BEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL REPUBhlK INDONESIA t<EPUTUSAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTllS TAHUN 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, hnenimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemurintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana a Perimbangan, porlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umurn, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 2384); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bulni (Lembaran N gara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neya \ a RI Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar~ Negara (Len~baran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembardn R! Negara Nomor 4286); 4. IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner~ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI N~mor 4844); 6. Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara KI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tanun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perati~rarl Pemerintah Nomor 75 Tahun 200'1 (L.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
13
Embed
RI R! - · PDF filePrakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran ... dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi ... Trenggalek Yab. Jember Kab. Banyuwarlgi Kab
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL REPUBhlK INDONESIA
t<EPUTUSAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1
UNTllS TAHUN 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
hnenimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemurintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
a Perimbangan, porlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umurn, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 2384);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bulni (Lembaran N gara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neya \ a RI Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar~ Negara (Len~baran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembardn R! Negara Nomor 4286);
4. IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner~ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI N ~ m o r 4844);
6. Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara KI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tanun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perati~rarl Pemerintah Nomor 75 Tahun 200'1 (L.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 41 54);
8. Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara HI Tahun 2005 Nomor 137, . Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Keputusan Fresiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanygal 8 Juni 2006;
blemperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri teknis dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabup~ten, dan Kota Penghasil Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2008;
MEMUTUSKAN :
a Rllenetapkan : KEPUTUSAN MENTEKI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAG IAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTUK TAHUN 2009.
KESATU : Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Tahun 2009 untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut :
a. Sc?ktor Pertambangan Umum tahun 2009 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 206 (dua ratus en m) Kabupaten dan 15 (lima belas) Kota dengan rincian sebagai ana tercantum dalam Larnpiran I Keputusan Menteri ini.
a,
KEDUA
b. Sektor Pertambangan Minyak Bumi tahun 2009 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 54 rilima puluh empat) Kabupaten dan 5 (lirna) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
c. Sektor Pertambangan Gas Bumi tahun 2009 sejumlah 4 . (empat) Provinsi, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalarn I-ampiran Ill Keputusan Menteri ini.
: Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil adalah sebagai berikut : a. Sumber daya alam sektor Pertambangan Umum adalah :
1. Prakil-aan penerimaan dari luran TetapILandrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
2. Prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.
b. Sumber daya alam sektor minyak bumi dan gas bumi : Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil niinyak bumi dan gas bumi adalah lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan PT Pertamina EP sendiri, kegiatan Kontrak Production Sharing danlatau kegiatan Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.
KETIGA : Penetapan Daerah Penghasil sebagaimana diinaksud dalam - Diktum Kesatu t;erdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Sektor Pertambangan Umum :
1. daerah penghasil luran Tetap (Landrent) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dirnana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaarl negara;
2. daerah penghasil Royalty adalah ProvinsilKabupatenlKota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
b. Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :
Daerah penghasil adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
* KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Ok t o b e r 2008
ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ETARIS JENDERAL,
\
Ternbusan : 1. Mecteri Energi dan Sumber Daya r~lineral 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri 4. lnspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Uirektur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonoini Oaerah 8. Para Gubernur yang bersangkutan 9. Para BupatiNValikota yang bersanglkutan
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2 4 9 8 ~/84/MEM/2008 TANGAL : i0 Oktober 2008
DAERAH PENGHASIL DAN . DASAK PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM TAHUN 2009
Sumatera Utara Kab. Taparuli Selatan Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Tengah Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kota Padang Sidempuan Kab Pakpak Bharat Kab Humbang Hasundutan Kab Nias
0
Sumatera Barat Kota Sawahlunro Kab. Sijunjung Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Solck Selatan Kab. Lirna Puluh Kota Kah. Dharmasraya Kab. Agarn
Riau Kab lndrag~rr Hulu
Kab Kuantan Sing~ng~ Kab Siak Kab, lndraglr~ Hllir Kab. Karnpar Kab. Bengkalis Kab. Pelalawen Kab. Rokan H ~ l u
No.
1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12
KK KP, KK KK KK KK KK KP KP KP
PropinsilKabjKota
Nanggroe Aceh Darusallam Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Bzrat Kab. Pidie Kab. Nagan Raya Kab Aceh Timur Kab Aceh Selatan Kab Aceh Sarat Oaya Kab Aceh S~ngk~l Kab Aceh Tam~ang Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Ko:a Subulussalarn
Jambi Kab. Bungo Kab. eatang Hari Kab. Sarolangun Kab Merangin Kab Tanjung Jabung Barar Kab Muaro Jarnbi Kab. Tebo
PropinsilKab.lKota Peng ~sahaan Royalti - (RP)
Kepulauan Riau '
Kab. Bintar1 Kota Tanjung Pinarig Kab. Kzrimun Kab. Lingga Kab. Natuna Pemprov Kepulauan Riau
Sumatera Seiatan Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komerirlg Ulu Kab. Ogan Koniering Uiu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kota Praburnulih
Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka lnduk Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab, Belitung Tirnur Kab. Belitung lnduk Kota Pangkal Pinang
Landrent (RP)
KP Y P KP, KK KP KP KP
Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Selurna Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur Kab. Kepahiang
Jumlah - (RP)
Lampung Kab. Tanggarnus Kab. l.ampung Selatan Kab. Lampung Barat Kab. Way Kana!\ Kab. Pesawaran .
Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Baiangan Kab. Tanah Bumbu Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kota Banjarbaru Kab. Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Tengah Kab. Murcng Raya Kab. Barito Utara Kab. Kotawaringin Timur Kab. Barita Tirnur Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kota Palanglta Raya Kab. Katingan Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Seiuyan Kab Lamardau
Kab Kuta~ T~mur Kab. Kutai Kartanegara Kab Paser Kab Kutai Rarat I(ab, Berau Kab. Nunukan Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Malinau Kab. Bulungan Kota aontang
Jonis Pengusahaan
KP, KK, PKP2B KP, PKP28 KP KP, PKP2B KP, PKP2B KP, KK KP KP, KK I<P, KK KP, KK, PKP2B KP, KK KP
Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Domptl Kota Bima Kab. Lomhok Tengah Kab. Lombok Barat
Propinsi/Kab.lKota - Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Timor Tenyah Selatan Kab Alor
Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab Minahasa Utara Kab Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kota Bitung Kcta Manado
Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Goiontalo Kab. Pohuwsto Kab. Goron!alo Utara Kab. Boalemo
Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab Morowali Kab Parrgi Moutong Kota Palu Kab. Donggals Kab, l'oli-Toli Kab. Buol Kab. Poso Kab. Tojo ha-Una
Sulawesi Selatan Kab. Luwu T~rnur Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Sidenreng Rappany Kab. Enrekarrg Kota Palopo Kab Pan~kajenc dan Kepulauan Kab. Takalar Kab Sinjai Kab. Jeneponto Kab. Wajo Kab. Barru Kab. Bone