1 1 RINGKASAN EKSEKUTIF IKU TINGKAT ORGANISASI (BPK WIDE) SURVEI PENGUKURAN INDEKS VARIABEL KINERJA DAN PENILAIAN KRITERIA HASIL PMPRB BPK TAHUN 2017 Disusun oleh : Jl. Bambu Betung VII No.11 Taman Yasmin Sektor 7 BOGOR T 0251-755 2199 F 0251-755 2099 W www.wahanadata.co.id E [email protected]
84
Embed
RINGKASAN EKSEKUTIF · negara. Keberadaan BPK dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen yang ketiga. Pada Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ketiga tersebut menyatakan bahwa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
RINGKASAN EKSEKUTIF
IKU TINGKAT ORGANISASI (BPK WIDE)
SURVEI PENGUKURAN INDEKS VARIABEL KINERJA
DAN PENILAIAN KRITERIA HASIL PMPRB BPK
TAHUN 2017
Disusun oleh :
Jl. Bambu Betung VII No.11 Taman Yasmin Sektor 7 BOGOR T 0251-755 2199 F 0251-755 2099
3 PENDEKATAN DAN METODOLOGI ...................................................................... 8
3.1. TAHAP PERSIAPAN (PREPARATION) ......................................................... 9
3.1.1. Kick Off Meeting dan Rapat Koordinasi Awal dengan Tim Teknis. ...................................................................................... 9
3.1.2. Merumuskan Rancangan Metodologi Survei................................... 9
3.1.3. Merumuskan rancangan sampling dan pemilihan responden (sample selection). ................................................................... 10
3.1.4. Menentukan Key Factor masing-masing indeks yang akan diukur. ..................................................................................... 16
3.1.5. Menyusun konsep instrumen pengukuran untuk masing-masing indeks. ......................................................................... 20
3.1.6. Menentukan Teknik Survei ......................................................... 20
3.1.7. Penyusunan Quality Control Program (QCP) Pelaksanaan Survei ...................................................................................... 21
3.1.8. Pelaksanaan Survei Pilot (Ujicoba Instrumen Survei) .................... 21
3.1.9. Penyusunan pedoman survei untuk panduan bagi surveyor .......... 21
3.1.10. Pelatihan dan pembekalan Tenaga Surveyor ............................... 22
3.1.11. Penggandaan Kuesioner dan Pengadaan Souvenir/Gift ................. 22
5 HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................. 35
5.1. Pencapaian Jumlah Responden dan Profil Responden ............................... 35
5.2. Hasil Pengukuran Indeks Kinerja BPK Tahun 2017 .................................... 41
5.2.1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan ............................................ 41
5.2.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa ....................... 45
5.2.3. Indeks Mutu Organisasi ............................................................. 48
5.2.4. Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .............................................................................. 52
5.2.5. Indeks Kepuasan Pegawai (Non-TI dan Sapras) .......................... 55
5.2.6. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sapras ........ 59
5.2.7. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar ...................................................................................... 62
5.2.8. Tingkat Implementasi Nilai Dasar ............................................... 65
6 KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................................. 70
tahu benar (akan), (5) pandai dan mengerti benar. Jika mendapat imbuhan pe-an
menjadi pemahaman, artinya menjadi (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami
7
atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Oleh karena itu, pema-
haman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya
paham dan mengetahui banyak (Depdikbud, 1994: 74).
2.4.1. Pengertian Pemahaman
Pemahaman (comprehension) merupakan kemampuan seseorang dalam
mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya
sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima dan dipelajarinya, yang dinyatakan
dengan kemampuannya untuk menguraikan isi pokok (content) dari pengetahuan
tersebut.
2.4.2. Pengertian Implementasi
Kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris “To Implement” yang artinya
mengimplementasikan. Pengertian implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah
rencana yang telah disusun dengan matang.
Berdasarkan kedua definisi ini (pemahaman dan implementasi) dapat dirumus-
kan pengertian dari pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK
adalah kemampuan pegawai BPK dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan
atau menyatakan visi, misi dan nilai dasar BPK yang dinyatakan dengan kemampuan-
nya untuk menguraikan isi pokok (content) dari visi, misi dan nilai dasar BPK, sedang-
kan implementasi pegawai terhadap nilai dasar BPK adalah tindakan pegawai BPK yang
terencana yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam nilai
dasar BPK.
8
3 PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam kegiatan “Survei Pengukur-
an Indeks Variabel Kinerja dan Penilaian Kriteria Hasil PMPRB BPK” Tahun 2017 adalah
Quantitative Research.
Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah survei
lapangan (fieldwork survey) untuk melakukan wawancara tatap muka (face to face
interview) dengan responden menggunakan kuesioner, khusus untuk responden yang
berada di luar negeri atau sedang bertugas di luar kota dapat melakukan survei via
email atau wawancara melalui sambungan telepon.
Metodologi pelaksanaan pekerjaan dapat dirangkum dalam sebuah Research
Design seperti terlihat pada gambar berikut.
TAHAP INPUT PROSES OUTPUT
Persiapan KAK 1. Kick Off Meeting dan Rapat Koordinasi Awal dengan Tim Teknis.2. Merumuskan rancangan metodologi survei.3. Merumuskan rancangan sampling dan pemilihan responden.4. Menentukan key factor masing-masing indeks yang akan diukur.5. Mendiskusikan rancangan metododogi, rancangan sampling, target
responden dan key factor dengan pihak BPK;6. Menyusun konsep instrumen pengukuran (questionnaire) untuk masing-
masing indikator/dimensi;7. Mendiskusikan konsep questionnaire dengan pihak BPK.8. Menentukan teknik/pendekatan survei.9. Penyusunan quality control program (QCP) pelaksanaan survei.10. Mempresentasikan dan membahas rancangan QCP dengan pihak BPK.11. Melakukan uji coba instrumen survei (survey piloting).12. Menyusunan format final kuesioner.13. Menyusun pedoman survei untuk panduan bagi surveyor.14. Menyelenggarakan pembekalan tenaga surveyor.15. Penggandaan kusioner untuk pelaksanaan survei lapangan.16. Penyediaan souvenir/gift.17. Membuat dan menyerahkan laporan tahap persiapan sebagai laporan
pendahuluan.
1. Metode survei
2. Rancangan sampling dan SamplingFrame responden.
3. Key factor setiap indeks yang akan diukur.
4. Instrumen survei (kuesioner).
5. Teknik/pendekatan survei.
6. QCP pelaksanaan survei.
7. Laporan hasil pelaksanaan ujicoba kuesioner.
8. Instrumen survei final, Souvenir/gift dan pedoman pelaksanaan survei.
9. Laporan Pendahuluan
Pelaksanaan Survei
Output Tahap
Persiapan
1. Menyediakan seluruh peralatan/perlengkapan survei.2. Melengkapi surveyor dengan identitas lembaga survei (ID Card).3. Melakukan supervisi yang semestinya terhadap surveyor lapangan.4. Membuat laporan berkala yang memuat progress dan kendala pelaksanaan
survei, termasuk laporan sistem manajemen mutu.5. Mengkomunikasikan dan membahas format laporan hasil survei dengan tim
teknis.
1. Kuesioner yang telah diisi oleh Responden.
2. Laporan Pelaksanaan Survei.
3
BAB
A
9
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian (Research Design)
Secara garis besar Research Design terbagi menjadi 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu:
1. Tahap Persiapan (Preparation);
2. Tahap Pelaksanaan survei lapangan (Fieldwork Survey);
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data (Data Processing and Analysis);
4. Tahap Penyusunan Laporan dan Presentasi (Reporting and Presentation).
3.1. TAHAP PERSIAPAN (PREPARATION)
Pada tahap persiapan ini yang perlu dipersiapkan secara baik dan matang,
yaitu:
3.1.1. Kick Off Meeting dan Rapat Koordinasi Awal dengan Tim Teknis.
Tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan adalah melakukan Kick Off Meeting
dengan Tim Teknis BPK. Kick Off Meeting ini merupakan langkah awal dari seluruh
rangkaian kegiatan dan sebagai pertanda dimulainya kegiatan. Kick Off Meeting juga
sekaligus sebagai rapat koordinasi awal antara Tim Tenaga Ahli Konsultan dengan Tim
Teknis Direktorat PSMK BPK.
3.1.2. Merumuskan Rancangan Metodologi Survei.
Untuk dapat menyusun sebuah metode survei pengukuran indeks variabel
kinerja dan penilaian kriteria hasil PMPRB BPK, dibutuhkan bahan-bahan untuk penyu-
sunannya. Salah satu cara untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut adalah melalui
kegiatan kajian pustaka dan kajian hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.
Hasil dari kegiatan kajian pustaka dan kajian hasil penelitian terdahulu ini
Pengolahan dan Analisis
Data
Output Tahap
Pelaksanaan
1. Melakukan proses coding, entry dan Cleaning data.2. Pengolahan data berupa tabulasi dan perhitungan indeks IKU.3. Menganalisis olah data hasil survei.4. Penyusunan Laporan berupa hard copy, soft file dan dashboard
untuk di unggah ke dalam website internal/eksternal BPK.5. Pemaparan kepada tim teknis untuk membaca hasil survei6. Presentasi hasil survei di lingkungan organisasi BPK, minimal 3 kali
yang waktu dan agendanya ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan.
1. Hasil pengolahan data berupa angka indeks kinerja dan penilaian kriteria hasil PMPRB BPK Tahun 2016.
2. Hasil analisis data berupa interpretasi setiap angka indeks dan Penilaian Kriteria Hasil PMPRB.
Pelaporan dan
Presentasi Hasil Survei
Output Tahap
Pengolahan dan Analisis
data
1. Melakukan pemrosesan analisis data hasil survei dan penyusunan hasil survei sesuai format laporan yang telah disetujui oleh pihak BPK.
2. Menyampaikan konsep laporan hasil survei kepada pihak BPK.3. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan survei kepada pihak BPK.
1. Laporan Akhir Hasil Survei.
2. Bahan Presentasi.
Selesai
A
10
merupakan starting point dari kegiatan “Survei Pengukuran Indeks Variabel Kinerja dan
Penilaian Kriteria Hasil PMPRB BPK” Tahun 2017. Dari kegiatan ini diharapkan dapat
menginventarisir tentang :
1. Landasan teori yang akan mendasari pelaksanaan penelitian.
2. Kondisi terakhir tingkat kepuasan stakeholders terhadap BPK.
3. Keluhan dan saran masyarakat/stakeholders terhadap kondisi pelayanan BPK
yang sering disampaikan oleh masyarakat/stakeholders.
3.1.3. Merumuskan rancangan sampling dan pemilihan responden (sample
selection).
Agar hasil penelitian terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya, dalam artian
sampel yang diteliti masih bisa mewakili karakteristik populasinya, maka cara
menentukan/penarikan sampel harus dilakukan secara seksama. Cara menentukan/
penarikan sampel dikenal dengan nama metode sampling atau metode
pengambilan sampel.
1. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel.
Pemilihan sampel yang digunakan untuk :
a. Responden internal menggunakan Stratified Random Sampling atau Sampel
Acak Berstrata.
Metode Stratified Random Sampling digunakan dengan pertimbangan :
i. Kerangka sampel (sampling frame) berupa daftar anggota populasi
pegawai BPK dapat diidentifikasi dan diinventarisir secara baik. Oleh
karena itu sampelnya bersifat probability sampling, sehingga dapat
dilakukan penarikan kesimpulan secara statistik (statistical inference)
tentang parameter populasi.
ii. Populasi pegawai BPK dapat dibagi ke dalam beberapa strata. Strata
pegawai BPK dapat dibangun berdasarkan : (i) eselon pegawai; (ii)
jenis jabatan pegawai; atau (iii) pangkat/golongan pegawai.
iii. Keragaman (variance) antar strata sangat heterogen, sedangkan
keragaman di dalam strata cenderung homogen.
Prosedur pemilihan responden internal menggunakan metode Stratified
Random Sampling dapat diuraikan sebagai berikut :
i. Susun kerangka sampel (sampling frame) berupa daftar populasi
pegawai BPK ke dalam strata yang dikehendaki.
ii. Tentukan jumlah sampel yang ingin diambil dari setiap strata.
Pengambilan jumlah sampel dari setiap strata dapat dilakukan secara :
(a) proposional, (b) tidak proposional. Penentuan secara proposional
adalah jumlah sampel dalam setiap strata sebanding dengan jumlah
unsur populasi dalam strata tersebut.
iii. Pilih unit sampel dari setiap strata.
11
Pemilihan unit sampel dari setiap strata dilakukan dengan simple
random sampling atau sampel acak sederhana.
b. Responden eksternal menggunakan Multi Stage Random Sampling atau
Sampel Acak Bertingkat.
Metode Multi Stage Random Sampling digunakan dengan pertimbangan :
i. Kerangka sampel (sampling frame) berupa daftar anggota populasi
stakeholders BPK dapat diidentifikasi dan diinventarisir secara baik.
Stakeholders BPK dapat terdiri dari : Entitas yang Diperiksa (Auditee),
Lembaga Perwakilan (legislatif), Aparat Penegak Hukum, Media Massa,
Masyarakat, BPK Negara Lain & Asosiasinya, Organisasi Internasional &
Pemberi Bantuan, Kantor Akuntan Publik & Asosiasi Profesi, serta
Lembaga Pendidikan.
ii. Pengambilan sampel dalam setiap kelompok stakeholders BPK
dilakukan dalam beberapa tingkatan (stage), yaitu : (i) pemilihan
setiap kelompok stakeholders BPK; (ii) pemilihan kelompok responden
di dalam setiap kelompok stakeholders BPK; (iii) pemilihan unit sampel
dalam setiap kelompok responden di dalam setiap kelompok
stakeholders BPK.
iii. Keragaman (variance) antar kelompok stakeholders BPK cenderung
heterogen, sedangkan keragaman di dalam kelompok cenderung
homogen.
Prosedur pengambilan sampel stakeholders eksternal yang keberadaannya
sampai ke daerah menggunakan metode Multi Stage Random Sampling
dapat diuraikan sebagai berikut :
i. Susun kerangka sampel (sampling frame) berupa daftar populasi
stakeholders BPK yang terdiri dari: auditee (Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, BUMN, dan BUMD), Lembaga
Perwakilan (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), Publik, Media
Massa, KAP & Asosiasi Profesi, Lembaga Pendidikan, dan Instansi
Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK).
ii. Susun daftar anggota populasi setiap kelompok stakeholders BPK yang
terdiri dari: Daftar nama-nama Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMN, BUMD, dan
seterusnya sampai dengan nama Lembaga Pendidikan yang menjadi
stakeholders BPK;
iii. Pilih/ambil anggota populasi stakeholders BPK (misal : Kementerian,
Lembaga, DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, DPRD Kabupaten, dll) yang akan disurvei;
iv. Tentukan jumlah unit sampel yang ingin diambil dari setiap populasi
kelompok stakeholders BPK (misal : jumlah Kementerian, lembaga,
Pemerintah Kabupaten, dll).
12
v. Pilih/ambil unit sampel dari setiap kelompok stakeholders BPK yang
akan disurvei dengan mengguna Simple Random Sampling atau
sampel acak sederhana.
2. Pemangku Kepentingan yang menjadi Responden Survei
Pemangku kepentingan (stakeholders) BPK yang menjadi responden survei ini
terdiri dari dua kelompok responden, yakni responden internal dan responden
eksternal.
a. Responden Internal
Responden internal terdiri dari pimpinan dan para pegawai BPK dengan
perincian sebagai berikut:
i. Pimpinan BPK berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 1 orang Ketua
merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 7
(tujuh) orang Anggota dengan tugas dan wewenang masing-masing.
ii. Pegawai BPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari
pegawai fungsional pemeriksa, struktural dan non pemeriksa yang
tersebar di kantor pusat dan 21 kantor BPK perwakilan di provinsi yang
disurvei.
iii. Data Biro SDM BPK per 31 Maret 2017 total pegawai BPK berjumlah
6.323 orang dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3.1 Perincian Jumlah Pegawai BPK
No POSISI JUMLAH KOMPOSISI
1 Struktural 644 10,19%
2 Fungsional Umum 3.334 52,73%
3 Fungsional Tertentu 2.336 36,94%
4 Lainnya 9 0,14%
JUMLAH 6.323 100%
Responden internal terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu pegawai
Kantor Pusat BPK di Jakarta dan pegawai Kantor BPK perwakilan di
setiap provinsi yang disurvei. Sesuai mandat dalam KAK, jumlah
sampel yang akan disurvei sebanyak 2.000 orang dengan perincian :
800 orang pegawai dan pimpinan BPK (pemangku kepentingan
internal) dan 1.200 orang pemangku kepentingan eksternal. Perincian
pegawai yang disurvei di Kantor Pusat dan Kantor BPK Perwakilan
serta sebaran unit/satuan kerja dan jumlah responden pada kedua
kelompok responden internal ini disajikan pada tabel-tabel berikut.
Tabel 3.2 Sebaran Responden Pegawai di Kantor Pusat BPK
No Unit Kerja Induk Pemeriksaan Non-Pemeriksaan Total
Struktural Fungsional Struktural Staf/Adum Jumlah %
1 Sekretariat Jenderal
Staff Ahli 1 1 0,26
13
No Unit Kerja Induk Pemeriksaan Non-Pemeriksaan Total
Struktural Fungsional Struktural Staf/Adum Jumlah %
Biro Humas dan LN 2 7 9 2,38
Biro Keuangan 2 8 10 2,65
Biro Sekretariat Pimpinan 2 7 9 2,38
Biro Sumber Daya Manusia 6 42 48 12,70
Biro Teknologi Informasi 2 5 7 1,85
Biro Umum 3 26 29 7,67
Pusdiklat 2 10 12 3,17
Balai Diklat Makassar 1 1 2 0,53
Balai Diklat Medan 1 2 3 0,79
Balai Diklat Yogyakarta 1 1 2 0,53
2 Inspektorat Utama
Inspektorat PKMP 1 3 4 1,06
PIMK 1 3 4 1,06
PI 1 3 4 1,06
3 Ditama Binbangkum
Direktorat LPBH 1 5 6 1,59
KHK 1 3 4 1,06
4 Ditama Revbang
Direktorat PSMK 2 5 7 1,85
Litbang 2 5 7 1,85
EPP 2 4 6 1,59
5 AKN I 2 5 1 2 10 2,65
Auditorat IA 1 5 6 1,59
Auditorat IB 1 5 6 1,59
Auditorat IC 1 5 6 1,59
6 AKN II 2 6 2 3 13 3,44
Auditorat IIA 1 6 7 1,85
Auditorat IIB 1 6 7 1,85
Auditorat IIC 1 6 7 1,85
7 AKN III 2 6 1 2 11 2,91
Auditorat IIIA 1 6 7 1,85
Auditorat IIIB 1 6 7 1,85
Auditorat IIIC 1 6 7 1,85
8 AKN IV 2 5 2 2 11 2,91
Auditorat IVA 1 5 6 1,59
Auditorat IVB 1 5 6 1,59
Auditorat IVC 1 5 6 1,59
9 AKN V 2 10 2 6 20 5,29
10 AKN VI 2 11 2 6 21 5,56
11 AKN VII 3 6 2 5 16 4,23
Auditoriat VIIA 1 5 6 1,59
Auditoriat VIIB 1 5 6 1,59
Auditoriat VIIC 1 5 6 1,59
Auditoriat VIID 1 5 6 1,59
Total 31 135 46 166 378 100
Tabel 3.3 Sebaran Responden Pegawai di Kantor BPK perwakilan
No Kantor BPK perwakilan Pemeriksaan Non-Pemeriksaan Total
Struktural Fungsional Struktural Staf/Adum Jumlah %
1 Provinsi Aceh 2 10 2 6 20 4,74
2 Provinsi Sumatera Utara 2 14 2 7 25 5,92
3 Provinsi Riau 2 8 2 4 16 3,79
4 Provinsi Sumatera Barat 2 10 2 5 19 4,50
5 Provinsi Sumatera Selatan 2 12 2 6 22 5,21
6 Provinsi Lampung 2 10 2 5 19 4,50
7 Provinsi Jawa Barat 3 16 2 8 29 6,87
8 Provinsi DKI Jakarta 2 14 2 7 25 5,92
14
No Kantor BPK perwakilan Pemeriksaan Non-Pemeriksaan Total
Struktural Fungsional Struktural Staf/Adum Jumlah %
9 Provinsi Jawa Tengah 3 16 2 10 31 7,35
10 Provinsi Jogjakarta 2 8 1 4 15 3,55
11 Provinsi Jawa Timur 3 18 2 9 32 7,58
12 Provinsi Bali 2 9 2 4 17 4,03
13 Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2 8 2 4 16 3,79
14 Provinsi Kalimantan Barat 2 8 2 4 16 3,79
15 Provinsi Kalimantan
Selatan 2 10 2 5 19 4,50
16 Provinsi Kalimantan Timur 2 8 1 4 15 3,55
17 Provinsi Sulawesi Utara 2 8 1 4 15 3,55
18 Provinsi Sulawesi Selatan 2 14 2 7 25 5,92
19 Provinsi Gorontalo 2 8 1 4 15 3,55
20 Provinsi Maluku Utara 2 8 1 4 15 3,55
21 Provinsi Papua Barat 3 8 1 4 16 3,79
Total 46 225 36 115 422 100
b. Responden Eksternal
Stakeholders BPK yang menjadi responden eksternal terdiri dari:
i. Entitas yang Diperiksa (Auditee), yaitu Pemerintah Pusat dalam hal ini
kementerian/lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
(Pemprov/Pemkab/Pemkot), Badan Usaha Milik Negara/Daerah
(BUMN/ BUMD), serta institusi/lembaga lain yang mengelola keuangan
negara. Responden yang diharapkan adalah para personil/pejabat
kunci pada institusi pemerintah (pusat/daerah) dan BUMN/BUMD yang
pernah diperiksa BPK selama periode Semester II 2016 dan Semester I
2017.
ii. Lembaga Perwakilan, yaitu DPR, DPD dan DPRD. Responden yang
diharapkan adalah anggota lembaga perwakilan pada tingkat pusat
(DPR/DPD) dan pada tingkat daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota)
yang memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016
dan Semester I Tahun 2017. Kelompok responden lembaga perwakilan
ini juga akan diukur tingkat kepuasan stakeholders atas hasil/dampak
dari kinerja BPK.
iii. Instansi Penegak Hukum (IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan
BPK. Responden dari IPH adalah personil/pejabat di berbagai tingkatan
dalam institusi dimaksud yang pernah memanfaatkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK untuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum.
iv. Media Massa terdiri dari media cetak dan elektronik, baik nasional
maupun daerah. Survei terhadap media lebih menekankan pada
tingkat hubungan kerjasama dan persepsi media terhadap BPK.
v. Masyarakat Umum (Publik), yaitu berbagai kelompok masyarakat
dengan berbagai latar belakang profesi/pekerjaan/status sosial yang
mengetahui tentang BPK. Masyarakat Umum yang disurvei antara
15
lain: Dosen/Staf Pengajar Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat Formal
(Lurah/Kepala Desa/RW/RT), Tokoh Masyarakat Informal (Tokoh
Agama/Tokoh Adat), Tokoh Pengusaha/Wiraswasta, Karyawan Swasta,
ASN/Anggota TNI/POLRI, dan LSM.
vi. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Asosiasi Profesi (Ikatan Akuntan
Indonesia/IAI) yang pernah bekerja untuk dan atas nama BPK.
Responden dari KAP/IAI adalah tenaga akuntan yang pernah
melakukan pemeriksaan/audit terhadap auditee untuk dan atas nama
BPK.
vii. Lembaga Pendidikan adalah personil/pejabat lembaga pendidikan
setingkat perguruan tinggi/universitas yang pernah terlibat dalam
kerjasama dengan BPK, misalnya dalam hal penelitian/pelatihan serta
pendidikan/pengembangan SDM.
viii. Organisasi Internasional dan Pemberi Bantuan, adalah lembaga yang
memberikan bantuan/donasi kepada BPK.Organisasi internasional
termasuk BPK negara lain dan asosiasinya, yakni sesama anggota
organisasi/lembaga pemeriksa maupun asosiasinya, baik dalam lingkup
regional maupun internasional. Responden yang diharapkan adalah
BPK negara lain (Supreme Audit Institution/SAI) maupun asosiasi yang
menaungi SAI tersebut, yakni INTOSAI/ASOSAI/ASEANSAI, yang
pernah atau sedang menjalin kerjasama dengan BPK.
Tabel 3.4 Rekapitulasi Responden Survei
No POSISI JUMLAH KOMPOSISI
1 Pegawai di Kantor Pusat BPK 378 18,90%
2 Pegawai di Kantor BPK perwakilan 422 21,10%
3 Responden Eksternal 1.200 60,00%
TOTAL 2.000 100,00%
3. Lokasi Pelaksanaan Survei
Survei Pengukuran Indeks Variabel Kinerja dan Penilaian Kriteria Hasil PMPRB
BPK pada Tahun 2017 dilaksanakan di 21 Provinsi dengan perincian sebagai
berikut.
Tabel 3.5 Lokasi Survei
No
LOKASI SURVEI
No
LOKASI SURVEI
BPK perwakilan Wilayah Barat
(AKN V)
BPK perwakilan Wilayah Timur
(AKN VI)
1 Aceh 12 Bali
2 Sumatera Utara 13 NTT
3 Riau 14 Kalimantan Barat
4 Sumatera Barat 15 Kalimantan Selatan
5 Sumatera Selatan 16 Kalimantan Timur
6 Lampung 17 Sulawesi Utara
7 Jawa Barat 18 Sulawesi Selatan
16
3.1.4. Menentukan Key Factor masing-masing indeks yang akan diukur.
Faktor kunci (key factor) masing-masing indeks disusun berdasarkan kerangka
Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK. Kerangka SPM BPK terdiri dari sembilan pilar
yaitu :
1. Independensi dan Mandat (independence and mandate).
a. Independensi.
b. Mandat.
2. Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (leadership and internal
governance).
a. Kepemimpinan dan Arahan (leadership and direction).
b. Perencanaan Strategis dan Operasional (strategic & operational planning).
c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban (oversight and accountability).
d. Kode Etik (code of conduct).
e. Pengendalian Intern (internal control).
f. Pemerolehan Keyakinan Mutu (quality assurance).
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (human resource management).
a. Rekrutmen dan Penempatan.
b. Retensi.
c. Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas.
d. Penilaian dan Manajemen Kinerja.
e. Kesejahteraan.
f. Pengembangan Karier.
4. Standar dan Metodologi Pemeriksaan (Auditeeng standard and
methodology).
a. Standar pemeriksaan.
b. Metodologi pemeriksaan.
5. Dukungan Kelembagaan (institution support).
a. Keuangan.
b. Infrastruktur.
c. Teknologi.
d. Jasa pendukung.
6. Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan (stakeholder
relation).
a. Hubungan dengan Entitas yang diperiksa.
b. Hubungan dengan Lembaga Perwakilan.
c. Hubungan dengan Publik dan Media.
8 DKI Jakarta 19 Gorontalo
9 Jawa Tengah 20 Maluku Utara
10 DIY Yogyakarta 21 Papua Barat
11 Jawa Timur
17
d. Hubungan dengan BPK Negara Lain dan Asosiasinya.
e. Hubungan dengan Organisasi Internasional & Pemberi Bantuan.
f. Hubungan dengan Kantor Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi.
Secara keseluruhan pegawai BPK yang disurvei memberikan penilaian terhadap
mutu organisasi BPK pada tahun 2017 sebesar 3.81. Indeks mutu organisasi BPK ini
sudah termasuk dalam kategori “Bermutu” (nilai berada antara 3.00 – 3.99), artinya
pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah
sesuai dengan sistem pengendalian mutu (SPM). Penerapan SPM ini untuk menjamin
48
bahwa pemeriksaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
standar dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Hal ini tercermin dari
tingginya nilai kelima variabel penyusun indeks yang sudah lebih besar dari 3.00,
namun demikian, dari kelima variabel penyusun indeks, perlu memberikan perhatian
khusus kepada varia-bel “sumber daya”, mengingat variabel ini memperoleh penilaian
terendah dari pegawai.
Jika indeks mutu organisasi BPK dianalisis berdasarkan wilayah, maka secara
rata-rata pegawai di kantor BPK perwakilan wilayah barat memberikan penilaian
tertinggi (3.87) dibandingkan dengan pegawai di wilayah lainnya. Hal ini disebabkan
oleh kontribusi positif dari variabel Independensi dan Mandat yang memperoleh
penilaian terbesar (4.11) dari pegawai diantara variabel lainnya. Pegawai di kantor
BPK perwakilan wilayah timur memberikan penilaian terendah (3.70) terhadap indeks
mutu organisasi BPK. Hal ini sejalan dengan penilaian pegawai di wilayah timur
terhadap semua variabel survei yang relatif rendah, terutama variabel “Sumber Daya” dengan nilai 3.53. Berdasarkan fakta ini, maka perlu memberikan perhatian khusus
kepada variabel “Sumber Daya” dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya BPK di wilayah timur. Untuk mendukung hasil survei, hasil
analisis TTB disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 5.15 TTB Indeks Mutu Organisasi BPK
No Variabel Survei Sangat tidak
bermutu
Tidak bermutu
Bermutu Sangat
bermutu Total
1 Independensi dan Mandat (independence and mandate)
0.98% 7.24% 55.17% 36.61% 100%
2 Kepemimpinan dan Arahan (leadership and direction)
0.70% 8.67% 68.46% 22.17% 100%
3 Sumber Daya (Resources) 1.18% 15.06% 67.21% 16.56% 100%
4 Sistem dan Prosedur 0.42% 7.91% 70.95% 20.72% 100%
5 Hasil / Output BPK 0.77% 13.04% 69.55% 16.64% 100%
Rata-rata 0.81% 10.38% 66.27% 22.54% 100%
Top Two Boxes (TTB) 88.81%
Pada tabel TTB terlihat bahwa 88.81% dari 809 pegawai yang disurvei memberi-
kan penilaian bahwa organisasi BPK sudah “bermutu” (66.27%) dan “sangat bermutu” (22.54%). Data ini sejalan dengan indeks yang dihasilkan dari survei, bahwa sebagian
besar pegawai yang disurvei memberikan penilaian yang positif.
Jika indeks mutu organisasi BPK pada tahun 2017 dibandingkan dengan indeks
tahun 2016 yang bernilai sebesar 3.73, maka indeks mutu organisasi BPK pada tahun
2017 mengalami kenaikan sebesar 0.08 poin atau 2.14%. Namun demikian kedua
indeks ini sudah termasuk ke dalam kategori “bermutu”. Jika indeks mutu organisasi BPK tahun 2017 dibandingkan dengan target IKU
yang tercantum pada Tabel 6. Indikator Pengukuran SS 2 dalam dokumen Rencana
Imple-mentasi Renstra BPK 2016-2020, maka diperoleh data pencapaian
(achievement) Rencana Implementasi Renstra (RIR) seperti disajikan pada tabel
berikut ini.
49
Tabel 5.16 Pencapaian (achievement) RIR untuk Indeks Mutu Organisasi BPK
Saran/masukan dari responden adalah Mempertimbangkan masukan dari
organisasi lain yang telah diakui.
Saran/masukan lainnya: Penyebaran informasi agar lebih ditingkatkan terutama terkait
kebijakan-kebijakan baru.
5.2.4. Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi
Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi merupa-
kan Indeks Kinerja Utama (IKU) milik Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Internasional (selanjutnya disebut Biro Humas dan KSI) untuk hasil survei terhadap
responden di Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Mitra Luar Negeri,
sedang hasil survei terhadap responden di kantor-kantor BPK perwakilan wilayah barat
dan timur merupakan IKU milik Sub Bagian Humas BPK perwakilan. Pembahasan pada
subbab ini adalah pembahasan indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas
kualitas komunikasi menjadi Tusi Setjen, yaitu IKU BPK Wide yang merupakan indeks
gabungan antara IKU milik Biro Humas – KSI dan Sub Bagian Humas BPK perwakilan
wilayah barat dan timur.
Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dibangun
dari dua bagian indeks, yaitu:
1. Indeks kepuasan stakeholders atas hubungan kerjasama dan komunikasi.
Indeks diukur berdasarkan penilaian seluruh stakeholders BPK yang pernah
bekerjasama, baik mitra domestik (Perguruan Tinggi, IAI, KAP dan Media Massa)
maupun mitra luar negeri (BPK Negara Lain, Organisasi Internasional dan
Lembaga Donor), serta stakeholders BPK yang pernah diperiksa (auditee),
memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK (lembaga perwakilan dan IPH).
2. Indeks kepuasan pegawai atas layanan perpustakaan.
Indeks diukur berdasarkan penilaian pegawai BPK yang pernah memanfaatkan
layanan perpustakaan BPK, baik di kator pusat BPK maupun di kantor-kantor BPK
Perwakilan wilayah barat dan timur.
Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK
merupakan hasil agregat dari 6 (enam) indeks seperti disajikan pada tabel
berikut ini.
Tabel 5.19 Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
BPK Tahun 2017
No INDEKS
To
tal Wilayah
Pu
sat
Bar
at
Tim
ur
1 Indeks Kepuasan Mitra Domestik atas Hubungan Kerjasama dan Komunikasi
3.74 3.82 3.66
52
No INDEKS
To
tal Wilayah
Pu
sat
Bar
at
Tim
ur
2 Indeks Kepuasan Mitra Luar Negeri atas Hubungan Kerjasama dan Komunikasi
3.98 4.14
3 Indeks Kepuasan Auditee atas Kualitas Komunikasi 3.62 3.73 3.59 3.66
4 Indeks Kepuasan Lembaga Perwakilan atas Kualitas Komunikasi 3.68 3.64 3.72 3.63
5 Indeks Kepuasan IPH atas Kualitas Komunikasi 3.53 3.94 3.54 3.53
6 Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Perpustakaan 3.66 3.84 3.62 3.30
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 3.73 3.86 3.66 3.56
Gambar 5.4 Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi Tahun 2017
Secara keseluruhan para pemangku kepentingan yang disurvei memberikan
penilaian terhadap kualitas komunikasi sebesar 3.73. Indeks ini sudah termasuk
dalam kategori “Puas” (nilai berada antara 3.00 – 3.99), artinya komunikasi BPK
dengan para pemangku kepentingan telah berlangsung secara baik, dua arah dan
sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi. Hal ini tercermin dari tingginya nilai indeks
penyusun yang kesemuanya sudah lebih besar dari 3.00. Namun demikian, dari
keenam indeks penyusun, perlu memberikan perhatian khusus kepada indeks
kepuasan IPH atas kualitas komunikasi, mengingat indeks ini memperoleh penilaian
terendah (3.53) diantara indeks penyusun lainnya.
Jika indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi
dianalisis berdasarkan wilayah, maka secara rata-rata responden yang disurvei di
kantor pusat BPK memberikan penilaian tertinggi (3.86) dibandingkan dengan
responden di wilayah lainnya. Hal ini dapat dipahami karena insfrastruktur komunikasi
di kantor pusat BPK lebih lengkap dibanding dengan wilayah lainnya. Responden di
kantor BPK perwakilan wilayah timur memberikan penilaian terendah (3.56). Hal ini
juga dapat dipahami karena insfrastruktur komunikasi di wilayah timur relatif masih
terbatas. Berdasarkan fakta ini, maka perlu memberikan perhatian khusus kepada
wilayah timur untuk melakukan upaya peningkatan kualitas komunikasi BPK. Untuk
mendukung hasil survei, hasil analisis TTB disajikan pada tabel berikut ini.
53
Tabel 5.20 TTB Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi BPK
No Indeks Sangat
tidak puas Tidak puas
Puas Sangat Puas
Total
1 Indeks Kepuasan Mitra Domestik atas Hubungan Kerjasama dan Komunikasi
1,95% 14,19% 60,50% 23,36% 100%
2 Indeks Kepuasan Mitra Luar Negeri atas Hubungan Kerjasama dan Komunikasi
0,00% 9,52% 57,14% 33,33% 100%
3 Indeks Kepuasan Auditee atas Kualitas Komunikasi 0,30% 15,68% 71,29% 12,73% 100%
4 Indeks Kepuasan Lembaga Perwakilan atas Kualitas Komunikasi
1,15% 16,29% 62,75% 19,82% 100%
5 Indeks Kepuasan IPH atas Kualitas Komunikasi 1,87% 20,25% 63,86% 14,02% 100%
6 Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Perpustakaan
1,07% 11,59% 72,98% 14,37%
Rata-rata 1,06% 14,59% 64,75% 19,61% 100%
Top Two Boxes (TTB) 84,36%
Pada tabel TTB terlihat bahwa 84.36% dari 1.220 pemangku kepentingan yang
disurvei memberikan penilaian bahwa kualitas komunikasi BPK sudah “memuaskan” (64.75%) dan “sangat memuaskan” (19.61%). Data ini sejalan dengan indeks yang
dihasilkan dari survei, bahwa sebagian besar pemangku kepentingan yang disurvei
memberikan penilaian yang positif, maka menghasilkan angka indeks yang besar pula.
Jika indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK
pada tahun 2017 dibandingkan dengan indeks tahun 2016 yang bernilai sebesar 3.54,
maka indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK pada
tahun 2017 (nilai 3.73) mengalami kenaikan sebesar 0.19 poin atau 5.37%. Namun
demikian kedua indeks ini sudah termasuk ke dalam kategori “memuaskan”. Hasil
perbandingan kedua indeks ini disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 5.21 Perbandingan Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi Tahun 2016 dan 2017
No. Indeks
Total
% N
aik/
(Tur
un)
Wilayah
Pusat
% N
aik
/ (T
urun
)
Barat
% N
aik
/ (T
urun
)
Timur
% N
aik
/ (T
urun
)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
1
Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
Gambar 5.6 Indeks Kepuasan Pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras Tahun 2017
Secara keseluruhan pegawai BPK yang disurvei memberikan penilaian terhadap
indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras adalah 3.63. Indeks ini
sudah termasuk dalam kategori “puas” (nilai berada antara 3.00 – 3.99), artinya
fasilitas TI sudah tersedia secara memadai sesuai dengan kebutuhan pegawai
sehingga dapat menunjang kelancaran bekerja dan keamanan data. Hal ini tercermin
dari tingginya nilai keempat variabel penyusun indeks yang sudah lebih besar dari
3.00, namun demikian, dari kedua variabel penyusun indeks, perlu memberikan
perhatian khusus kepada variabel “Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi”, mengingat variabel ini memperoleh penilaian terendah dari pegawai.
Jika indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras dianalisis
berdasarkan wilayah, maka secara rata-rata pegawai di kantor pusat BPK memberikan
penilaian tertinggi (3.75) dibandingkan dengan pegawai di wilayah lainnya. Pegawai di
59
kantor BPK perwakilan wilayah timur memberikan penilaian terendah (3.41) terhadap
indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras. Hal ini sejalan dengan
penilaian pegawai di wilayah timur terhadap semua variabel survei yang relatif rendah,
terutama variabel “Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dengan nilai 3.33. Berdasarkan fakta ini, maka perlu memberikan perhatian khusus
kepada variabel “Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi” di
wilayah timur. Untuk mendukung hasil survei, hasil analisis TTB disajikan pada tabel
berikut ini.
Tabel 5.28 TTB Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sapras
No Variabel Survei Sangat
tidak puas Tidak puas
Puas Sangat Puas
Total
1 Kepuasan Pegawai Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
1.93% 14.95% 68.21% 14.91% 100%
2 Kepuasan Pegawai Kemanfaatan Sarana dan Prasarana (Sapras)
2.22% 14.14% 66.54% 17.10% 100%
Rata-rata 2.07% 14.54% 67.38% 16.00% 100%
Top Two Boxes (TTB) 83.38%
Pada tabel TTB terlihat bahwa 83.38% dari 809 pegawai yang disurvei memberi-
kan penilaian sudah “puas” (67.38%) dan “sangat puas” (16.00%) atas kemanfaatan
TI dan Sapras. Data ini sejalan dengan indeks yang dihasilkan dari survei, bahwa
sebagian besar pegawai yang disurvei memberikan penilaian yang positif, sehingga
menghasilkan angka indeks yang besar pula.
Jika indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras pada tahun 2017
dibandingkan dengan indeks tahun 2016 (3.78), maka indeks kepuasan pegawai atas
kemanfaatan TI dan Sapras pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.15 poin
atau 3.71%, namun demikian kedua indeks ini sudah termasuk ke dalam kategori
“Puas”. Jika indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan Sapras tahun 2017
dibandingkan dengan target IKU yang tercantum pada Tabel 10. Indikator Pengukuran
LG 2 dalam dokumen Rencana Implementasi Renstra BPK 2016-2020, maka diperoleh
data pencapaian (achievement) Rencana Implementasi Renstra (RIR) seperti disajikan
pada tabel berikut ini.
Tabel 5.29 Pencapaian (achievement) RIR untuk Indeks Kepuasan Pegawai Atas
Kemanfaatan TI dan Sapras
IKU
2016 2017 2018 2019 2020
Targ
et
RIR
Hasi
l Surv
ei
% P
enca
paia
n
RIR
Targ
et
RIR
Hasi
l Surv
ei
% P
enca
paia
n
RIR
Targ
et
RIR
Targ
et
RIR
Targ
et
RIR
Indeks Kepuasan Pegawai
Atas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.50 3.78 108.00 3.65 3.63 99.45 3.80 3.95 4.10
Persentase (%) naik/(Turun) 4.29 (3.97)
60
Target RIR untuk tahun 2017 sebesar 3.65 baru dapat dicapai dengan tingkat
pencapaian (achievement level) sebesar 99.45%, sedangkan target RIR untuk tahun
2016 sudah dapat dicapai dengan achievement level sebesar 108%. Pencapaian
target RIR pada tahun 2017 lebih kecil dari tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh
kenaikan target RIR sebesar 0.15 poin atau 4.29%, sedangkan hasil pengukuran
indeks pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.13 poin atau (3.97%),
sehingga terjadi kesenjangan (lack) antara kenaikan target RIR dan penurunan indeks
sebesar 8.25%.
Jika dianalisis lebih lanjut tentang indeks kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI
dan Sapras tahun 2017 berdasarkan jenis jabatan, lama bekerja di BPK dan usia
responden, maka diperoleh data hasil survei sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 5.30 Indeks Kepuasan Pegawai Atas Kemanfaatan TI dan Sapras Berdasarkan
Jabatan, Lama Bekerja dan Usia
No Variabel
To
tal
Jenis Jabatan Lama Bekerja Usia
Str
uktu
ral
Non
Pem
erik
sa
Pem
erik
sa
1-3
tahu
n
3-5
tahu
n
5-10
tahu
n
10-2
0 ta
hun
>20
tahu
n
20-2
9 ta
hun
30-4
9 ta
hun
50-6
0 ta
hun
1
Kepuasan Pegawai Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Saran/masukan dari responden adalah melaksanakan survey pengukuran
implementasi pegawai terhadap nilai dasar BPK secara berkala.
Berikut disajikan gambar ringkasan dari keseluruhan nilai IKU untuk BPK Wide.
67
Gambar 5.9 Indeks NIlai Keseluruhan IKU BPK Wide
68
6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, serta pembahasan hasil survei, maka
dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. IKU Tingkat Organisasi (BPK Wide)
IKU Tingkat Organisasi (BPK Wide) merupakan nilai indeks yang mencerminkan
kinerja pada tingkat organisasi BPK yang terdiri dari :
2. IKU BPK Wide yang sudah termasuk dalam kriteria kinerja “sangat
baik” (nilai indeks antara 4,00 – 5,00), yaitu :
a. Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku
kepentingan.
b. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa.
c. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar.
d. Tingkat Implementasi Nilai Dasar.
3. IKU BPK Wide yang masih dalam kriteria kinerja “baik” (nilai indeks
antara 3,00 – 3,99), yaitu:
a. Indeks Mutu organisasi.
b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.
c. Indeks Kepuasan Pegawai.
d. Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras.
No. NAMA IKU SATKER
INILAI
INDEKS
(Skala 1 - 5)
1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan AKN 4,06
2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa AKN 4,10
3 Indeks Mutu organisasi Revbang 3,81
4 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Setjen 3,73
5 Indeks Kepuasan Pegawai Setjen 3,60
6 Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras Setjen 3,63
7 Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar Revbang 4,11
8 Tingkat Implementasi Nilai Dasar Revbang 4,14
IKU PADA TINGKAT ORGANISASI (BPK WIDE)
6
BAB
69
4. Ditama Revbang
IKU yang mencerminkan kinerja Ditama Revbang BPK dalam hal implementasi
PMPRB terdiri dari:
Sebagian besar nilai indeks pembentuk nilai kriteria hasil PMPRB sudah lebih
besar dari nilai 70,00 dan agregat Nilai Kriteria Hasil PMPRB BPK pada Tahun
2017 sebesar 74.98.
6.2. SARAN
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil survei adalah sebagai
berikut :
1. Rekomendasi untuk Ditama Revbang BPK, yaitu Indeks Mutu Organisasi.
Perlu peningkatan optimalisasi dukungan infrastruktur/sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan tupoksi BPK.
2. Rekomendasi untuk Biro Humas, yaitu Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan
Atas Kualitas Komunikasi.
Dari Indeks Kualitas Komunikasi, variabel yang masih perlu peningkatan adalah
diseminasi informasi melalui peningkatan penyebarluasan informasi dari BPK
kepada publik melalui berbagai media.
Adapun dari aspek Hubungan Kerjasama yang masih perlu ditingkatkan adalah
Jangka waktu yang disediakan untuk melaksanakan kerjasama.
3. Rekomendasi untuk Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.
Perlu peningkatan kesejahteraan pegawai, khususnya bagi kelompok jabatan
NO NAMA IKUPembangun
Indeks
Nilai Indeks
(Skala 0-100)
1 Akuntabilitas dan Kapasitas Organisasi 78.10
Nilai kapasitas organisasi 74.82
Akuntabilitas BPK 81.37
2 Indeks persepsi korupsi (menggunakan standar KPK) skala 0-4 73.65
Transparansi 75.9
Akuntabilitas penanganan pengaduan masyarakat 67.56
Akuntabilitas Pegawai 77.50
3 Kualitas pelayanan publik skala 0-4 73.18
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa. 77.50
Indeks Kepuasan Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, DPRD) atas IHPS BPK. 77.00
Indeks Kepuasan Instansi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) atas pemanfaatan
hasil pemeriksaan BPK dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum73.75
Indeks Kepuasan Media Massa (Cetak & Elektronik) atas tingkat hubungan kerjasama dan persepsi
media terhadap BPK.68.50
Indeks Kepuasan BPK Negara lain dan Asosiasinya atas hubungan kerjasama yang pernah atau
sedang berlangsung dengan BPK RI.78.50
Indeks Kepuasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
atas hubungan kerjasama dengan BPK.68.50
Indeks Kepuasan Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi/Universitas) atas hubungan kerjasama
penelitian/Diklat/pengembangan SDM dengan BPK.68.50
NILAI KRITERIA HASIL PMPRB BPK TAHUN 2017 74.98
Indikator Implemetasi PMPRB
70
Pemeriksa di Perwakilan Timur pada aspek Gaji dan Remunerasi.
Selain itu, pada aspek penempatan pegawai khususnya pada kebijakan
penempatan pegawai BPK, terutama Pemeriksa di Perwakilan Wilayah Timur
yang dipersepsikan kurang membantu peningkatan kompetensi pegawai yang
dipindahtugaskan/mutasi pada pegawai di Wilayah Timur.
4. Rekomendasi untuk Biro Tekhnologi Informasi dan Telekomunikasi, yaitu
Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Layanan TIK.
Perlu meningkatkan kecepatan intranet dan internet untuk mengakses
aplikasi/sistem informasi dalam mendukung kelancaran kerja terutama di
Wilayah Barat dan Timur.
5. Rekomendasi untuk Biro Umum, yaitu Indeks Kepuasan Pegawai atas
Kemanfaatan Sarana dan Prasarana.
Perlu meningkatkan kualitas pemenuhan prasarana kebutuhan pegawai (rumah
dinas, mess dan lapangan parkir).
71
GLOSARIUM
No Istilah Definisi
1 Akuntabilitas
Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
2 Arah KebijakanPendekatan dalam memecahkan masalah yang penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
3 Auditee Entitas pemeriksaan
4 Budaya Organisasi
Sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para
pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Hal ini
biasanya dinyatakan sebagai visi, misi dan nilai-nilai dasar organisasi.
5 Entitas Pemeriksaan Satuan kerja pemerintah yang diperiksa oleh BPK.
6 Faktor Kunci (Key Factor) Bidang-bidang yang harus menjadi fokus organisasi untuk mencapai visinya
7Hubungan dengan Pemangku
Kepentingan
Hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan, dengan harapan
akan tercipta relasi yang langgeng.
8 Indeks Kepuasan
Angka hasil pengukuran yang menyatakan tingkat perasaan seseorang setelah
menggunakan produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan yang
diinginkannya
9 Indikator Kinerja Utama (IKU)Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
10 KapasitasDaya tampung, daya serap, ruang/fasilitas yang tersedia, dan kemampuan
seseorang atau alat.
11 Kegiatan
Kegiatan atau proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk
menghasilkan suatu produk, layanan atau hasil yang unik. Sifat sementara dari
kegiatan menunjukkan adanya awal dan akhir pekerjaan. Umumnya kegiatan/proyek
adalah untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat jangka panjang.
12 KuesionerInstrumen pengumpulan data dan informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam
bentuk butir-butir pertanyaan
13 Metodologi Cara mencari atau memecahkan masalah penelitian
14 MisiMisi adalah gambaran dari tujuan dan usaha organisasi yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan pencapaian visi.
15Pemangku Kepentingan
(Stakeholders)
seluruh pihak yang secara kelompok atau individu memiliki kepentingan, baik secara
langsung ataupun tidak langsung dalam sebuah organisasi yang dapat mempengaruhi
dan/atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi
16Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan yang bertujuan untuk untuk memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau
prosedur yang disepakati (agreed upon procedures ).
17 Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
18 Pemeriksaan kinerjaPemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
72
No Istilah Definisi
19 Pengelolaan keuangan negara
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggung jawaban.
20Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara
mandiri (self-assessment) oleh Kementerian, Lembaga dan Pemda
21 Populasi
Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda –benda, hewan, tumbuh–tumbuhan, gejala–gejala, atau peristiwa–peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian
22 Program
Suatu kumpulan beberapa proyek yang mempunyai keterkaitan untuk dilakukan
koordinasi agar mampu menghasilkan manfaat dan dapat dilakukan pengendalian
yang tidak bisa dilakukan secara individu proyek. Kegiatan di luar lingkup proyek
misalnya kegiatan pendukung, juga termasuk elemen dari program.
23 Program generik
Program-program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I A yang memiliki
karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal).
24 Program teknisProgram-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok
sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).
25 Reformasi Birokrasi (RB)
Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
26 Relevansi Keterkaitan, hubungan atau kecocokan satu hal dengan yang lainnya.
27 Rencana Strategi (Renstra)Rancangan langkah-langkah pelaksanaan arah kebijakan untuk mewujudkan
pencapaian sasaran strategis.
28Rencana Implementasi Renstra
(RIR)Rancangan pelaksanaan Renstra dalam jangka waktu tertentu.
29 RespondenSemua orang, baik secara individu maupun kolektif sebagai penjawab atas
pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian
30 SampelBagian dari seluruh elemen populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili
karakteristik populasinya
31 Sasaran Strategis (SS)
Hasil yang tepat dan dapat diukur yang mendukung pencapaian tujuan strategis.
Pernyataan sasaran strategis menggambarkan bagaimana suatu tujuan strategis
dapat dicapai.
32Sistem Pemerolehan Keyakinan
Mutu (SPKM)
Sistem yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu
badan pemeriksa telah mengatur SPM secara memadai dan menyelenggarakannya
secara efektif.
33Sistem Pengendalian Mutu
(SPM)
Sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan
pelaksanaannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar
pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan.
34 Struktur OrganisasiSuatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu
organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
73
No Istilah Definisi
35 Survei
Penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada
setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan
dianalisis
36 SurveyorPersonil yang melaksanakan wawancara dengan responden dalam rangka
mengumpulkan data dan informasi untuk mencapai tujuan survei
37 Target Hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
38 Tata kelola Seperangkat proses bisnis dan mekanisme kerja yang diberlakukan dalam organisasi.
39 Tujuan Strategis (TS)
Tujuan strategis merupakan kumpulan mini-purposes yang digunakan untuk
mencapai tujuan utama (ultimate purpose ) organisasi yang dinyatakan dalam
pernyataan misi dan mengarahkan terwujudnya visi organisasi.
40 Wawancara
Salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan oleh para peneliti untuk
mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden
tertentu
41 Visi
Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi dan
merupakan jawaban atas pertanyaan “seperti apa kesuksesan itu menurut organisasi?”. Pernyataan visi menggambarkan keadaan masa depan dari suatu organisasi yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan organisasi.
74
DAFTAR PUSTAKA
[ASOSAI] Asian Organization of Supreme Audit Institutions. 1985. The Tokyo Declaration Of Guidelines On Public Accountability [internet]. [Diakses pada 2017 November 16] Tersedia pada: http://www.asosai.org/asosai/R_P_ accountability_control/appendix1.htm.
Asshiddiqie J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta (ID): Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Carino LV. 1983. Administrative Accountability: A Review of the Evolution, Meaning and Operationalization of a Key Concept in Public Administration. Philippines Journal of Public Administration. 27(2) : 118-148.
Hosmer DW, Lemeshow S. 2000. Applied Logistic Regression 2nd ed. New York (US): John Wiley and Sons.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID): Andy Offset.
Fauzan MF. Tugas Manajemen Mutu:Pengertian Mutu dan ISO 90001 [internet]. [Diakses pada 2017 November 16] Tersedia pada: http://tugas-mutu.blogspot.co.id/2011/01/tugas-manajemen-mutu-iso-90001.html
Panjaitan I, Shopiana. 2017. Pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. 3(1): 33-47.
Pramono AJ. 2016. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi kapabilitas organisasi dan peran Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. 2(2): 175-193.
Rae K, Subramaniam N. 2008. Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organizational justice and employee fraud. Managerial Auditing Journal. 23(2): 1-43.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor: 66. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor: 85. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Ruki T. 2012. Korupsi Tidak Wajar Tanpa Pengecualian. [internet]. [Diakses pada 2015 Oktober 16] Tersedia pada: http://www.dpd.go.id/artikel-korupsi-tidak-wajar-tanpa-pengecualian.
Saidi MD. 2008. Hukum Keuagan Negara. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
Umar H. 2011. Government Financial Management, Strategy for Preventing Corruption in Indonesia. The South East Asian Journal of Management. 5(1): 19-35