Risalah_sidang_Putusan 36.PUU-X.2012 Dan Perkara Nomor 78,79,80,81,82.PHPU.d-x.2012, 13 November 2012

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA---------------------

RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012

PERKARA NOMOR 78/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 79/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 80/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 81/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 82/PHPU.D-X/2012

PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG MINYAK DAN GAS BUMITERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945DAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KABUPATEN PANIAI TAHUN 2012

ACARAPENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA,SELASA, 13 NOVEMBER 2012

iMAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012PERKARA NOMOR 78/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 79/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 80/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 81/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 82/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

PEMOHON

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-X/2012)2. Yan Tebay dan Marselus Tekege (Pemohon Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012)3. Yulianus Kayame dan Haam Nawipa (Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012)4. Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi, Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay, Willem Y Keiya dan Yohan

Yaimo (Pemohon Perkara Nomor 80/PHPU.D-X/2012)5. Lukas Yeimo dan Olean Gobai (Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.D-X/2012)6. Marius Yeimo dan Anselmus Petrus Youw (Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.D-X/2012)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Paniai

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 13 November 2012, Pukul 09.55-11.25 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD. (Ketua)2) Achmad Sodiki (Anggota)3) Hamdan Zoelva (Anggota)4) Ahmad Fadlil Sumadi (Anngota)5) Maria Farida Indrati (Anggota)6) M. Akil Mochtar (Anggota)7) Muhammad Alim (Anggota)8) Harjono (Anggota)

Cholidin Nasir Panitera PenggantiFadzlun Budi S.N. Panitera PenggantiRizki Amalia Panitera PenggantiSunardi Panitera PenggantiDewi Nurul S. Panitera PenggantiAchmad Edi S. Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-X/2012:

1. Din Syamsuddin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-X/2012:

1. Syaiful Bakhri2. Muchtar Luthfi3. Najamuddin Lawing4. Bachtiar5. Ibnu Sina Candra Negara6. Nur Ansari

C. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)2. Susyanto (Kementerian ESDM)3. Edi Hermantoro (Kementerian ESDM)4. Teguh Pamudji (Kementerian ESDM)5. Safriansyah (Kementerian ESDM)6. Henry Hutagaol (Kementerian ESDM)7. Bobby Guntoro (Kementerian ESDM)8. Dian Nugrahaeni (Kementerian ESDM)

D. DPR:

1. Agus Trimorowulan (Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI)

E. Pemohon Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012:

1. Yan Tebay

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012:

1. Hotwy Gultom2. Stefanus Budiman

G. Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012:

1. Yulianus Kayame2. Haam Nawipa

iii

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012:

1. Heru Widodo2. Budi Setyanto3. Supriadi Adi4. Dhimas Pradana5. Subagiyanto

I. Pemohon Perkara Nomor 80, 81, 82/PHPU.D-X/2012:

1. Yosafat Nawipa2. Bartholomeus3. Willem Y. Keiya4. Yohan Yaimo5. Maurius Yeimo

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80, 81, 82/PHPU.D-X/2012:

1. Juhari2. Amus Kareth

K. Termohon:

1. Setiono

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Aris Bongga Salu

M. Pihak Terkait I:

1. Hengki Kayame

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:

1. Herman Bongga Salu

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan-putusandalam Perkara-Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, Nomor 78, 79, 80, 81,82/PHPU.D-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Pemohon Pengujian Undang-Undang Migas Nomor Perkara 36,perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012:SYAIFUL BAKHRI

Selamat pagi, salam sejahtera. Pemohon dan beberapa Prinsipaltelah hadir, saya Syaiful Bakhri, kemudian dan lain-lain, Pak. Terimakasih.


Kemudian Perkara Pengujian Sengketa Hasil Pemilu Nomor 79?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHPU.D-X/2012: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.


78, ya? 78, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.D-X/2012: HOTWY GULTOM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon dalam Perkara Nomor78, kami sebagai Kuasa Hukum, saya sendiri Hotwy Gultom didampingiStefanus Budiman. Prinsipal kami juga hadir dalam persidangan ini, Pak,Pak Yan Tebay bersama rekan-rekannya. Terima kasih.


Nomor 79?

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

KETUK PALU 3X

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHPU.D-X/2012: HERU WIDODO

Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon Perkara 79 hadir PrinsipalBapak Yulianus Kayame dan Pak Haam Nawipa, ada di sebelah belakang kami, kemudian didampingi kami tim Kuasa Hukumnya.Sebelah kiri saya ada rekan Budi Setyanto, kemudian saya sendiri HeruWidodo, di belakang ada rekan Supriadi, Subagiyanto, dan DhimasPradana. Terima kasih, Yang Mulia.


Nomor 80?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80, 81,82/PHPU.D-X/2012: AMUS KARETH

Yang Mulia, kami dari Pemohon 80, 81, 82 telah hadir kami sendirisebagai Pengacara, terus didampingi oleh rekan kami Pak Juhari danPrinsipal kami hadir.


Pemerintah?

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintahhadir Yang Mulia, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, sebelah kiri saya ada Pak Susyanto dari KementerianESDM, kemudian ada Pak Edi Hermantoro dari ESDM, kemudian ada PakTeguh Pamudji dari Kementerian ESDM, kemudian ada Pak Safriansyah,ada Pak Henry Hutagaol, ada Pak Bobby Guntoro, Dian Nugrahaeni dariKementerian ESDM. Terima kasih.


Ya. DPR?

14. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya AgusTrimorowulan dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI. Terimakasih, Yang Mulia.


Termohon untuk Perkara 78 sampai 82, Paniai?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIS BONGGA SALU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa Hukum dariTermohon atas nama Aris Bongga Salu dan juga hadir PrinsipalTermohon pada pagi ini atas nama Bapak Setiono. Terima kasih, YangMulia.


Pihak Terkait?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: HERMAN BONGGA SALU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa Hukum Pihak Terkaitatas nama Herman Bongga Salu, hadir juga Prinsipal kami atas namaBapak Yulius Kayame.Terima kasih, Yang Mulia.


Ada Terkait II? Ada Terkait lain?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: HERMAN BONGGA SALU

Mohon izin Yang Mulia, kami ralat. Prinsipal kami atas namaHengki Kayame. Terima kasih, Yang Mulia.


Pihak Terkait II tidak hadir, ya? Baik, sekarang ada 6 putusanyang akan diucapkan berturut-turut, tetapi yang 5 putusan karenamenyangkut satu kabupaten, nanti hanya akan dibaca pokok perkaradan dasar pertimbangan akan diwakili oleh satu saja sehingga tidakdibaca semua 5 perkara karena ada bagian-bagian yang sama yang bisadisatukan.

Baik, sekarang mulai dari Pengujian Undang-Undang NomorPerkaranya Nomor 36.

4PUTUSANNomor 36/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan PengujianUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] I. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didirikan berdasarkanKetentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblaad 1870 Nomor64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yangkemudian disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur JenderalHindia Belanda Nomor 81 tertanggal 22 Agustus 1914selanjutnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Hukum danHAM Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010. Berkedudukan diJalan Cik di Tiro Nomor 23, Yogyakarta dan Jalan Menteng RayaNomor 62 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H.M.Din Syamsuddin, MA dalam kedudukannya sebagai Ketua UmumPP Muhammadiyah, oleh karenanya sah bertindak untuk danatas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai Pemohon I;II. Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, yang terdaftardalam Kementerian Dalam Negeri Republik Direktorat JenderalKesatuan Bangsa dan Politik Nomor 44/D.III.2/VI/2006.Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Ir. RahmatKurnia. M.Si dalam kedudukannya sebagai Ketua, oleh karenanyasah bertindak untuk dan atas nama Lajnah Siyasiyah HizbutTahrir Indonesia, sebagai Pemohon II;III. Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, yang KeputusanMenteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor JA/5/86/23 danterdaftar ulang di Departemen Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 104/DIII.3/XII/2006. Berkedudukan di Jakarta, sebagaiPemohon III;IV. Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia yang terdaftardalam Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DirektoratJenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor117/D.III.3/III/2010. Berkedudukan di Jakarta dalam hal inidiwakili oleh H. Muhammad Mufti dalam kedudukannya sebagaiPresiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, dan olehkarenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan PimpinanPusat Syarikat Islam Indonesia, sebagai Pemohon IV;V. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam yangdidirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

5Nomor C-266.HT.03.06-Th. 2004 tertanggal 23 September 2004dan keterangan terdaftar berdasarkan keterangan KementerianDalam Negeri Nomor 09/D.III.3/II/2006. Berkedudukan di JalanTaman Amir Hamzah Nomor 2 Jakarta Pusat 10320 dalam hal inidiwakili oleh Drs. Djauhari Syamsuddin dalam kedudukannyasebagai Ketua Umum PP Syarikat Islam, oleh karenanya sahbertindak untuk dan atas nama PP Syarikat Islam, sebagaiPemohon V;VI. Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia yangterdaftar berdasarkan keterangan Kementerian Dalam NegeriNomor 82/D.I/VI/2003. Berkedudukan di Jakarta dalam hal inidiwakili Drs. H. Imam Suhardjo HM oleh dalam kedudukannyasebagai Sekretaris Jenderal dan oleh karenanya sah bertindakuntuk dan atas nama PP Persaudaraan Muslimin Indonesia,sebagai Pemohon VI;VII. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang terdaftarmelalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RepublikIndonesia Nomor 80/D.I/VI/2001. Berkedudukan di Jakartadalam hal ini diwakili oleh KH Abdullah Djaidi dalamkedudukannya sebagai Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyah,oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PP Al IrsyadAl Islamiyah, sebagai Pemohon VII;VIII. Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia yangBerkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh H. MuhtadinSabili dalam kedudukannya sebagai Ketua PB Pemuda MusliminIndonesia, oleh karenannya sah bertindak untuk dan atas namaPB Pemuda Muslimin Indonesia, sebagai Pemohon VIII;IX. AL Jamiyatul Washliyah, berdasarkan hak hukum menurutpenetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956 NomorJ-A-/74/25 telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2006Nomor C-20.HT.01.06. TH.2006 dan tercatat di TambahanLembaran Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2006Nomor 101. Yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. HA. Aris Banadjidalam kedudukannya sebagai Ketua, oleh karenannya sahbertindak untuk dan atas nama PB AL Jamiyatul Washliyah,sebagai Pemohon IX;X. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha,dan Karyawan (SOJUPEK), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05tanggal 9 September 2011 Notaris Hanita Sentono, SH,berkedudukan di Jalan Gadjah Mada Nomor 16B Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Lieus Sungkharisma dalam kedudukannyasebagai koordinator, oleh karenanya sah bertindak untuk danatas nama SOJUPEK, sebagai Pemohon X;

6XI. K.H. Achmad Hasyim Muzadi, Warga Negara Indonesia,Guru, Jalan Cengger Ayam Nomor 25 RT001/RW0014, TulusRedjo, Lowokwaru, Malang, sebagai Pemohon XI;XII. Drs. H. Amidhan, Warga Negara Indonesia, Pensiunan,Komplek Departemen Agama Nomor 26, Kedaung Kali Angke,Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Pemohon XII;XIII. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Warga Negara Indonesia,PNS, Jalan Semanggi II Nomor 3 RT 003/RW 003 CempakaPutih, Ciputat Timur, Tangerang, sebagai Pemohon XIII;XIV. Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si, Warga Negara Indonesia,Advokat, VIP Jalan Sultan Agung Nomor 1 RT 005/RW 006,Babakan, Kota Bogor Tengah, Bogor, sebagai Pemohon XIV;XV. Marwan Batubara, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,Jalan Depsos I Nomor 21, RT 001, Bintaro, Pesanggrahan,Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XV;XVI. Drs. Fahmi Idris, MH, Warga Negara Indonesia, JalanMampang Prapatan IV/20, RT015/RW002 Tegal Parang,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XVI;XVII. Moch. Iqbal Sullam, Warga Negara Indonesia, Swasta,jalan Petojo Sabangan V Nomor 10, RT 004/RW 004, PetojoSelatan, Gambir, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon XVII;XVIII. Drs. H. Ichwan Sam, Warga Negara Indonesia,Dosen, Komplek Patriajaya Blok A Nomor 90B RT 002/RW013, Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat,sebagai Pemohon XVIII;XIX. Ir. H. Salahuddin Wahid, Warga Negara Indonesia, JalanIrian Jaya 10 Tebu Ireng RW 11 RW 009, Jombang, Jawa Timur,sebagai Pemohon XIX;XX. Nirmala Chandra Dewi M, SH, Warga Negara Indonesia,Wiraswasta, Jalan Cemara Nomor 21, RT 003/RW 003,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon XX;XXI. HM. Ali Karim OEI, SH, Warga Negara Indonesia,Wiraswasta, Jalan Duri Mas Raya I/221 RT 003/RW 010, DuriKepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Pemohon XXI;XXII. Adhie M. Massardi, Warga Negara Indonesia, KaryawanSwasta, Pondok Timur Mas A Nomor 22, RT 009/RW 013, BekasiSelatan, Kota Bekasi, sebagai Pemohon XXII;XXIII. Ali Mochtar Ngabalin, Warga Negara Indonesia,Karyawan Swasta, Jalan Menteng Raya Nomor 58 RT 001/RW009, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai PemohonXXIII;XXIV.Hendri Yosodiningrat, SH, Warga Negara Indonesia,Advokat, Jalan Margasatwa Raya, Nomor 888 HY Pondok Labu,Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XXIV;

7XXV. Laode Ida, Warga Negara Indonesia, Anggota DPD RI,Jalan Batas Barat III Nomor 58, RT 006/RW 003, Kalisari, PasarRebo, Jakarta Timur, sebagai Pemohon XXV;XXVI.Sruni Handayani, Warga Negara Indonesia, KaryawanSwasta, Jalan Cianjur Nomor 10 RT 007/RW 004, Menteng,Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXVI;XXVII. Juniwati T. Maschun S, Warga Negara Indonesia,Anggota DPD, Jalan Kolonel Sugiono BLK D/17, Duren Sawit,Jakarta Timur, sebagai Pemohon XXVII;XXVIII. Nuraiman, Warga Negara Indonesia, Mahasiswa,Kedaung Hijau Blik D 11/43 RT001/RW005, Desa Kedaung,Pamulang, Tangerang Selatan, sebagai Pemohon XXVIII;XXIX.Sultana Saleh, Warga Negara Indonesia, Jalan Kebon JaheIII/2 RT 002/RW 001, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat,sebagai Pemohon XXIX;XXX. Marlis, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Jalan KramatPulo GG, RT 002/RW 003, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, sebagaiPemohon XXX;XXXI.Fauziah Silvia Thalib, Warga Negara Indonesia, JalanTamansari IV Nomor 33 RT 001/RW 003, Maphar, Tamansari,Jakarta Barat, sebagai Pemohon XXXI;XXXII. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M, Warga NegaraIndonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate,Alamat di Jalan Pertamina Gambesi Ternate Provinsi MalukuUtara, sebagai Pemohon XXXII;XXXIII. Soerasa, BA, Warga Negara Indonesia, Wartawan,Jalan Empang Bahagia, RT 009/RW 006, Jelambar, Grogol,Jakarta Barat, sebagai Pemohon XXXIII;XXXIV. Mohammad Hatta, Warga Negara Indonesia,Karyawan, Jalan Empang Bahagia, RT 004 RW 002, PetukanganUtara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XXXIV;XXXV. M. Sabil Raun, Warga Negara Indonesia, Wartawan,GG. Bahasawan, RT 003/RW 007, Kebon Kacang, Tanah Abang,Jakarta Pusat, sebagai Pemohon XXXV;XXXVI. Edy Kuscahyanto, S.SI, Warga Negara Indonesia,Karyawan, Jalan Danau Banggaibaiba D II Nomor 57, RT.004,Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai PemohonXXXVI;XXXVII. Yudha Ilham, SH, Warga Negara Indonesia,Wiraswasta, Jalan Kapten Baharudin RT 001/RW 004, Cianjur,sebagai Pemohon XXXVII;XXXVIII. Joko Wahono, Warga Negara Indonesia, swasta,Kaliwangan, Temon Wetan, RT 025/RW 003, Kulon ProgoYogyakarta, sebagai Pemohon XXXVIII;

8XXXIX. Dwi Saputro Nugroho, Warga negara Indonesia,Swasta, Jalan Bumi Pratama Timur, B Blok R/7 RT 007 RW 006Dukuh, Kramat jati, Jakarta Timur, sebagai Pemohon XXXIX;XL. A.M Fatwa, Warga Negara Indonesia, Jalan Kramat PuloGundul RT 002/RW 009, Tanah Tinggi, Johar Baru, JakartaPusat, sebagai Pemohon XL;XLI. Hj. Elly Zanibar Madjid, Warga Negara Indonesia,Wiraswasta, Bilimun Blok IV/12, RT 008/RW 10, Pondok Kelapa,Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Pemohon XLI;XLII. Jamilah, Warga Negara Indonesia, Karyawati, JalanTamansari III Nomor 31 RT 004/RW 003, Maphar Taman Sari,Jakarta Barat, sebagai Pemohon XLII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret2012, memberi kuasa kepada 1) Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., 2)Drs. Muchtar Luthfi, S.H. Sp.N., 3) Zulhendri Hasan, S.H., M.H.,4) Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., 5) Najamudin Lawing, S.H.MH., 6) Maryogi, S.H., M.H., 7) Hendra Muchlis, S.H., M.H., 8)Umar Husin, S.H., M.H., 9) Feri Anka Sugandar, S.H., M.H., 10)Jurizal Dwi, S.H., M.H., 11) Noor Ansyari, S.H., 12) JajaSetiadijaya, S.H., 13) Sutedjo Sapto Jalu, S.H., 14) Ibnu SinaChandranegara, S.H., 15) Bachtiar, S.H., dan 16) Umar Limbong,S.H., kesemuanya Advokat dan Pembela Umum, yang tergabungdalam TIM MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAPIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, memilih domisili hukum diJalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, dalam hal inibertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atasnama pemberi kuasa;Seluruhnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;Mendengar keterangan para Pemohon;Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;Mendengar keterangan para ahli para Pemohon dan Pemerintahserta saksi Pemerintah;Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membacadengan saksama keterangan para Pemohon, keteranganPemerintah, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon,

9keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa buktisurat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah,Mahkamah menemukan beberapa permasalahan konstitusionalyang diajukan dalam permohonan a quo, yaitu:1. Kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas

Bumi, selanjutnya disebut BP Migas;2. Kontrak kerja sama Migas;3. Frasa yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan

usaha yang wajar, sehat, dan transparan;4. Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli;5. Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir;6. Pemberitahuan KKS kepada DPR;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahankonstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulumengemukakan bahwa Minyak dan Gas Bumi (selanjutnyadisebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang pentingbagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, danmerupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan airIndonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksudPasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah telahmemberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam PutusanNomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenaipengujian UU Migas, yang menyatakan bahwa,...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memilikipengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikandalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan olehnegara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitandengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945,baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi(demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu,rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaliguspemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untukrakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakuppula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milikpublik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepadanegara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3)menentukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

10

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa maknadikuasai oleh negara tidak dapat diartikan hanya sebagai hakuntuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinyamelekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secarakhusus dalam Undang-Undang Dasar. Sekiranya pun Pasal 33tidak tercantum dalam UUD 1945, kewenangan negara untukmengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam negara yangmenganut paham ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena itu,dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa,

...pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikanmencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yangbersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyatIndonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnyapengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atassumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itudikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepadanegara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakanpengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) olehnegara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untukmengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning),lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan olehnegara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasioleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanismepemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatanlangsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atauBadan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan,yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakanpenguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untukdigunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikianpula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad)dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangkamengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaanoleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruhrakyat.

Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pulapengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk

11

mempertahankan tingkat penguasaan oleh Negara, c.q.Pemerintah, dalam pengelolaan cabang-cabang produksi minyakdan gas bumi dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikanprivat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yangmenyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negaradan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapatdidikotomikan atau dialternatifkan dengan konsepsi pengaturanoleh negara. Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup dalampengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negaratidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yangmelarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatubadan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orangbanyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankanpenguasaan atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuktujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

[3.11] Menimbang bahwa pengertian penguasaan negarasebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, perludiberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkanmakna Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah tersebut,penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektifdikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepadanegara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakanpengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) olehnegara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untukmengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning),lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan olehnegara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasioleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanismepemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumenkelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah,mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaanitu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah,dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaanpenguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaandimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnyakemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk penguasaan negara

12

dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan,pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalamposisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satudari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanyamelaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negaratelah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam.Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum dinegara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jikadimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapaitujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimanamaksud Pasal 33 UUD 1945.Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwapenguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarbagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengertian dikuasaioleh negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuksebesar-besar kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan Pasal33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuatdari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3)menyatakan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, ...denganadanya anak kalimat dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat maka sebesar-besar kemakmuran rakyatitulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukantindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya... (videparagraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secaralangsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuranrakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidaktepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaanterhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidakmemberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satusisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber dayaalam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkansebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karenaitu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukurmakna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapatpada frasa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

[3.12] Menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarkemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalampengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di

13

atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harusdimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untukmencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. MenurutMahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama danyang paling penting adalah negara melakukan pengelolaansecara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas,sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara padaperingkat kedua adalah negara membuat kebijakan danpengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalahfungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memilikikemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalammengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untukmelakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasildan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadikeuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawamanfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yangdimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung olehnegara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Padasisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber dayaalam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukumlain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagisehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaansecara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satufounding leaders Indonesia yang mengemukakan, ... Cita-citayang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yangbesar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintahdengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat initidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusahaasing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yangditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapitalnasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapitalasing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidakbersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatankepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kitadengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesiasendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjaminkekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah,harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara danmasyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lamamakin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampaipada satu tingkat makin lama makin berkurang... (MohammadHatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko

14

Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat MuhammadHatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepadaasing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan haltersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnyamengelola sumber daya alam;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah selanjutnya memberi penilaian konstitusionalitas atasisu-isu konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan aquo;

23. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Mengenai BP Migas

[3.13.1] BP Migas adalah badan hukum milik negara yangsecara khusus berdasarkan undang-undang dibentukoleh Pemerintah selaku pemegang KuasaPertambangan untuk melakukan pengendalian KegiatanUsaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi [vide Pasal1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) UU Migas]. KegiatanUsaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi,dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk UsahaTetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BadanPelaksana [vide Pasal 11 ayat (1) UU Migas]. BP Migasberfungsi melakukan pengendalian dan pengawasanterhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama KegiatanUsaha Hulu agar pengambilan sumber daya alamMinyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikanmanfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negarauntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 44ayat (1) dan ayat (2) UU Migas]. Untuk melaksanakanfungsi tersebut BP Migas bertugas:a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas

kebijaksanaannya dalam hal penyiapan danpenawaran Wilayah Kerja serta Kontrak KerjaSama;

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak KerjaSama;

c. mengkaji dan menyampaikan rencanapengembangan lapangan yang pertama kali akandiproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepadaMenteri untuk mendapatkan persetujuan;

d. memberikan persetujuan rencana pengembanganlapangan selain sebagaimana dimaksud dalam

15

huruf c;e. memberikan persetujuan rencana kerja dan

anggaran;f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada

Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak KerjaSama;

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumibagian negara yang dapat memberikan keuntungansebesar-besarnya bagi negara. [vide Pasal 44 ayat(3) UU Migas].

Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut Undang-Undang a quo, dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya alam Migas, BP Migas merupakan organpemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum MilikNegara (selanjutnya disebut BHMN) memiliki posisistrategis bertindak atas nama Pemerintah melakukanfungsi penguasaan negara atas Migas khususnyakegiatan hulu (ekplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsipengendalian dan pengawasan yang dimulai dariperencanaan, penandatangan kontrak dengan badanusaha, pengembangan wilayah kerja, persetujuan atasrencana kerja dan anggaran badan usaha, monitoringpelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjualMigas bagian negara kepada badan hukum lain. Olehkarena BP Migas hanya melakukan fungsi pengendaliandan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dayaalam Migas maka negara dalam hal ini Pemerintah tidakdapat melakukan pengelolaan secara langsung atassumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. Pihakyang secara langsung dapat mengelola sumber dayaalam Migas menurut UU Migas hanya Badan Usaha(yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan UsahaMilik Daerah (BUMD), Koperasi serta badan usahaswasta) dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikiankonstruksi hubungan antara negara dan sumber dayaalam Migas menurut UU Migas dilakukan olehPemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambanganyang dilaksanakan oleh BP Migas. Dalam hal ini, BPMigas melakukan fungsi penguasaan negara berupatindakan pengendalian dan pengawasan ataspengelolaan Migas yang dilakukan oleh Badan Hukumyang dapat berupa BUMN, BUMD, Koperasi, usaha kecilatau badan hukum swasta maupun Bentuk UsahaTetap. Hubungan antara BP Migas dan Badan Hukumatau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas

16

dilakukan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama(selanjutnya disebut KKS) atau kontrak kerja samalainnya dengan syarat minimal, yaitu: i) kepemilikansumber daya alam di tangan Pemerintah sampai padatitik penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasiberada pada BP Migas, dan iii) modal dan resikoseluruhnya ditanggung Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap (vide Pasal 6 UU Migas). Dari konstruksihubungan yang demikian terdapat dua aspek pentingyang harus diperhatikan. Pertama, Penguasaan negaraatas Migas diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BPMigas. Kedua, bentuk penguasaan negara terhadapMigas oleh BP Migas hanya sebatas tindakanpengendalian dan pengawasan.

[3.13.2] Menimbang bahwa pembentukan BP Migasdilatarbelakangi oleh kehendak untuk memisahkanantara badan yang melakukan regulasi atau badanyang membuat kebijakan dengan badan yangmelakukan bisnis Migas yang kedua fungsi tersebutsebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina. BP Migasdiharapkan dapat fokus melaksanakan tujuanpengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gasbumi tanpa dibebani kewajiban untuk mencarikeuntungan untuk diri sendiri, tetapi lebih fokus untukkepentingan negara serta menghindari terjadinyapembebanan terhadap keuangan negara melalui APBN.Oleh karena itu, fungsi pengendalian dan pengawasandalam kegiatan hulu Migas yang sebelumnya dilakukanoleh Pertamina dialihkan menjadi fungsi BP Migasselaku representasi Pemerintah sebagai PemegangKuasa Pertambangan yang menyelenggarakanpenguasaan negara atas sumber daya alam Migas. BPMigas adalah Badan Hukum Milik Negara yang tidakmerupakan institusi bisnis, melainkan institusi yangmengendalikan dan mengawasi bisnis Migas di sektorhulu. BP Migas oleh Pemerintah dimaksudkan sebagaiujung tombak bagi pemerintah agar secara langsungtidak terlibat bisnis Migas, sehingga Pemerintah tidakdihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha;

[3.13.3] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkanpada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], bentukpenguasaan tingkat pertama dan utama yang harusdilakukan oleh negara adalah Pemerintah melakukan

17

pengelolaan secara langsung atas sumber daya alamdalam hal ini Migas. Dari konstruksi hubungansebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.13.1], BPMigas hanya melakukan fungsi pengendalian danpengawasan atas pengelolaan Migas, dan tidakmelakukan pengelolaan secara langsung, karenapengelolaan Migas pada sektor hulu baik eksplorasimaupun eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha MilikNegara maupun badan usaha bukan milik negaraberdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat,efisien, dan transparan. Menurut Mahkamah modelhubungan antara BP Migas sebagai representasi negaradengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalampengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaannegara atas sumber daya alam Migas yangbertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimaldalam KKS, yakni i) kepemilikan sumberdaya alam di tangan Pemerintah sampai pada titikpenyerahan, ii) pengendalian manajemen operasiberada pada BP Migas, dan iii) modal dan resikoseluruhnya ditanggung Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebuttidak serta merta berarti bahwa penguasaan negaradapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi, karenatiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secaralangsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secaralangsung badan usaha milik negara untuk mengelolaseluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu;Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, makaseketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS,yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untukmelakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangandengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungannegara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,karena adanya potensi penguasaan Migas keuntunganbesar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan HukumSwasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persainganusaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini,dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas,negara kehilangan kewenangannya untuk melakukanpengelolaan atau menunjuk secara langsung BadanUsaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alamMigas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk

18

penguasaan negara pada peringkat pertama dan palingutama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuranrakyat.Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian makamenurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurutUndang-Undang a quo, bertentangan dengan konstitusiyang menghendaki penguasaan negara yang membawamanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yangseharusnya mengutamakan penguasaan negara padaperingkat pertama yaitu melakukan pengelolaanterhadap sumber daya alam Migas yang membawakuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah,pengelolaan secara langsung oleh negara atau olehbadan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yangdikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalambatas-batas negara tidak memiliki kemampuan ataukekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologidan manajemen untuk mengelola sumber daya alamMigas, maka pengelolaan sumber daya alam dapatdiserahkan kepada badan swasta.Bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalamhubungannya dengan sumber daya alam Migas,negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dankewenangannya pada fungsi pengendalian danpengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsipengelolaan. Menurut Mahkamah, pemisahan antarabadan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatankebijakan dengan lembaga yang melakukanpengelolaan dan bisnis Migas secara langsung,mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negaraatas sumber daya alam Migas. Walaupun terdapatprioritas pengelolaan Migas diserahkan kepada BUMNsebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalamputusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember2004, efektivitas penguasaan negara justru menjadinyata apabila Pemerintah secara langsung memegangfungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa ditambahidengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas.Dalam posisi demikian, Pemerintah memilikikeleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan,pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alamMigas. Dalam menjalankan penguasan negara atassumber daya alam Migas, Pemerintah melakukantindakan pengurusan atas sumber daya alam Migasdengan memberikan konsesi kepada satu atau

19

beberapa Badan Usaha Milik Negara untuk mengelolakegiatan usaha Migas pada sektor hulu. Badan UsahaMilik Negara itulah yang akan melakukan KKS denganBadan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil,badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap.Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaannegara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945terlaksana dengan nyata.

[3.13.4] Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber dayaalam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatsehingga implementasinya ke dalam pengorganisasiannegara dan pemerintahan pun harus menuju ke arahtercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab itu setiappembentukan organisasi negara dan semua unitnyaharus disusun berdasar rasionalitas birokrasi yangefisien dan tidak menimbulkan peluang inefisiensi danpenyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena keberadaanBP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensidan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluangbagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan makamenurut Mahkamah keberadaan BP Migas tersebuttidak konstitusional, bertentangan dengan tujuannegara tentang pengelolaan sumber daya alam dalampengorganisasian pemerintahan. Sekiranya pundikatakan bahwa belum ada bukti bahwa BP Migastelah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, makacukuplah alasan untuk menyatakan bahwa keberadaanBP Migas inkonstitusional karena berdasarkan putusanMahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005,bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan MahkamahKonstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20September 2007, sesuatu yang berpotensi melanggarkonstitusi pun bisa diputus oleh Mahkamah sebagaiperkara konstitusionalitas. Jikalau diasumsikankewenangan BP Migas dikembalikan ke unitpemerintahan atau kementerian yang terkait tetapi jugamasih potensial terjadi inefisiensi, maka hal itu tidakmengurangi keyakinan Mahkamah untuk memutuskanpengembalian pengelolaan sumber daya alam kePemerintah karena dengan adanya putusan Mahkamahini, justru harus menjadi momentum bagi pembentukundang-undang untuk melakukan penataan kembalidengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan

20

mengurangi proliferasi organisasi pemerintahan.Dengan putusan Mahkamah yang demikian makaPemerintah dapat segera memulai penataan ulangpengelolaan sumber daya alam berupa Migas denganberpijak pada penguasaan oleh negara yangberorientasi penuh pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan organisasi yang efisiendan di bawah kendali langsung Pemerintah.Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil para Pemohonsepanjang mengenai BP Migas beralasan hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon hanyamemohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3),dan Pasal 44 UU Migas tetapi oleh karena putusanMahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yangdalam Undang-Undang a quo diatur juga dalamberbagai pasal yang lain maka Mahkamah tidak bisalain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yangmengatur tentang Badan Pelaksana dalam pasal-pasal, yaitu frasa dengan Badan Pelaksana dalamPasal 11 ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksanadalam Pasal 20 ayat (3), frasa berdasarkanpertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat(1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49, Pasal59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasaBadan Pelaksana dalam Penjelasan adalahbertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;

24. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Kontrak Kerja Sama

[3.14] Menimbang bahwa Undang-Undang a quo, mengkonstruksikanhubungan antar negara dengan badan usaha yang melakukanpengelolaan Migas dengan hubungan keperdataan dalam bentukKKS. Menurut UU Migas, KKS adalah Kontrak Bagi Hasil ataubentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi daneksploitasi yang lebih menguntungkan dan hasilnyadipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (videPasal 1 angka 19 UU Migas). Dalam KKS, BP Migas bertindakmewakili Pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan BadanUsaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Dalamposisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara)

21

dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubunganyang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara danBadan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migasdalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini ketika kontrak telahditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya,negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagikepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingganegara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumberdaya alam yaitu kedaulatan untuk mengatur Migas yangbertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagairepresentasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harusmemiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaatbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamahhubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaansumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungankeperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yangbersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinanyang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atassumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkanpertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, hubungan antaranegara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksidalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum MilikNegara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakiliPemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapsebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalahbertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksudoleh konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikiannegara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikankonsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukumPertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMNtersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negaradengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antaraBadan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 6UU Migas, merupakan pengaturan yang bersifat umum yangapabila tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintahadalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 19UU Migas sepanjang frasa atau bentuk kontrak kerjasama lainbertentangan dengan konstitusi dengan alasan yang padapokoknya bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakpastianhukum dan multitafsir karena memposisikan negara sederajat

22

dengan badan usaha sehingga berakibat melemahkan posisinegara. Menurut Mahkamah frasa atau bentuk kontrakkerjasama lain dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas merupakanbentuk kontrak yang sengaja dibuat oleh pembentuk Undang-Undang agar selain KKS dalam bentuk kontrak bagi hasil, jugadimungkinkan KKS dalam bentuk yang lain, asalkanmenguntungkan bagi negara, misalnya yang sekarang ini dikenalyaitu KKS dalam bentuk kontrak jasa. Bentuk KKS selain kontrakbagi hasil adalah tidak bertentangan dengan konstitusisepanjang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuranrakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara yangdimaksud dalam konstitusi. Dengan demikian sepanjang frasaatau bentuk kontrak kerjasama lain dalam Pasal 1 angka 19UU Migas tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Persaingan Usaha yang Wajar, Sehat, dan Transparan

[3.16] Menimbang bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatanusaha Migas menurut Pasal 3 huruf b UU Migas adalah, Untukmenjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usahaPengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secaraakuntabel yang diselenggarakan melalui persaingan usaha yangwajar, sehat, dan transparan. Menurut Mahkamah Pasal 3 hurufb tersebut sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2)UU Migas. Pasal 28 ayat (2) a quo yang menentukan bahwapenetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkankepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar telahdinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah dalamputusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21Desember 2004. Frasa penyelenggaraan melalui mekanismepersaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dalamPasal 3 huruf b UU Migas merupakan penjabaran daripelaksanaan keterbukaan dalam kegiatan usaha hilir minyak dangas bumi. Kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumidilaksanakan dengan mekanisme pemberian Izin Usaha kepadaBadan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BadanUsaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan juga usaha kecil yangbergerak di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,dan niaga minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2)UU Migas kegiatan usaha hilir tidak dimungkinkan bagi BentukUsaha Tetap. Hal ini berarti membuka peluang bisnis kepadaperusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan yangberbadan hukum Indonesia, dalam kegiatan usaha hilir minyakdan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan

23

adanya frasa melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,sehat, dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf b UU Migas, menjamin tidak adanya monopoli oleh suatubadan usaha tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan usahahilir di bidang minyak dan gas bumi. Dengan demikian, hal itusudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaYang Tidak Sehat. Pasal 3 huruf b berkait dengan Pasal 23 ayat(2) UU Migas yang menyatakan Izin usaha yang diperlukanuntuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha GasBumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a.Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. IzinUsaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga. Dengan demikian,Pasal 3 huruf b Undang-Undang a quo membuka peluang usahakepada siapa saja yang ingin berkecimpung dalam usaha minyakdan gas bumi, apakah akan melakukan usaha secarakeseluruhan atau melakukan usaha hanya pengolahan, ataupengangkutan, atau penyimpanan, atau usaha niaga,kesemuanya terpulang kepada kemampuan modal dari parapelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan di atas,menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasanmenurut hukum;

Posisi BUMN

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 9 UU Migassepanjang kata dapat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2)dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, ketentuantersebut menunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanyamenjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan Migas, danBUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapatmengelola Migas. Menurut Mahkamah Pasal 9 UU Migas a quodimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepadaperusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, Koperasi, usaha kecil, badan usaha swastauntuk berpartispasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain, .... harusmendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik Negara. Karenaitu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukandimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimanamestinya. Lagi pula dengan dinyatakan bahwa semua ketentuanmengenai BP Migas dalam Undang-Undang a quo bertentangandengan konstitusi sebagaimana dipertimbangan dalam paragraf[3.13.1] sampai dengan paragraf [3.13.5], maka posisi BUMN

24

menjadi sangat strategis karena akan mendapatkan hakpengelolaan dari Pemerintah dalam bentuk izin pengelolaan ataubentuk lainnya dalam usaha hulu Migas. Dengan demikian,anggapan para Pemohon bahwa BUMN harus bersaing dinegaranya sendiri merupakan dalil yang tidak tepat. Berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil paraPemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 danPasal 13 UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma dalam pasal-pasal tersebut mengurangi kedaulatan negara atas penguasaansumber daya alam (Migas) karena pemecahan organisasi secaravertikal dan horizontal (unbundling) akan menciptakanmanajemen baru yang akan menentukan cost dan profit masing-masing. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamahdalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember2004 telah mempertimbangan mengenai pemisahan(unbundling) kegiatan usaha, yaitu ... ketentuan pasal dimaksudharus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan usaha yang telahdimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agarpenguasaan negara menjadi semakin kuat. Pasal 61 yangtermasuk dalam Ketentuan Peralihan harus ditafsirkan bahwaperalihan dimaksud terbatas pada status Pertamina untukmenjadi persero dan tidak menghapuskan keberadaannyasebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan kegiatanusaha hulu dan kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilirdan hulu tersebut harus dilakukan oleh dua Badan UsahaPertamina Hulu dan Pertamina Hilir yang keduanya tetapdikuasai oleh negara. Meskipun Pasal 13 UU Migas tidaktermasuk dalam putusan Mahkamah tersebut, namun olehkarena substansinya sama dengan Pasal 10 UU Migas yaitumengenai unbundling secara horizontal maka pertimbanganMahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pengujianPasal 13 UU Migas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,pemisahan dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilirdalam kegiatan minyak dan gas bumi sudah tepat. Adapunalasan kemungkinan hal itu akan menciptakan manajemen baruyang akan menentukan cost dan profit masing-masing, menurutMahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahankonstitusionalitas. Dengan demikian, dalil para Pemohon tersebuttidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (2)UU Migas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat

25

(2), Pasal 20A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasanyang pada pokoknya bahwa KKS tergolong dalam perjanjianinternasional, sehingga pemberitahuan KKS secara tertuliskepada DPR telah mengingkari kedaulatan rakyat danmengingkari keikutsertaan rakyat sebagai pemilik kolektif sumberdaya alam. Menurut Mahkamah, KKS dalam kegiatan usahaminyak dan gas bumi merupakan kontrak yang bersifatkeperdataan dan tunduk pada hukum keperdataan. Hal ini jelasberbeda dengan perjanjian internasional yang dimaksud Pasal 11ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merupakanpenjabaran dari Pasal 11 ayat (3) UUD 1945, telah memberikandefinisi tentang perjanjian internasional, yaitu Perjanjian dalambentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukuminternasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hakdan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian dalam Pasal 1huruf a dan Pasal 4 ayat (1) UU 24/2000, menyebutkan elemen-elemen dari perjanjian internasional yaitu:a) dalam bentuk dan nama tertentu;b) diatur dalam hukum internasional;c) dibuat secara tertulis;d) dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subyek

hukum internasional lainnya;e) menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.Di samping itu, Article 1 Konvensi Wina Tahun 1969 tentangPerjanjian Internasional menyatakan, The present Conventionapplies to treaties between states. Kemudian dalam Article 2 (a)treaty diartikan treaty means an international agreementconcluded between states in written form and governed byinternational law, whether embodied in a single instrument or intwo or more related instruments and whatever its particulardesignation. Selain itu, dalam Article 1 Konvensi Wina Tahun1986 dinyatakan The present Convention applies to: (a) treatiesbetween one or more States and one or more internationalorganizations, and (b) treaties between internationalorganizations.Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,KKS Migas tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagaiperjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak memerlukan persetujuanDPR.Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, yang antara lainmempertimbangkan, ...karena dengan dinyatakannya Pasal 11Ayat (2) UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

26

justru tidak akan ada lagi ketentuan yang mengharuskan adanyapemberitahuan secara tertulis kepada DPR. Hal ini berarti akanlebih merugikan DPR sebagai lembaga ...;Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Dewan PerwakilanRakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsipengawasan. Mengingat posisi minyak dan gas bumi merupakansumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai olehnegara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajathidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalamperekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapatsecara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraanrakyat (vide konsiderans huruf b UU Migas) maka pemberitahuankontrak-kontrak tertulis kepada DPR adalah dalam rangka fungsipengawasan DPR sebagai mekanisme yang melibatkan peranserta rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR apabila terdapatkontrak yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Dengandemikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidakberalasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menyangkut statushukum BP Migas yang oleh Undang-Undang a quo diposisikansangat penting dan strategis, maka Mahkamah perlumenentukan akibat hukum yang timbul setelah putusan inidiucapkan dengan pertimbangan bahwa putusan yang diambiloleh Mahkamah jangan sampai menimbulkan ketidakpastianhukum yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam kegiatanusaha minyak dan gas bumi;Apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama jugadinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yangsedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karenakehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkankekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidakdikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harusmempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negarayang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampaiterbentuknya aturan yang baru;

[3.21] Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan akibat hukumdari putusan ini. Bahwa berdasar Pasal 47 UU MK yangmenyatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi memperolehkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidangpleno terbuka untuk umum maka putusan Mahkamah Konstitusi

27

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkandalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku secaraprospektif. Dengan demikian segala KKS yang telahditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunyaberakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan hukum karenatidak adanya lagi BP Migas maka Mahkamah perlu menegaskanorgan negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BPMigas sampai terbentuknya aturan yang baru. MenurutMahkamah, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan olehPemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal iniKementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawabdalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migasdalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintahatau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan olehPemerintah;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonanpara Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;


KONKLUSI

Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas,Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk

sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

28

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSANMengadili,

Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1 Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44,Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44,Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.3 Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), frasamelalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), frasaberdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalamPasal 21 ayat (1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

1.4 Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), frasamelalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), frasaberdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalamPasal 21 ayat (1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5 Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalamPenjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.6 Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalamPenjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

29

Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;

1.7 Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumidilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampaidiundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur haltersebut;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketuamerangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M. AkilMochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi,dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin,tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkandalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas,oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketuamerangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M. AkilMochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad FadlilSumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi olehCholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh paraPemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini,Hakim Konstitusi Harjono mempunyai pendapat berbeda (dissentingopinion).

Silakan, Pak Hakim.

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono mempunyaipendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:I. Bahwa Mahkamah kurang saksama dalam mempertimbangkan legal

standing para Pemohon sebagaimana disampaikan dalam paragraf[3.5] sampai dengan paragraf [3.7]. Meskipun Mahkamah telahmendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Nomor006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, namunMahkamah tidak mengemukakan argumentasi yang sangat

KETUK PALU 1X

30

mendasar, yaitu bagaimana hak para Pemohon yang diberikan olehUUD 1945 telah dirugikan oleh pasal-pasal UU Migas yangdimohonkan untuk diuji. Argumentasi Mahkamah dalammemberikan legal standing sangatlah penting sekali, karenamenyangkut hal yang sangat esensial dalam proses peradilan, yaitubahwa hanya yang punya kepentingan secara langsung sajalahyang dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Mahkamah tidakmenguraikan argumentasi yuridis yang cukup, karena tidaktergambarkan proses deduktif yang dilakukan oleh Mahkamahuntuk sampai pada kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyailegal standing;

II. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar(UUD). Sistem UUD dalam mengatur pelaksanaan kedaulatantersebut menentukan bahwa kewenangan untuk menetapkan danmengubah Undang-Undang Dasar diberikan kepada lembaganegara MPR [vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945].Sedangkan untuk membuat Undang-Undang diserahkan kepadaDPR dan Presiden (vide Pasal 20 UUD 1945). Adanya badan-badanpemerintahan yang tidak ditetapkan dalam UUD tidaklahmenyebabkan badan pemerintahan yang demikian secara sertamerta menjadi inkonstitusional. UUD hanya menetapkan lembaga-lembaga konstitusi, artinya lembaga negara yang keberadaannyadicantumkan dalam konstitusi dan tidak ada satu ketentuan dalamUUD yang melarang pembentukan badan pemerintahan. Haldemikian adalah wajar karena tidak mungkin sebuah UUDmenetapkan secara limitatif badan-badan pemerintahan secararinci. Kementerian negara yang dicantumkan dalam UUD pun tidakditentukan jenis dan jumlahnya. Praktik pelaksanaan pemerintahanmembutuhkan badan pemerintahan, dan Undang-Undang menjadidasar yang kuat karena tidak ada produk hukum yang lebih tinggilagi. Kalau kebutuhan akan badan pemerintahan tersebut demikianpenting maka MPR dapat melakukan perubahan UUD denganmemasukkan ketentuan tentang badan pemerintahan tersebutdalam UUD sehingga menjadi lembaga konstitusi. Sistem UUDdalam pelaksanaan kedaulatan rakyat menetapkan dua fungsi yangberbeda yaitu menetapkan dan mengubah UUD diserahkan kepadaMPR, dan membuat Undang-Undang kepada DPR dan Presiden.Pada dua lembaga tersebut tercerminkan kedaulatan rakyat karenaMPR anggotanya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilihsecara langsung oleh rakyat dan fungsi pembuatan Undang-Undangdilakukan oleh DPR dan Presiden yang keduanya pun dipilih secaralangsung oleh rakyat pula. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanakekuasaan kehakiman yang bukan merupakan lembaga perwakilanyang tugasnya melaksanakan peradilan tata negara harus

31

menghormati dan menegakkan sistem kedaulatan rakyat yangdibangun oleh UUD tersebut;

III. Pembentukan badan-badan pemerintahan secara konstitusionalmenjadi ranah pembuat Undang-Undang yang mendapat amanatlangsung dari rakyat yang berdaulat karena pembuat Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Haldemikian tidak menutup pintu secara mutlak bahwa Mahkamahtidak dapat menjamah sama sekali penggunaan kewenanganmembuat Undang-Undang yang berhubungan denganpembentukan badan atau lembaga pemerintah dalam uji Undang-Undang. Mahkamah harus mempunyai alasan yang kuat danterukur mengapa Undang-Undang pembentukan suatu badanpemerintah harus dibatalkan sehingga alasan tersebut dapatdigunakan oleh pembuat Undang-Undang dalam membentukbadan-badan pemerintahan lainnya yang di masa akan datang pastiakan lebih banyak kebutuhan untuk dibentuknya badan-badanserupa. Sebagai proses politik yang sah, produk Undang-Undangharuslah dihargai. Pembentuk Undang-Undang, DPR dan Presiden,lebih mengetahui badan pemerintah apa yang diperlukan dandalam urusan apa, karena kedua lembaga negara tersebut terlibatsecara langsung secara aktual;

IV. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi dan air dankekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Sedangkan ayat (5) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenaipelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ayat(3) UUD tidak menentukan badan negara mana dalamkedudukannya sebagai negara yang akan menguasai, tetapi jelasbahwa UU memberikan delegasi berdasarkan ayat (5) untuk diaturpelaksanaannya dalam UU. Pertanyaannya kalau pembuat Undang-Undang telah mengatur pelaksanaannya dengan membuat UUMigas yang di dalamnya diatur tentang Badan Pelaksana Migas (BPMigas) yang dimasalahkan oleh para Pemohon, di mana letakkesalahannya secara struktur menurut UUD. Bahkan dalampembentukan BP Migas, kadar negara di dalamnya adalah sangatkuat karena menurut Pasal 45 ayat (3) UU Migas, Kepala BadanPelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelahberkonsultasi dengan DPR dan dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini jelasmempunyai dasar bahwa BP Migas adalah sangat penting olehkarenanya dalam penunjukan Kepala BP, dua lembaga perwakilanyang dipilih oleh rakyat secara langsung dilibatkan. Hal demikianmenjadikan kadar negara lebih kuat, bahkan dibandingkan denganmenteri yang disebutkan dalam UUD hanya diangkat oleh Presidensaja. Putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003 bertanggal 21

32

Desember 2004 yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD menyatakan,penguasaan negara dimaknai rakyat secara kolektif dikonstruksikanoleh UUD 1945 memberi mandat kepada negara. Dengan frasa"rakyat secara kolekif memberi mandat kepada negara", danmandat tersebut dilakukan dalam pemilihan umum maka jelasKepala BP Migas lebih kuat dan legitimate mewakili negara karenaPresiden berkonsultasi dengan DPR. Mengapa hal tersebut terjadikarena memang itu ranah pembuat Undang-Undang untukmempertimbangkan dan menentukan yang terbaik di antara pilihanyang ada;

V. Bahwa dalam hubungannya dengan Kontrak Kerja Sama pendapatmayoritas Mahkamah dalam putusan ini menyatakan dalamparagraf [3.14]: "hubungan antara negara dengan swasta dalampengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan denganhubungan keperdataan, tetapi harus merupakan hubungan bersifatpublik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yangsepenuhnya dikontrol negara. Kontrak keperdataan akanmendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalamhal ini Migas. Tentang kemungkinan negara dapat mengontrolsepenuhnya memang menjadi persoalan sendiri kalau hanyamungkin dengan hukum publik berupa konsesi dan perizinan.Konsesi telah lama ditinggalkan karena justru konsesi sangatmerugikan negara dan dapat menciptakan penguasaan wilayahsecara de facto. Sedangkan perizinan memungkinkan negara untukmengontrol sepenuhnya tidaklah benar, karena negara Indonesiaadalah negara hukum, maka demi adanya kepastian hukum danperlindungan hukum perbuatan negara yang dilakukan olehadministrasi negara pun dapat dipersengketakan secara hukummelalui Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga negara tidak dapatsewenang-wenang menggunakan kekuasaannya termasuk dalamhal perizinan. Kasus-kasus hukum yang berhubungan denganpenanaman modal asing tidak semata-mata menjadi kewenanganperadilan nasional, bahkan menjadi kasus yang diselesaikan denganarbitrase internasional. Pada kasus yang demikian seringkali negaramenjadi pihak dalam sengketa yang tidak ada bedanya denganbadan hukum biasa. Apabila penandatangan perjanjian KontrakKerja Sama (KKS) adalah BP Migas, maka sengketa yang timbultidak langsung dengan negara, tetapi kalau menteri atau jajarankementeriannya yang membuat kontrak akan menjadikan negarasecara langsung bersengketa dengan badan hukum yang mau tidakmau akan diposisikan secara sederajat;

VI. Saya sependapat dengan mayoritas yang disampaikan dalamparagraf [3.12] yang menyatakan bentuk penguasaan negaratingkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukanpengelolaan secara langsung. Sepanjang negara memiliki

33

kemampuan baik modal, tekhnologi, dan manajemen dalammengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untukmelakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.KKS bukanlah model yang dibuat oleh BP Migas, tetapi olehUndang-Undang yang dalam pelaksanaannya BP Migas yangmewakili pihak Indonesia. KKS dilakukan memang karena negaratidak mampu untuk menyediakan pembiayaan, apalagi dalameksplorasi mengandung resiko yang tidak ringan, karena biayaeksplorasi tidak sedikit tetapi belum dapat dipastikan menemukansumber minyak atau gas. Dengan demikian KKS adalah bersifatsementara sampai negara mampu untuk melakukan pengelolaansecara mandiri. Adapun kapan negara telah mampu untukmelakukan sendiri, lembaga negara Presiden dan DPR yang lebihmengetahui dan bukannya Mahkamah sebagai lembaga peradilan;

VII. Pada paragraf [3.13.4] dinyatakan bahwa, "sekiranya pun dikatakanbahwa belum ada bukti bahwa BP Migas telah melakukanpenyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah alasan untukmenyatakan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional karenaberdasar Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007bertanggal 20 September 2007, sesuatu yang berpotensi melanggarkonstitusi pun bisa diputus oleh Mahkamah sebagai perkarakonstitusionalitas. Terhadap pernyataan tersebut timbul pertanyaanapa sebenarnya yang menjadi dasar alasan memutus eksistensiinkonstitusionalitas BP Migas, karena dikatakan cukup alasandengan hanya merujuk Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 danPutusan Nomor 11/PUU-V/2007. Mahkamah tidakmempermasalahkankan ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan diBP Migas. Namun hal yang sangat keliru ialah putusan berdasaradanya frasa "yang berpotensi melanggar konstitusi pun bisadiputus oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas". Frasatersebut berhubungan dengan pemberian legal standing kepadaPemohon bukan untuk memutus dalam pokok perkara. Pemohonyang mendalilkan bahwa suatu pasal, atau bagian dari Undang-Undang yang menurut pendapatnya berpotensi melanggarkonstitusi sehingga hak konstitusionalnya dirugikan cukup menjadidasar bagi Mahkamah memberikan legal standing. Sedangkan padapokok perkara kerugian tersebut harus nyata terdapat dan harusdibuktikan oleh Pemohon, karena putusan akan mempunyai akibaterga omnes maka kerugian tidak hanya dialami oleh pemohonsecara pribadi tetapi juga menjadi kerugian seluruh mereka yangmempunyai hak konstitusional;

VIII. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembentukan badanpemerintahan c.q.BP Migas tidak bertentangan dengan strukturUUD. BP Migas mempunyai kadar sebagai entitas negara yang

34

cukup kuat karena dibentuk berdasarkan UU, lebih-lebih lagipenunjukkan Kepala BP Migas melibatkan dua lembaga negarayang dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu Presiden dan DPR.Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara eksplisit kerugiankonstitusionalnya namun hanya merupakan konstatasi, danMahkamah juga belum cukup mempertimbangkan kerugiankonstitusional apa sebenarnya yang dialami para Pemohon, olehkarenanya permohonan para Pemohon tidak terbukti secara hukumdan oleh karenannya harus ditolak.


Demikian putusan untuk perkara pengujian undang-undang danputusan ini bisa dibawa pulang aslinya sekarang juga, nanti sesudahsidang ini ditutup melalui penyerahan resmi. Namun sebelum itu, kitalanjutkan lima putusan berikutnya yang akan dibaca dalam satu paketkarena objeknya atau lokasinya sama, sehingga nanti bisa cepat.Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSANNomor 78/PHPU.D-X/2012Nomor 79/PHPU.D-X/2012Nomor 80/PHPU.D-X/2012Nomor 81/PHPU.D-X/2012Nomor 82/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan HasilPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai, Provinsi Papua, Tahun 2012, yang diajukanoleh:

[1.2] 1. Nama : Yan Tebay, S.Sos, M.SiAlamat : Bapouda Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai, Provinsi Papua2. Nama : Marselus Tekege, S.Pd

Alamat : Kampung Yatamo, Distrik Yatamo, KabupatenPaniai, Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18

35

Oktober 2012 memberi kuasa kepada Hotwy Gultom, S.H. danStefanus Budiman, S.H., para Advokat atau Konsultan Hukumdari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H., danRekan, beralamat di Jalan Kemiri Nomor 164 Sentani, KabupatenJayapura, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan diJalan Madi Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasakepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu, S.H.,advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukandi Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ArisBongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 APolimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiriataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------Termohon;

[1.4] 1. Nama : Hengki Kayame, S.H.Pekerjaan : Bupati Terpilih Kabupaten PaniaiAlamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota

Jayapura2. Nama : Yohanes You, S.Ag., M.Hum.

Pekerjaan : Wakil Bupati Terpilih Kabupaten PaniaiAlamat : Enarotali, Kecamatan Paniai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberikuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ArisBongga Salu, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan BatuKarang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ Pihak Terkait I;

36

[1.5] 1. Nama : Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.Pekerjaan : Wiraswasta/Calon BupatiAlamat : Kabupaten Paniai

2. Nama : Melkias Muyapa, S.IP.Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil BupatiAlamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;Mendengar keterangan Pemohon;Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait Idan Pihak Terkait II;Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai;Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak TerkaitI, dan Pihak Terkait II;

Itu subjectum lities untuk Perkara 78. Nomor 79,

[1.2] 1. Nama : Drs. Yulius KayameTempat, Tanggal Lahir : Enarotali, 31 Desember 1964Warga Negara : IndonesiaAlamat : Desa Kopo, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai2. Nama : Haam Nawipa, S.Sos.

Tempat, Tanggal Lahir : Panibagata, 1 Juni 1968Warga Negara : IndonesiaAlamat : Desa Enarotali, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai,Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 3;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22Oktober 2012 memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Budi Setyanto, S.H., Supriyadi Adi, S.H, DhimasPradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H., para Advokat danKonsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Lawfirm

37

(HWL), Legal Solution and Beyond, berkedudukan di GedungARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng,Jakarta, 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-samabertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan diJalan Madi Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi PemilihanUmum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Aris BonggaSalu, S.H. dan Herman Bongga Salu, S.H., Advokat/PenasihatHukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. &REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A,Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Hengki Kayame, S.H.Pekerjaan : Bupati Terpilih Kabupaten PaniaiAlamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota

Jayapura2. Nama : Yohanes You, S.Ag., M.Hum.

Pekerjaan : Wakil Bupati Terpilih Kabupaten PaniaiAlamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberikuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARISBONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di JalanBatu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, ProvinsiPapua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindakuntuk dan atas nama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pihak Terkait I;

[1.5] 1. Nama : Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.Tempat, Tanggal Lahir : Paniai Timur, 17 Januari 1975

38

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon BupatiAlamat : Kabupaten Paniai

2. Nama : Melkias Muyapa, S.IP.Tempat, Tanggal Lahir : Komopa, 01 Januari 1978Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil BupatiAlamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;Mendengar keterangan Pemohon;Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I danPihak Terkait II;Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai;Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, danPihak Terkait I;Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak TerkaitI, dan Pihak Terkait II;

Pemohon nomor atau Perkara Nomor 80, Pemohonnya adalah

[1.2] 1. Nama : Yosafat Nawipa. Sp.d.Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Jalan Dr. Samratulangi Nomor 098 Kelurahan

Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Paniai;2. Nama : Bartholomeus Yogi, A.Md., S.Sos.

Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Nomokotu Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calonperseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;Selanjutnya disebut sebagai------------------------------- Pemohon I;

1. Nama : Martinus Yogi, S.E.Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Jalan Debabi Awabutu, Kabupaten Paniai;

2. Nama : Mathias Mabi Gobay, SE.Pekerjaan : Purnawirawan POLRI

39

Alamat : Jalan Baru Gang Pamato, Kelurahan KwankiTimika;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calonperseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon II;

1. Nama : Drs. Willem Y. KeiyaPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri SipilAlamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

2. Nama : Yohan Yaimo, S.SosPekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkanoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode Tahun 2012-2017;Selanjutnya disebut sebagai----------------------------- Pemohon III;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23Oktober 2012 memberi kuasa kepada Sihar L. Tobing, S.H.,Juhari, S.H., dan Amus Kareth, S.H., para Advokat danpenasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan HukumSihar L.Tobing, SH., dan Juhari, SH., beralamat di Jalan RayaHawai Sentani Ruko Flavouw Indah Nomor 3 Sentani Kota,Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan diJalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasakepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu, S.H.,advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukandi Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ArisBongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 APolimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiriataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa;Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Termohon;

40

[1.4] 1. Nama : Hengki Kayame, S.H.Alamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota

Jayapura;2. Nama : Yohanes You, A.AG., M.Hum.

Alamat : Enarotali Kecmatan Paniai Timur, KabupatenPaniai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberikuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARISBONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di JalanBatu Karang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, ProvinsiPapua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindakuntuk dan atas nama pemberi kuasa;Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;Mendengar keterangan para Pemohon;Mendengar dan membaca

Risalah_sidang_Putusan 36.PUU-X.2012 Dan Perkara Nomor 78,79,80,81,82.PHPU.d-x.2012, 13 November 2012

Documents