-
Sejarah BRI Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank
milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank
Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh
Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en
Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan
Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang
melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga
tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan
sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1
disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di
Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan
pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu
dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun
1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.
Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank
Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI,
Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian
berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN
diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia
Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu
bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank
tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru
itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN)
diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang
Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang
Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967
tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13
tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya
mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank
Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan
masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank
Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.
21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank
umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.
7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status
BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu
masih 100% di tangan Pemerintah
Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia
memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi
perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Visi
dan Misi Visi BRI Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu
mengutamakan kepuasan nasabah. Misi BRI
Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat.
Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang
profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan
manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) yang
sangat baik.
Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Direksi
Sofyan Basir Direktur Utama / President Director
A. Toni Soetirto Direktur / Director
Djarot Kusumayakti Direktur / Director
Sarwono Sudarto Direktur / Director
Sulaiman A. Arianto Direktur / Director
-
Lenny Sugihat Direktur / Director
Randi Anto Direktur / Director
Achmad Baiquni Direktur / Director
Suprajarto Direktur / Director
Asmawi Syam Direktur / Director
Gatot Mardiwasisto Direktur / Director
GCG & Kode Etik BRI KEBIJAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY) PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), TBK
I. Latar Belakang PT BRI (Persero), Tbk. sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak disektor perbankan dan telah go
public, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, telah
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance(GCG)
dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BRI menyadari bahwa
keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari
performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga
melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate
Governance. Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BRI
menetapkan komitmen untuk menjalankan
sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan
pada pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten
dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value
dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya
saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta
mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga
tujuan Perseroan dapat tercapai.
II. Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance
Pelaksanaan GCG bertujuan untuk : 1. Mendukung pencapaian visi
dan misi
Bank 2. Mendukung pencapaian tujuan Bank
melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan 4. Memberikan keyakinan
kepada
pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan
pengawasan Bank dijalankan secara profesional
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara
berkesinambungan
6. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank
dalam melaksanakan tugasnya
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien
dan efektif
8. Mengoptimalkan hubungan risk return yang konsisten dengan
strategi bisnis
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh
insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh
prinsip-prinsip GCG
11. Membantu terwujudnya good corporate citizen.
III. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam
melaksanakan kegiatan usahanya Bank wajib senantiasa menganut
prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:
a. Transparansi (Transparency) Merupakan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan
dalam proses pengambilan keputusan. Pedoman Pokok Pelaksanaan
-
1. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi
penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan
perundangundangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak
terbatas pada halhal yang bertalian dengan visi, misi, nilainilai
serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan
remunerasi Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali,
struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko,
sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan
GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat
mempengaruhi kondisi Bank.
3. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak
hanya disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga
halhal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh
pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia
mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundangundangan
serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
5. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan.
b. Akuntanbilitas (Accountability) Merupakan kejelasan fungsi
dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga
pengelolaannya berjalan secara efektif. Pedoman Pokok
Pelaksanaan
1. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha
jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan
pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
serta menjelaskan pokokpokok isinya kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat pada umumnya.
3. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi
masingmasing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta
seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi,
nilainilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
5. Memastikan bahwa masingmasing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik
sesuai dengan ketentuan internal Bank.
6. Meyakini bahwa masingmasing Dewan Komisaris dan Direksi
maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai
dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan
GCG.
7. Memastikan adanya struktur, sistem dan standard operating
procedure (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and
balance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
8. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi
masingmasing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh
jajaran dibawahnya berdasarkan ukuranukuran yang disepakati dan
konsisten dengan visi, misi, nilainilai perusahaan, sasaran usaha
dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi
(rewardand punishment system).
9. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan Bank.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masingmasing
insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku
yang telah disepakati.
c. Pertanggungjawaban (Responsibility) Merupakan kesesuaian
pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Pedoman Pokok
Pelaksanaan
1. Insan Bank berpegang pada prinsip kehatihatian dan menjamin
dilaksanakannya peraturan perundangundangan, anggaran dasar serta
peraturan internal Bank.
2. Menafsirkan secara baik ketentuan perundangundangan, anggaran
dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan
katakata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang
yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
-
3. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan
pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah
disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak
maupun pedoman operasional bank.
4. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan
kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
5. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung
jawab sosial dan lingkungan.
d. Independensi (Independence) Merupakan pengelolaan Bank secara
profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Pedoman
Pokok Pelaksanaan
1. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh
oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan
segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat
dilakukan secara obyektif.
2. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran
dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundangundangan,
tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara
satu dengan yang lain.
3. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas
serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang
bersangkutan.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Merupakan keadilan dan
kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pedoman Pokok Pelaksanaan
1. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada Bank.
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip
keterbukaan.
3. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta
pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku,
agama,
ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.
IV. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate
governance dikelola melalui penerapan :
a. Komitmen Good Corporate Governance 1. Visi dan Misi
Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan
dicapai pada masa yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk
mencapai visi yang telah ditetapkan.
2. Nilai-nilai Perusahaan (Core Value) Nilai-nilai Perusahaan
mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan
Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan
bertindak individu-individu dalam kelompok yang dipergunakan secara
terus menerus. Semua insan Bank diharuskan bertindak sesuai
nilai-nilai pokok tersebut dalam pelaksanaan tugas.
3. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Pedoman Dewan Komisaris
dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan tanggung
jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan
hubungan kerja dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing
untuk mencapai visi dan misi Bank.
4. Kode Etik (Code Of Conduct) Kode Etik Bank merupakan pedoman
yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk
melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik. Kode
Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat
dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha
termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder).
Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang
organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan
ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perjanjian kerja bersama (PKB)
mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan
kesepakatan antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan
digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan
hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi
perselisihan perjanjian kerja bersama. Kesepakatan tersebut
merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada
prinsipnya merupakan acuan dalam membina
-
hubungan industrial yang harmonis antara Bank dan seluruh
pekerja.
6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam fungsinya
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI memiliki
strategi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
terintegrasi dengan strategi bisnis BRI yang memperhatikan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada
pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala.
b. Struktur Governance Struktur tata kelola Bank meliputi
struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan Bank
dalam rangka pelaksanaan usaha, yaitu sbb :
1. Organ Utama Terdiri atas :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
merupakan forum dari instansi tertinggi Organ Bank, yaitu pemegang
saham. RUPS terdiri atas :
1. RUPS Tahunan, untuk mengesahkan beberapa agenda yang wajib
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS lainnya, dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
b. Dewan Komisaris Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan
Komisaris Independen. Komisaris independen ditetapkan paling kurang
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada
Anggaran dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Direksi Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara
kolegial. Masingmasing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan
mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya,
tetapi pelaksanaan tugas dari masingmasing anggota Direksi akhirnya
tetap merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi mengacu pada
Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan
check and balances dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut
mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka
panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan
Bank.
2. Organ Pendukung Terdiri dari :
a. Komite-komite Komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain
:
1. Komite Audit 2. Komite Nominasi dan Remunerasi 3. Komite
Pengawasan Manajemen Risiko.
Komite di bawah Direksi, antara lain : 1. Komite Manajemen
Risiko /Risk
Management Committee (RMC); 2. Komite Kebijakan Perkreditan
(KKP); 3. Komite Kredit (KK); 4. Komite Aset dan Liabilitas /
Asset-Liability
Committee(ALCO); 5. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem
Informasi / IT Steering Committee (ITSC); 6. Komite Kebijakan
Sumber Daya Manusia;
dan 7. Komite lainnya yang dapat ditetapkan
kemudian b. Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ Dewan Komisaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
c. Sekretaris Perusahaan Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan
untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG
serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan
(stakeholders) baik pihak intern maupun pihak ekstern.
d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko
meliputi :
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen
Risiko
4. Sistem Pengendalian Internal e. Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Kepatuhan merupakan Unit Kerja independen yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI.
f. Satuan Kerja Audit Intern Audit Intern merupakan unit
kerja/satuan kerja yang secara struktural berada dibawah
-
pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite
Audit. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan
(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki
operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektifitas manajemen
risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan.
g. Audit Ekstern Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh
eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan,
pemeriksa lain sesuai regulasi dan Kantor Akuntan Publik. Bank
wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan
keuangan Bank.
3. Kebijakan Terdiri dari :
a. Kebijakan Penyusunan Rencana Bank Rencana Bank terdiri dari
:
1. Rencana Jangka Panjang (RJP/corporate plan) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun.
3. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank untuk 1 (satu)
tahun.
b. Kebijakan Usaha Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk
standard operating procedure (SE/SK/BPO/Juklak) harus sejalan
dengan kebijakan GCG yang telah ditetapkan. Asas GCG harus
tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik
yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen
intern Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru
harus dikaji dengan seksama kesesuaiannya dengan ketentuan yang
berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank
diatur dalam ketentuan tersendiri.
c. Kebijakan Pengawasan 1. Pengawasan Bank diimplementasikan
dengan konsep 3 (tiga) garis pertahanan/three lines of defense
yaitu:
a. First Line of Defense b. Second Line of Defense c. Third Line
of Defense 2. Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari : a. Kebijakan
pengendalian internal
Kebijakan pengendalian internal disusun dengan memperhatikan
ruang lingkup sebagai berikut :
i. Lingkungan pengendalian, contoh penerapan konsep three line
of defense;
ii. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh risk
assessmentterhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank;
iii. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan
struktur bank, contoh kebijakan pengawasan atasan langsung, dual
control dsb;
iv. Sistem informasi dan komunikasi, contoh informasi yang
tersedia di dalam Data Ware House (DWH);
v. Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas
pengendalian intern, contoh kebijakan penerapan perangkat manajemen
risiko.
b. Kebijakan pengawasan internal Kebijakan pengawasan internal
antara lain meliputi kebijakan Audit Intern, Strategi AntiFraud,
Hukum dan Kepatuhan.
c. Kebijakan pengawasan eksternal Pengawasan eksternal dilakukan
oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
d. Kebijakan transparansi dan Pengungkapan
Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan
tertuang dalam :
1. Panduan transparansi dan pengungkapan (transparency and
disclosure guidelines);
2. Kebijakan Rahasia Bank; dan 3. Kebijakan tentang pelaporan
baik laporan
internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas
pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan
tersendiri menurut jenis laporan.
Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan
secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (policy owner)
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.
c. Proses Governance Proses governance merupakan cara atau
mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran
dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan
komitmen dan struktur governance sehingga dapat dicapaigovernance
outcome yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Proses governance
terdiri dari :
1. Rapat Umum Pemegang Saham 2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan
Tanggung
jawab Dewan Komisaris dan Direksi 3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Bank 4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Tanggung jawab
Sosial dan Lingkungan 6. Tata kelola teknologi informasi
(IT governance)
-
7. Pengelolaan Anak Perusahaan 8. Sosialisasi kebijakan Bank 9.
Dokumentasi Proses
d. Governance Outcome
Governance Outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan
governance Bank yang dimulai dari komitmen goaernance dan
dilaksanakan melalui struktur governance dan Proses governance
secara terintegrasi.
1. Manifestasi pelaksanaan GCG di Bank dapat dilihat dari,
antara lain :
Kesinambungan Usaha
Perlindungan Nasabah
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Kemanfaatan Bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional
V. Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance a. Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan
Good
Corporate Governance Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di
Bank dilakukan melalui metode assessment. Metode assessment
pengakuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank, dapat dilakukan
secara:
1. Penilaian Sendiri (self assessment) 2. Penilaian GCG dari
Pihak Lain (third party
assessment) b. Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance 1. Penyusunan laporan
pelaksanaan GCG Bank atau laporan tata kelola perusahaan
berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK dan ketentuan
eksternal lainnya yang mengatur penyusunan materi laporan.
2. Laporan pelaksanaan GCG Bank dimuat dalam laporan tahunan
Bank dalam bab tersendiri atau disajikan terpisah dari laporan
tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan laporan Tahunan
Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG Bank kepada stakeholders,
mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan ketentuan
eksternal lainnya.
KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Kode Etik BRI berlaku bagi
seluruh Insan Bank diseluruh jenjang organisasi BRI. Penerapan atas
kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam
bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung
terciptanya budaya Perusahaan. Sejalan dengan upaya untuk
menerapkan menejemen yang profesional dan tata kelola perusahaan
yang baik, serta membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank
BRI dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) dan
memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan
konsisten melalui penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance
(GCG) yakni Transparency (Transparansi),Accountability
(Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas),
Independence(Kemandirian), Fairness (Kewajaran) yang menjiwai isi
Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) dan Kebijakan Tata
Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) BRI. KODE ETIK
(Code of Conduct) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1. PENGERTIAN Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau
disingkat BRI. Dewan Komisaris Organ Bank yang terdiri dari
Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen
yang bertugas melakukan pengawasan secara umurn dan atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi..
Direksi Organ Bank yang terdiri dari Direktur Utama dan para
Direktur yang berwerumg dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan makzud dan tujuan Bank
serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketmfuan anggaran dasar. Good Corporate Governance (GCG)
Adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independence),
dan kewajaran (fairness). lnsan Bank Terdiri dari Anggota Dewan
Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Dewan
Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, pekerja tetap, pekerja
kontrak serta
-
tenaga Outsourcing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank.
Keluarga mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri
sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun
horizontal meliputi :
a. Orangtua kandung/tiri/angkat; b. Saudara kandung/tiri/angkat
beserta
suami atau istrinya; c. Anak kandung tiri/angkat, d. Kakek/nenek
kandung tiri/angkat e. Cucu kandung /tiri/angkat f. Saudara kandung
tiri/angkat dari orang
tua beserta suami atau istrinya; g. Suam/istri h. Mertua; i.
Besan; j. Suami/istri dari anak tiri/angkat ; k. Kakek/nenek dari
suami atau istri; l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri m. Saudara
tiri/angkat dari suami atau istri
beserta suami atau istrinya. Kode Etik (Code of Conduct) Bank
Pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank
untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang
baik. Pekerja Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan
Bank dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah di
dalam hubungan kerja dengan Bank selain anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Bank. Pelanggaran adalah sikap, tindakan atau perbuatan
yang menyimpang dari kode etik Bank. Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya
termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator,
Nasabah, Pekerja, dan Masyarakat. Pemegang Saham (Stakeholders)
pihak yang memiliki saham Bank baik dari pihak dalam negeri maupun
pihak asing. Rekanan, Relasi, atau Mitra Kerja setiap pihak ketiga
yang mmjadi rekan kerja Bank. Unit Kerja adalah kumpulan fungsi
dalam Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang saling
bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan, yang dapat berupa Divisi, Audit Intem, Kantor Wilayah,
Kantor Inspeksi, tBiro, Desk, Grup, Bagian, Kantor Cabang Khusus,
Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, Teras
BRl, Kantor Perwakilan (Representative Office), Kantor Agency,
maupun Sentra Pendidikan
atau bentuk lainnya yang sesuai dengan budaya Bank dalam
mencapai visi dan misinya. Whistleblowing System sistem yang
meagelola pengaduany'penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum,
perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan
mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran
serta insan BRI dan pihak lainya dalam mengungkapkan pelanggaran
yang terjadi di lingkungan
2. PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan visi Bank menjadi Bank
komersial yang terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah,
Bank memiliki komitmen untuk menerapkan dan mencapai standar
corporate governance yang tinggi. Untuk menunjukkan komitmen
tersebut, telah ditandatangani surat keputusan bersama Dewan
Komisaris dan Direksi Bank No. B. 06-KOM/BRI/12/2013/ S.
65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 mengenai kebijakan Bank
tentang Kode Etik (Code of Conduct) PT. Bank Rakyat Indonesia
Persero (Tbk). Di dalam Kode Etik dipaparkan prinsip dasar perilaku
pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap Insan
Bank dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini merupakan sebuah
standar perilaku yang relatif wajar, sesuai dan dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua Insan Bank.
3. TUJUAN KODE ETIK Tujuan dari diterapkannya Kode Etik ini,
dalam jangka panjang adalah untuk :
a. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga
dapat mendorong peningkatan kinerja Bank.
b. Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana Bank
menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan Bank
dalam jangka panjang.
c. Menjaga reputasi Bank. d. Memberikan pedoman etika bagi
insan
Bank dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan
tanggung jawabnya.
e. Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi
semua insan Bank.
4. KOMITMEN KODE ETIK a. Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh
insan
Bank di seluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan Kode Etik
Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap,
perbuatan, komitmen dan
-
ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan.
b. Seluruh insan Bank diwajibkan secara tertulis untuk
menyatakan kepatuhannya atas kode etik ini. Pernyataan Kepatuhan
yang ditandatangani merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan
kerja dengan Bank.
5. LANDASAN KODE ETIK
a. Kode etik BRI mempertimbangkan Visi, Misi dan Core Values
Bank karena Visi, Misi dan Core Values tersebut merupakan intisari
kode etik ini.
b. Kode Etik merupakan bagian penting dari kerangka kerja
corporate governanceBank dan memberikan dasar bagi Bank untuk
merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur.
6. ELEMEN KODE ETIK Kode Etik menjabarkan prinsip dasar perilaku
pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap insan
Bank dalam melaksanakan tugasnya dan praktek-praktek pengelolaan
perusahaan yang baik. Ini merupakan standar perilaku yang wajar,
patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan
kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan
(stakeholders). Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank di
seluruh jenjang organisasi Bank, Penerapan Kode Etik Bank secara
terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan,
komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
Kode Etik Bank dijabarkan dalam 9 (Sembilan) elemen yaitu sbb :
a. Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Kebiiakan Bank
b. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
c. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
d. Hubungan Perusahaan dengan Insan Bank e. Kerahasiaan
Informasi Bank f. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank g. Benturan
Kepentingan h. Kontribusi dan Aktivitas Politik i. Hadiah
7. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP
KODE ETIK
Seluruh insan Bank diwajibkan secara tertulis menyatukan
kepatuhannya atas Kode Etik. Pernyataan Kepatuhan yang
ditandatangani merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan
kerja dengan Bank. Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. 1. Bpk. Bunasor Sanim - Komisaris Utama /
Komisaris Independen PT. BRI (Persero) sebagai Ketua Komite Audit
PT. BRI (Persero) Tbk. 2. Bpk. Adhyaksa Dault - Komisaris
Independen PT. BRI (Persero) Tbk. sebagai Anggota Komite Audit
PT> BRI (Persero) Tbk. 3. Bpk. Hermanto Siregar - Komisaris PT.
BRI (Persero) Tbk. sebagai Anggota Komite Audit PT. BRI (Persero)
Tbk. 4. Bpk. Syahrir Nasution - Anggota Non Komisaris Komite Audit
PT. BRI (Persero) Tbk. 5. Bpk. Dedi Budiman Hakim - Anggota Non
Komisaris Komite Audit PT. BRI (Persero) Tbk. 6. Bpk. H.C. Royke
Singgih - Anggota Non Komisaris Komite Audit PT. BRI (Persero)
Tbk.
BritAma Produk tabungan beragam kemudahan dengan didukung
fasilitas e-banking dan sistemreal time online yang akan
memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
Keunggulan:
1. Transaksi real time online 2. Kemudahan bertransaksi di lebih
dari
9.500 Unit Kerja BRI dan 15.000 ATM BRI seluruh Indonesia.
3. Aksesibilitas Kartu ATM/Debit BRI di jaringan BRI, ATM
Bersama, Link, Prima,
-
Cirrus, Maestro dan MasterCard baik di dalam maupun di luar
negeri
4. Gratis cover asuransi kecelakaan diri hingga Rp
150.000.000
5. Bunga tabungan kompetitif Fasilitas:
1. E-banking BRI (ATM, CDM, Mini ATM, SMS Banking, Internet
Banking, Mobile Banking, SMS Notifikasi, dll.)
2. Asuransi kecelakaan diri Setiap nasabah dengan saldo minimum
Rp 500.000,- berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri (personal
accident) dengan nilai pertanggungan sebesar 250 % dari saldo
terakhir atau maksimum sebesar Rp.150.000.000,-.
3. Diikutsertakan pada program undian Untung Beliung BritAma
4. Fasilitas Transaksi Otomatis, meliputi: a. Automatic Fund
Transfer (AFT) Fasilitas untuk mentransfer dana dari Tabungan BRI
BritAma ke rekening lainnya di BRI pada tanggal tertentu yang
ditetapkan nasabah.
b. Account Sweep Fasilitas untuk mentransfer dana dari Tabungan
BRI BritAma ke rekening lainnya secara otomatis, yang sebelumnya
telah di set up sesuai dengan batasan saldo minimal dan maksimal
yang ditetapkan nasabah
c. Automatic Grab Fund (AGF) Fasilitas untuk menarik (mendebet)
dana Tabungan BRI BritAma secara otomatis oleh satu rekening
tertentu, misalnya untuk angsuran pembayaran rekening pinjaman
Bank. 5. Biaya Administrasi Rp 12.000,- Persyaratan:
1. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
2. Identitas diri: WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)* WNA :
Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS * Pembukaan rekening dapat dilakukan di
Kantor BRI yang terdapat di wilayah domisili KTP. Pembukaan
rekening di luar wilayah domisili KTP harus disertai dengan Surat
Keterangan Domisili
3. Setoran awal sebesar Rp 250.000,- Simpedes Simpanan
masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang
dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI /
BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyetoran dan pengambilannya
tidak diabatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi
ketentuan yang berlaku. Keunggulan
Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan terhubung
secara On Line
Peluang besar untuk memenangkan hadiah, total Milyaran
Rupiah
Dilengkapi dengan BRI Card (Kartu BRI) yang berfungsi sebagai
Kartu ATM dan Kartu Debit dengan fitur transaksi yang lengkap.
Pembukaan Rekening Tabungan Simpedes BRI yang mudah dan praktis,
di seluruh unit kerja BRI.
Jumlah dan frekuensi setor dan ambil tidak dibatasi, sepanjang
memenuhi ketentuan yang berlaku
Fasilitas
Transfer Otomatis Antar Rekening 1. Automatic Fund Transfer
(AFT)
Fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening Simpedes ke
rekening simpanan di BRI, baik di Unit Kerja sendiri ataupun di
Unit Kerja lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer
tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).
2. Account Sweep Fasilitas untuk mentransfer dana dari satu
rekening ke rekening lainnya di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit
Kerja lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal
atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas
saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini
dapat digunakan untuk keperluan Simpedes mem-back up giro secara
otomatis.
3. Automatic Grab Fund (AGF) Fasilitas transfer otomatis untuk
menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari
rekening lainnya, baik di Unit Kerja sendiri maupun Unit Kerja
lain. Inisiatif pendebetan berasal dari rekening yang akan
mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas
ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara
otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet
rekening Simpedes untuk membayar angsurannya.
Aksesibilitas BRI Card
Jaringan BRI Card
-
Persyaratan
Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
Setoran awal sebesar Rp 100.000,-
Perorangan 1. Melengkapi identitas diri 2. WNI : KTP / SIM /
Paspor 3. WNA : KITAS atau KITAP
Non Perorangan 1. Melengkapi identitas perusahaan 2. Anggaran
Dasar 3. SIUP, SITU, dsb
Simpedes TKI Tabungan yang diperuntukkan bagi para TKI untuk
mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran /
penampungan gaji TKI. Keunggulan
Setoran awal hanya Rp 50.000,-
Periode dormant lebih lama (tenggat waktu tabungan pasif)
Persyaratan
Mengisi formulir pembukaan rekening
Melampirkan copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) disertai
surat rekomendasi dari PPTKIS.
Tabungan Haji Bila wukuf di Arafah merupakan niat suci anda,
Insya Allah niat tersebut akan terwujud melalui Tabungan Haji dari
Bank BRI yang kami persembahkan khusus bagi pemenuhan biaya
perjalanan Haji. Keunggulan:
1. Gratis perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri
2. Terkoneksi secara online dengan SISKOHAT DEPAG
3. Penyetoran dapat dilakukan baik melalui menu transfer di
e-banking BRI maupun di Kantor BRI seluruh Indonesia.
Fasilitas: 1. Bebas biaya administrasi 2. Manfaat asuransi jiwa
dan kecelakaan diri
dengan nilai pertanggungan sebesar 120% dari saldo rekening
Tabungan Haji
3. Pemberian souvenir berupa perlengkapan ibadah haji
Persyaratan: 1. Mengisi form aplikasi pembukaan
rekening 2. Identitas diri:
WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)* WNA : Paspor dan
KIMS/KITAP/KITAS * Pembukaan rekening dapat dilakukan di Kantor BRI
yang terdapat di wilayah domisili KTP. Pembukaan rekening di luar
wilayah domisili KTP harus disertai dengan Surat Keterangan
Domisili
3. Setoran awal Rp 50.000,- atau USD 50 TabunganKu TabunganKu
adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan
ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia
guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Keunggulan
Gratis biaya administrasi bulanan
Setoran awal minimum Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya
minimum Rp. 10.000,-
Bunga dihitung secara harian
Gratis biaya penggantian buku apabila rusak/hilang
Pembukaan rekening TabunganKu yang mudah dan praktis di seluruh
unit kerja BRI
Persyaratan
Hanya untuk Warga Negara Indonesia dan perorangan
Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
Melengkapi identitas diri: KTP/SIM/Passpor
Deposito BRI Rupiah Deposito BRI memberikan kenyamanan dan
keamanan dalam investasi dana Anda Keunggulan
Keleluasaan dalam memilih jangka waktu Deposito BRI, mulai dari
1,2,3,6,12,18, dan 24 bulan
Bebas biaya administrasi
Pencairan sebagian nominal Deposito BRI tanpa merubah nomor
rekening
Pencairan Deposito BRI di unit kerja lainnya
Suku bunga kompetitif
Fasilitas
Perpanjangan Deposito BRI dapat dilakukan secara otomatis
(automatic roll-over)
-
Penempatan Deposito BRI dapat dilakukan secara:
a. Tunai b. Pemindahbukuan dari rekening lain di BRI c.
Transfer/kliring dari rekening Bank lain
Pencairan Deposito BRI pada saat jatuh tempo dapat dilakukan
secara:
a. Tunai b. Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI c.
Ditransfer/kliring ke rekening Bank lain
Pada saat jatuh tempo, Nasabah leluasa untuk menikmati bunga
secara:
a. Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI b. Dikliringkan ke
rekening Bank lain c. Menambah ke pokok Deposito pada saat
perpanjangan (add-on) d. Kombinasi dari point b dan c tersebut
di
atas Persyaratan
Setoran minimal Rp 2.500.000
Mengisi formulir pembukaan Deposito BRI Rupiah
Perorangan o Melampirkan fotokopi kartu
identitas (KTP/SIM/Paspor dan KITAS/KITAP)
Non perorangan o Melampirkan fotokopi Akte
Pendirian/Anggaran Dasar, Ijin Usaha, NPWP dan dokumen identitas
pengurus serta asli Surat Kuasa
* Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan
bisnis GiroBRI Rupiah Giro dari Bank BRI yang mempermudah transaksi
bisnis dan keuangan Anda. Keunggulan
Real Time Online.
Dapat bertransaksi secara online di lebih dari 7000 unit kerja
on-line yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudahan bertransaksi setiap saat dengan mempergunakan Cek dan
Bilyet Giro BRI.
Fasilitas
Fasilitas transfer otomatis (standing instruction).
Automatic Fund Transfer (AFT). Fasilitas untuk mentransfer dana
dari GiroBRI ke rekening lainnya di BRI, pada tanggal tertentu yang
ditetapkan oleh nasabah.
Account Sweep. Fasilitas untuk mentransfer dana dari GiroBRI ke
rekening lainnya secara otomatis sesuai dengan batasan saldo
minimal dan maksimal yang ditetapkan nasabah.
Automatic Grab Fund (AGF). Fasilitas untuk menarik (mendebet)
dana GiroBRI secara otomatis oleh satu rekening tertentu, misalnya
untuk angsuran pembayaran rekening pinjaman.
Persyaratan
Mengisi aplikasi pembukaan GiroBRI Rupiah.
Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,- Perorangan:
Melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dan
KITAS/KITAP) dan NPWP (bila ada).
Non Perorangan:
Melampirkan fotokopi Akte Pendirian/Anggaran Dasar, Ijin usaha,
NPWP dan dokumen identitas pengurus serta asli Surat Kuasa.
1. Pengertian Valas
Valas kependekan dari valuta asing, yaitu mata uang asing yang
digunakan sbagai alat pembayaran. Valas dalam bahasa Inggris
dikenal dengan nama foreign exchange (Forex). Valas dapat dijadikan
suatu bentuk investasi dan diperdagangkan secara umum.
2. Pengertian Trading Valas
-
Trading artinya perdagangan, jadi trading valas adalah
menjalankan perdagangan atau transaksi jual beli valas. Sedangkan
orang yang melakukan trading valas disebut trader. Trading valas
dapat dilakukan dengan penyerahan bentuk fisik maupun non fisik.
Trading dengan menyerahkan bentuk fisik misalnya, saat Anda membeli
atau menjual mata uang asing money changer, di mana Anda
benar-benar mendapat uang secara fisik. Non fisik artinya, Anda
tidak akan mendapatkan uang secara fisik jika Anda membeli dan
tidak menyerahkan uang secara fisiik (menjual). Anda hanya
mendapatkan konfirmasi mengenai data transaksi yang tercatat dalam
akun, jadi Anda hanya melakukan pernyataan beli atau jual saja.
Tujuan perdagangan valas non fisik ini mencari keuntungan dari
selisih harga pada saat membeli atau menjual mata uang, yang
selanjutnya uang fisik dapat diterima saat Anda melakukan penarikan
dana dari akun Anda (withdrawl). Perdagangan valas non fisik ini
dapat Anda ikuti di perusahaan broker Forex Online, misalnya
Marketiva.com, LiteForex.com, Finexo.com. Instaforex.com, dan
e-Toro. Selain Forex online, Anda dapat juga mengikuti di perushaan
broker Forex yang ada di Indonesia dengan melakukan pendaftaran dan
deposit langsung di perusahaannya. 3. Mata Uang yang Dipergangkan
Valas diperdagangkan dalam bentuk pasangan mata uang, misalnya EUR
dengan USD (EUR/USD) artinya pasangan nilai tukar EUR terhadap USD.
Sebagai contoh nilai EUR/USD sebesar 1.3250 artinya 1 EUR sama
dengan 1.3250 USD. Jika Anda membeli mata uang EUR/USD artinya Anda
dapat membeli EUR dengan menjual USD atau menjual EUR untuk
mendapatkan USD. Mata uang yang diperdagangkan di bursa valas
adalah mata uang yang memiliki daya jual tinggi yang biasanya dari
negara-negara maju di dunia sperti Amerika Serikat, Jepang,
Inggris, Swiss, Australia dsb. Pasangan mata uang tersebut antara
lain EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD,
NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, AUD/CAD, AUD/JPY.
CHF, JPY dan sebagainya. Pasangan mata uang dibedakan menjadi : a.
Direct Adalah pasangan mata uang terhadap USD (/USD), misalnya
EUR/USD, GBP/USD b. Indirect Adalah pasangan mata uang USD dengan
mata uang lainnya. (USD/), misalnya : USD/CHF, USD/ JPY, USD/CAD,
USD/CHF. c. Cross rate Adalah pasangan mata uuang yang tidak
dibandingkan dengan USD, misalnya AUD/JPY, CHF/JPY, dan AUD/CAD. 4.
Pelaku Perdagangan Valas Dalam perdagangan valas, tak lepas dari
para pelaku yang aktif melakukan jual beli valas. Para pelaku
tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : a. Perushaan Perushaan
menggunakan pasar untuk berinvestasi b. Masyarakt atau perorangan
Mereka melakukan transaksi valas untuk menukar dengan mata uang
lain, dengan tujuan investasi, mencari keuuntungan atau untuk
menambah penghasilan. c. Bank umum dan Non Bank Bank dan institusi
keuangan, adalah peserta yang paling aktif di pasar forex. Mereka
berurusan dengan lembaga keuangan lainnya untuk meminta nilai tukar
asing mereka dan mereka dapat membeli mata uang yang mereka
butuhkan di pasar forex. Selain bank sentral dan pemerintah, salah
satu pelaku terbesar dalam transaksi forex adalah bank. Interbank
market adalah pasar di mana bank2 besar bertransaksi di antara
mereka dan menentukan harga mata uang menjadi seperti yg terlihat
oleh trader individual seperti kita di layar komputer.
Bank, pada umumnya, bertindak sebagai dealer yang buy/sell mata
uang pada harga bid/ask-nya. Salah satu cara bank-bank ini mendapat
uang adalah menjual mata uang dengan harga lebih tinggi daripada
yang dia beli kepada nasabahnya. Karena pasar forex tidak terpusat
alias
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=landing-three-ways-ind&gid=44343http://liteforex.com/http://liteforex.com/http://liteforex.com/http://finexo.com/http://instaforex.com/
-
decentralized, maka hal yang wajar melihat bank satu dengan bank
lainnya punya sedikit perbedaan dalam nilai tukarnya d. Broker
(Perantara) yaitu perorangan atauu perusahaan yang tugasnya menjadi
perantara aktivitas transaksi valas. Broker adalah perusahaan
dengan link perangkat lunak komputer atau saluran telepon kepada
bank-bank di seluruh dunia. Ini adalah pekerjaan dari broker forex
untuk mengetahui bank apa yang memiliki tingkat tertinggi untuk
membeli mata uang dan bank apa yang memiliki tingkat terendah untuk
menjual mata uang.
Dengan menggunakan broker memungkinkan bagi bank untuk menemukan
kesepakatan terbaik yang tersedia di dunia. Perusahaan pialang
Forex, namun ini tidak berhubungan dengan uang sendiri tetapi hanya
biaya komisi untuk jasa mereka. e. Pemerintah Pemerintah, adalah
pelaku forex yang paling berpengaruh, disamping bank sentral. Di
banyak negara, bank sentral merupakan kepanjangan tangan pemerintah
dan menjalankan kebijakannya bersama-sama dengan pemerintah.
tetapi, beberapa pemerintah merasa semakin independen. Sebuah bank
sentral semakin efektif dalam menjalankan tugasnya untuk
meningkatkan perekonomian. Terlepas dari seberapa indipendennya
sebuah bank sentral, perwakilan pemerintah biasanya secara teratur
berkonsultasi dengan perwakilan bank sentral untuk mendiskusikan
kebijakan moneter. Jadi, pemerintah dan bank sentral biasanya sudah
satu paket dalam hal kebijakan moneter. Bank sentral ini seringkali
mengintervensi pasar demi tujuan ekonomi tertentu negaranya.
f. Bank Central Bank Central menggunakan pasar valas untuk
memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata
uangnya diperdagangkan. Tujuannya mungkin semat-mata untuk
mendongkrak nilai mata uuang sendiri. g. Spekulator dan arbitrase
Mereka melakukan transaksi valas untuk memperoleh keuntungan.
Arbitrase adalah bentuk spekulasi dalam perdagangan valas di
mana
mereka membeli suuatu valas di suatu pusat keuangan kemudian
menjualnya kembali di pusat keuangan lainnya untuk memperoleh
keuuntungan. Sedangkan spekulator mencari seluruh keuntungan dari
perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulator dan arbitrase
dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader