1 PERKUMPULANKATALIS contact: sahaka | 0813 4266 9969 Ringkasan Program HAK ATAS PANGAN www.perkumpulankatalis.org 2019-2020 PERKUMPULAN KATALIS merupakan lembaga masyarakat sipil yang fokus dalam pengembangan kapasitas dan akselerasi kualitas layanan publik Indo- nesia. Visi dari lembaga ini adalah terwujudnya kualitas dan efektifitas pelayanan badan publik dalam pemenuhan hak warga dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis dan berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. OXFAM Pemerintah Daerah Luwu Utara
4
Embed
Ringkasan Program HAK ATASperkumpulankatalis.org/wp-content/uploads/2019/07/... · 2019. 7. 11. · Ringkasan Program HAK ATAS PANGAN 2019-2020 PERKUMPULAN KATALIS merupakan lembaga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 PERKUMPULANKATALIS
contact: sahaka | 0813 4266 9969
Ringkasan Program
HAK ATAS PANGAN
www.perkumpulankatalis.org
2019-2020
PERKUMPULAN KATALIS merupakan lembaga masyarakat sipil yang fokus dalam pengembangan kapasitas dan akselerasi kualitas layanan publik Indo-nesia.Visi dari lembaga ini adalah terwujudnya kualitas dan efektifitas pelayanan badan publik dalam pemenuhan hak warga dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis dan berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
OXFAM Pemerintah DaerahLuwu Utara
2PERKUMPULANKATALIS
Berdasarkan capaian dan tantangan yang ada, Perkumpulan Katalis melalui project Right To Food kedua ini akan mendorong penguatan komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan memperluas akses serta kontrol petani atas kebijakan di sektor pertanian khususnya pupuk. Penguatan kelembagaan KP3 dan DKP menjadi strategi penting untuk menguatkan komitmen pemerintah. Project ini merupakan kelanjutan dari
proyek sebelumnya yang telah mencapai penguatan kebijakan pada tataran kabupaten. Penguatan kebijakan pada lingkup Komisi Pengawasan diperkuat dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida (KP3) dan Dewan Ketahanan Pangan.
Pengantar
Pada periode program ini (2019-2010), komitmen bupati dalam peningkatan pengawasan penyaluran input pertanian untuk mewujudkan hak atas pangan akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan pangan. Lembaga yang akan didampingi adalah KPPP dan DKP.
3 PERKUMPULANKATALIS
Beberapa poin penting yang disampaikan Ibu Bupati berkaitan dengan program ini adalah
(1) inisiasi oleh Katalis dan KRKP dalam penguatan tata kelola kebijakan pertanian dan pangan menjadi penting dikolaborasikan dengan SKPD yang terkait di Luwu Utara untuk meningkatkan akses pangan di kabupaten ini.
(2) Penguatan Dewan Ketahanan Pangan dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah upaya yang harus kita sama-sama lakukan.
TUJUAN PROGRAM
Penguatan Fungsi Pen-
gawasan oleh KPPP
KPPP kuat secara SDM
Memiliki Rencana Kerja yang
terukur dan akuntable
Ada dukungan anggaran yang
memadai
Penguatan Kelembagaan
DKP
Adanya SOP sebagai pedoman
pengawasan penyaluran pupuk
bersubsidi dan subsidi pertanian
lainnya
Ada dukungan dengan
anggaran yang memadai
Lahirnya Program
Pangan yang Inovatif,
Inklusif dan Menjawab
Persoalan Kelaparan
dan Kemiskinan
Program-program pangan yang
diproduksi oleh DKP dapat
menyekesaikan persoalan di
lapangan
Untuk mensinergikan niat baik ini, Katalis dengan melibatkan parapihak seperti KRKP dan OXFAM serta para mitra OXFAM lainnya yang ada di Luwu Utara melakukan audiensi bersama Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani. Hasil dari audiensi ini semakin
menguatkan bahwa proses kolaborasi antar parapihak sangat dibutuhkan. Bupati Luwu Utara menyatakan bahwa “era kompetisi telah berakhir dan saat kini kita berkolaborasi”.
4PERKUMPULANKATALIS
Identifikasi Persoa-lan Pangan dan Gizi di Luwu Utara
Kegiatan ini melakukan pengumpulan
data baik melalui dokumen kebijakan
dan temuan lapangan, kemudian
dilakukan analisis melalui pendekatan
tertentu untuk dapat mengambil
kesimpulan berkaitan dengan
persoalan pangan dan gizi di Luwu
Utara
01Rangakaian kegiatannya meliputi,
rapat koordinasi antar anggota
KPP, FGD bersama pakar untuk
mengidentifikasi kebutuhan KPPP,
lokakarya penyunan KPP dan finalisasi
SOP KPPP 02Setelah SOP KPPP tersusun dan disepakati oleh semua anggota KPPP atas persetujuan ketua KPPP (sekda), kemudian perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait dan masyarakat. 03Kegiatan ini dimulai dari memfasilitasi anggota DKP untuk membangun rencana strategis untuk menjawab persoalan dan potensi pangan yang ada di Luwu Utara. 04
Rangkaian peny-usunan Rencana Strategis dan SOP KPPP
Sosialisasi SOP KPPP
Integrasi Rencana Strategis DKP ke dalam Kebijakan OPD