp 155.000,-15. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) untuk pelayanan publik adalah sebagai
berikut:a. Gaji dan Tunjangan Rp 199.000,-b. Biaya makan dan minum Rp 150.000,-c. Biaya Perjalanan dinas Rp 125.000,-d. Biaya Pemeliharaan Instalasi Rp 74.000,-
16. Biaya bantuan korban banjir dan kebakaran Rp 200.000,-17. Diterima dari Pemerintah Pusat Rp 250.000,- dari IHH yang tidak dianggarkan.18. Bayar Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 200.000,-19. Pinjaman diperoleh dari BPD sebesar Rp 150.000,-20. Menerima Dana dari Penjualan Obligasi PemKab X Rp 124.500,-21. Dibayarkan biaya sosialisasi akuntansi keuangan daerah untuk pelaksanaan
Kepmendagri No. 29/2002 (tidak dianggarkan) sebesar Rp 50.000,-
Diminta:Diasumsikan bahwa Anda bekerja di bagian Sub. Bag Pembukuan. Bagaimanakah pencatatan transaksi-transaksi di atas dengan menggunakan sistem double entry dengan sistem pencatatan kas modifikasian dengan mengerjakan tahapan pekerjaan sebagai berikut:
a. Analisislah transaksi di atas dan bukukanlah ke dalam buku Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, dan Jurnal Umum.
b. Postinglah ke Buku Besar sesuai dengan akunnya masing-masing.c. Buatlah Neraca Saldo.d. Buatlah Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:
1. Laporan Perhitungan APBD2. Laporan Aliran Kas.3. Neraca Daerah.
63
Akuntansi Sektor Publik
Data Tambahan Untuk Jurnal Penyesuaian1. Persediaan Obat-obatan yang terpakai sebesar Rp 50.500,- (BOP PP).2. Persediaan Bahan Habis Pakai yang tersisa Rp 25.000 (BAU AD).
Informasi Untuk Penutupan Buku Akhir Tahun Anggaran1. Penutupan saldo seluruh rekening Pendapatan dan saldo seluruh rekening Belanja
(Kecuali Belanja Modal) ke rekening Surplus/Defisit2. Penutupan rekening Surplus/Defisit ke rekening Ekuitas Dana Umum3. Penutupan elemen Pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau
menutup defisit dalam Perhitungan APBD ke rekening Ekuitas Dana Umum (Kecuali elemen Pembiayaan berupa Tranfer dari Dana Cadangan dan Transfer ke Dana Cadangan ditutup ke rekening Ekuitas Dana Dicadangkan).
Berdasarkan Soal tersebut, maka pencatatan transaksi adalah sbb:
JURNAL PENERIMAAN KAS( Dalam Jutaan Rupiah )
Tanggal Kode.Rek Uraian RefJumlah Akumulasi( Rp) ( Rp)
Transaksi 1 1.XX.XXXX.1.1.01 Pendapatan Pajak Hotel V 1.475.000,00 1.475.000,00 2 1.XX.XXXX.1.2.08 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar V 825.500,00 2.300.500,00 3 1.XX.XXXX.2.2.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum V 850.000,00 3.150.500,00 4 1.XX.XXXX.2.1.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak V 440.000,00 3.590.500,00 5 1.XX.XXXX.1.3.01 Bagian Laba Perusda V 300.000,00 3.890.500,00 7 1.XX.XXXX. 2.4.01 Bagi Hasil Pajak Propinsi V 700.000,00 4.590.500,00
17 1.XX.XXXX. 2.1.02Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam V 250.000,00 4.840.500,00
19 3.XX.XXXX.1.3 Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman V 150.000,00 4.990.500,00
20 3.XX.XXXX.1.3 Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman V 124.500,
00 5.115.000,
00
64
Akuntansi Sektor Publik
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA XJURNAL PENGELUARAN KAS
( Dalam jutaan )
Tanggal Kode.Rek Uraian RefJumlah Akumulasi( Rp) ( Rp)
Transaksi 6 2.XX.XXXX.1.3.01 1 Biaya Perjalanan Dinas V 280.500,00 280.500,00 8 2.XX.XXXX.1.1.03. 1 Gaji dan Tunjangan Pegawai V 445.500,00 726.000,00 2.XX.XXXX.1.1.03. 2 Gaji dan Tunjangan Pegawai V 260.000,00 986.000,00 9 2.XX.XXXX.1.2.01. 1 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor V 200.000,00 1.186.000,00
10 2.XX.XXXX.1.4.01 1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung V 125.000,00 1.311.000,00
11 2.XX.XXXX.3.9.01 1 Belanja Modal Kendaraan Roda 4 V 467.000,00 1.778.000,00 2.XX.XXXX.3.9.01 2 Belanja Modal Kendaraan Roda 4 V 472.500,00 2.250.500,00
12 2.XX.XXXX.2.1.01 1 Honorarium/Upah V 200.000,00 2.450.500,00 2.XX.XXXX.2.2.03 1 Biaya Cetak dan Penggandaan V 149.000,00 2.599.500,00 2.XX.XXXX.2.3.01 1 Biaya Perjalanan Dinas V 120.500,00 2.720.000,00 2.XX.XXXX.2.4.02 1 Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan V 174.500,00 2.894.500,00
13 2.XX.XXXX.1.2.01 2 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor V 100.000,00 2.994.500,00
14 2.XX.XXXX.1.3.01 2 Biaya Perjalanan Dinas V 155.000,00 3.149.500,00
15 2.XX.XXXX.1.1.03 2 Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah V 199.000,00 3.348.500,00 2.XX.XXXX.1.2.05 2 Biaya Makanan dan Minuman Kantor V 150.000,00 3.498.500,00 2.XX.XXXX.1.3.01 2 Biaya Perjalanan Dinas V 125.000,00 3.623.500,00 2.XX.XXXX.1.4.03 2 Biaya Pemeliharaan Instalasi V 74.000,00 3.697.500,00
16 2.XX.XXXX.5.1 2 Belanja Tidak Tersangka V 200.000,00 3.897.500,00
18 3.XX.XXXX.2.4 Pembiayaan - Pembayaran Utang Pokok V 200.000,00 4.097.500,00
21 2.XX.XXXX.5.1 2 Belanja Tidak Tersangka V 50.000,00 4.147.500,00
65
Akuntansi Sektor Publik
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA X
JURNAL UMUM
TanggalKode Rekening
Uraian RefDebet Kredit
(Ayat/Pasal) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6
Penyesuaian APBD
1 4.XX.XXXX.1.04 Piutang Pajak V 125.000,00 1.XX.XXXX.1.1.01 Pendapatan Pajak Hotel V 125.000,00 2 4.XX.XXXX.1.10 Belanja Dibayar Dimuka V 10.000,00 2.XX.XXXX.1.3.01 1 Biaya Perjalanan Dinas V 10.000,00 3 2.XX.XXXX.1.2.01. 1 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor V 95.000,00 5.XX.XXXX.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga 95.000,00 4 2.XX.XXXX.3.6.01 1 Belanja Modal Kendaraan Roda 4 V 33.000,00 2.XX.XXXX.3.6.01 2 Belanja Modal Kendaraan Roda 4 V 22.000,00 5.XX.XXXX.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga V 55.000,00 5 2.XX.XXXX.1.2.01 2 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor V 25.000,00 5.XX.XXXX.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga V 25.000,00 6 2.XX.XXXX.2.2.01 2 Biaya Bahan/Material V 50.500,00 Persediaan Obat-Obatan V 50.500,00 7 2.XX.XXXX.1.2.01 1 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor V 75.000,00 Persediaan Bahan Habis Pakai V 75.000,00 3.XX.XXXX.2.4 Pembiayaan Sisa Lebih Perhit Th Berjalan V 802.500,00 6.XX.XXXX.1 Ekuitas Dana Umum V 802.500,00
Penyesuaian Neraca 4.XX.XXXX.3.9 Kendaraan V 994.500,00 2.XX.XXXX.3.9.01 Belanja Modal Kendaraan Roda 4 V 994.500,00 5.XX.XXXX.1.1 Hutang 200.000,00 3.XX.XXXX.2.3 Pembiyaan-Pembayaran Hutang Pokok 200.000,00 3.XX.XXXX.1.3 Pembiyaan-Penerimaan Pinjaman 274.500,00 5.XX.XXXX.2.1 Hutang Jk Panjang-Dalam Negeri 274.500,00
Jurnal Penutup
1.XX.XXXX.1.1.01 Pendapatan Pajak Hotel 1.600.000,00 1.XX.XXXX.1.2.08 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar 825.500,00
66
Akuntansi Sektor Publik
1.XX.XXXX.2.2.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum 850.000,00 1.XX.XXXX.2.1.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 440.000,00 1.XX.XXXX.1.3.01 Bagian Laba Perusda 300.000,00 1.XX.XXXX. 2.4.01 Bagi Hasil Pajak Propinsi 700.000,00 1.XX.XXXX. 2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 250.000,00 2.XX.XXXX.1.1.03. 1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 445.500,00
2.XX.XXXX.1.3.01 1 Biaya Perjalanan Dinas 390.500,00
2.XX.XXXX.1.2.01. 1 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor 370.000,00
2.XX.XXXX.1.4.01 1 Biaya Pem. Bangunan Gedung 125.000,00
2.XX.XXXX.2.1.01 1 Honorarium/Upah 200.000,00
2.XX.XXXX.2.2.03 1 Biaya Cetak dan Penggandaan 149.000,00
2.XX.XXXX.5.1 2 Belanja Tidak Tersangka 250.000,00
Ikhtisar Surplus/Defisit 1.773.000,00
Ikhtisar Surplus/Defisit 1.773.000,00
6.XX.XXXX.1 Ekuitas Dana Umum 1.773.000,00
6.XX.XXXX.1 Ekuitas Dana Umum 802.500,00
3.XX.XXXX.2.4 Pembiayaan sisa Lebih Tahun Berjalan 802.500,00
Jurnal di atas, maka buku besar masing-masing adalah sbb:
LOGO PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA X
BUKU BESAR
Nama : KAS Hal…………
Kode. Rek. : 4.XX.XXXX.1.1
Tanggal Uraian RefDebet Kredit Saldo
Rp Rp RpTransaksi SALDO AWAL 1.250.000,00
1 Pendapatan Pajak Hotel 1.475.000,00 2.725.000,00
2Pendapatan Retribusi Pelayanan Psr 825.500,00 3.550.500,00
3 Pendapatan DAU 850.000,00 4.400.500,004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 440.000,00 4.840.500,005 Bagian Laba Perusda 300.000,00 5.140.500,006 Biaya Perjalanan Dinas 280.500,00 4.860.000,007 Bagi Hasil Pajak Propinsi 700.000,00 5.560.000,008 Gaji dan Tunjangan Pegawai - 1 445.500,00 5.114.500,00
67
Akuntansi Sektor Publik
8 Gaji dan Tunjangan Pegawai - 2 260.000,00 4.854.500,009 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor 200.000,00 4.654.500,00
10Biaya Pemeliharaan Bangunan Ged. 125.000,00 4.529.500,00
12 Honorarium/Upah 200.000,00 3.390.000,0012 Biaya Cetak dan Penggadaan 149.000,00 3.241.000,0012 Biaya Perjalanan Dinas 120.500,00 3.120.500,0012 Biaya Pemeliharaan Alat Angkt. 174.500,00 2.946.000,0013 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor 100.000,00 2.846.000,0014 Biaya Perjalanan Dinas 155.000,00 2.691.000,00
15Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah 199.000,00 2.492.000,00
15Biaya Makanan dan Minuman Kantor 150.000,00 2.342.000,00
15 Biaya Perjalanan Dinas 125.000,00 2.217.000,0015 Biaya Pemeliharaan Instalasi 74.000,00 2.143.000,0016 Belanja Tidak Tersangka 200.000,00 1.943.000,0017 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 250.000,00 2.193.000,00
18Pembiyaan - Pemby. Utang Pokok 200.000,00 1.993.000,00