1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan suatu perwujudan dari tugas pokok bagi suatu pemerintah daerah. Fungsi pembangunan daerah dapat berwujud pembangunan fisik, maupun pembangunan sumberdaya manusia. Untuk menjalankan fungsi pembangunan tersebut pemerintah daerah memerlukan sokongan dana yang biasanya didapatkan melalui APBD. Besarnya kebutuhan dana untuk menyokong program-program pembangunan daerah tentunya tidak dapat seluruhnya ditompang oleh APBD yang tersedia, masih banyak program-program pembangunan yang belum tersentuh oleh pembiayaan APBD. Pemerintah hendaknya harus mencari solusi pembiayaan alternative untuk mendanai program-program yang belum tersentuh oleh APBD. Alternatif pembiayaan atas kekurangan APBD tersebut hendakannya bersumber dari dana yang justru malah tidak membebani pemerintah daerah dimasa mendatang seperti kekurangan tersebut diambilkan dari dana hutang yang justru kedepanakan membebani APBD lebih besar. Sumber alternative yang bisa digali salah satunya adalah dari dana-dana CSR (Corporate Social Resposibility) dimana dana tersebut merupakan bagian keuntungan yang disisihkan perusahaan untuk tujuan mengitegrasikan keperdulian social SINERGITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON APBD PENDAHULUAN
Ringkasan Eksekutif Sinergitas Pembiayaan Non APBD Banyuwangi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan suatu perwujudan dari tugas
pokok bagi suatu pemerintah daerah. Fungsi pembangunan daerah
dapat berwujud pembangunan fisik, maupun pembangunan
sumberdaya manusia. Untuk menjalankan fungsi pembangunan
tersebut pemerintah daerah memerlukan sokongan dana yang
biasanya didapatkan melalui APBD. Besarnya kebutuhan dana untuk
menyokong program-program pembangunan daerah tentunya tidak
dapat seluruhnya ditompang oleh APBD yang tersedia, masih banyak
program-program pembangunan yang belum tersentuh oleh
pembiayaan APBD.
Pemerintah hendaknya harus mencari solusi pembiayaan
alternative untuk mendanai program-program yang belum tersentuh
oleh APBD. Alternatif pembiayaan atas kekurangan APBD tersebut
hendakannya bersumber dari dana yang justru malah tidak membebani
pemerintah daerah dimasa mendatang seperti kekurangan tersebut
diambilkan dari dana hutang yang justru kedepanakan membebani
APBD lebih besar.
Sumber alternative yang bisa digali salah satunya adalah dari
dana-dana CSR (Corporate Social Resposibility) dimana dana tersebut
merupakan bagian keuntungan yang disisihkan perusahaan untuk
tujuan mengitegrasikan keperdulian social dalam interaks dengan
berbagai pihak. Dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan mengacu
kepada UU No 25 tahun 2007 serta PT No. 40 tahun 2007 yang
mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab
social perusahaan.
1
PENDAHULUAN
Sayangnya di Indonesia walaupun sudah ada Undang-Undang
yang mengatur perihal CSR, cangkupannya masih sangat terbatas
pada perusahan-perusahan yang ada kaitan langsung dengan
pemanfaatan sumberdaya alam. Alhasil maraknya kegiatan CSR yang
dilakukan pihak-pihak swasta dalam sepuluh tahun terakhir ini masih
terkesan tidak terarah dan untuk publikasi. Bahkan ada perusahan
yang salah kaprah mengartikan CSR dan menjadikan CSR sebagai
media promosi terselubung. Menurut Garriga dan Mele (2004)
perusahan semacam ini adalahperusahan yang masih menerapkan
asas instrument dalam pelaksaan CSR, asas yang melihat CSR sebagai
instrument penambah keuntungan semata.
Sepertihalnya permasalahan yang berkembang umum di
Indonesia permasalahan yang dihadapi oleh di Kabupaten Banyuwangi
juga serupa. Terbatasnya pembiayaan pembangunan dari APBD
membuat banyak program-program yang tidak terakomodir sehingga
pemerintah daerah Kabupeten Banyuwangi sangat perlu mencari
sumber pembiayaan program pembangunan alternative salah satunya
adalah dengan bersinergi dengan program CSR. Berdasarkan definisi,
fungsi dan manfaat dari CSR dengan fungsi pemerintah yang
dijabarkan sebelumnya maka sangat tepat jika antara pemeritah
dengan program CSR. Dana CSR ini dapat menjadi alternative
pembiayaan yang tepat dalam mendukung pembiayaan non APBD
sebab tidak membebani pemerintah dibandingkan apabila
menggunakan dana hutang.
Dalam penjelasan sebelumnya diuraikan bagaimana
permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan CSR yaitu tidak
terkoordinir dan terarah, yang mengakibatkan kurang efektifnya
pelaksanaan CSR. Kekurangefektifnya program CSR terlihat dari masih
seringnya terjadi tumpangtindih wilayah penyaluran program CSR,
terkadang terdapat daerah yang dimasuki oleh beberapa program CSR
dari beberapa perusahaan padahal didaerah lainnya terdapat daerah
yang tidak terjamah oleh program CSR padahal daerah tersebut
potensial. Selain permasalahan program yang kerap tumpangtindih
permasalahan lain adalah kurang terkontrolnya program CSR yang
mengakibatkan banyak program yang bersifat hit and run sehingga
2
dampak dan manfaat dari program tersebut tidak ada
keberlanjutannya.
Permasalahn yang terjadi dalam program CSR ini hendaknya
dapat di cari solusinya terutama oleh pemerintah daerah sebagai
lembaga yang memiliki fungsi regulator agar supaya program CSR
memiliki manfaat yang lebih luas baik manfaat bagi perusahaan
sebagai pihak yang mengeluarkan dana CSR juga bagi Pemerintah
Daerah sebagai dana non APBD yang membantu meringakan program
pembangunan tentunya juga manfaat bagi masyarakat Kabupaten
Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut maka kajian mengenai
Sinergitas Pembiayaan Pembangun Non APBD ini adalah
memberikan gambaran yang komprehensif sebagai bahan kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
Rumusan Masalah
1. Apakah program-program pembangunan Kabupaten
Banyuwangi yang potensial dibiayai oleh permbiayaan Non
APBD?
2. Bagaimana potensi dan permasalahan penyaluran CSR di
Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana strategi dalam mensinergikan program
Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program CSR di
Kabupaten Banyuwangi?
Tujuan Penelitian
1. Menganalisa Program-program pembangunan Kabupaten
Banyuwangi yang potensial di biayai oleh permbiayaan Non
APBD
2. Menganalisa Potensi dan permasalahan penyaluran CSR di
Kabupaten Banyuwangi.
3. Menyusun Strategi dalam mensinergikan program
Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program CSR di
Kabupaten Banyuwangi
3
Corporate Social Responsibility (CSR)
Definisi tertua dari CSR diartikan oleh Howard.R Bowen dalam
bukunya yang berjudul Social Responsibility of the businessman tahun
1953. Menurut Bowen, CSR adalah tanggungjawab seorang pengusaha
yang mencoba berkomitmen menunjukkan sebuah nilai misi sosial
Bradshaw dan Harahap mengemukakan ada tiga bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan, yaitu :
1. Corporate Philanthrophy, tanggung jawab perusahaan sebatas
kedermawanan atau kerelaan belum sampai tanggung
jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini biasanya merupakan
kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja
tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
Misalnya,perusahaan BUMN mengadakan bakti sosial dengan
membagikan sembako kepada masyarakat.
4
KAJIAN PUSTAKA
2. Corporate Responsibility, kegiatan pertanggungjawaban
merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan karena
ketentuan Undang-undang atau bagian dari kemauan atau
kesediaan perusahaan.
3. Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian
dari kebijakannya. Misalnya,pada PT. Indosat menerapkan CSR
berdasarkan ISO 26000 yang dilakukan tidak terbatas hanya
pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat pada
umumnya, namun juga menyangkut tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance). Kepedulian terhadap
pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia,
mengembangkan Green Environment serta memberikan
dukungan dalam pengembangan komunitas dan lingkungan
sosial
Carrol dalam Solihin menjelaskan komponen-komponen tanggung
jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori yaitu:
1. Ekonomi responsibilities
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung
jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas aktivitas
ekonomi yang mengahasilkan barang dan jasa bagi masyarakat
secara menguntungkan.
2. Legal responsibilities
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum
dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan
tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui
lembaga legislatif.
3. Ethical responsibilities
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara
etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh
pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan
(organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini
merupakan pilhan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu
masyarakat.
4. Discretionary responsibilities
5
Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat
memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat
tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program
yang bersifat filantropis.
Carroll menggambarkan CSR sebagai sebuah piramida, yang
tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian
tanggung jawab hukum, lantas tanggung jawab etika , dan tanggung
jawab filantropis berada di puncak piramida.
6
Gambar 2.2 Piramida CSR Carrol
Masih menurut Carroll dalam Susanto (2007:32-33), tanggung
jawab ekonomi adalah memperoleh laba, sebuah tanggung jawab agar
dapat menghidupi karyawan, membayar pajak, dan kewajiban-
kewajiban perusahaan lainnya.Kemudian sebagai perwujudan dari
tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti
mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the
game.Berikutnya tanggung jawab soial juga harus tercermin dalam
tindakan etis perusahaan, dan memuncaknya adalah tanggung jawab
filantrofis yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi
terhadap komunitasnya.
Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia
Pelaksanaan Program CSR di Indonesia telah dilakukan dengan
berbagai aturan sebagai berikut
1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai
berikut:
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan
akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal
6:2).
7
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau
kegiatan (Pasal 16:1).
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
(Pasal 17:1).
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan
tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya.
Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran corporate tentang pentingnya kejujuran dan
tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang
diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha,
pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku
usaha.
3. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR
adalah sebagai berikut.
Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial
perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat
pada setiap perusahaan penanaman modal untuk
tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma, dan budaya masyarakat setempat
(penjelasan pasal 15 Huruf b).
Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16)
menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8
menciptakan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; … Pasal
34:
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha
b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau
c. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha
atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan
tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik
modal saja, melainkan juga kepada karyawan dan
keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta
lingkungan hidup.
4. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal
16 Agustus 2007. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1):
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
9
Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk
bina wilayah atau yang sejenis sebelum diterbitkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), maka
dalam pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan
mekanisme korporasi dengan memperhatikan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan
bina lingkungan (PKBL)-nya berasal dari penyisishan laba,
maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alakosi
dana yang disetujui RUPS.
Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan
dan/atau bina lingkungan (PKBL)-nya dibebankan/menjadi
biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74
UUPT,maka dalam pelaksanaannya agar tetap
berpedoman pada peraturan menteri Negara BUMN No:
Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut
dari menteri Negara BUMN.
Selengkapnya tentang Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007
tersebut adalah sebagai berikut:
Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pasal 74:
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan
kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
10
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan
Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
Bunyi Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008:…..Badan Usaha Milik
Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan
bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro
dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,
hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program
Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi
lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan
program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih
untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)
dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan (CSR).
Ketentuan UU inilah yang dijadikan dasar bagi penataan
tentang pemanfaatan CSR di Indonesia.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 15 April 2009
menolak gugatan uji material oleh Kadin terhadap pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang
berkaitan dengan sumber daya alam. Karena putusan MK
bersifat final dan mengikat, maka lebih baik kita melihat dari
sisi positifnya, yaitu sinergi antara pasal PJSL dengan UU
Pajak Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat 1 huruf a
yang sekarang memberlakukan beberapa jenis sumbangan
sosil sebagai biaya, yaitu.
11
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah:dan
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen
perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik
bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di
sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut
berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara
berkelanjutan. Sayangnya, masih ada perusahaan yang mempersepsi
CSR sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk
mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa
perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang
lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand
building dan peningkatan corporate image. Namun upaya-upaya CSR
tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan
strategis perusahaan.
Jenis Penelitian
12
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk
jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena memberikan uraian
mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisis yang terkait
dengan hasil penelitian. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan
ini menggunakan deskriptif evaluatif
Lingkup Penelitian
Lingkup yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah wilayah
yang mendapatkan progam CSR di Kabupaten Banyuwangi. Metode
pengambilan sampel adalah dalam penelitian ini adalah Purposive
random sampling, Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
untuk tujuan tertentu saja. Purposive sampling juga bisa berarti
sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi
yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit
untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, purposive
sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan.
Data danJenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dan data primer. Data sekunder yaitu data yang tidak diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini diambil dengan tujuan
untuk melengkapi informasi yang akan disajikan pada penyusunan
rencana aksi.
a. Data Primer : pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur
seluruh pertanyaan akan dituangkan dalam sebuah uraian-
uraian maupun susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada
responden dalam proses wawancara, telah disiapkan
sebelumnya dan dituangkan dalam wujud suatu kuesioner.
Wawancara terstruktur akan dipergunakan untuk
menggali informasi yang bersumber dari responden yang
merupakan pemangku kepentingan atau key informan yang
berkaitan dengan pengelolaan CSR di Kabupaten Banyuwangi
b. Data Sekunder : Data diperoleh dari literatur-literatur yang ada
serta badan-badan terkait yang sesuai dengan kajian yaitu
pengelolaan program CSR. Data tersebut dapat berupa dokumen
laporan SPJ dari dinas di Kabupaten Banyuwangi terkait
13
mengenai penyaluran CSR, literature peraturan – peraturan yang
mengatur pengelolaan CSR, dokumen – dokumen lainnya yang
yang berkaitan dengan implementasi CSR.
Metode Pengumpulan Data
Data penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui
pengabungan atau kolaborasi dari beberapa pengumpulan data
penelitian yaitu:
1. Kuisioner,
2. Focus Group Discussion (FGD),.
3. Wawancara.
Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pengolahan
dan analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan,
permasalahan, dan metode yang digunakan.Data penelitian yang
berupa data primer, data sekunder, dan informasi-informasi pendukung
lainnya diolah secara manual dan dianalisis.
Analisa Data Model Interaktif Pendekatan SWOT
Dalam merumuskan dan menyusun strategi sinergitas
pembiayaan no APBD, peneliti akan menggunakan model analisa
SWOT dimana Analisa SWOT (SWOT Analysis) adalah suatu metode
perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-
faktor yang menjadi kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses),
Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang mungkin terjadi
dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek/kegiatan usaha
atau institusi/lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan
tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang berasal dari
lingkungan internal maupun eskternal yang mempengaruhi pola
strategi institusi/lembaga dalam mencapai tujuan.
Tabel Matrik Analisa SWOT
14
Dari hasil analisa SWOT ini kemudian akan digunakan untuk
mendapatkan gambaran yang lebih besar untuk kemudian bisa
digunakan sebagai visi misi institusi serta strategi yang ingin dicapai.
Visi merupakan capaian jangka panjang yang diinginkan dan diimpikan
oleh seluruh stakeholders dalam suatu proses pembangunan. Tujuan
penetapan visi antara lain adalah :
1) mencerminkan apa yang akan dicapai
2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
4) memiliki orientasi terhadap masa depan.
Analisa Ziel Orentierte Project Planung (ZOPP)
Metode Ziel Orentierte Project Plannung ZOPP adalah
perencanaan yang berorientasi kepada tujuan ZOPP adalah singkatan
dari
Ziel , Tujuan
Orienterte, berarti Berorientasi
Projekt berarti proyek
Planung berarti perencanaan
Perencanaan dengan menggunakan ZOPP mempunyai kegunaan
untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui
keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek merumuskan tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan
15
sebagai dasar pelaksanaan proyek. Metode ZOPP (Ziel Orentierte
Project Planung) ini adalah melalui tujuan yang bermanfaat yang dapat
di rumuskan apabila sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah-
masalah yang akan di tanggulangi telah di analisis secara mendalam,
yang digambarkan dalam suatu analisis permasalahan, dalam
pengertian, bukanlah hipotesis yang berdasarkan pemikiran teoritis,
tetapi masalah-masalah yang benar-benar yang di alami masyarakat.
Tabel Langkah langkah Dalam Metode ZOPP
Analisis Partisipasi Analisis dari kelompo sasaran proyek, serta orang orang atau instansi lain yang berpartisipasi dan terlibat dalam proyek.
Analisis Masalah 1 Mengidentifikasi semua masalah inti yang diekspresikan dalam kalimat negative.
Analisis Masalah 2 Menganalisis penyebab dan akibat dari masalah inti, menjadi pohon masalah.
Analisis Tujuan Pohon masalah yang ditransformasi menjadi pohon tujuan dengan cara mengubah pernyataan masalah menjadi kondisi positif yang akan dicapai di masa depan.
Diskusi Alternatif Mengidentifikasi solusi alternative yang potensial dengan menggunakan pohon tujuan yang ada.
Menyususn Matriks Perencanaan Proyek 1
Menentukan asumsi asumsi penting, menetapkan indicator, alat verifikasi.
Menyusun Matriks Perencanaan Proyek 2
Menganalisis seberapa relevan asumsi, resiko dan memasukkannya dalam konsep proyek dan mencek seberapa jauh pelaksanaan proyek menuju menjamin hasil/output.
Menyususn Matriks Perencanaan Proyek 3
Memutuskan spesifikasi dari jumlah dan biaya dari setiap aktualisasi.
Masalah dan penyebabnya tidak berada dalam isolasi, tetapi
terkait dengan orang, kelompok dan organisasi. Oleh sebab itu, kita
hanya bias berbicara tentang masalah jika kita meiliki pemahaman dan
gambaran yang komprehensif tentang kepentingan dari kelompok,
individu dan institusi yang terlibat. Hasil analisis dicatat dalam bentuk
dokumen sbb:
Review partisipasi
Pohon masalah
Pohon tujuan, indikasi alternative potensial.
Solusi
16
Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan program
pembangunan ke depan masih dihadapkan beberapa persolan utama
dan mendasar. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Banyuwangi 2011-2015 Persoalan pembangunan tersebut antara lain:
1) Pendidikan dan kesehatan, 2) Kemiskinan & pengangguran, 3)
Revitalisasi Sektor pertanian, 4) Akselarasi perkembangan pariwisata
yang masih lambat, 5) Infrastruktur, 6) Degradasi lingkungan, 7) Tata
kelola pemerintahan berbasis prinsip-prinsip good governance.
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.
Visi pembangunan tersebut diwujudkan dalam misi
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Banyuwangi tahun 2011-2015 sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif,
partisipatif dan transparan;
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah,
pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada
pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian
lingkungan;
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi
investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif
untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
17
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber
daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidangkesehatan, pendidikan dan
sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kearifan lokal;
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui
pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan
pelaksanaan hukum yang berkeadilan.
18
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam bab
sebelumnya setiap tahunnya menunjukan angka perkembangan yang
sangat baik. Hal tesebut terlihat dengan terus meningkatnya angka
pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun bahkan mendekati angka
pertumbuhan provinsi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Banyuwangi pada umumnya merata disumbang oleh seluruh sektor
yang ada baik sektor pertanian, pertambangan , industri, jasa serta
sektor lainnya. tumbuhnya perekonomian tersebut menjadi indikator
bahwa kondisi usaha semakin berkembang yang konsekuensi akhirnya
adalah dengan meningkatnya keuntungan yang diperoleh dari usaha
tersebut.
Peningkatan keuntungan perusahaan semestinya harus dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan yang beragam bukan hanya sebatas
peningkatan kesejahteraan pegawai namun harus diwujudkan dalam
bentuk lainnya seperti keperdulian sosial. Bentuk keperdulian terhadap
lingkungan diluar perusahaan merupakan hal yang harus dilakukan
sebab tanpa disadari bagi beberapa jenis usaha keberadaan mereka
akan membawa suatu dampak (eksternalitas) ke sekitar seperti dengan
dibangunya suatu pabrik akan membawa dampak terhadap
pencemaran baik air maupun udara. Wujud keperdulian tersebut
dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR).
Pentingnya keperdulian sosial perusahaan dipertegas dengan
munculnya UU No 25 tahun 2007 serta PT No. 40 tahun 2007 yang
mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab
sosialnya. Dalam pelaksanaan masih ditemui berbagai variasi kendala
dalam pelaksanaan program CSR tersebut seperti kurang
terencanaannya pelaksanaan yang akhirnya berdampak kepada
19
GAMBARAN UMUM
IMPLEMENTASI KEGIATAN CSR
kekurang tepatan sasaran pelaksanaan, adanya tumpang tindih
wilayah pelaksanaan dan berapa permasalahan lainnya. permasalahan
tersebut menunjukan bahwa belum terjadinya sinergitas dalam
pelaksanaan CSR baik dari segi perusahaan maupun dari segi tingkat
koordinasi dengan pemerintahn daerah.
Pada tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi terdapat sekitar 14
perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR mereka ke Pemerintah
Daerah dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp. 17.422 milliar
dengan beragam kegiatan CSR. Perusahaan dan ragam kegiatan CSR
yang telah dilaksanakan oleh ke-14 perusahaan tersebut antara lain
sebagai berikut :
Tabel Ragam Kegiatan CSR di Kabupaten Banyuwangi Tahun
- Program Kemitraan Tahun 2007- Program Kemitraan Tahun 2008- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2008- Program Kemitraan Tahun 2009- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2009- Program Kemitraan Tahun 2010- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2010- Program Kemitraan Tahun 2011
PROGRAM BINA LINGKUNGAN- Program Bina Lingkungan Tahun 2008- Program Sembako Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2008- Program Bina Lingkungan Tahun 2009- Program Bina Lingkungan Tahun 2010- Program Bazar Murah Tahun 2010- Program Gizi Sehat Tahun 2011- Program Penghijauan Tahun 2011
3 PT. Bank Jatim
20
No Uraian Kegiatan CSRPROGRAM KEMITRAAN (sudah dilaksanakan)
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010- Program Penanggulangan Kemiskinan (sedang dilaksanakan)- Rehabilitasi dan Plesterisasi Rumah
Masih Dikaji :- Pendidikan- Budaya- Kesehatan- Pelestarian Alam dan Lingkungan- Pengembangan prasarana dan /atau Prasarana Umum- Pemberian Armada Ambulance
4 PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) KETAPANG
- ID Card- Kaos Lengan Pendek, Rompi dan Topi untuk asongan- Kotak Acrylyc untuk pedagan asongan- Kaos untuk pedagang lesehan- Khitanan Umum- Bantuan Pembangunan Masjid- Bantuan Renovasi Masjid- Bantuan Renovasi Musholla- Sepeda Motor Pengangkut Sampah- Renovasi Musholla- Renovasi Masjid- Khitanan Masal- Santunan Anak Yatim- Sosialisasi KUR- Tendanisasi PKL- Bantuan Pembangunan TPQ- Bantuan Bibit Tanaman Produktif
5 PT. Perhutani- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang
21
No Uraian Kegiatan CSRistilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
- Penyaluran Dana Pinjamam Lunak CSR/PKBL (Tahap I)1. Sektor Perdagangan Obat2n Pertanian2. Sektor Perdagangan Empon23. Sektor Industri Ringan (aneka kripik)4. Sektor Pertanian (budaya buah naga)5. Sektor peternakan6. Sektor Peternakan
No Uraian Kegiatan CSR- Penyaluran dana pinjaman lunak
PERHUTANI KPH BANYUWANGI UTARA- Penyaluran Pinjaman PKBL- Bantuan Pendidikan SD Fillial- Bantuan Perbaikan Sarana MCK- Bantuan Genteng Kaca- Bantuan Sunatan Massal- Bantuan Hutan Kota- Bantuan Pelatihan PKBL
6 PERKEBUNAN KALIKLATAK
Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi
- Donatur Poskesdes- Posyandu- Donatur SLB, YPAC, Yayasan Kanker- Bantuan sarana pendidikan siswa siswi berprestasi- Bantuan kesejahteraan Guru-guru TK di Kec. Kalipuro- Bantuan kesejahteraan Guru-guru SDN II & IV Gombengsari- Pelatihan Lancar Baca Tulis (Pengentasan Buta Aksara)- TK (Taman Kanak-kanak)- Bantuan Honor Guru Ngaji serta lomba rohani untuk anak-anak
(Membaca Ayat Suci, Shalat)- PKK (Pembinaan/Pendidikan Kesejah-teraan keluarga) dalam wadah
PKP (Perkumpulan keluarga pegawai), PKK (perkumpulan keluarga karyawan) dan RIKA (rukun istri karyawan), mengadakan lomba kebersihan dan keindahan dalam rangka HUT perkebunan.
- Pelestarian Budaya (kesenian) dan kegiatan Olahraga- Bantuan untuk BBM / operasional kepala lingkungan
7 PT. CANDI NGRIMBI- Bantuan Rutin- Bantuan Sembako- Pembersihan kanan-kiri jalan buat sudetan air- Pembersihan kanan-kiri jalan- Bantuan rutin- Pemberian Sembako- Pembersihan dan potong rumput kanan kiri jalan
8 PT. ASKES BANYUWANGI
- Bantuan Rumah Sehat Layak Huni untuk RTM- Bantuan Sarana Peningkatan Kesehatan- Bantuan Pos Kamling dan MCK
9 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banyuwangi- Mandiri Peduli Pendidikan- Business Meeting
23
No Uraian Kegiatan CSR- Bantuan pembangunan sarana ibadah- Mandiri Peduli Pendidikan- Program Kemitraan Bina Lingkungan (Kelompok tani benih)- Mandiri Peduli Kesehatan
10 Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (GAPASDAP) Banyuwangi- Bantuan Bedah Rumah
11 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Tanjung Wangi- Beasiswa Pendidikan- Bantuan 1.028 Kacamata Baca Siswa- Penghijauan Penanaman 500 Bibit Trembesi- Peningkatan Kualitas Rumah Miskin- Pemberdayaan Usaha Mandiri Masyarakat Pembuatan dan Pengolahan
Kader Posyandu)- Penataan PKL Pelabuhan Tanjung Wangi
12 PDAM Kabupaten Banyuwangi
- Gebyar Hadiah Pelanggan- Penghijauan- Bantuan Sosial- Bantuan Sosial- Pipa Langring- Persewangi- Zakat dan Yatim Piatu- Qurban- Bantuan Kekeringan- Kemitraan dengan Kepolisian
13 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PERSERO TBK Kantor Cabang Jember
- Sarana Promosi Neon Box- Sarana Promosi Tenda
Pembangunan Jalan Mushola Mbah Saeran- Pembangunan Jalan Mushola Pak Tarip- Pembangunan Pemasaran Keramik Lantai Miftahul Hidayat Blok Agung
14 PTPN XII (Persero) Wil. 1 Jember
BINA LINGKUNGAN- Pasewaran
a. Kegiatan Anak Yatim Lomba Tartir Al-Qur'an, Adzan, dllb. Bantuan biaya pendidikanc. Sarana ibadah
24
No Uraian Kegiatan CSR- Kaliselogiri
a. Bantuan biaya pendidikanb. Pembangunan saluran air bersih
- Sumberjambea. Bantuan biaya pendidikanb. Bantuan perbaikan jalanc. Bantuan kayu & batu utk pemb. Desad. Pembuatan taman terbukae. Infaq Bayuwangi (Ibuwangi)f. Bantuan Pondok Pesantren Darul Atam
- Sungailembua. Perbaikan Jalan Ds. Gunung Gamping; S.Lembu 3,78 Km lbr 4 Mtrb. Pembangunan Balai Desa Sumberagungc. Bantuan biaya pendidikand. Partisipasi perbaikan gerejae. Partisipasi perbaikan gereja
- Kalisepanjanga. Bantuan biaya pendidikanb. Rehab Masjid Ar Roudlohc. Rebab Mushola Al Burdah
- Kaletelpaka. Bantuan biaya pendidikanb. Pembangunan asramac. Pembangunan Madrasah Dinniyahd. Pengadaan Mebel
- Kalirejoa. 2 rehab Masjidb. Bantuan Ponpesc. Bantuan Puskesmasd. Bantuan biaya pendidikan
- Kalikempita. Pengaspalan Jalan desab. Rehab Gedung Madrasah
- Jatirono
a. Sarana belajar meja dan bangkub. Renovasi Mushola
- MalangsariBantuan Biaya Pendidikan Anak Sekolah
- Gunung GumitirNIHIL
MITRA BINAAN- Kendenglembu (Sapi Kereman)
25
No Uraian Kegiatan CSR- Jatirono (Sapi Kereman)- Gunung Gumitir (Perdagangan/Toko)- Malangsari (Pembinaan Kopi Rakyat)- Sumberjambe (Sapi Kereman)- Kalirejo (Sapi ISS)
15 BANK INDONESIA JEMBER
- Bantuan buku perpustakaan- Program pemberdayaan usaha tani beras organik dengan pendekatan
Solitude Coorperative Farming di Kab. Bwi- Program cooling unit koperasi ternak sapi perah "Dadi Mulyo" Kab. Bwi- Program bantuan sarana dan prasarana wilayah karesidenan Besuki- Program bantuan sarana dan prasarana wilayah karesidenan Besuki
Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah daerah salah satu fungsi utamanya adalah
melaksanakan pembangunan daerah yang biasanya didanai oleh dana
APBD, namun karena keterbatasan dalam segi jumlah anggaran maka
tidak keseluruhan program mampu untuk dijalankan. CSR merupakan
salah satu alternatif sumberdana bagi pembangunan, namun dengan
dengan berbagai permasalahan yang terjadi tersebut dimana apabila
program CSR tersebut dilaksanakan dengan terencana dan merata
mampu membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
Dalam kajian ini sampel penelitian yang diambil adalah
didasarkan kepada 3 (tiga) jenis perusahaan yaitu perusahaan BUMN
yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), serta perusahaan swasta. Dimana pada dasarnya dari sampel
yang diambil mereka pada umumnya telah melakukan kegiatan CSR
dengan beragam entuk serta beragam permasalahan yang
melingkupinya. Berbagai implementasi dalam pelaksanaan program
CSR dari sampel yang diambil adalah sebagai berikut :
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Untuk perusahaan dengan jenis BUMN sampel yang dapat diambil
keterangannya adalah perusahaan PT. Pelindo, PT. ASDP, PT. Bank
Mandiri
26
1. PT. Pelindo
a. Profil Perusahaan dan Responden
Kami mewawancarai Ibu Indah sebagai responden, Beliau
adalah salah satu staff di bidang keuangan yang juga mengurusi
CSR Pelindo.
b. Penjelasan Mengenasi CSR Perusahaan
PT. Pelindo memiliki 2 jenis CSR yang diberikan kepada
masyarakat dan kebijakan megnenai CSR ini merupakan
kebijakan dari pusat. CSR yang mereka lakukan adalan Progam
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dimana biasa disebut
PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Keduanya
merupakan program yang sangat berbeda.
Program Kemitraan merupakan program yang mefokuskan
pada aspek ekonomi, dimana dalam program ini masyarakat
desa dibina dan diberikan permodalan untuk melakukan usaha.
Bagian keuangan PT. Pelindo membentuk tim yang bertugas
untuk melakukan survey untuk mencari desa yang sekiranya
pantas untuk dibina.
Pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan konsultan
luar. Sebelum dana diturunkan PT. Pelindo dan konsultan
tersebut memberikan pembinaan yang intens di awal dan
pembinaan secara berkala selanjutnya. Hal ini ditujukan agar
warga desa tersebut memiliki keahlian khusus yang nantiknya
dapat menciptakan produk khusus dari desa tersebut serta tentu
saja pengelolaan keuangan dan organsiasi yang baik. Salah satu
contohnya adalah Desa Gombongsari yang dibina serta diberi
dana untuk menciptakan produk berupa anyaman kayu.
Selain itu sebelum dana dicairkan pengaju dana perlu
mengajukan proposal yang nantinya harus disetujui oleh PT.
Pelindo dan juga pihak Pelindo pusat yang bertanggung jawab
mengenai hal ini. Setelah proposal diajukan maka tim akan
melakukan survey ke tempat yang bersangkutan untuk menilai
apakah benar-benar ada usaha yang akan didanai. Apabila lolos
tahap ini, maka pengaju dana harus menyertakan agunan
27
berupa BPKB kendaran, surat tanah, atau surat rumah
tergantung dari jumlah yang diajukan.
Dana yang diberikan nanti harus dikembalikan ke PT.
Pelindo melalui Bank Jatim sebagai perantara. Seluruh dana
wajib dikembalikan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan
dengan bunga ringan. Apabila dalam tiga bulan dana belum
kembali maka tim CSR akan mendatangi rumah warga untk
mencari tahu penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah
adanya kendala dalam pengelolaan maka tim akan membantu
semampunya untuk memperbaiki pengelolaan. Pelindo tidak
berniat untuk menyita barang jaminan, namun menunggu
hingga dana dapat kembali.
Kendala dari program ini adalah letak desa binaan yang
cukup terpencil sehingga relatif sulit dijangkau. Selain itu juga
masalah pengembalian yang terkadang sulit (kredit macet).
Namun untuk masalah kredit macet ini, perusahaan akan terus
berusaha melakukan penagihan.
Program selanjutnya adalah Program Bina Lingkungan.
Program ini pada intinya adalah memberikan dana sosial secara
sukarela kepada masyarakat. Yang paling sering dilakukan
adalah bantuan dana dalam pembangunan masjid dan fasilitas
umum seperti sekolah dsb. Selain itu dalam aspek lingkungan,
perusahaan juga telah melakukan penghijauan di beberapa
daerah. Dana hibah PKBL ini juga Program ini tidak memiliki
banyak hambatan karena sifatnya sosial.
Penentu kebijakan dari Program Ini adalah dari pusat.
Ketika ditanya mengenai motivasi mengapa melakukan bina
lingkungan dalam hal tertentu maka jawaban yang diberikan
adalah karena memang hal tersebut keputusan dari pusat. Tim
yang melakukan survey adalah tim dari Pelindo Banyuwangi dan
juga perwakilan dari pusat Pelindo.
c. Pemahaman Mengenai CSR
Pemahaman mengenai CSR yang dimiliki responden sudah
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kejelasan dua
program CSR hingga teknis pelaksanaan CSR tersebut.
28
Responden telah memahai kewajiban CSR meskipun belum
sampai pemahaman ke ranah undang-undang. Selain itu,
responden juga telah dapat memahami tujuan dari diadakan CSR
dimana memang CSR merupakan kewajiban yang dibebankan
kepada perusahaan. Responden juga telah mengerti bahwa
setiap BUMN pasti memiliki CSR dimana hal tersebut merupakan
instruksi yang diberikan dari pusat.
d. Sinergitas Dengan Pemerintah
Dalam malakukan CSR, selama ini Pelindo selalu
melakukan koordinasi dengan pemerintah. Hal ini ditujukan agar
daerah yang dituju benar-benar tepat sasaran. Responden
mengatakan bahwa memang yang lebih mengerti kondisi
masyarkat adalah peerintah itu sendiri oleh karena itu sinergitas
perlu dibangun agar CSR dapat tepat sasaran
Berdasarkan temuan lapang sementara dari hasil wawancara
dengan perusahan PT. Pelindo maka jika di petakan dalam analisa
SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut :
Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Pelindo
No Indikator Deskripsi
1 Strength (kekuatan) Perusahaan memiliki tim khusus untuk
melakukan CSR
Keterlibatan pusat sangat tinggi, hal ini
terlihat ketika melakukan survey tim pusat
selalu mendampingi
Perusahaan melakukan koordinasi dengan
baik dengan pemerintah
2 Weakness
(Kelemahan)
Pemahaman CSR yang terbatas pada PKBL
Program CSR merupakan kebijakan dari
pusat
3 Oportunity
(Peluang)
Perusahaan memiliki konsultan eksternal
yang bekerja sama untuk melaksanakan
29
CSR
Luasnya daerah yang menjadi lingkup CSR
perusahaan, sehingga banyak daerah yang
berpotensi mendapat penyaluran CSR
4 Threat (Ancaman) Dana kemitraan yang dikeluarkan tidak
semuanya dapat kembali dalam waktu
yang ditentunkan (3 bulan)
Sumber : wawancara lapang diolah
2. PT. ASDP
a. Profil Perusahaan dan Responden
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah BUMN di
Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan
penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan
untuk penumpang, kendaraan dan barang. Dalam kajian ini
responden adalah Bapak Thoyib Armanu selaku Kabag Umum
b. Penjelasan tentang CSR Perusahaan
Seperti BUMN pada umumnya, program CSR yang
dilakukan oleh ASDP sampai saat ini adalah program
PKBL( Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Program
Kemitraan diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha
kepada masyarakat yang membutuhkan dengan adanya
jaminan atau agunan. Namun sampai saat ini program
kemitraan belum bs dilaksanakan dikarenakan masyarakat
sekitar ASDP keberatan dengan adanya agunan yang
disyaratkan untuk mendapatkan pinjaman lunak dari
perusahaan. Sedangkan program lainnya adalah program
Bina lingkungan yang sampai saat ini masih berjalan.
Program bina lingkungan ini diwujudkan dalam bentuk
bantuan pembangunan sarana umum dan tempat ibadah
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di tahun
30
2013 nanti berdasarkan permintaan dari pemerintah
Kabupaten Banyuwangi untuk merapikan pedagang kaki lima
di sekitar pelabuhan ketapang, maka direncanakan akan
diberikan gerobak oleh PT ASDP kepada para pedagang kaki
lima yang sering berjualan di areal pelabuhan dengan
harapan para pedagang itu bisa berjualan lebih tertib dan
tidak mengganggu keindahan jalan sekitar Pelabuhan.
c. Sinergitas dengan Pemerintah
bentuk sinergi yang selama ini sudah dilakukan oleh PT
ASDP dengan pemerintah baru sebatas koordinasi dengan
pemerintah wilayah setempat yang akan menjadi tempat
mereka memberikan dana hibah bina lingkungan seperti
perangkat Desa,kelurahan atau Kecamatan. Sehingga
diharapkan bantuan dana hibah yang diberikan bisa tepat
sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sedangkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten baru
sebatas pelaporan terkait kegiatan sosial apa saja yang telah
dilakukan perusahaan
Berdasarkan temuan lapang sementara dari hasil wawancara
dengan perusahan PT. ASDP maka jika di petakan dalam analisa SWOT
maka hasil analisa adalah sebagai berikut :
Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. ASDP
No Indikator Deskripsi
1 Strength (kekuatan) Program PKBL sudah diupayakan untuk
berjalan dengan rutin setiap tahun
Kesediaan untuk berkoordinasi dengan
pemerintah terkait pengelolaan dana hibah
bina lingkungan
2 Weakness
(Kelemahan)
Cakupan program CSR masih sebatas di
sekitar masyarakat yang tinggal di daerah
ketapang( Cakupan wilayah terbatas)
3 Oportunity Cakupan wilayah yang diberikan dana
31
(Peluang) hibah bina lingkungan masih bisa diperluas
4 Threat (Ancaman) Program Kemitraan belum bisa dijalankan
karena masyarakat sekitar blm mampu
mengikuti prosedur pemberian dana
program kemitraan yang mensyaratkan
adanya jaminan atau agunan
Minimnya koordinasi dengan pemerintah
Kabupaten Banyuwangi terkait pengelolaan
CSR Perusahaan dikarenakan koordinasi
hanya dilakukan dengan perangkat desa
setempat
Sumber : wawancara lapang diolah
3. PT. Bank Mandiri
a. Profil Perusahaan dan Responden
Responden kami bernama Bpk. Dandung M. Qomari.
Beliau adalah kepala cabang PT. Bank Mandiri Banyuwangi.
b. Penjelasan Mengenai CSR Perusahaan
Perusahaan memiliki program CSR dari beberapa
aspek yaitu: pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan
hidup, pembangunan prasarana umum, dan pemberdayaan
perekonomian masyarakat. Dari kelima aspek CSR tersebut
yang menjadi fokus utama perusahaan adalah dibidang
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Ada beberapa hal CSR yang dilakukan perusahaan
dalam aspek pendidikan. Yang pertama adalah, perusahaan
memberikan sumbangan berupa buku untuk perpustakaan.
Kedua, perusahaan juga memberikan edukasi kepada anak-
anak SMA dan juga mahasiswa mengenai perbankan. Hal ini
ditujukan supaya siswa SMA dan juga memiliki pandangan
yang lebih luar mengenai aktivitas-aktivitas perbankan dan
32
juga memberikan pemahaman mengenai dunia perbankan
dalam konteks dunia kerja.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat, perusahaan
memiliki program PKBL dimana program ini bertujuan untuk
memberikan permodalan dengan suku bunga yang lunak.
Bank Mandiri memberikan suku bunga sebesar 6%. Sasaran
dari program ini adalah masyarakat yang sebenarnya tidak
cukup secara prasyarat untuk mendapatkan pendanaan dari
Bank, namun mereka memiliki usaha dan membutuhkan
tambahan dana. Selain memberikan kredit lunak, perusahaan
juga memberikan pembinaan. Dalam melakukan hal ini, bank
harus bersifat sangat selektif. Tahun lalu, perusahaan
mengeluarkan CSR melalui program ini seesar 800 juta.
Keharusan bersikap selektif akhirnya membawa
perusahaan dalam keputusan untuk membentuk tim khusus
yang bertugas untuk melakukan validasi secara langsung
kepada calon pihak yang akan diberikan dana PKBL tersebut.
Dalam beberapa kasus, pemberian dana tidak disetujui
karena ketika dilakukan validasi ternyata tidak sesuai dengan
data yang diterima perusahaan. Dengan adanya validasi ini
maka perusahaan dapat memastikan bahwa dana diberikan
kepada pihak yang tepat dan menghindari moral hazard yang
merugikan mental masyarakat itu sendiri.
Selain itu masih dalam program PKBL, perusahana juga
memberikan bantuan langsung. Dalam hal ini perusahaan
telah memberikan dana langsung kepada beberapa pura
yang ada dan beberapa bantuan langsung alinnya.
Hambatan dari program CSR PKBL adalah adanya
anggapan di masyarakat bahwa program CSR ini hanya
memberikan bantuan tanpa ada prasyarat-prasyarat. Hal ini
juga karena ada perusahaan lain yang memberikan bantuan
serupa tanpa prasyarat atau dengan prasyarat yang lunak
serta dengan pengawasan dan validasi yang kurang
memadai. Hal ini menyebabkan munculnya mindset yang
buruk di masyarakat dan juga menumbuhkan sikap konsumtif
33
dalam masyarakat. Dengan adanya bantuan semacam ini,
perusahaan selalu mendapat masukan yang bersifat
membanding-bandingkan dengan perusahaan lain yang
memiliki CSR sejenis yang akhirnya berdampak pada
berkurangnya masyarakat yang mengajukan dana pada
perusahaan.
Hambatan lainnya adalah pemahaman kurangnya
peran dari pemerintah dalam memberikan data sasaran
masyarakat. Data yang diberikan pemerintah seringkali
kurang bagus. Hal ini menyebabkan selama ini dalam
mencari pihak-pihak yang membutuhkan bantuan,
perusahaan melakukan survey sendiri dan tidak hanya
bersandarkan dari data pemerintah.
c. Pemahaman Mengenai CSR
CSR yang baik adalah CSR yang menyentuh
masyarkat. Hal ini lah yang dipahami perusahaan
sebagaimana terucap oleh responden. Selain itu perusahaan
mamahami bahwa CSR yang diberikan perusahaan adalah
CSR yang harus dapat membangun tidak hanya secara
ekonomi namun juga secara mental . Hal ini teercermin dari
pernyataan responden bahwa CSR yang diberikan
perusahaan adalah CSR yang bersifat bantuan finansial
permodalan agar pihak yang menerima CSR dapat merdeka
secara ekonomi.
Perusahaan juga memahami bahwa CSR harus
diberikan dan dialokasikan setiap tahunnya. Hal ini tercermin
dari pernyataan responden bahwa perusahaan tanpa dipaksa
tetap harus mengeluarkan dana CSR dan alokasi dana
tersebut harus dikeluarkan secara efektif dan tepat sasaran.
d. Sinergitas Dengan Pemerintah
Perusahan menganggap pemerintah kurang memberikan
kontribusi yang baik dalam membantu terlaksananya
program CSR perusahaan. Responden mengatakan bahwa
data yang diberikan pemerintah terkadang merupakan data
yang kurang baik sehingga perusahaan masih harus
34
melakukan validasi sendiri terhadap target CSR. Namun
perusahaan telah melakukan komunikasi secara terus
menerus dengan pemerintah.
Berdasarkan temuan lapang sementara dari hasil wawancara
dengan perusahan PT. Bank Mandiri maka jika dipetakan dalam analisa
SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut :
Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Bank Mandiri
Indikator Deskripsi
1 Strength (kekuatan) Pemahaman yang baik mengenai CSR (CSR
bersifat keharusan, CSR harus menyentuh
masyarakat, dsb.)
Besarnya dana yang dialokasikan untuk
CSR (tahun lalu PKBL 800jt)
Perusahaan memiliki CSR dari beberapa
aspek (Pendidikan, kesehatan, PLH,
pembangunan saran umum, dan
pemberdayaan ekonomi masy.) meskipun
tergantung fokus mana yang dipilih
perusahaan.
Perusahaan dapat secara bebas
melaksanakan CSR sesuai dengan
kebijakan cabang (karena cabang lebih
mengerti masyarakat sekitar).
2 Weakness
(Kelemahan)
Kurang memiliki data yang baik untuk
mencari target CSR yang tepat
Data yang diberikan pemerintah untuk
keperluan CSR bukan data yang baik
3 Oportunity
(Peluang)
Masih banyak aspek yang dapat dijangkau
4 Threat (Ancaman) Pengetahuan masyarakat yang kurang
mengenai CSR (CSR hanya pemberian
cuma-Cuma)
35
4. PT. Askes
a. Profil Perusahaan dan Responden
PT Askes adalah BUMN yang bergerak di bidang
asuransi kesehatan yang mengcover seluruh Pegawai Negeri
di indonesia. Responden dalam penelitian lapang di PT Askes
adalah Bapak Agus selaku Staf PKBL dan Bagian Umum
b. Penjelasan Tentang CSR perusahaan
Program CSR yang dilakukan oleh PT ASKES sampai
saat ini berbentuk PKBL(Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan). Program kemitraan ini dilakukan dengan cara
pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat yang
membutuhkan modal untuk menjalankan sebuah bisnis baru.
Pinjaman ini bisa diberikan selama masyarakat memiliki
barang yang bisa dijaminkan seperti surat kendaraan
bermotor,rumah dan tanah. Sedangkan program Bina
lingkungan sampai saat ini dilakukan dengan pemberian dana
hibah untuk pembangunan sarana pendidikan,sosial maupun
tempat ibadah. Pada tahun 2012 lalu, Program Bina
lingkungan PT ASKES dilakukan dengan pemberian dana
hibah untuk pembangunan rumah sehat di sebuah
kecamatan yang ada di kabupaten banyuwangi. Pemberian
dana hibah untuk pembangunan 100 rumah sehat ini
dilakukan atas permintaan bupati banyuwangi kepada
direktur PT ASKES secara langsung yang mengharapkan ada
perusahaan yang bersedia memberikan dana nya untuk
merehabilitasi rumah kurang layak yang ada di Kabupaten
Banyuwangi. Selain itu PT ASKES juga memiliki program
beasiswa untuk anak-anak dari karyawan PT ASKES yang
berprestasi.
Untuk PT ASKES Banyuwangi sendiri dalam proses
pelaksanaan program CSR hanya sebagai fasilitator yang
menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan
penentu kebijakan CSR di perusahaan yaitu kantor pusat di
36
Jakarta. Sehingga ASKES banyuwangi tidak memiliki
wewenang untuk menentukan bisa atau tidaknya bantuan
diberikan pada masyarakat yang membutuhkan. Untuk
pelaporan program CSR yang telah dilakukan oleh
perusahaan sampai saat ini pertanggungjawaban perusahaan
hanya pada Kementrian BUMN secara langsung meskipun PT
ASKES Banyuwangi tetap memberikan laporan CSR mereka
pada pemerintah setempat sebagai bentuk pemberitahuan.
c. Pemahaman mengenai CSR
Pemahaman PT ASKES terkait program CSR sendiri
sampai saat ini sesuai dengan Undang-Undang Tentang CSR
yang mewajibkan 2,5% dari laba bersih perusahaan
digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk
tanggung jawab perusahaan. Untuk pemahaman mengenai
program CSR sendiri perusahaan hanya terfokus pada
program-program PKBL
d. Sinergitas dengan pemerintah
sampai saat ini sinergitas PT ASKES dengan
pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya sebatas
pemberian laporan formal mengenai kegiatan sosial yang
telah dilakukan perusahaan. Untuk sinergitas dengan
pemerintah setempat,PT ASKES Banyuwangi masih belum
bisa dilakukan dikarenakan sampai saat ini mereka hanya
sebagai fasilitator saja dan bukan sebagai penentu kebijakan
terkait program CSR itu sendiri. Berdasarkan temuan lapang
sementara dari hasil wawancara dengan perusahan PT. Askes
maka jika dipetakan dalam analisa SWOT maka hasil analisa
Lokasi timbulan sampah, lokasi padat penduduk, contoh : perumahan GGM, Sobo, Sutri, Brawijaya dll.
3. Pembentukan patroli lingkungan oleh my darling (masyarakat sadar lingkungan)
Sekitar pabrik yang berpotensi mencemari lingkungan, patrol perairan untuk kerusakan terumbu
94
karang dan patrol sungai untuk pencemaran air.
4. Kemah hijau dan sekolah alam siswa SD/SMP, pembentukan karakterpeduli lingkungan
Kalongan licin, watudodol kalipuro, paltuding kawah ijen, trianggulasi alas purwo.
5. Pembuatan portaible biogas digester dari limbah rumah tangga (sisa makanan)
Pilot projek di beberapa perumahan
6. Pembuatan IPAL Biogas Masyarakat petani ternak
7. Bantuan sarana pengelolaan sampah dengan system 3 R (Reduse, Reuse, Recycle)
Masyarakat Kabupaten Banyuwangi
8. Penanaman pohon daerah penangkap air
Sekitar sumber-sumber air, sempadan sungai
9. Penghijauan tanaman pantai dan tanaman produktif
Jalan lingkar timur (Kel. Mandar, Kepatihan, Karangrejo, Kertosari) kawasan pelabuhan ketapang.
10. Pembuatan Biopori Lahan yang cenderung kurang produktif
11. Sanitasi lingkungan / MCK (Mandi, Cuci, Kaskus)
Masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai MCK
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
8. Pendidikan
Pendidikan merupakan unsur paling penting suatu bangsa.Kemajuan
suatu bangsa merupakan cerminan dari kemajuan pendidikan rakyatnya.
Kemajuan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak
tidak hanya pemerintah. Dengan peran serta lembaga-lembaga terkait,
tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah guna
memajukan pendidikantermasuk di daerah Banyuwangi. Peningkatan di
bidang pendidikan diharapkan menciptan generasi penerus bangsa
yanglebih baik. Program bidang pendidikan yang didanai oleh CSR di daerah
Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 7.5. pengembangan di bidang
pendidikan di Banyuwangi tidak hanya dilakukan dengan program
peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta bantuan dan penghargaan
bagi siswa. Namun juga termasuk penghargaan bagi guru yang berprestasi.
Hal ini dikarenakan guru dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan
pendidikan di indonesia.
95
Tabel 7.5 Program-program Pembangunan Bidang Pendidikan
Yang Dapat Dibiayai Melalui Program CSR
Nomor
Pelaksanaan Program / Kegiatan pembangunan
Lokasi / Keterangan
1 Pembangunan Taman Posyandu Masing - masing desa se kabupaten Banyuwangi
2 Pembelian alat peraga, perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu bagi SiswaSD, SMP, SMA dan SMK
Siswa se Kabupaten Banyuwangi
3 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu
Siswa kurang mampu
4 Pemberian besiswa bagi siswa berprestasi
Siswa yang berprestasi
5 Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi
Guru berprestasi
6 Pemberian Penghargaan bagi siswa berprestasi SD, SMP, SMA dan SMK
Siswa berprestasi
Sumber: Dinas Pendidikan
9. Ketahanan Pangan
Banyuwangi merupakan salah satu lumbung pangan nasional di Jawa
Timur, yang memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi produksi
pangan nasional. Sektor pertanian di Banyuwangi tidak hanya berperan
terhadap ketahanan pangan tetapi juga mempunyai andil yang sangat besar
terhadap sumber pendapatan, kesempatan kerja, serta perekonomian
regional maupun nasional.
Namun, permasalahan ketahanan pangan di berbagai daerah termasuk di
Banyuwangi sebagai implikasi berkembangnya sektor jasa, perdagangan, konstruksi,
dan beberapa sektor non pertanian lainnya, telah terjadi konversi lahan pertanian
sehingga luas garapan usaha tani semakin berkurang dan kapasitas produksi semakin
menurun. Ini merupakan problem yang harus dihadapi dihadapi bersama. Dukungan
semua pihak diperlukan untuk menekan laju konversi lahan pertanian antara lain
melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan;
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian
pertumbuhan penduduk.
Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Banyuwangi, maka dilakukan
program-program pengembangan dan peningkatan baik di sektor pertanian maupun non
96
pertanian untuk ketahanan pangan di Banyuwangi. Beberapa program yang perlu
ditingkatkan dan didanai oleh biaya CSR meliputi beberapa sektor yaitu: pertanian,
peternakan, dan perikanan.
Di bidang pertanian bantuan yang diberikan dari dana CSR yaitu berupa
pemberian bibit tanaman sayur .Pemberian bibit diharapkan dapat mendongkrak petani
sayur untuk peninngkatan produksinya. Pembagian bibit sayur di antaranya bibit tomat,
terong, kacang panjang, cabe besar dan cabe kecil. Pemberian bibit sayur dikarenakan
karena produksi sayur di Banyuwangi rendah dibandingkan dengan padi. Kesulitan
mendapatkan bibit unggul mengakibatkan produksi sayur rendah.
Bantuan lain yang diberikan yaitu di bidang peternakan , perikanan dan pupuk.
Hal ini juga bertujuan agar pengembangan bidang tidak hannya di pertanian, namun
juga ke semua bidang. Pemberian bantuan di bidang peternakan yaitu berupa pemberian
bibit ayam buras, bibit itik, dan di bidang perikanan yaitu pemberian bibit lele di
kecamatan licin.
Sinergitas Program Pembangunan dengan CSR per Wilayah
Dalam peningkatan CSR telah dijelaskan bahwa ada 9 bidang dinas
yang memperlihatkan keinginan untuk mensinergikan program
pembangunannya dengan program CSR dengan berbagai program dan
kegiatan yang tersebar di 24 Kecamatan di daerah Banyuwangi. Di
Banyuwangi sendiri terdapat 24 kecamatan yang masing- masing wilayah
mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Berikut
akan di jelaskan program – program yang didanai oleh dana CSR di 24
kecamatan yang tersebar luas di
Kabupaten Banyuwangi.
a. Kecamatan Gambiran
Kecamatan Gambiran merupakan
salah satu kecamatan yang ada di
97
kabupaten Banyuwangi. Secara geografis, Kecamatan gambiran berbatasan
langsung dengan Kecamatan Genteng dan Bangorejo di sebelah utara dan
selatan sedangkan di sebelah Barat dan timur, Kecamatan Gambiran
berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalsari dan Cluring.
Program CSR di kecamatan ini masih dalam 2 lingkup yaitu di bidang
pertanian dan kelautan perikanan. Di bidang pertanian, program yang masih
terbuka untuk dikembangkan adalah bantuan penguatan untuk modal
Gabungan Kelompok Tani. Sedangkan di bidang kelautan program yang
masih terbuka untuk dikembangkan adalah program penguatan Gerakan
Memasyarakat Makan Ikan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 7.6
Tabel7.6 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Gambiran
No ProgramBidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan
1 Bantuan penguatan modal bagi Gabungan Kelompok Tani Mitra Bulog
2 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Kelautan Perikanan
3 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
b. Kecamatan Bangorejo
Pada kecamatan Bangorejo sudah
banyak program-program yang
dikembangkan dengan bantuan dana
CSR. Salah satu contohya yaitu di
bidang peternakan. Potensi
peternakan Banyuwangi ini masih
diperkaya produksi kulit. Program yang
mendukung pengembangan
peternakan di kecamatan ini yaitu
98
pembuatan biogas dan pabrik pakan ternak, hal ini dikarenakan kecamatan
bangorejo memiliki potensi pada bidang peternakan. Untuk menigkatkan
nilai tambah pada bidang peternakan maka program yang dapat
disenrgikan adalah pembuatan pabrik pakan ternak dan biogas. Pembuatan
pabrik pakan ternak dibuat dengan tujuan untuk mengurangi
ketergantungan produk pakan jadi dari luar kabupaten dengan harga
pembelian yang tinggi. Dengan dibentuknya pabrik pakan ternak di
kecamatn ini, diharapkan mempermudah peternak dalam mengelola
peternakannya.
Untuk pembuatan biogas diharapkan mampu menggunakan sisa
kotoran ternak yang melimpah di kecamatan ini dan menjadikan kecamatan
bungorejo menjadi kecamatan mandiri. Selain di bidang ternak
pengembangan program untuk kemajuan daerah dapat dilihat pada tabel
7.7
Tabel7.7 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Bangorejo
No KeteranganBidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan
1 Pengadaan sumur bor mendukung kawasan hortikultura (komoditas jeruk siam)
2 Pengadaan keranjang panen buah (komoditas buah naga)3 Bantuan modal untuk pembenihan jeruk dalam rangka mendukung kawasan
hortikultura4 Pengembangan tanaman kelapa gejah5 Intensifikasi tanaman kelapa6 pengembangan tanaman tebu rakyat
Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa7 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desaBidang Peternakan
8 Pabrik pakan ternak9 Biogas
Bidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan10 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan
Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan
11 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi12 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi13 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
99
No Keteranganpemasar
14 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal15 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)16 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
c. Kecamatan Banyuwangi
Kecamatan Banyuwangi merupakan ibu
kota dari kabupaten ini. Di kecamatan
Banyuwangi dapat dikatakan sebagai
pusat perdagangan di kabupaten
Banyuwangi. Dari data Banyuwangi
dalam angka tahun 2010 tercatat indutri
rumah tangga yang bersifat informal
sebanyak 416 industri dengan
penyerapan tenaga kerja sekitar 2.958
orang dan Industri kecil formal sebanyak
130 industri dengan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 891 orang. Hal ini telah
dapat menunjukkan bahwa kecamatan
Banyuwangi merupakan pusat perdagangan di kabupaten ini.
Untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di kecamatan
Banyuwangi maka program pemerintah yang dapat disinergikan dengan
CSR dapat dilihat pada tabel 7.8. karena kecamatan Banyuwangimerupakan
ibukota dari kabupaten ini, maka akses perusahaan swasta dan pemerintah
untuk pengembangan daerah lebih mudah. Banyak program-program dari
berbagai bidang yang dilakukan di kecamatan ini. Seperti bidang
pemberdayaan masyarakat, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan.
Tabel7.8 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Banyuwangi
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa
2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
100
No Keterangantidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desaBidang Peternakan
3 Alat pemotong rumput (chooper)Bidang Perindustrian,Perdagangan dan Pertambangan
4 Bantuan peralatan membatik dan pelatihan untuk penumbuhan WUB dalam rangka pengembangan OVOP
5 home industry mamin dalam rangka penerapan good manufacturing practices
6 Pemberian kredit bunga rendah dan pendampingan usaha bagi Industri kecil7 Pemberian kredit bunga rendah dan pendampingan usaha bagi pedagang
kecil8 Bantuan tenda dan gerobak dagang bagi PKL9 Bantuan subsidi harga bahan pokok untuk pelaksanaan pasar murah
10 Fasilitasi promosi produk - produk unggulan IKMBidang Kelautan Perikanan
11 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi12 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi13 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar14 Rehabilitasi ekosistem pantai15 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal16 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)17 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan18 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
perairanBidang Ketahanan Pangan
19 Program Peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)/ kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan panganDinas Koperasi dn UMKM
yang dekat dengan daerah muncar yang merupakan tempat pelelangan
ikan di Banyuwangi membuat Kecamatan ini juga memiliki potensi
pemasaran perikanan yang juga perlu untuk dikembangkan seperti program
bantuan peralatan pemasaran produk perikanan bagi kelompok pemasar
dan juga program pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan
konsumsi. Beberapa program yang dapat dilakukan di kecamatan Cluring
dalam rangka mengembangkan potensi daerah dapat dilihat pada tabel 7.9
Tabel7.9 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Cluring
No KeteranganBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa
1 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 7 desaBidang Peternakan
2 BiogasBidang Kelautan Perikanan
3 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi4 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar5 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
e. Kecamatan Genteng
Genteng merupakan salah satu
kecamatan di kabupaten Banyuwangi
yang merupakan pusat perdagangan
ketiga setelah Banyuwangi dan
rogojampi. Karena merupakan salah
satu pusat perdagangan,cukup banyak
program-program yang masih
membutuhkan pengembangan lebih
102
lanjut seperti bantuan rehabilitasi jaringan irigasi di bidang pertanian,
program pengentasan kemiskinan dngan bantuan sosial bagi rumah yang
tidak layak, Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan
konsumsi di bidang perikanan dan lainnya. Program–program
pengembangan desa melalui dana CSR yang dapat dilakukan di kecamatan
Genteng dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 7.10
Tabel 7.10 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Genteng
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani2 Pengembangan tanaman kelapa gejah
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa3 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 3 desaBidang Kelautan Perikanan
4 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi
5 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok pemasar
6 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Koperasi dan UMKM
7 Fasilitas sarana Tenda
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
f. Kecamatan Giri
Beberapa program yang dapat
dilakukan di kecamatan Giri dalam
rangka mengembangkan potensi
daerah dapat dilihat pada tabel 7.11.
program yang dilakukan sangat
beragam di banyak bidang. Dan
program wajib yang dibuat oleh
pemerintah dengan bantuan dana
CSR adalah di bidang perikanan yaitu
103
gemar makan ikan (GEMARIKAN). Hal ini mendukung dan menguatkan
daerah Banyuwangi sebagai penghasil ikan yang sangat potensial.
Walaupun kecamatan giri bukan daerah pesisir, namun program ini
dilaksanakan guna mensosialisasikan betapa pentingnya ikan dengan
kandungan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini juga
menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat rendah di daerah
penghasil ikan. Maka program ini dilaksnakan guna meningkatkan
kesadaran masyrakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein tinggi.
Tabel 7.11 Program - Program yang dapat di danai oleh dana CSR
di Kecamatan Giri
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa
2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desaBidang Kelautan Perikanan
3 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Koperasi dan UMKM
kopi. Untuk lebih jelasnya, beberapa program yang dapat dilakukan di
kecamatan Glagah dalam rangka mengembangkan potensi daerah dapat
dilihat pada tabel 7.12.
Tabel 7.12 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Glagah
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Pasca panen kopi
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa8 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desaBidang Kelautan Perikanan
9 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Koperasi dan UMKM
10 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
h. Kecamatan Glenmore
Kecamatan Glenmore memiliki
sumber daya alam yang potensial
berupa perkebunan kopi, kakao, dan
karet. Kecamatan ini terdiri dari 7
desa dengan 38 dusun. Kecamatan ini
terlibat aktif dalam program
pemberdayaan masyarakat.
Potensi perkebunan yang ada di
daerah ini membuat cukup banyak
program yang dapat dilakukan untuk
mengembangkannya lebih jauh
105
seperti program rehabilitasi, intensifikasi dan pengembangan tanaman kopi
sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkatkan potensi Kecamatan
Glenmore secara maksimal. Beberapa program lain yang dapat dilakukan di
kecamatan ini dengan bantuan dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.13
Tabel 7.13 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Glenmore
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Intensifikasi tanaman kelapa8 Pasca panen kopi
Bidang Kelautan Perikanan9 Gerakan memasyarakatkan makan
ikan(GEMARIKAN)Sumber: Pemerintah Kabupaten Bnayuwangi
i. Kecamatan Kabat
Kecamatan Kabat
merupakan salah satu
kecamatan di Banyuwangi
yang memiliki potensi di
bidang pertanian dan
perikanan. Namun potensi
desa di daerah ini lebih
menonjol di bidang
perikanan. Hal ini
dikarenakan karena
kecamatan kabat
merupakan daerah pesisir
yang sebagian besar mata
pencaharian penduduk
106
sebagai nelayan. Untuk mengembangkan daerah ini, maka
pemerintah memiki program yang dapat disinergikan dengan dana
CSR. Program-program tersebut dapat dilihat pada tabel 7.14
Tabel 7.14 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Kabat
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa
BidangPemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa3 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 7 desaBidang Kelautan Perikanan
4 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi5 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi6 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar7 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal8 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)9 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
j. Kecamatan Kalibaru
Program yang dapat didanai di
kecamatan kalibaru di dominasi oleh
bidang perkebunan. Hal ini sesuai sekali
karena di kecamatan kalibaru memiliki
potensi alam yang baik di bidang
perkebunan. Program yang masih
potensial untuk di danai lebih lanjut
seperti Rehabilitasi tanaman cengkeh,
Modal usaha kelompok tani
kopi,pengembangan tanaman tebu
rakyat, Bidang Pemberdayaan
Masayarakat dan Pemerintah Desa,
Program pengentasan kemiskinan dengan
107
kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah yang tersebar di 2 desa. Beberapa program lain
yang dapat dilakukan di kecamatan kalibaru dalam rangka
mengembangkan potensi daerah dapat dilihat pada tabel 7.15.
Tabel 7.15 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Kalibaru
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Modal usaha kelompok tani kopi6 pengembangan tanaman tebu rakyat7 Pasca panen kopi
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa8 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 2 desaBidang Kelautan Perikanan
9 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi10 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Bnayuwangi
k. Kecamatan Kalipuro
Di Kecamatan Kalipuro terdapat pelabuhan penyeberangan antara pulau Jawa dan Bali, yaitu di daerah Ketapang sehingga letaknya cukup strategis dan ramai karena merupakan perlintasan antara jawa bagian barat dengan pulau bali. Beberapa program di bidang kelautan dan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal, Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN), Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan,
108
Bantuan sarana bagi kelompokmasyarakat pengawas (POKMASWAS) perairan. Program-program lain di kecamatan kalipuro yang dapat di danai oleh CSR dapat dilihat pada Tabel 7.16 dibawah ini.
Tabel 7.16 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
Di Kecamatan Kalipuro
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Intensifikasi tanaman kelapa8 Pasca panen kopi
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa9 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desa
10 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsiBidang Kelautan Perikanan
11 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi12 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar13 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal14 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)15 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan16 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
memiliki potensi yang cukup baik di bidang perkebunan dan kehutanan,
wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus di bidang peternakan sehingga
program distribusi sapi perah menjadi salah satu hal yang sangat potensial
untuk dikembangkan melalui program CSR. Tabel 7.17 menggambarkan
program-program lain di kecamatan licin yang potensial untuk didanai oleh
CSR.
Tabel 7.17 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Licin
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 pengembangan tanaman tebu rakyat8 Pasca panen kopi
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa9 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 7 desaBidang Peternakan
11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Ketahanan Pangan
12 Program Peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)/ kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
m. Kecamatan Muncar
110
Kecamatan Muncar adalah
Kecamatan yang memiliki potensi
perikanan yang sangat tinggi.
Hasil tangkapan nelayan di
kecamatan muncar di antaranya
ikan lemuru, ikan tongkol, dan
ikan layang. Di kecamatan
muncar terdapat puluhan pabrik
pengolahan ikan. Hasil ikan dan
pengolahan ikan di kecamatan
muncar banyak di ekspor ke
negara lain seperti hongkong,
singapura dan belanda. Selain
penghasil ikan kecamatan muncar
merupakan sentra penghasil semangka terutama di Desa Tembokrejo dan
Desa Bagorejo.
Sebagai kecamatan penghasil ikan terbesar di Banyuwangi dan
merupakan potensi daerah Banyuwangi maka pemerintah bekerja sama
dengan swasta memberikan bantuan di kecamatan muncar melalui dana
CSR. Beberapa program yang ditujukkan di kecamatan muncar sebagian
besar merujuk pada perikanan, hal ini dikarenakan memang di kecamatan
muncar merupakan penghasil ikan. Untuk lebih mengembangkan daerah ini
maka program-program yang perlu dilakukan di kecamatan muncar melalui
dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.18
Tabel 7.18 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Muncar
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Bantuan alat pengolah tanah (hand traktor)2 Pengembangan tanaman kelapa gejah
111
No Keterangan3 Intensifikasi tanaman kelapa
Bidang Kelautan Perikanan4 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan
non konsumsi5 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan
konsumsi6 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi
kelompok pemasar7 Rehabilitasiekosistem pantai8 Rehabilitasi terumbu karang9 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal
10 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)11 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan12 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas
(POKMASWAS) perairanBIdang Koperasi dan UMKM
13 Fasilitas sarana Tenda
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
n. Kecamatan Pesanggaran
Pesanggaran adalah sebuah
kecamatan di barat daya Kabupaten
Banyuwangi yang memiliki wilayah
cukup luas. Di kecamatan ini
merupakan kecamatan yang memiliki
potensi di bidang kelautan perikanan
karena letaknya yang berada di tepi
pantai selatan pulau jawa. Beberapa
program pengembangan potensi
daerah di kecamatan ini meliputi 3
bidang, yaitu bidang pertanian,
perindustrian dan kelautan perikanan.
Diantara ketiga bidang itu, ada satu
bidang yang sangat potensial untuk
dikembangkan kembali yaitu bidang kelautan dan perikanan. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada tabel 7.19
Tabel 7.19 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Pengembangan tanaman lada3 pengembangan tanaman tebu rakyat
Bidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan4 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan
Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan
5 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi6 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar7 Rehabilitasi terumbu karang8 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal9 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
10 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan11 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
perairanSumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
o. Kecamatan Purwoharjo
Pada kecamatan purwoharjo program
–program yang di danai oleh CSR
meliputi segala aspek. Dari hal ini dapt
disimpulkan bahwa kecamatan
purwoharjo memiliki potensi yang besar
untuk pengembangan kabupaten
Banyuwangi. Mulai dari bidang pertanian
hingga koperasi dan UMKM. Diantara
bidang yang ada tersebut,bidang
perikanan dan kelautan menjadi bidang
yang lebih potensial untuk
dikembangkan lebih lanjut dengan
program-program yang ada seperti
Pelatihan dan bantuan alat pengolahan
produk perikanan non konsumsi, Pelatihan dan bantuan alat pengolah
produk perikanan konsumsi, Bantuan peralatan pemasaran produk
perikanan ikan bagi kelompok pemasar, Pengadaan bantuan rumpon laut
113
dalam / dangkal, Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN),
Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan, Bantuan
sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) perairan
Pada tabel 7.20 dapat dilihat lebih jelas mengenai program-program yang
didanai oleh CSR pada kecamatan Purwoharjo.
Tabel 7.20 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Purwoharjo
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 pengembangan tanaman tebu rakyatBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa
2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 9 desaBidang Peternakan
3 Alat Pasteurisasi susu4 Biogas5 Distribusi bibit sapi perah
Bidang Kelautan Perikanan6 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi7 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi8 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar9 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal
10 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)11 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan12 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
perairanBidang Koperasi dan UMKM
13 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
114
p. Kecamatan Rogojampi
Kecamatan Rogojampi merupakan salah
satu kecamatan di Banyuwangi yang
memiliki potensi di bidang pertanian dan
perikanan. Namun potensi di daerah ini
lebih menonjol di bidang perikanan. Hal
ini dikarenakan karena kecamatan
Rogojampi merupakan daerah pesisir
yang sebagian besar mata pencaharian
penduduk sebagai nelayan. Untuk
mengembangkan daerah ini, maka
pemerintah memiki program yang dapat
disinergikan dengan dana CSR. Program-
program tersebut dapat dilihat pada tabel
7.21
Tabel 7.21 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Rogojampi
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa3 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 16 desaBidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan
4 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan
5 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi6 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi7 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
10 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)12 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan13 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
No Keterangan7 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar8 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal9 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
r. Kecamatan Sempu
Kecamatan Sempu merupakan salah
satu kecamatan di Banyuwangi yang
memiliki potensi di bidang pertanian.
Pertanian merupakan sektor unggulan
di kabupaten Banyuwangi. Untuk
mengembangkan potensi pertanian di
kecamatan tersebut maka banyak
program-program pemerintah yang
bekerja sama dengan swasta yang
didanai dari dana CSR yang dilakukan
utnuk pengembangan di bidang
pertanian, namun tidak melupakan
bidang lain seperti pemberdayaan
masyarakat dan perikanan. Program-
program yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui didanai
melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.23
Tabel 7.23 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Sempu
No KeteranganDinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani2 Pengembangan tanaman kelapa gejah3 Rehabilitasi tanaman cengkeh4 Modal usaha kelompok tani kakao5 Intensifikasi tanaman kelapa6 pengembangan tanaman tebu rakyat
117
Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa7 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 3 desaDinas Kelautan Perikanan
8 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi
9 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok pemasar
10 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
s. Kecamatan Singojuruh
Kecamatan singojuruh merupakan
salah satu kecamatan di Banyuwangi.
Program-program yang dapat
dilaksanakan dengan bantuan dana
CSR dapat dilihat tabel 7.24. pada
kecamatan ini program yang paling
banyak dibutuhkan yaitu
pemberdayaan masyarakat, yaitu
bantuan sosial rumah yang tidak
layak huni tersebar di 11 desa.
Kecamatan ini merupakan kecamatan
ke-2 yang paling banyak
membutuhkan bantuan di bidang
pemberdayaan masyarakat, kurang
lebih sebanyak 1.519 rumah yang
perlu bantuan. Namun,selain membutuhkan bantuan di bidang
pemberdayaan masyarakat, wilayah ini juga membutuhkan bantuan
pengembangan program di bidang pertanian,kehutanan dan perkebunan
karena potensi di bidang ini juga berpotensi untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat sekitar. Program yang masih berpotensi untuk dikembangkan
melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.24 dibawah ini.
Tabel 7.24 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Singojuruh
118
No KeteranganDinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBadan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa
2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 11 desaDinas Kelautan Perikanan
3 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
t. Kecamatan Songgon
Kecamatan Songgon merupakan salah
satu kecamatan di Banyuwangi yang
memiliki potensi di bidang pertanian.
Untuk mengembangkan potensi di
kecamatan tersebut maka banyak
program-program pemerintah yang
bekerja sama dengan swasta yang
didanai dari dana CSR yang dilakukan
untuk pengembangan di bidang
pertanian, namun tidak melupakan
bidang lain seperti pemberdayaan
masyarakat dan perikanan. Bidang
Pertanian memiliki potensi yang besar
untuk dikembangkan melalui program-
program yang dibuat melalui CSR seperti Rehabilitasi, intensifikasi dan
pengembangan tanaman kopi robusta. Program-program lain yang
berpotensi dikembangkan melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.25
Tabel 7.25 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Songgon
No KeteranganDinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta
119
No Keterangan2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Modal usaha kelompok tani kakao8 Intensifikasi tanaman kelapa9 pengembangan tanaman tebu rakyat
10 Pasca panen kopiBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
11 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 4 desaDinas Kelautan Perikanan
12 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
u. Kecamatan Srono
Kecamatan srono merupakan salah
satu kecamatan di kabupaten
Banyuwangi yang memiliki potensi
daerah berupa produksi gula kelapa.
Dan sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian sebagai
pengrajin gula. Diketahui dari data
Banyuwangi dalam angka bahwa
kecamatan srono memiliki jumlah
penyerapan tenaga kerja terbanyak di
kabupaten Banyuwangi. Tercatat
sebanyak 12.591 orang pekerja di
industri kecil non formal dan sebanyak
726 orang di industri kecil formal.
Dalam pemebrian bantuan pada masyarakat melalui bantuan CSR di
kecamatan srono lebih banyak pada pengembangan industri gula serta
pengembangan tanaman penghasil gula seperti kelapa dan tebu. Pada tabel
7.26 dapat dilihat menegnai program-program CSR yang ada di kecamatan
Srono.
120
Tabel 7.26 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Srono
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa3 pengembangan tanaman tebu rakyat
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa4 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 5 desaBidangPerindustrian,perdagangan dan Pertambangan
5 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan
6 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)7 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
v. Kecamatan Tegaldlimo
Kecamatan Tegaldlimo merupakan
salah satu kecamatan yag merupakan
daerah pesisir. Dengan demikian
tegaldlimo memiliki potensi daerah di
bidang perikanan. Untuk menguatkan
potensi desa di daerah ini maka
beberapa program dirancang untuk
menjadikan kecamatan ini lebih baik
serta tidak ada ketimpangan antara
kecamatan satu dengan lainnya seperti
program melalui Program pengentasan
kemiskinan dengan kegiatan bantuan
sosial rumah tidak layak huni bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desa. Tabel
7.27 menyajikan program-program lain yang berpotensi di danai oleh CSR.
Tabel 7.27 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
121
di Kecamatan Tegaldlimo
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desaBidang Kelautan Perikanan
3 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi4 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi5 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
pemasar6 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal7 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)8 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
w. Kecamatan Tegalsari
Kecamatan Tegalsari memiliki potensi
daerah di bidang pertanian. Salah satu
hasil pertanian yang ada di kecamatan
Banyuwangi adalah labu kuning dan
jambu biji. Untuk meningkatkan
kesejahteraan petani di kecamatan ini,
maka diperlukan bantuan agar produk
hasil pertanian utamanya memiliki nilai
ekonomi yang lebih tinggi. Selain
pertanian, bidang kehutanan dan
perkebunan juga tidak kalah penting
untuk dikembangkan melalui program
CSR sehingga mampu meningkatkan
kehidupan ekonomi masyarakatnya
seperti Pengadaan sumur bor mendukung
122
kawasan hortikultura(komoditas jambu biji daging merah), Pengadaan
keranjang panen buah (komoditas jambu biji daging merah), Pengembangan
tanaman kelapa gejah, pengembangan tanaman tebu rakyat
Beberapa bantuan pemerintah dan swasta lain yang dapat dilakukan
melalui program CSR dapat dilihat melalui tabel 7.28
Tabel 7.28 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Tegalsari
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengadaan sumur bor mendukung kawasan hortikultura(komoditas jambu biji daging merah)
2 Pengadaan keranjang panen buah (komoditas jambu biji daging merah)3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 pengembangan tanaman tebu rakyat
BidangKelautan Perikanan5 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
x. Kecamatan Wongsorejo
Kecamatan wongsorejo merupakan
salah satu kecamatan di
Banyuwangi yang memiliki potensi
di bidang perikanan. Kecamatan
wongsorejo merupakan kecamatan
yang berada di daerah pesisir. Hasil
tangkap ikan di kecamatan ini
seperti ikan kakap,kerapu dan
udang. Selain itu, hasil non ikan
seperti cumi-cumi, kepiting juga bisa
di dapatkan di daerah ini. Untuk
peningkatan potensi daerah maka di
kecamatan ini program-program dari
dana CSR lebih banyak dilakukan
123
untuk pengembangan ekosistem air.upaya pengembangan daerah laut
perlu dilakukan untuk meningkatkan tidak sekedar jumlah produksinya saja
tetapi juga kualitasnya, sehingga memenuhi standar untuk dieksport.
Disamping itu karena jenis-jenis ikan kerapu atau kakap merupakan ikan
karang, maka upaya penangkapannya hendaklah juga memperhatikan
kelestarian lingkungan terumbu karang sebagai habitat ikan-ikan karang
tersebut. Program program CSR dapat dilihat lebih lengkap pada tabel 7.29
Tabel 7.29 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR
di Kecamatan Wongsorejo
No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan
1 Pengembangan tanaman kopi arabika2 Pegembangan Tanaman Kelapa Gejah3 Pasca panen kopi
Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa4 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah
tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 12 desaBidang Kelautan Perikanan
5 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi6 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi7 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok
10 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)12 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan13 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
perairanBidang Koperasi dan UMKM
14 Fasilitas sarana Tenda
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN FORUM CSR
Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaat dana CSR
sebagai upaya mendukung program-program pembangunan pemerintah
daerah maka diperlukan suatu wadah untuk mensinergikan CSR dengan
pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah
pemerintah daerah dapat menginisiasi membentuk forum CSR. Forum CSR
ini merupakan suatu wahana bertemunya pemerintah daerah, dunia usaha
124
(BUMN, BUMD, Perusahaan, etc.), organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga
pendidikan, dan stakeholders lainnya.
Gambar. 7.2
Model Kelembagaan Pengembangan Forum CSR
Sumber: Penulis, 2013
Pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan forum CSR.
Pemerintah daerah harus memiliki semacam tim ad hoc (satgas/pokja) yang
khusus menangani CSR ini. Satgas/pojka ini dapat dinamakan sebagai Tim
Fasilitasi CSR (TF-CSR). Pokja ini terdiri dari SKPD-SKPD yang terkait, dimana
salah satu SKPD dapat menajdi koordinator Pokja ini, Misalnya Bappeda.
Pokja ini melakukan sosialisasi-sosialisasi penetingnya sinergi swasta dalam
mendukung perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat melalui
sinergi CSR dengan program pembangunan daerah. Pemerintah daerah
dapat mengundang pihak swasta (kalangan usaha), perguruan tinggi,
organisasi kemasyarakatan, dan stakeholders lainnya untuk mendorong
pembentukan forum CSR. Alangkah lebih baik jika forum CSR diberikan
payung hukum, misalnya melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Dalam forum CSR ini, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi
kepada dunia usaha untuk menyalurkan program CSR-nya. Di sisi lain,
pemerintah daerah harus memiliki data base terkait sasaran-sasaran yang
dapat dibiayai oleh CSR. Dengan adanya data base ini, perusahaan memiliki
pilihan untuk menyalurkan dana CSR-nya sesuai dengan minat dan
125
kompetensi dari masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, Perusahan
dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun organisasi
kemasyarakatan untuk membantu atau memediasi penyaluran dana CSR
perusahan kepada kelompok sasaran.
Di kalangan perusahan, antar perusahaan dapat membentuk wadah
tersendiri antar perusahaan sebagai media komunikasi antar perusahaan
dalam hal penyusunan program CSR. Wadah ini dapat dinamkan Forum
Pelaksana CSR (FP-CSR). FP-CSR harus dapat menunjuk salah satu
anggotanya untuk menjadi koordinator, dimana tugas koordinator FP-CSR ini
adalh menajalin komunikasi yang intensi dengan koordinatir TF-CSR.
Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar keduanya diharapkan dapat
menimbulkan sinergi antar program CSR dan program pembangunan
daerah.
Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan CSR karena
perguruan tinggi meiliki kompetensi dalam hal pemberdayaan masyarakat,
pembinaan maupun pendampingan bagi pengembangan kelompok
masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakat dapat dilibatkan dalam
pelaksanaan program CSR, karena organisasi kemasyarakatan biasanya
memiliki modal sosial yang kuat yaitu trust (kepercayaan) dan keeratan
hubungan dengan masyarakat. Sehingga hal ini dapat menjadi garansi bagi
penyaluran dana CSR.
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN CSR
Dalam rangka mendorong sinergi dan arah yang lebih jelas prgram
CSR dengan program pembangunan daerah, maka perlu ada “rule of game”
atau aturan main yang jelas di dalam foum CSR. Perusahan-perusahan
setiap tahun dapat menyusun program CSR-nya masing-masing, kemudian
menyampaikan rencana program CSR-nya kepada koordinator FP-CSR.
Kumpulan dari berbagai rencana program CSR yang telah disusun oleh
masing-masing perusahaan yang tergabung dalam FP-CSR kemudian
disampaikan kepada TF-CSR melalui koordinator FP-CSR. Selanjutnya, TF-
CSR ini akan mensinergikan dengan program pembangunan daerah, bisanya
akan disinergikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
126
Gambar 7.3
Model Sinergi Program Pembangunan Daerah dengan CSR
Sumber: Penulis, 2013
Perusahan-perusahaan yang belum tergabung di dalam FP-CSR dapat
menyampaikan program-program CSR-nya langung kepada TF-CSR. TF-CSR
dapat mengarahkan perusahaan-perusahaan yang belum tergabung dalam
FP-CSR untuk bergabung dalam FP-CSR agar lebih memudahkan dalam
sinergi dan koordinasi.
Kesimpulan
Merujuk kepada hasil pengamatan di lapangan mengenai
pelaksanaan program CSR yang kemudian dianalisa sesuai dengan
tujuan penelitian mengenai sinergitas pembiayaan non APBD terdapat
beberapa poin yang dapat dikemukanan yaitu :
PENUTUP
FP-CSR
Program CSR
127
1. Program – program pembangunan yang potensial dibiayai oleh
pembiayaan non APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi bersadarkan isu strategis
terdapat enam hal yaitu
a. Mengenai pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
b. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran,
c. Pembangunan pertanian dan peningkatan pariwisata
d. Pembangunan infrastruktur,
e. Mengatasi permasalahn degradasi lingkungan,
f. serta peningkatan good government pemerintah daerah
Program tersebut potensial sesuai dengan perencanaan
pembangunan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga
pelaksanaan pembiayaan non APBD dapat lebih terarah dan dapat
mendukung program karena sejalan dengan rencana pembangunan
daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Potensi dan permasalahan penyaluran CSR di Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan observasi lapangan adalah:
a. Potensi :
Sudah banyak perusahaan yang melakukan program CSR
dengan berbagai variasi pelaksanaan kegiatan
Sudah munculnya kesadaran untuk melakukan CSR
Adanya dukungan peraturan perusahaan untuk melakukan CSR
Adanya keterbukaan perusahaan untuk saling bersinergi
Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan semakin
berkembangnya usaha dan industri yang kemudian akan
berimbas kepada semakin besarnya dana CSR yang akan
disalurkan ke Masyarakat
b. Permasalahan:
Masih minimnya pengetahuan mengenai CSR yang
menyebabkan banyak perusahaan tidak memahami definisi
dan manfaat CSR sehingga mereka tidak melakukan CSR.
128
Minimnya data yang akurat menyebabkan perusahaan
kesulitan untuk menetapkan sasaran kegiatan sehingga kerap
mereka masih harus melakukan observasi ulang saran
kegiatan.
Otoritas terbatas dari beberapa perusahaan utamanya
perusahaan yang meiliki induk di Jakarta atau Surabaya karena
otoritas penentuan program CSR ditentukan oleh pusat.
3. Permasalahan umum yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi
mengenai pelaksanaan program CSR adalah kurang terarahnya dan
terkoordinirnya pelaksanaan yang diakibatkan belum adanya forum
yang mampu mengakomodir pelaksanaan kegiatan CSR dari semua
stakehorlder yang melaksanakan CSR.
Saran
a. Agar pelaksanaan program CSR tidak terjadi simpang siur maka
hendaknya disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
Terdapat beberapa alternatif bentuk CSR dengan mengacu kepada
rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu:
Tabel 8.1 Program Pembangunan Yang Dapat Dibantu Dengan CSR
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BENTUK BANTUAN CSR
1 Pendidikan 1. Rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana
penunjang
2. Penyediaan buku-buku sekolah
3. Penyediaan alat-alat praktek & peraga
pengajaran
4. Pemberian beasiswa untuk siswa
berprestasi dan tidak mampu
5. Pemberian seragam sekolah bagi siswa
tidak mampu
6. Pelatihan dan bimibingan bagi peningkatan
129
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BENTUK BANTUAN CSR
kompetensi guru
7. Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi
siswa
8. Mempermudah akses magang bagi siswa
SMK dan sederajat.
2 Kesehatan
1. Peningkatan program sosial melalui layanan
gratis, misalnya operasi katarak, khitan
massal, pemeriksaan gigi, konsultasi dan
pemeriksaan kesehatan.
2. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan
lingkungan.
3. Peningkatan gizi masyarakat.
4. Bantuan peralatan kesehatan di tingkat
posyandu dan puskesmas pembantu.
5. Peningkatan partisipasi dalam pencegahan
wabah penyakit, misalanya bantuan
fogging.
3 Infrastruktur
1. Bantuan penyediaan air bersih di daerah
terisolasi dan daerah kekeringan.
2. Penydiaan sanitasi di pusat-pusat
kemiskinan bayuwangi.
3. Bantuan perbaikan infrastruktur jalan
pedesaan.
4. Bantuan penyediaan penerangan di
kawasan terpencil
5. Peningkatan akses informasi bagi
masyarakat melalui penyediaan Wifi gratis
di pusat-pusat bertemunya masyarakat,
misalnya Alun-alun, pusat perbelanjaan, dan
kantor pemerintahan.
4 Kemiskinan 1. Rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin
2. Bantuan modal usaha untuk keluarga
130
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BENTUK BANTUAN CSR
miskin.
3. Pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4.
5 Pengangguran
1. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi
masyarakat, khususnya generasi muda di
banyuwangi
2. Prioritas tenaga kerja lokal untuk tenaga
kerja bagi perusahaan-perusahaan yang
berada di banyuwangi
3. Bantuan modal usaha bagi calon wirausaha
muda melalui kompetisi (dengan kompetisi
busines plan atau proposal usaha)
6 Sektor UMKM
1. Pembinaan dan pendampingan UMKM di
banyuwangi
2. Peningkatan kerjasama antara UMKM dan
industri besar.
3. Bantuan modal usaha bagi UMKM yang
berpotensi ekspor.
4. Bantuan modal usaha untuk pemberdayaan
ekonomi kaun perempuan
7 Sektor Pertanian 1. Bantuan sarana dan prasarana pertanian
bagi petani miskin
2. Membuat pilot project untuk pengembangan
vaietas tertentu dalam rangka
meningkatkan produktivitas pertanian
3. Memberikan prnyuluhan dan pendampingan
bagi petani dalam rangka proses produksi
dan pengendalian hama serta pasca panen.
4. Kerjasama petani dan industri besar untuk
kepastian pembilian hasil-hasil pertanian
yang dapat mendukung input industri di
131
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BENTUK BANTUAN CSR
banyuwangi.
7 Sektor Pariwisata
1. Promosi wisata di banyuwangi
2. Memberikan paket-paket murah untuk
wisatawan berlibur di banyuwangi
3. Peningkatan frekwensi gelar wisata dan
festival seni dan budaya banyuwangi
4. Pembangunan infrastruktur penunjang
pariwisata
8 Lingkungan
1. Bantuan rehabilitasi lingkungan, misalnya
penanaman pohon.
2. Membantu dalam pengelolalaan sampah
3. Memberikan kompensasi bagi masyarakat di
sekitar industri besar yang terkena dampak
polusi akibat proses produksi
9
Peningkatan good
governance pemerintah
daerah
1. Bantuan teknis penyusunan perencanaan
pembangunan yang dapat diberikan oleh
lembaga perguruan tinggi.
2. Mempublikasikan program-program
pembangunan daerah dan keberhasilannya
melalui media cetak dan media informasi
lainnya.
Mendorong terbentuknya forum yang mampu menfasilitasi segala
kebutuhan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan CSR ini. Forum
tersebut merupakan kumpulan dari beragam perusahaan yang
mempunya visi dan misi yang sama terhadap pentingnya
pelaksanaan program CSR. Dengan adanya forum tersebut
diharapkan akan berfungsi sebagai:
a. Wadah untuk menampung aspirasi mengenai kegiatan CSR.
b. Wadah untuk bertukar fikir mengenai permasalahan yang
melingkupi pelaksanaan CSR yang kemudian dicarikan solusi