RINGKASAN EKSEKUTIF L - e-renggar.kemkes.go.idKategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Elektromedis,

L

RINGKASAN EKSEKUTIF

aporan Kinerja merupakan komponen penilaian atas

akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Hasil penilaian evaluasi atas akuntabilitas

kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2018 sebesar 94,43%

(kategori AA atau Sangat Memuaskan) menunjukkan bahwa masih ada hal-hal

yang perlu ditingkatkan terkait dengan pelaporan kinerja yang handal.

Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merupakan

perwujudan pelaksanaan program tahun terakhir dari Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, dengan sasaran terselenggaranya

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

tahun 2019 sebagai berikut:

1) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan sebanyak 2.900 orang (target Renstra) dan

3.473 orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)

2) Indikator kinerja jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan sebanyak 2.900 orang (target Renstra) dan 2.720

orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)

Secara ringkas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian

sasaran IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2019 sebagai

berikut:

1) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan

Target berdasarkan Renstra sebanyak 2.900 orang, telah

terealisasi sebanyak 3.308 orang atau capaian sebesar 114,07%.

Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator

kinerja ini sebesar 95,25% dari target sebanyak 3.473 orang. Capaian

sebanyak 3.308 orang tersebut berasal dari peserta lama tahun 2015-

2018 yang masih aktif (masih diberikan bantuan pendidikan tugas

belajar) dan peserta baru tahun 2019, meliputi; jenjang pendidikan

ii

diploma tiga (D-3) sebanyak 2 orang, jenjang pendidikan strata satu

(D-4/S1) sebanyak 1.688 orang, jenjang pendidikan strata dua (S-2)

sebanyak 1.443 orang dan jenjang pedidikan strata tiga (S-3)

sebanyak 175 orang. Pada tahun 2019 ini peserta tugas belajar baru

yang mendapatkan bantuan pendidikan berasal dari peserta tugas

belajar reguler dan tugas belajar pasca penugasan khusus Nusantara

Sehat tahun 2019.

2) Indikator kinerja jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan

Target berdasarkan Renstra sebanyak 2.900 orang, telah terealisasi

sebanyak 2.570 orang atau capaian sebesar 88,62%. Sedangkan

berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator kinerja ini

sebesar 94,49% dari target sebanyak 2.720 orang. Capaian sebanyak

2.570 orang berasal dari peserta lama Program Pendidikan Dokter

Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) Angkatan

X-XXI dan peserta baru Angkatan XXII, Angkatan XXIII dan peserta

baru PPDS/PDGS yang berasal dari pasca penugasan khusus

Nusantara Sehat tahun 2019.

Untuk realisasi capaian indikator kinerja pendukung yang merupakan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta kegiatan lainnya:

1) Program Prioritas Nasional Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP).

Program prioritas nasional yang masuk pantauan KSP adalah

program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Ukuran keberhasilan pantau KSP ini adalah diberikannya bantuan

pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada bulan ke-12

(B12) tahun 2019 sebanyak 2.700 orang. Capaian pemberian bantuan

pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada checkpoint B12

sebanyak 2.532 orang atau sebesar 93,78%. Hambatan tidak

tercapainya target disebabkan karena rendahnya tingkat kelulusan

seleksi akademik calon peserta penerima bantuan pendidikan profesi

iii

kesehatan. Oleh karena itu Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

perlu memperluas kegiatan pendampingan/pemantapan bagi calon

peserta PPDS/PDGS ke wilayah Indonesia timur lainnya dan perlu

melakukan telaahan terhadap besarnya target indikator kinerja

program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

tahun berikutnya.

2) Program bantuan pendidikan dokter spesialis Provinsi Papua dan

Papua Barat. Ukuran keberhasilan pantauan KSP ini adalah

diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis pada bulan ke-12

(B12) tahun 2019 sebanyak 20 orang. Secara bertahap proses

pencapaian target dapat dipenuhi, bahkan terealisasi lebih dari 100%.

3) Pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

Target sebanyak 7 (tujuh) jabatan fungsional yang terstandardisasi,

telah teralisasi 100,00%, yaitu; 3 (tiga) dalam bentuk Peraturan

Menteri Kesehatan tahun 2019 dan 3 (tiga) dalam bentuk

Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan 1 (satu) Rancangan Revisi Peraturan Menteri

Kesehatan.

4) Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

Dari target sebanyak 4 (empat) kebijakan teknis pengembangan karir

dan tata kelola sertifikasi juga telah terealisasi 100,00%, yaitu dalam

bentuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan

Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi

Elektromedis, Teknisi Gigi dan Nutrisionis. Satu dokumen lagi dalam

Bentuk Rancangan Rancang Bangun (Grand Design) Pengembangan

Karir Tenaga Kesehatan 2019-2024.

5) Penganugerahan tenaga kesehatan.

Dari target sebanyak 140 orang yang menerima penganugerahan

tenaga kesehatan teladan, telah terealisasi 100,00%. Jenis tenaga

iv

kesehatan yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan

teladan di Puskesmas meliputi 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu;

dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat,

tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik,

tenaga gizi, tenaga kefarmasian. Penetapan 9 jenis tenaga kesehatan

teladan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang juga dituangkan di

dalam Permenkes Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 Tahun 2011

tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan.

6) Jumlah rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Pencapaian indikator kinerja/realisasi rancangan norma, standar,

prosedur dan kriteria (NSPK) dari target 17 NSPK telah terealisasi

100,00%.

7) Tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi,

pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan

ketatausahaan. Pencapaian indikator kinerja/realisasi dari

tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi,

pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan

ketatausahaan dari target 7 dokumen telah terealisasi 100%.

Berdasarkan uraian capaian kinerja kegiatan tersebut diatas, Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2019, memiliki capaian kinerja yang

cukup baik dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019

berdasarkan Renstra capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 101,34% dan

berdasarkan RKP dan Renja K/L sebesar 94,87%, namum demikian capaian

kinerja tersebut tidak diikuti dengan realisasi penyerapan anggaran yang ideal.

Serapan anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 21

Januari 2020 belum optimal, yakni sebesar 90,60% atau Rp. 253.953.681.535,- dari

anggaran sebesar Rp. 280.312.718.000,-. Hal ini berarti masih tersisa anggaran

sebesar Rp. 26.359.036.465,- yang tidak terserap. Oleh karena itu diperlukan

evaluasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya membuat perencanaan

v

target kinerja yang lebih cermat, efisien dan efektif terutama mencermati

komponen-komponen pada pembiayaan bantuan pendidikan PPDS/PDGS, serta

kegiatan-kegiatan yang alokasi anggarannya cukup besar, sehingga serapan

anggaran menjadi lebih optimal.

vi

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ...... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. ..... 1 A. LATAR BELAKANG .................................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................... 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................ 2

D. VISI DAN MISI ........................................................................................................... 5

E. SUMBER DAYA ......................................................................................................... 7

F. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................... 8

G. PERMASALAHAN UTAMA ................................................................................... 9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ....... ............................................................................. 10 A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2015-2019 ……………... 10

B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDMK TAHUN 2015-2019 .............. 11

C. RENCANA AKSI PUSKAT MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 …12

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN .......................................................................... 12

E. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................... 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 18 A. PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP PUSKAT MUTU SDMK ............... .... 18

B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN ...19

1. Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan ...... 20 2. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan .............. 27 3. Indikator Pendukung ........................................................................................ 35

a. Program Prioritas Nasional Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) ......... 35 b. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan ................................. 44 c. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi ……………………….. 63 d. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan .... 85 e. Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan .............................................. 89 f. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ....... 92

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .......................................................................... 95

1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan .................................... 95

2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan IKK) ..................................................... 99

BAB IV. PENUTUP ..............................................................................................................102

viii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019

2. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019

4. Penetapan Kinerja Tahun 2019

5. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6. Piagam Penghargaan dari:

a. Universitas Indonesia

b. Perhimpunan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI)

c. Perhimpuan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI)

1 Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2019 merupakan periode tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian

Kesehatan melaksanakan enam sasaran pokok RPJMN Tahun 2015-2019 dalam

rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu (1)

meningkatkan status kesehatan dan status gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya

pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat

dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kesehatan di lingkup

Badan PPSDM Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019 (Revisi-1). Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah

memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi

pendanaannya.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari Badan PPSDM Kesehatan Kementerian

Kesehatan tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun

2015-2019. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam hal penguatan upaya pelayanan kesehatan dan

meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan kesehatan, serta mendukung Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (Germas), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (Puskat Mutu SDM

Kesehatan) sebagai satuan kerja Badan PPSDM Kesehatan memiliki peranan penting


dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui pengembangan jabatan fungsional

kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi serta pengembangan

kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu SDM

Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan semakin dituntut untuk

menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut

azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat

mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan

kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang

diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas

pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai

sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja

dan sasaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan

yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan

kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya


manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan tugas Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional

kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan

kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

b. Pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan,

pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi

sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional

kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan

kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

d. Pelaksanaan administrasi pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan terdiri atas:

1. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan, yang terdiri terdiri

dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

Kesehatan I dan Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

Kesehatan II.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan

fungsional kesehatan

Fungsinya:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan

jabatan fungsional kesehatan.

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan

jabatan fungsional kesehatan.

c. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional

kesehatan.

d. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengembangan jabatan fungsional kesehatan.


2. Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi yang terdiri dari 2

Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Karir dan Sub Bidang Tata

Kelola Sertifikasi.


pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan

tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

Fungsinya:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir

dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola

sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya

manusia kesehatan.

3. Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berkelanjutan yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang

Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berkelanjutan I dan Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya

Manusia Kesehatan Berkelanjutan II.


pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi

sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

Fungsinya:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan

kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;

b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan kualifikasi sumber

daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan

c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan

berkelanjutan.


4. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan

barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata

laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumah tanggaan pusat.

Struktur organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan seperti pada

gambar berikut:

Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

PUSAT PENINGKATAN

MUTU SDM KESEHATAN

SUB BAGIAN TATA

USAHA

BIDANG

PENGEMBANGAN JABATAN

FUNGSIONAL KESEHATAN

BIDANG

PENGEMBANGAN KARIR DAN

TATA KELOLA SERTIFIKASI

BIDANG PENGEMBANGAN

KUALIFIKASI SDM

KESEHATAN BERKELANJUTAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN I

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN II

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KARIR

SUB BIDANG

TATA KELOLA

SERTIFIKASI

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KUALIFIKASI SDM

KESEHATAN

BEREKELANJUTAN I

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KUALIFIKASI SDM

KESEHATAN

BEREKELANJUTAN II

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


D. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”. Upaya untuk mewujudkan visi

ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA

yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

E. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan sumber daya

manusia (SDM) Kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh SDM yang handal.

Kekuatan personil SDM yang dimiliki oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

saat ini berjumlah 70 orang, yang terdiri dari 57 orang PNS dan 13 orang honerer.

Dari 57 orang PNS tersebut, 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 38 orang berjenis

kelamin wanita. Kualitas SDM Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun

2019 relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan strata satu (S-1) sampai

pendidikan setara magister atau strata dua (S-2) sebanyak 87,72% (50 orang dari 57

total PNS). Jumlah tersebut terdiri dari 31 orang (54,39%) berpendidikan Magister

(S-2), 18 orang (31,58%) berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang Sarjana Muda/D3

(7,02%), dan 2 orang SLTA (3,51%), 1 orang SD (1,75%) dan yang sedang mengikuti

tugas belajar (S2) sebanyak 1 orang sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


F. SISTEMATIKA PENULISAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

· Menguraikan secara singkat isi Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

· Menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi satuan

kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

· Menguraikan Perencanaan Strategis, Rencana Aksi Program, Rencana Aksi

Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan

Mutu SDM Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

· Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan

akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

· Berisi simpulan hasil pengukuran kinerja dan lampiran-lampiran.


G. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan masih ada permasalahan yang dihadapi

yang menjadi strategyc issue untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kelulusan akademik peserta bantuan Program

Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS)

yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

2. Belum optimalnya pengelolaan jabatan fungsional kesehatan bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) meliputi aspek perencanaan, pengangkatan dan pengembangan

jabatan fungsional.

3. Belum adanya sistem pola karir bagi tenaga kesehatan non Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang sesuai dengan kompetensi, kinerja dan kualifikasi pendidikan.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019 (revisi-1 Tahun 2017), yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan

RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 bahwa sasaran program pengembangan

dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDM Kesehatan) Tahun 2015-2019 adalah

meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran hasil

jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600

Puskesmas, persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis

dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60% serta jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.

Untuk mendukung capaian indikator sasaran PPSDM Kesehatan, kegiatan

yang dilakukan antara lain: pemberian bantuan program pendidikan berkelanjutan

SDM Kesehatan (tubel SDM Kesehatan) dan bantuan program pendidikan profesi

kesehatan (program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis). Adapun

sasaran kegiatan dan indikator Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang

tertuang dalam Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019

sebagaimana pada tabel 2.1 dibawah ini:


Tabel 2.1 Target Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Tahun 2015-2019

No

Program/ Kegiatan

Sasaran

Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1.

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

2.167

4.288 3635 2.929 2.900

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

4.387 4.446 2.882 2.987 2.900

B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

Rencana Aksi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2015-2019 merupakan rencana

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan sampai dengan tahun 2019. Rencana Aksi ini bertujuan untuk

memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM

Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya

memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM

Kesehatan tahun 2015–2019.

Arah kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

adalah meningkatkan jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan

dengan sasaran strategis program PPSDM Kesehatan yang akan dicapai adalah

meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan kesehatan. Salah satu kegiatan untuk mencapai sasaran

pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015–2019 tersebut,

adalah peningkatan mutu SDM Kesehatan. Sasaran kegiatan Peningkatan Mutu SDM


Kesehatan sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Renstra Kemenkes RI revisi I

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pendidikan (tugas belajar diploma dan strata), dengan indikator

pencapaian sasaran jumlah SDM kesehatan penerima bantuan pendidikan

berkelanjutan sebanyak 15.919 orang.

2. Bantuan Pendidikan Program Dokter Spesialis PPDS)/Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis (PDGS), dengan indikator pencapaian sasaran jumlah peserta program

bantuan pendidikan profesi kesehatan sebanyak 17.602 orang.

C. RENCANA AKSI PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun

2015–2019 merupakan rencana kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ditetapkan

dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh bidang di lingkungan

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku

kepentingan dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan selama periode tahun 2015 -

2019.

Adapun sasaran strategis Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah:

1. SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan

kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan.

2. Terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

3. Terselenggaranya pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah

adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan tahun 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

2015–2019 yang dimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2019 dan selanjutnya

tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan Tahun 2019.


Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI

maupun Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

Kesehatan Tahun 2015 - 2019.

Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai

dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap

indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun sasaran kegiatan yang

mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai

tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode

satu tahun.

Pada tahun 2019 melalui perjanjianan kinerja telah ditetapkan target capaian

kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

sebanyak 2.900 orang.

Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya

dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan

berkelanjutan tenaga kesehatan adalah meningkatnya mutu dan

profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan

dan pelayanan kesehatan. Program tugas belajar Kementerian Kesehatan

diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang

mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan

pelayanan kesehatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang

ditingkatkan kemampuannya melalui tugas belajar diploma, strata dan

profesi (peserta lama/lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) peserta lanjutan dan

baru selama tahun 2019.


b. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan sebanyak

2.900 orang.

Bantuan pendidikan profesi kesehatan dalam hal ini bantuan pendidikan

dokter spesialis/dokter gigi spesialis diselenggarakan dalam rangka

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di tanah air.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan

dokter gigi spesialis serta yang disetarakan (peserta lama/lanjutan dan

baru).

Indikator ini menghitung jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis (peserta lama/lanjutan

dan baru) selama tahun 2019.

c. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

sebanyak 17 dokumen.

Rancangan NSPK yang disusun terkait dengan pelaksanaan kegiatan

pengembangan jabatan fungsional kesehatan (PNS), pengembangan karir

dan tata kelola sertifikasi (non PNS), dan pendidikan berkelanjutan SDM

Kesehatan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun NSPK terkait

pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan

tata kelola sertifikasi dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan

berkelanjutan, seperti; Peraturan Menteri Kesehatan, Rancangan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Buku

Petunjuk Teknis/Pedoman, Buku Panduan dan Rancangan Kebijakan

Teknis lainnya.

d. Tersusunnya dokumen ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan meliputi; kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi

sebanyak 3 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 2

dokumen dan pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 2

dokumen.


Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun perencanaan

program, laporan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

program. Seperti diketahui bahwa perencanaan program merupakan

turunan atau rincian dari Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana

Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan yang dirinci dalam bentuk

program tahunan. Program tahunan diantaranya memuat perencanaan

program, laporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam menyusun kegiatan

dan anggaran begitu juga untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan sebagai bahan masukan penyempurnaan

pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan kegiatan program

tahun selanjutnya.

Selanjutnya pengelolaan keuangan dan BMN perlu dibuat laporannya

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah

menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara

layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk pengelolaan

kepegawaian dan ketatausahaan diselenggarakan terutama dalam rangka

koordinasi dan rekonsiliasi administrasi dan kepegawaian di lingkungan

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan

meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam

pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana

dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan dan

pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis

dan kegiatan lainnya.


E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja

digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi

(punishment).

Target capaian IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2019

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK)

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

2.900 orang


2.900 orang

Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2019

secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:


Tabel 2.3 Rincian Penjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

1 2 3 4 5

1

Terselenggaranya Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

4

Dokumen

2 Meningkatnya mutu SDM Kesehatan

1. Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan a. Peserta lama b. Peserta baru

2.900

1.800 1.100

Orang

Orang Orang

Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan:

Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan

3 Dokumen

2. Jumlah penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan a. Peserta lama b. Peserta baru

2.900

2.600 300

Orang

Orang Orang

Pendidikan berkelanjutan profesi Kesehatan:

Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan

3 Dokumen

3

Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan

Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi

7 Dokumen

4

Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

1. Jumlah dokumen perencanaan, programa anggaran dan evaluasi pelaporan

3 Dokumen

2. Jumlah Dokumen Pengelolaan

Keuangan dan BMN 2 Dokumen

3. Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan

2 Dokumen


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUATAN IMPELEMENTASI LAPORAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan

penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan

penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan

upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya

melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan implementasi

Laporan Kinerja di tahun 2019 sebagai berikut:

1) Menyusun Perjanjian Kinerja Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang

diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Perjanjian kinerja disusun melalui

proses pembahasan dengan Bidang-Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan menekankan pada upaya

peningkatan kinerja dan pencapaian terhadap target kinerja yang telah

ditetapkan. Perhatian serius Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terhadap

kualitas penyusunan perjanjian kinerja ditunjukkan dengan dilakukannya

penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2019.

2) Mendorong Bidang-Bidang/Sub Bagian untuk memanfaatkan Laporan Kinerja

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depannya, sehingga dapat

terwujud kinerja yang optimal di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan.

3) Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja agar lebih relevan,

menggambarkan hasil, dan dapat diukur secara obyektif yang lebih

menggambarkan hasil dan terukur.

4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja

melalui kegiatan kursus dan pelatihan manajemen strategis untuk meningkatkan


kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan.

B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator

Kinerja kegiatan menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian,

penilaian capaian kinerja satuan kerja merupakan agregat dari capaian kinerja pada

unit kerja eselon III. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan

melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang

termuat dalam RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA K/L. Adapun rincian capaian

kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dari masing-masing indikator

kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019

No

Indikator Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

T R % T R % T

R %

T

R %

T R %

1 2

Jumlah SDM Kesehatan peneriman bantuan pendidikan berkelanjutan Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

2167

4387

2273

4175

104,9

95,2

4288

4446

3191

3230

74,4

72,6

3635

2882

3601

2893

99,1

100,4

2929

2987

3974

2572

135,7

86,1

2900

2900

3308

2570

114,07

88,62

Capaian indikator kinerja selama periode Renstra 2015-2019 sampai dengan

akhir tahun 2019, terlihat bahwa capaian indikator kinerja setiap tahunnya cenderung

berfluktuatif. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator kinerja kegiatan

jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan sebesar 135,7%

pada tahun 2018 dan terendah pada indikator kinerja kegiatan jumlah peserta


penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan sebesar 72,6% pada tahun 2016. Dan

capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan

berkelanjutan setiap tahunnya rata-rata sebesar 102,69% sedangkan untuk indikator

jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan rata-rata sebesar

87,72%.

1. CAPAIAN KINERJA JUMLAH SDM KESEHATAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Bantuan pendidikan berkelanjutan bagi SDM Kesehatan diberikan kepada

peserta lama/lanjutan (peserta tugas belajar tahun 2015-2019) yang masih aktif

mengikuti kegiatan perkuliahan dan peserta baru berdasarkan SK penetapan oleh

Menteri Kesehatan. Peserta lama dibayarkan dua kali selama tahun 2019 (semester

genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru dibayarkan hanya sekali selama tahun

2019 (semester ganjil).

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Target Indikator Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan

Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2015-2019

Indikator

Target (Orang)

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

2.167

4.288

3.635

2.929

2.900

Target indikator jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan

berkelanjutan selama periode Renstra 2015-2019 pada tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa

target terendah pada tahun 2015 dan target tertinggi pada tahun 2016.

Capaian kinerja indikator ini berdasarkan hasil pelaksanaan lima tahun

periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:


Tabel 3.3 Capaian Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan

Berkelanjutan Periode Renstra 2015-2019

Indikator

Target 2019

(Orang)

Realisasi 2019

(Orang)

Capaian Kinerja

2019 (%)

Capaian Kinerja (%)

2015

2016

2017

2018

Jumlah SDM kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

2.900

3.308

114,07

104,89

74,42

99,06

135,68

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan ini, berdasarkan hasil pembahasan Rencana Anggaran

Kementerian/Lembaga (RAK/L) satuan kerja antara Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan juga

mengalami perubahan target dari 2.900 orang menjadi 3.473 orang dikarenakan

adanya pergeseran antar output antar kegiatan dalam Satuan Kerja, yaitu; output

bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, output jabatan fungsional

yang terstandardisasi dan output layanan dukungan manajemen Satuan Kerja.

Pergeseran anggaran dari ketiga output tersebut diperuntukkan untuk penambahan

anggaran pada output bantuan pendidikan SDM Kesehatan, yakni pada indikator

jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan.

Pada tabel 3.3 diatas terlihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja jumlah

SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan sampai dengan akhir

tahun 2019 ini sebesar 114,07% atau sebanyak 3.308 orang dari target 2.900 orang. Bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian indikator kinerja tahun 2019 ini

lebih rendah, namun capaian kinerja masih diatas 100%. Capaian kinerja sebanyak

3.308 orang tersebut berasal dari peserta lama/lanjutan, peserta tubel baru dan

peserta tubel yang berasal dari pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2019. Bea

siswa diberikan bagi tenaga kesehatan pasca penugasan khusus tenaga kesehatan dan


meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga dalam rangka mendukung program

Nusantara Sehat.

Peserta tubel baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan pada tanggal 17 Oktober 2019

dengan Nomor: HK.01.07/III/3536/2019 tentang Peserta Penerima Bantuan biaya

Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan Di Lingkungan Kementerian dan

Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sedangkan peserta tubel pasca penugasan Nusantara

Sehat ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor: HK.01.07/III/3535/2019 tentang

Peserta Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga

Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Tahun 2019.

Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan

berkelanjutan tahun 2019 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan terealisasi

sebanyak 3.308 orang atau 114,07% dari target sebanyak 2.900 orang. Dan

berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja indikator ini sebesar 95,25% dari

target sebanyak 3.473 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut

ini.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan

Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2019

Indikator Kinerja

Kegiatan

Renstra RKP Renja K/L

Target 2019

Real- sasi 2019

% Target

2019

Reali-sasi 2019

% Target

2019

Reali-sasi 2019

%

Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendididkan Berkelanjutan (Orang)

2.900 3.308 114,07 3.473 3.308 95,25 3.473 3.308 95,25

Untuk peserta tubel baru tahun 2019 terdiri dari peserta tubel reguler dan

peserta tubel pasca penugasan Nusantara Sehat. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, capaian


kinerja berdasarkan RKP dan Renja K/L sebanyak 3.308 orang berasal dari peserta

lama sebanyak 2.801 orang, peserta tubel baru regular sebanyak 466 orang dan

peserta tubel baru pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 41 orang (total peserta

pasca Nusantara Sehat 51 orang, 10 orang diantaranya memilih PPDS/PDGS). Target

peserta tubel SDM Kesehatan sebanyak 3.473 orang yang terdiri dari 2.883 orang

peserta lama dan 590 orang peserta baru. Dari target 590 orang peserta tubel baru

tersebut terealisasi 507 orang berarti ada kekurangan sebanyak 83 orang.

Jumlah calon peserta tugas belajar SDM Kesehatan yang mendaftar online

pada tahun 2019 berdasarkan aplikasi tubel online (tubel.bppsdmk.kemkes.go.id) tercatat

sebanyak 1.080 orang, dan setelah melalui seleksi administrasi pusat tercatat 723

orang lulus. Selanjutnya yang lulus akademik sebanyak 474 orang. Dan yang

ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan tugas belajar sebanyak 466 orang.

Sementara itu untuk peserta tubel baru yang berasal dari pasca penugasan Nusantara

Sehat dari 202 pelamar yang lulus adminitrasi sebanyak 95 orang dan dinyatakan

lulus akademik sebanyak 53 orang. Selanjutnya dari 53 orang tersebut, 2 orang

mengundurkan diri sehingga menjadi 51 orang yang ditetapkan sebagai peserta tubel

baru. Dari 51 orang peserta tubel pasca Nusantara Sehat terdapat 10 orang yang

memilih jenjang program pendidikan dokter spesialis/Pendidikan dokter gigi

spesialis (PPDS/PDGS) di 6 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi,

sehingga 10 orang tersebut dialihkan untuk menambah capaian indikator jumlah

penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan karena pembiayaannya

menggunakan anggaran PPDS/PDGS. Distribusi peserta tubel SDM kesehatan tahun

2019 sebanyak 507 orang tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada grafik 3.1 berikut

ini.


Grafik 3.1 Peserta Tubel SDM Kesehatan Tahun 2019

Jumlah peserta tubel SDM Kesehatan tahun 2019 sebagaimana grafik 3.1

diatas, terbanyak berasal dari Provinsi Nusatenggara Timur diikuti Provinsi Sulawesi

Selatan dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya jumlah peserta tubel paling sedikit

berasal dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat masing-masing 1 orang. Untuk tahun 2019 ini

Provinsi Bali dan DKI Jakarta tidak ada peserta tubel SDM yang ditetapkan sebagai

penerima bantuan tubel SDM Kesehatan.

Capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan tahun 2019 ini terbilang tidak optimal. Bila dijumlahkan

peserta tubel lama dan peserta tubel baru, maka total peserta tubel SDM Kesehatan

menjadi 3.308 orang. Capaian kinerja indikator ini sudah melebihi 100% atau sebesar

114,07% dari target sebanyak 2.900 orang. Dan berdasarkan RKP dan Renja K/L

capaian kinerja indikator ini sebesar 95,25% dari target sebanyak 3.473 orang.

Selanjutnya tidak tercapainya 100% indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan

penerima bantuan pendidikan berkelanjutan pada tahun 2019 berdasarkan RKP

dan Renja K/L ini dipengaruhi antara lain; (1) Tingkat kelulusan akademik calon

peserta tubel reguler tahun 2019 tidak sesuai dengan yang diharapkan, dari 723


orang yang lulus administrasi pusat ternyata hanya 474 orang yang dinyatakan lulus

akademik atau sebanyak 249 orang atau 34% tidak lulus akademik. Selanjutnya dari

474 orang tersebut, 8 orang diantaranya mengundurkan diri dengan alasan keluarga

dan kesehatan sehingga menjadi 466 orang, (2) Jumlah peserta tubel pasca penugasan

Nusantara Sehat yang direncanakan mendapat beasiswa sebanyak 100 orang ternyata

hanya 53 orang lulus akademik, dan berkurang menjadi 51 orang karena 2 orang

mengundurkan diri karena alasan keluarga dan mengikuti program Nusantara Sehat

Individu.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan

penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) tahun 2019

(peserta lama/lanjutan). Jumlah peserta tugas belajar lama/lanjutan dihitung

berdasarkan SPP yang dibayarkan. Distribusi peserta tugas belajar SDM Kesehatan

(pendidikan diploma dan strata) yang diberikan bantuan biaya pendidikan

berkelanjutan tahun 2019, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.5 di bawah ini:


Tabel 3.5 Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Tahun 2019

D4/S1 S3 TOTAL D3 D4/S1 S2 S3 TOTAL D4/S1 S2 S3 TOTAL D4/S1 S2 S3 TOTAL D4/S1 S2 S3 TOTAL D3 D4/S1 S2 S3 TOTAL

1 Universitas Indonesia 1 8 9 15 31 12 58 12 155 12 179 16 158 18 192 14 14 44 358 50 452

2 Universitas Diponegoro 2 2 3 3 52 50 4 106 60 44 2 106 56 2 58 168 96 11 275

3 Institut Pertanian Bogor 1 1 3 3 8 3 3 14 10 4 1 15 7 7 25 7 8 40

4 Universitas Negeri Jakarta 2 2 1 1 3 3

5 Universitas Jambi 2 2 1 1 3 3

6 Universitas Mulawarman 2 2 2 2

7 Universitas Syiah Kuala 2 2 4 8 7 15 2 10 7 19

8 Iniversitas Negeri Semarang 1 1 1 1

9 Universitas Lampung 16 16 4 4 20 20

10 Universitas Nasional 4 4 15 15 19 19

11 Universitas Cendrawasih 8 2 10 10 1 11 2 2 20 3 23

12 Universitas Airlangga 5 5 9 5 14 41 62 5 108 54 48 5 107 52 5 57 156 115 20 291

13 Institut Sains dan Teknologi

Nasional 9 9 1 1 10 10

14 Universitas Pancasila 23 23 38 38 18 18 79 79

15 Universitas Negeri Riau 7 1 8 13 3 16 5 5 25 4 29

16 Universitas Pendidikan

Indonesia 2 2 2 2 4 4

17 Universitas Padjapadjaran 11 11 39 39 1 42 1 44 2 2 12 83 1 96

18 Universitas Gadjah Mada 5 5 11 11 80 3 83 81 7 88 3 3 164 26 190

19 Universitas Nusa Cendana 7 7 16 1 17 8 8 31 1 32

20 Universitas Sam Ratulangi 5 5 2 2 4 2 7 9

21 Poltekkes Manado 1 1 7 7 5 5 1 12 13

22 Universitas Sumatera Utara 1 1 1 54 3 58 2 34 4 40 1 1 3 89 8 100

23 Universitas Negeri Medan 2 2 2 2

24 Poltekkes Bandung 3 3 23 23 26 26

25 Universitas Andalas 14 14 41 37 1 79 41 24 1 66 23 23 119 61 2 182

26 Universitas Negeri Padang 3 3 1 1 3 1 4

27 Universitas Sriwijaya 7 13 20 7 20 27 14 33 47

28 Universitas Jenderal

Soedirman 46 1 47 31 2 33 77 3 80

29 Universitas Sebelas Maret 2 2 2 2 16 16 31 31 1 1 1 47 4 52

30 Universitas Lambung

Mangkurat 1 1 4 4 22 8 30 20 6 26 47 14 61

31 Universitas Udayana 4 4 3 7 3 13 3 3 3 10 7 20

32 STIA LAN Jakarta 1 1 1 1 2 2

33 Poltekkes Surakarta 42 42 5 5 47 47

34 Poltekkes Banjarmasin 5 5 5 5

35 Universitas Brawijaya 2 2 3 3 73 13 1 87 48 24 1 73 121 37 7 165

36 Poltekkes Malang 1 1 6 6 7 7

37 Poltekkes Kendari 2 2 2 2

38 Universitas Negeri Malang 1 1 1 1 2 2 2 2 4

39 Universitas Negeri

Yogyakarta 1 1 1 1

40 STIA-LAN Makassar 8 8 5 5 13 13

41 Universitas Negeri Jember 1 1 6 6 5 5 12 12

42 Universitas Hasanuddin 5 5 10 53 76 129 39 98 6 143 37 5 42 134 179 11 324

43 Poltekkes Yogyakarta 6 6 24 24 57 57 87 87

44 Poltekkes Jakarta II 10 10 9 9 19 19

45 Poltekkes Jakarta III 5 5 - 5 5

46 Poltekkes Makassar 14 14 25 25 53 53 92 92

47 Poltekkes Palu 1 1 2 2 3 3

48 Poltekkes Tasikmalaya 12 12 7 7 19 19

49 Poltekkes Semarang 27 41 68 67 34 101 64 4 68 158 79 237

50 Poltekkes Palangkaraya 1 1 1 1 1 1 2

51 Poltekkes Surabaya 40 40 18 18 58 58

52 Institut Teknologi Surabaya 1 1 1 3 4 2 2 1 5 1 7

53 Politeknik Negeri Jember 13 13 13 13

2 30 32 2 65 31 55 153 496 696 36 1.228 654 680 54 1.388 471 36 507 2 1.688 1.443 175 3.308 TOTAL

NO UNIVERSITAS

PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2019

ANGKATAN 2015 ANGKATAN 2016 ANGKATAN 2017 ANGKATAN 2018 ANGKATAN 2019 TOTAL PER JENJANG


Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa peserta penerima bantuan

pendidikan tubel tahun 2019 (Diploma III, Diploma IV/Strata 1, Strata 2 dan

Strata 3) sebanyak 3.308 orang tersebar di 53 institusi pendidikan, dengan

peserta tugas belajar terbanyak di Universitas Indonesia dan paling sedikit

di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta masing-

masing 1 orang. Peserta penerima bantuan pendidikan SDM Kesehatan

terdiri dari jenjang Diploma III sebanyak 2 orang, Diploma IV/Strata 1

sebanyak 1.688 orang, Strata 2 sebanyak 1.443 orang dan Strata 3

sebanyak 175 orang.

Target indikator jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan selama awal periode Renstra Tahun 2015-2019,

bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja sampai dengan akhir

periode Renstra 2015-2019, maka capaian rata-rata per tahun indikator kinerja

jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

sebesar 102,69% atau 16.347 dari 15.919 orang total target Renstra 2015-

2019. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar

114,07%, maka capaian indikator jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan tahun 2019 lebih baik dari capaian rata-rata per

tahun indikator ini selama periode Renstra tahun 2015-2019.

Capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Periode Renstra Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan

Total Target (2015-2019)

(Orang)

Total Capaian (2015-2019)

(Orang)

Progres (%)


15.919

16.347

102,69


Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan

pendidikan berkelanjutan termasuk ketegori baik, namun masih ada permasalahan

yang menghambat capaian kinerja yaitu:

1. Kurang optimalnya tingkat kelulusan akademik calon peserta tubel SDM

Kesehatan.

2. Target tubel SDM Kesehatan tahun 2019 lebih banyak pada pendidikan

jenjang Strata 1 dan Diploma IV, sedangkan pada tahun sebelumnya lebih

banyak merekrut semua jenjang pendidikan Diploma IV, Strata 1, Strata 2

dan Strata 3, sehingga jumlah calon peserta yang mendaftar lebih sedikit

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Tidak semua institusi pendidikan membuka pendidikan alih jenjang dari

Diploma III ke Diploma IV atau dari D IV ke Strata 1, Sedangkan calon

peserta tubel SDM Kesehatan umumnya berpendidikan Diploma III yang

ingin melanjutkan pendidikan ke Diploma IV dan Strata 1.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang akan dilakukan

adalah:

1. Melakukan seleksi calon peserta tubel SDM Kesehatan berdasarkan indeks

prestasi pendidikan terakhir.

2. Menyusun perencanaan target kinerja tubel SDM Kesehatan dengan

memperhatikan prosentase data kelulusan setiap jenjang pendidikan

tahun sebelumnya.

3. Mengusulkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk membuka

pendidikan alih jenjang dari Diploma III ke Strata 1.

2. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan berasal dari

peserta lama/lanjutan dan peserta baru. Peserta lama/lanjutan adalah peserta

penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi

spesialis (PPDS/PDGS) yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih


mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta

baru adalah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS tahun 2019 yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Bantuan pendidikan bagi

peserta PPDS/PDGS dalam hal ini peserta pendidikan dokter spesialis/

dokter gigi spesialis angkatan X-XXI (peserta lama/lanjutan) dan peserta

baru angkatan XXII dibayarkan dua kali selama tahun 2019 (semester genap

dan ganjil). Sedangkan peserta baru (angkatan XXIII) dibayarkan hanya

sekali selama tahun 2019 (semester ganjil).

Target indikator kinerja jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi

kesehatan selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7 Target Indikator Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan

Profesi Kesehatan Tahun 2015-2019

Indikator

Target (Orang)

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan

4.387

4.446

2.882

2.987

2.900

Dari tabel 3.7 diatas, terlihat bahwa target indikator jumlah peserta penerima

bantuan pendidikan profesi kesehatan selama periode Renstra 2015-2019 terendah

pada tahun 2017 dengan target sebanyak 2.882 orang dan target tertinggi pada tahun

2016 sebanyak 4.446 orang. Target indikator kinerja jumlah peserta penerima bantuan

pendidikan profesi kesehatan pada tahun 2019 ini juga mengalami perubahan target

dari 2.900 orang menjadi 2.720 orang dikarenakan adanya pergeseran antar output

antar kegiatan dalam Satuan Kerja, yaitu; output bantuan pendidikan dokter

spesialis/dokter gigi spesialis, output jabatan fungsional yang terstandardisasi dan

output layanan dukungan manajemen Satuan Kerja. Pergeseran anggaran dari ketiga

output tersebut diperuntukkan untuk mengurangi anggaran pada output bantuan

PPDS/PDGS, yakni pada indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan.


Capaian kinerja indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sejak awal periode Renstra

2015-2019 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan

Profesi Kesehatan selama Periode Renstra 2015-2019

Indikator

Target 2019

(Orang)

Realisasi

2019 (Orang)

Capaian Kinerja

2019 (%)

Capaian Kinerja (%)

2015

2016

2017

2018


2.900

2.570

88,62

95,17

72,65

100,38

86,11

Pada tabel 3.8 terlihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja jumlah peserta

penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan tahun 2019 sebesar 88,62% atau

sebanyak 2.570 orang dari target 2.900 orang. Capaian kinerja sebanyak 2.570 orang

tersebut, berasal dari peserta PPDS/PDGS lama/lanjutan Angkatan X-XXI sebanyak

2.250 orang dan peserta PPDS/PDGS baru berasal dari Angkatan XXII tahun 2019

sebanyak 152 orang, peserta PPDS/PDGS baru berasal dari Angkatan XXIII tahun

2019 sebanyak 158 orang dan peserta PPDS/PDGS baru berasal dari pasca penugasan

Nusantara Sehat sebanyak 10 orang.

Selanjutnya berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja indikator ini

sebesar 94,49% dari target sebanyak 2.720 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 3.9 berikut ini.


Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peserta Penerima Bantuan

Pendidikan Profesi Kesehatan Tahun 2019

Indikator Kinerja

Kegiatan

Renstra RKP Renja K/L

Target 2019

Real- sasi 2019

% Target

2019

Reali-sasi 2019

% Target

2019

Reali-sasi 2019

%

Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendididkan Profesi Kesehatan (Orang)

2.900 2.570 88,62 2.720 2.570 94,49 2.720 2.570 94,49

Pada tabel 3.9 diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah peserta

penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan tahun 2019 berdasarkan RKP dan

Renja K/L lebih besar dari pada berdasarkan Renstra. Hal ini dikarenakan

perencanaan dalam penetapan target berdasarkan Renstra belum memperhitungkan

secara cermat tingkat kelulusan akademik calon peserta PPDS/PDGS tiap tahunnya.

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan tahun 2019

ini tersebar di 14 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, sebagaimana tabel

3.10 di bawah ini:


Tabel 3.10 Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan

Tahun 2019

SEMESTER I

ANGKATAN X-XXI ANGKATAN XXIIANGKATAN XXIII

TAHAP I

ANGKATAN XXIII

TAHAP II

NUSANTARA

SEHAT

1 FK/FKG UGM 225 20 12 257

2 FK/FKG UNAIR 366 26 8 15 2 417

3 FK UNSYIAH 55 1 - 56

4 FK USU 178 14 10 1 203

5 FK UNSRI 70 3 4 77

6 FK UNUD 125 3 8 136

7 FK/FKG UI 197 23 17 3 240

8 FK UNS 140 6 9 1 156

9 FK UNDIP 161 10 12 183

10 FK/FKG UNPAD 201 9 15 1 2 228

11 FK/FKG UNHAS 297 20 28 3 348

12 FK UNBRAW 110 9 9 1 129

13 FK UNSRAT 35 4 2 1 42

14 FK UNAND 90 4 4 98

JUMLAH 2.250 152 138 20 10 2.570

NO FAKULTAS TOTAL

SEMESTER II

Berdasarkan aplikasi ppds online tercatat pelamar Angkatan XXII yang

mendaftar online sebanyak 565 orang dan pelamar Angkatan XXIII yang mendaftar

online sebanyak 553 orang. Setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi

akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Angkatan XXII ditetapkan

sebanyak 152 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.06/V/1094/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penerima Bantuan Program

Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Dua Puluh Dua Tahun

2019. Selanjutnya peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Angkatan XXIII Tahap

Kesatu ditetapkan sebanyak 138 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/660/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penerima

Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahap Kesatu

Angkatan XXIII Tahun 2019, dan peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Angkatan

XXIII Tahap Kedua ditetapkan sebanyak 20 orang melalui Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang

Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahap


Kedua Angkatan XXIII Tahun 2019. Selanjutnya tambahan peserta PPDS/PDGS dari

pasca penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara

Sehat sebanyak 10 orang.

Distribusi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII dan peserta PPDS/PDGS

Angkatan XXIII diperlihatkan pada grafik 3.2 dan 3.3 dibawah ini.

Grafik 3.2 Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII

Tahun 2019


Grafik 3.3 Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII

Tahun 2019

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi

spesialis Angkatan XXII dan Angkatan XXIII (termasuk peserta pasca penugasan

Nusantara Sehat) sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.2 dan 3.3, terbanyak berasal

dari Pusat (Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian

Republik Indonesia). Selanjutnya diikuti peserta yang berasal dari Provinsi Sulawesi

Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sedangkan Provinsi

lainnya paling sedikit peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter

gigi spesialis sebanyak 1 sampai 2 orang.

Capaian indikator kinerja jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2019

sebesar 88,62% dari target sebanyak 2.900 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan

Renja K/L capaian indikator kinerja sebesar 94,49% dari target sebanyak 2.720 orang.

Capaian indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

tidak mencapai 100% atau alokasi anggaran indikator ini tidak terserap secara

optimal. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya capaian

indikator indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan,

yaitu: (1) Program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis


merupakan program prioritas nasional dimana output tidak bisa berubah karena

sudah ditetapkan dalam rencana strategis 5 tahunan, (2) Rendahnya tingkat

kelulusan seleksi akademik calon peserta penerima bantuan pendidikan profesi

kesehatan. Hasil seleksi calon peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII dari 547 pelamar

hanya 152 orang yang lulus akademik (27,79%). Kemudian hasil seleksi calon peserta

PPDS/PDGS Angkatan XXIII dari 553 pelamar hanya 163 orang yang lulus akademik

(29,47%). Dan apabila ditelaah lebih lanjut dari 152 peserta PPDS/PDGS Angkatan

XXII ternyata hanya 81 orang yang lulus akademik (54%), selebihnya adalah peserta

yang berasal dari residen (telah menjadi mahasiswa semester I-IV) sebanyak 71 orang

(46%). Demikian pula hasil seleksi calon peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII dari

158 orang penerima bantuan PPDS/PDGS, yang lulus akademik atau peserta baru

sebanyak 111 orang (70%), selebihnya adalah peserta yang berasal dari residen

sebanyak 47 orang (30%). Untuk lebih jelasnya distribusi peserta baru dan residen

dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11. Distribusi Peserta PPDS/PDGS (Baru dan Residen)

Angkatan XXII dan Angkatan XXIII Tahun 2019

Lulus

AkademikResiden

Lulus

AkademikResiden

Lulus

Akademik

Lulus

AkademikResiden

81

(54%)

71

(46%)

111

(70%)

47

(30%)10

202

(63%)

118

(37%)

10 320152 158

Angkatan 22 Angkatan 23Pasca

Penugasan NSTOTAL

Capaian indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi

kesehatan selama lima tahun (2015-2019) dibandingkan dengan target periode

Renstra 2015-2019, maka rata-rata per tahun capaian kinerja indikator ini sebesar

87,72% atau sebanyak 15.440 orang dari 17.602 orang total target Renstra 2015-2019.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 sebesar 88,62%, maka

capaian indikator tahun 2019 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian rata-rata

per tahun indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

selama periode Renstra 2015-2019. Capaian indikator jumlah peserta penerima


bantuan pendidikan profesi kesehatan selama lima tahun (2015-2019) dibandingkan

dengan target periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi

Kesehatan Periode Renstra Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan

Total Target (2015-2019)

(Orang)

Total Capaian (2015-2019)

(Orang)

Progres (%)

Kinerja Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan

17.602

15.440

87,72

Capaian kinerja indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan

profesi kesehatan termasuk ketegori tidak berhasil. Faktor-faktor yang menghambat

capaian kinerja indikator, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kelulusan akademik calon peserta PPDS/

PDGS, terutama di wilayah timur Indonesia.

2. Perencanaan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis oleh

Rumah Sakit Pengusul, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas

Kesehatan Provinsi belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan

spesialistik Rumah Sakit Pengusul (Permenkes Nomor 56 Tahun 2014

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).

3. Rendahnya kepatuhan peserta program bantuan pendidikan dokter

spesialis/dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan

untuk melaksanakan masa pengabdian di Rumah Sakit Pengusul,

terutama peserta non PNS.

4. Belum optimalnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam menyediakan

sarana, prasarana spesialistik dan insentif bagi dokter spesialis, terutama

di wilayah Indonesia Timur.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang akan dilakukan

adalah:


A. Program Prioritas Pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP)

1. Peningkatan kemampuan calon peserta PPDS/PDGS dari DTPK

(Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat,

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat) melalui program pemantapan/

peningkatan kompetensi bagi calon peserta PPDS/PDGS.

2. Melakukan sosialisasi program bantuan PDS/DGS dan advokasi

kebijakan kepada Pemerintah Daerah, agar melakukan perencanaan

kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis secara realistik.

3. Menerapkan sanksi bagi peserta program bantuan PPDS/PDGS yang

tidak melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan

peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018.

4. Melakukan sosialisasi program bantuan PDS/DGS dan advokasi

kebijakan kepada Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana,

prasarana spesialistik dan insentif bagi dokter spesialis, terutama di

wilayah Indonesia Timur.

4. INDIKATOR PENDUKUNG

Kantor Staf Presiden (KSP) memantau kegiatan prioritas Kementerian/

Lembaga (K/L) yang menjadi janji Presiden dalam periode pemerintahan 2015-2019.

Program bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis

merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan yang dimonitor

progres pelaksanaannya secara berkala pada bulan ke-3 (B03), B06, B09 dan B12 oleh

KSP, melalui Biro Perencanaan dan Anggaran dan Pusat Data dan Informasi

Kementerian Kesehatan. Laporan dari satuan kerja secara periodik dari indikator

yang masuk dalam program prioritas nasional dikirim secara elektronik

menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan (SISPAN) KSP.

Pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

ditargetkan pada tahun 2019 memiliki target sebanyak 2.720 orang dengan rincian;

untuk program Prioritas Nasional Tema Kesehatan sebanyak 2.700 orang dan


Program Prioritas Nasional Tema Papua dan Papua Barat sebanyak 20 orang. Ukuran

keberhasilan pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi

spesialis yang dipantau mulai bulan keempat (B04), B06, B09 dan B12 secara

bertahap. Sesuai dengan matriks rencana aksi pada check point B12, maka capaian

yang akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Angkatan

XXIII tahun 2019, terlaksananya pengembalian peserta pasca PPDS/PDGS tahun 2019

dan terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/ PDGS

Angkatan XXIV Tahun 2020.

(1). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan telah ditetapkan peserta

penerima bantuan pendidikan sebanyak PPDS/PDGS Nasional tahun 2019 dan

telah diberikan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

sebanyak 2.532 orang, yang terdiri dari:

• Peserta PPDS/PDGS lama/lanjutan Angkatan X-XXI sebanyak 2.234 orang

· Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII tahun 2019 sebanyak 138 orang

· Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII tahap I tahun 2019 sebanyak 138 orang

· Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII tahap II tahun 2019 sebanyak 15 orang

· Peserta PPDS/PDGS pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2019

sebanyak 7 orang

(2). Berdasarkan Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas nama Menteri

Kesehatan, telah dikembalikan peserta pasca pendidikan dokter spesialis/

dokter gigi spesialis kepada instansi pengusul tahun 2019 sebanyak 234 orang

dari 30 Provinsi dan Instansi Pusat, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.13

di bawah ini.


Tabel 3.13 Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Telah Dikembalikan Ke Instansi Pengusul

Tahun 2019

NO PROVINSI JUMLAH

1 Aceh 10

2 Bali 7

3 Banten 6

4 D.I. Yogyakarta 1

5 Gorontalo 3

6 Jambi 8

7 Jawa Barat 35

8 Jawa Tengah 13

9 Jawa Timur 13

10 Kalimantan Barat 12

11 Kalimantan Selatan 6

12 Kalimantan Tengah 6

13 Kalimantan Utara 2

14 Kepulauan Bangka Belitung 5

15 Kepulauan Riau 7

16 Lampung 8

17 Maluku 6

18 Maluku Utara 4

19 Nusa Tenggara Barat 10

20 Nusa Tenggara Timur 1

21 Papua 10

22 Riau 1

23 Sulawesi Barat 1

24 Sulawesi Selatan 2

25 Sulawesi Tengah 1

26 Sulawesi Tenggara 3

27 Sulawesi Utara 1

28 Sumatera Barat 2

29 Sumatera Selatan 5

30 Sumatera Utara 19

31 Kemenhan 14

32 Pusat 12

234T O T A L

(3). Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS sampai dengan bulan ke-dua

belas (B12) Tahun 2019, dengan target sebesar 2.700 orang adalah sebesar 93,78%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.


Tabel 3.14 Penerima Bantuan PPDS/PDGS Nasional Pantauan B12 Tahun 2019

SEMESTER I

ANGKATAN X-XXI ANGKATAN XXIIANGKATAN XXIII

TAHAP I

ANGKATAN XXIII

TAHAP II

NUSANTARA

SEHAT

1 FK/FKG UGM 223 19 12 254

2 FK/FKG UNAIR 364 25 8 15 2 414

3 FK UNSYIAH 55 1 56

4 FK USU 178 14 10 202

5 FK UNSRI 70 3 4 77

6 FK UNUD 124 3 8 135

7 FK/FKG UI 197 23 17 2 239

8 FK UNS 140 6 9 1 156

9 FK UNDIP 161 10 12 183

10 FK/FKG UNPAD 199 7 15 1 222

11 FK UNHAS 291 11 28 330

12 FK UNBRAW 110 9 9 1 129

13 FK UNSRAT 32 3 2 37

14 FK UNAND 90 4 4 98

JUMLAH 2.234 138 138 15 7 2.532

NO FAKULTAS TOTALSEMESTER II

Selanjutnya rencana aksi kegiatan Prioritas bantuan KSP pada

pantauan B12 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini:


Tabel 3.15 Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Pantauan KSP PPDS/PDGS Nasional

Pantauan B12 Tahun 2019

NO. KEGIATAN PRIORITASUKURAN KEBERHASILAN

B04, B06, B09, B12

%

CAPAIANKETERANGAN

TARGET B04:

1. Terlaksananya proses seleksi administrasi

dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS

Angkatan XXII Tahun 2019

100 Data dukung:

Rekapitulasi hasil seleksi administrasi

peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII Tahun

2019

2. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran

Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXIII

Tahun 2019

100 Surat Edaran Kepala Badan PPSDM

Kesehatan

TARGET B06:

1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS


100 SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII

Tahun 2019

2. Adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama

(PKS) tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS

antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi

peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII Tahun 2019

25 Dokumen PKS dalam proses

penandatangan

3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS


25 Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP)

Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran

biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS

Angkatan XXII Tahun 2019 dalam proses

penandatangan

TARGET B09:

Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam

rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Angkatan

XXIII Tahun 2019

90 Data dukung:

Rekapitulasi hasil seleksi administrasi

peserta PPDS/ PDGS Angkatan XXIII Tahun

2019

TARGET B12:


Angkatan XXIII Tahun 2019

100 SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII

Tahun 2019




peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIII Tahun 2019

100 Dokumen PKS


Angkatan XXIII Tahun 2019100 Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP)

Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran

biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS

Angkatan XXIII Tahun 2019


Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXIV

Tahun 2020

100 Surat Edaran Kepala Badan PPSDM

Kesehatan

5. Terlaksananya pengembalian peserta pasca

PPDS/PDGS Tahun 2019100 SK Pengembalian ke unit pengusul dari

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

1 Program Bantuan Pendidikan

Dokter Spesialis/ Pendidikan

Dokter Gigi Spesialis Tahun 2019

(4). Hambatan/Kendala

Hambatan/kendala tidak tercapainya target rencana aksi Program Bantuan

Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS)

Nasional pantauan B12 tahun 2019 (target: 2.700 orang, hanya tercapai sebesar

93,78%), hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kelulusan

akademik calon peserta PPDS/PDGS, terutama di wilayah Timur Indonesia.


(5). Rekomendasi

Peningkatan kemampuan calon peserta PPDS/PDGS dari daerah terpencil,

perbatasan dan kepulauan (DTPK) melalui program pemantapan/peningkatan

kompetensi bagi calon peserta PPDS/PDGS.

2. Program Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sesuai dengan matriks rencana aksi pada check point B12, maka capaian yang

akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua

dan Papua Barat Tahap II tahun 2019, terselenggaranya kegiatan pemantapan bagi

calon peserta program bantuan pendidikan PPDS Provinsi Papua dan Papua Barat

(khusus prodi 4 Dasar dan 5 penunjang) tahap II tahun 2019 dan terlaksananya

penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan

Papua Barat tahap I tahun 2020.

Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS dari Provinsi Papua dan Papua Barat

berasal dari peserta lanjutan tahun 2018, peserta baru tahun 2019 dan peserta

PPDS/PDGS berasal dari pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2019,

sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16. Distribusi Peserta Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2019

!

Papua

(Orang)

Papua

Barat

(Orang)

Jumlah

(Orang)

Papua

(Orang)

Papua

Barat

(Orang)

Jumlah

(Orang)

Papua

(Orang)

Papua

Barat

(Orang)

Jumlah

(Orang)

Papua

(Orang)

Papua

Barat

(Orang)

Jumlah

(Orang)

1 FK Universitas Gajah

Mada1 1 2 1 1 3

2 FK Universitas Airlangga2 2 1 1 3

3 FK Universitas

Padjadjaran 2 2 2 2 1 1 1 1 6

4 FK Universitas

Hasanudin3 3 6 7 2 9 2 1 3 18

5 FK Universitas Sam

Ratulangi3 3 1 1 1 1 5

6 FK Universitas Udayana1 1 1

7 FKG Universitas

Indonesia1 1 1

8 FK Universitas

Sumatera Utara1 1 1

JUMLAH12 4 16 10 4 14 3 2 5 1 2 3 38

NO FAKULTAS KEDOKTERAN

SEMESTER I

TOTALPESERTA LANJUTAN

TAHUN 2018

PESERTA TAHAP I

TAHUN 2019

PESERTA TAHAP II

TAHUN 2019

SEMESTER II

PESERTA PASCA NS


Pada tabel 3.16 diatas, memperlihatkan bahwa jumlah peserta program

pendidikan dokter spesialis (PPDS) Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun

2018-2019 (peserta lanjutan) sebanyak 38 orang yang tersebar di 8 Fakultas

Kedokteran, terdiri dari peserta lama/lanjutan tahun 2018 sebanyak 16 orang, peserta

baru tahap I dan tahap II tahun 2019 yang lulus sebagai penerima bantuan PPDS

sebanyak 19 orang dan peserta PPDS/PDGS yang berasal dari pasca penugasan

khusus Nusantara Sehat tahun 2019 sebanyak 3 orang. Peserta PPDS/PDGS baru

terdiri dari 14 orang berasal dari Provinsi Papua dan 8 orang dari Provinsi Papua

Barat dengan jumlah peserta terbanyak di Fakultas Kedokteran Universitas

Hasanuddin Makassar.

Berdasarkan pendekatan pembangunan berbasis kesukuan dari 25 orang

peserta PPDS tersebut belum ada peserta orang asli papua (OAP), sebagian besar

adalah orang yang lahir di Papua (57%) dan 43% lainnya bukan kelahiran di Papua.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini.

Tabel 3.17. Distribusi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2019

No

Peserta Provinsi

Pendekatan Kesukuan Keterangan

Papua (Orang)

Papua Barat

(Orang)

Orang Asli Papua (OAP)

Kelahiran Papua

(Orang)

Kelahiran Non Papua

(Orang)

1

26

12

-

20

18

Kelahiran non Papua (bukan lahir di Papua maupun Papua Barat)

Progres capaia bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua

Barat sampai dengan bulan ke dua belas (B12) tahun 2019 sebagaimana dijelaskan

pada tabel 3.18 dibawah ini.


Tabel 3.18 Penerima Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat

Sampai Dengan B12 Tahun 2018-2019

No

Fakultas Kedokteran/ Fakulatas Kedokteran

Gigi (FK/FKG)

Semester I Semester II Total Peserta

Lanjutan (Tahun 2018)

Tahap I Tahun 2019

Tahap II Tahun 2019

Peserta Pasca

NS

1 FK Universitas Gajah Mada

2 1 3

2

FK Universitas Airlangga

2 1 2

3

FK Universitas Padjadjaran

2 2 1 1 4

4

FK Universitas Hasanudin

6 9 3 15

5

FK Universitas Sam Ratulangi

3 1 1 4

6

FK Universitas Udayana 1 1

7

FK Universitas Sumatera Utara

1

8

FKG Universitas Indonesia

1

Total 16

14 5 3 38

Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS sampai dengan bulan ke-

dua belas (B12) Tahun 2019, dengan target sebesar 20 orang adalah sebesar 190%.

Progres capaian Rencana Aksi Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua

dan Papua Barat Tahap II Tahun 2019 pada check point bulan ke dua belas (B12) dapat

dilihat pada tabel 3.19 dibawah ini:


Tabel 3.19 Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP

Provinsi Papua dan Papua Barat Check Point B12 Tahun 2019

NO KEGIATAN PRIORITASUKURAN KEBERHASILAN B04, B06,

B09, B12

%

CAPAIANKETERANGAN

TARGET B04:

1. Terlaksananya proses seleksi administrasi

dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS

Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun

2019

100 Data dukung:

Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta

PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat

Tahap I Tahun 2019 (Rekap seleksi digabung

dengan calon peserta PPDS/PDGS Angkatan XXII)


Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua

dan Papua Barat Tahap II Tahun 2019

100 Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan

(SE digabung dengan SE PPDS/PDGS Angkatan

XXIII)

TARGET B06:



2019

100 SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan

Papua Barat Tahap I Tahun 2019 (SK digabung

dengan PPDS/PDGS Angkatan XXII)




peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua

Barat Tahap I Tahun 2019

25 Dokumen PKS (digabung dengan PPDS/PDGS

Angkatan XXII) dalam proses penandatanganan



2019

25 Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya

Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi

peserta penerima bantuan PPDS/ PDGS Provinsi

Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2019

(digabung dengan PPDS/PDGS Angkatan XXII)

dalam proses penandatanganan

4. Terlaksananya seleksi calon peserta

pemantapan program bantuan pendidikan PPDS

Provinsi Papua dan Papua Barat (khusus prodi 4

Dasar dan 5 penunjang) Tahap I Tahun 2019

100 Rekapitulasi hasil seleksi peserta pemantapan

program bantuan pendidikan PPDS Provinsi Papua

dan Papua Barat (khusus prodi 4 Dasar dan 5

penunjang) Tahap I Tahun 2019

5. Terselenggaranya kegiatan pemantapan bagi

calon peserta program bantuan pendidikan PPDS


Dasar dan 5 penunjang) Tahap I Tahun 2019

100 Laporan Penyelenggaraan kegiatan pemantapan

bagi calon peserta program bantuan pendidikan

PPDS Provinsi Papua dan Papua Barat (khusus

prodi 4 Dasar dan 5 penunjang) Tahap I Tahun 2019

TARGET B09:

Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam

rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Provinsi

Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2019

95 Data dukung:

Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta

PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat

Tahap II Tahun 2019 (digabung dengan

PPDS/PDGS Angkatan XXIII)

TARGET B12: 1.

Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS

Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun

2019

100 Data dukung:

SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan

Papua Barat Tahap II Tahun 2019 (digabung

dengan PPDS/PDGS Angkatan XXIII)




peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua

Barat Tahap II Tahun 2019

100 Dokumen PKS (digabung dengan PPDS/PDGS

Angkatan XXIII)


Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun

2019

100 Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya

Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi

peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi

Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun

2019(digabung dengan PPDS/PDGS Angkatan XXIII)


Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua

dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020

100 Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan

(digabung dengan SE PPDS/PDGS Angkatan XXIV)

5. Terlaksananya seleksi calon peserta

pemantapan program bantuan pendidikan PPDS


Dasar dan 5 penunjang) Tahap II Tahun 2019

100 Rekapitulasi hasil seleksi peserta pemantapan

program bantuan pendidikan PPDS Provinsi Papua

dan Papua Barat (khusus prodi 4 Dasar dan 5

penunjang) Tahap II Tahun 2019

6. Terselenggaranya kegiatan pemantapan bagi

calon peserta program bantuan pendidikan PPDS


Dasar dan 5 penunjang) Tahap II Tahun 2019

100 Laporan Penyelenggaraan kegiatan pemantapan

bagi calon peserta program bantuan pendidikan

PPDS Provinsi Papua dan Papua Barat (khusus

prodi 4 Dasar dan 5 penunjang) Tahap II Tahun 2019

1 Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS

Provinsi Papua dan Papua Barat

Tahun 2019


B. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme, pengembangan karir Sumber Daya

Manusia Kesehatan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta untuk peningkatan kinerja organisasi

maka ditetapkan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional bidang kesehatan di Indonesia

terdapat 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional. Instansi pembina 30 jenis Jabatan

Fungsional bidang kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Instansi pembina berperan

sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin

terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil bahwa Instansi pembina jabatan fungsional memiliki 18 tugas untuk

pengelolaan jabatan fungsional binaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Instansi

pembina wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan menyusun laporan pengelolaan

jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya sebagai bagian dari tugas

instansi pembina jabatan fungsional bidang kesehatan dan sebagai pelaporan

pertanggungjawaban kegiatan serta akuntabilitas kinerja bidang pengembangan

jabatan fungsional kesehatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian

Kesehatan.

Dalam Profil Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB tahun

2017, terdapat 154 jenis jabatan fungsional dengan jumlah instansi Pembina jabatan

fungsional sejumlah 45 instansi. Untuk rumpun kesehatan terdapat 30 jenis jabatan

fungsional dengan Instansi Pembinanya adalah Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem

Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Agustus 2019 jumlah pejabat

fungsional kesehatan sebanyak 355.770 orang. Jumlah dan jenis tersebut selain ada di

lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini:


Tabel 3.20 Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

Sumber: Direktorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BKN, 4 April 2019

Saat ini terdapat 30 Ketentuan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait jabatan fungsional dan angka

kreditnya, ada 28 Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dengan Kepala

Badan Kepegawaian Negara, 1 Peraturan Kepala BKN dan 23 Petunjuk Teknis

Jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan/Peraturan Menteri

Kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.21 berikut ini:

No Nama Jabfung Jumlah No Nama Jabfung Jumlah

1 Administrator Kesehatan 1.688 16 Penyuluh Kesehatan

Masyarakat 4.503

2 Apoteker 4.199 17 Perawat 161.212

3 Asisten Apoteker 12.262 18 Perawat Gigi 10.439

4 Bidan 78.872 19 Perekam Medis 3.338

5 Dokter 24.131 20 Pranata Laboratorium

Kesehatan 13.167

6 Dokter Gigi 6.961 21 Psikolog Klinis 160

7 Dokter Pendidik Klinis 2.077 22 Radiografer 2.933

8 Entomolog Kesehatan 130 23 Refraksionis Optisien 392

9 Epidemiolog Kesehatan 1.774 24 Sanitarian 11.413

10 Fisikawan Medis 86 25 Teknisi elektromedis 1.391

11 Fisioterapis 2.423 26 Teknisi Gigi 112

12 Nutrisionis 11.489 27 Teknisi Transfusi

Darah 146

13 Okupasi Terapis 132 28 Terapis Wicara 94

14 Ortosis Prostetis 32 29 Penata Anestesi 0

15 Pembimbing Kesehatan

Kerja 214 30 Asisten Penata Anestesi 0

TOTAL 355.770


Tabel 3.21 Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

No

Nama Jabatan

Fungsional

Keputusan/ Peraturan Menteri

PAN-RB

SKB (Juklak)

Peraturan Menteri

Kesehatan (Juknis)

1 Adminkes Kep 42/2000 251/2001 Per 19/2002

2 Apoteker Per 07/2008 1113/2008 377/2009

3 Asisten Apoteker Per 08/2008 1114/2008 376/2009

4 Bidan Per 01/2008 1110/2008 551/2009

5 Dokter Kep 139/2003 1738/2003 -

6 Dokter Gigi Kep 141/2003 1740/2003 -

7 Dokdiknis Per 17/2008 1201/2009 -

8 Entomolog Kesehatan Kep18/2000 396/2001 1201/2004

9 Epidemiolog Kesehatan Kep 17/2000 395/2001 1200/2004

10 Fisikawan Medis Per 12/2008 1111/2008 262/2009

11 Fisioterapis Kep 04/2004 209/2004 640/2005

12 Nutrisionis Kep 23/2001 894/2001 1306/2001

13 Okupasi Terapis Per 123/2005 101/2006 991/2006

14 Ortotis Prostetis Per 122/2005 100//2006 993/2006

15 Penyuluh Kesmas Kep 58/2000 1811/2000 Kep 66/2001

16 Perekam Medis 20/2013 Per 30/2013

48/22/2014 47/2015

17 Perawat Per 25/2014 5/6/2015 -

18 Perawat Gigi Per 23/2014 4/5/2015 -

19 Pranata Labkes Per 08/2006 611/2006 413/2007

20 Psikolog Klinis Per 11/2008 1112/2008 613/2010

21 Radiografer Per 29/2013 47/21/2014 52/2015

22 Refraksionis Per 47/2005 1368/2005 994/2006

23 Sanitarian Kep 19/2000 Per 10/2006

393/2001 1206/2004

24 Teknisi Elektromedik Per 28/2013 46/23/2014 51/2015

25 Teknisi Gigi Per 06/2007 1148/2007 365/2008

26 Teknisi Transfusi Darah Per 05/2007 1147/2007 364/2008

27 Terapis Wicara Per 48/2005 1367/2005 992/2006

28 Pembimbing Kesja Per 13/2013 (47/2013)

50/18 -2013 62/2014

29 Penata Anestesi Per 11/2017 Per 3/2018 21/2019

30 Asisten Penata Anestesi Per 10/2017 Per 3/2018 22/2019


Dari beberapa Permenpan-RB tersebut ada beberapa yang belum terbarukan

dan kurang relevan dengan perkembangan situasi, perubahan Peraturan Perundang-

Undangan dan kondisi saat ini. Selain itu terdapat beberapa regulasi yang belum

disusun sebagaimana tugas Instansi Pembina sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi dan

sinkronisasi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, diantaranya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen

PNS dan PermenpanRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Selain hal tersebut, sosialisasi kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan

kepada para pejabat fungsional, pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan, pengelola

kepegawaian dan stakeholder lainnya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga

informasi terkait pengumpulan angka kredit, penilaian angka kredit, pembinaan

karir, dan lainnya kurang dipahami oleh para stakeholder dan pejabat fungsional

lainnya.

1. Stakeholder Jabatan Fungsional Kesehatan

Dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan terdapat stakeholder yang

dibagi menjadi dua kelompok yaitu Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina jabatan fungsional kesehatan

dalam pengelolaannya berbagi peran dan tugas melalui beberapa unit yang terdiri

dari: (1) Unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional (Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan); (2) Unit Pembina jabatan fungsional kesehatan

yang tersebar di 12 (dua belas) Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal dan Direktorat

Jenderal Kementerian Kesehatan; (3) Unit Pengelola Kepegawaian di Lingkungan

Kementerian Kesehatan, dan (4) Unit Pengelola Pelatihan di Lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM kesehatan merupakan satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas penyusunan kebijakan

teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan

berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu unit atau bidang di


Pusat Peningkatan Mutu adalah Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan

fungsional kesehatan. Hubungan antar Unit di Instansi Pembina jabatan fungsional

kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.1 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

Saat ini terdapat lebih dari dua belas ribu stakeholder Instansi Pengguna

jabatan fungsional kesehatan yang tersebar luas di Kementerian dan Lembaga serta

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Banyaknya stakeholder terkait jabatan

fungsional kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2 Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan


Kondisi saat ini untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan yang

dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dirasakan

belum optimal pengelolaan dan peran pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena

karena banyak dan luasnya stakeholder serta kurangnya komitmen dan dukungan

sumber daya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain hal tersebut

belum ada unit khusus yang tugas dan fungsi utamanya menangani pengelolaan

jabatan fungsional kesehatan baik di Pusat maupun Daerah serta belum semua

memiliki tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas.

Sehingga diperlukan upaya upaya yang efektif, efisien, terintegrasi, terukur,

konsisten untuk dapat mengoptimalkan peran instansi pembina dan instansi

pengguna serta Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang di

tingkat pusat dan daerah.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 60 tahun 2016 tentang

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di

lingkungan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa dalam pembinaan Jabatan

Fungsional Kesehatan dilaksanakan oleh:

Unit yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional adalah unit kerja

yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang

pengembangan jabatan fungsional. Adapun tugas unit yang membidangi

pengembangan jabatan fungsional tersebut adalah:

(a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

Pengembangan Jabatan Fungsional.

(b) Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional.

(c) Menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional.

(d) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional.

(e) Menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional.

(f) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.

(g) Mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional.

(h) Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional.


(i) Memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional kesehatan baru.

(j) Memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional.

(k) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan

Fungsional, dan

(l) Melaporkan hasil pembinaan Jabatan Fungsional dari unit Pembina

Jabatan Fungsional.

3. Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Jabatan Fungsional antara Instansi Pembina dengan dengan Instansi Pengguna

Koordinasi dan Kerja sama Lintas Program di Kementerian Kesehatan, lintas

sektor di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sangat diperlukan untuk

mewujudkan pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan yang terstandar. Kerja sama

antar sektor terkait pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan institusi

Kementerian dan Lembaga dengan menggunakan azas kemitraan yaitu prinsip

kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu

kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing-

masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Upaya pengelolaan

Jabatan Fungsional kesehatan melalui kerja sama terpadu antar pemangku

kepentingan (stakeholders) terkait yang saling menguntungkan dilakukan melalui

peningkatan peran aktif lintas sektor baik itu selaku instansi pengguna maupun

instansi pembina Jabatan Fungsional.

Adapun jenis kerja sama lintas program yang dapat dilaksanakan dalam

rangka pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian

Kesehatan meliputi perencanaan Jabatan Fungsional, pengangkatan Jabatan

Fungsional dan pengembangan Jabatan Fungsional. Upaya untuk menciptakan

pengelolaan Jabatan Fungsional yang terstandar sangat memerlukan dukungan

penuh dari sektor terkait baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat

kabupaten/Kota.

Pemerintah provinsi memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina dan

mengawasi pelaksanaan Jabatan Fungsional di semua kabupaten/kota yang

termasuk dalam wilayah kerjanya. Selain itu, pemerintah provinsi selaku unit

pembina Jabatan Fungsional juga berkewajiban untuk mengganggarkan pembiayaan


untuk pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional di kabupaten/kota yang

membutuhkan bantuan, mengatur dan mendorong kerja sama antar kabupaten/kota,

membuat pedoman teknis yang dibutuhkan, memfasilitasi pelatihan teknis bagi

pengelola Jabatan Fungsional maupun bagi pejabat fungsionalnya, serta

melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Jabatan Fungsional di semua

kabupaten/kota yang menjadi binaannya. Pemerintah di Kabupaten/Kota dengan

pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk memfasilitasi pengelolaan

Jabatan Fungsional bidang kesehatan.

Mengingat rumah jabatan bagi pejabat fungsional kesehatan tersebar baik itu

di Pusat dan Daerah maka sangat diperlukan Pemantauan dan evaluasi terkait

pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan. Saat ini belum optimal pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di pusat dan

daerah. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai

pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi dan pelaksanaan

pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, selain itu belum diatur tentang sistem

pemberian penghargaan (reward) dan pemberian sanksi (punishment) bagi pengelola

Jabatan Fungsional Kesehatan kesehatan. Oleh sebab itu di perlukan regulasi yang

mengatur hal tersebut dan implementasi pelaksanaan pemantaun dan evaluasi yang

berkala dan berkelanjutan oleh pusat dan daerah yang terintegrasi dengan sistem

informasi.

4. Output Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

a. Regulasi

1) Penyusunan/revisi regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.

Dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu perbaruan regulasi yang mengatur

tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Serta berkembangnya ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menuntut adanya perubahan

peraturan dan kebijakan dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

Tuntutan perubahan dirasakan penting agar pelaksanaan jabatan fungsional

kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.


Kondisi regulasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sudah relatif lama,

sudah tidak up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

kebijakan terkini. Sehingga pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan melaksanakan

kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan, yaitu untuk jabatan

fungsional; Perawat, Perawat Gigi, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker,

Epidemiolog Kesehatan dan Entomolog Kesehatan.

Adapun tahapan kegiatan yang diselenggarakan meliputi fasilitasi untuk; (1)

penyusunan naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (2) sounding naskah

akademik dan matriks butir butir kegiatan, (3) pra ekspose naskah akademik dan

matriks butir butir kegiatan serta (4) persiapan uji petik. Selain tahapan tersebut

diatas kami juga memfasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan

fungsional asisten penata anestesi dan penata anestesi.

Penerima manfaat dari kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional

kesehatan adalah seluruh pemangku kepentingan terkait baik itu pusat dan daerah,

Kementerian Lembaga Lainnya, Instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, unit

pembina jabatan fungsional kesehatan, pejabat fungsional kesehatan serta pihak

lainnya. Output yang dihasilkan pada tahun 2019 untuk kegiatan revisi kebijakan

terkait pengembangan jabatan fungsional adalah:

(1) Tersusun dan Diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21

Tahun 2019 Tentang petunjuk teknis Permenpan nomor 10 tahun 2017

tentang jabatan fungsional asisten penata anestesi.

(2) Tersusun dan diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22

Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Permenpan Nomor 11 Tahun 2017

tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi.

(3) Tersusun dan Diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23

Tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional

Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing.

(4) Tervalidasi dan persiapan pengundangan Rancangan Permenpan-RB

Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi dan Bidan.


(5) Usulan validasi Rancangan Permenpan-RB Jabatan Fungsional Kesehatan

Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan,

Entomolog Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker dan Nutrisionis.

(6) Tersusunnya draf naskah akademik, draf matriks butir kegiatan, draf

Permenpan-RB tentang 11 (sebelas) Jabatan Fungsional Kesehatan

(Administrator Kesehatan, Dokter Gigi, Fisioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi

Pelayanan Darah, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis,

Pembimbing Kesehatan Kerja, Ortotis Prostetis dan Ahli Teknologi

Labolatorium Kesehatan).

(7) Tersusunnya draf Revisi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Keshatan.

(8) Tersusunnya draft naskah usulan Jabatan Fungsional Kesehatan baru

yaitu Jabatan Fungsional Teknisi Kardiovaskuler, Audiologis dan

Kesehatan Tradisional.

2) Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Upaya percepatan reformasi birokrasi mutlak perlu dilaksanakan dalam

penataan jabatan yang berbasis kompetensi sebagai langkah strategis yang harus

diaktualisasikan oleh seluruh jajaran Pemerintahan. Setiap jabatan fungsional

kesehatan harus memiliki 3 (tiga) standar kompetensi jabatan fungsional yang

meliputi; Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Teknis dan Standar

Kompetensi Sosial Kultural. Penyusunan standar kompetensi ini dirasakan mendesak

dikerjakan karena masih banyaknya jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, fungsi

jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, serta belum adanya

pengukuran komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi (BKN, 2013).

Tujuan implementasi kompetensi adalah agar kompetensi pegawai teknis dan

manajerial dapat terukur secara akurat dan diakui oleh organisasi; agar setiap jabatan

fungsional di lingkungan instansi pemerintah memiliki standar kompetensi dan

kualifikasi jabatan yang sesuai tuntutan fungsi jabatan/kerjanya, serta agar setiap

pemangku jabatan fungsional dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki.


Berdasarkan hal tersebut, maka Puskat Mutu SDMK Badan PPSDMK

memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) bagi seluruh jenis

jabatan fungsional kesehatan bersama-sama dengan unit pembina jabatan fungsional

kesehatan yang ada di lingkungan Kemenkes. Perangkat Standar Kompetensi Teknis

adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau

keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan

yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui perangkat ini, profesionalisme SDM aparatur berbasis kompetensi

diharapkan dapat terukur terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan

sikap diri PNS/ASN yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku kerjanya

sesuai tugas dan atau fungsi jabatannya masing-masing. Dalam proses penyusunan

Kamus Kompetensi ini melibatkan organisasi profesi, tim penilai jabatan fungsional

yang ada di lingkungan Kemenkes, pengelola jabatan fungsional kesehatan yang ada

di Unit Pembina, narasumber dan fasilitator dari Badan Kepegawaian Negara dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta

lembaga lintas sektor dan program terkait lainnya.

Pada tahun 2019 output yang dihasilkan adalah Kamus Kompetensi Teknis

13 (tiga belas) Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri dari Jabatan Fungsional

Kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker, Teknisi Elektromedis, Sanitarian, Penyuluh

Kesehatan Masyarakat, Entomolog Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer,

Pembimbing Kesja, Epidemiologi Kesehatan, Perekam Medis, dan Bidan.

b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan

karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian

kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, yang meliputi: a. kompetensi teknis

yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional,

dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari

tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman

kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja


berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya

sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional, adalah didasarkan pada suatu

kenyataan, bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan

pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis

di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut

tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis

pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang, akan

menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi

masing-masing secara professional.

Output yang dihasilkan pada tahun 2019 untuk kegiatan penyelenggaraan uji

kompetensi jabatan fungsional nasional ini adalah:

(1) Tersusunnya draft regulasi revisi tentang uji kompetensi jabatan

fungsional kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18

tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Kesehatan.

(2) Terbekalinya calon tim penguji tingkat pusat untuk Jabatan Fungsional

Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan,

Entomolog Kesehatan, Sanitarian dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

(3) Terbekalinya calon tim penguji tingkat provinsi dan rumah sakit untuk

mampu menjadi penguji di instansinya masing-masing.

(4) Terbekalinya penyelenggara uji untuk mampu menyelenggarakan uji di

instansinya masing-masing.

(5) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang lulus uji kompetensi kenaikan

jenjang dan sudah diterbitkan nomer sertifikat sebanyak 22.748 orang

pejabat fungsional kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis,

Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja

(data per Desember 2019)

(6) Terselenggaranya uji kompetensi kenaikan jenjang di instansi

penyelenggara uji, yaitu; 34 Dinas Kesehatan Provinsi, 276 Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga (Kementerian


Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM,

dan Basarnas).

c. Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan

Inpassing merupakan proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam

jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan

perundangan dalam jangka waktu tertentu. Aturan yang mengatur tentang

pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertuang dalam Permenpan-RB Nomor

42 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2019. Penyesuaian/Inpassing

Jabatan Fungsional Kesehatan ditujukan bagi:

(1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan

Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki

kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan

Fungsional yang akan diduduki.

(3) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi

Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi.

(4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir

tidak dapatmemenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui

Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021, dari tahun 2018

hingga Agustus 2019 rekapitulasi data usulan inpassing jabatan fungsional kesehatan

mencapai 13.309 usulan dengan rincian pada tabel 3.22 di bawah ini.


Tabel 3.22 Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

Tahun 2018-2019

No

Jenis Jabatan Fungsional

Jumlah

No

Jenis Jabatan Fungsional

Jumlah

1 Dokter 1,225 16 Epidemiologi Kes 3,111

2 Dokdiknis 60 17 Perawat Gigi 268

3 Dokter Gigi 294 18 Bidan 919

4

Perawat 3,203

19 Pranata

Laboratorium 523

5 Pembb Kes Kerja 29 20 Entomologi Kes 10

6 Administrator Kes 318 21 Perekam Medis 207

7 Apoteker 315 22 Refraksi Optisien 120

8 Psikologi Klinis 36 23 Teknisi Gigi 59

9 Fisikawan Medis 17 24 Terapi Wicara 60

10 Nutrisionis Dietisen 327 25 Okupasi Terapi 1

11 Sanitarian 203 26 Ortotik Prostetik 7

12 Fisioterapis 251 27 Asisten Apoteker 425

13 Penyuluh / Promotor

Kes 170

28 Tekn Transfusi

Darah 150

14

Radiografer 397

29 Ass. Penata

Anestesi 99

15 Elektromedis 213 30 Penata Anestesi 83

TOTAL 13.309

Pelaksanaan inpassing jabatan fungsional kesehatan diselengarakan oleh

pengelola jabatan fungsional dari instansi pengusul dan pejabat pembina

kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan dan Lembaga

Lintas Program dan Sektor pengguna jabatan fungsional kesehatan yang ada di

tingkat Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di

tingkat provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena penyelenggaraan inpassing


dilaksanakan di berbagai instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian, maka

dalam penyelenggaraan inpassing perlu dilakukan sosialisasi, koordinasi dan

pemantauan tahapan penyelenggaraan inpassing dalam bentuk:

(1) Persiapan pelaksanaan uji kompetensi inpassing di lingkungan Unit

Pembina jabatan fungsional kesehatan, UPT dan Satker Kemenkes.

(2) Pemantauan penyelenggaraan inpassing di lingkungan UPT dan Satker

Kemenkes dan Provinsi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

(1) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang diusulkan Inpassing Nasional

sebanyak 13. 309 orang dari 30 Jabatan Fungsional Kesehatan.

(2) Pemberian Rekomendasi Inpassing bagi instansi pengusul, pemberian

akreditasi pelaksanaan uji kompetensi inpassing, dan rekomendasi hasil

uji kompetensi inpassing.

d. Manajemen, Integrasi Data, Pengelolaan E-Jabfung dan E-PAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk

mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan

mudah. Saat ini Kementerian Kesehatan menjadi pembina untuk jabatan fungsional

kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebanyak 30 jenis jabatan

fungsional. Dengan kondisi yang ada saat ini muncul berbagai permasalahan terkait

dengan data dan informasi tentang jabatan fungsional pada instansi pembina dan

instansi pengguna dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan

seefektif dan seefisien mungkin.

Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan, Pusat

Peningkatan Mutu SDMK telah melaksanakan kegiatan manajemen dan integrasi

data pejabat fungsional kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dimana

telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Perjanjian Kerjasama antara Deputi

Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang


Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka

Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tahun 2016.

Pangkalan data pejabat fungsional kesehatan di Indonesia telah dibangun

mulai pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan sumber data dari Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN. Data yang diperoleh adalah

seluruh pejabat fungsional yang dibina oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan

jenis, jenjang, wilayah dan instansi menggunakan sistem dumping (periode). Adapun

pemanfaatan pangkalan jabatan fungsional kesehatan diantaranya:

(1) Pemetaan persebaran pejabat fungsional kesehatan

(2) Aplikasi e-PAK dan e-Jabfung

(3) Aplikasi e-Ukom

(4) Perencanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan

Sejak tahun 2018 mulai dilaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan

bagi pejabat fungsional Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi

Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja. Untuk mendukung

kegiatan uji komptensi tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

membangun aplikasi E-Ukom yang berguna dalam hal perencanaan penyelenggaran

uji kompetensi, pendaftaran calon peserta uji komptensi, pembuatan proposal dan

pemberian nomor sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi. Kegiatan

harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional ini dimanfaatkan selain sebagai

harmonisasi data di pangkalan data jabatan fungsional dengan data di daerah juga

menjadi kegiatan sosialiasasi pelaksanaan uji kompetensi.

Berdasarkan kebutuhan informasi pada pelaksanaan pengembangan jabatan

fungsional kesehatan bagi stakeholder Instansi Pembina dan Instansi Pengguna

Jabatan Fungsional Kesehatan, maka dilakukan Pembangunan Jejaring Stakeholder

jabatan fungsional kesehatan melalui Sistem Informasi Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan Republik Indonesia Berbasis Web dan Android (SI BANG

JANGKRI) dengan alamat url : http://sibangjangkri.kemkes.go.id


Gambar 3.3 Tampilan Website SI BANG JANGRI

Menu Berita


Menu Databased

Menu Formasi

Aplikasi Jabatan Fungsional selanjutnya adalah E-UKOM, merupakan

inovasi dalam uji kompetensi yang awalnya bersifat manual menjadi elektronik

dengan tujuan Mempercepat proses administrasi penyelenggaraan uji kompetensi

jabatan fungsional kesehatan berupa Perencanaan Jadwal Ukom, Penyusunan

Proposal, Penerbitan Kartu Ujian, Pembuatan BAP, Pembuatan Nomor Sertifikat dan

Pencetakan Sertifikat serta dapat menghasilkan data dalam rangka monitoring dan

evaluasi. Dapat meng-update data pejabat fungsional kesehatan.

(www.jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/site/login).


Gambar 3.4 Tampilan Website E-Ukom Jabatan Fungsional

e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi pembina jabatan fungsional kesehatan

mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi

pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. Sehubungan dengan

hal tersebut Kementerian Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan

jabatan fungsional bidang kesehatan dengan Unit Pembina Jabfung dilingkungan

Kemenkes RI, Organisasi Profesi, Institusi Pengguna Biro Hukor Kemenkes RI, Biro

Kepegawaian, Unit Eselon II terkait dan UPT Badan PPSDM Kesehatan serta pihak

Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan melibatkan banyak stakeholder

baik tingkat pusat maupun daerah, organisasi profesi kesehatan dan pejabat

fungsional kesehatan.

f. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

pada Pasal 99 mengamanatkan bahwa, salah satu tugas Instansi Pembina Jabatan

Fungsional adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan


C. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional dan

melaporkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kepada Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara-RB dengan tembusan BKN.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan jabatan

fungsional kesehatan dan implementasi tugas dan fungsi Unit Pembina dan instansi

pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka perlu tersedianya pedoman yang

dapat digunakan stakeholder untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

secara berkelanjutan, teratur-berjenjang dan terpadu mulai dari pemerintah pusat

hingga pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut Kementian Kesehatan melalui

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2019 telah menyusun Pedoman

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah

dilakukan ujicoba di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pedoman monitoring dan evaluasi ini sebagai acuan bagi instansi pembina

dan instansi pengguna di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah

(Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan

jabatan fungsional kesehatan. Indikator adalah parameter yang digunakan untuk

memberikan informasi atau menjelaskan suatu keadaaan. Indikator pemantauan dan

evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan pada pedoman ini terdiri dari

indikator perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.

1. Pengembangan Karir

Dalam rangka meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan perlu

dilakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia

kesehatan. Agar pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pengembangan

karier mendapatkan gambaran yang rinci, spesifik, maka Kementerian Kesehatan

melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir tenaga kesehatan terlebih

dahulu, sebelum mengembangkan kepada lingkup sumber daya manusia kesehatan.


Penjaminan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan

mutu tenaga kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang

berkualitas dengan tetap mengutamakan asas keselamatan pasien (patient safety).

Pengembangan karir tenaga kesehatan melalui jenjang karir ini diharapkan

menjadi rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan,

dunia usaha dan dunia industri kesehatan, dalam melakukan pengembangan karir

tenaga kesehatan di organisasi masing-masing instansi pelayanan kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan perlu melakukan

manajemen karir yang meliputi; perencanaan karir, pelaksanaan karir, monitoring

dan evaluasi pengembangan karir secara menyeluruh, dari awal tenaga kesehatan

mulai bekerja hingga akhir masa kerja/puncak karirnya.

a. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Grand Design Pengembangan Karir

Penyusunan grand design pengembangan karir dalam pelaksanaannya

dibantu oleh konsultan pengembangan SDM sebagai pelaksana kegiatan. Konsultan

pengembangan karir SDM berasal dari PT. Logos Consulting dengan ruang lingkup

pekerjaan meliputi; (1) menyusun instrumen pengumpulan data, (2) Ikut serta

bersama Puskat Mutu SDM Kesehatan dalam pengumpulan data di fasilitas

pelayanan kesehatan, (3) melakukan analisa dan interpretasi data, dan (4) menyusun

dan finalisasi penyusunan rancangan grand design Pengembangan Karir Tenaga

Kesehatan.

Penyusunan grand design pengembangan karir tenaga kesehatan sampai pada

tahap rancangan akhir yang sudah difinalisasi dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan seperti konsultan pengembangan karir SDM, pengurus

organisasi profesi kesehatan, perwakilan tenaga kesehatan yang bekerja di instansi

pelayanan kesehatan dan pengelola sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit

pemerintah dan swasta.

Rancangan grand design pengembangan karir yang disusun ini ditujukan bagi

tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, serta dunia usaha

dan dunia industri di seluruh wilayah Indonesia.


Dalam rangka implementasi grand design pengembangan karir tenaga

kesehatan ini akan disusun petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan oleh

pengelola pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Pemerintah/

Kementerian/Lembaga dan swasta.

1) Tahapan Kegiatan

Penyusunan rancangan grand design ini terdiri dari beberapa tahapan

kegiatan, yaitu:

(1) Pengumpulan data terkait pola pengembangan karir tenaga kesehatan

yang telah diterapkan di rumah sakit milik pemerintah dan swasta di 10

(sepuluh) provinsi dalam bentuk rapat biasa di rumah sakit tempat

pengumpulan data dilakukan.

(2) Penyusunan rancangan awal grand design dalam bentuk rapat biasa di

dalam kantor sebanyak 3 kali pertemuan.

(3) Pembahasan dan finalisasi rancangan dalam bentuk dan rapat dalam

kantor di luar jam kerja sebanyak 6 kali pertemuan dan full day meeting

sebanyak 5 kali pertemuan.

2) Hasil Kegiatan

(1) Pengumpulan Data

Sebelum dilakukan pengumpulan data tim Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan bersama-sama dengan konsultan pengembangan karir

dari PT. Logos Consulting melakukan penyusunan instrumen

pengumpulan data. Instrumen yang disusun ditujukan untuk tenaga

kesehatan dan pengelola SDM di rumah sakit. Tim pelaksana

pengumpulan data adalah perwakilan dari PT. Logos Consulting dan

tim penyusun dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan dalam 3 tahap, dimulai pada bulan Mei

sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dilakukan di rumah sakit

milik pemerintah dan swasta di 31 rumah sakit di 14 provinsi yaitu:

(1) Riau; RS. Awal Bros dan RS Eka Pekanbaru

(2) Sumatera Utara; RS Adam Malik, RS Universitas Sumatera Utara

(3) Bali; RS Sanglah, RS Prima Medika


(4) Jawa Barat; RS Haan Sadikin dan RS Immanuel Bandung

(5) Sulawesi Selatan; RS Wahidin Sudirohusodo dan RS Awal Bross

Makassar

(6) Sumatera Barat; RSUP M. Jamil Padang dan RS Semen Padang

(7) Sulawesi Utara; RSUP Dr. Kandou dan RS Siloam Manado

(8) Jawa Timur; RS Sutomo dan RS Petrokimia Gresik

(9) Lampung; RS Urip Sumoharjo dan RS Immanuel Lampung

(10) DKI Jakarta; RS Hermina Kemayoran, RS Kanker Dharmais dan

RSAB Harapan Kita

(11) D I Yogyakarta; RS Sardjito dan RS PKU Mahammadiyah

(12) Kalimantan Selatan; RSUD Ulin dan RS Ciputra

(13) Nusa Tenggara Barat; RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

RS Risa Sentra Medika

(14) Maluku; RSUD Dr. H. Haulussy Ambon dan RS Al Fatah Ambon

Responden pengumpulan data berjumlah 521 responden tenaga kesehatan

dan 60 pengelola SDM. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23 Responden Tenaga Kesehatan Dalam Penyusunan Rancangan

Grand Design Pengembangan Karir Tahun 2019

No

Tenaga Kesehatan

Jumlah

No

Tenaga Kesehatan

Jumlah

1. Admin Kesehatan 1 13. Radiografer 51

2. Apoteker 48 14. Sanitarian-Kesling 26

3. Asisten Apoteker 10 15. Teknisi Elektromedis 5

4. Bidan 55 16. Teknisi Gigi 1

5. Dokter 47 17. Teknisi Transfusi 1

6. Dokter Gigi 1 18. Terapis Wicara 3

7. Fisioterapi 47 19. Penata Anestesi 7

8. Nutrisionis 46 20. Analis Lab-Lab.Medis 48

9. Okupasi Terapi 2 21. Pramubakti 2

10. Perekam Medis 51 22. Pelayanan 1

11. Perawat 66 23. Fisikawan Medis 1

12. Psikologi Klinis 1

TOTAL 521


Hasil pengolahan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data di 31

rumah sakit di 14 Provinsi sebagai berikut:

(1) Tenaga Kesehatan

(a) Tenaga kesehatan di luar perawat pada dasarnya membutuhkan

regulasi untuk mengatur pengembangan karir namun dalam

pelaksanaannya kelak, mereka akan menyesuaikan dengan kondisi

di rumah sakit mereka.

(b) Harapan tenaga kesehatan lain di rumah sakit pemerintah adalah

pola pengembangan karir tenaga kesehatan seperti jabatan

fungsional di tenaga kesehatan ASN sebagaimana yang telah

ditetapkan dan diatur oleh pemerintah.

(c) Tenaga kesehatan di rumah sakit membutuhkan transparansi

terhadap kejelasan pengembangan karir mereka.

(d) Ada perbedaan perlakuan terhadap pengembangan karir dari tenaga

kesehatan ASN dan non ASN di rumah sakit Pemerintah.

(2) Pengelola SDM Rumah Sakit

(a) Pengembangan karir untuk perawat telah menggunakan pola

pengembangan karir perawat berdasarkan Permenkes Nomor 40

Tahun 2017.

(b) Pola pengembangan karir untuk tenaga kesehatan lain, khususnya

untuk tenaga kesehatan Bidan mengacu pada pola pengembangan

karir perawat.

(c) Untuk tenaga kesehatan lainnya belum memiliki pola pengembangan

karir yang dibakukan/diregulasikan oleh rumah sakit.

(d) Rumah Sakit Pemerintah yag memiliki tenaga kesehatan ASN

menggunakan jenjang karir jabatan fungsional, sementara itu untuk

tenaga kesehatan/BLU D pada dasarnya diberikan nama/label

seperti jabatan fungsional, namun tidak berdampak pada

keseragaman dalam pemberian gaji, remunerasi, dan hal-hak dalam

posisi/jabatan sebagaimana diberikan kepada tenaga kesehatan

ASN.


(e) Training telah dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk

meningkatkan ketrampilan mereka di bidang profesinya, sesuai

dengan kebutuhan dan budget yang tersedia, dengan mekanisme

seleksi/pemilihan dari manajemen rumah sakit kepada tenaga

kesehatan tertentu.

(f) Rumah sakit melakukan training kepada kepada tenaga kesehatan

untuk meningkatkan ketrampilan mereka di bidang profesinya,

sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia, dengan

mekanisme seleksi/pemilihan dari manajemen rumah aakit kepada

tenaga kesehatan tertentu.

(g) Beasiswa telah diberikan kepada tenaga kesehatan, dengan jenis

pendidikan/jurusan sesuai dengan kebutuhan dari Rumah Sakit,

khususnya kepada dokter umum untuk menjadi spesialis; tenaga

perawat, bidan, psikolog, dan tenaga kesehatan lain disesuaikan

dengan urgensi kebutuhan Rumah Sakit yang ada akhirnya akan

menunjang dalam pelayanan kesehatan.

(h) Di Rumah Sakit Pemerintah dokter atau tenaga kesehatan lain yang

telah disekolahkan diikat dengan masa kontrak kerja 2N+1, namun

menjadi masalah ketika setelah masa kontrak kerja berakhir, tidak

ada kejelasan dengan status kepegawaian mereka.

(i) Belum ada materi uji kompetensi yang standar nasional dan juga

tenaga asesor yang sesuai dengan kompetensi perawat yang akan

diuji untuk rumah sakit di daerah, misalnya yang akan diuji perawat

ruang khusus namun yang menguji belum memiliki kompetensi

yang sama dengan kebutuhan.

(j) Telah dilakukan uji kompetensi untuk perawat yang akan naik

jenjang, misalnya dari PK 1 menuju ke PK 2 akan tetapi masih belum

dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, melainkan sifatnya masih

internal, dan juga dilakukan oleh Mitra Bestari ketika di rumah sakit

belum memiliki asesor internal.


(k) Rumah sakit telah memiliki aturan kebijakan mengenai pemberian

insentif atau remunerasi kepada perawat dan tenaga kesehatan lain ,

hanya saja besaran nominalnya tidak terstandarkan dan ada yang

nominalnya kecil sehingga tidak memotivasi tenaga kesehatan untuk

bersemangat menaikkan kompetensi/jenjang karir, misalnya dari PK

1 ke PK 2.

Dari hasil pengumpulan data kondisi yang diharapkan oleh para tenaga

kesehatan non ASN yang bekerja di rumah sakit dan pengelola SDM adalah sebagai

berikut:

(a) Pengembangan karier tenaga kesehatan disamakan dengan

pengembangan karier tenaga kesehatan ASN untuk Rumah Sakit

Pemerintah. Pola pengembangan karier yang disusun diharapkan

dapat menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, yang dapat

diimplementasikan di instansi pelayanan kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan, atau industri pelayanan kesehatan pemerintah,

pemerintah daerah dan swasta.

(b) Perlu disusun suatu pola pengembangan karier bagi seluruh tenaga

kesehatan, di luar profesi Perawat.

(c) Perlunya kenaikan karier diikuti oleh kenaikan kompensasi.

(d) Perlu pengaturan waktu atau persyaratan setiap kenaikan

pengembangan karir.

(e) Adanya fasilitas kegiatan peningkatan kompetensi yang dibiayai oleh

pemerintah, agar seluruh tenaga kesehatan mendapatkan hak yang

sama untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat

meningkatkan pula pengembangan karirnya.

(f) Diperlukan pedoman untuk pelaksanaan pola pengembangan karir

tersebut secara jelas di instansi pelayanan kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan, atau industri pelayanan kesehatan pemerintah,

pemerintah daerah dan swasta.


(2) Penyusunan rancangan awal grand design

Penyusunan rancangan awal grand design dilakukan oleh tim penyusun dari

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan bersama dengan konsultan dari PT. Logos

Consulting berdasarkan hasil pengumpulan data dari rumah sakit dan kajian

referensi peraturan perundangan bidang kesehatan dan referensi manajemen sumber

daya manusia. Rancangan awal selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk

mendapatkan arahan terkait muatan kebijakan pengelolaan SDM Kesehatan.

(3) Pembahasan dan finalisasi rancangan

Rancangan awal yang telah disusun disampaikan kepada para pemangku

kepentingan seperti pengurus organisasi profesi, unit program di Kementerian

Kesehatan, perwakilan pengelola rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di

wilayah Jakarta dengan mekanisme rapat di dalam kantor dan dalam bentuk paket

fullboard dan fullday meeting.

b. Penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan pengembangan karir

1) Tahapan Kegiatan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Karir ini terdiri dari

beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

(1) Rapat persiapan.

(2) Penyusunan rancangan dilakukan sebanyak 2 kali rapat kecil dengan

konsultan dan unit lain di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk

menyusun rancangan yang disesuaikan dengan Grand Design

Pengembangan Karir dan 1 kali fullday meeting dengan berbagai

stakeholder seperti; organisasi profesi, unit lain di lingkungan

Kementerian Kesehatan untuk mendapat masukan terhadap rancangan

awal Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Karir.

(3) Pembahasan rancangan dilakukan sebanyak 1 kali fullboard meeting dan

rapat dalam kantor sebanyak 1 kali dengan mengundang berbagai

stakeholder seperti; Organisasi Profesi, unit lain di lingkungan

Kementerin Kesehatan, dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.

(4) Finalisasi rancangan dilakukan sebanyak 1 kali untuk melihat draft

akhir, apakah sudah sesuai dengan masukan dari stakeholder. Pada


tahap ini masih dibuka kesempatan untuk menambah kausul yang

belum masuk dalam Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan

Karir ini. Guna penyempurnaan rancangan, pada tahap Finalisasi ini

dilakukan 1 kali rapat dalam kantor di luar jam kerja.

(5) Diseminasi rancangan dilakukan sebanyak 1 kali fullday meeting dengan

mengundang stakeholder seperti; Organisasi Profesi, Rumah Sakit

Pemerintah dan Swasta, unit lain di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

2) Hasil Kegiatan

(1) Rapat Persiapan

Sebelum dilakukan penyusunan rancangan dilakukan rapat persiapan

Rapat persiapan ini bertujuan mendapat pandangan sekaligus

konsultasi dari Biro Hukor Kemenkes terkait bentuk peraturan yang

tepat dalam rangka penetapan Rancangan Juklak Pengembangan Karir

ini. Biro Hukor Kementerian Kesehatan dalam rapat ini diwakili oleh

Ajeng Tyas Widowati menekankan jika dalam racangan ini banyak hal

yang bersifat mengikat dan mengatur diarahkan untuk penetapannya

setingkat Peraturan Menteri Kesehatan.

(2) Penyusunan rancangan

Dalam rancangan, jenjang karir dimulai dari 0 tahun sampai pensiun

atau maksimal tahun kerja kurang lebih 25-30 tahun. Pola

pengembangan karir tenaga kesehatan professional Non ASN dibagi

menjadi 5 level. Masing-masing level terdiri dari 3 grade. Sehingga

jumlah grade seluruhnya adalah 15 grade. Level I terdiri dari 3 grade.

Level II terdiri dari 3 grade. Level III terdiri dari 3 grade. Level IV terdiri

dari 3 grade. Level V terdiri dari 3 grade. Lamanya masing-masing

grade 2 tahun. Kenaikan level berdasarkan kompetensi sebagaimana

tercantum dalam SKKNI dan diatur oleh masing-masing profesi.

Setiap kenaikan grade harus selalu memperhatikan pemenuhan aspek

kompetensi melalui uji kompetensi.


(3) Pembahasan rancangan

Dalam rancangan, uji kompetensi mengacu pada merit system, yaitu

kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Uji kompetensi selain TKP I

dengan kualifikasi pendidikan vokasi, profesi dan akademis

disesuaikan dengan skema SKKNI dan level KKNI. Pola


menjadi 5 level. Masing-masing level terdiri dari 3 grade.

(4) Finalisasi rancangan

Dalam rancangan jenjang karir dimulai dari 0 tahun sampai pensiun

atau maksimal tahun kerja kurang lebih 25-30 tahun. Pola


menjadi 5 level. Masing-masing level terdiri dari 3 grade. Sehingga

jumlah grade seluruhnya adalah 15 grade. Level I terdiri dari 3 grade.

Level II terdiri dari 3 grade. Level III terdiri dari 3 grade. Level IV terdiri

dari 3 grade. Level V terdiri dari 3 grade. Kenaikan level berdasarkan

kompetensi sebagaimana tercantum dalam SKKNI dan diatur oleh

masing-masing profesi. Setiap kenaikan grade harus selalu

memperhatikan pemenuhan aspek kompetensi melalui uji kompetensi.

uji kompetensi mengacu pada merit system, yaitu kualifikasi, kinerja,

dan kompetensi

(5) Diseminasi rancangan

Dalam rancangan terdapat perubahan sebutan yang semula tenaga

kesehatan professional menjadi tenaga kesehatan. Level pola


menjadi 5 level. Masing-masing level terdiri dari 2-3 grade sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan masing-masing profesi. Lamanya

level 3-6 tahun, tergantung skema masing-masing profesi.

3) Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang tertuang dalam Rancangan Petunjuk

Pelaksanaan Pengembangan Karir:

(1) Sebutan terakhir yang disetujui adalah tenaga kesehatan.


(2) Pola karir terdiri dari 5 level.

(3) Lamanya level 3-6 tahun.

(4) Jenjang karir dimulai dari 0 tahun sampai pensiun atau maksimal

tahun kerja kurang lebih 25-30 tahun

(5) Dalam tiap level terdiri dari 2 sampai dengan 3 grade. Lamanya grade

2 tahun

(6) Kenaikan level dan grade melalui uji kompetensi.

(7) Uji kompetensi mengacu pada merit system, yaitu kualifikasi, kinerja,

dan kompetensi.

Secara umum, outline Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Karir

terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

Bab III Evaluasi dan Penilaian Kompetensi Tenaga Kesehatan

Bab IV Penetapan dan Pengelolaan Karir

Bab V Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Gambar 3.5. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Karir


c. Penyusunan Skema Pengembangan Karir

Agar implementasi pengembangan karir bagi masing-masing tenaga

kesehatan dapat dilaksanakan bagi seluruh jenis jenjang pendidikan tenaga

kesehatan, mampu laksana di berbagai jenis tempat kerja tenaga kesehatan, maka

disusun skema karir bagi masing-masing tenaga kesehatan.

Dasar penyusunan skema pengembangan karir masing-masing tenaga

kesehatan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang

dimiliki oleh masing-masing profesi tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 skema

pengembangan karir yang disusun ditujukan bagi profesi Ahli Teknologi

Laboratorium Medik (ATLM) dan Fisioterapi yang sudah memiliki SKKNI.

Rangkaian kegiatan penyusunan skema pengembangan karir yang

dilaksanakan terdiri dari:

1) Penyusunan draft skema pengembangan karir.

Penyusunan draft skema pengembangan karir dilakukan dalam bentuk

pertemuan fullboard meeting. Pertemuan dihadiri tim penyusun dari

organisasi profesi ATLM yaitu PATELKI, organisasi profesi fisioterapi yaitu

IFI dan juga tim penyusun dari organisasi profesi tenaga gizi, elektromedis

dan teknisi gigi yang SKKNI-nya sudah dalam proses pengesahan di

Kementerian Tenaga Kerja. Pada pertemuan juga menghadirkan

narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi

Profesi. Rancangan yang disusun oleh setiap tim penyusun dipaparkan dan

mendapatkan masukan dari peserta pertemuan yang ada. Pada akhir

pertemuan tim penyusun memperbaiki rancangan yang disusun

menyesuaikan dengan masukan yang didapat dari peserta pertemuan.

2) Pembahasan rancangan

Pembahasan rancangan dilakukan dalam bentuk pertemuan full day meeting

dan rapat di dalam kantor. Pada pertemuan pembahasan diundang dari

pemangku kepentingan terkait yaitu unit program di lingkungan

Kemenkes, organisasi profesi lain yang memiliki ruang lingkup pekerjaan

dan kompetensi yang bersingungan, perwakilan rumah sakit swasta dan

rumah sakit miliki pemerintah pusat dan daerah.


Rancangan yang dibahas selanjutnya disempurnakan oleh tim penyusun

untuk masuk ke dalam proses finalisasi.

3) Finalisasi rancangan

Rancangan skema pengembangan karir yang sudah dilakukan pembahasan

dengan pemangku kepentingan terkait disempurnakan oleh tim penyusun

untuk masuk ke dalam proses finalisasi rancangan. Pertemuan finalisasi

rancangan dilakukan dalam bentuk pertemuan full day meeting yang juga

mengundang pemangku kepentingan terkait dari unit program di

lingkungan Kemenkes, organisasi profesi lain yang memiliki ruang lingkup

pekerjaan dan kompetensi yang bersingungan, perwakilan rumah sakit

swasta dan rumah sakit miliki pemerintah pusat dan daerah.

Rancangan skema pengembangan karir ATLM dan Fisioterapi yang sudah

melalui proses finalisasi diserahkan kepada Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

untuk diajukan dan ditindaklanjuti.

2. Tata Kelola Sertifikasi

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki indikator kinerja yang

diusulkan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu “Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi

Kompetensi”. Indikator tersebut adalah untuk mendukung program NAWACITA di

bidang kesehatan dengan memperjuangkan peningkatan mutu melalui pengakuan

kompetensi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi merupakan bidang

yang memiliki fungsi tak terpisahkan, karena dalam hal pengembangan karir, selalu

berkaitan erat dengan tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan. Gambaran umum

tentang pengembangan karir SDM Kesehatan adalah pengembangan karir SDM

kesehatan yang telah bekerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengembangan karir adalah hak setiap SDM Kesehatan.

Saat ini, pengembangan karir SDM Kesehatan dengan status Aparatur Sipil

Negara, menggunakan sistem jabatan fungsional ASN, yaitu untuk peningkatan

karir/jabatan ASN, harus melalui uji kompetensi. Sedangkan untuk SDM Kesehatan


di luar ASN, saat ini dalam peningkatan karir di fasilitas pelayanan kesehatan seperti

rumah sakit (RS) menggunakan sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Peningkatan dan pengembangan karir SDM Kesehatan dapat diraih dengan

sistem sertifikasi profesi, selain berkaitan erat dengan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), juga berkaitan dengan pemenuhan kompetensi kekhususan di

masing masing unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem sertifikasi SDM

Kesehatan yang sesuai dengan peraturan BNSP masih tengah dikembangkan bekerja

sama dengan semua pihak terkait termasuk rumah sakit. Rumah sakit dalam hal

akreditasi untuk peningkatan mutunya, membutuhkan sistem sertifikasi ini untuk

pengakuan secara nasional kompetensi SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit

tersebut. Sebagaimana diketahui sistem akreditasi rumah sakit mengacu pada ISO

17024, yang menyatakan bahwa SDM Kesehatan yang bekerja harus memiliki

sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan unit kerjanya sebagai bukti pengakuan

kompetensi secara tertelusur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang

akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini kerjasama bilateral antara Indonesia

dengan beberapa negara tengah marak dilakukan. Diantaranya negara Qatar, Arab

Saudi, Jepang, dan lainnnya. Kerja sama bilateral ini, salah satu bidang kerjasamanya

adalah pengiriman SDM Kesehatan sesuai kriteria negara tujuan tersebut.

Proses sertifikasi berdasarkan peraturan BNSP Nomor 301 Tahun 2016 yaitu

proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan

obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja baik

kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau

standar khusus. Dalam pelaksanaan proses sertifikasi dibutuhkan perangkat

perangkat atau dapat disebut juga infrastruktur sertifikasi profesi. Infrastruktur

tersebut adalah:

a. Standar Kompetensi Kerja

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan


ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau dapat juga

merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi multinasional dan

dikembangkan secara internasional.

b. Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang

telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

c. Skema Sertifikasi

Berisi paket kompetensi dan persyaratan kompetensi yang berkaitan dengan

kategori atau keterampilan seseorang.

d. Asesor Kompetensi

Seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk

melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi

tertentu.

e. Materi Uji Kompetensi

Alat untuk alat bantu dalam mengases kompetensi dapat berupa daftar

periksa (checklist) observasi demonstrasi, daftar periksa obeservasi produk

atau jasa, daftar periksa observasi portofolio, daftar pertanyaan tertulis,

daftar pertanyaan wawancara, dan lain-lain.

f. Tempat Uji Kompetensi

Tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja

yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (good practice), sebagai

tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan

metoda asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam

bidang tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan, pada tahun 2019 Bidang

Pengembangan Karir dan Tata Kelola sertifikasi melaksanakan fungsinya melalui

berbagai kegiatan, diantaranya:

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Pengakuan terhadap kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi

kompetensi kerja. Pada bidang kesehatan, sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM

Kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya penjaminan mutu. Sehubungan dengan


itu, dipandang perlu untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang SKKNI, sehingga dapat menjamin

tersedianya SDM Kesehatan yang memiliki kualifikasi kompetensi kerja sesuai

dengan kebutuhan pelayanan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun

internasional.

Sesuai dengan Permenaker tersebut, tahapan penyusunan SKKNI adalah

sebagai berikut: perumusan rancangan bagi tim perumus dan tim verifikator,

workshop perumus rancangan, workshop verifikasi internal, prakonvensi nasional,

verifikasi eksternal dan konvensi nasional.

Sesuai dengan amanah dari Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan Kesehatan, disebutkan bahwa Penyusunan SKKNI bagi tenaga

kesehatan dilaksanakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), namun

karena KTKI saat ini belum resmi terbentuk, sehingga SKKNI tenaga kesehatan pada

tahun 2019 masih dilaksanakan oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

SKKNI yang disusun pada tahun 2019 adalah untuk tenaga Kesehatan

Lingkungan, Radiografer, Teknik Kardiovaskular, Pelayanan Darah, dan Terapi

Wicara. Saat ini penyusunan SKKNI 5 (lima) tenaga kesehatan tersebut tengah dalam

proses penetapan di Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Penyusunan Pedoman Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi

Seiring dengan maraknya tuntutan akan sertifikasi di bidang kesehatan,

maka dibutuhkan peran lembaga sertifikasi bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang pendirian LSP, disebutkan salah satu

syarat dalam melakukan pendirian LSP adalah adanya rekomendasi dari

Kementerian atau Lembaga terkait, dalam bidang kesehatan, tentu Kementerian

Kesehatan sebagai leading sector. Berdasarkan hal ini, maka perlu disusun satu

pedoman yang akan menjadi dasar pemberian rekomendasi tersebut. Pedoman yang

disusun bersifat sangat teknis, sehingga pedoman tersebut dituangkan dalam bentuk

Surat Edaran tentang Pemberian Rekomendasi LSP Bidang Kesehatan.


c. Pengembangan Web Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan

Web LSP Kesehatan merupakan Sistem informasi yang dikembangkan Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Web ini dimaksudkan guna memudahkan para

seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan sertifikasi SDM Kesehatan untuk

mendapatkan informasi yang adekuat, terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Dalam

web ini memuat informasi berita dan artikel terkait kegiatan sertifikasi bidang

kesehatan, data asesor kompetensi, data asesi kompetensi berdasarkan format sesuai

dengan peraturan BNSP, data Tempat Uji Kompetensi, skema sertifikasi profesi

kesehatan, dan materi uji kompetensi (MUK), dalam hal MUK, yang dapat

mengakses konten ini adalah administrator website.

d. Penyiapan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

Analisa situasi yang berkembang saat ini dalam ASEAN blueprint 2016-2025

disebutkan bahwa tujuan akhir dari liberalisasi jasa kesehatan adalah mobilisasi

tenaga kesehatan antar negara anggota ASEAN, sehingga akan membuka pasar bagi

tenaga kesehatan berkualitas di ASEAN. Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa

khususnya jasa kesehatan Indonesia dengan negara lain termasuk non ASEAN

semakin meningkatkan permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar

negeri baik di wilayah ASEAN, Asia, dan Eropa. Dalam kerangka kerjasama

multilateral, Indonesia bergabung dalam WTO sedangkan dalam kerangka kerjasama

regional, Indonesia telah berpartisipasi dalam APEC serta ASEAN. Selain itu

Indonesia juga mempunyai kerjasama dalam kerangka bilateral dengan Australia

dalam perjanjian Indonesia Australian Comprehensive Economic Patnership Agreement

(IA-CEPA), Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-

CEPA), Indonesia Europe Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IE CEPA) dengan 4 negara (Swiss, Liechtenstein, Islandia, Norwegia),

Indonesia Korea Selatan (IK CEPA), Indonesian Japan Economic Partnership Agreement

(IJEPA) dan perjanjian bilateral lainnya.

Peluang kerja sektor kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi demografi di

seluruh negara di dunia. Proses transisi demografi terjadi pada hampir seluruh

negara-negara di dunia, yang ditandai dengan adanya peningkatan status kesehatan

masyarakat, peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), dan menurunnya tingkat


fertilitas. Menurut data Prospek Populasi Dunia tahun 2015, jumlah lanjut usia (orang

berusia 60 tahun atau lebih) meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun

terakhir di sebagian besar negara, pertumbuhan lanjut usia (lansia) tersebut

diproyeksikan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Dampak dari

peningkatan ageing population menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan

tenaga kesehatan dan meningkatnya permintaan tenaga kesehatan di negara-negara

maju. Diperkirakan kebutuhan tenaga kesehatan secara global akan mencapai 12,9

juta pada tahun 2035 (WHO).

Hal tersebut diatas merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat

memenuhi permintaan dari negara negara di luar negeri. Tingginya peluang bagi

tenaga kesehatan Indonesia dipengaruhi faktor karakteristik tenaga kesehatan

Indonesia sendiri. Negara asing menganggap bahwa tenaga kesehatan Indonesia

lebih ramah, dan dapat merawat dengan baik. Tingginya permintaan selalu diikuti

dengan tantangan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan Indonesia. Beberapa

tantangan yang harus dihadapi yaitu : adanya ujian nasional di beberapa negara,

kompetisi dengan negara lain, perbedaan kurikulum pendidikan, permintaan

kemampuan Bahasa, dan perbedaan budaya dengan negara asal.

Untuk memenuhi peluang dan tantangan tersebut adalah dengan melakukan

berbagai upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memenuhi

pasar kerja luar negeri, diantaranya adalah menyiapkan perangkat pendidikan yang

sesuai dengan standar negara tujuan, penyiapan SDM yang berpengalaman melalui

program pemagangan/inkubator, mengupayakan sertifikasi internasional sesuai

permintaan negara tujuan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar negara

tujuan.

Pada tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memfasilitasi

penyiapan tenaga perawat untuk ke Arab Saudi salah satunya adalah pemenuhan

persyaratan memiliki sertifikat Prometric Qatar. Uji sertifikasi ini merupakan

sertifikasi internasional dari luar negeri dengan metode online, diselenggarakan oleh

perusahaan swasta luar negeri Prometric.

Penyelenggaraan sertifikasi Prometric ini melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

(1) Rekrutmen dan seleksi administrasi peserta.


(2) Review yaitu penyiapan peserta untuk menghadapi uji sertifikasi

Prometric berupa pembahasan materi uji serta try out soal-soal sertifikasi

Kegiatan Review International Prometric Examination Negara Saudi Arabia

ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Kegiatan ini dilaksanakan

digedung Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kampus Hang Jebat. Kegiatan

review diikuti oleh ± 32 peserta dari Institusi Pendidikan Negeri maupun

Swasta seperti STIKes dan beberapa perawat dari Rumah Sakit. Kegiatan

dimulai dengan sesi orientasi dari pengajar mengenai proses review dan

International Prometric Examination Negara Saudi Arabia yang

disampaikan oleh pengajar dari TOPRANK Filipina Mr. Jeremy Rod

Gubi Cabanez, RN, USRN, UKRN. Setelah dilakukan pemaparan

gambaran proses kegiatan review dan International Prometric Examination

Negara Saudi Arabia, dilakukan Diagnostic Exam Test A dan B masing-

masing 75 item. Dilanjutkan dengan kegiatan review di Jakarta

disampaikan oleh pengajar dari Filipina yaitu Jeremy Rod Gubi Cabanez,

RN. Metode yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses

evaluasi terlebih dahulu sebelum masuk ke materi untuk mengetahui

kelemahan topic yang ada pada peserta. Setelah dilakukan evaluasi,

pengajar membahas/memberikan rasionalisasi kepada peserta. Mata ajar

dihari pertama dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Mr.

Jeremy yaitu mengenai Fundamental of Nursing 1, didalam pembahasan

fundamental of Nursing terdapat 50 soal dan pengajar memberikan

rasionalisasi serta clue yang terdapat di dalam soal. Setelah proses

rasionalisasi/pembahasan, hasil evaluasi/pengerjaan soal yang

dikerjakan oleh peserta langsung dimasukan ke Tracking Card. Setelah

Break dilanjutkan dengan topic Fundamental of Nursing 2 dan dilanjutkan

pengisian Workbook Practice Test 1 sebanyak 50 item. Proses berikutnya

adalah review materi lanjutan serta pengisian workbook practice untuk

pediatric nursing, Pediatric Nursing, Medical Surgical Nursing. Selanjutnya

dilaksanakan review online NCSBN Online Platform (CBT). Berikutnya


peserta dijelaskan mengenai Nursing Bullet yaitu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mengetahui jenis soal yang sering muncul pada uji

Internasional Prometric beserta rasionalisasi/pembahasannya, serta

peserta harus mengerjakan soal didalam predictor, kemudian seluruh

peserta mengerjakan Final Predictor sebanyak 150 soal selama 2,5 jam.

Setelah peserta selesai mengerjakan, hasil akan dimasukkan kedalam

Tracking Card. Terakhir sebelum pelaksanaan uji prometric, peserta

mengerjakan online diagnostic.

(3) Pelaksanaan uji Prometric

Kegiatan Uji International Prometric Examination Negara Saudi Arabia ini

dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Sebelum perserta melaksakan Uji

International Prometric Examination Negara Saudi Arabia, dilakukan

pengecekan dokumen adminitrasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan

pengecekan dokumen lengkap maka proses tahap awal yaitu melakukan

Verifikasi Dokumen menggunakan system Data Flow khusus Negara

Saudi Arabia. Proses data flow ini memakan waktu lebih 40 hari. Adapun

yang dilakukan verifikasi pada perserta adalah Institusi Pendidikan

perserta, tempat kerja perserta dan lisensi tenaga kesehatan /STR

peserta. Setelah proses data flow berjalan, maka hasil proses data flow

dilakukan Verifikasi melalui system Mumaris Plus. Pada system

ini,kembali dokumen perserta akan di verifikasi mulai dari Ijazah,

Transkrip Nilai , Surat Pengalaman Kerja, STR dan hasil dari data flow

apabila sekolah/institusi Pendidikan perserta sudah terdaftar di

Mumaris Plus. Proses Mumaris Plus memakan waktu 40 hari kerja bagi

New Qualification (Institusi Pendidikan yang belum terdaftar), dan 20

hari kerja bagi Profesional Qualification (institusi Pendidikan yang sudah

terdaftar). Setelah proses Mumaris Plus selesai, maka eligibility number

akan segera publis untuk dilakukan penjadwalan Uji Prometric. Setelah

elibigility keluar, dilakukan proses regristrasi ke prometric Center secara

online untuk menentukan tempat, Tanggal dan Waktu ujian. Syarat dasar


dalam mengikuti Uji International Prometric examination Negara Saudi

Arabia adalah perserta yang mempunyai Paspor yang masih berlaku dan

mengisi formulir registrasi yang sesuai dengan identitas untuk pengisian

saat registrasi. Selanjutnya dilakukan proses registrasi yang dilakukan

oleh pihak teknis Indonesia kepada tim prometric center di Kuala

Lumpur ,perserta akan mendapatkan jadwal yang telah ditentukan dan

ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi prometric Negara Saudi Arabia

saat di tunjuk sebagai tempat uji kompetansi Prometric Negara Saudi

Arabia saat akan exam. Kegiatan ini di menara Imperium 28th Floor, JL

HR Rasuna Said Kav-1 Kuningan , Jakarta 12980 Indonesia.

(4) Pengembangan Start Up Caregiver

Caregiver adalah seseorang baik formal maupun informal yang telah

lulus pendidikan atau pelatihan untuk melakukan pendampingan pada

seorang atau kelompok yang tidak mampu merawat dirinya sendiri,

baik sebagian atau seluruhnya karena mengalami keterbatasan fisik dan

atau mental. Bagi caregiver yang memberi pendampingan pada lansia

disebut caregiver lansia. Sampai saat ini terdapat 445 panti wreda,

pelayanan homecare bagi lansia terlantar oleh Kemensos di 34 provinsi,

2.776 Rumah Sakit, 9.852 Pusat Kesehatan Masyarakat, 76.547 Posyandu

Lansia, serta 34.000 Bina Keluarga Lansia (BKL), 260 Lembaga

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Organisasi peduli lansia lainnya,

yang semuanya membutuhkan caregiver baik formal maupun informal

(CAS UI, 2017). Namun di Indonesia, belum mempunyai standar

pendidikan dan pelatihan serta sistem sertifikasi caregiver. Kondisi ini

merupakan hambatan untuk terpenuhinya kebutuhan caregiver di dalam

dan luar negeri. Untuk kebutuhan internasional terdapat peningkatan

pengiriman caregiver Indonesia ke berbagai negara sejak tahun 2011

hingga tahun 2017 sebagai berikut tahun 2011 sejumlah 6.301 orang;

tahun 2012 berjumlah 1.354 orang; tahun 2013 berjumlah 2.903

orang; tahun 2014 berjumlah 2.593 orang; tahun 2015 berjumlah 5.604

orang; tahun 2016 berjumlah 35.552 orang; dan tahun 2017 berjumlah


29.162 orang (BNP2TKI, 2017). Kualifikasi caregiver yang dikirim ke

berbagai negara tersebut di atas berbeda satu dengan yang lain. Badan

PPSDM Kesehatan memiliki kebijakan untuk mendayagunakan tenaga

Caregiver yang terintegrasi secara optimal dari mulai perencanaan,

pengadaan, sertifikasi, dan pendayagunaan sehingga menghasilkan

tenaga caregiver yang berkualitas, memiliki kepercayaan publik,

kemudahan dan berdaya saing khususnya ke luar negeri. Tahun 2018,

Kementerian Kesehatan menetapkan Pedoman Pendayagunaan Tenaga

Caregiver Lansia. Terkait dengan pendayagunaan tenaga caregiver baik

dalam dan luar negeri, dalam pedoman tersebut dijelaskan tentang

kompetensi tenaga caregiver. Pendayagunaan caregiver lansia di

Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah

maupun non pemerintah, sesuai tugas dan fungsi masing-masing

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pendayagunaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan,

pemanfaatan dan pengembangan. Penempatan tenaga caregiver lansia

oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan UU ASN Nomor 5 tahun

2014, yaitu melalui pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sedangkan pada sektor swasta pendayagunaan caregiver lansia

dilakukan dengan kontrak kerja sesuai peraturan institusi masing-

masing. Pendayagunaan tenaga caregiver lansia di luar negeri dapat

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di dalam negeri dan

peluang kerja di luar negeri. Pendayagunaan caregiver lansia di luar

negeri saat ini meliputi Rumah Sakit, Panti Wredha dan Rumah Tangga.

Secara umum, negara-negara yang mendayagunakan caregiver seperti

Taiwan, Hongkong, Singapura, negara-negara Timur Tengah, Amerika

dan Australia membutuhkan caregiver yang memiliki kemampuan

melaksanakan pekerjaan pendampingan lansia dengan mengurus

lingkungan lansia, menyiapkan dan memberi makan/minum lansia,

memobilisasi lansia, mencegah kecelakaan dan P3K lansia dan membuat


D. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kesehatan

laporan penjagaan/asuhan lansia serta berbicara dan berkomunikasi

dalam bahasa negara penempatan. Jumlah penempatan tenaga caregiver

Indonesia ke luar negeri tahun 2014-2018 sejumlah 114.648 orang.

Saat ini telah marak permintaan tenaga caregiver serta marak pula pelatihan

dan sertifikasinya di Indonesia. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan tersebut

antara konsumen, agensi penyalur tenaga caregiver, lembaga sertifikasi yang

memiliki sertifikasi tenaga caregiver, dan lembaga pelatihan tenaga caregiver, maka

diperlukan aplikasi yang dapat mengakomodir semua komponen tersebut yaitu start

up caregiver.

Sejalan dengan telah terbitnya surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/372/2019 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan,

diperlukannya program kerja dalam pelaksanaan kegiatan LSP Kesehatan tahun 2019

sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi yang

diharapkan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan

LSP Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan BNSP Nomor 301 tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh LSP Kesehatan. Oleh karena itu,

LSP Kesehatan membutuhkan penguatan kelembagaan dalam kegiatan selanjutnya

agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

LSP Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut, berubah nama

dari sebelumnya adalah LSP Tenaga Kesehatan yang dibentuk pada tahun 2016.

Anggaran LSP Kesehatan menggunakan anggaran APBN dan masih menjadi satu

dengan anggaran Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selain

perubahan nomenklatur, juga terjadi perubahan ruang lingkup sertifikasi, yang mana

sebelumnya adalah ruang lingkup sertifikasi perawat yang akan didayagunakan ke

luar negeri, sekarang berubah ruang lingkup sertifikasi untuk seluruh SDM

Kesehatan baik dalam dan luar negeri. Terjadinya perubahan ruang lingkup tersebut


membuat pengembangan sertifikasi Tenaga Kesehatan juga meluas, tidak hanya

profesi perawat saja, namun untuk profesi tenaga kesehatan lainnya juga

mengajukan sertifikasi melalui LSP Kesehatan, yang mana Standar Kompetensi Kerja

Nasional (SKKNI) nya sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Profesi

tersebut antara lain; Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis,

Teknisi Gigi, Nutrision, dan Dietisien. Selain itu juga ada pengajuan dari SDM

Kesehatan lainya bidang kesehatan, yaitu Health Spa.

Untuk penguatan kelembagaan LSP Kesehatan membawahi empat Bidang,

yaitu; (1) Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja, (2)

Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor, (3) Bidang Kerjasama, dan (4) Bidang

Manajemen Mutu.

1. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja

Saat ini LSP Kesehatan sudah melakukan pengembangan penyusunan skema

sertifikasi dan sudah memiliki 70 skema sertifikasi yang disusun mengacu kepada

peta jabatan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja

Khusus SKKK), diantaranya yaitu;

Ø 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Keperawatan;

Ø 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Fisioterapi;

Ø 10 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Ahli Teknik Lab.Medik;

Ø 35 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Elektromedis;

Ø 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Teknisi Gigi;

Ø 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Nutrition;

Ø 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Dietisien;

Ø 7 Skema Sertifikasi Bidang Health Spa.

Dalam proses penyusunan pengembangan 70 skema sertifikasi tersebut LSP

Kesehan melibatkan stakeholder terkait dan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi

tersebut antara lain; PPNI untuk profesi perawat, PATELKI untuk profesi Ahli

Teknik Laboratorium Medik, IFI untuk profesi Fisioterapi, IKETEMI untuk profesi

Elektromedis, PTGI untuk profesi Teknisi Gigi, PERSAGI dan Dietisien untuk profesi

Nutrision, dan ASPI untuk profesi Health Spa.


2. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor

Dalam upaya melakukan pengembangan dan mempermudah sertifikasi, saat

ini LSP Kesehatan menambah Asesor Kompetensi sebanyak 42 orang sesuai 7 (tujuh)

profesi baru yang sudah menyusun skema sertifikasi yang baru, yaitu Fisioterapi,

Ahli Teknik Laboratroium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien

dan Health Spa. Penambahan asesor kompetensi itu dilaksanakan pada:

(1) Workshop Asesor Kompetensi dan ACA LSP Kesehatan angkatan VI.

Worskshop asesor angkatan VI dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Agustus

2019 di Veranda Hotel Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 42 orang

yang mewakili dari masing-masing profesi yaitu Fisioterapi, Ahli Teknik

Laboratroium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan

Health Spa. Workshop asesor kompetensi dibagi menjadi dua kelas

pengajaran, yang masing-masing kelas dibimbing oleh Master Asesor dari

BNSP. Pelaksanaan workshop Asesor Kompetensi dilaksanakan selama 4

hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA (Asesemen Calon

Asesor). Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi

Auditorium Badan PPSDM Kemenkes.

(2) Pelatihan Asesor Kompetensi dan ACA angkatan VII, VIII, IX dan X.

Pelatihan asesor angkatan VII, VIII, IX dan X adalah pelatihan Asesor

Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Kesehatan Cabang RSCM yang

difasilitasi oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan bekerjasama

dengan BNSP. Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Kesehatan

Cabang RSCM dibagi menjadi 4 Batch, dengan rincian sebagai berikut:

· Batch I, dilaksanakan pada tanggal 21-24 Oktober 2019 di Gedung RSCM

Kintani dengan jumlah peserta 24 orang dengan hasil rekomendasi

semua peserta Kompeten.

· Batch II, dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2019 di Gedung RSCM

Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan

Kompeten 23 orang, yang belum kompeten 1 (satu) orang.


· Batch III, dilaksanakan pada tanggal 9-12 Desember 2019 di Gedung

RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan

semua peserta Kompeten.

· Batch IV, dilaksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2019 di Gedung

RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan

Kompeten 19 orang, yang belum Kompeten 4 orang dan tidak

direkomendasikan ACA (Asesemen Calon Asesor) 1 orang.

Untuk peserta pelatihan asesor ini hampir semua peserta adalah pegawai

RSCM, dikarenakan kebutuhan SDM Rumah Sakit RSCM yang kompeten.

3. Bidang Kerjasama

Dalam upaya melakukan recognize dengan negara tujuan, LSP Kesehatan

sudah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional dan

Lembaga Pelatihan untuk mempersiapkan perawat yang akan didayagunakan ke

luar negeri. Lembaga review center TOP RANK & ICCA dari Filipina untuk

melaksanakan kegiatan review dan test center selama 2 minggu di Jakarta untuk

mempersiapakan Uji Internasional Prometric Arab Saudi. LSP Kesehatan juga

bekerjasama dengan Lembaga ITC (International Test Center) untuk program Uji

Sertifikasi Internasional CGFNS (The Commission on Graduates of Foreign

Nursing School) Amerika.

Selain kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi International, LSP Kesehatan

juga sudah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto

Mangunkusumo sebagai LSP Cabang dari LSP Kesehatan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor:

HK.02.03/2/9078/2019 tentang Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan

Cabang RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.


E. Penganugerahan tenaga kesehatan teladan

Gambar 3.6. Penyerahan Sertifikat Lisensi LSP Kesehatan Cabang RSCM dari Kepala Pusat Peningkatan

Mutu SDM Kesehatan (drg. Diono Susilo, MPH) kepada Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

(dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA).

4. Bidang Manajemen Mutu

Untuk menjaga mutu kelembagaan, sudah dilakukan audit internal LSP

Kesehatan oleh Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) terhadap dokumen-

dokumen pelaksana LSP Kesehatan. Selain itu LSP Kesehatan tahun ini juga habis

lisensinya dari BNSP selama 3 (tiga) tahun, sehingga akan melakukan perpanjangan

lisensi BNSP (re-lisensi). LSP Kesehatan sudah mengajukan perpanjangan lisensi ke

BNSP sekaligus perubahan ruang lingkup sertifikasinya. Untuk jadwal whitnes masih

menunggu dari BNSP.

Penganugerahan atau pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan di

Puskesmas Tingkat Nasional tahun 2019 ini diselenggarakan bertepatan dengan

perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke 55. Kegiatan ini bertujuan sebagai

pengakuan atas keteladanan tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan di

Puskesmas yang dilaksanakan secara obyektif dan transparan. Selain itu kegiatan

penganugerahan ini memiliki tujuan khusus, yaitu:


(a) Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi yang

memenuhi persyaratan administrasi dan bobot penilaian.

(b) Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama

melalui Puskesmas.

(c) Meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan di dalam memberikan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

(d) Meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas.

(e) Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dalam

upaya meningkatkan pelayanan kesehatan strata pertama di Puskesmas.

Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga

kesehatan teladan di Puskesmas meliputi 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu; dokter,

dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan

lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian.

Penetapan 9 jenis tenaga kesehatan teladan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang juga

dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan

di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat

nasional ini telah diselenggarakan selama tujuh hari dari tanggal 8-14 Nopember

2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Peserta kegiatan Pemberian

Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2019

berjumlah 140 orang yang berasal dari 29 Provinsi terdiri dari 33 orang laki-laki

(23,57%) dan 107 orang perempuan (76,43%). Setiap Provinsi diwakili oleh maksimal

5 orang tenaga kesehatan teladan terdiri dari; Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan,

Nutrisionis/Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Kefarmasian, Tenaga

Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat).

Selama seminggu para teladan mengikuti jadwal acara yang cukup padat,

mulai dari mengikuti acara pertemuan dengan eselon I dan Menteri Kesehatan

sampai dengan acara ramah tamah dengan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain itu para teladan juga diberikan waktu untuk berwisata ke Museum


Kepresidenan Bogor, wisata religi ke Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Greja Immanuel

dan wisata belanja ke Thamrin City. Acara pertemuan dengan pejabat eselon I diisi

dengan mengikuti paparan terkait dengan program prioritas dan inovatif di masing-

masing unit eselon I dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya

acara dengan Menteri Kesehatan dilakukan dengan dialog inter-aktif di hadapan

para pejabat eselon I terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi di daerah

masing-masing.

Selain itu panitia juga menyediakan waktu para teladan untuk berkunjung ke

Kementerian Kesehatan. Kunjungan ke Kementerian Kesehatan diselenggarakan agar

peserta mengetahui lebih jauh unit-unit utama yang ada di Kementerian Kesehatan

dan layanan informasi, seperti; penyebaluasan informasi layanan, mengunjungi Unit

Layanan Terpadu (ULP), Perpustakaan dan Siaran Radio Kesehatan (SRK).

Kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat

nasional tahun 2019 ini juga menampilkan perform gelar budaya dari masing-masing

daerah yang kelompokan dalam pulau-pulau. Penampilan perform gelar budaya ini

memang sangat menarik karena banyak menampilkan beragam budaya di tanah air.

Gambar 3.7. Para Peserta Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan terpilih, terlihat gembira ketika berphoto bersama Menteri Kesehatan didampingi Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan pada penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, tanggal 8-14 Nopember 2019.


F. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Dari target 17 dokumen rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) telah terealisasi 100%, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui

Inpassing (revisi Permenkes Nomor 42 Tahun 2017)

4. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Perawat

5. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Terapi Gigi dan

Mulut

6. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Bidan

7. Rancangan Revisi Permenkes Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 135

Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi

Elektromedis





Teknisi Gigi






Nutrisionis





Dietisien

12. Rancangan Rancang Bangun (Grand Design) Pengembangan Karier

Tenaga Kesehatan 2019-2024

13. Draf Pedoman Tata Laksana Pemberian Rekomendasi Calon LSP Bidang

Kesehatan dan Perpanjangan Lisensi Bagi LSP Bidang Kesehatan

14. Pembekalan/Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Papua dan

Papua Barat Tahun 2019

15. Petunjuk Teknis Sanksi bagi Peserta Program Bantuan Biaya PPDS/

PDGS

16. Draf Petunjuk Teknis Program Fellowship

17. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tubel SDM Kesehatan Tahun 2019

Secara rinci capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

sebagai berikut:


Tabel 3.24 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALI

SASI %

1 2 3 4 5 6 7

1

Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP

Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDS/ PDGS) Nasional

Diberikannya bantuan PDS/ DGS sebanyak 2.700 orang

Orang

Diberikan bantuan PDS/DGS sebanyak 2.532 orang

93,78

2

Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP Provinsi Papua dan Papua Barat

Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDS/ PDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat

Diberikannya bantuan PDS/ DGS sebanyak 20 orang

Orang

Diberikan bantuan PDS/DGS sebanyak 38 orang

190,00

3 Rancangan Norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK)

Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 17 NSPK

17

100,00

1) Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan

Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi

7 Dokumen

7 100,00

2) Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi (Rancangan Kebijakan Teknis)

4 Dokumen

4 100,00

3) Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan

Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi Kesehatan

3 Dokumen/ Pedoman

3 100,00

Jumlah dokumen Manajemen pendidikan SDM Kesehatan

3 Dokumen/ Pedoman

3 100,00

Penganugerahan tenaga kesehatan teladan

140 Orang 140 100,00

4 Terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan

2) Jumlah SDM Kesehatan penerima pendidikan berkelanjutan

3.473 Orang 3.308 95,25


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3) Jumlah penerima bantuan Pendidikan profesi Kesehatan

2.720 Orang 2.570 94,49

5 Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Tersusunnya: (1) Kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi (2) Pengelolaan keuangan dan BMN (3) Pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan 7 Dokumen

7

100,00

a) Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan program

1 Pedoman 1 100

b) Jumlah dokumen rencana dan anggaran program jangka pendek & panjang

1 Dokumen 1 100

c) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program

1 Dokumen 1 100

d) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN

2 Dokumen 2 100

f) Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

2 Dokumen 2 100

1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2019 mengalami

penyesuaian atau revisi anggaran sebanyak 4 kali revisi DIPA dan 5 kali revisi POK

dengan pagu awal sebesar Rp. 274.629.718.000,-. DIPA revisi POK ke-1 pada tanggal

12 April 2019, dilakukan karena adanya pergeseran anggaran antar keluaran (output)

dan penghapusan blokir sebesar Rp. 589.400.000,- pada akun beban jasa lainnya

(kode: 522191) pada komponen output Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk

Sertifikasi Luar Negeri. Selanjutnya DIPA 2 POK revisi ke-2 pada tanggal 28 Juni 2019

dan DIPA 2 POK revisi ke-3 pada tanggal 2 Agustus 2019, dilakukan karena adanya

perubahan detail kegiatan Bidang-Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha dengan tidak

merubah jumlah anggaran Satker. DIPA 3 POK revisi ke-4 pada tanggal 1 Nopember

2019, dilakukan karena adanya penambahan anggaran dana insentif sebesar

Rp. 5.683.000.000,- (total anggaran Satker menjadi Rp. 280.312.718.000,-) pada output


kegiatan tenaga kesehatan penerima penghargaan teladan tingkat nasional dan

perubahan detail kegiatan Bidang-Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha. Dan DIPA 4

POK revisi ke-5 dilakukan karena adanya pergeseran anggaran dalam output yang

sama.

Capaian kinerja anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai

dengan minggu ketiga Januari 2020 (berdasarkan smart e-monev DJA) sebesar

90,60% atau Rp. 253.953.681.535,- dari total anggaran sebesar Rp. 280.312.718.000,-

dengan realisasi belanja modal sebesar 97,35% dan realisasi belanja barang sebesar

90,58%. Hal ini menunjukkan bahwa serapan realisasi belanja barang dan belanja

modal cukup optimal, dan masih tersisa anggaran cukup besar yang belum

terserap sebesar Rp 26.459.036.465,- atau 9,40%. Beberapa alasan tidak terserapnya

anggaran belanja barang dan belanja modal disebabkan oleh:

(1) Belanja barang.

○ Biaya Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan

Dokter Gigi Spesialis (SPP, Biaya Hidup dan Ujian Jenjang) dan biaya

penunjang pendidikan (ujian nasional, seminar dan penelitian) yang

tidak terserap optimal karena tidak tercapainya target peserta

penerima bantuan PPDS/PDGS.

○ Sisa anggaran bantuan pendidikan fellowship bagi dokter spesialis

yang tidak terserap optimal.

○ Sisa anggaran pada sub output pengembangan Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan dan Penyusunan Rancangan PMK

tentang Grand Design Pengembangan Karir yang tidak terserap

optimal.

○ Sisa anggaran pada output jabatan fungsional yang terstandardisasi

yang tidak terserap optimal.

○ Sisa anggaran pada output penyelenggaraan penganugerahan

penghargaan tenaga kesehatan teladan.

○ Pengembalian biaya tiket pada kegiatan besar (harga tiket lebih

murah), pengurangan jumlah hari perjalanan dinas dan peserta

undangan rapat tidak semua hadir.


(2) Belanja modal.

○ Sisa anggaran pengadaan barang dari belanja modal sesuai dengan

kontrak kerja pengadaan barang/jasa.

Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini:

Tabel 3.25 Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan

Tahun 2019

No

Jenis Belanja

Alokasi Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

%

1 Belanja Modal 643.700.000 626.614.500 97,35

2 Belanja Barang 279.669.018.000 253.327.067.035 90,58

3 Belanja Pegawai 0 0 0,00

4 Belanja Bansos 0 0 0,00

T O T A L 280.312.718.000 253.953.681.535 90,60

Sumber: emonev SMART DJA, Posisi s.d 21 Januari 2020

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 sebesar

Rp. 253.953.681.535,- atau 90,60% lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi

anggaran tahun 2018 pada periode yang sama, yakni sebesar 90,32% dari anggaran

sebesar Rp. 339.441.602.000,-. Persandingan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019

periode yang sama, sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.26 berikut ini.


Tabel 3.26 Persandingan Realisasi Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan

Tahun 2018 dan 2019

2018 2019

Rp. % Rp. %

1 33.005.447.000 - 28.416.588.673 86,10 - -

2 141.052.730.000 127.570.681.000 138.997.956.492 98,54 124.010.947.584 97,21

3 142.933.092.000 126.003.960.000 122.058.105.108 85,40 106.923.530.735 84,86

4 2.813.980.000 4.323.120.000 1.212.286.776 43,08 2.772.941.805 64,14

5 8.438.120.000 4.875.373.000 7.143.266.128 84,65 4.546.555.551 93,26

6 - 6.899.780.000 - - 6.285.752.070 91,10

7 5.268.316.000 5.683.000.000 4.449.290.480 84,45 5.353.689.015 94,21

8 - 133.700.000 - - 128.408.000 96,04

9 3.729.917.000 3.025.472.000 2.660.708.417 71,33 2.447.282.138 80,89

10 2.200.000.000 1.797.632.000 1.661.817.041 75,54 1.484.574.637 82,59

NO PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)

2018 2019

Tenaga Kesehatan Teregistrasi

Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan

Bantuan Pendidikan Program

Pendidikan Dokter Spesialis/

Program Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis (PPDS/PDGS)

Bantuan Pendidikan Program

Pendidikan Dokter Spesialis/

Program Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis (PPDS/PDGS) Provinsi

Papua dan Papua Barat

Jabatan Fungsional yang

Terstandardisasi

Kebijakan Teknis Pengembangan

Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

Tenaga Kesehatan Penerima

Penghargaan Teladan Tingkat

Nasional Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

Layanan Internal (Overhead)

Layanan Perkantoran

JUMLAH 339.441.602.000 280.312.718.000 306.600.019.115 90,32 253.953.681.535 90,60

Persandingan capaian realisasi anggaran per bulan antara tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut ini.


Grafik 3.4

Persandingan Realisasi Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2018 dan 2019

2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2.1. Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian

kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan sesuai

dengan dokumen DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun anggaran

2019, ditampilkan pada tabel 3.27 dibawah ini:

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan 2019

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

(Orang)

Realisasi

(Orang)

Alokasi Anggaran

Rp)

Realisasi

(Rp)

%

SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan


3.473

Orang

3.308

Orang (95,25%)

127.570.681.000,-

124.010.947.584,-

97,21


Tabel 3.27 diatas terlihat bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah SDM

Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 127.570.681.000.-.

Capaian kinerja indikator ini sebesar 95,25% dari target indikator kinerja sebanyak

3.473 orang.

Capaian kinerja anggaran indikator ini tidak mencapai 100%: (1) target

kinerja tidak tercapai, karena 34% dari 723 orang (yang dinyatakan lulus administrasi

Pusat) atau sebanyak 249 calon peserta tubel SDM Kesehatan tidak lulus seleksi

akademik, (2) mengundurkan diri sebagai peserta tubel setelah dinyatakan lulus

akademik karena alasan keluarga, kesehatan dan karena mengikuti program

Nusantara Sehat Individu.

2.2. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah peserta

penerima bantuan profesi kesehatan diperlihatkan pada tabel 3.28 dibawah ini:

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan Tahun 2019

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

(Orang)

Realisasi

(Orang)

Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

%

SDM Kesehatan

yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan

2.720

Orang

2.570

Orang (94,49%)

130.327.080.000,-

109.696.472.540,-

84,17

Tabel 3.28 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja

jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan sebesar 84,17% dan

capaian indikator kinerja sebesar 94,49%. Serapan anggaran indikator kinerja ini juga

tidak optimal disebabkan karena rendahnya tingkat kelulusan akademik calon

peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan, sehingga anggaran yang

sudah tersedia tidak dapat diserap. Selain itu biaya bantuan program bantuan


pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis seperti; SPP, biaya

hidup, ujian jenjang dan biaya penunjang pendidikan (ujian nasional, seminar dan

penelitian) menjadi tidak terserap optimal.


BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan disusun sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2019. Laporan Kinerja ini

merupakan periode tahun terakhir dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu tools Kementerian Kesehatan

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja

merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja

harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas

dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat

pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Untuk itu, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan perlu mengantisipasi dinamika

perubahan di tahun 2020 yang berpotensi mempengaruhi capaian Indikator Kinerja

Kegiatan.

Sepanjang tahun 2019, Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian kinerja rata-rata

sebesar 101,34%. Namun demikian, indikator kinerja jumlah peserta penerima

bantuan profesi kesehatan masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk

dapat mencapainya di tahun 2020 disebabkan masih rendahnya tingkat kelulusan


akademik calon peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi

spesialis dan upaya untuk meningkatkan kelulusan akademik calon peserta program

bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis telah dilakukan sejak

tahun 2017, melalui kegiatan pembekalan/pemantapan bagi calon peserta program

pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, khususnya di Provinsi Papua dan

Papua Barat.

Pada tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengelola

anggaran sebesar Rp. 280.312.718.000,- yang terbagi menjadi 9 output kegiatan.

Sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 realisasi anggaran mencapai

Rp. 253.953.681.535,- atau 90,60%. Hal ini berarti masih tersisa anggaran

sebesar Rp. 26.359.036.465,- yang tidak terserap. Oleh karena itu perlu mendapat

perhatian dari masing-masing pejabat Bidang dan Sub Bagian untuk melakukan

evaluasi tidak optimalnya serapan anggaran dan melakukan perbaikan perencanaan

kegiatan pada tahun mendatang dengan menyisir seluruh komponen kegiatan yang

tertuang dalam DIPA secara lebih cermat sesuai dengan kemampuan satuan kerja

dalam merealisasikan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-

bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pusat

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada Tahun 2020 beberapa rekomendasi dan

upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1. Untuk indikator kinerja kegiatan jumlah SDM Kesehatan penerima

bantuan pendidikan berkelanjutan, agar menyusun perencanaan target

kinerja tubel SDM Kesehatan dengan memperhatikan prosentase data

kelulusan setiap jenjang pendidikan tahun sebelumnya dan mengusulkan

kerjasama dengan institusi pendidikan untuk membuka pendidikan alih

jenjang dari Diploma III ke Strata 1, mengingat jumlah pendaftar dari

Diploma III ke Strata 1 masih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan

lainnya.

!

!


!

2. Kegiatan pembekalan/pemantapan bagi calon peserta bantuan program

pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis agar diperluas

wilayahnya terutama wilayah Indonesia timur lainnya seperti; Provinsi

Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan

Sulawesi Barat untuk meningkatkan kelulusan akademik calon peserta.

3. Dalam hal kinerja penyerapan anggaran agar setiap Bidang/Sub Bagian di

lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan agar lebih disiplin

melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta

memperhatikan efisiensi setiap pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah SDM Kesehatan penerima

bantuan pendidikan berkelanjutan

2.167 4.288 3.635 2.929 2.900

a Peserta Lama 1.467 2.088 2.535 1.429 1.800

b Peserta Baru 700 2.200 1.100 1.500 1.100

2 Jumlah peserta penerima bantuan

pendidikan profesi kesehatan

4.387 4.446 2.882 2.987 2.900

a Peserta Lama 4.087 3.646 2.582 2.687 2.600

b Peserta Baru 300 800 300 300 300

TARGET (Orang)

Lampiran-1

PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

NO SASARAN

Terselenggaranya Peningkatan Mutu

Mutu SDM Kesehatan

INDIKATOR

MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi

1 Jumlah SDM

Kesehatan

penerima bantuan

pendidikan

berkelanjutan

(orang)

1 Jumlah SDM kesehatan yang

bekerja di bidang kesehatan

yang ditingkatkan

kemampuannya melalui tugas

belajar Diploma, Strata dan

Profesi (peserta lama dan baru)

2.167 4.288 3.635 3.635 4.000 2.929 4.030 2.900

a. Peserta Lama 1.467 2.088 2.535 2.535 2.500 1.429 2.930 1.800

b. Peserta Baru 700 2.200 1.100 1.100 1.500 1.500 1.100 1.100

2 Jumlah peserta

penerima bantuan

pendidikan profesi

kesehatan (orang)

2 Jumlah peserta penerima

bantuan pendidikan profesi

kesehatan serta yang

disetarakan (peserta lama dan

baru)

4.387 4.446 4.660 2.882 3.689 2.987 3.720 2.900

a. Peserta Lama 4.087 3.646 4.435 2.582 3.339 2.687 3.320 2.600

b. Peserta Baru 300 800 225 300 350 300 400 300

2018

Lampiran-2

RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN (REVISI KE-1)TAHUN 2015-2019

INDIKATOR TARGET

RPJMNDEFINISI OPERASIONAL

RENSTRA

2017 2019

2015 2016

1 Jumlah SDM Kesehatan penerima

bantuan pendidikan berkelanjutan

(orang)

2.167 2.273 104,89 4.288 3.191 74,42 3.635 3.601 99,06 2.929 3.974 135,68 2.900 3.308 114,07 15.919 16.347 102,69

a. Peserta Lama 1.467 1.467 100,00 2.088 2.088 100,00 2.535 2.171 85,64 1.429 2.563 179,36 1.800 2.801 155,61 9.319 11.090 119,00

b. Peserta baru 700 806 115,14 2.200 1.103 50,14 1.100 1.430 130,00 1.500 1.411 94,07 1.100 507 46,09 6.600 5.257 79,65

2 Jumlah peserta penerima bantuan

pendidikan profesi kesehatan

(orang)

4.387 4.175 95,17 4.446 3.230 72,65 2.882 2.893 100,38 2.987 2.572 86,11 2.900 2.570 88,62 17.602 15.440 87,72

a. Peserta Lama 4.087 3.772 92,29 3.646 2.834 77,73 2.582 2.472 95,74 2.687 2.127 79,16 2.600 2.250 86,54 15.602 13.455 86,24

b. Peserta baru 300 403 134,33 800 396 49,50 300 421 140,33 300 445 148,33 300 320 106,67 2.000 1.985 99,25

1.100

R % T R %T R % T R %

2017 2018 2019

TOTAL

TARGET

TOTAL

REALISASI

% RATA-

RATAT R % T

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BERDASARKAN RENSTRA

PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

TAHUN 2015 - 2019

NO INDIKATOR KINERJA

2015 2016

Tempat/Tgl Lahir Gol. TMT Nama Kls TMT Thn Bln Thn Bln Thn Bln Nama Thn Jurusan/Peminatan LulusTingkat

Ijazah

1 drg. DIONO SUSILO YUSKASRAN, MPH Magister Of Public Health

Bogor/19 September 1967 (Magister Public Health Australia)

drg. USMAN SUMANTRI, M.Sc S.2 Kesehatan Masyarakat

Jakarta/12 Agustus 1959 (Universitas Indonesia)

drg. ANGGER RINA WIDOWATI, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Nganjuk/3 Januari 1967 (Universitas Indonesia)

SIDIN HARIYANTO, SKM, M.Pd S.2 Manajemen Pendidikan

Lampung Tengah/3 November 1965 (Universitas Negeri Jakarta)

dr. JEFRI THOMAS ALPHA EDISON, MKM Magister Administrasi dan Kebijakan

KesehatanPematang Siantar/25 November 1976 (Universitas Indonesia)

A. SYARONI, S.Sos, M.Pd S.2 Pendidikan

TANGERANG/13 April 1966 (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)

DEWI NURAINI, ST, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Indramayu/17 Januari 1970 (UNIVERSITAS INDONESIA)

IDA AYU AGUNG MARDIANI PUTRI, S.KOM, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

JAKARTA/11 Maret 1972 (UNIVERSITAS INDONESIA)

Drs. ZAINUDIN, M.Kes Magister Kesehatan Lingkungan

Jakarta/7 April 1965 (FKM-Univ. Indonesia, Jakarta)

drg. BUSHRAH TAHIRAH S.1 Kedokteran Gigi

Jakarta/21 Januari 1969 (FKG Moestopo Beragama)

SUHARNI SIMBOLON, SKM , MKes S.2 Kesehatan

MEDAN/27 Agustus 1973 (Universitas Indonesia)

DONNA FREDISKA PANDIANGAN, SKM, M.KM Magister Ilmu Kesehatan

Pandumaan/16 Februari 1975 (Universitas Indonesia)

dr. FITRIA, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Rantau Panjang/30 Januari 1972 (Universitas Indonesia)

drg. NI KETUT WIDYANINGSIH, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Jakarta/28 Februari 1980 (Universitas Indonesia)

DRA. YUSMALINAR S.1 Pendidikan

JAKARTA PUSAT/22 Desember 1963 (IKIP Jakarta)

Drs. I DEWA GEDE ASTIKA S.1 Administrasi

Gianyar/16 Januari 1967 (STIA Yappan)

RAUDAH, SKM S.1 Kesehatan Masyarakat

BANJARMASIN/15 Januari 1968 (Universitas Indonesia)

RINI SUBEKTI, SE S.1 Ekonomi Manajemen

Jakarta/16 Februari 1966 (STIE Gotong Royong Jakarta Selatan)

SOBRI, SE S.1 Ekonomi Manajemen

Lahat/20 Juli 1963 (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi

Bakti)ENDANG PRIHAYUNI, S.Sos S.1 Administrasi

JAKARTA/20 November 1969 (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi)

drg. ALIA NUTRIA S.1 Kedokteran Gigi

Bandung/12 Januari 1980 (FKG. Universitas Padjadjaran

Bandung)

II.a

JFT 01/11/1986 32 Thn

25 Thn

TMT CPNSEselon

9 Bln 52 Thn

42 Thn

53 Thn

53 Thn

JFU 01/03/1991

33 ThnJFU 01/02/1986

JFU 01/03/1986 33 Thn

28 Thn

13 Thn 6 Bln 47 Thn

01/01/2005 14 ThnIII.a

01/03/1989

26 ThnIII.a

III.a

01/01/1994

01/01/1993

01/03/1989 30 Thn

JFT

30 Thn 7 Bln

3 Bln

11 Bln

Diklat PIM IV

DIKLAT PIM-IV

Diklat PIM IV

DIKLAT PIM-III

60 Thn 2 Bln

9 Bln

2 Bln

9 Bln 52 Thn

-

2013

-

2015

-

- -

- -

2013Diklat PIM IV

-

Diklat PIM IV

-

-

-

-

-

-

Prajabatan

Tingkat II

Umum

Latihan Jabatan

Struktural

DIKLAT PIM-III 2007

-

-

1 Bln

11 Bln

9 Bln

2012

2011

2014

2011

6 Bln

7 Bln

-

-

-

1988

-

-

Analis Keuangan (JFU) 7

III/d

2001

01/10/2010 Analis Kepegawaian Ahli / Analis Sumber

Daya Manusia Aparatur (JFU)

2003

1996

2006

2003

1996

2011

S2

S2

S2

S2

2008

2004

S1

S1

2013

2011

S1

S2

S2

S1

S1

S1

1993

1987

47 Thn

54 Thn

49 Thn

9 Bln 39 Thn

51 Thn

7 Bln 52 Thn

7 Bln 55 Thn

7 Bln

7 Bln

44 Thn

7 Bln 46 Thn

10 Bln 50 Thn

S149 Thn7 Bln

8 Bln 56 Thn 3 Bln

7 Bln 53 Thn

9 Bln7 Bln

9 Bln

10 Bln

11 Bln

9 Bln

8 Bln

S1200601/01/2019

8 Bln

9 Bln

8 Bln39 Thn9 Bln25/09/2018 1 Thn

25/09/2018 1 Thn 1 Bln

1 Bln

10 Bln

7 01/01/2019 0 Thn 9 Bln

01/01/2019 0 Thn

01/12/2018

9 IV.a 01/01/2007

9

6

JFU

JFU 01/03/1989 30 Thn

IV.a 01/04/2006

12 Thn

DI LINGKUNGAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2005 S2

7 Bln

TANGGAL CETAK : 29 Oktober 2019, 09:03:07

Masa Kerja

DAFTAR URUT KEPANGKATAN

KEADAAN OKTOBER 2019

1994 S2

2012

2003DIKLAT PIM-III 2010

SEPAMEN 2004

S2

Pendidikan

2009

2008

S2

S2

S2

S2

9 Bln

9 Bln 11 Bln

6 Bln

Usia

2001

4

3

2

No

13

12

11

10

9

15

14

20

19

21

17

16

18

7

8

6

IV/a

IV/a

197308271997032001'

196901212002122004'

IV/a

IV/a

196312221989032003' III/d 01/10/2001

197001171994032002' IV/a

197203111997032001'

196504071989031004'

5

196307201986021001'

196602161986032001'

01/04/2016

01/04/2018

01/04/2016

01/04/2011

198001122008012024'

196801151991032001' III/d

198002282007012007'

01/04/2014 Analis Keuangan (JFU)

4 Bln

Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan

(JFU)

7

IV/a 01/04/2019

IV/a 01/04/2017 Analis Kebijakan Ahli Madya (JFT)

Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan I

III/d

III/d

196604131994031003' IV/a 01/10/2015 Kepala Subbidang Pengembangan Kualifikasi

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berkelanjutan II

9

7

9

25/09/2018 1 ThnIV/a197611252005011004'

196511031989031001' IV/b 01/04/2016

197502162000122001'

196911201993032001'

III/d 7

197201302006042001' IV/a Kepala Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi

SDM Kesehatan Berkelanjutan I

Pengadministrasi Keuangan / Pengelola

Keuangan (JFU)

196701161988031002' III/d

NIP Baru

Pangkat JabatanMasa Kerja

Jabatan

Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Tata

Kelola Sertifikasi

12 25/09/2018 1 Thn

195908121986111001' IV/e

196701031993012001' IV/b Kepala Bidang Pengembangan Kualifikasi

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berkelanjutan

12 25/09/2018 1 Thn 1 Bln

1 Bln

01/04/2018 Analis Kebijakan Ahli Utama (JFT)

01/10/2013 Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

15 13/06/2019 0 Thn

01/08/201914

196709191994041001' IV/b

01/04/2013

0 Thn 2 Bln

JFT 01/03/1997 22 Thn

JFU 01/12/2002

IV.a

IV.a

01/03/1994 25 Thn

28/07/1994 25 Thn

IV.a

JFU

01/03/1997 22 Thn

0 Thn 9 Bln

1 Thn 3 Bln

1 Thn 0 Bln

1 Bln01/04/2017 Kepala Bidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan

12

9 Bln

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

Kepala Subbidang Pengembangan Karir 9

01/04/2016

01/04/2016 Analis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan

(JFU)

7

0 Thn

0 Thn

01/04/2017 Analis Kebijakan Ahli Madya (JFT) 7

10 Bln7

01/12/2018

01/01/2019

25/09/2018

01/01/2019

10/07/2018

01/10/2018

10 Bln

Perencana / Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan (JFU)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

01/04/2016

Analis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan

(JFU)

01/04/2016 Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT) 7

01/04/2013

7 0 Thn 9 Bln JFU 01/01/2008

01/12/2018 JFT0 Thn 10 Bln 01/03/1993 26 Thn

0 Thn 9 Bln

Nama

0 Thn 9 Bln01/01/2019

01/01/2019

0 Thn 9 Bln

1 Thn 1 Bln

18 Thn

16 Thn

01/12/2000

11 Thn

01/03/1988 31 Thn


Ijazah

DERI PINESTI, SKM,MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Tegal/24 Maret 1974 (Universitas Indonesia)

RAME MANURITA VERYSANTI SIAHAAN, SKM S.1 Kesehatan Masyarakat

Panei Tongah/16 Mei 1978 (FKM USU)

dr. LILIEK SULISTYOWARDANI S.1 Kedokteran Umum

Jambi/22 Juni 1977 (Universitas Trisakti)

MAYA RATNASARI, S.Kep, M.KEP Magister Keperawatan

Jakarta/27 Maret 1978 (Universitas Indonesia)

drg. NELLA SAVIRA LIANI S.1 Kedokteran Gigi

Pekanbaru/10 Februari 1981 (Universitas Trisakti)

LENNY AGUSTARIA BANJARNAHOR, SST, M.Fis S2 Fisiologi Olah Raga Konsentrasi

Fisioterapi

Sei Rampai/22 Agustus 1979 (-)

DIAN KURNIAWATI, SKM, MKM Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Jakarta/29 Januari 1977 (Universitas Indonesia)

FRANSISCA HARIANJA, SKM,MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Pangkalan Brandan/6 Desember 1980 (Universitas Indonesia)

dr. R.RATNA WULANDARI S.1 Kedokteran Umum

Bitung/15 Desember 1980 (UPN Veteran Jakarta)

drg. LINDA SUSANTI S.2 Kesehatan Masyarakat

Bandung/28 April 1980 (Universitas Indonesia)

SUGIARTO, SKM, MKM S.2 Kesehatan Masyarakat

Brebes/22 Juli 1976 (-)

Ns. MUFLIHATI, S.Kep S.1 Keperawatan

Jakarta/9 Maret 1981 (UI)

dr. HENNY ERLINA ARITONANG S.1 Kedokteran Umum

Jakarta/9 Desember 1979 (Universitas Trisakti)

KRISNA KRISTAWATI D.III Kesehatan Masyarakat

WONOGIRI/9 Desember 1970 (DIII Analis Kesehatan)

SOHADI, S.Kom S.1 Teknik Informatika

Jakarta/10 Agustus 1968 (Universitas Respati Indonesia)

LESTARI, SKM, MSi S.2 Ilmu Administrasi

Sui Duri/23 Maret 1977

ERNI SAPTIANI, SST,MKM Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Telukbetung/7 Januari 1978 (Universitas Indonesia)

MUHAMMAD TEGUH PRIBADI, S.Sos S.1 Komunikasi Hubungan

Internasional

Jakarta/1 Januari 1985 (Universitas Prof Dr. Moestopo

Beragama)OOM KOMALASARI, S.Kep, Ners Ners

Karawang/6 Mei 1977 (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

HAMDA RAHIMA, S.Kep, Ners Ners

Jakarta/7 Februari 1984 (Universitas Padjadjaran)

RAHAYU ASTUTI, SKM, MKM Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Jakarta/21 Oktober 1984 (Universitas Indonesia Jakarta)

LENTIK WIENDA KARTIKA, SKM MPH

Bandar Lampung/27 Juli 1984 (Flinders University)

RIZZA NORTA VILLENY ROSITA DEWI, SST Diploma IV Kebidanan

Klaten/7 April 1988 (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

9 Bln 38 Thn

7 Bln 48 Thn

39 Thn10 Bln

6 Bln 38 Thn

42 Thn

41 Thn

51 Thn

10 Bln 42 Thn

7 Bln

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019 0 Thn

0 Thn 9 Bln

0 Thn

0 Thn

0 Thn

9 Bln

9 Bln

JFU

JFU

9 Bln

0 Thn 9 Bln

0 Thn

JFU

JFU

0 Thn 10 Bln JFT 01/04/2006 13 Thn

10 Bln

JFU 01/12/2009

01/12/2003 15 Thn

01/04/2006

01/04/2006

01/12/2009 9 Thn

9 Bln

9 Bln 8 Thn

9 Thn

8 Thn

01/01/2010 9 Thn

01/12/2010JFU 10 Bln

JFU 01/12/2010

5 Bln

10 Bln 35 Thn 8 Bln

10 Bln

JFT

IV.a

JFU 01/03/2009 10 Thn

01/01/2005 14 Thn

JFU

IV.a

01/12/2010 8 Thn

01/01/2005 14 Thn

JFT

JFT 13 Thn

13 Thn

2 Bln - -

8 Bln

- -

43 Thn6 Bln

42 Thn

6 Bln

7 Bln 39 Thn

38 Thn10 Bln

38 Thn6 Bln

6 Bln

40 Thn

- -

- -

- -

- -

- -

- -9 Bln

- -2 Bln

7 Bln

10 Bln

- -10 Bln

- -3 Bln

7 Bln

6 Bln - -

--10 Bln

10 Bln - -

- -9 Bln


(JFU)


(JFU)

7

01/04/2019

01/10/2018

01/04/2019

01/04/2018

01/04/2017 0 Thn 10 Bln

0 Thn 9 Bln

01/04/2018 Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)

01/12/2010 8 Thn 6 Bln

7

9

01/12/2018

0 Thn 8 Bln

7

01/12/2018 0 Thn 10 Bln

01/12/2018

01/12/2018 0 Thn

25/09/2018 1 Thn 1 Bln

01/12/2018 0 Thn

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

01/01/2019

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

10 Bln

7

2010

2017

10 Bln

10 Bln

10 Bln

2015

9 Bln -

35 Thn 3 Bln

-35 Thn 0 Bln

-

-

Prajabatan 2014

34 Thn -

-

--10 Bln 31 Thn

- -

2012

2006

S1

S2

S2

S2

S1

2005 S1

S12003

2013 S2

S2

S2

S2

S1

S1

S1

S2

S22012

2015

2010

2004

2007

2008

DIV

S1

DIII1992

2018

2006

2014

2016


(JFU)

7

Pengelola Pengadaan Barang /Jasa /

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan

Prasarana (JFU)

7


(JFU)

7


(JFU)

7

197705062003122008' III/c

198804072010122001' III/c

9 Bln

41 Thn9 Bln

45 Thn 7 Bln

7 Bln 42 Thn

-8 Bln 41 Thn 5 Bln

7 Bln - -

-

4 Bln

2003 S1

S2

2012 S2

S12003

2013

01/01/2019

14/02/2019

UsiaLatihan Jabatan

StrukturalPendidikan

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

9 Bln

197912092010122002'

198103092006042003'

197607222006041011'

III/d

III/d

III/d

III/d

198102102010012011' III/d

198004282010032001'

198012152009122002'

198012062006042002'

197701292006042002'

197908222006042002' III/d 01/04/2018

197706222009032002' III/d

197803272005012003' 01/04/2017

44

43

42

41

40

III/d

III/d 01/04/2018

198407272010122002' III/c

198410212010122003' III/c

198402072010122001' III/c

36

35

34

33

32

31

30

27

26

25

24

29

28

22

III/d

III/d 01/04/2017

197805162005022003' III/d

197403242005012007'

39 7

196808102000031002'

197012091994032001'

III/c

Pengelola Data (JFU)

198501012009121002' III/c

197703232003122004'

197801072008122001'38

37

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli / Analis

Hubungan Masyarakat (JFU)

Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)


(JFU)

Pranata Komputer Ahli / Analis Sistem

Informasi (JFU)

7

7

7

6

23

Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT) 7

Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)

7

7

7

01/04/2019 Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan

(JFU)

9 Bln

0 Thn 9 BlnIII/c

III/c 01/04/2017

01/10/2013

III/c 01/04/2013

01/01/2019 0 Thn

9 Bln01/01/2019 0 Thn01/04/2018 Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan

(JFU)

III/d 01/04/2018 Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT) 7

Kepala Subbidang Tata Kelola Sertifikasi


(JFU)

01/04/2018 Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)

01/04/2018

Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan II

9

JFU 01/03/2010 9 Thn

JFU


(JFU)

7


(JFU)

7

No

Nama

NIP Baru

Pangkat JabatanMasa Kerja

JabatanEselon TMT CPNS

Masa Kerja

0 Thn 10 Bln

19 Thn

JFU 01/03/1994 25 Thn

JFU 01/12/2010 8 Thn

JFT 01/04/2006 13 Thn

JFU 01/04/2006 13 Thn

01/01/2019

01/01/2019 01/03/2000

JFT 01/12/2008 10 Thn

JFU 01/12/2003 15 Thn

01/12/2018

01/01/2019

01/02/2005 14 Thn0 Thn


IjazahABDUL AZIZ HAKIM, SH S.1 Hukum

Pemalang/8 April 1987 (Universitas Islam Indonesia)

SITI NURMI Sekolah Menengah Atas

Jakarta/15 Juli 1962 (.)

FARAH AMALIA PUTRI, AMK D.III Perawat Umum

Jakarta/7 Desember 1984 (Poltekkes Jakarta III)

KUNCORO YUDHIANTO, S.Kom S.1 Ilmu Komputer

Jakarta/22 Mei 1981 (Universitas Budi Luhur)

RARAS PURNA ENRILLADELA, SKM S.1 Kesehatan Masyarakat

Surabaya/6 April 1988 (Universitas Airlangga)

MOHAMMAD YANI, ST S.1 Teknik Informatika

Brebes/8 November 1985 ()

DANIEL FERNANDO S, S.Des S.1 Design Grafis

Balikpapan/16 Agustus 1982 (Universitas Esa Unggul)

MADE SUDIARTATI D.III Ekonomi Keuangan Dan

Perbankan

Sudaji/16 April 1982 (Unipersitas Pembangunan Nasional -

Veteran Jakarta)BUDI SABARUDIN D.III Teknik Komputer Informatika

JAKARTA/11 Juni 1981 (Bina Sarana Informatika)

FAIJAH, SE S.1 Ekonomi Akutansi

Jakarta/8 April 1975 (Universitas Jayabaya)

ANDRIYATNO SMEA

SLEMAN/10 Februari 1972 (-)

ERIK NOVRIADI RAHARJO D.III Akuntansi

Surakarta/18 November 1997 (POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA

STAN)IWAN HERAWAN Sekolah Dasar Umum

Sukabumi/2 Mei 1977 (SDN Babakan Bandung Sukabumi)

9 Bln JFU 4 Thn 10 Bln

JFU

JFU 01/12/2009 9 Thn 10 Bln

01/02/2014 5 Thn 8 Bln 33 Thn

0 Thn 10 Bln

-42 Thn 5 Bln -01/12/2014

01/01/2019

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

9 Bln01/01/2007 12 Thn

01/01/2019

0 Thn 9 Bln

0 Thn 9 Bln

01/01/2019

JFU

JFT

JFU

JFU

11 Bln

8 Bln5 Thn

JFU 01/03/1986 33 Thn

8 Thn

6 Bln 34 Thn

- -

- -

4 Bln9 Bln

2004

1983

2009

01/02/2014 5 Thn

6 Bln -

- -

2018

Prajabatan

Tingkat III

Umum

2014

- -

- -

- -

Jabatan

Fungsional

Perencana

01/12/2010

7 Bln

10 Bln 32 Thn 6 Bln

57 Thn 3 Bln SLTA

S1

2014 S1

2018 DIII

2011

20045 Thn 38 Thn 5 Bln

6 Bln

13 Thn

1990 SD

SLTA1992

DIII2005

2002 DIII

S1

S1

S12011

S1

DIII

21 Thn

13 Thn - -

13 Thn

2 Bln - -

-6 Bln

38 Thn

- -

8 Bln

37 Thn

37 Thn

44 Thn

47 Thn 8 Bln01/01/2019 0 Thn 9 Bln

0 Thn 9 Bln 6 Bln

01/01/2019 0 Thn


Keuangan (JFU)

6

Pengadministrasi Umum (JFU)


Keuangan (JFU)

01/01/2019 0 Thn 9 Bln 01/12/2018JFU

JFU 01/01/2006

JFU 01/04/2006

JFU

11 Bln

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

56

55 197202102007011002' II/d

57

54

5Pranata Komputer / Pranata Teknologi

Informasi Komputer (JFU)

197705022014121004' I/a 01/12/2014

199711182018121001'

01/04/2019

01/04/2017

01/10/2018

3

5

III/a 01/04/2017

II/c 01/12/2018

198106112006041016'

198204162006042031' III/b

198511082014021001'

7

Arsiparis Ahli Pertama (JFT)

Pengelola Pengadaan Barang /Jasa /

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan

Prasarana (JFU)

7

6

Bendahara (JFU) 7

Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)

197504082009122003' III/a

198208162014021001' III/b 01/04/2018

01/04/2019

0 Thn 10 Bln01/12/2018

8 Bln

Pengelola Data (JFU) 6


(JFU)

7

10 Bln01/01/2019 0 Thn 9 Bln 01/04/2006JFU

31 Thn01/02/201401/01/2019 0 Thn 9 Bln

01/02/2014

7III/b

III/b 01/04/2018

III/b 01/04/2006 Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU) 5

01/04/2018 Perencana / Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan (JFU)

Perencana / Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan (JFU)

7 01/01/2019 0 Thn 9 Bln

01/01/2019 0 Thn 9 Bln

01/04/2018

01/04/2018

48

47

53

52

51

50

49

46

45

III/b

III/b

III/c

198804062014022001'

198105222014021001'

198412072006042001'

196207151986032001'

198704082010121003'

NoNama

NIP BaruPangkat Jabatan

Masa Kerja

Jabatan Eselon TMT CPNSMasa Kerja Usia

Latihan Jabatan

StrukturalPendidikan

RINGKASAN EKSEKUTIF L - e-renggar.kemkes.go.idKategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Elektromedis,

Documents