-
RISALAH
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1ENTANG
Masa Persidangan Tahun sidang RapatKe Jenis Rapat Sifat Rapat
Dengan
Hariffanggal Wak tu Tern pat
KetuaRapat Sekretaris
Ac ara
Had i r
Had i r
570
GURUDANDOSEN
DALAM PEMBICARAANTINGKAT I
: I : 2005-2006
: Rapat Panitia Kerja : Terbuka
Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Selasa, 22 November 2005 09.00 WIB -16.40 WIB
: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung N usantara I
: Prof.Dr.H. Anwar Arifin, S.lp Dids : H. Agus Salim,
SH/Kabagset Komisi
X DPR-RI l. Pembahasan RUU tentang Guru
dan Dosen 2. Lain-lain
: 37 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI Menteri
Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta
jajarannya
-
A. Anggota Fraksi Partai Golkar: 1. Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2.
Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah,
SE,MM 5. DraHj. Faridah Efendy 6. Drs.H.M. Irsyad Sudiro 7. H.Ebby
Djauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Drs. Trulyanti Habibie Sutrasno,
M.Psi.
B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1. H.
Herl Akhmadi 2. Drs.H. Soeratal HW 3. Ora. Elviana, M.Si 4. Ors.
Eko Waluyo 5. Dra.Hj.NoviantikaNasution 6. Taufan Tampubolon, SE.
7. Deddy Sutomo 8. Ors. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM
C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1. DR.H.Muchtar
Aziz, MA. 2. Ors. Lukman Hakim 3. H. Daromi Irdjas, SH. M.Si. 4.
Ors.H.A. Hafidz Ma'soem
D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : I . Dr. H. Tata Zainal
Muttaqin, MM 2. Ors. Balkan Kaplale
E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : 1. Ors. Abdul Hakam
Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Drs. Munawar Sholeh 4. H. Ade
Firdaus, SE
F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : I. H.M. Dachlan Chudorie
2. Masduki Baidlowi 3. Ora. Hj. Anisah Mahfud
571
-
4. Ors. Mufid Rahmad 5. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.
G. Aoggota Fraksi Keadilan Sejahtera : 1. Aan Rohanah, M. Ag. 2.
Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi
H. Anggota Fraksi BPD : I. Muhammad Zainul Majdi, MA 2.
Drs.H.Mudaffar Syah
I. Anggota Fraksi PDS : I. Ruth Nina M Kendang, SE.
J. Anggota Fraksi PBR : I. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak
(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB)
KETUARAPAT (PROF.DR.H.ANWARARIFIN, S.IPDIDS/F-PG):
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Bismillahirrahmani"ahim , rapat kita buka.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)
Bapak/Ibu sekalian, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih
kepada Saudara dari Pemerintah yang rnewakili Pemerintah di Panja
kita hari ini. Sesuai dengan harapan kita semalarn, Ketua Panja
dari Pernerintah adalah Bapak Fasli Jalal dan Dirjen Dikti yang
kita pandang sangat berkepentingan dengan pasal-pasal yang akan
kita bicarakan.
Yang kedua, kami perkenalkan dari Fraksi Golkar itu ada
pergantian antar waktu Panja. Berhubung Ibu Antarini Malik pindah
ke Komisi I maka posisinya di Panja digantikan oleh Bapak KH. Ahmad
Darodji. Kemudian dari PKB juga ada pergantian, Pak Mufid
menggantikan Pak Masduki yang menjadi Pimpinan. Jadi FKB mendapat
tambahan satu jatah. PPP, Pak Chudorie diganti oleh Pak Daromi.
Jadi banyak wajah baru yang nanti bisa memberikan masukan untuk
kita semuanya.
572
-
Bapak/Ibu sekalian, sebenarnya semalam itu rapat itu
direncanakan pendek yaitu hanya memberikan mandat kepada tim ahli
untuk menyempurnakan. Tapi rupanya Pemerintah dan tim ahli kita itu
begadang sehingga apa yang diharapkan selesai hari ini ternyata
bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi sekarang itu kita mendapat 3
naskah tetapi penerbitnya ini Departemen Pendidikan Nasional bukan
DPR. J adi yang ada disini adalah karya Departemen Pendidikan
Nasional. Karena itu semua yang dihasilkan tim masih bersifat
tentatif usulan dari tim Dirjen Dikti, kemudian diolah oleh tim
teknis dan dibantu oleh tim teknis Pemerintah yang cukup banyakjuga
ditambah dengan tim teknis dari kita. Itu kira-kira yang dapat kami
laporkan.
Yang kedua kami ingin sampaikan bahwa penjelasan dari RUU ini
belum pernah kita garap bersama-sama. Masih ada dua pekerjaan rumah
kita yang diselesaikan oleh Panja ini, adalah membahas pasal-pasal
yang mengalami perubahan mengenai dosen itu dan juga ada usul-usul
yang masuk dari daerah. Kemudian kita selesaikan penjelasan. Jadi
menurut agenda Panja ini hari ini kita rapat dan besok rapat lagi,
dan nanti Raker dengan Mendiknas itu kita agendakan pada tanggal 1
atau 2 Desember. Dan pengesahannya itu tanggal 6 Desember. Oleh
karena itu hari yang pendek ini hams kita gunakan menyusun,
menyelesaikan, mengesahkan batang tubuh, mengesahkan penjelasan dan
kemudian kita laporkan kepada pleno atau Raker dengan Mendiknas,
kemudian uji publik tanggal 25-30. Itu kita pandang perlu uji
publik, kita sebarkan ke masyarakat. Itulah agenda sementara yang
disusun oleh Pimpinan bersama tim. Dan sekarang kita akan mengkaji
ini menjadi kewenangan Panja untuk kita bersama-sama.
Kita mulai
-
terkait dengan guru, hal-hal yang prinsip sudah kita selesaikan.
Mungkin kalaupun ada perbaikan atau penambahan-penambahan itu
bagian yang tidak terlalu prinsip.
Namun tentang dosen terasa bahwa kita masih memerlukan informasi
ataupun masukan-masukan dalam porsi yang cukup memadai terkait
dengan Undang-Undang ini apakah porsi dosen ini secara filosofis,
sosiologis, clan yuridisnya sudah mewakili di dalam naskah yang 21
November ini. Sebagai Anggota Panj~ Anggota Timcil, saya merasa
perlu lagi memperoleh infonnasi tambahan dari pihak Pemerintah
khususnya Bapak Dirjen Dikti untuk memberi penjelasan mengenai
sikap-sikap atau suasana batin dari para dosen yang akan diatur
oleh Undang-Undang ini. Sebab pada kesempatan terakhir dengan Pak
Dirjen kami menunggu naskah untuk mengisi bab yang terkait dengan
dosen. Tetapi kami belum memperoleh secara utuh latar belakang
masukan-masukan yang diberikan dalam bentuk sisipan-sisipan ataupun
tambahan-tambahan ayat pada Rancangan Undang-Undang yang ditetapkan
sebelumnya.
Pada kesempatan ini untuk memantapkan bagian dose~ kami
mengharapkan ada informasi atau pandangan-pandangan yang diarahkan
kepada keyakinan kami bahwa Undang-Undang ini akan betul diterima
dan dianggap memadai untuk mengatur para dosen baik yang mengenai
hak kewajiban, kesejahteraan, pengaturan secara spesifik. Sehingga
kita mengetahui persis dosen itu seperti aturan-aturannya. Kalau
guru kita sudah cukup mantap dari hak, kewaj iban, kesejahteraan,
perlindungan, dan lain-lain. Dan tentang dosen ini perlu Bapak
Pimpinan untuk disampaikan kepada kami. Karena yang banyak bergelut
dibidang dosen ini adalah Pemerintah dalam arti Dirjen Dikti.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
lntinya Golkar mengusulkan penjelasan dari Dirjen Dikti mengenai
filosofis, sosiologis, yuridis, historis, dan politis dari masuknya
substansi-substansi mengenai dosen. Ada pendapat lain?
Silakan POI Perjuangan.
ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAY AN KOSTER, MM):
Terima kasih.
Bapak Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
beserta stafnya yang saya hormati.
574
-
Pertama, saya setujujuga dengan pendapat Pak lrsyad itu mengenai
hal-haJ baru yang diatur di dalam RUU ini berkaitan dengan dosen
terutama sekali. Yang kemarin dimasukan oleh tim saya kira itu
sangat penting untuk dijelaskan oleh Bapak Dirjen supaya kita bisa
memahami secara umum hal-hal baru itu dan kita bisa
mendiskusikannya dalam Rapat Panja besok.
Kami sependapat dengan usulan yang kemarin, jadi hari ini kita
membentuk tim ahli yang dimaksud kemarin. Siapa-siapa saja
orangnya, menentukan agenda kerja sampai dengan pada posisi kita
Raker dengan Menteri sebelum kita pengesahan Rancangan
Undang-Undang ini pada tanggal 6 Desember yang akan datang.
Mengenai guru walaupun kita sudah mendiskusikan dan menyetujui
hal-hal yang bersifat prinsip tentu kita masih bisa melihat pasal
per pasal kembali karena dari yang diperbaiki di sini belum
sepenuhnya sesuai dengan yang didiskusikan oleh Panja dari tanggal
11-12 yang lalu. Jadi masih ada haJ-hal yang secara substansi tidak
berubah barangkali tapi secara teknis dalam penuangan dalam pasal
dan ayat itu ada haJ yang sangat baik yang menurut kami perlu
disesuaikan di dalam pengaturan ini. Yang kedua adalah banyak
hal-hal yang masih perlu dikoreksi secara teknis redaksional. Dan
kita bisa melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam besok.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Koster.
Lanjutkan saja ke PPP.
ANGGOTA F-PPP {H. DAROMI IRDJAS, SH., M.Si.) :
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Dirjen,
Bapak Pimpinan, dan para Anggota Dewan yang saya honnati.
Mengenai materi dosen, saya kira kemarin kita pemah ada masalah
yaitu semula materi dosen ini ada yang keberatan kalau dijadikan
satu dengan guru dalam Undang-Undang ini. Tapi kemudian proses
berjalan dan Pak Dirjen Dikti mencoba untuk melakukan pendekatan
pembicaraan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada. Dan hasilnya
sudah diserahkan kepada kita. Persoalannya menurut saya adalah kami
memerlukan semacam jaminan bahwa apa yang dihasilkan oleh Pak
Dirjen Dikti ini dengan beberapa perguruan tinggi timnya dengan
beberapa perguruan tinggi yang ada, ini tidak akan timbul komplain
lagi dari sementara perguruan tinggi yang lain. Sebab saya khawatir
kalau saya sudah
575
-
sepakati tapi kemudian masih ada juga kalangan dosen dan
perguruan tinggi yang kurang puas kemudian melakukan protes dan
sebagainya. Kita ini yang di DPR akan menghadapi satu masalah bahwa
ternyata jaminan dari Dirjen Dikti ini mengenai materi dosen ini
benar-benar sudah representatif.
Kalau materi mengenai guru saya kira ada payungnya, ada
organisasi profesi PGRI. Tapi kalau dosen, ini organisasi
profesinya selama inikan kita belum ada. Jadi jangan sampai di
kemudian hari terjadi masalah-masalah. oleh karena itu sebelum kita
lanjut mengenai masalah materi yang akan kita bahas di sini, saya
mohon semacamjaminan dari Pak Dirjen Dikti dengan timnya ini bahwa
materi yang disampaikan ini benar-benar sudah representatif
mewakili dosen-dosen yang ada. Jadi saya kira ini perlu penjelasan
lebih dahulu, setidak-tidaknya lnsya Allah tidak. akan timbul
masalah baru.
Saya juga melihat masih ada beberapa hal yang nanti perlu
dicermati lagi terhadap pasal-pasal yang ada, kalimat-kalimat yang
ada yang perlu dicermati secara bersama-sama. Tapi untuk sementara
itu yang perl u saya sampaikan, jadi saya perlu jarninan dari
Dirjen Dikti bahwa betul-betul rnateri yang disuguhkan kepada kita
ini sudah representasi.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan Pak Balkan.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Dirjen Mutendik maupun
Dikti yang kami hormati dan rombongan.
Saya kira kita harus mengambil solusi saja. Kali ini saya kira
ketua kita harus mengambil keputusan yang tepat saja. Karena
setelah saya minta petunjuk kepada Allah SWT, negarawan itu juga
perlu berbicara. Tapi lebih
-
dan kebetulan sekali saya lihat bah menyangkut dosen ini sudah
ada walaupun SMS itu luar biasa, datang dari rekan-rekan PGRI
seluruh Indonesia Acara memang ditunda tanggal 27 November, hari
ini mereka mengadakan koordinasi dengan Wapres. Wapres hadir dan
saat itu Pak Presiden masih ada di luar negeri.
Jadi dengan demikian kita juga akan diundang oleh pengurus PGRI
di Solo, siapa yang berangkat nanti saya belum tahu. Saya kira usul
teman-teman tadi sudah cukup baik Golkar, PDI, maupun PPP.
Cumakalau besok Fraksi Demokrat ini agak kosong, mungkin nanti ada
teman kami yang alcan menempati tapi mungkin dengan catatan sudah
tidak boleh macam-macam lagi, sudah tegar saja Karena kita sudah
capek dalam arti kata enak. Bukan capek dalam arti kata jelek tapi
capek dalam arti kata enak. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat
setelah mendapat petunjuk dari fraksi juga, sepertinya kita harus
sahkan pada tanggal 6 Desember besok. Karena di Balegjuga
dibicarakan masalah ini. karena Undang-Undang Guru harus
diperlambat, kita dimarahi oleh orang Baleg juga Oleh karena itu
Pak Pimpinan, saya kira malam ini sampai jam berapa pun kita akan
selesaikan sehingga kita tidak ada tumpukan masalah menjelang
2006.
Terima kasih.
Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUARAPAT:
Terima kasih Pak Balkan.
Jadi supaya kita mengambil keputusan yang enak, semua diberi
kesempatan berbicara.
Sekarang PAN, Silakan.
ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan yang kami
hormati.
Para tamu kita yang terhormat, Pak Dirjen Dikti dan Pak Oka dari
Kementerian Hukum dan HAM.
Rekan-rekan Anggota Panja yang kami honnati.
Saya mencoba sepintas karena baru terima konsep RUU ini ter
tanggal 21 November, berarti baru tadi malam. Kami hanya ingin
mengajak komitmen kita Anggota Panja untuk mengapresiasi apa yang
telah kita putuskan. Dengan konsisten kita coba laksanakan apa yang
telah menjadi kesepakatan kita.
577
-
Umpamanya baik persoalan waktu, juga soal substansi-substansi
dari Undang-Undang yang sedang kita bahas. Misalnya tentang
kerangka, Undang-Undang ini sebagaimana kita sepakati pada tanggal
14 di Bidakara khususnya untuk yang dose~ kalau yang guru
barangkali agak setengah matang atau sekian persen lebih dari
separuh atau 90% lab kita siap. Untuk dosen juga mohon ada sedikit
penyesuaian, misalnya kesepakatan.
Tolong dibuka Pasal 45, ayat ( 1) masih mengupas soal gaji. To
long dibuang saja. Padahal ada usul dari kawan untuk menyisir.
Ttdak usah dikemukakan di situ soal gaji. Gaji itu bukan urusan
kita, kitahanya mengaturtunjangan-tunjangan saja To long dicermati,
itu penting nanti bisa buat repot perguruan swasta. Karena
persoalan gaj i untuk guru swasta pun sudah diatur dalam PP
tersendiri saya kira jadi tidak usah disebut. Seperti pada bah
guru, kita tidak sentuh persoalan gaji. Kemudian soal ide-ide yang
kemarin kita munculkan, kawan-kawan DPR sangat antusias merespon
apa yang disebut preneurship dan sebagainya. Dan menekankan
persoalan penelitian yang lebih aplikatif. Dan soal pengabdian
masyarakat supaya lebih ditekankan agar ada suatu nuansa dan
terobosan baru, mohon maaf karena sepintas saya baca. Hal-hal
itulah yang mengakibatkan pendapat PAN. Saya setuju dengan
kawan-kawan untuk dibahas, coba disisir. Lebih menekankan pada
persoalan dosen dan saya kira bisa tepat.
Yang terakhir mungkin ada kawan-kawan yang justru konsep awalnya
kan dari Diknas soal preneurship, dan sebagainya itu. Coba tolong
sisi yang mana yang dimunculkan itu.
Terima kasih.
Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUARAPAT:
Dari sekian pembicara ini minta apa penjelasan dari Pemerintah.
Apa ada pendapat lain? Masih ada?
PKS Silakan.
ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH, M.Ag.):
Terima kasih.
Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pertama saya ingin memberikan apresiasi pada tim yang sudah
menyelesaikan RUU ini khususnya substansi yang terkait dengan
masalah dosen. Kedua, saya setuju untuk mendapatkan penjelasan yang
terkait dengan hal-hal yang baru
578
-
yang dulu tidak terrnuat dalam RUU sebelumnya. Ketiga, saya
mohon hari ini juga dibuat jadwal karena tanggal 25 dan 30 nanti
selesai, tanggal 25 itukan lusa. Apakah mungkin besok dalam satu
hari itu bisa selesai dibahas oleh kita semuanya.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Pak Dachlan S ilakan.
ANGGOTA F-KB (H.M. DACHLAN CHUDORIE):
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak dari
Pemerintah, Bapak Ketua, serta para Anggota.
Pada prinsipnya saya juga setuju dengan apa yang dikemukakan
bahwa seyogyanya dari pihak Pemerintah memberikan penjelasan
gambaran lebih lanjut terutama hal-hal yang bersifat kekhasan dosen
dibandingkan dengan guru. Kalau guru kita sudah mempelajarinya
demikian rupa, mengenai dosen ini rasanya masih mentah pengkaj ian
kita untuk itu.
Kedua, kita j alan sampai semampu kita sore ini khususnya
mengenai dosen. Sehingga besok beban kita sudah tidak terlalu
berat. Mengingat kita dikejar-kejar oleh waktu. Barangkali hanya
itu saja dari kami.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan BPD.
ANGGOTA F-BPD (DRS. H. H. MUDAFFAR SYAH):
Terima kasih.
Saya sangat menyetujui rekan-rekan dari Fraksi Golkar, POI, PPP
dan PAN itu. Tapi saya mau menambah satu masalah di sini yaitu
ingin penjelasan sejelas-jelasnya tentang Pasal 48 A tentang
Penghasilan. Kalau tidak salah kalau untuk dosen sebagai pegawai
negeri itu sudah diatur dalam sistem penggajian. Kalau kita bicara
lagi mengenai tunjangan-tunjangannya maka apakah kiranya nanti
tidak bertabrakan atau melanggar Undang-Undang Penggajian itu.
Sebab dalam Undang-Undang Penggajian itu gaji pokok dan segalanya
itu sudah ditetapkan.
Terima kasih.
579
-
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Silakan yang terakhir PDS.
ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):
Singkat saja Pak, kemarin saya cukup galak mengatakan bahwa Pak
Satrio dan Pak Itu Sekarang saya excited bahwa dua personil yang
sangat saya harapkan temyata hadir. Kedua, mungkin substansi saja
saya sempat meminta diskors sekitar 10-15 menit. Saya melihat ada
kekurangan sana sini dalam arti ada pasal yang tum pang tindih.
Contoh misalnya tunjangan dan gaji. Saya melihat dalam beberapa
pasal hal-hal substansi seperti tunjangan dan gaji itu melekat ke
banyak sekali pasal. Dan itu terkesan tumpang tindih dan
diulang-ulang. Ketiga, mengenai penempatan dosen di daerah khusus.
Itu saya melihat juga ada beberapa pasal yang diulang-ulang. Ada
sekitar 2 atau 3 pasal. ltu mungkin bisa menjadi perhatian.
Selanjutnya terns terang ada pekerjaan rumah yang belum
diselesaikan yaitu mengenai preneurship. Sa ya melihat preneurship
itu akan dimasukan dalam pasal mengenai pengangkatan, pemindahan
dosen dan segala macam. Tapi saya cukup terkejut karena dalam 4
pasal yang mengatur mengenai pengangkatan itu semuanya dilimpahkan
ke Peraturan Pemerintah. Tidak ada satupun yang dimasukan ke
Undang-Undang. Ini menjadi perhatianjuga.
Kemudian satu pekerjaan rumah titipan Pak Muna war yang belum
diselesaikan adalah bagaimana pertanggungjawaban dosen terhadap
fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya melihat di sini
tidak hanya bersifat pelengkap saja,justru fungsi utama yang
seharusnya dimiliki oleh guru yaitu mengevaluasi basil belajar,
proses pembelajaran, itu banyak sekali yang dimasukan dalarn
pasal-pasal mengenai dosen. Harusnya berpikir, bukannya harus
fungsi utama dahulu. Justru fungsi penelitian dan pengabdian
masyarakat itu sangat sedikit sekali. Jadi sekali lagi saya mohon
rangkuman yang saya kemukakan kepada bapak sebagai hasil penyisiran
selama 15 menit bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penjelasan ke
depan nanti.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Jadi kita sudah bisa kita simpulkan, terima kasih. Jadi kita
simpulkan bahwa seluruh fraksi menghendaki penjelasan dari Dirjen
Pendidikan Tinggi, kalau gaya Golkar itu filosofis, sosiologis,
yuridis, historis, dan mungkin j uga dari segi
580
-
politiknya jika sekiranya itu memang dipandang penting. Kedua,
kita akan menetapkan agenda kita sampai selesai.
Saya perSilakan Saudara Dirjen Pendidikan Tinggi untuk
menyampaikan atau Ketua Panjanya dulu Silakan Pak Fasri.
PEMERINTAH (FASLI ZALAL):
Bapak/Ibu Anggota Panja yang kami hormati.
Sesuai dengan dialog kita pada beberapa pertemuan kemarin,
akhimya kami berusaha keras dan Pak Satrio bergabung semalam pukul
22.00 Wib dan kita bekerja sampai pukul 24.00 Wib untuk mengisi
fonnat yang kita sepakati yang lalu. Dimana ada ketentuan umum, ada
pasal bersama, ada guru dan, ada dosen. Walaupun sebetulnya upaya
itu sudah dilakukan secara keras oleh para Tim Kecil yang mencoba
memilah benar komponen dosen. Malahan ada dokumen sendiri yang
dibuat untuk dosen itu yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita
di Tim Kecil. Dan ini ada yang gurunya saja dan dosennya saja dan
yang ini kalau digabung.
Pada waktu dijejerkan guru dan dosen itu, akhirnya disadari
bahwa ternyata banyak sekali perulangan kalau kita memaksakan
dipisah. Sehingga akhimya Tim Kecil menyarankan dalam rapat Tim
Kecilnya agar digabung sesuai dengan ide awal yang sudah dipikirkan
dan temyata terbukti ampuh oleh para Anggota DPR sebagai pengusul.
Tapi kita sudah berdialog mengenai itu, kami kembali ke square one
menyiapkan untuk dibedah itu dan akhirnya upaya kembar siam itu
kita lakukan dalam 2 jam tadi malam. Kita pastikanjuga beberapa
yang penting seperti preneurship, keputusan dosen, kita coba
semaksimal mungkin. Tapi karena ini hanya 2 jam dan kemarin
diharapkan pertemuan ini menjadi sangat singkat, kemudian
menugaskan tim ahli kita bekerja lebih keras dan baru besok
kira-kira yang agak lebih bail
-
Bapak Pimpinan Komisi X, Bapak/IbuAnggota Komisi X.
Kalau kita lihat perkembangan yang ada, jadi awalnya memang ada
keberatan terhadap dimasukannya dosen di dalam RUU Guru dan Dosen.
Temyata para dosen atau pimpinan perguruan tinggi melihat naskah
yang awal itu sehingga mereka merasa tidak cocok kalau dosen
dimasukan seperti itu dalam RUU Guru dan Dosen.
Pada pertemuan di Bidakara yang lalu dimana kami minta
teman-teman rektor untuk rnemberikan pandangannya, saya kira waktu
itu juga sama suaranya. Setelah itu ada pertemuan terpisah dimana
Panja terus, kami pertemuan khusus dengan pimpinan perguruan tinggi
yang hadir waktu itu ada sekitar 20-an. Kita bicarakan lagi dan
temyata ada suatu perkembangan. Mereka melihat ada hal-hal yang
diperlukan untuk dimasukan dalam sebuah Undang-Undang dan kemudian
kami sepakati dengan para pimpinan perguruan tinggi waktu itu, itu
pun dari mereka dan kami tidak pemah mencoba untuk menguasakan
karena ini saya kira berangkat dari grassroot. Mereka usul
bagaimana kalau ada pemisahan antara guru dan dosen tapi dalam satu
Undang-Undang supaya kita bisa menyelamatkan Undang-Undang Guru dan
Dosen yang sudah berjalan cukup jauh. Itu yang kami sampaikan pada
Panja, yang kemudian dibahas sampai pada sistematika dan ada
pengelompokan-pengelompokan yang sifatnya umum guru dan dosen.
Bahkan ada usul dari teman-teman Panja yang mengatakan bahwa
perlu masukan penelitian, pengabdian, tendership dan segala macam
yang muncul. ltu kami sampaikan semua pada tim yang kami bentuk
untuk menampung aspirasi yang berkembang di bawah. Dan kami selalu
mencoba memperhatikan bahwa nanti jangan sampai ada suatu
kesenjangan yang terlalu besar antara guru dan dosen di dalam
penyajiannya supaya tidak terkesan ini kombinasi satu dengan yang
lain. Karena kami tidak ingin kehilangan momentum untuk bisa
melahirkan Undang-Undang yang untuk guru terutama supaya
mendapatkan suatu penghargaan yang sangat baik.
Tim bekerja dengan mengumpulkan semua aspirasi yang berkembangan
di kalangan dosen. Sehingga pada tanggal 1 7 siang itu mereka
berhasil menyiapkan satu konsep. Dan tanggal 18 siang setelah
Jumatan saya kirim ke Komisi X, Pimpinan, maupun wakil dengan
tembusan pada Balitbang dan juga Dirjen Mutendik untuk diketahui.
Saya juga tan ya mengapa disatukan pasal-pasalnya, kenapa tidak
dipisah seperti yang kita sepakati awal. Mereka mengatakan ini yang
berkembang dari bawah. Dan temyata banyak yang bisa digabung
meskipun di dalam ayatnya itu dipisahkan. Satu pasal yang sama tapi
ayatnya itu ada pemisahan kapan tentang guru, kapan tentang dosen
supaya ada kejelasan.
582
-
Sehingga tidak terkesan sesuatu yang terpisah tapi sesuatu dalam
satu nuansa yang sama Dari awal saya serahkan apa adanya pada Panja
untuk kemudian dibahas.
Pada tanggal 21 kemarin kami memimpin rapat kerja rektor
se-Indonesia dari pagi sampai maghrib. Dan saya tidak bisa
meninggalkan tempat karena saya harus memimpin mereka karena saya
yang mengundang dan juga diskusi terns sehingga tidak mungkin saya
meninggalkan rapat untuk rapat di Milenium. Itu sempat saya angkat
lagi karena kumpul semua rektor. Saya katakan ini ada masukan kita
untuk RUU Guru dan Dosen. Bagaimana mereka? Semula mereka menolak
sekarang bagaimana? Mereka kemarin bersepakat untuk menyetujui,
tidak keberatan sehingga kalau jaminan yang tadi itu dimintakan,
sampai detik kemarin itu teman-teman di PTN pimpinannya semua
menyetujui apa yang telah disiapkan oleh Tim Kecil untuk dimasukan
dalam bagian dari RUU Guru dan Dosen.
Di samping itu kami juga tanggal 17 siang tersebut rapat dengan
Tim Kee ii. Kita juga menghadirkan Ketua APTISI yang mewakili
perguruan tinggi swasta Jadi artinya dosen swasta pun sudah kita
ambil aspirasinya dan kita masukan. Jadi sebetulnya semua pihak
dosen sudah menyetujui apa yang pada akhimya itu masuk dalam
dokumen yang ada di sini. Bahwa kemudian ada kekurangan dan
sebagainya itu saya kira memang perlu kita lengkapi dan ada
beberapa hal yang belum sempat kita bahas misalnya tendership. Itu
temyata idenya baik, cuma karena waktunya terbatas dan kita juga
tidak bisa gegabah membuat suatu konsep yangjangan sampai nanti
pada waktu kita laksanakan mengalami berbagai macam kendala. Jadi
kalaupun dimungkin itu kita sebutkan tapi kita atur dalam PP supaya
tidak mengganggu jadwal untuk pengesahan pada tanggal 6
Desember.
Pada prinsipnya apa yang disampaikan di sini tadi ada beberapa
hal yang kita koreksi dan kita akan perbaiki. Itu sudah merupakan
suara dari grassroot, Jadi kalau itu yang diminta oleh teman-teman
Panja walaupun nanti ini digulirkan maka tidak akan ada keberatan
dari pihak dosen. Sebenamya itukan banyak menguntungkan dosen.
Sehingga sebetulnya mereka diuntungkan dengan adanya seperti ini.
Kalau dulu menolak karena belum melihat konsep yang mungkin belum
pas karena mereka juga tidak terlalu teliti mencermati. Tapi
sekarang sudah dalam posisi yang sebetulnya mensupport adanya ini
dan mereka pun mensupport supaya ini bisa lahir, terutama gunmya
yang bisa kita dorong menjadi satu keunggulan.
Oleh karena itu dalam penyusunan ini pun kami berpendapat memang
sebaiknya utuh bersatu, meskipun dalam ayat kadang ada yang berbeda
Satu dua pasal mungkin yang khusus dosen bisa kita tambahkanjika
diperlukan. Dan
583
-
kita inginjugajangan sampai dominasi nan.ti terjadi. Jadi harus
seimbang antara porsi guru clan dosen supaya betul-betul kelihatan
ini suatu konsep yang utuh clan bisa dilaksanakan dengan baik dan
tidak menimbulkan persepsi yang salah dikalangan para penggunanya
Jadi intinya demiki~ jadi tadi beberapa hal yang mungkin belum
sempat muncul. ltu karena dalam waktu yang terbatas. Ada kendala
dalam menyiapkan hal-hal atau substansi yang mungkin perlu
pendalaman. Tetapi yang penting bagi kami adalah kami sudah mencoba
untuk meyakinkan pihak dosen bahwa inilah yang terbaik yang
sekarang ini bisa kita lahirkan. Dan tadi ada pendapat mengenai
terlalu banyak mengacu pada Perundang-Undangan yang berlaku itu.
Memang ini membutuhkan satu pengkajian yang cukup panjang sehingga
saya sarankan nanti di dalam pembahasan ini sesuatu yang kira-kira
masih memerlukan satu pendalaman kita tugaskan kepada PP untuk
diatur karena toh peraturan tentang kepangkatan, penugasan,
penempatan dan sebagainya itu ada juga dalam PP. Jadi mempunyai
tingkat kesetaraan yang sama.
Demikian singkatnya secara umum, nanti teknis detail saya kira
bisa dibahas oleh Tim Ahli supaya betul-betul memberikan suatu
ketelitian dan kecennatan di dalam penyiapannya. Dan prinsipnya
kembali rektor atau pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun
swasta dan juga para dosen sudah keluar dan ini artinya mereka
komit untuk bisa diteruskan dalam tatanan yang lebih lanjut.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Apa Pak Fasli masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup.
Bapak/Ibu sekalian, kita sudah dengar sebuah jaminan dan sebuah
komitmen yang disampaikan oleh Pak Satrio dan kita sudah dengarkan
secara umum daripada masuknya semua substansi di dalam. Karena
memang semalam ini kita ada konsensus bahwa rapat ini pendek. Maka
kekurangan-kekurangannya itu nanti bisa disempumakan.
Maaf saya sampaikan infonnasi, waktu ketemu Wapres yang akan
diundang oleh PGRI tapi tadinya Pak Wapres tidak tahu kalau tanggal
27. Dan saya menyampaikan karena saya dengar tanggal 27 dan acara
di Golkar itu dibatalkan khusus untuk PGRI. Saya dengar PGRI itu
sangat penting untuk dihadiri. Saya ditanya perkembangannyajadi
saya bilang sudah ada kemajuan cukup banyak
584
-
dan sudah ada pertemuan. Beliau jawab yang penting deal, artinya
tadi jaminan yang diberikan oleh teman-teman tadi. Jadi inilah saya
kira yang diminta oleh teman-teman, yang deal seperti itu clan
bahwa antar kita dengan teman-teman di jajaran perguruan tinggi itu
tentu tidak ada masalah.
Saya kira tidak ada lagi masalah mengenai umum ini. Sekarang
kita pindah pada penjadwalan. Penjadwalan ini sudah kita susun
sedemikian rupa dalam waktu yang sempit. Bapak/Ibu sekalian
sekarang kita sudah berada Selasa, 22 November 2005. Jadi Rapat
Panja Guru dan Dosen dengan Pemerintah yang hari ini sebenarnya
agendanya sederhana. Kita akan menugaskan tim ahli unruk membuat
seperti itu. Kalau di Baleg saya kira seperti itu ya, misalnya tim
ahli buat lalu hasil tim ahli dinilai oleh kita. Itu bisa
disepakati hari ini? Jadi tim ini menyepakati untuk diserahkan
kepada Tim Ahli, termasuk sinkronisasi dan tennasuk penjelasan.
Karena penjelasan itu bunyinya masih guru belum dosen. Jadi nanti
penjelasan-penjelasan itu tim ahli bekerja keras, saya tidak persis
mau di sini atau disana, itu urusannya Pak Siskandar. Setuju?
INTERUPSI:
Sebentar Pimpinan, tim ahli ini siapa. Unsur-unsurnya
ditentukan.
KETUA RAPAT:
Tim ahli 3 orang dari kita dan selebihnya dari Pemerintah dan
kita dari Pimpinan ini akan memandu.
INTERUPSI:
Dari anggota sebaiknya juga Pak.
KETUARAPAT:
Ada anggota mau juga? Kalau ada anggota mau ikut, ini sifatnya
sukarela ya. Setuju?
(RAPAT: SETUJU)
Kalau disebelah itu diserahkan kepada Tim Ahli, nanti sesudah
itu kita amati bersama dan dilaporkan kepada kita.
INTERUPSI:
Saya kira ini mengikat, jadi relawan tapi betul-betul kita minta
bantuan teman-ternan untuk ikut betul. Jadi maksudnya relawan tanpa
honor.
585
-
KETUARAPAT:
Jadi bekerja ini ada karena hobi dan ada juga karena komitmen
supaya menghasilkan karya yang baik. Tapi kita juga mengerti bahwa
teman-teman mempunyai kesibukan masing-masing. Dengan demikian
jalan tengahnya relawan. Dan nanti kalau Pak lrsyad menjadi relawan
kami dari Pimpinan sangat berterima kasih, begitu juga Pak
Koster.
Sekarang kita pindah pada hari Rabu besok. Besok ini kita akan
mulai pukul 09. 00 Wib sampai pukul 13.00 Wib. Jadi sampai selesai
besok ya. Pukul 14.00 Wib ada Budpar, kalau Budpar selesai. Besok
inikan Panja, relawan ini hari ini sampai besok pagi. Nanti besok
hari Rabu pukul 09.00-13.00 Wib kemudian kita istirahat kemudian
disambung malam lagi.
ANGGOTA F-PG (DRS. H.M. IRSYAD SUDIRO):
Ada malam yang kita ada Rapim. Jadi mungkin apa Budpamya bisa
ditunda. Kalau tidak bisa ya sudah sampai pukul 13.00 Wib.
KETUA RAPAT:
Kalau Rapim kita bisa kita atur Pak. Diharapkan besok pukuJ
09.00-13.00 Wib kita bisa menyelesaikan dan kalau tidak kita
sambung malam hari.
Sekarang nomor 8, Kamis ini kita percayakan kepada Timus. Jadi
Timus ini seperti kata Pak Koster redaksional dan sinkronisasi ini
penting jangan sampai adaduplikasi. Setuju?
(RAPAT: SETUJU)
Sekarang selesai Timus itu, ini Panja harus memberikan mandat
penuh kepada Timus. Artinya tidak perlu basil Timus dibawa ke
Panja. Boleh seperti itu Pak. Jadi Panja memberikan mandat penuh
kepada Timus apapun hasilnya itu akan dibawa menjadi konsultasi
publik pada hari Jumat sampai Selasa.
Setuju?
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian Jumat-Selasa (25-29 November 2005) Konsultasi Publik
terhadap RUU tentang Guru dan Dosen. Jadi konsultasinya nanti kita
perlu ke perguruan tinggi atau kemana, kita bawa atau Pak Satrio
membawa rektor kesini, kita
586
-
keternu. Bagaimana bagusnya itu Pak? Apa kami DPR yang
berkunjung kesana? Silakan.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Pimpinan, usul lebih baik kita yang kunjungan kesana
Sekali-sekali lebih familiarlah.
KETUARAPAT:
Berapatim?
INTERUPSI:
Ya tentukan dulu berapa daerah. Lima daerah atau tiga provinsi
cukup. Saya kira begitu jadi tidak perlu semua provinsi.
KETUARAPAT:
Menurut tim teknis karni bahwa ada I 0 provinsi. Kebanyakan?
Kalau di Sumatera di mana? Medan ya. Kalau di Jawa di Jakarta, Jawa
Tengah, Manado, Denpasar. Jadi lima ya? Kalau begitu enam? Jadi
Jawa Timur tidak tercover ya. Sekarang konfirmasi mengenai
bagaimana logistiknya.
Silakan Pak.
PEMERINTAH :
Kami ingin daftar berapa anggota ke masing-masing daerah untuk
ditetapkan. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Kalau begitu sekarang saja. Sekarang Medan, siapa di Medan?
INTERUPSI:
Profkalau bisa jangan satu orang. J adi kita jumlahnya berapa
dan pantasnya itu minimal berapa orang. Jadi jangan sampai satu
daerah hanya satu orang.
KETUA RAPAT:
Panja kita ada 24 orang dibagi 6 diluar Pimpinan, jadi 25 dibagi
6 dengan Pimpinan. J adi empat ya.
581
-
INTERUPSI:
Saya usul Pak, karena ini muatannya dosen maka Tim Kecil yang
dibentuk oleh Pak Dirjen itu supaya didistribusikan juga satu-satu
ke tempat itu. Terima kasih.
KETUARAPAT:
Jadi Pemerintah juga ikut ya? Panja Pemerintah juga ikut
bersama-sama. Kalau boleh Panja Pemerintah yang memimpin itu
sama-sama. Jadi ada 6, masing-masing 5 jadi ada 30. Saya kira
selesai satu masalah ya. Setuju ya?
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian hasil dari konsultasi publik ini kita bawa dalam Rapat
Panja satu kali lagi yai tu tanggal 1.
INTERUPSI:
Sebelum Rapat Panja kalau bisa, jadi ada tim yang menyerap dulu
atau mengolah
-
KETUARAPAT:
Bagusnya sebelum ke daerah ya. Supaya daerah sudah tahu bahwa
kita akan datang ke daerah dan hasilnya adalah ini.
Silakan Pak.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Pimpinan, sebelum ke daerah juga ada pemberitahuan dari kita ke
daerah-daerah itu untuk dia punya televisi daerah. Itu sangat
membantu sekali kalau kita di daerah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Jadi nanti prosedurnya begini, Pimpinan DPR mengirim surat
kepada semua gubemur bahwa akan ada tim DPR bersama Pemerintah akan
ke daerah itu. Dan mo hon diberi fasilitas dan kemudahan dalam
menjalankan tugas. Sehingga kita datang dengan resmi ke daerah
itu.
Silakan Mbak Nina.
ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE) :
Mengingatkan saja bahwa hari Sabtu kita ke Cina. Di sini
itukanjadwalnya Jumat sampai Selasa (25-29 November 2005) sedangkan
kita berangkat ke Cina tanggal 26. Jadi apakah memungkinkan kalau
misalnya kita ke daerah dulu, mungkin Kamis pulang Jumat, terus
Sabtunya kita ke Cina atau kita konsultasi setelah dari Cina.
Bagaimana Pak?
KETUARAPAT:
Kita berangkat tanggal 25 dan pulang tanggal 26. Kita atur saja,
nanti keberangkatan ke Cina kita tunda menjadi tanggal 27.
Bagaimana menggunakan kesempatan yang terbaik dalam waktu yang
sesempit-sempitnya.
PEMERINTAH:
Saya kira pemberitahuannya juga mengalami kesulitan karena di
daerah pun juga perlu persipaan.
589
-
KETUARAPAT:
Jadi sekalian duajalur,jalur perguruan tinggi negeri mengirim ke
perguruan tinggi negeri dimana tempatnya dan dari DPR itu ke
Gubemur. Jadi persiapannya memang biasanya kalau mau mudah
disediakan fasilitas dan segala macam sehingga dengan mudah dia
laksanakan. Inikan berarti Jumat besok.
INTERUPSI:
Pimpinan, infonnasi saja bahwa tim yang ke Australia juga ada.
kalau tidak salah Jumat 25 malam itujuga perlu diatur.
KETUA RAPAT:
Artinya begini, kalau tidak berangkat dipilih saja. Apa boleh
buat karena ini sempit mengatur waktu. Atau sehari saja
kunjungannya.
PEMERINTAH:
Saya kira perlu dikonkretkan, kasihan juga persiapan mereka ke
luar negeri. Kalau kita ke daerah Sabtu mungkin mereka hari libur
juga jadi mungkin sebaiknya hari Senin. Jadi mungkin kita berangkat
hari Minggu atau Senin pagi. Oleh karena itu bagi teman-teman yang
mau keluar negeri barangkali konkretnya tidak jadi 4 orang mungkin
ada yang 3 orang. Karena itu angka 4 tadi mungkin bisa kita kurangi
karena ada teman-teman yang sekarang sedang keluar negeri.
KETUA RAPAT:
Artinya begini, kalau hari Senin itu sudah tanggal 28. Jadi yang
mau berangkat misalnya ke Cina itu pilihlah hari Jumat. Kita bisa
berangkat hari Kamis malam dan Jumat sorenya bisa pulang. ltu bisa
diaturlah. Kota yang akan kita kunjungi inijalur penerbangan saya
kira cukup baik. Yang paling enak itu di Jakarta,jadi kalau memang
ada persoalan kita di Jakarta saja tidak usah ke daerah.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Pimpinan, kalau begini maka semuanya tertumpuk. Ke Cina kalau
tidak salahkan hari Sabtu malam. Sedangkan ke Maluku ini Prof tahu
sendiri perjalanannya. Kalau begitu kita ke sekitar Jawa Barat dan
Jawa Tengah saja. Saya kira Maluku kita cabut saja dulu, nanti
Insya Allah pada kunjungan kerja saja. Jadi mengingat pada hari
Sabtu ke Cina maka lebih baik kita di Pulau Jawa saja dulu.
Terima kasih.
590
-
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Yusuf.
ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le):
Yang ke Australia kan ada 7 orang, tanggal 25 malam ta.pi kalau
hari Kamis bisalah. Mtingkin Jawa Tengah atau Jawa Timur salah satu
masih bisa.
KETUARAPAT:
Tapi hari Kamis juga masih Timus.
ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le) :
Maksudnya kalau sore atau malam, kemudian kunjungannya Jumat
pagi. Karena ke Australia itu malam seingat saya.
KETUARAPAT:
Silakan nanti diatur secara teknis dengan kami. Artinya selama
masih bisa kita atur, kita atur saja dan selama teman-teman juga
tidak menyiksa diri untuk menghadiri dua peristiwa yang berdekatan
karena itu penting juga.
INTERUPSI:
Usul Prof, untuk kami-kami yang tidak ke luar negeri barangkali
kita bisa ambil Senin. Senin itu kita bisa ke 2 perguruan tinggi.
Oleh karena itu bagi yang akan ke luar negeri, itu dicari
daerah-daerah yang berdekatan yang itu memerlukan hari dan Jumat
sudah harus kerja. Kalau saya dan Pak Daromi bagaimana kalau Jawa
Tengah ambil hari Senin saja Sehingga kita bisa lebih dari satu
perguruan tinggi. Dan timnya menyesuaikan anggotanya dengan yang
akan ke luar negeri.
Terima kasih.
ANGGOTA F-KB (DRS. MUFID RAHMAD):
Saya punya pandangan begini Prof, masalah konotasi publik ini
saya pikir suatu aktivitas yang sangat penting dan ini jangan
sampai justru kalau di desain seperti ini terjadi distorsi. Saya
berharap agar persoalan penjadwalan ini dipending saja, ini nanti
dibahas internal komisi atau Panja dan saya berharap setelah ini
bisa kita bicarakan internal. Karena begini, menurut saya ini harus
diperbanyak. Tidak bisa hanya dua atau satu karena kita ingin
menyerap sebanyak-banyaknya mengingat respon dari masyarakat ini
juga beragam. Kalau kita hanya mengambil
591
-
sampel satu atau dua perguruan tinggi barangkali ini masih
kurang seperti yang kita harapkan. Belum kita bicara masalah
mungkin kita juga ingin dengar suara di luar perguruan tinggi. Jadi
sekali lagi saya mintajustru ini tidak disederhanakan tapi justru
mendapat porsi yang cukup.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ini ada usul untuk dipending, kalau saya sendiri tidak ada lagi
waktu. Saya ingin menyampaikan bahwa yang paling kontroversial dulu
itu adalah Undang-Undang Sisdiknas, itupunjugasampel perguruan
tinggi. Jadi kitadatangi wilayah-wilayah yang memang merasa belum
mendukung. Tapi sebenamya ini kontroversi dalam RUU Guru clan Dosen
ini tidak sekeras dengan Undang-Undang Sisdiknas. Apalagi semua
rektor yang disampaikan tadi oleh Pak Satrio itu sudah mendukung.
Jadi sisa yang kita earl ini adalah penyempumaan
substansi-substansi itu,barangkali ada yang kelewat atau berlebihan
dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Mufid, karena kita sudah tidak
punya waktu tapi kita juga ingin mendengarkan aspirasi yang
muncul.
ANGGOTA F-KB (DRS. MUFID RAHMAD):
Jujur saja saya sering mendapatkan komplain dari masyarakat
bahwa Undang-Undang ini meskipun tidak ada dikotomi negeri atau
swasta, guru atau dosen negeri clan swasta tapi prakteknya juga
terjadi diskriminasi. Sementara sejauh yang saya tahu, pada hari
ini kita kurang banyak menyerap aspirasi dari kalangan guru atau
dosen non negeri. Apakah inijuga ticlak mendapat perhatian dari
kita?
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Perkembangan ini sudah cukup jauh Pak? Pertemuan walau saya
tidak hadir, 14 November itu sudah menyetarakan negeri dan swasta
sehingga negeri dan swasta tidak ada perbedaan. Jadi
perkembangannya sudah sangat jauh dari naskah 28 September itu ke
naskah 14 November sampai ke naskah 21 November itu sudah cukup
jauh sekali. Jadi apa yang kita khawatirkan itu sudah kita
akomodasi dan saya sendiri merasa kemajuan ini cukup banyak.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Saya kira kita sudah sampai ke acara nomor 9. Pertama kali Saya
minta Maluku ditunda dan Jawa Timur saja. Kemudian kita lihat di
Sumatera, Medan, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi di
Manado, Bali di Denpasar,
592
-
dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita kira-kira berangkat
tanggal 24 hari Kamis, berarti kita masih ada waktu. J adi teknis
waktu bisa kita atur sehingga teman-teman mau berangkat ke Cina
hari Sabtu tanggal 26 bisa terekrut di situ.
Kedua, saya kira tetap dengan Pemerintah tentang usul Pak Mufid
tadi. Bagaimana pun tidak perlu dibicarakan internal lagi karena
kita sudah cukup jauh sekali Undang-Undang Guru clan Dosen ini.
Rasanya hari ini kita sahkan saja dengan segala konsekuensi yang
ada.
KETUA RAPAT:
Saya kira tidak ada yang keberatan ya?
(RAPAT: SETUJU)
Jadi saya ulangi bahwa Pemerintah ikut bersama-sama dengan kita
untuk menyerap aspirasi dan substansi. Kita sebagai dosen biasanya
mau ada gradenya, mau lulus cumlaude atau sumacumlaude atau
memuaskan tentunya. Karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan
Nasional kita pandang prima hasil kita. Saya kira cukup bagus, saya
kira RUU Guru dan Dosen ini lnsya Allah akan sama.
Kemudian basil konsultasi publik ini kita sinkronkan pada
tanggal 30 oleh Rapat Tim Sinkronisasi RUU Guru dan Dosen. Satu
orang satu tim ditambah dengan tim ahli yang mensinkronkan
nanti.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Kalau hari Selasa saja bagaimana Pimpinan? Dengan catatan ada
waktu kita membaca.
KETUARAPAT:
Tanggal berapa itu hari Selasa ? 29 ? Tanggal 29 berakhir itu
Selasa. Jadi satu hari sebelum Raker kita masih ada waktu sedikit.
Sebelum Rapat Panja lagi kita bisa rapat seluruhnya. Harl Kamis
tanggal l Desember ini Rapat Panja untuk mendengarkan laporan dari
kunker. Setuju ya?
(RAPAT: SETUJU)
Tanggal 2 Jnsya Allah setelah ...
593
-
INTERUPSI:
Saya kira tanggal l Rapat Panja bukan lagi laporan basil
konsultasi saya kira yang utama karena sudah ada basil Timsin.
Terima kasib.
KETUARAPAT:
Pengesahan di Panja sehingga seluruhnya sudah baik. Kemudian
/nsya Allah tanggal 2 itu sudah disampaikan dalam Raker dengan
Mendiknas. Itu hari Jumat pukul 14.00 Wib. Setuju ya?
(RAPAT: SETUJU)
Tanggal 6 Rapat Paripuma saya kira. Nanti masing-masing fraksi
minta juru bicaranya masing-masing.
ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM) :
Sebentar Pimpinan, sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 2. Yang
mencari "kutu" itu tanggal berapa Pak?
KETUARAPAT:
Setelah tanggal 2 kita putuskan. Sampai tanggal 2 ada tim
pencari ''kutu". Nanti kita sisir, Pak Koster ahli dan nanti kita
bantulah sama-sama. Mencari kutu itu artinya mencari koma, titik,
dan sebagainya itu.
Tanggal 6 lnsya Allah masing-masing fraksi menunjuk juru bicara.
Kalau dari Golkar kita sudah tunjuk yaitu Pak Irsyad dan nanti
bal-bal lain siapa. Pennintaan fraksi sudah sampai dan sudah kami
setujui.
Tanggal 9 ini masib ditambah, setelah tanggal 9 itu sosialisasi.
Jadi ditarnbah ada kegiatan sosialisasi. Itu sudah bisa sosialisasi
ke Maluku. Sosialisasi ini adalah seluruh Anggota Komisi X. Jadi
seluruh Anggota Komisi X yang akan kembali ke daerah masing-masing
itu dibekali satu teks dengan bahan sosialisasi ke daerah
rnasing-rnasing.
INTERUPSI:
Sosialisasi itu sosialisasi Undang-Undang yang disabkan tanggal
6 kan?Apakah kita menunggu setelah diundangkan menjadi berita
negara atau bagaimana atau setelah Paripuma bisa?
594
-
KETUA RAPAT :
Dan itu tidak akan ada perubahan lagi. Artinya kita membela
hasil karya kita ini dihadapan publik kita. Kita harus bela
mati-matian bahwa ini adalah karya yang maksimal yang bisa kita
buat sebagai manusia biasa yang ada di DPR bersama dengan
Pemerintah.
Setuju?
(RAPAT: SETUJU)
Baik, Bapak/Ibu saya kira sudah tidak ada lagi mengenai jadwal
ini. Kalau Pemerintah ada pendapat kami perSilakan.
ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM):
Sebelum Pak Dirjen, usul yang ke daerah ini untuk Bali itu ke
Udaya. Kami sudah sempat konfinnasi. Supaya Pak Dirjen langsung
bersua kesana. Tapi tolong dilibatkan juga dosen swasta.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Mungkin sekalian dari Pemerintah kita minta untuk menyampaikan
perguruan tinggi mana yang akan menjadi tuan rumah. Saya
perSilakan.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Sebelum Pemerintah, saya usul Jawa Timur itu Airlangga Pak.
KETUARAPAT:
Silakan Pak. Nantikan teman-teman yang lain bisa datang ke situ,
hanya tuan rumah saj a.
Silakan Pak Satrio.
SEKJEN DIKTI (SATRIO):
Terima kasih Pimpinan.
Bapak/Ibu sekalian yang saya honnati.
Untuk efektifitas dari konsultasi publik ini maka ditentukan
lebih dahulu lokasi yang akan didatangi. Tadi sudah ada usul dari
Bapak/Ibu sekalian. Jadi
595
-
kami tunggu usul dari Bapak/Ibu sekalian, nanti yang belum akan
kita tanyakan siapayang siap. Jangan sampai nanti kita tunjuk
lantas seperti di Unhas tiba-tiba dia tidak setuju. Kita ingin
kepastian bahwa dia bersedia clan juga mau mengundang
sekelilingnya. Supaya bukan hanya PlN tapi juga PTS yang ada di
sekitamya supaya aspirasinya menjadi lengkap. Jadi kami catat tadi
Airlangga dan U dayana, yang lain nanti akan kami eek untuk segera
kita beritahukan ke Bapak/Ibu sekalian supaya kita pastikan dia
bersedia ditempati.
PEMERINTAH:
Surat kita kan kepada gubernur, jadi kita buat surat ke gubemur
dan mo hon yang didatangkan itu adalah perguruan tinggi negeri dan
wakil dari APTIKSI. ltu yang kita harapkan. Saya mengusulkan yang
diundang itu termasuk IAIN. Jadi ada IAIN, ada perguruan tinggi
swasta, dan ada perguruan tinggi negeri. Untuk yang Jawa Tengah
saya usulkan UNDIP atau UNAIS. Jadi antara UNAIS atau UNDIP itu
tempatnya Jawa Tengah. Kita harapkan harinya Senin supaya waktu
kita cukup longgar jadi tidak dikejar-kejar waktu Jwnatan. Jadi
untuk yang Jawa Tengah saya usulkan hari Senin. Teman-teman sudah
setuju hari Senin.
Terima kasih.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Usul Pimpinan, kalau bisa Universitas Airlangga itu hari Karn
is. Hari Kamis tanggal 24 November. Jumatjuga tidak apa tapi Jumat
pagi.
ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):
Jawa Barat itu kemarin rektomya Pak Joko Santoso sudah sangat
setuju
KETUARAPAT:
Kalau saya mau ke Bandung boleh-boleh saja. Kalau mau tambah
satu boleh, malah lebih bagus karena ke Bandung itukan biayanya
tidak banyak. Kalau mau ditambah Bandung Silakan. Manado
dihilangkan ya?
INTERUPSI:
Jangan dihilangkan Sulawesinya, itu representasi daerah. Nanti
ribut orang sana Sulawesi terserah mau Manado atau mana tapi harus
ada itu Pak.
Terima kasih.
596
-
ANGGOTAF-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Sulawesi Tenggara saja Pak.
KETUARAPAT:
lid~ Manado saja. Artinya penerbangan Manado itu bisa langsung
kira-kira 3 jam dari Jakarta-Manado. Tetap Manado ya? Jadi nanti
yang tidak berangkat kemana-mana itulah yang memilih Manado. Yang
berangkat kemana-mana boleh memilih yang dekat lnikan soal pilihan
saja Seperti Pak Mufid bisa memilih Manado. Di Jawa Barat IPB ya?
Tidak masalah, semakin banyak daerah semakin bagus. Di Sumatera
Utara itu kalau USU atau UNIMED. Kemudian Jawa, Jakarta adalah UNJ
atau UL Kalau Jawa Tengah tadi sudah, kalau Semarang sudah, Manado
sudah yaitu Sam Ratulangi, Bali U dayana, masing-masing tim
bergerak 4 orang karena daerahnya bertambah.
Saya kira sudah bisa disahkan ini ya? Setuju?
(RAPAT: SETUJU)
Sekarang sudah pukul 16.30 Wib, kita sudah lewat dari jam kerja
kita.
Silakan Pak Fasli.
PEMERINTAH (FASLI ZALAL):
Terima kasih.
Karena kami ini ful I team, jadi kita minta dulu beberapa
tambahan dari Pak Oka yang sudah melihat sekilas dan sudah punya
beberapa masukan untuk kita terutama untuk tim ahlinya.
Silakan Pak Oka
PEMERINTAH (OKA MAHENDRA):
Bapak Pimpinan serta Bapak/Ibu para Anggota Panja yang kami
hormati.
Tentunya kami sangat menghargai hasil kerja dari Pak Satrio.
Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati
bersama untuk dijadikan bahan oleh Tim Kecil. Yaitu mengenai Pasal
23 ayat (3) : Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (
1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan. Guru yang diberhentikan tidak otomatis berhenti
itu pasal berapa? Yang diberhentikan sebagai guru tidak dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pasal ini tidak
bisa diberlakukan untuk
597
-
Pasal 23 ayat (I) huruf a dan huruf b. Karena a dan b itu kalau
dia rneninggal dunia maka dia juga berhenti sebagai pegawai negeri.
Kalau dia pensiun pasti dia juga berhenti sebagai pegawai negeri.
Oleh karena itu Pasal 23 ayat (4) ini harus dikecualikan yang huruf
a dan b nya itu.
Kemudian Pasal 24 kami mengusulkan agar kata ''tetap memperoleh
hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan itu ... "
kata "tetap"nya dihapus. Jadi "memperoleh hak sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan".
Pasal 44a dan 44b, ini tentunya akan ada pilihan mana yang akan
dipilih. Sebelum dilakukan pilihan, Pasal 44a ada kata "dengan
tugasnya sebagai guru" seharusnya " ..................... sebagai
dosen". ltu diperbaiki. Kemudian Pasal 44b, Penghasilan dari gaji
bersih atau gaji pokok yang diterima? Kalau dari gaji bersih tinggi
sekali, sedangkan guru itu hanya satu kali dari gaji pokok. Ini
makin memperbesar kesenjangan dan perlu dipertimbangkan. Kemudian
Pasal 448 Ayat (5), itu rumusan teknis padaAyat (l) danAyat (2).
Kemudian Pasal 45 ''tunjangan fungsional dosen sebagaimana dimaksud
pada Ayat (I) dibantu oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan
penggaj ian dosen. Ini mo hon disinkronkan pada Pasal 13, karena
Pasal 13 itu rumusannya lebih tegak terhadap guru itu. Jadi guru
itu wajib hukumnya pemerintah untuk membantu,jadi mohon dilihat di
Pasal 13.
Kemudian Pasal 46, ini hanya perumusan teknis saja. Pasal 46 ini
kata "dan" ini dihapus tetapi dipindah ke huruf G dan nan ti
terakhir, karena harus mencakup juga Huruf K. Kemudian Pasal 49
Ayat (3) itu ada kata "Peraturan DIM" itu seharusnya "di" atau
"pada masing-masing", walaupun salah ketik, kecil, karena saya
sudah bisa melihat yang kecil-kecil dan kebetulan saya lihat dan
ini terang. Pasal 52, itu juga sama yaitu "dosen yang diangkat oleh
Pemerintah dan seterusnya ... '' yang diberhentikan dari
jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS itu
tidak berlaku dan huruf Adan huruf B, karena dia meninggal
berhentijadi pegawai negeri. Kemudian Pasal 53 Ayat (2) samajuga
kata ''tetap" diusulkan untuk dicoret. Kemudian Pasal 59, ini
supaya disesuaikan rumusannya dengan pasal yang sama yaitu mengenai
penghargaan pada buruh. Misalnya, dosen yang berhak meraih
penghargaan adalah dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa,
bertugas di daerah khusus titik, dan atau hilang.
Kemudian Pasal 61 Ayat (3) bisa dihapus,tetapi kata "serta cuti
belajar" itu dinaikkan saja menjadi ayat (2) supaya lebih hemat.
Kemudian soal sanksi. Sanksi di Pasal 62, 63 ini nampaknya baru
berlaku bagi guru. Bagi dosen bagaimana, bagi guru bagaimana yang
melalaikan kewaj ibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46. Ini
mohon juga dikenakan sanksi. Kemudian juga Pasal 63, rujukan Pasal
28 ayat (3) tidak tepat karena Pasal 28 itu hanya 2 ayat. Dan
tampaknya
598
-
yang dimaksud di sini adalah Pasal 27. Kemudian juga
sanksi-sanksi yang berkenaan dengan kewaj iban Pemerintah pada
pembinaan dosen. Dan yang terakhir Pasal 65 dan Pasal 66. Pasal 65
mengenai Peraturan Peralihan. Semua Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan guru dan dosen tentunya di sini. Yang berlaku
sepanjang dia berjalan sampai diganti yang baru. Begitu juga
mengenai dosen-dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik. Ini
supaya disesuaikan, terserah temponya sama atau tidak. Demikian Pak
Pimpinan .
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih Pak Oka.
Jadi ini masukan yang terbaik untuk tim ahli dan juga untuk tim
perumus. Ini memang masih harus dirumuskan kembali. Mungkin ada
satu peraturan di situ bahwa dosen ini kalau sudah naik gajinya
tidak boleh merangkap mengajar lebih dari 2 perguruan tinggi. Kalau
di Malaysia itu gaj inya 25 juta paling kurang tapi memang tidak
boleh sama sekali merangkap pekerjaan. Jadi orang Malaysia
mengatakan begini, bukan saja masalah konsentrasi tapi juga menutup
lapangan kerja bagi orang lain. Ini sebenarnya pemikiran yang makro
yang harus diakomodasi. Artinya apakah kita mau membuka lapangan
pekerjaan dengan memberikan insentif yang bagus atau cukup dengan
keadaan yang runyam sekarang ini. Saya kira tidak ada lagi ya?
Terakhir Pak Koster dengan Pak Yusuf.
Silakan Pak Koster.
ANGGOTA F-PDI (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM):
Tadi sempat ada respon bagus ketika di Paripurna soal banyaknya
masukan masyarakat mengenai RUU Guru dan Dosen ini. Satu hal yang
disampaikan tadi adalah menyangkut usia pensiunnya guru. Sekarang
dengan adanya otonomi itu di daerah-daerahkan itukan bervariasi.
Ada kepala daerah yang bisa mempensiunkan guru belum pada usia
pensiunnya. Saya kira ini perlu dilindungi, jadi apakah itu tetap
akan disesuaikan juga dengan kepangkatan atau golongan yang
dimiliki atau termasuk juga dosennya. Dengan demikian dia bisa
dilindungi juga. Tidak bisa diberhentikan seenak kepala daerah ini.
Seperti di Undang-Undang TNl/Polri dia j uga mengatur, jadi
barangkali ini juga harus diakomodir.
Terima kasih.
599
-
KETUA RAPAT :
Mengenai usia pensiun tolong dicatat.
Silakan Pak Yusuf.
ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le) :
Terima kasih.
Mungkin masukannya untuk tim. Pertama, Pasal 45, itu telah
berjam-jam kita membahas lebih jauh sedapat mungkin. Yang kedua,
mungkin dari segi bahasa ada penjelasan tentang agen pembelajaran.
Ini apakah agen, apakah organ, apakah unsur. Jangan-jangan agen itu
nanti agen BBM nanti. Ketiga, mungkin dari segi bahasa itu ada
berulang-ulang ''rnasing-masing perguruan tinggi". Sejauh
pengetahuan saya "perguruan tinggi masing-masing".
KETUARAPAT:
Kalau begitu minta tolong sekalian dari ahli bahasa. Sekarang
gilirannya ahli bahasa, ahli bahasa, dan ahli hukum. Legal drafter
itu mendampingi. Yang dibelakang ini ahli pendidikan. Saya kira Pak
Pranata juga ahli pendidikan, jadi harus dilengkapi ahli hukum dan
ahli bahasa. Legal drafter dengan ahli bahasa, supaya bahasanya itu
enak dibaca dan perlu. Saya kira sudah tidak ada lagi. Ada dua
substansi yang dipersoalkan dilapangan adalah agen pembelajaran.
Supaya kalau bisa istilahnya Pak Menteri itu, yang tidak populer
itu agen pembelajaran bisa dicarikan istilah yang di dalam
masyarakat pendidikan itu sudah akrab atau familiar.
Kedua itu pasal karet, sedapat mungkin. Apa ada Undang-Undangnya
sedapat mungkin itu Pak? Aneh pasalnya ya Pak. ltu kata-kata
politik Pak, kalau sarjana hukum itu tidak suku kata sedapat
mungkin. Kalau kita politisi jadi suka sedapat mungkin. Jadi karena
ini produk politik hukum dan huk.um maka kata-kata yang lebih
normatif perlu dilakukan. Nanti minta tolong Pak Oka membantu
sedapat mungkin itu. Melalui pendidikan rnencari gantinya mengenai
agen pembelajaran. Saya kira tidak ada lagi.
Silakan Pak.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Pimpinan, kalau saya jalan-jalan ke belakang dapat istilah agen
pembelajaran ini, kalau diganti dengan nara sumber.
600
-
KETUA RAPAT:
Karena ada kamus pendidikan Pak. Masa sebesar itu tidak punya
kamus pendidikan. Yang terakhir kali kami umumkan bahwa yang ke
Medan itu adalah Pak Heri Akhmadi. Kita tentukan saja dari sini
supaya besok cepat saja Kalau Jakarta Pak Hakam Naja, Pak Masduki
ke Semarang, Pak Zuber ke Surabaya, Pak Hakam juga ke Manado, dan
Pak Anwar ke Bandung. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan diri dan
waktunya, nanti Pak Herl datang kita jadwalkan. Kalau Semarang itu
hari Senin. Yang Jumat itu Bandung.
INTERUPSI:
Pimpinan, kalau bisa Jumat ke Surabaya.
KETUARAPAT:
Hari Jumat Jakarta ya. Saya kira hari Jumat sama-sama ke Bandung
saja Jadi Bandung dan Jakarta itu hari Jumat. Yang lainnya bisa
pilih bukan hari Jumat karena tidak semua kampus itu libur kalau
hari Sabtu.
Saya kira tidak ada lagi, perkenankan saya atas nama Pimpinan
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita
semuanya. Dan atas nama Pimpinan ingin menyampaikan terima kasih
kepada Pemerintah, apresiasi kepada timnya Pak Satrio dan
kawan-kawan yang telah berusaha memenuhi harapan dari DPR sesuai
dengan keputusan 14 November. Terima kasih kepada seluruh tim ahli
yang sudah bekerja dengan amat keras. Dan terima kasih kepada
seluruh Anggota Panja yang berpartisipasi.
ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):
Sebentar Pak, sekali lagi sebagai manusia biasa semalam saya
keras sekali menyampaikan kesan-kesan kepada Pak Dirjen. Saya minta
maaf karena tadi malam itu memang agak. Sekali lagi saya mohon maaf
lahir dan batin semoga Allah, SWT melindungi kita semuanya.
Terima kasih.
KE TUA RAPAT:
Terima kasih.
Sa ya minta maaf atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi.
Kepada Pak Balkan kami j uga mengucapkan selamat ulang tahun yang
ke 60 bagi PGRI.
601
-
Kami tutup Rapat Panja ini dan akan dilanjutkan besok pukul 09
.00 Wib dan Tim Kecil mulai bekerja sekarang dan seterusnya
Terima kasih.
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh.
602
(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)
Jakarta, 22 November 2005 KABAGSET KOMISI X DPR RI
ttd
H. AGUS SALIM, SH NIP. 210001036