RKT PERUBAHAN TAHUN 2018 - Depokdinsos.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/03/RKT-2018...2.2 Misi Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

RKT PERUBAHAN TAHUN 2018

1 Dinas Sosial Kota Depok

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan

strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek.

Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan

memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT)

Perubahan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II

Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun



2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun

2010 Nomor 06);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);

16. Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Sosial Kota Depok.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Sosial Kota Depok dalam hal pengguna

anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan disusun sebagai dasar

acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga

dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja

Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta

meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.



1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok

dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan

sebagai berikut :

1. Faktor SDM :

a) Jumlah Personil yang belum memadai;

b) Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun

bintek yang masih kurang.

2. Faktor Sarana dan Prasarana :

a) Jumlah mobil operasional dan peralatan yang belum memadai;

b) Jumlah peralatan kantor yang minim.

3. Faktor Penganggaran : Masih rendahnya proporsi pengganggran Dinas

Sosial Kota Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai

dengan ketentuan.

4. Factor Kinerja :

a) Data PMKS dan PSKS yang tidak mendukung;

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-

2016 yang berbunyi: “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis

teknologi informasi” Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Depok selaku pembantu Walikota mempunyai peran dalam mensukseskan misi

tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemadam kebakaran.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas

Sosial Kota Depok disusun berdasarkan prinsip smart planning yakni

perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya

dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Perubahan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja

berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam

pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan



dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan

sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota

Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak

dicapai;

2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;

3 Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target

kinerja;

4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dengan

rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Sosial Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota

Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok dengan

tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang

sosial. Dinas Sosial Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai lembaga

pemerintahan yang membantu Walikota Depok dalam bidang sosial dalam

bentuk :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi

sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

2.

3.

Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas

bidang sosial.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan administrasi dinas.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Depok berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 104 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

BIDANG REHABILITASI

SOSIAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN

SOSIAL

SUBAG UMUM DAN PEP SUBAG KEUANGAN

SUBAG PEP

SEKSI PEMBERDAYAAN

POTENSI SUMBER

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN

PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA

DINAS

DINAS SEKRETARIAT

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI REHABILITASI

SOSIAL PENYANDANG

DISABILITAS

SEKSI REHABILITASI

TUNA SOSIAL

UPTD

SEKSI PERLINDUNGAN

DAN JAMINAN SOSIAL

SEKSI PERLINDUNGAN

KORBAN BENCANA

ALAM DAN SOSIAL



1.1 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Dasar Pemikiran

1.4 Permasalahan yg Dihadapi

1.5 Prioritas Pembangunan

1.6 Struktur Pemerintahan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017

3.1 Sasaran yg Terpilih

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih

3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai

tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota

Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk

mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif

dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai

dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan

pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan dan program pembangunan daerah.

Unggul mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan

terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya

Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada

Ketahanan Keluarga.

Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi

ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman

dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam

menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang

terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan

kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.



4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan

lingkungan dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran

hidup berbangsa dan bernegara.

Dinas Sosial Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ikut mewujudkan

visi Kota Depok dengan mengacu pada 2 misi Kota Depok yaitu misi kesatu

yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan

transparan dan misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia yang kreatif dan berdaya saing.

2.3 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat

dan setelah bencana alam dan sosial

Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial

2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Sasaran : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel

3. Terwujudnya kemandirian PMKS

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia

Sasaran : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :



Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang

merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat

dan setelah bencana alam dan sosial dengan indikator :

a. Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

b. Persentase TAGANA Aktif

2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan

indicator :

a. Nilai SAKIP

b. Persentase menurunnya temuan material

c. Persentase aset kondisi baik

3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator :

a. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri

c. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku

d. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan

sosial

4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia dengan indicator :

a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia

2.5 Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra

dengan efektif dan efisien.



Tabel 2.1

Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi

Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

yang

professional dan

transparan.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

terhadap korban

bencana alam

dan sosial

Peningkatan

kualitas

pelayanan

perlindungan

dan jaminan

sosial pada saat

dan setelah

bencana alam

dan sosial

Mewujudkan kualitas

pelayanan pemberian

bantuan bagi korban

bencana alam dan sosial

Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang Akuntabel

Peningkatan

kualitas

manajemen

pemerintahan

yang akuntabel

Meningkatkan tata kelola

lembaga melalui

peningkatan kualitas SDM

aparatur, sarana dan

prasarana lembaga,

kualitas data dan

perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan

kinerja

Mengembangkan

sumber daya

manusia yang

kreatif dan

berdaya saing.

Terwujudnya

kemandirian

PMKS

Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS

Meningkatkan pelayanan

kepada Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) melalui

upaya-upaya rehabilitasi

sosial, pemberdayaan

sosial, jaminan dan

perlindungan sosial bagi

PMKS.

Meningkatnya

Hak Hidup

Dasar Lansia

Dimensi Kota

Ramah Lansia

Meningkatkan upaya

kebijakan dan koordinasi

dalam pemenuhan Hak

Hidup Dasar Lansia

Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial

pada saat dan setelah bencana alam dan sosial

Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam,

social dan kebakaran.

Kebijakan :Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana alam,

sosial dan kebakaran.

Program : Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial

Kegiatan : Tanggap Darurat Korban Bencana Alam dan Sosial.



Sasaran ke- 2: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel

Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM

aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5. Penyediaan Makanan dan Minuman;

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

&Luar Daerah;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian

Kinerja

4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja

Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,

jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.

Kebijakan :

1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;



2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;

3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya

penjangkauan/rehabilitasi PMKS;

4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara simultan

sebagai rekomendasi penanganan.

Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan : 1. Pelayanan Santunan Kematian;

2 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;

3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

4. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan

Sosial

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : 1) Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah;

2) Penanganan Ketelantaran;

3) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

4) Bimbingan Sosial & Pelatihan Ketrampilan bagi

Disabilitas

5) Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

6) Pendataan PMKS

3. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : 1) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah


2) Pemberdayaan Penyandang Masalah


3) Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan

Sosial

4) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

5) Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap



6) Pengembangan Potensi Sumber Potensi

Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

7) Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Sosial)

Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia

Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup

Dasar Lansia

Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia

Program : Pengembangan Kota Ramah Lansia

Kegiatan : 1. Pembinaan Lansia Potensial

2. Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

3. Pendataan Lansia.



BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

3.1 Sasaran yang terpilih

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota

Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok

Tahun 2017-2021, adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT

Perubahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial;

2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel;

3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;

4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun

2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial

Kota Depok dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari;

2. Persentase Tagana Aktif

3. Nilai SAKIP;

4. Persentase menurunnya temuan material;

5. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya;

6. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri;

7. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku

8. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan

social;

9. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Sosial

Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2018

sebagai berikut :



1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target 100%.

2. Persentase Tagana Aktif dengan target 80%.

3. Nilai SAKIP dengan target Nilai B.

4. Persentase menurunnya temuan material sebesar 20%.

5. Persentase aset kondisi baik sebesar 100%.

6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar

10%

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri sebesar 15%.

8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku sebesar 25%.

9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan

social sebesar 75%.

10. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia sebanyak 4 ruang

lingkup.

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah

sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 787.338.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu

indikatif menjadi Rp. 435.450.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 65.000.000,-

(enam puluh lima juta rupiah) dari pagu indikatif semula sebesar Rp.

370.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah);

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

ur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh

ratus ribu rupiah);

4.

Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 52.750.000.- (lima puluh dua juta



5.

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Program Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 357.066.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh

juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp Rp

13.148.000,- ( tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

dari pagu indikatif awal Rp 370.215.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta dua

ratus lima belas ribu rupiah;

6.

7.

8.

9.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu Indikatif

sebesar Rp. 2.285.557.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh lima

juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu indikatif sebesar Rp

1.320.866.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus

enam puluh enam ribu rupiah)

Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu indikatif sebesar Rp.

1.819.950.000,- (satu milyar delapan ratus smbilan belas juta Sembilan

ratus lma puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 107.000.000,-

(seratus tujuh juta rupiah) dari pagu indikatif semula sebesar Rp.

1.926.950.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).



TABEL 3.1. INDIKATOR TUJUAN, SASARAN INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2018

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATO

R SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET

Kondisi

Tahun

2017

Target

2018

Meningkatka

n kualitas

pelayanan

terhadap

korban

bencana alam

dan sosial

Penanganan

pada saat dan

setelah bencana

alam dan sosial

terhadap korban

dalam waktu ≤

3 hari

Peningkatan

kualitas

pelayanan

perlindungan

dan jaminan

sosial pada saat

dan setelah

bencana alam

dan sosial

Prosentase

pemberian

bantuan bagi

korban

bencana yang

tersampaikan

dalam waktu

kurang dari 3

(tiga) hari

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

- Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

IKU 100% 100%

Pertsentase

TAGANA

Aktif

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

- Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

IKU 75% 80%

Meningkatka

n Kualitas

Layanan pada

Dinas Sosial

Nilai SAKIP

Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

yang Akuntabel

Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Capaian Kinerja

- Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator

Pendukung

D B

Program Peningkatan Kualitas Data Dan

Perencanaan

- Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD dan

Penyusunan Renja

Indikator

Pendukung

100 100

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -

Penyediaan Makanan dan Minuman -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ kejadian Bencana alam dan sosial

yang ditangani dalam waktu kurang dari 3

hari/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ seluruh kejadian bencana alam

dan sosial yang dibantu dalam satu tahun) x

100 %

(Jumlah TAGANA aktif berdasarkan kehadiran

dan laporan kinerja) / (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Jumlah

TAGANA ) x 100 %



TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATO

R SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET

Kondisi

Tahun

2017

Target

2018

Persentase

Aset dengan

kondisi baik

Jumlah Aset kondisi baik / Jumlah asset seluruhnya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional

- Pemeliharaan Rutin Pealatan perlengkapan

gedung kantor

- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator

Pendukung

100 100

Terwujudnya

Kemandirian

PMKS

Persentase

PMKS yang

mandiri dan

berubah

perilaku

Meningkatkan

Pemberdayaan

PMKS

Persentase

keluarga

miskin yang

meningkat

kualitas

hidupnya

Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas

hidupnya / jumlah keluarga miskin yang

memperoleh bantuan sosial x 100 %

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- Pelayanan Santunan Kematian

- Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

- Verifikasi dan Validasi Penerima Program

Jaminan Sosial

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program Pemberdayaan Sosial

- Pelatihan Keterapilan bagi PMKS

IKU 10% 10%

Persentase

Penyandang

Disabilitas

yang Mandiri

Jumlah penyandang disabilitas yang mampu

hidup mandiri / jumlah penyandang disabilitas yang

mendapatkan penanganan

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi

Disabilitas

- Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial

- Pendataan PMKS


- Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

IKU 10% 10%



TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET

Kondisi

awal

(thn

2017)

Target 2018

Persentase PMKS yang

mengalami

perubahan

perilaku

PMKS tuna sosial yang mengalami

perubahan perilaku/Ju𝑚𝑙𝑎ℎ PMKS (tuna

sosial) yang dibimbing, direhabi dan

diberdayakan x 100 %

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)


- Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

- Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ) -

IKU 20% 25%

Persentase

PSKS yang

berpartisipasi dalam

peningkatan

kesejahteraan

sosial

Jumlah PSKS yang telah berperan

aktif dalam penanggulangan masalah

sosial / jumlah PSKS yang dibina


- Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap - Pengembangan Potensi Sumberdaya dan

Pelatihan Kewirausahaan PSKS

- Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

IKU 70% 75%

Pengembangan

Dimensi Kota Ramah Lansia

Meningkatnya

Hak Dasar Hidup Lansia

Dimensi Kota

Ramah Lansia

Program Pengembangan Kota Ramah Lansia

- Pembinaan Lansia Potensial - Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional

(HLUN)

- Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota

Ramah Lansia - Pendataan Lansia

Program Peberdayaan Sosial

IKU 2

ruang

lingku

p

4 ruang lingku

p



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk

melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas

Sosial Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Sosial

Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada

RKT Perubahan Sosial Kota Depok Tahun 2018. Selanjutnya sebagai tindak lanjut

dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan;

2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota

Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan

melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan

kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;

3. Pada akhir tahun 2018 Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban menyampaikan

laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



DAFTAR ISI

IKHTSAR EKSEKUTIF ........................................................................ 1

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 2

1.1 Latar Belakang ................................................................... 2

1.2 Dasar Hukum ..................................................................... 2

1.3 Dasar Pemikiran ................................................................ 4

1.4 Permasalahan yang Dihadapi ........................................... 5

1.5 Prioritas Pembangunan ..................................................... 5

1.6 Struktur Pemerintahan ...................................................... 6

1.7 Sistematika Penulisan ....................................................... 8

BAB II RENCANA STRATEGIS .......................................................... 9

2.1 Visi .................................................................................... 9

2.2 Misi ................................................................................... 9

2.3 Tujuan .............................................................................. 10

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ........................... 10

2.5 Kebijakan dan Program ................................................... 11

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017 ........................................ 15

3.1 Sasaran yang Terpilih .......................................................... 15

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih ..............................15

3.3 Program yang Terpilih ......................................................... 16

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 17

LAMPIRAN



RKT PERUBAHAN TAHUN 2018 - Depokdinsos.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/03/RKT-2018...2.2 Misi Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

Documents