RISALAH RAPAT KOMISI V DPR RI (BIDANG PEKERJAAN … · dari 13 orang Anggota; 2. Fraksi Partai Golongan ... DAFTAR HADIR ANGGOTA KOMISI V ... Jawa barat yang pencatatannya tidak sesuai

RISALAH RAPAT

KOMISI V DPR RI

(BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR

NASIONAL, BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO, BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)

Tahun Sidang : 2013-2014 Masa Persidangan : III Rapat Ke- : Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2014 W a k t u : Pukul 13.00 WIB s.d. 15.18 WIB T e m p a t : Ruang Rapat Komisi V Gedung Nusantara (KK-V)

Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta Ketua Rapat : Drs. Laurens Bahang Dama

(Ketua Komisi V DPR RI) Acara : 1. Pembahasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Semester I Tahun 2013 BPK RI pada Kementerian Perhubungan.

2. Pembahasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jalur Pantura, Sinabung, Manado, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sekretaris Rapat : Dra. Prima M.B. Nuwa (Kabag Set. Komisi V DPR RI)

H a d i r : A. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI : …. dari 55 Anggota dengan rincian :

1. Fraksi Partai Demokrat … dari 13 orang Anggota;

2. Fraksi Partai Golongan Karya …. dari 9 orang Anggota;

3. Fraksi PDI Perjuangan … dari 8 orang Anggota;

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera … dari 5 orang Anggota;

5. Fraksi Partai Amanat Nasional … dari 5 orang Anggota;

6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan … dari 4 orang Anggota;

7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa … dari 3 orang Anggota;

8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya … dari 2 orang Anggota;

9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat .. . dari 2 orang Anggota.

2

B. Lembaga Negara : -

C. Pemerintah : Menteri Perhubungan R.I.

D. Undangan yang lain : -

3

DAFTAR HADIR ANGGOTA KOMISI V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA

TANGGAL 4 MARET 2014

NO. N A M A

NO. ANGGOTA

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

FRAKSI PARTAI GOLKAR

FRAKSI PDI PERJUANGAN

4

NO. N A M A

NO. ANGGOTA

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

FRAKSI PARTAI GERINDRA

FRAKSI PARTAI HANURA

5

KETUA RAPAT (Drs. LAURENS BAHANG DAMA):

Mulai saja Pak Menteri? Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Yang terhormat Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya, Dan hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat bahwa daftar hadir Komisi V telah ditandatangani sebanyak 19 anggota dan 8 izin dari 6 fraksi dari 55 Anggota Komisi V dan terdiri dari separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 245 peraturan tata tertib izinkan saya membuka rapat ini dan berdasrkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Rapat Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.20 WIB)

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta

seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam Raker pada hari. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan Raker pada hari ini di agendakan untuk:

1. Pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I Tahun 2013 BPK RI pada Kementerian Perhubungan.

2. Menyampaikan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI baik ke jalur Pantura, Kabupaten Fakfak, Sinabung, Menado, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saudara Menteri Perhubungan dan para Anggota Komisi V yang kami hormati,

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 2013 yang lalu BPK RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan semester I Tahun 2013 sebagai tindak lanjut nya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 113 ayat (1) huruf A dan huruf B, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 70 huruf A dan B, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI telah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil BPK tersebut dan hasilnya telah disampaikan kepada komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 serta Pasal 53 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI tugas komisi di bidang anggaran dalam mengadakan pembahasan laporan kuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas, secara umum kami cukup prihatin atas opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2012 Kementerian Keuangan yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Berdasarkan hasil telaahan dan rekomendasi BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan semester I Tahun 2013 DPR RI ini disampaikan ke Komisi V DPR RI dan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan khususnya yang terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan yaitu sebagai berikut:

6

Satu, sesuai dengan pengujian atas sistem pengendalian internal terdapat beberapa pemerasan yang cukup signifikan disebabkan kelalaian dari penanggung jawab unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I yaitu ada 2 orang permasalahannya, pertama asset yang telah diserahkan kepada masyarakat atau pemda berupa aset lain-lain dan persediaan bernilai sekurang-kurangnya Rp1.266.117.599.437,- masih tercatat sebagai asset Kementerian Perhubungan. Yang B, kapal perintis senilai Rp16.508.159.775,- tidak tercatat dan pekerjaan maritim education and training improvement project senilai Rp590.917.321.469,- tidak dapat dirinci nilainya. Mungkin itu ada dua hal yang pokok. Mungkin ada beberapa poin selain poin yang saya sampaikan di atas termasuk kurangnya pengawasan dan pengendalian dari kuasa pengguna anggaran atau KPA kemudian termasuk pejabat pembuat komitmen ada beberapa dengan nilai tertentu. Oleh karena itu dan juga ada PPK atau Kepala satker pengembangan lalu lintas angkutan jalan Jawa Timur. Ada beberapa point termasuk soal pejabat yang terkait dan penerimaan hibah yang tidak segera melakukan proses permohonan registrasi hibahnya ke DJPI mungkin nanti di dalam nilai-nilainya ada yang tertera nanti mungkin Pak Menteri bisa sampaikan secara rinci. Saudara Menteri Perhubungan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Demikianlah pengantar awal kami untuk menyingkat waktu sebagaimana yang telah kami sampaikan di depan kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparan.

Kami persilahkan. MENTERI PERHUBUNGAN RI (E.E. MANGINDAAN):

Terima kasih. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Hari yang berbahagia ini pertama kali kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam acara Rapat Kerja Pimpinan beserta Anggota Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, dalam rangka kita akan membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI ini atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I 2013. Hal ini didasarkan oleh undangan DPR RI Nomor PW/839/DPR RI /II/2014 Tanggal 19 Februari 2014, maka perkenankan dalam kesempatan inii kami menyampaikan penjelasan mohon maaf secara garis besar saja dulu, nanti mungkin saya sarankan dengan para Dirjen yang detail. Para peserta Rapat Kerja yang kami hormati,

Hal yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I 2013. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai aparat pemeriksa telah mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tujuan pemeriksaan tersebut memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan kriteria pertama kesesuaian dengan standar akuntanasi pemerintahan, Dua, kecukupan

7

pengungkapan, tiga kepatuhan terahdap peraturan perundang-undangan dan yang keempat efektifitas sistem pengendalian intern. Kita ketahui bahwa pencapaian opini tertinggi yang ingin dicapai oleh kementerian sebenarnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada laporan kuangan Kementerian Perhubungan 2013 ini BPK benar sekali memberikan opini kepada kami masih pada Wajar Dengan Pengecualian sesuai dengan surat nomor 204/S/III 3/205/2014 Tanggal 24 Mei 2013. Yang dimaksudkan dengan pengecualian adalah satu tentang piutang bukan pajak, dua tentang persediaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, tiga asset tetap peralatan dan mesin, empat asset tetap konstruksi dalam pengerjaan, serta yang kelima utang kepada pihak ketiga. Kami laporkan bahwa sejak 2006-2007 kami masih mendapatkan opini disclaimer sedangkan 2008-2012 sampai saat ini masih opini Wajar Dengan Pengecualian. Setelah 5 tahun berturut-turut memperoleh opini WDP, tekad kami tentunya sesuai dengan himbauan dari Komisi V harus mencapai Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan 2013. Pada laporan keuangan 2012, hasil pemeriksaan BPK meliputi temuan atas sistem pengendalian intern sebanyak 3 temuan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 4 temuan.

Terkait dengan sistem pengemdalian intern yang pertama asset yang diserahkan kepada masyarakat atau pemda belum dilakukan penetapan statuss hibah dan/atau penghapusan, nanti kami akan jawab. Yang kedua penatausahaan asset tetap pada Kementerian Perhubungan sebagaimana yang Ketua katakan tadi, tiga penatausahaan persediaan pada Kementerian Perhubungan juga belum membaik. Sedangkan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Yang pertama terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini juga permasalahan. Dua, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Tiga, asset tanah yang diperoleh dari hibah belum dilakukan registrasi hibah dan pengesahannya di Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Empat, terdapat proses lelang tidak sesuai dengan ketentuan. Terhadap temuan-temuan BPK tersebut Kementerian perhubungan tentunya tidak berdiam diri, telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut sesuai dengan aturan yaitu menyelesaikan temuan yang menjadi pengecualian dan menindaklanjuti temuan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya tindak lanjut menyelesaikan temuan yang menjadi pengecualian kami sampaikan sebagai berikut: Yang pertama piutang bukan pajak merupakan piutang PT Pelni dan PT Pertamina pada tahun 2005-2006 dan 2008, namun masih menjadi temuan BPK sejak tahun 2008. Piutang bukan pajak yang tidak memadai pencatatannya senilai 3,08 miliar pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi penyajian dalam neraca Kementerian Perhubungan tahun 2013 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S/8136/PB/2013 Tanggal 31 Desember 2013 perihal perlakuan akuntansi atas piutang penerimaan negara bukan pajak kepada PT Pertamina dan PT Pelni. Yang kedua temuan persediaan pada Ditjen Perhubungan Darat yang merupakan aset-aset yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang merupakan pengadaan sejak tahun 2004-2012. Aset yang diserahkan ke pemerintah daerah yang dicatat dalam persediaan pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang dilakukan inventarisasi dan telah dibuat standar operasi prosedur atau petunjuk teknis yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat yang mengatur mekanisme proses serah terima operasional dan penetapan status hibah atas aset yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini sedang diproses. Tiga, temuan pada satker pengembangan prasarana perkerataapian Jawa Barat merupakan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2012 atas pelaksanaan anggaran tahun 2011. Pelaporan dan pencatatan aset tetap senilai 141,38 miliar pada Satker Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Jawa Barat dimana dari nilai tersebut Terjadi indikasi kerugian negara sebesar sekurang kurangnya 51,87 miliar. Saat ini posisinya berada dalam proses aparat penegak hukum namun upaya dari Kementerian Perhubungan sudah dilakukan penyempurnaan penyelesaian pekerjaan dan sudah dilakukan review oleh BPKP. Selanjutnya telah dilakukan koreksi pencatatan aset tetap, peralatan mesin, jalan, irigasi, jaringan, KDP berdasarkan bukti penyetoran ke kas negara atas pengembalian kemahalan harga tersebut. Yang keempat temuan terkait hasil tetap konstruksi dalam pengerjaan merupakan temuan atas pengadaan tanah tahun 2006

8

pada Satker double-double track. Namun merupakan temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pada tahun 2010. Asset tetap konstruksi dalam pengerjaan merasakan Satker double-double track senilai 21,37 miliar saat ini posisinya sedang dalam tahap penyelidikan aparat penegak hukum. Pencatatan konstruksi dalam pengerjaan KDP tersebut akan dilakukan konversi menjadi piutang TGR dan selanjutnya akan ditindaklanjuti koreksi penghapusan pencatatannya dari neraca setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Perhubungan. Yang kelima utang kepada pihak ketiga senilai 76,88 miliar pada satuan pengembangan perkeretaapian Jawa barat yang pencatatannya tidak sesuai kondisi yang sebenarnya merupakan temuan BPK tahun 2011. Posisi saat ini sudah selesai dan sudah dibayarkan, sesuai laporan hasil preview dari BPKP sekurang-kurangnya senilai 36 miliar dan sudah dilakukan koreksi pencatatannya di neraca.

Upaya-upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kementerian Perhubungan terkait sistem pengendalian intern meliputi satu, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan instruksi Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012. Kedua, Direktur Jenderal Perhubungan Darat telah membuat standar operasional prosedur yang mengatur secara rinci tentang mekanisme per tahapan proses serah terima operasional Nomor SK3340/PL. 01/DRJD/2013 dan prosedur operasi standar penetapan status hibah atas aset yang diserahkan ke Pemda nomor SK 3401/TL.301/DRJD/2013 serta telah menerbitkan keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK341/KP.801/DRJD/2013 tentang Tim penyelesaian aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK3409 dan seterusnya tentang Standar operasional dan prosedur penetapan status barang milik negara sebagai penyertaan modal negara pada BUMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Yang ketiga Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah aset dan telah melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan aset di laporan keuangan. Terhadap temuan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan upaya yang telah sedang dan akan dilakukan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut, satu, kami telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen panitia pengadaan barang dan jasa yang lalai sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan beberapa kami mutasikan. Dua, pembentukan tim supervisi pelaksanaan kegiatan belanja modal di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.937 Tahun 2013. Yang ketiga mengajukan proses registrasi hibah atas tanah yang diperoleh dari hibah dari 5 lokasi 4 lokasi yaitu Aceh, Tegal, Madiun, Pontianak, telah diregistrasi. Sedangkan satu lokasi yaitu di Sorong sedang dalam proses registrasi karena belum ada nilai NGOP nya. Keempat, mempercepat penyelesaian kerugian negara terkait kelebihan pembayaran volume dan bukti pembayaran yang tidak diyakini kebenarannya serta denda yang belum dikenalkan ke kas negara dengan melakukan penyetoran ke kas negara atas surat tanggung jawab mutlak yang telah diterbitkan. Para peserta Rapat Kerja yang kami hormati,

Untuk pemeriksaan semester I Tahun 2013 sudah selesai dilaksanakan dengan uji petik sebanyak 4 lokasi yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung yang hasilnya masih dalam proses tindak lanjut. Selanjutnya kami laporkan sejak tanggal 11 Februari 2014 selama 75 kerja, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 pada 2 lokasi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Peserta Rapat Kerja yang kami hormati,

Kami lanjutkan terkait dengan tindak lanjut hasil kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Jalur Pantura, Kabupaten Fakfak, Sinabung, Menado, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah mengikuti kunjungan tersebut dengan lokasi dan

9

tindak lanjutnya sebagai berikut, pertama di Jalur Pantura yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Januari 2013 rekomendasinya antara lain lintas rel kereta api dii Kota Cirebon agar dibuat elevated atau di atas jalan raya. B, media jalan agar diperbaiki dan distandarkan agar menyerupai jalur hijau. C, kelengkapan sesuai standar rambu-rambu lalu lintas jalan agar dipenuhi. Di Kabupaten Fakfak dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2014 dengan rekomendasi yaitu untuk segera merealisasikan relokasi bandar udara Torea Fakfak ke lokasi Kampung Faila Distrik Fakfak Barat 30 KM dari Kota Fakfak. Kabupaten Fakfak bandar udara Siboru dengan tidak mengabaikan bandara udara existing, bandar udara Torea Fakfak terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. Ketiga dari Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang dialaksanakan dari tanggal 5-6 Februari 2014 titik berat pada bidang perkeretaapian kami sampaikan sebagai berikut, terkait underpass bayan yang berada di Kabupaten Purworejo satuan kerja pengembangan perkeretaapian lintas selatan Jawa Dirjen Perkeretaapian telah menyelesaikan pembangunan underpass bayan pada tahun 2012 sedangkan pada sisi jalan 55 meter kiri dan kanan underpass rencananya akan diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo akan tetapi dikarenakan tidak ada anggaran pada pemerintahan Kabupaten Purworejo maka pekerjanya pada sisi jalan tersebut dianggarkan pada Satker Pengembangan Perkeretaapian lintas selatan Jawa dalam RAPBN 2014. Jadi sudah di masukkan APBN. Posisi saat ini adalah persiapan pelelangan. Untuk kereta api commuter di Kulonprogo design kereta commuter akan diadakan setelah ada hasil dari design bandara Kulonprogo. Karena ini akses ke Kulonprogo. Jadi kita tunggu Kulonprogo memang masih ada masalah tanah. Tanah tapi masalah dalam negeri itu. Saya kira lebih tahu kali ini sudah selesai, saya kira master plan keluar kita langsung dengan akses yang kita buat. Terkait kondisi pelintasan sebidang di Kabupaten Sleman yang saat ini ada 37 lintasan dan 30 di antara berpalang pintu. Dapat kami sampaikan bahwa kewenangan dari kami cq. Ditjen Perkeretaapian adalah memberikan izin perlintasan tidak sebidang baik under pass maupun fly over sedangkan untuk pembangunannya dibangun oleh pemohon. Pemerintahan kabupaten atau pemerintahan provinsi yang ini menjadi perdebatan kita. Termasuk yang baru-baru ini di Bintaro. D, untuk penyelesaian 7 stasiun yaitu stasiun Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Gawok, Purwosari, dapat kami sampaikan bahwa kedatangan wesel dari China mengalami keterlambatan sehingga untuk pemasangannya tidak mencukupi di tahun anggaran 2013. Penyelesaian pemasangan weser dan pendataan track layout stasiun akan diselesaikan pada tahun anggaran 2014 dimana posisi saat ini adalah menunggu persetujuan realokasi DIPA, tinggal itu saja.

Itulah laporan kami yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja hari ini. Mohon dukungannya dari Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI semoga pelaksanaan kegiatan dan program yang masih mengalami hambatan kita semua ini dapat kita selesaikan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Sebelum kita lanjutkan dengan pengalaman, Pak Menteri ada beberapa muka baru mungkin perlu diperkenalkan kepada kami karena kami mendapat informasi ada pergantian di Kementerian Perhubungan baik dirjen maupun Eselon III dan sebagainya. Kami persilakan Pak. MENTERI PERHUBUNGAN:

Mohon maaf, mohon izin kami terima kasih atas peringatan dari Ketua. Yang pertama adalah yang baru saja kami lantik Dirjen Kereta Api Pak Hermani sebelumnya

Direktur Keselamatan Perekeretaapian. Sampai botak dia memikirkan kereta api Pak. Yang kedua, Irjen yang baru menggantikan Pak Iskandar sampai botak juga sama. Pak Wendi, kemudian Ibu Elly

10

litbang para litbang untuk pertama kali di perhubungan ada gender yang dulu di Eselon I, selama berdirinya Kementerian Perhubungan. Biro Keuangan yang sering berhubungan nanti, kami ganti. Nelson Barus. Keuangan kemudian Bapak Daulus Tambunan pindah belum datang, jadi sekarang Pak Daulus Tambunan kami pindahkan ke pelabuhan dan pengerusakan yang tadinya di Ditlala ya. Lalu lintas dan angkutan laut. Itu yang dipindah, ada kaitannya dengan temuan BPK dipindah. Mutasi ini Pak. Ada kaitannya, kami ambil tindakan administratif untuk selamatkan kita semua jangan di situ lagi. Dipindahkan dan sebagainya. Pak Kemall pindah ke Ses Badan BPESDM. Pindah dulu ke sana biar urus yang sekolah-sekolahan itu Pak, menambah ilmu. Kemudian saya laporkan juga staf ahli juga sebenarnya hadir tidak? Pak Karni ya sedang berada di luar. Sebagian ikut sama Ibu Bapak sekalian. Jadi lima staf ahli sudah terisi semuanya sekarang. Tadinya empat kosong lama baru kami isi. Semuanya dari Eselon II, kami tidak menerima dari luar kami ingin supaya Eselon II itu bisa. Jadi jangan sampai mau masuk Eselon I ambil dari luar, kasihan. Saya tidak mau ambil dari luar meskipun banyak sekali usulan dari luar untuk memasukan Mr. X dan sebagainya untuk jadi biarlah yang sudah berpengalaman mereka langsung tune in.

Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. Kemudian dari Komisi V ada anggota baru Pak Saan Mustopa dari Komisi III. Dari Demokrat,

anak buahnya Bapak ya kan. Di Dapil Jawa Barat berapa Pak Saan? Jawa Barat VII? Kerawang. Tidak ada lagi ya? Baik demikian penjelasan dari Pak Menteri, mungkin ada Anggota mau melakukan pendalaman. Kami persilakan Pak Abdul Hakim. Silakan Pak.

F-PKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):

Terima kasih. Pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, Rekan-rekan Anggota, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Menteri, tentu kami sudah mencermati beberapa respon yang telah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan hasil audit kinerja, termasuk audit kinerja dan keuangan di Kementerian Perhubungan. Tadi beliau sudah sampaikan bahwasanya hasilnya adalah telah 5 tahun secara berturut-turut memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian. Di mana faktor penyebab utamanya adalah salah satu nya persoalan pencatatan aset Pak Menteri. Saya kira ini menjadi penting Pak Menteri, mengingat kita telah menyepakati kita ingin melakukan sebuah terobosan-terobosan baru dalam persoalan infrastruktur perhubungan di antaranya.

Kita telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Transportasi dimana kita ingin menempatkan dan melibatkan pihak masyarakat dan swasta untuk terlibat penuh dalam upaya-upaya mempercepat kaitan dengan penyiapan transportasi dalam segala sektornya untuk publik dan masyarakat. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa transportasi itu adalah urat nadi pembangunan. Transportasi itu merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat. Transportasi juga adalah merupakan urat nadi dan darahnya bagi upaya percepatan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya tentu Pak Menteri, saya sangat tentu ingin lebih lagi kinerja untuk bisa ditingkatkan. Lima tahun saya kira bukan waktu

11

yang pendek untuk bisa memperbaiki kinerja. Salah satu persoalan dalam rangka untuk melakukan revitalisasi misalnya di sektor perkeretaapian kita ingin melakukan bagaimana pelibatan pihak masyarakat dalam sektor ini, tetapi kalau kemudian pencatatan assetnya kita ingin menempatkan pemerintah pada aspek regulator dan kemudian operatornya akan diberikan kesempatan pada masyarakat dan pihak swasta tentu sangat sulit Pak Menteri, ketika kita ingin memperbaiki kinerja PT Kereta Api. Karena persoalan pencatatan asset masih kemudian juga belum selesai. Oleh karenanya saya kira, ini menjadi salah satu titik catatan penting menurut hemat saya, kita tidak mungkin akan melakukan upaya-upaya revitalisasi ataupun peningkatan kinerja di sektor transportasi dengan ingin melibatkan sebesar-besarnya kemudian masyarakat, swasta ataupun investasi di sektor ini ketika kemudian pencatatan asetnya karena kita tidak mungkin bisa melakukan pembukuan dengan baik. Kita tidak mungkin bisa bagaimana untuk membangun kinerja salah satunya yang kita harapkan misalnya PT KAI bisa memberikan contoh terbaik kalau kemudian juga pencatatan assetnya tidak tepat dan tidak membaik.

Oleh karena itu Pak Menteri, saya berharap komitmen tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan didorong oleh teman-teman di Komisi V bahwa untuk tahun, ke depan ya untuk anggaran tahun 2013 tadi sudah ada tekad dari Pak Menteri untuk ke depan mudah-mudahan Wajar Tanpa Pengecualian itu bisa tercapai. Kami berharap demikian Pak Menteri. Karena betapa pentingnya persoalan pencatatan asset ini kaitan dengan ada kaitannya dengan kinerja di sektor perhubungan atau transportasi yang begitu pentingnya persoalan pencatatan asset ini. Itu yang pertama Pak Menteri, tanggapan yang ingin saya sampaikan. Saya berharap tekad Pak Menteri dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan dari Wajar Dengan Pengecualian saya do'akan Pak Menteri walaupun kita sebentar lagi akan segera mengakhiri tugas kita dan akan kami bisa mendampingi Pak Menteri pada tahun-tahun berikutnya Pak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Menteri, bahwa terkait juga dengan pencatatan asset ada kurang lebih dan ribuan 3.322 km jalan kereta api yang mangkrak Pak Menteri, dimana 2.860 km nya ada di Jawa dan di Madura. Saya kira menjadi catatan penting juga Pak Menteri, kita sekali lagi tidak pernah bisa akan memperbaiki sektor transportasi kita kalau kemudian alternatif sektor transportasi PT Kereta Api atau perkretaapian tidak bisa ditingkatkan dengan baik.

Oleh karena itu saya berharap Pak Menteri, mudah-mudahan ini catatan-catatan ini menjadi catatan yang penting yang bisa dijadikan dasar-dasar bagi upaya untuk mengembangkan sektor transportasi yang menurut hemat saya tadi menjadi urat nadinya bagi pembangunan, urat nadinya bagi rakyat dan masyarakat, dan urat nadinya untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentu Pak Menteri, bahwasanya sekali lagi saya berharap komitmen kita untuk bisa melibatkan berbagai pihak misalnya adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dan upaya untuk mengembangkan sektor transportasi, saya berharap ke depan mudah-mudahan betul-betul bisa terlihat hasilnya. Karena memang kita mengandalkan kemampuan APBN sangat-sangat terbatas walaupun kami di Komisi V telah memberikan dukungan terkait dengan peningkatan anggaran di Kementerian Perhubungan dan itu nyata terlihat dukungan kami tetapi tetap kapasitas dan kemampuan APBN tidak mungkin bisa menghandle sepenuhnya bagi upaya kita untuk bisa mempercepat sektor transportasi. Luar biasa Pak Menteri, terima kasih. Ya percepatan saya kira di sektor transportasi sangat luar biasa sekarang ini. Terima kasih atas seluruh kinerja yang telah dipersembahkan kepada negeri ini, kepada bangsa, dan kepada merah putih yang kita cintai.

Demikian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Masukan Pak Menteri, supaya dari WDP ke WTP dengan tanpa catatan. Mungkin ada tambahan? Pak Ali Wongso, silakan.

12

F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Terima kasih Pimpinan. Ketua, Bapak Menteri Perhubungan yang saya hormati dan seluruh teman-teman Komisi V yang terhormat, Esselon I dan Esselon II,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakakatuh. Selamat siang salam sejahtera,

Pertama kami apresiasi apa yang dilaporkan oleh Bapak Menteri Perhubungan berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub tahun 2012 sampai semester I 2013. Dan selamat atas predikat WDP ini. WDP ya? Ya itu maksud saya Wajar Tanpa Pengecualian. WTP ya. Oh T dan D itu beda ya, Dengan Pengecualian. Tanpa Pengecualian lebih tinggi? Lebih tinggi ya. KETUA RAPAT:

Jarang rapat begini jadinya, lupa-lupa dia. F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Bapak Menteri, memang tidak eksplisit termuat dalam laporan ini, tapi ini juga satu masalah barangkali oleh BPK juga implisit barangkali. Dan ini kita sudah ketahui semua bagaimana kondisi jalan kita yang ditandai seringkali mengalami beban muatan berlebih. Dan sekalipun kualitasnya baik, konstruksi jalan itu baik, tapi kalau berlebih pastilah menimbulkan masalah. Apalagi kalau kualitasnya kurang-kurang ya. Pantura misalnya nanti mungkin juga akan dilaporkan kunjungan yang dilakukan juga mengalami beban lebih ini. Dan hampir semua saya kira jalan-jalan kita hampir tidak semua tentu, mengalami beban lebih ini. Saya dengar di Sumatera Barat jauh lebih baik pengendaliannya. Kami baru-baru ini ada satu temuan bahwa ada Perda persisnya di Sumatera Utara, mungkin di daerah lain juga boleh jadi seperti itu bahwa Perda itu melegalkan kelebihan muatan sampai 25% dari beban yang diizinkan. Dan itu konsekuensinya denda. Ini Perda Pak, saya ada copy nya nanti bisa saya serahkan kepada Pak Menteri nanti. Tentu sesuai undang-undang ini tanggung jawab pengendalian beban ini ada dimana. Tentu di menteri. Kami mohon bagaimana langkah Pak Menteri untuk menangani persoalan ini. Kalau usulkan kami tentu kalau batas yang diizinkan berapa sesuai dengan klasifikasi jalan itu ya itu. Untuk itulah ada jembatan timbang. Jadi bagaimana langkah-langkah yang efektif Pak dan kalau kita tanya ahli jalan, akibat daripada beban berlebih ini jauh lebih besar kerugian yang kita alami akibat daripada usia pakaii yang menjadi rendah. Itu yang pertama Pak Menteri.

Yang kedua, saya berkunjung ke Tanjung Balai Asahan 2 bulan lalu. APBN 2012 di sana antara lain pengerukan pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan juga 2013 kita alokasikan juga lanjutan. Tetapi ketika saya tanya 2013 ini bagaimana, belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan ini mohon penjelasan Pak Menteri karena konon ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2012 untuk pengerukan pelabuhan Tanjung Balai itu. Ada masalah apa di situ sehingga sampai tidak bisa dilaksanakan 2013. Itu saja Pak Menteri.

Demikian Ketua, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

13

KETUA RAPAT:

Ada lagi mungkin F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.): Saya Pak, Pak Pimpinan. KETUA RAPAT:

Silakan. F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati, yang saya banggakan. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh teman-teman Komisi V,

Saya ada sedikit unek-unek ini Pak Menteri. Tapi sebenarnya sudah hampir terjawab kemarin pada saat Pak Menteri sudah pernah datang ke Jambi dan besar harapan masyarakat Jambi terhadap perhatian Kementerian Perhubungan terhadap program-program apa yang akan dilakukan di Jambi. Tapi ada satu Pak Menteri, ini mulai saya dilantik menjadi DPR RI sampai hari ini, itu ada satu pekerjaan Pak yang belum selesai masih menjadi ganjalan bagi saya itu adalah Pelabuhan Roro. Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal itu. Saya baca di media Pak Gubernur pernah menyampaikan ke Pak Menteri dan Pak Menteri akan memperhatikan itu yang kedua pernah saya juga lihat di koran Bupati Tanjung Jabung Barat yang namanya Pak Usman Ermulan juga pernah ketemu Bapak, dan katanya juga Insya Allah akan jadi perhatian Kementerian Perhubungan. Dirjen Darat ini. Tetapi dulu tahun 2012 pernah kita inginkan pekerjaan itu supaya betul-betul diselesaikan tapi saya tidak tahu permasalahannya katanya begini Pak, itu dari Kementerian Dirjen Darat itu minta audit BPKP. Saya terus terang saja saya pernah ke BPKP sana bertemu dengan kepalanya, BPKP bilang, Pak Bakri bagaimana kami mau audit data dari perhubungan tidak dikasih. Jadi bolak-balik bolak-balik ini. Dari kementerian sendiri pun sebenarnya sudah pernah menganggarkan untuk itu. Jadi saya bingung ini dimana sebenarnya ini karena itu pekerjaannya tinggal lebih kurang kalau anggaran 2012 kemarin itu 2013 paling sekitar 7 miliar Pak. Cuma 7 miliar Pelabuhan Roro itu sudah bisa berfungsi. Kalau saya tidak salah itu mungkin anggarannya sudah hampir mau 40-50 miliar kali ya, saya tidak tahu. Tinggal 7 miliar saja itu sudah bisa berfungsi. Akhirnya saya digeledek sama Kementerian PU, Dirjen Bina Marga, Pak Bakri bagaimana ini kok kita sudah mau mulai pengerasan jalan tapi Pelabuhan Roronya tidak juga diselesaikan. Jadi saya mohon ini kata Pak Hakim tadi mudah-mudahan lah kalau kami semuanya diizinkan Allah SWT kembali lagi Alhamdulillah mungkin kita akan bicara lagi tapi kalau tidak ini barangnya akan jadi besi tua Pak. Kalau di Tungkal itu sangat-sangat menjadi perhatian dan diharapkan oleh masyarakat Jambi khususnya. Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Silakan Bu Yasti.

14

F-PAN (Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW):

Terima kasih. Pak menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya cintai,

Pak Menteri, ada dua pertanyaan saya yang pertama apa persoalan sehingga Kementerian Perhubungan ini tidak pernah mendapat WTP. Artinya 5 tahun mendapat WDP itu kok terus-terus WDP tidak ada peningkatan jadi WTP. Lima tahun loh Pak Menteri. Persoalan apa sebenarnya yang membuat Kementerian Perhubungan tidak mendapat WTP. Kalau kita lihat Kementerian Pekerjaan Umum 3 tahun dapat WDP tahun ini dapat WTP Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu juga Kementerian Perumahan Rakyat. Sebagai mitra kerja Komisi V tentu kita prihatin karena 5 tahun tidak ada prestasi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan penilaian kinerja dari BPK. Itu yang pertama Pak Menteri.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kunjungan kerja Komisi V, kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Menado itu kita menemukan ada persoalan yang sangat serius, Pak Menteri terkait dengan pembangunan jembatan Soekarno. Karena di sini terjadi miskomunikasi dengan Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena jembatan Soekarno itu, itu melewati pelabuhan Manado. Nah, saya heran awalnya jembatan itu diizinkan untuk dibangun oleh Kementerian Perhubungan tetapi belakangan seperti dipersulit. Saya sampai mendapat pertanyaan dari wartawan bahwa jangan-jangan ini sifatnya politis karena di samping itu ada jembatan Megawati kemudian di tangannya ada jembatan Soekarno. Karena jembatan ini sudah 10 tahun semasa pemerintahan SBY ini tidak pernah selesai jembatan itu. Ada rapat? Gubernurnya sudah orang Demokrat, walikotanya orang Demokrat, wakil walikota orang Demokrat kalau hari ini saya tidak bicara nanti dibilang saya besan lagi jadi tidak akan memperjuangkan jembatan itu. Jadi, ini serius, Pak Menteri yang harus segera ditangani karena jembatan itu terkatung-katung tidak selesai bagaimana pula ringroad ini bisa jadi kalau jembatan itu tidak selesai. Namanya tidak ringroad, ini seperti dipersulit oleh Direktorat navigasi yang sampai hari ini tidak ada surat jawaban dari balai jalan 11 Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saya mohon itu segera ditindaklanjuti, Pak Menteri karena apa? Setelah ini In Sya Allah tanggal 10 Komisi V akan ke Manado dan salah satu tempat yang akan kita kunjungi adalah jembatan Soekarno itu. Ini menjadi catatan penting karena saya dan Pak Menteri ini sama-sama dapil dari Sulawesi Utara. Jadi, saya kira ini harus, jembatan ini harus selesai di tahun 2014 ini, tidak bisa ditunda lagi.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Ya satu dapil itu tinggal diatur saja. Masih mau bicara? Silakan. Silakan, Pak Yoseph. F-PDIP (YOSEPH UMAR HADI):

Terima kasih, Pak Ketua. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota yang saya hormati, saya cintai, Pak Menteri dan para Pejabat Eselon I yang mendampingi, serta seluruh Staf dari Kementerian Perhubungan,

15

Pertama saya ingin mengomentari sedikit mengenai hasil pemeriksaan BPK atas laporan

keuangan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2013. Ya, tentu saja kita berharap bahwa memang mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang kita telah bisa mencapai predikat WTP sebagaimana yang kita harapkan namun saya ingin mengajak kepada kita sekalian pada kita sekalian terutama Pak Menteri dan seluruh jajaran bahwa pemeriksaan BPK ini tentu kaitannya dengan masalah keuangan. Masalah keuangan saja. Namun di dalam upaya kita untuk melakukan pengawalan dan pemeriksaan tentunya kita tidak cukup hanya berpuas apabila laporan keuangan tersebut memiliki predikat yang sesuai dengan kita harapkan WTP. Harapan kita demikian. Maksud saya tidak hanya cukup kita merasa bangga atau merasa cukup bahwa tidak ada masalah kalau laporan tersebut bersifat WDP atau WTP. Sebagai salah satu contoh tadi misalnya Ibu Yasin tadi menyampaikan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting dari sekedar masalah keuangan. Artinya apa? Artinya laporan keuangan walaupun itu mungkin barangkali 100 persen itu baik dan benar tetapi kalau tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam rangka untuk melakukan pelayanan dan peningkatan kehidupan perekonomian atau pembangunan di tempat yang dimana proyek-proyek tersebut dibangun maka sebenarnya WTP yang diterapkan kepada sebuah kementerian meskipun secara keuangan itu betul maka sebenarnya tentu kita tidak bisa mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya pertama tentu dari kebijakan-kebijakan maupun dari manfaat dari segala kegiatan yang dibiayai dengan keuangan tersebut. Sebagaimana misalnya tadi masalah jembatan Soekarno tadi yang telah sekian tahun itu tidak terbangun tentu sebenarnya Kementerian PU tidak boleh disebutkan bahwa dia memiliki predikat WDP. Sebenarnya disclaimer itu sebenarnya, harusnya. Kementerian PU harusnya disclaimer karena tidak menyelesaikan jembatan Soekarno tadi. Berapa triliun yang telah di tanam di situ dan selama 10 tahun tidak menghasilkan sesuatu apapun bahkan semakin terdepresiasi dan kehidupan mungkin kemacetan dan itu tidak menghasilkan suatu yang kita harapkan. Kerugian berapa potensial yang lost akibat itu. Maka sebenarnya itu disclaimer bukan WTP. Menurut pandangan kita harusnya. Dan BPK dari keuangan DPR dari sisi kinerja dari kementerian tersebut. Maka terkait dengan itu juga bahwa kenapa sampai Kementerian Perhubungan pertama mengizinkan dan kemudian tidak mengizinkan. Ini suatu kondisi di mana sangat membuat kerugian yang besar tadi yang saya katakan dari pihak lain. Sama-sama keuangan negara juga karena selama 10 tahun kalau itu di depositokan atau dibungakan berapa triliun keuntungan sebenarnya. Belum potential lost akibat itu tidak terbangunnya, tidak selesainya bangunan tadi. Dan itu tidak hanya jembatan Soekarno barangkali, Pak Menteri. Mungkin banyak juga properti-properti lain atau bangunan-bangunan proyek-proyek lain yang ketika itu selesai, ketika itu tidak bermanfaat. Ini lebih parah lagi. Itu harus disclaimer kalau itu terjadi. Sebagai contoh ketika kami pernah berkunjung ke Maluku Tenggara Barat dimana ada satu pelabuhan yang dibangun untuk kapal negara untuk melakukan pengawasan untuk wilayah lautan di perbatasan dengan Australia. Begitu dibangun, begitu tidak dipakai. Ini secara keuangan barangkali tidak masalah, Pak barangkali secara keuangan itu baik-baik saja meskipun terjadi di situ ada yang terkena begitu kan, di Maluku itu tetapi begitu dibangun, begitu tidak selesai. Seharusnya itu disclaimer. Ini cara pandang kita demikian. Artinya kami mohon, Pak Menteri dengan seluruh jajaran untuk menekankan hal itu. Ketika itu dibangun harus, harus, tidak boleh tidak, harus menghasilkan keuntungan bagi daerah yang dibangun maupun tidak boleh terjadi suatu yang salah, mismanagement atau mispolicy. Ini tentu suatu hal yang harus menjadi kekuatan kita atau policy kita dalam hal ini. Kalau kita boleh menginventarisasi mana-mana kegiatan-kegiatan yang begitu dibangun, begitu tidak dipakai saya kira tidak 1-2, banyak, Pak. Ini yang kita perlu melakukan audit, perlu melakukan satu evaluasi yang menyeluruh dan baik.

Kemudian berikutnya kaitannya dengan masalah hasil kunjungan kerja kita ke ketika terjadi bencana waktu itu saya dipercaya untuk memimpin rombongan ke Pantura, Pak. Pantura untuk meninjau kerusakan jalan akibat banjir tetapi sebelum banjir pun sudah rusak di wilayah pantura tadi. Betapa kita semua yang berada di bus itu mengelus dada. Kenapa tidak? Begitu banyak arus barang kita yang diangkut melalui truk yang berjalan terseok-seok harus mencari celah-celah di mana

16

menghindari lubang-lubang. Sehingga kemacetan terjadi ratusan kilometer antara Subang sampai Cirebon itu hampir 127 kilometer dan tidak ada jalan kecuali ya situ. Ya harus bermacet-macet ria di situ karena tidak ada alternatif lain. Melalui jalur tengah itu hanya kendaraan kecil. Saya kasihan terhadap para pengusaha tentunya, para transporter yang membawa muatan-muatan demikian berat satu-satunya jalur yang sangat strategis begitu putus, begitu putus ekonomi kita di situ. Maka ini betul harus kita memberikan satu pemikiran yang komprehensif, pemikiran yang alternatif, yang saya ingin tanya apakah Kementerian PU itu memiliki crisis center, Pak krisis, sorry, Kementerian Perhubungan itu memiliki crisis management atau crisis center seperti itu? Kalau belum ya kadang-kadang komentar ini membuat saya berpikir juga, apa hubungannya dengan Menteri Perhubungan, saya kira ada. Ada! Akibat jalan rusak tadi lalu Perhubungan mencari jalan keluar seperti apa itu. Jangan membiarkan para pengusaha, inflasi terjadi karena cabe tidak terbawa dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Dan itu membuat inflasi tahun, eh, bulan itu menjadi tinggi. Apakah ada krisis manajemen terhadap transportasi kita? Kalau kita punya barangkali syukur, kalau kita tidak punya sungguh memprihatinkan. Tidak hanya barangkali di transportasi darat, krisis management di tempat-tempat lain ketika Gunung Kelud terjadi dan ketika Sinabung terjadi apakah kita memiliki management crisis? Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi akibat bencana-bencana tersebut. Tiba-tiba abu menutupi bandara dan kemudian merusak barangkali mungkin kalau tidak segera kita menutup pesawat-pesawat tersebut kerugian berapa trilyun, berapa miliar, ya. Management crisisnya di mana? Ketika pantura seperti itu putus management crisisnya seperti apa? Tidak ada jalan lain kecuali harus lewat situ. Apakah melalui kereta apai atau melalui kapal Roro yang diangkut dari Surabaya ke Jakarta seperti itu? Ini namanya manajemen krisis. Kalau belum oke, tapi kalau kalau tidak siap berarti kita punya tetapi kalau kita tidak punya kita lebih sedih, lebih prihatin lagi persoalannya. Jadi, saya kira ini mungkin kecuali mungkin masalah pemeriksaan BPK tetapi saya ingin berbicara ingin berkata lebih dalam daripada itu yang mungkin dengan menyelesaikan segera double track itulah bagian daripada krisis manajemen kita. Diwajibkan untuk semuanya melalui kereta api atau kereta api harus membuka pintu terhadap pengiriman barang-barang tersebut supaya tidak terjadi inflasi, supaya barang-barang sembako itu bisa lancar seandainya ini kan pantura masih kemungkinan bisa putus itu kan masih besar peluang itu. Jalan tol belum selesai, dan sebagainya.

Kemudian tentu yang berikutnya adalah Pak Menteri dalam konteks pemikiran kita mengenai manajemen krisis tadi adalah kemacetan di Jakarta. Kemacetan dari bandara ke pusat kota. Kadang-kadang kita hanya, penerbangan hanya 1 jam tetapi ketika dari bandara sampai ke Thamrin itu 3 jam. 4 jam barangkali mungkin lebih daripada itu. Management crisis kita di mana? Upaya kita untuk menyelesaikan kereta api bandara bagaimana? Upaya kita untuk membangun bandara di tempat lain seperti apa? Itulah management crisis kita. Saya kemarin ke Medan bersama Pak Ali Wongso, tetapi saya pulang duluan, Pak Ali, mohon maaf, karena saya memimpin raker Tapera waktu itu saya bangga, Pak dengan kereta bandara yang dari Kualanamu ke Medan ini sungguh ini sangat membantu masyarakat dan membantu kecepatan itu. Kita merindukan itu terjadi di Jakarta. Sudah 15 tahun saya di DPR ini dan pertama kali saya menjadi Anggota DPR itu usulan mengenai kereta api bandara dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun tetapi setelah 15 tahun yang lalu. Itu kita rencanakan, kita pikirkan itu. Jadi, ini juga bagian daripada krisis manajemen kita menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan nah, kalau semuanya ini baik maka Wajar Tanpa Persyaratan itu pantas diberikan kepada Kementerian Perhubungan. Bukan hanya sekedar keuangannya ya tetapi juga manfaat dari semua kegiatan yang kita laksanakan.

Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Pak Menteri mohon maaf saya agak ini tapi demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

17

KETUA RAPAT:

Mungkin lebih kita fokus pada soal hasil audit BPK nanti kalau hal-hal yang lain mungkin kita akan bahas nanti pada apa Raker untuk pembahasan RKP, dan sebagainya.

F-PG (Drs. H. RISWAN TONY DK ):

Ya, Ketua. KETUA RAPAT:

Silakan, Pak. Pak Riswanto dulu baru Pak F-PPP (CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.):

Oh, calon gubernur kita kasih lah dulu, kita ngalah. F-PG (Drs. H. RISWAN TONY DK ):

Sorry, ya senior. Terima kasih, Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yang terhormat Pak Menteri, tadi saya sebenarnya, Pak Ketua tak mau bertanya tapi kelihatan pada mengingatkan, ya saya ingat-ingat juga ini yang terakhir untuk masalah apa, anggarannya. Seperti diketahui di kementerian juga sedang membahas. Oleh karena, saya satu saja titip Pak Menteri ini dari 2004-2009 periodisasi waktu kita sama-sama masih di DPR, Pak Menteri paralelisasi pelabuhan Indragiri-Ketapang. Ini mungkin sebelum jauh Pak Leon sudah ada ini, Pak, ya sampai sekarang belum ada geraknya, Pak. Seperti ketahui andalan kita Merak-Bakauheni ini kelihatannya sudah terlalu padat, Pak. Jadi, menyikapi penunjukan PT Hutama Karya terhadap tol Sumatera tentunya kita juga harus paralesasi terhadap Indragiri-Ketapang ini segera ada persiapan, Pak untuk periode, letak dasarlah dulu di 2014 ini, 2015 yang dilakukan oleh kita sehingga bisa teruskan oleh menteri berikutnya.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT:

Silakan Pak. F-PPP (CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.):

Terima kasih Ketua. Izin Pimpinan, Pak Gubernur.

Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya ringkas saja di sini Bapak menulis BPK telah selesai melaksanakan pemeriksaan intern atas laporan keuangan Kemehub Semester I Tahun 2013. Tetapi hasilnya masih dalam tindak lanjut.

18

Berarti di sini hasil laporan BPK semester I ini belum jelas apakah WTP atau WDP. Jadi kalau kawan-kawan tadi mengatakan WDP-WDP dari mana? Makanya saya masih bingung itu 2012 yang 2013 kan belum. Makanya saya lihat di sini di dalam diagram Bapak itu berharap WTP, kan begitu, Pak ya. Nah, sebagai mitra Komisi V saya mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan memang ada kinerja yang bagus soal keuangan. Saya berharap memang ini dapat WTP tetapi kalau belum ya usahakan nanti 2014 kita usahakan WTP lah, Pak. Mudah-mudahan kita masih di sini untuk masa-masa yang akan datang, begitu. Kalau saya melihat di sini peningkatan kinerja di Kementerian Perhubungan ini dengan adanya Perubahan-perubahan yang Bapak lakukan itu, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jelas nyata. Karena saya melihat ada kemauan, itikad baik dari kementerian ini untuk meningkatkan hasil laporan keuangan ini. Saya berdoa mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang baik. Tetapi kalau diubah pun orangnya tidak ada hasilnya juga mungkin Bapak Menteri harus membuat SK rotasi tiap 2 bulan kalau begitu ini, Pak. Tetapi saya yakin mudah-mudahan ke depannya ini jauh lebih bagus. Dan juga saya tadi mendengar ini gara-gara nama Soekarno ini jadi bersemangat semua. Kenapa tak ada jembatan Epyardi Pak ya? Nanti jadi gubernur baru ada jembatan Epyardi, begitu, Pak ya? Iya, jembatan gantung. Jangan orangnya digantung, Pak. Oh, bahaya ini, Pak Muhidin ini.

Dan kalau saya melihat ya memang saat ini tumpang tindih ya kebijakan pemerintah itu belum terpadu. Masing-masing lembaga ini punya kewenangan masing-masing. Kalau di Kementerian Perhubungan soal pelabuhan, di Kementerian PU juga ada keterkaitan. Makanya memang perlu alasannya untuk menyinkronkan semua kebijakan pemerintah di bawah satu payung hukum yang namanya Pak SBY itu harusnya memang seperti itu. Tetapi ya kita berharap mudah-mudahan ke depannya masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah tertentu sebagaimana kata kawan-kawan apalagi yang namanya Soekarno ini tokoh nasional ini, Pak jadi memang kita harapkan semuanya itu dan juga Pak Menteri kan sebentar lagi sama-sama dengan kita juga, caleg juga ini Sulawesi Utara kan jadi masa kampung kita dilupain nanti, Pak. Tetapi saya berpikir positif saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan dengan baik.

Terima kasih, Ketua. KETUA RAPAT:

Terima kasih. Dari meja pimpinan, kami persilakan.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID):

Terima kasih. Pak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajarannya, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,

Jadi, memang kalau kami lihat, Pak tentu keinginan Bapak, teman-teman kami ini juga menghendaki bahwa Kementerian Perhubungan ini juga menjadi WTP. Karena ya, jujur tinggal Kementerian Perhubungan yang belum WTP di mitra kami. Mumpung ada 2 mitra kami WTP dengan catatan. Tentu harapan kita juga nanti sudah, sudah WTP dia, WDP, Pak. Iya.

Oleh karena itu, kita harapkan tentu perhubungan ini juga bisa diselesaikan. Kalau saya melihat, Pak bahwa hasil temuan-temuan ini ada yang sudah berulang-ulang. Ya, mungkin kalau saya melihat ini karena memang ya kita harus jujur bahwa irjen kita yang lalu kan anu ini lama baru ada penetapan saya kira ini, ini karena ini kerjanya harus irjen ini, Pak. Harus jadi tugas berat daripada Pak Irjen ini, harus bisa menyelesaikan ini, Pak menyangkut masalah internal ini. Kalau kita lihat tidak terlalu sulit sebenarnya Pak Menteri ini. Kalau saya lihat anunya di sini kemudian, ini juga menjadi, mendapat perhatian, Pak karena masih adanya kelemahan-kelemahan dengan permasalahan

19

pengadaan tender ini. Ini kok padahal itu kan petunjuknya sudah jelas ini. Ini masih ada. Kemudian ada juga tata cara pembayaran yang tidak sesuai. Ini harus anu, saya setuju dengan Pak Menteri tadi bahwa sudah memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, kalau kita melihat saya yakin bahwa kalau Pak Menteri bertekad untuk WTP tahun ini 2013 ini, saya kira kalau ini bisa diselesaikan asal memang betul-betul bisa bekerja dengan bagus. Karena tidak ada hal-hal yang luar biasa di sini. Tinggal bagaimana perhatian pak Irjen untuk betul-betul bisa bekerja seoptimal mungkin. Saya pikir kalau kita selesai masa jabatan sini semua mitra kita WTP saya kira itulah keinginan kita, ya, Pak Epy? Jadi, saya kira itu, Pak. Kemudian, Pak Menteri, ini kebetulan karena kita ini kan nanti setelah selesai ini harus pulang sampai dengan Mei, Pak baru bisa bertemu lagi ini. Jadi, mungkin pada saat Mei nanti kita sudah pembahasan APBN. APBN hampir bersamaan nanti. APBNP ya? Tidak, APBN 2015, Pak.

Sudah ada jadwalnya ini. Jadi, nanti bersamaan APBN-P, hampir, waktunya itu hampir mepet, Pak. Saya khawatir karena kita masih ada, apakah masih ada kita punya APBN yang selama ini masih berbintang? Ini yang harus kita, jangan sampai karena nanti kita khawatir nanti bisa tidak bisa lagi selesai tepat waktu. Ini saya kira supaya kita sehingga kita bisa menyelesaikan secara baik, secara optimal bahwa seluruh program-program yang telah kita sepakati dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut informasi tadi saya ketemu teman-teman masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih berbintang. Nah, ini yang agak aneh sekarang ini. APBN-nya kok masih berbintang terus. Ya, itulah. Tentu harus lebih tinggi bintangnya yang harus kasih keluar ini. Saya kira inilah yang harus kita anu, Pak Menteri supaya betul-betul nanti kita bisa melaksanakan kegiatan program-program kita dengan sebaik-baiknya karena masih banyak, Pak program kita dari tahun-tahun kemarin yang sudah merupakan target kita yang tidak selesai tahun ini. Kita akan berakhir tahun ini. Padahal target kita kemarin ada beberapa, apakah itu bandara, pelabuhan, dan lain-lain tahun ini belum bisa selesai. Oleh karena itu, saya pikir tahun ini harus kita tuntaskan semua kalau memang ini masih ada yang berbintang sehingga pada saat pembahasan nanti kita bisa memahami lebih cepat. Saya kira begitu, Pak Menteri.

Terima kasih. F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Kita ini harus bicara sebenarnya dengan Ketua Dewan Pembina. Pak Menteri yang kami hormati berserta jajaran, Pimpinan, para Anggota yang kami banggakan,

Ada sebuah istilah yang seringkali dipakai yaitu lebih mudah merebut daripada mempertahankan. Tetapi kondisi ini dalam kepemimpinan Pak Menteri yang kami tahu bahwa Pak Menteri pada saat itu baru diangkat sebagai Menteri Perhubungan pada tanggal 19 Oktober 2011. Dalam efektifkan waktu untuk menata struktur organisasi yang begini committed itu tidak mudah. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena ada sebuah istilah yang pada saat itu kami ada di komisi ini bahwa sangat sulit sekali orang melakukan rotasi atau formulasi di dalam Kementerian Perhubungan. Dan harus kami katakan bahwa dalam kepemimpinan Pak Menteri, Pak Menteri bisa melakukan ini. Sebelum-sebelumnya itu orang paling takut. Siapapun dia untuk melakukan rotasi terhadap si A, si B, si C katanya ada gantungan di sini, gantungan di sana, dan gantungan di mana-mana tetapi dalam rangka mengefektifkan struktur organisasi ini supaya bisa mencapai harapan kita bersama pak Menteri bisa melakukan itu. Kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena saya tahu bahwa kementerian ini paling takut sekali orang melakukan formulasi rotasi di dalam internal kementerian ini. Yang berikut dengan waktu yang tersisa bahwa mulai dari tanggal 19 Oktober 2011 kita sudah melihat hasil yang Pak Menteri berikan walaupun dalam posisi yang masih baru. Pak Menteri bisa mempertahankan Wajar Dengan pengecualian. Padahal dengan efektif waktu yang cukup

20

singkat dalam rangka menata organisasi seperti itu. Harapan kami, Pak Menteri untuk hapsem satu 2013 ini ini hasilnya akan memberikan manfaat yang positif dan ini akan berpengaruh terhadap hapsem-hapsem berikutnya.

Yang kedua, kami kebetulan pada saat ini melihat ada dirjen yang baru. Pada halaman 6 dan 7 sebagaimana yang dipresentasikan oleh Pak Menteri tadi ini adalah peran daripada irjen sehingga kami memohon dan kami meminta dalam rangka menaikkan tingkatan dari WDP ke WTP. Itu mungkin kami berharap supaya peran Pak Irjen yang baru itu lebih optimal karena 67 ini tidak banyak mempersoalkan hal-hal yang sifatnya keuangan tetapi banyak sifatnya administratif sehingga itu peran keirjenan dalam kaitan dengan kondisi yang ada temuan-temuan BPK dimaksud. Yang ketiga mungkin, Pak Menteri ini ada catatan saja yang pada akhirnya membuat Pak Menteri harus mewakili Pak Presiden itu kemarin ke Mansinam di dapil saya di Papua Barat. Karena memang ada beberapa proyek program itu yang rencana diresmikan oleh Bapak Presiden itu masih 80 persen tahapan penyelesaiannya. Ada satu kendala seperti contoh kasus pada saat kita pembahasan dengan UP4B misalnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat misalnya. Waktu itu pada tingkatan kordinasi itu tidak jalan. Sementara UP4B ini dengan kementerian yang lain itu jalan. Kalau waktu itu kita tidak cepat maka mungkin uang yang begitu banya yang menjadi direct to presiden contoh soal misalnya di Mansinam itu itu ada pembangunan pelabuhan yang merupakan direct to presiden. Di situ ada 30 M. Sementara kemarin kita putuskan itu sudah hampir akhir-akhir tahun. Takutnya saya itu tidak bisa terkejar dia punya proses penyelesaiannya misalnya seperti itu sehingga ini memang ada hal kordinasi yang tidak jalan, sehingga pada akhirnya membuat delay seperti itu, Pak. Mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Melalui kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah dengan tegas melakukan sebuah reformasi birokrasi yang pas dan kondusif karena kami tahu tidak ada riak-riak semuanya berjalan baik dan Pak Menteri mengambil semua promosi itu dari dalam. Dan kita memberikan salut hormat karena Pak Menteri ini apa namanya TNI kita harus juga ikut-ikut hormat. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri luar biasa. Kita mendukung semua. Ke depan kita support supaya saat ini kalau WDP 2013 ini akan menjadi WTP, Pak. Sekian dan terima kasih. Sukses dan salam untuk Pak Menteri beserta jajaran.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima kasih. Demikianlah, Pak Menteri baik pertanyaan, masukan tanggapan terhadap apa yang

disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kami silakan Pak Menteri memberikan tanggapan. MENTERI PERHUBUNGAN :

Terima kasih. Sebagaimana biasa saya jawab satu-persatu selalu. Pak Abdul Hakim, tetapi jawabannya saya

setuju dengan usulannya karena memang atasilah permasalahan aset dan permasalahan keuangan yang ada. Kelemahan-kelemahan itu agar supaya WTP bisa dicapai. Saya perlu sampaikan juga bahwa tadi ditanya masalah kereta api apa yang sulit dikerjakan selain double track saya perlu sampaikan baru saja kita bulan lalu Bogor-Sukabumi, Sukabumi- Cianjur dan In shaa Allah tanggal 11 Maret ini Cianjur-Bandung yang kereta api lama bisa kita hidupkan kembali misalnya itu kinerja-kinerja yang dia minta tadi tolong ditunjukkan. Salah satulah kira-kira begitu.

Pak Ali Wongso, terima kasih. Tentang jalan muatan lebih. Perda Sumut memang seolah-olah melegalkan kelebihan muatan. Saya perlu sampaikan bahwa Undang-Undang tentang Jalan yang dirumuskan atau dibahas di komisi ini juga sudah menentukan bahwa permasalahan jembatan timbang dan sebagainya ada di pemerintah daerah. Kita hanya berikan regulasi permasalahannya bagaimana?

21

Ada yang melaksanakan untuk jalan, jembatan timbang, dan sebagainya karena yang lalu lintas, ada yang laye, ada polisi, dan sebagainya. Ini yang kita minta ke daerah tusuk supaya satukan saja karena masih ada bermacam-macam yang dilakukan.

Kemudian ditanyakan konsep, konsep apa bila ternyata muatan lebih tidak bisa diatasi. Saya perlu sampaikan sama dengan Pak Yoseph tadi adalah emergency atau crisis management. Tentang transportasi bahwa telah ada konsep sebenarnya sudah jalan sejak tahun 2011 begitu padatnya bukan hanya karena berat kargo atau barang itu sendiri tapi saking padatnya tambah berat merusak jalan dan sebagainya telah kita buat konsep management mengatasi permasalahan itu adalah satu kereta api, kereta api sekarang baru saja tiba 100 lokomotif dan sebentar lagi akan tiba 50 lokomotif dari ... Untuk supaya memperbanyak pada 1.400 gerbong baru Gerbong barang maksud saya. Jadi, kita alihkan dari jalan ke kereta api. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dimulai karena mohon doanya saya kira atas dorongan dari Komisi V kalau tidak salah tinggal tergantung Bapak Presiden akan meresmikan double track sekaligus selatan dimulai. Double track selatan dimulai. Sehingga dengan demikian mampu mengatasi yang tadi disampaikan salah satu harus dialihkan barang-barang muatan yang berat terutama ke kereta api. Jadi, ada 1.400 gerbong, kemudian 150 lokomotif, yang 100 sudah tiba, dan sebagian sudah dioperasikan. Dengan double track diresmikan semuanya maka saya kira akan bisa mengatasi tetapi baru di Jawa. Kedua, shortcut shipping. Konsep kami sudah kita lakukan yaitu barang-barang misalnya dari Jawa Timur masuk Surabaya Tanjungperak dan sudah siap dan sebagainya dan kalau dari Jawa Timur sekarang ini kita persiapkan lamong, Teluk Lamong di Gresik, dan sebagainya itu sudah akan mulai tahun depan Mudah-mudahan ini bisa sehingga shortcut shipping dari Timur ke Barat terus ke Sumatera bisa melalui laut langsung. Permasalahannya sekarang adalah kami sudah coba sebenarnya tahun 2012. 2012 kami coba begitu problem akan ada dampak sosial di jalan raya itu sendiri yang dimana sudah terus terang ya, sudah jadi sistem mereka, singgah di mana, dan sebagainya truknya menjadi tidak ada artinya, pasir ribuan ton akan dia beralih ke kereta api dan laut. Kami di-complain. Kami jadi apa? Belum lagi warung-warung yang tempat singgah-nggah yang masalah social kita harus perhatikan sehingga shortcut shipping untuk laut sementara kita tahan dulu, nanti kita cari jalan keluar bagaimana supaya ini tetap jalan. Antara lain yang konstruksi dan semen dan sebagainya tetap harus ke kereta api dan shortcut shipping, yang seperti rokok, yang sembako mungkin itu kita bikin itu. Itu pun kita sudah sampaikan, masih juga dikomplain. Karena yang alat-alat berat juga sudah jaman dulu sudah jadi sistem mereka di jalan; singgah di mana, dan sebagainya bahkan sampai di Merak mereka menginap bahkan ada yang sudah berkeluarga kembali di Merak, dan sebagainya begitu. Sampai ke Sumatera. Terus kami sudah coba management krisis tadi itu. Hal yang perlu waktu masalah sosialnya yang perlu karena masyarakat kita tidak bisa ganggu kalau masalahnya berkaitan dengan masalah sosial. Itu,

Pak Ali Wongso konsep itu sudah kita jalankan masih tersendat-sendat sedikit soal shortcut shipping itu. kalau kereta api dengan diresmikan nanti semuanya saya kira, kargo dan sebagainya akan jalan lancar. Pelabuhan Tanjung Bale Asahan. Tentang pengurukannya memang terjadi pengurangan anggaran waktu itu karena nanti saya cek lagi ternyata pelaksanaannya tidak bisa siapkan kapal untuk keruk. Tidak begitu gampang cari kapal keruk yang untuk di sana. Jadi, sementara itu jawaban kami, Pak Ali Wongso.

Pak Bakri, terima kasih. Pelabuhan roro Kuala Tungkal 7 M itu betul catatan di sini sudah masuk memang kita menunggu pada waktu itu kasus hukumnya. Memang orangnya sudah dihukum. Dihukum, dan ketika kita minta audit BPKP, BPKP minta surat yang resminya dari kepala pengadilan tentang itu. Sampai saat ini saya belum cek untuk klarifikasi karena kalau audit BPKP sudah oke pasti masuk anggarannya kembali. F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Izin, Pimpinan, Jadi saya terakhir kira-kira sebulan yang lalu ketemu dengan kepala dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang diminta oleh Kepala BPKP itu data. Data dokumen terkait dengan

22

pelabuhan Roro itu. Tetapi dia tidak bisa menyerahkan. Katanya data itu tidak ada lagi, Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, BPKP mengaudit Kepala Dinas Perhubungan kebetulan bukan jaman dia nah, data itu mau diserahkan ke BPKP tidak ada data itu. Nah, ini kan buah simalakama ini, Pak. Kalau tidak ada yang mengambilalih ini permasalah, yakin saya menjadi sedih sekali. Terus terang saja, Pak. Kalau saya kadang-kadang kalau balik kampung itu, Pak lewat laut itu selalu mampir di situ. Begitu, Pak Menteri. MENTERI PERHUBUNGAN RI:

Baik, terima kasih. Saya akan tarik kata saja. Nanti data-data yang ada yang penting begini, kita punya rencana sejak awal bagaimana kita akan beritahu inilah yang harus dipakai. Saya setuju sekali, Pak Menteri. Terima kasih.

Keempat, Bu Yasti. Saya mohon maaf, tidak ada politik-politikan di sana, sama-sama satu dapil kenapa tidak pernah WTP. Permasalahannya memang terus terang bagi kami, saya ke dalam saya keras sekali. Bahkan ketika ada pemeriksaan saya langsung cari Hadi Purnomo. Saya menghadap mohon arahan apa sih yang sebenarnya jadi masalah sehingga kita susah mendapat WTP. Saya tidak minta untuk diringan-ringankan, tidak. Terus terang yang mana. Ternyata masalah aset itu. Aset yang tadi digembar-gemborkan sampai saya lihat 2004, 2003, dan seterusnya. Terus masalah yang berulang-ulang seperti kereta api Jawa Barat itu 2005, 2006, itu saja ketemuan terus. Terus aset ini memang menjadi saya kira terima kasih sarannya kita akan selesaikan. Tadi kami sudah jawab sebenarnya bagaimana menyelesaikan aset itu dan sebagainya. Kemudian dari laporan keuangan sendiri itu memang pada waktu itu saya minta disampaikan kepada saya. Kenapa tidak bisa WTP? Rupanya ada semacam suatu ukuran laporan keuangan kalau ada masalah satu persen dari anggaran yang kita putuskan sama-sama Saya lupa berapa 2012 itu 31 kalau tidak salah atau 25, ya jadi kalau di atas 250 miliar jangan harap WTP. Nah, pada waktu itu kita sudah ketahui aduh, lebih, lewat ini. Tetapi bukan penyimpangan. Memang pertanggungjawabannya yang masih pabalieut, begitu. Karena memang kita punya SDM banyak yang tidak begitu menguasai bagaimana masalah audit keuangan, dan sebagainya dan itu kelemahan dari kami dan sekarang kami course semua. Sudah di course saja masih masalah. Jadi itu. Karena di atas satu persen dia jangan harap. Saya tidak mau main-main bagaimana kalau dibikin rendah. Kalau memang masalah kita tetapi saya minta kita usahakan. Saya laporkan tadi itu sudah banyak turunnya. Pertanggungjawaban, TGR, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau tidak bisa aparat hukum. Saya bikin begitu. Saya rotasi semua yang ada masalah. Selamatkan dia, jangan sampai institusi terus jadi masalah bertahun-tahun. Jadi, kenapa itu saya bilang aset. Satu, kedua memang lebih dari satu persen masalah, ya padahal bukan hilang. Atau masih dimasalahkan. Begitu, jadi makanya tidak dapat WTP. Pembangunan jembatan Soekarno nanti saya mau cek yang larang siapa. Tidak ada larangan. Ibu, yang sudah lama di sana, saya baru 2011 baru ikut campur di situ. Keuangan saya kira kita akan koordinasi dengan PU kenapa, siapa yang melarang, dan sebagainya. Ini dapat dari Direktur Navigasi dalam pembangunan jembatan Soekarno pada tanggal 6, bulan 3 2014 bersama tim terkait akan melakukan survei terkait ruang bebas jembatan. Jadi, akan dipecahkan dengan segera ruang bebas jembatan sehingga nanti tidak mencari siapa yang larang, siapa yang tidak begitu karena terus terang saya, kalau ditanya saya bekas gubernur saya tahu betul itu Pelabuhan Manado jangan coba-coba pindahkan. Karena di situ masyarakat Sangi Talaut akan marah karena di situ sudah berturunan tradisional Sangi Talaut, Sitaro itu 3 kabupaten, dia punya tempat. Dulu mau saya pindahkan ke Bitung. Marah semua. Begitu, jadi saya kira mungkin program sosialnya juga jadi masalah sehingga pembangunan Soekarno itu menjadi tetapi tim terkait terpadu sudah akan maju untuk mencari jalan keluar.

23

F-PAN (Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW):

Interupsi, Pak Menteri. Saya kira di situ tidak ada problem sosial karena memang pelabuhan tetap berada di situ hanya saja itu terkait tadi ruang bebas itu untuk kapal masuk itu. Tetapi sejak awal itu kan sudah diukur, Pak. Sejak awal itu itu sudah ada surat dari Ditlala, sorry Dirperpeng ada surat dari Dirperpeng itu mengijinkan itu. Kemudian muncul lagi surat baru dari Dir. Navigasi yang melarang pembangunan jembatan itu diteruskan sehingga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan masyarakat di situ juga meminta kepada kami pada waktu kita kunjungan kerja spesifik agar jembatan itu harus selesai di tahun 2014 ini. Cuma dari Balai Jalan menyampaikan bahwa ini tidak bisa dikerjakan karena masih ada miss komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Saya memang beberapa kali mencari tetapi belum ketemu pas hari ini rapat saya harus laporkan karena sesuai agenda rapat juga ini, Ketua bahwa laporan kunjungan kerja spesifik.

Terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN :

Dari catatan sini lembaga terkait sudah akan lakukan ini dimana juga berkembang tingginya kapal juga sekarang berkembang dengan pesatnya karena pelabuhan kita bangun terus juga sehingga tinggi kapal mungkin diukur lagi supaya lebih jelas. Mungkin itu saja. Tapi tidak ada karena walikota Demokrat dan sebagainya, tidak ada masalah. F-PAN (Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW):

Itu pertanyaan wartawan Pak Menteri. Terima kasih. MENTERI PERHUBUNGAN :

Sama beliau itu sudah lama. Jadi baku atur lahan, lahan juga baku atur kita. Saya tidak boleh ganggu tempat dia, saya tidak ganggu tempat dia. F-P… (….):

Bagi dua saja Pak Menteri, damai-damai saja. MENTERI PERHUBUNGAN :

Baik, Pak Yoseph saya kira sama ya sudah saya jawab. Memang WTP tidaklah cukup. Banyak WTP tapi ada masalah. Tapi saya tidak mau singgung-singgung itu. Saya yang penting lurus, kalau belum bisa WTP tadi saya katakan asset belum selesai tidak bisa dapat WTP, asset harus selesai. Kalau keuangannya 1% masih ada masalah bukan merugikan negara tapi belum bisa dipertanggungjawabkan lebih dari 1% can not. Dan itu sudah saya tanya sama Pak Hadi Purnomo, kalau masih di atas 1% saya cari-cari, masih lebih waktu itu sehingga terakhir masih lebih 20 miliar itu kalau tidak salah, beda tipis. Tapi saya setuju sekali Pak Yoseph tidak menjamin itu. Harapannya kita bahwa semua program itu harus jalan dan tercapai tujuan begitu. Ini yang kita usahakan meskipun di benak kita ingin WTP tetapi yang penting tujuan apa target-target itu harus dicapai.

Saya setuju sekali dengan pemikiran Pak Yoseph pantura macet saya kira saja jawab sudah sama tadi management, krisis management kita sudah lakukan dengan shortcut shipping tadi formulanya sosial juga ada. Marah mereka karena kita alihkan semua truknya tidak dipakai, dan

24

sebagainya salah lagi. Belum lagi orang-orang yang maaf, masyarakat yang sudah dari dulu itu hidupnya dari situ, parkir jalan saja hidupnya dari situ, itu juga kita perhatikan sekali. Saya tidak mau sembarangan, memang begitu diberitahu kalau mau keras bisa tapi keras tidak menyelesaikan masalah. Tapi mau kita cari how to solve the problem saya kira. Saya setuju Pak Yoseph sehingga crisis management, kita ada pos komando yang setiap minggu saya minta tolong dianalisa. Makanya saya sekarang sudah berbahagia sudah lengkap dengan staf ahli, staf ahli bagian keselamatan, bagian hukum, dan sebagainya, itu mereka yang jadi motor saya. Begitu pula di Udara, bandara, dan sebagainya saya kira sama persoalannya.

Pak Riswan Tony, kanalisasi Pelabuhan Indragiri-Ketapang Sekarang LST sudah ada di sana, begitu kan. LCT. LCT. Bahasa Inggris salah juga. Saya kira menjadi perhatian untuk paralesasinya saya kira bagus sebenarnya dari kampung Bapak banyak sekali juga kalau di anu tetapi masih ada lagi rupanya Indragiri, dapil, Pak ya dari catatan kita, Pak. Regulator ya itu.

Pak Epy terima kasih doanya harap kita dapat WTP. Betul sekali memang saya mungkin agak kurang dalam koordinasi mungkin ya saya tapi kalau bicara dengan PU kami itu kompak sekali apalagi satu mitra dari sini. Kami tidak pernah ada masalah. Tetapi mungkin koordinasinya agak kurang dalam hal ini sehingga seperti tadi kita kirim tim untuk sama-sama oleh pecahkan di lapangan lah begitu kira-kira cara mengatasinya. Jadi, teguran dari Bapak-bapak sekalian saya bisa mengerti. Harapannya kenapa tidak bisa dikoordinir padahal kita cuma satu sama-sama di mitra di sini, dan sebagainya. Saya setuju.

Pak Muhidin, Terima kasih. Memang temuan itu yang berulang-ulang, saya juga kaget. 2003, berulang ulang nanti irjen tolong saya minta ada jalan keluar sebenarnya, kita sudah bikin permohonan-permohonan misalnya ke Dirjen hak kekayaan negara dan sebagainya untuk bisa diputihkan dan sebagainya sudah berkali kali, tetapi susah sekali kalau sudah level di bawahnya keuangan, kalau masih di dirjen masih kita komunikasi di bawah agak susah begitu. Saya kira sama dengan anggaran. Mei APBN Pak ya. Awal 2014 nanti staf saya minta siap jangan asyik tahun politik yang tidak berpolitik ya fokus tetap ke masalah APBN 2012 plus APBN-P tadi Pak Epy bilang. APBN-P 2014 kita sudah perlu. Tentang bintang yang sekarang ini memang hasil review BPKP saya pakai finalisasi kalau tidak salah itu. Saya pakai itu saja nanti review dari apa, BPKP. Dan sudah kepada keuangan nanti kita lihat nanti pasti akan ke sini lagi dan sebagainya.

Pak Michael, terima kasih. Tindakan-tindakan semuanya saya ambil langkah-langkah tindakan administrasi itu sebenarnya untuk sayang sama aparat saya, jangan sampai keenakan lupa atau sudah nyimpang saya salah, saya pindah ke Aussie. Tarik cepat, banyak yang pindah-pindah begitu hanya dalam rangka menyelamatkan kita semua begitu. Seperti contoh Pak kalau kita bicara penyerahan hasil kerja yang di atas Rp5 miliar ya itu harus menteri. Saya pasti tanya BPKP suruh koordinasi ke BPKP, irjen ini ke lapangan. Lihat dulu baru saya mau tanda tangan penyerahan hasil kerja. Dan alhamdulillah tidak ada masalah yang 2012, 2013. Yang lama-lama saja yang keluar itu, berulang-ulang. Mansinam, anggaran memang tidak terserap semua pada 2013, 80 persen kita setujui, 2014 kita sudah masukkan tambahan 5 M untuk menyelesaikan menjadi 100 persen. Dan saya juga dari sana sudah tinjau kenapa belum selesai dan sebagainya dan saya dengar, Pak ada undangan dari Sinau sudah di sana dan Pak Gubernur mintanya tanggal 8 Maret untuk diresmikan tetapi mungkin belum ada jawaban dari Bapak Presiden mungkin agak tertunda, dan sebagainya.

Saya kira saya sudah jawab semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ali Wongso.

25

F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Terima kasih. Pak Menteri kami apresiasi respon Pak Menteri. Tetapi khusus mengenai masalah beban jalan

yang berlebih ini saya berangkat dari Undang-Undang 22 Tahun 2009 ini Perda memang tahun 2007, jadi belum mengacu kepada Undang-Undang ini. Tetapi saya khawatir tidak hanya di Sumatera Utara seperti ini. Di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur tegas negara bertanggung jawab atas lalu lintas angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Jadi, termasuk Pak Menteri Perhubungan. Apa itu pembinaan? Mulai dari perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, begitu di undang-undang. Pemerintah dapat memang menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tapi penyerahan sebagian di sini bukan berarti lepas tanggung jawabnya sebagai pembina. Ketika ada aturan-aturan yang melanggar undang-undang, di sini pemerintah pusat harus meluruskannya. Selain itu Pak logikanya untuk apa dikasih batas beban kalau untuk dilanggar. Dan untuk itu kita alokasikan anggaran tahun demi tahun untuk jembatan timbang di perhubungan darat.

Dan maaf Pak, kami dapat feed back dari masyarakat, kebetulan saya sering talk show jadi supaya masyarakat murni langsung menyampaikan. Itu oknum-oknum di jembatan timbang itu katanya tidak benar menimbang. Tidak benar menimbang, ini kalau saya cerita semua ada rekamannya Pak. Tapi ini cukup saya kira di Rapat Kerja ini, syaratlah saya kasih tahu kepada Pak Menteri untuk melakukan langkah cepat dan efektif dalam rangka tugas pembinaan ini sesuai dengan amanat undang-undang. Dan saya berharap juga antara Menteri Perhubungan dan Menteri PU dan jajarannya Eselon I mungkin perlu ada pemantapan koordinasi integrasi. Dan kaiatan Perda ini barangkali dengan Kemendagri. Tapi menurut saya Perda seperti ini harus diubah. Karena bertentangan dengan undang-undang.

Terima kasih Pak Menteri. KETUA RAPAT:

Mungkin nanti begini Pak Ali Wongso, mungkin nanti kita akan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri karena jembatan timbang itu pengawasannya oleh provinsi dan nanti kita melakukan rapat koordinasi mungkin. Termasuk dengan Menteri Dalam Negeri yang soal-soal seperti itu dan PU juga. F-PPP (CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.):

Interupsi Ketua. Begini saya mendukung apa yang dikatakan Pak Ali Wongso karena ini penyebab daripada

kemacetan dan rusak jalan, tetapi tidak ada salahnya karena ini menyangkut dengan kewenangan Menteri Perhubungan alangkah baiknya Menteri Perhubungan juga menginformasikan atau membuat instruksi kepada setiap daerah, walaupun itu adalah kewenangan dari provinsi. Tetap berdasarkan undang-undang maka saya mendukung saran Pak Ali Wongso itu. Sebaiknya memang Menteri Perhubungan ikut terlibat, Pak karena ini menyangkut jalan kita dan juga keselamatan masyarakat kita masyarakat transportasi, Pak.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum Pak Menteri memberi tanggapan dulu, kan dari Kupang ke Ambon ke Sorong kan ada kapal dulu Pak Menteri, tapi sekarang tidak jalan lagi. Bisa tidak diaktifkan lagi itu Pak Menteri untuk kawasan timur ini.

26

Terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN RI:

Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disarankan itu sudah berkali-kali. Baru saja kita Raker seluruh Kepala

Dinas Perhubungan Bapedanya juga ikut dan sebagainya, salah satunya juga ini supaya tolong bertanggung jawab juga di daerah. Menyangkut juga dengan Perda-Perda ada yang seperti Sumatera Utara tadi dia mengizinkan di atasnya 25 muatan plus 25%. Ada yang 15% dan sebagainya. Ini mesti kita tertibkan bagaimana. Kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan Pak jembatan timbang itu dijaga betul atau tidak, ditimbang betul atau tidak, ini mungkin akan menjadi bagian dari itu, dijaga betul itu. Makanya saya angkat lebih tegas lagi kalau soal-soal begitu, kalau perlu kita adakan sidak-sidak supaya kelihatan. Ini provinsi kamu salah di situ dan sebagainya, memang susahnya kalau sudah otonomi daerah Kita dari atas mau keras begitu serba salah. Ok, tapi sebagai tanggung jawab saya akan lebih tegas.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi, mohon untuk kesimpulan rapat. Kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap beberapa

temuan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2013. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut beberapa temuan yang belum diselesaikan dan melaporkannya hasilnya secara berkala kepada Komisi V DPR RI. Ini normatif.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti rekomendasi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke jalan lintas Pantura Jawa barat, ke Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Fakfak provinsi Papua Barat, serta Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Apa kita setuju? Silakan Pak Ali Wongso.

F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Ini yang nomor 2 ini tiba-tiba ada Kabupaten Karo ini sepertinya tidak ada pembicara tadi ya. KETUA RAPAT:

Kta sudah berikan duluan rekomendasinya F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Oh sudah, baik. Terima kasih.

27

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan dari Pak Menteri. MENTERI PERHUBUNGAN :

Apakah sampai dengan Semester I Tahun 2013 atau hanya 2012? KETUA RAPAT:

Oh 2012, sorry. MENTERI PERHUBUNGAN :

Karena Semester I sedang. KETUA RAPAT:

Betul iya, ya. 2012 sampai dengan Semester I Tahun 2013. Sudah ya? Sampai dengan Semester I 2013 kan? Semester I 2013. Sudah Pak Menteri?

Point 2? Setuju? Ok, kita setuju ya kesimpulan rapat?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, Demikianlah kesimpulan yang kita sudah sepakati.

Sebelum kita tutup rapat ini kami memberikan kata penutup dari Pak Menteri. MENTERI PERHUBUNGAN RI: Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang saya cintai dan saya banggakan,

Saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dan pendalaman serta beberapa saran yang akan saya tindak lanjuti terutama point 1 dan 2, dan lebih lagi point 2. Point 2 kelihatannya baru temuan-temuan dari hasil kunjungan kerja. Kami akan coba kalau boleh nanti akan kami bicarakan dengan para dirjen dan dalam rangka mengisi lebih teknis karena itu menyangkut anggaran-anggaran di Dapil, di daerah yang dikunjungi sehingga lebih pas begitu. Jangan sampai kita bikin sendiri kok yang lain, jadi kita sama-sama. Saya sarankan demikian supaya satu kali jalanlah jangan terlalu sering salah menyalahkan dalam konteks perencanaan ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa Mei 2014

28

setelah Pemilu do'a saya Bapak Ibu sekalian juga terpilih kembali. Dan betul-betul itu kita lanjutkan tugas kita di Komisi V ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Kami juga atas nama Pimpinan dan Komisi V kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama terjadinya Rapat Kerja ini. Dan dengan demikian, semoga apa yang kita bahas ini bisa berguna bagi bangsa dan negara.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah maka Rapat Kerja pada hari ini kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.18 WIB) a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

DRA. PRIMA M.B. NUWA, M.Si NIP. 196105271992032001