RINGKASAN MATERI MATA KULIAH TATA GUNA LAHAN MINGGU KE 11 – 17 Dosen Pengajar : Ir. Mulyono Sadyohutomo, MCRP Pertemuan ke -11 “Dasar – Dasar Pengembangan Tanah dan Manajemen Pertanahan” A.Pengertian Tanah Pengertian kata TANAH menurut Bahasa Indonesia ada 3, yaitu : Tubuh Tanah (Soil), yaitu profil atau penampang lapisan tanah, seperti media tumbuhnya tanaman, dan media untuk pondasi suatu bangunan. Material Tanah (Materials), yaitu berupa suatu benda yang dapat diangkut. Bentang Tanah (Land), yaitu bagian muka bumi berdimensi 3 (ruang) dan tidak dapat dipindahkan, seperti lokasi suatu lahan rumah. Untuk lebih jelasanya, berikut ini ilustrasi penjelasan dari pengertian TANAH diatas :
29
Embed
RINGKASAN MATERI MATA KULIAH TATA GUNA LAHAN MINGGU KE 11.doc
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RINGKASAN MATERI MATA KULIAH TATA GUNA LAHAN MINGGU KE 11 – 17Dosen Pengajar : Ir. Mulyono Sadyohutomo, MCRP
Pertemuan ke -11
“Dasar – Dasar Pengembangan Tanah dan Manajemen Pertanahan”
A. Pengertian Tanah
Pengertian kata TANAH menurut Bahasa Indonesia ada 3, yaitu :
Tubuh Tanah (Soil), yaitu profil atau penampang lapisan tanah, seperti media tumbuhnya
tanaman, dan media untuk pondasi suatu bangunan.
Material Tanah (Materials), yaitu berupa suatu benda yang dapat diangkut.
Bentang Tanah (Land), yaitu bagian muka bumi berdimensi 3 (ruang) dan tidak dapat
dipindahkan, seperti lokasi suatu lahan rumah.
Untuk lebih jelasanya, berikut ini ilustrasi penjelasan dari pengertian TANAH diatas :
B. Penggunaan Tanah & Pemanfaatan Tanah
Istilah Penggunaan Tanah tidak sama dengan istilah Land Use (Penggunaan Tanah ≠ Land
Use). Penggunaan Tanah adalah apa yang ada di permukaan tanah, baik yang di sengaja
dibuat oleh orang maupun tidak. Pengertian tersebut dalam bahasa Inggris, disebut Land
Covers (tutupan tanah).
Sedangkan Land Uses pengertiannya hanya untuk penggunaan tanah yang disengaja atau
dikehendaki manusia, misalnya : permukiman, sawah, dan sebagainya.
Sedangkan untuk yang tidak disengaja, misalnya : padang alang-alang, semak, tanah kosong
disebut sebagai Land Unused.
Pemanfaatan Tanah adalah pendetailan dari penggunaan tanah tanpa merubah jenis
penggunaannya, misalnya penggunaan tanah perumahan, pemanfaatannya berupa rumah
tinggal dan wartel, rumah tinggal dan tempat kost, industri rumah tangga, dan lainya.
Kenyataan Penggunaan Tanah ada 4 kemungkinan, yaitu :
- Penggunaan tanah yang benar -> LOSS
- Tuna guna (cacat), misal : pemukiman tanpa saluran drainase.
- Alpa guna (penggunaan yang salah), misal : lereng terjal untuk tanah musiman
- Aguna (unused) : tanah kosong, padang alang-alang, dan sebagainya.
Pengembangan Tanah, mencakup 2 pengertian :
1. Peningkatan kualitas / nilai tanah (land improvement) : penimbunan, pengeringan,
perataan tanah (cut and fill), pembersihan (land clearing).
2. Pembangunan tanah (land development) : pembangunan prasarana, penataan bidang
tanah (kasiba, lisiba, konsolidasi tanah, land pooling)
Beberapa factor yang berpengaruh dalam pengembangan tanah yakni ;
1. Tekanan Penduduk terhadap Tanah
2. Keterbatasan Ruang
C. Kaitan Pembangunan Kota dengan Desa
D. Land Management
Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi terhadap Pemanfaatan Ruang (bentuk manajemen) ?
karena tanah/ruang mengandung fungsi sebagai Public Goods :
Sedangkan pada sistem ekonomi pasar bebas terjadi kegagalan dalam alokasi barang public
(Market Failure for Public Goods) : under supply, digunakan dengan ceroboh , over exploited.
E. Sifat Barang Publik :
1. Manfaatnya dpt dinikmati oleh siapapun (Non Excludable)
2. Pada batas tertentu, tingkat konsumsi seseorang tidak mempengaruhi tingkat konsumsi
orang lainnya (Non Rivalreous) è Marginal Production Cost = 0
F. Penyebab Kegagalan Pasar
Adanya eksternalitas penggunaan tanah /ruang.
Motivasi setiap orang sebagai Free Riders terhadap barang publik (memperoleh manfaat
sebanyak mungkin dengan gratis, kalau tidak maka disebut tolol (SUCKERS) è Berakibat
perilaku ceroboh terhadap Public Goods.
Informasi tidak tersedia sempurna (imperfect information)
Ketidaksamaan kesempatan setiap individu.
Efek negatif sistem pasar bebas è perlu perlindungan yg lemah.
Kesimpulan : Pemerintah perlu intervensi terhadap penguasaan dan pengunaan tanah (ruang).
G. Peran Pemerintah
1. Penyedia layanan publik
2. Mengatur dan Memfasilitasi berjalannya ekonomi pasar agar tercipta alokasi sampai dengan
efisien dan adil è menghindari distorsi pasar
3. Penggerak masyarakat (social engeneering) menuju cita-cita ideologi negara.
4. Penegakan hukum ; penengah (arbiter) dalam setiap konflik.
H. Dasar Hukum Manajemen Pertanahan
1. UU No.5 Tahun 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)
Merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 : Tanah dikuasai Negara utk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Azas domein dicabut : Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan hanya
menguasai dengan kewenangan (mengatur dan menyelenggarakan).
2. Pasal 2 UUPA (Hak Menguasai Negara)
a. Mengatur & menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan & pemeliharaan
bumi, air , & ruang angkasa;
b. Menentukan & mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air & ruang
angkasa;
c. Menentukan & mengatur hubungan hukum antar orang dalam perbuatan hukumnya yg
berkaitan dengan bumi, air & ruang angkasa.
“ bumi, air, ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
wilayah NKRI, disebut sebagai Sumber Daya Agraria “
I. Kerangka Dasar Manajemen Pertanahan
Menyusun Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
Mengatur bagaimana seharusnya penduduk menggunakan Tanah
Mengatur Hak – hak atas tanah (land title)
Mengatur perbuatan hukum antar orang berkaitan dengan tanah (sewa – menyewa, hak
a. progresif sesuai pemanfaatan. Perlu diterapkan pula berdasarkan luas penguasaan
tanahnya.
b. Subsidi pajak untuk kelompok miskin
Pertemuan ke -16 & 17
“Instrumen Pengadaan dan Pengembangan Tanah”
Instrument pengadaan tanah :
A. Land consolidationKonsolidasi lahan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dalam pengelolaan lahan. Konsolidasi lahan dibedakan menjadi 3 model :
1. Model pengumpulan tanah yang berserakanDapat dilakukan untuk orang yang memiliki banyak bidang tanah namun letaknya tersebar, sehingga kurang efisien penggunaanya. Konsolidasi dilakukan dengan mengumpulkan tanah-tanah yang tersebar tersebut menjadi satu, dapat dilakukan dengan tukar lokasi tanah. Contoh: lahan pertanian di Eropa dan Amerika.
2. Model konsolidasi dalam rangka pengkaplinganKonsolidasi dengan mengumpulkan beberapa tanah kosong, kemudian dipecah - pecah dalam bentuk kapling – kapling tanah untuk dijual sebagai kalpling siap bangun.
3. Model penataan kembali bidang tanah (Land Readjustment).Suatu lingkungan / kawasan dengan kondisi setiap individu memiliki bidang tanah yang bentuknya tidak beraturan dan tidak terdapat prasarana yang memadai serta pembangunan prasarana yang tidak memadai. Sehingga perlu adanya pengaturan bentuk kawasan tersebut, maka dilakukan konsolidasi lahan yaitu dengan memotong bagian lahan dari setiap pemilik kapling dengan presentase yang sama dan menggunakan potongan lahan tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas / prasarana umum sehingga bidang – bidang tanah tertata jelas dan terbentuk lingkungan yang nyaman.
B. Land poolingMenyatukan beberapa bidang tanah yang sempit dalam 1 are sehingga menjadi 1 bidang tanah. Kemudian menggabungkan beberapa bangunan menjadi 1 bangunan bertingkat untuk bersama.Keuntungan : menambah RTH, tempat parkir, lahan semi public dan KDB.
C. Land sharingPengadaan tanah tidak dalam bentuk jual beli tanah namun kerjasama dalam pengelolaannya, missal : kerjasama antara pemilik tanah dengan pengembang / pemilik modal dengan kesepakatan adanya pembagian keuntungan sesuai perjanjian.
D. Transfer of Development RightsPemindahan hak untuk mengembangkan kuasa pengelolaan lahan karena lokasi tersebut dibatasi oleh peraturan yang mengikat, missal : lahan kawasan konservasi, lahan rawan kecelakaan, lahan disekitar lokasi penerbangan. Konsolodasi lahan berupa pemilik diberi hak
untuk membangun di lokasi lain, namun jika pemilik kuasa tidak berkehendak membangun maka kuasa tersebut dapat dijual ke pihak lain.
E. Land BankingKonsolidasi tanah yang diatur oleh pemerintah, pihak pemerintah mengelola tanah – tanah pada kawasan tersebut dan menyediakan dalam bentuk tanah siap bangun (seperti Kasiba & Lisiba untuk pembangunan perumahan).
Tujuan :a) instrument pengendali harga tanah.b) mengalihkan keuntungan kenaikan harga tanah dari swasta ke public.
Kebijakan yang dilakukan untuk melaksanakan bank tanah :a) hak istimewa untuk pembebasan tanah. b) RDTR sebagai arahan penguasaan tanah oleh lembaga bank tanah (Pemerintah).C) kelonggaran batasan luas penguasaan tanah, batasan waktu hak, dan kewajiban
pemanfaatan tanah.d) pengendali (pembekuan) harga tanah : melalui perpajakan serta mempersempit ruang
gerak tanah (pembatasan fasilitas pendukung tanah).
Fungsi :a) pembeli tanah.b) pemegang stok tanah. c) pengaman penyedia tanah.
Sifat : lembaga profit dengan control penuh oleh pemerintah, memiliki kewenangan pengadaan tanah.
Tantangan :a) berlawanan dengan system pasar bebas.b) perlu modal besar.c) selama tanah belum laku perlu pengamanan tanah agar tidak terjadi pendudukan liar.d) pihak swasta mencari tanah lain yang lebih murah.