PRES IDENI REPUELIK INIDONIESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA, SALINAN bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 2l ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Menimbang : a. b. Perubahan .
51
Embed
rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PRES IDENIREPUELIK INIDONIESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,
SALINAN
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2016;
dan Pasal 2l ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Menimbang : a.
b.
Perubahan .
Mengingat : 1.
2.
rJRES IDENIREiTUELII( INDOI'IESIA
-2-
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O1S
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 20!6, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907;
MEMUTUSKAN :
MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
20t6.
Pasal 1
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 1
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:
a. rincian Anggaran Pendapatan Negara;
b. rincian Anggaran Belanja Negara; dan
c. rincian Pembiayaan Anggaran.
Pasal 2
Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal t huruf a terdiri atas:
a. rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
b. rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 3
Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf b terdiri atas:
a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
b. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pasal 4
(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. rlnclan
(2t
PRES IDENREFUBLIK INDONESIA
-4-
a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada
Bagian Anggaran Kementerian Negara I Lembaga; dan
b. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut
organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,
subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber
dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut
organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,
jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran
program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5
(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri
atas:
(3)
a.rlnclan...
ffia.
b.
PRES I DENREPUBLIK INDONIESIA
-5-
rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini;
rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:
1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 2l menurut Provinsi/KabupatenlKota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
menurut Provinsi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII;
rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut
Provinsi/ Kabupaten I Kota
tercantum dalam Lampiran IX;
sebagaimana
5. rincian
2.
3.
4.
PRES IDEt\!REPUBLIK INDONESIA
-6-
rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Mineral dan Batubara menurut Provinsi/
Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X;
rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan menurut KabupatenlKota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
dan
8. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Panas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini;
rincian Dana Alokasi Umum menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
d. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
5.
6.
7.
c.
e. nnclan
"lrrt? lil)r,
##$'#*>i,ff
R EFru JJi[ =,',?ot]n,.n,o
-7-
e. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurutProvinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
f. rincian Dana Insentif Daerah menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
g. rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini;
(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aberupa:
a. rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi
Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan
b. rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi menurut Provinsi/ Kabupaten f Kota,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Perubahan
(3)
PRES IDENREPUBLIK INDONIESiA
-8-
Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagai akibat dari:
a. perubahan data; dan/atau
b. kesalahan hitung,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga
untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-
masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
Pasal 6
Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pasal 7
Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4)
Pasal 8
PRESIDENIREPUBLIK INIDOI..IESIA.
-9-
Pasal 8
Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3), rincianAnggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian pembiayaan
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi
dasar penJrusunan dan pengesahan masing-masing DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.
Pasal 9
Daftar Isian Pelaksanaan Anggarzrn dan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum
Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 10
pelaksanaan Peraturan Presiden
Menteri Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut
diatur dengan Peraturan
ln1
Pasal 1 1
PRES IDENREPt]BLIi< INIDONESIA
_10_
Pasal 1 1
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 288) dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan
Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden
diundangkan.
Pasal 13
ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
REPuJ.T,:t",Y55*r'o
-11-
Agar setiap orang mengetahuinyd, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2OL6
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 153.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESTAti Bidang Hukum dan
undangan,
Sapta Murti
REFTUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NBGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IRINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
(dalam ribuan rupiah)
NO URAIAN JI.]MI-AHqt
2.7
2.2
Pendapatan Pajak Perdagangan InternasionaPendapatan Bea Masuk
Pendapatan Bea Keluar
35.871.Soo.ooo
33.371.5oo.ooo
2.5OO.OOO.OOO
TOTAL 1.539.166.244.58r
Memorandum Item:
Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:
r. Pajak Penghasilan (PPh) 9.7o6.746.oooa. PPh atas Komoditas Panas Bumi r.848.688.29ob. PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga
atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalamPenerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Z.7JL.TSS.ztodi pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasakonsultan hukum lokal
c. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yangterkena lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak zz 4r.834.5ooMaret 2oo7
d. Penghasilan dari penghapusan secara mutlah piutangnegara nonpokok yang bersumber dari penerusanpinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dannekening Pemban[unan Daerah-yang diterima oleh 84'47o'ooo
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
z. Bea Masuk 52g.4g3.ooo
PRESIDEN REPUBLI K INDONESIA,
ttd.JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UMPIUN VIIRINCIAN OANA BACI HASIL PIAX BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROYNSI/MBUPATEN/K6A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
JOKO WIDODO
tr) t3t
L$ t,1203.479. 15.046.
t.13 1.301.$ 53 02) qa) 5. lm 770 )7 055 '
Sa.lina sesuai dcngm aslinyaSEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIABidMS Hukum do
-undegd,
Srptr Uutl
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VIII
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU MENURUT PROVINSI
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VIIIRINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI
(dalam ribuan ruNO NAMA DAERAH JUMLAH
I Provinsi Aceh t7.629.509II Provinsi Sumatera Utara 23.250.O70III Provinsi Sumatera Barat 13.540.432IV Provinsi Jambi 10.306.356V Provinsi Sumatera Selatan 8.927.18sVI Provinsi Lampuns 13.080.718VII Provinsi Jawa Barat 322.885.977VIII Provinsi Jawa Tengah 642.2L8.890Ix Provinsi Dl Yogyakarta 20.246.387x Provinsi Jawa Timur t.458.774.334XI Provinsi Sulawesi Tengah 7.585.937XII Provinsi Sulawesi Selatan t6.775.454XIII Provinsi Ba-li L2.607.2t6XIV Provinsi Nusa Tenggara Barat 244.655.O20XV Provinsi Nusa Tenesara Timur t5.454.397XVI Provinsi Kepulauan Riau 6.062,118
JUMLAH 2.834.OOO.OOO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODOSalinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARI.AT NEGARAREPUBLIK INDONESI,A
Bidang Hukum dan-undangal,
Sapta Murtl
-r lr-
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IX
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
#s^t,$*j*fater,44ff
LAMPIRAN IXRINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MII\TYAK BUMI DAN GAS BUMI
JUMLAII ALOI(ASI DAU PROVIT{SI 38.536.084.7rOJUMLAH ALOI(ASI DAU I(AB/KOTA 346.a24.762.390JUMLNI ALOKASI DAU NASIONAL 385.360.847.100
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODOsesuai dengan aslinya
IAN SEKRETARIAT NEGARAK INDONESIAang Hukum dan
mad Sapta Murti- 10/10 -
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XV
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA ALOI(ASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI I T<ABUPATEN / KOTA
trF{ESiDEl.iREPUELiK iI!DOI..IE5i;'.
LAMPIRAN XVRINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
to
ribumNrl'Ba
m atlMIMElMXTADII
Il5MN
lnt lrisaiM
NAlrou
!@hl$!ry
W la97AlaKohTuiun, Pinr.'
sK.b B
ru__9Erl!
Bta o a)l
Lb. I )128lg!2!!21
Xou SoEh!r2g-llEJ
.luk Bij.@ !12!.29
K!b. ME6hu; s.biih
K.b. Pobsdi Mud
!rE!q
53! !!l!sqcgi
s4l t*ia ^nl
,.aal.ltauiff
&.49.or.4 4,ru.$!runffid
ruMHKN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
ttd.JOKO WIDODO
PRES I DENREPUELIK INDONESIA
LAMPIRAN XVI
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI I I<ABUPATEN / KOTA
PRE S IDEi'lREPUBLIK II'IDOI.JESI/.
UMPIUN WIRINCNN DANA ALOSSI ffiUSUS NONFISIK
MENURU PROVINSI/reUPATEN/KOA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA
ErcElo|lAX*N
at3.3&2,90,@ 25 I
532 5.7&a6.xo
!5,6D,D
l.3ro.@ 26,lt !
Lnra.atl.*9 l.sl
3.4!6.@ ar.$2.oIl,tto.@
g2I
2t&*D
lm.NffiMreUN
REPUBLIK INDONESI,ABidang Hukum dan
- r0/10 -
-rtg4@
FRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVII
PERATIJRAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT
PROVIN SI / KABUPATEN / KOTA
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVIIRINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
(dala ibuan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIABidang Hukum dan
.m rl ruNO. NAMA DAERAH JUMLAII
I t4 (3)
259 Kota Denpasar 5.000.000260 Kota Mataram 42.60r.97626t Kota Bima 5.000.000262 Kota Jayapura 5.000.000263 Kota Ternate 5.000.000264 Kota Tidore Kepulauan 5.000.000265 Kota Cilegon 5.000.000266 Kota Tangerang 5.000.000267 Kota Gorontalo 5.000.000268 Kota Batam 40.405.162269 Kota Tanjung Pinang 5.000.000270 Kota Sorong 5.000.000271 Kota Tarakan 5.000.000
JUMLAH ALOI(ASI DID PROVINSI 480.933.196WMLAH ALOKASI DID I(ABUPATEN 3.722.177.L75
WMLAH ALOKASI DID KOTA 796.889.629JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL 5.OOO.OOO.OOO
d Sapta Murti
717
tundangan,
Ts
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVII
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA DESA MENURUT
KABUPATEN/KOTA
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVIIIzuNCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
ribuan
ilo ITIITA DAERAH Jumleh Aloka.l Da.er AlokartFamtle
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LIK INDONESIAHukum danundangan,
Sapta Murti
PRES IDENREPUELIK INDONESIA
LAMPIRAN XIX
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
g*-*v*^x,,M-ffipr4g
Keterangan: Rincian Anggaran PendidikanNegara/ kmbaga sesuai hasil
PRES I DENREPUBLII( INDONESIA
LAMPIRAN XIXRINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
(dalam
belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerianpenelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBNP 2016 oleh DPR RI.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
galin4l sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIABidang Hukum dan
ribuan ru
Ifo KOMPOTTEI| ANGGARAI| PEI| DIDIKAJf JUULAII1.1.11.1.1t.r.21.1.31.1.41.1.51.1.6t.t.71.1.81.1.91.1.101.1.11l.r.r21.1.131.1.141.1.151.1.16r.t.t71.1.181. t. l9t.2o
2.1c,2.2.r2.2.1.12.2.22.2.2.12.2.2.22.2.2.32.2.2.42.2.2.52.33.3. I
Aaggaran Pendidlkan Melalul BelanJa Pemerlatah hreatAnggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / LembagaKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiKementerian AgamaKementerian KeuanganKementerian PertanianKementerian PerindustrianKementerian Energi dan Sumber Daya MineralKementerian PerhubunganKementerian KesehatanKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PariwisataBadan Tenaga Nuklir NasionalKementerian Pemuda dan OlahragaKementerian PertahananKementerian KetenagakerjaanPerpustakaan Nasional Republik IndonesiaKementerian Komunikasi dan InformatikaKementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiAnggaran Pendidikan Melalui BA BUNAaggaran Pendldlkan Melalul Transfer kc Daerah dan Dane DcsaDAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikanDana Transfer KhususDAK FisikDAK PendidikanDAK Non FisikDana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSDTunjangan Profesi Guru (TPG) PNSDBantuan Operasional SekolahBantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUDDana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan KetenagakerjaanOtsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikanAnggaran Pendldlkan Melalui PemblayaanDana Pengembangan Pendidikan Nasional