RI-PIKM_BukuI

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL MENENGAH

2002 – 2004

BUKU I

Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

2002

i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIP-IKM) untuk masa pembangunan Tahun 2002 – 2004 telah selesai disusun, yang terdiri dari 2 buku yang merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu : Buku I : Memuat Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil

Menengah, yang berfungsi sebagai pedoman umum yang berlaku secara nasional.

Buku II : Memuat Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, untuk

digunakan sebagai acuan operasional bagi pelaksanaan program-program pengembangan IKM melalui cabang-cabang industri yang diprioritaskan.

Kebutuhan untuk segera tersusunnya RIP-IKM ini memang dirasakan sangat mendesak demi menyambut aspirasi dan tuntutan kebutuhan sebagian besar masyarakat akan lapangan kerja dan lapangan usaha, khususnya pada lapisan masyarakat yang penghidupannya terbatas atau dari tingkat pendapatan rendah dan menengah. Jiwa dan semangat ekonomi kerakyatan cukup kental mewarnai kebijakan dan program yang tertuang di RIP-IKM ini, karena segmen UKM merupakan wahana yang paling tepat bagi penerapan sistim ekonomi ini. RIP-IKM ini secara formal merupakan penjabaran operasional dari amanat Ketetapan MPR No : IV Tahun 1999 mengenai GBHN Tahun 1999-2004, khususnya untuk Bidang Ekonomi, serta Undang-undang RI. No : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, khususnya di Bidang Ekonomi. Di samping itu pada tataran pelaksanaan kegiatan pembangunan, di mana peran daerah di era desentralisasi dan otonomi ini semakin besar, kiranya mutlak diperlukan adanya arahan bersama ke arah mana IKM akan dikembangkan, dengan konsekwensi penting adanya pedoman operasional untuk kesatuan langkah sekaligus demi efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan. Bertolak dari hal-hal tersebut, RIP-IKM ini diharapkan untuk digunakan sebagai : a. Arahan bagi para pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya,

khususnya yang kegiatan usahanya di segmen IKM ataupun bidang lain yang berkaitan

b. Pedoman operasional bagi aparatur pemerintah yang membidangi misi

pengembangan industri, serta rujukan bagi instansi lain terkait dalam rangka ikut

ii

menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan IKM sesuai dengan bidang tugasnya. Di samping itu dari segi administrasi pembangunan, RIP-IKM ini juga dapat digunakan sebagai tolok-ukur untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pengembangan IKM.

c. Informasi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dalam rangka

mengundang masukan untuk penyempurnaan, menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan RIP-IKM ini, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong partisipasi luas masyarakat untuk ikut secara langsung dalam kegiatan pengembangan IKM.

Selanjutnya kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan IKM diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RIP-IKM ini secara konsisten, sesuai dengan peran dan misi masing-masing. Khusus kepada jajaran aparat terkait diharapkan dapat selalu meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalitasnya, dilandasi wawasan idealisme dan kenegarawanan, semangat kepedulian sosial yang tinggi, serta semangat pengabdian sebagai fasilitator pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pengembangan IKM di Indonesia dapat berjalan lancar dan berhasil mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Amin. Jakarta, Agustus 2002 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINI M. SUMARNO SOEWANDI

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………. iii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….. v

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………… 1

1.1. Batasan/Definisi IKM ……………………………………….. 1 1.2. Evaluasi Kebijakan Pengembangan IKM Selama Ini ….……… 1 1.3. Pokok-pokok Kebijakan Pengembangan Sektor Industri ….….. 2 1.4. Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIP-IKM) …………………………………………………… 4 1.5. Struktur RIP-IKM ……………………………………………. 5 BAB II KEADAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH SAAT INI …… 6

2.1. Perkembangan Kinerja IKM …………………………………. 6 a. Jumlah Unit Usaha……………………………………….. 6 b. Jumlah Tenaga Kerja……….…………………………….. 7 c. Perbandingan antara Unit Usaha, Tenaga Kerja dan PDB.. 8 e. Kinerja IKM……………………………………………… 8

2.2. Struktur IDKM Tahun 2001 ……………………………….…. 14 a. Populasi IDKM Tahun 2001..……………………………. 14 b. Persebaran IKM ………………………………………… 16 c. Sumbangan Kinerja IKM Tahun 2000…………………… 16

2.3. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan ……………….................. 17 a. Pengembangan Iklim Usaha …………………………….. 17 b. Pemberian Bantuan Teknik, Bantuan Modal dan Prasarana/Sarana Penunjang ……………………………. 17 c. Pemberdayaan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)………… 18 d. Kelembagaan …………………………………………… 18 e. Kegiatan Lain- lain ……………………………………… 19

2.4. Analisis Beberapa Aspek yang Mempengaruhi IKM ….…….. 19 a. Kekuatan ……………………………………………….. 19 b. Kelemahan ……………………………………………… 19 c. Peluang …………………………………………………. 20 d. Ancaman ……………………………………………….. 21 e. Hambatan dan Tantangan ………………………………. 21

iv

BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN IKM …. 23

3.1. Visi, Misi dan Tujuan ………….……………………………… 23 3.2. Kebijakan Pengembangan IKM…..……………………………. 24 3.3. Sasaran Pengembangan ……….……………………………… 26 3.4. Strategi Pengembangan ……….……………………………… 27 3.5. Prioritas/Fokus Pengembangan ………………………………. 32 BAB IV POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IKM …… 34

4.1. IKM Penggerak Ekonomi Daerah …………………………… 34 4.2. IKM Pendukung (Supporting Industries) ……..……………… 36 4.3. IKM Berorientasi Ekspor ……………………….…………… 37 4.4. IKM Inisiatif Baru (Knowledge-Based SMIs) ……………….. 39 4.5. Program Pendukung ………………………………………….. 40 BAB V PENUTUP …………………………………………………………. 49 LAMPIRAN – LAMPIRAN ………………………………………………….. 50 .

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Persentase Ekspor dan Output Persektor Industri Tahun 2000… 51

Lampiran 2 : Posisi Daya Saing Komoditi Indonesia di Pasar Dunia………… 52

Lampiran 3 : Kinerja Sektor Industri Tahun 2000…………………………… 53

Lampiran 4 : Distribusi IKM Menurut Sektor Industri (ISIC) Tahun 2000….. 54

Lampiran 5 : Indikator Kinerja dan Produktivitas IK, IM, IKM dan IB……… 55

Lampiran 6 : Nilai Tambah/TK, Output/TK IKM dan IB Tahun 2000..…….. 56

Lampiran 7 : Distribusi Jumlah Industri Pengolahan Sedang dan Besar..……. 57

Lampiran 8 : Statistik Sektor Industri di Malaysia Tahun 1996……………… 58

Lampiran 9 : Prioritas/Fokus Pengembangan IKM…….……………… ……. 59

1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Batasan/Definisi IKM

a. Oleh karena Industri Kecil tergolong dalam batasan Usaha Kecil menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka batasan Industri Kecil didefinisikan sebagai berikut :

“Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp.1 milyar atau kurang.1?

b. Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, - yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja - , mulai dicobakan di lingkungan Deperindag, yaitu :

Industri dan Dagang Mikro (ID-Mikro) : 1 – 4 orang Industri dan Dagang Kecil (ID-Kecil) : 5 – 19 orang. Industri dan Dagang Menengah : 20 – 99 orang. (ID-Menengah) Industri dan Dagang Besar (ID-Besar) : 100 orang ke atas.

1.2. Evaluasi Kebijakan Pengembangan IKM Selama Ini

Dalam pelaksanaan pengembangan IKM selama ini telah dialami sukses dan kegagalan, pengalaman ini sangat berharga sebagai pelajaran untuk perbaikan langkah pengembangan ke depan. Beberapa hasil pengamatan introspektif yang perlu diangkat antara lain adalah :

a. Masih sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan UKM/IKM dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait

1? Deperindag bersama BPS dan instansi terkait lainnya sedang mengupayakan konsensus bersama

tentang kriteria Industri Menengah, yang untuk sementara definisinya adalah : “Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan,

bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp.1 milyar namun kurang dari Rp.50 milyar.”

Dengan demikian, berdasarkan kriteria nilai penjualan tersebut maka batasan “Industri Besar” adalah yang mempunyai nilai penjualan lebih besar dari Rp.50 milyar.

2

antara lain : dukungan sumberdaya2), prasarana/sarana penunjang, bantuan teknik, insentif, perlakuan kemudahan (fasilitasi), dsb.

b. Banyak pola-pola bantuan teknik3) yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.

c. Kurangnya pendekatan pemecahan masalah pengembangan secara komprehensif, dengan konsekwensi pentingnya keterpaduan dalam pelaksanaan.

d. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas (bottom-up) di lapangan.

e. Banyak program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari obyek binaan di lapangan.

f. Intervensi pemerintah, termasuk sistim insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistim insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta kekhawatiran akan penyalah-gunaan karena lemahnya aspek pengawasan.

g. Masih adanya keengganan di sebagian masyarakat IKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan.

h. Sering terlupakannya cara pendekatan rekayasa sosial (social engineering) dalam melakukan kegiatan transformasi sosial terhadap obyek binaan (IKM) di daerah.

i. Kurangnya pola pikir konseptual-komprehensif dalam penyusunan program maupun pemecahan masalah, sehingga banyak langkah pembinaan kurang berhasil-guna.

1.3. Pokok-pokok Kebijakan Pengembangan Sektor Industri

a. Arahan GBHN 1999 – 2004. Pengembangan Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan, sbb. :

? Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan dan mencegah struktur yang monopolistik dan distortif yang dapat merugikan masyarakat, melalui optimalisasi peran pemerintah untuk

2) Misalnya skema-skema pendanaan UKM yang syarat dan prosedurnya masih sulit dipenuhi oleh

para pengusaha IKM. 3) Pola-pola Bantuan Teknik a.l.: UPT, LIK, SUIK, PIK, WARSI, UPP, Klinik HaKI, Klinik GKM,

dsb.

3

melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif.

? Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dengan mengembangkan kebijakan industri dan perdagangan dan investasi, dalam rangka meningkatkan dayasaing global dengan membuka aksesabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan.

? Memberdayakan UKM agar lebih efisien, produktif dan berdayasaing dengan meningkatkan penguasaan Iptek, dan melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka peningkatan ekspor.

b. Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam Propenas 2000 – 2004

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan :

? Mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumberdaya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi (PKMK) berkeunggulan kompetitif.

? Memacu peningkatan dayasaing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

? Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

c. Dalam rangka pemulihan ekonomi untuk segera menggerakkan sektor riil

dalam jangka pendek, pemerintah menempuh Program Revitalisasi dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, yang difokuskan pada :

? Revitalisasi industri pada cabang-cabang industri Tekstil dan Produk Tekstil, Elektronika, Alas Kaki, Pengolahan Kayu, Pulp dan Kertas.

? Pengembangan industri pada cabang-cabang industri Kulit dan Produk Kulit, Pengolahan Ikan, Pengolahan CPO, Pupuk dan Alat Pertanian, Makanan, Software, Perhiasan, dan Kerajinan.

? Penataan struktur industri yang berorientasi dayasaing global, dengan prioritas membangun keunggulan kompetitif dari cabang-cabang industri yang mengolah sumberdaya dalam negeri yang dapat terbaharukan dan berkeunggulan komparatif (indigeneous renewable resources).

4

? Peningkatan teknologi industri, meliputi peningkatan efisiensi dan produktivitas, penerapan standardisasi, pengembangan lembaga sertifikasi produk, pengembangan kemampuan inovasi iptek melalui penelitian dan pengembangan industri (Industrial Research & Development) yang berorientasi kepada nilai tambah dan pasar, serta peningkatan kandungan lokal.

? Pengembangan industri pendukung (supporting industries) dengan fokus UKM, khususnya meliputi cabang-cabang industri : Barang modal, komponen permesinan, alat listrik dan elektronika, penyamakan kulit dan asesoris, dsb., yang kesemuanya didukung dengan langkah-langkah pengembangan produk IKM (product development), pengembangan kemampuan SDM, pemasyarakatan penggunaan teknologi informasi, pengembangan teknologi mutu, desain dan pengemasan.

Fokus dari program revitalisasi dan pengembangan industri tersebut sebagian besar merupakan segmen IKM yang mewakili porsi cukup signifikan.

1.4. Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIP-IKM)

Dari segi fungsi dan kegunaannya, RIP-IKM ini merupakan pedoman operasional yang bersifat umum (garis besar) sebagai tuntunan atas-bawah bagi para aparat pelaksana pembina industri kecil menengah menurut kelompok/cabang/jenis industri yang bersangkutan, yang dalam penerapannya di lapangan oleh aparat di daerah tetap harus dikembangkan modus pedoman teknis yang lebih spesifik yang didasarkan pada prakarsa dan hasil pemikiran bawah-atas sesuai kondisi riil dari obyek IKM binaan di lapangan. Meskipun acuan normatif penyusunan RIP-IKM ini adalah Propenas 2000 – 2004, namun visi dan pola pembinaan yang terumuskan di dalamnya diharapkan tetap relevan untuk diterapkan dalam jangka-waktu pengembangan yang lebih panjang. Pertimbangan yang melandasi penting dan mendesaknya penyusunan RIP-IKM adalah :

? Tuntutan pasar perlu segera bangkitnya IKM sebagai tumpuan utama bagi penghidupan masyarakat luas, di lingkungan himpitan krisis ekonomi dan tantangan persaingan bebas di era globalisasi, dengan tetap mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

? Tuntutan kebutuhan dari sisi administrasi pembangunan di mana diperlukan hadirnya sistim pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun aparat pembina pada awal era desentralisasi dan otonomi daerah.

? Penting adanya pola dan acuan umum penyusunan program bagi kepentingan pengalokasian sumberdaya / anggaran pembangunan maupun pembagian peran berbagai institusi terkait dalam ikut menunjang berhasilnya pengembangan IKM.

5

1.5. Struktur RIP-IKM

RIP-IKM tersusun dalam 2 komponen yang masing-masing komponen disajikan dalam satu buku :

Buku I : Berisi Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri

Kecil Menengah untuk digunakan sebagai pedoman umum/nasional (umbrella policy).

Buku II : Berisi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah menurut kelompok dan jenis industri (di antaranya sampai tingkat komoditi), untuk digunakan sebagai acuan operasional bagi kegiatan pengembangan, khususnya dalam cabang-cabang dan jenis industri yang tergolong prioritas4? , untuk selanjutnya dari antaranya dipilih yang relevan dikembangkan di masing-masing daerah.

4? Catatan : Di luar jenis-jenis industri yang ditampilkan dalam program prioritas tersebut, setiap

daerah dapat menyusun Program yang merupakan jabaran Buku II bagi daerah masing-masing, disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah yang bersangkutan, di mana penyusunannya didasarkan pada hasil pengamatan masalah serta identifikasi peluang dan kebutuhan pengembangan IKM di daerah masing-masing (inisiatif bottom-up).

6

BAB II

KEADAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH SAAT INI 2.1. Perkembangan Kinerja IKM

a. Jumlah Unit Usaha Perkembangan jumlah unit usaha IKM, sekaligus didampingkan dengan jumlah unit usaha DKM, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah Unit Usaha Industri dan Dagang (Berdasarkan Jumlah Penjualan Per Tahun)

Tahun 1998 – 2001 (ribu unit)

Sumber : BPS diolah. Secara umum, IKM dan DKM sejak tahun 1998 meningkat. Jumlah industri kecil meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 11,1 % per tahun, dan industri menengah 6,2 % per tahun, sedangkan jumlah dagang kecil melaju rata-rata 5,1 % per tahun dan dagang menengah sebesar 3,3 % per tahun sampai dengan tahun 2001.

No URAIAN 1998 1999 2000 2001

Pertumbuhan rata2/

thn (%)

1. Industri 2.115,03 2.536,89 2.725,38 2.886,58 11,10

a Ind. Kecil dan

Mikro 2.104,86 2.526,16 2.713,86 2.874,38 11,12

b Ind. Menengah 9,54 10,06 10,81 11,44 6,24

c Ind. Besar 0,63 0,67 0,71 0,76 6,45

2. Dagang 8.347,85 8.710,48 9.236,51 9.698,67 5,13

a Dagang Kecil dan Mikro 8.325,35 8.688,21 9.212,90 9.673,87 5,13

b Dagang Menengah 22,08 21,85 23,17 24,33 3,34

c Dagang Besar 0,42 0,42 0,44 0,47 3,86

Total Indag 10.462,88 11.247,37 11.961,89 12.585,25 6,35

7

Dalam tahun 1998 jumlah IKM mewakili 20,2 % dari jumlah IDKM, kemudian dalam tahun 2001 ratio tersebut telah berkembang menjadi 22,9 %. Ini merupakan indikasi positif bahwa jumlah unit usaha produksi kecil dan menengah melaju lebih cepat daripada jumlah unit usaha dagang. Pada tahun 2001 jumlah IKM mencapai 2.885.827 unit usaha, atau 99,9% dari seluruh jumlah industri seluruh Indonesia yang jumlahnya 2.886.583. Dari jumlah keseluruhan industri tersebut 2.874.383 unit tergolong IK (99,6 %), 11.444 unit tergolong IM (0,4 %), dan sisanya IB hanya berjumlah 756 unit (0,1 %).

b. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja IKM sekaligus didampingkan dengan jumlah unit usaha DKM dari tahun 1998 s/d 2001 disajikan dalam Tabel 2.2. Secara umum, IKM dan DKM sejak tahun 1998 meningkat. Jumlah tenaga kerja industri kecil meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 15,9% per tahun, dan industri menengah 4,1% per tahun, sedangkan jumlah dagang kecil melaju rata-rata 7,7% per tahun dan dagang menengah 2,3% per tahun sampai dengan tahun 2001.

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Kerja Industri dan Dagang

Tahun 1998 s/d 2001 (ribu orang)

No. U R A I A N 1998 1999 2000 2001

Pertum- buhan rata2/

thn (%)

1. Industri 8.550,50 10.357,83 10.943,30 11.613,01 10,97

1). Ind. Kecil dan Mikro 4.986,16 6.771,88 7.154,65 7.592,51 15,86

2). Ind. Menengah 3.343,37 3.363,64 3.553,77 3.771,25 4,13

3). Ind. Besar 220,97 222,31 234,88 249,25 4,13

2. Dagang 14.810,21 16.354,50 17.342,15 18.209,88 7,16

1). Dagang Kecil dan Mikro 13.380,01 14.982,54 15.887,34 16.682,27 7,67

2). Dagang Menengah 1.403,47 1.346,31 1.427,62 1.499,05 2,32

3). Dagang Besar 26,73 25,65 27,19 28,56 2,33

Total Indag 23.360,71 26.712,33 28.285,45 29.822,89 8,56

8

c. Perbandingan antara Unit Usaha, Tenaga Kerja dan PDB

Tabel 2.3 Perbandingan antara Unit Usaha, Tenaga Kerja dan PDB

RASIO PDB TERHDP

No URAIAN UU

(ribu unit)

TK (ribu

orang)

PDB (Rp.triliun)

UU (Rp.juta/

unit)

TK (Rp.juta/

orang)

1. Industri Pengolahan 2.886,58 11.613,01 328,41 134,12 33,34

1). Ind. Kecil dan Mikro 2.874,38 7.592,51 55,69 19,37 7,34

2). Ind. Menengah 11,44 3.771,25 54,38 4.751,92 14,42

3). Ind. Besar 0,76 249,25 218,34 366.489,31 1.111,60

2. Dagang 9.698,67 18.209,88 223,59 23,05 12,28

1). Dagang Kecil dan Mikro 9.673,87 16.682,27 167,83 17,35 10,06

2). Dagang Menengah 24,33 1.499,05 47,21 1.940,35 31,49

3). Dagang Besar 0,47 28,56 8,55 18.425,86 299,40

Kriteria yang digunakan untuk tabel 2.1 s/d Tabel 2.3 adalah :

(1) Industri dan Dagang Kecil : Jumlah penjualan per tahun < Rp 1 Milyar.

(2) Industri dan Dagang Menengah : Jumlah penjualan per tahun Rp 1 s/d 50 milyar.

(3) Industri dan Dagang Besar : Jumlah penjualan per tahun > Rp 50 milyar.

d. Kinerja IKM

(1) Kinerja Ekspor.

Perkembangan kinerja ekspor dan impor komoditi IDK tahun 1999 – 2001 tergambar dalam tabel 2.4

Tabel 2.4

Kinerja Ekspor - Impor Industri Kecil Tahun 1999 – 20015?

URAIAN 1999 2000 2001

Pangan Pengolahan Ikan 1 Ekspor ( US $ Juta ) 52,17 53,69 50,34 2 Impor ( US $ Juta ) 0,71 1,99 1,76 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 51,46 51,7 48,58

5? Catatan : Komoditi impor bukan berarti kebutuhan inputnya, sehingga nilai selisih bukan berarti

sama dengan net ekspor

9

URAIAN 1999 2000 2001 Makanan Ringan 1 Ekspor ( US $ Juta ) 4,18 5,35 5,97 2 Impor ( US $ Juta ) 3,84 4,7 4,46 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 0,34 0,65 1,51 Sandang Pakaian Jadi 1 Ekspor ( US $ Juta ) 813,07 977,06 919,47 2 Impor ( US $ Juta ) 2,30 2,80 2,58 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 810,77 974,26 916,89 Barang Jadi Tekstil 1 Ekspor ( US $ Juta ) 80,52 113,10 106,86 2 Impor ( US $ Juta ) 1,00 2,39 1,81 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 79,52 110,71 105,05 Sepatu/Alas Kaki Kulit 1 Ekspor ( US $ Juta ) 32,04 33,45 30,11 2 Impor ( US $ Juta ) 64,56 87,52 85,32 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) -32,52 -54,07 -55,21 Barang Jadi Kulit 1 Ekspor ( US $ Juta ) 121,98 142,98 167,5 2 Impor ( US $ Juta ) 3,24 12,50 6,53 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 118,74 130,48 160,97 Batik 1 Ekspor ( US $ Juta ) 243,17 322,33 322,43 2 Impor ( US $ Juta ) 0,02 0,80 0,03 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 243,15 321,53 322,4 Kimia dan Bahan Bangunan Furniture 1 Ekspor ( US $ Juta ) 26,32 32,77 35,2 2 Impor ( US $ Juta ) 0,18 0,96 0,00 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 26,14 31,81 35,2 Barang Jadi Rotan 1 Ekspor ( US $ Juta ) 56,99 65,54 67,52 2 Impor ( US $ Juta ) 0,00 0,00 0,00 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 56,99 65,54 67,52 Arang Kayu/Tempurung 1 Ekspor ( US $ Juta ) 23,48 29,88 20,49 2 Impor ( US $ Juta ) 0,00 0,18 0,02 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 23,48 29,7 20,47

10

URAIAN 1999 2000 2001

Kerajinan Anyaman 1 Ekspor ( US $ Juta ) 59,91 71,80 76,96 2 Impor ( US $ Juta ) 0,28 1,11 1,28 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 59,63 70,69 75,68 Perhiasan Emas 1 Ekspor ( US $ Juta ) 123,11 73,70 92,76 2 Impor ( US $ Juta ) 0,00 0,02 0,21 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 123,11 73,68 92,55 Perhiasan Perak 1 Ekspor ( US $ Juta ) 49,07 33,57 18,42 2 Impor ( US $ Juta ) 0,20 0,38 0,16 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 48,87 33,19 18,26 Kerajinan Kayu 1 Ekspor ( US $ Juta ) 122,26 120,51 123,39 2 Impor ( US $ Juta ) 0,42 0,90 1,04 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 121,84 119,61 122,35 Mainan Anak-Anak 1 Ekspor ( US $ Juta ) 1,60 128,45 89,06 2 Impor ( US $ Juta ) 0,31 0,14 0,77 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) 1,29 128,31 88,29 Sulaman Bordir 1 Ekspor ( US $ Juta ) 1,68 1,83 4,46 2 Impor ( US $ Juta ) 4,25 3,79 7,42 Surplus / Defisit ( 1 - 2 ) -2,57 -1,96 -2,96

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa komoditi-komoditi pakaian jadi, batik, barang jadi kulit, menunjukkan ratio ekspor/impor yang besar, yang berarti tingkat keswasembadaannya cukup bagus. Sedangkan untuk komoditi-komoditi minyak atsiri, sepatu/alas kaki kulit, sulaman bordir, ketergantungan impornya masih relatif tinggi.

Dari segi nilai ekspor, komoditi-komoditi pakaian jadi, batik dan barang jadi kulit, menunjukkan keunggulan yang menonjol.

Kontras dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, IK hanya mampu mengekspor sebesar 1% dari nilai outputnya, sedangkan IM dan IB mampu mengekspor sebesar 11,4% dan 24,8% dari nilai output masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekspor IK masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan IM dan IB. Sebagian besar produk IK dipasarkan untuk pasar domestik.

11

Bila diambil sampel kelompok industri barang kayu dan hasil hutan sebagai pengekspor unggul (resource-based), itupun kemampuan mengekspor IK-nya hanya 2,1%, IM-nya 41,6% dan IB-nya 57,2% dari nilai output masing-masing.

Untuk kelompok industri tekstil, barang kulit dan alas kaki (lebih mendekat ke arah skill-based dan knowledge-based), kemampuan mengekspor produknya masih didominasi oleh IB-nya, namun IM dan IK-nya lebih ketinggalan daripada kelompok Industri Kayu dan Hasil Hutan, yaitu IK-nya hanya 1,5%, IM-nya hanya 6,7% dan IB-nya dapat mencapai 36.4% (periksa Lampiran 1).

Saham nilai ekspor IK secara keseluruhan hanya merupakan 6,1 % dari total ekspor non-migas (1999), yang dalam tahun 2001 agak meningkat menjadi 6,9 %.

(2) Analisis Dayasaing Ekspor

Berdasarkan Lampiran 2 terlihat bahwa komoditas ekspor Indonesia yang terhitung menonjol nilai ekspornya (dengan indikator mempunyai peran lebih besar dari 4,5% dari nilai ekspor dunia) adalah : a. Kopi, teh dan rempah-rempah (9,5%) b. Bijih-bijih logam (7,2%) c. Kayu, barang dari kayu dan arang kayu (5,9%) d. Minyak dari hewan dan tumbuh-tumbuhan (5,2%) e. Serat staple buatan (5,2%) f. Filament buatan (5%) g. Sepatu, alas kaki dan sejenisnya (4,6%).

Apabila dayasaing ekspor Indonesia dipetakan dengan pendekatan indikator nisbi melalui besaran Revealed Comparative Advantage atau RCA6) sebagaimana terlihat pada Lampiran 2 tersebut, maka dari ketujuh kelompok komoditi ekspor Indonesia tersebut terlihat bahwa :

? Produk kopi, teh dan rempah-rempah (RCA=5,6) mempunyai dayasaing tertinggi dari negara pesaing yang diperbandingkan. Dayasaing tertinggi bagi Indonesia juga diduduki oleh Serat staple buatan (RCA=4,7), produk barang kayu dan hasil hutan lainnya (RCA=5,3) dan produk bijih-bijihan logam (RCA=6,5).

6 ) (X i, a / ? Xa) RCA = -------------------- (Xi,r / ? Xr)

Xi,a = total nilai ekspor suatu komoditi (i) dari suatu negara (a) ? Xa = total nilai ekspor seluruh komoditi negara itu Xi,r = total nilai ekspor dunia/regional untuk suatu komoditi (i) ? Xr = total nilai ekspor dunia/regional untuk seluruh komoditi. Besaran RCA ~ Besaran dayasaing komoditi tertentu dari suatu negara untuk memasuki pasar dunia dibandingkan dengan dayasaing komoditi sejenis negara pesaing. Kaidah : Semakin besar nilai RCA, maka semakin tinggi dayasaing komoditi ybs dari negara itu.

12

? Produk minyak nabati dan hewani dari Indonesia (RCA=8,6) menduduki peringkat kedua setelah Malaysia (RCA=10,6).

? Produk-produk filament buatan dari Indonesia (RCA=4,5) juga menduduki peringkat kedua setelah Korea Selatan (RCA=6,3).

? Demikian pula produk sepatu, alas kaki dan sejenisnya dari Indonesia (RCA=4,17) menduduki peringkat kedua setelah Cina (RCA=6,13).

Dari gambaran di atas terlihat bahwa keunggulan dayasaing ekspor Indonesia masih berbasis kepada produk-produk padat-karya dan sumberdaya alam (belum didasarkan kepada produk-produk industri yang knowledge-based).

(3) Kinerja Sumbangan Nilai Tambah dan Lapangan Kerja

Sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 3 terlampir, dalam tahun 2000, sumbangan nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah sektor industri baru mencapai 14,3%. Namun di lain pihak sumbangan penciptaan lapangan kerja IKM cukup signifikan, yaitu 64,6%.7)

Sumbangan nilai tambah terbesar terhadap sektor industri pada tahun 2000 (Lampiran 3) diberikan oleh IB (85,7%), diikuti oleh IK (7,4%) dan IM (6,9%).

Kelompok cabang IKM yang menonjol sumbangan nilai-tambahnya terhadap total nilai tambah IKM adalah kelompok industri makanan, minuman dan tembakau (25,1%), kelompok barang kayu dan olahan hasil hutan (18,9%), kelompok tekstil, barang kulit dan alas kaki (15,2%), kelompok alat angkutan, mesin dan peralatan (10,7%), kelompok pupuk, kimia dan barang karet (10,7%), dan kelompok semen dan barang galian bukan logam (9,4%) (periksa Lampiran 4).

Dari segi penyediaan lapangan kerja di sektor industri bagi sebanyak 10.657.816 orang, IK menyumbang porsi terbesar yaitu 59,1%, diikuti oleh IB sebesar 35,4%, sedangkan IM hanya 5,6% (Lampiran 3).

Penyumbang lapangan kerja terbesar dari IKM adalah bidang industri makanan, minuman dan tembakau (33,5%), disusul oleh industri barang kayu dan olahan hasil hutan (29,2%), tekstil, kulit dan alas kaki (14,1%), dan semen dan barang galian bukan logam (14,0%), cabang-cabang industri lainnya masing-masing tidak mencapai 5% (Lampiran 4).

(4) Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam hal produktivitas tenaga kerja, sebagaimana Lampiran 5 menunjukkan produktivitas tenaga kerja IK hanya sebesar Rp. 9,11

Catatan : Sebagai perbandingan di Malaysia (data tahun 1996), sumbangan nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah sektor industri sudah mencapai 25,8% dan sumbangan penyediaan lapangan kerjanya menyumbang 38,9%

13

juta atau hanya sekitar 6% dari produktivitas (output/TK) IB, sedangkan disisi produktivitas nilai tambah sekitar 5% dari produktivitas nilai tambah IB. Gambaran ini memperlihatkan betapa rendahnya produktivitas IK jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja IB. Dapat dicatat disini bahwa ternyata produktivitas IKM hampir sama dengan produktivitas IK. Namun produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas nilai tambah IM mencapai sekitar 50% dari produktivitas IB.

Data-data lain yang mendukung hal ini terlihat pada Lampiran 6, dimana ditunjukkan bahwa nilai tambah/TK IKM berkisar antara Rp. 3,43 juta sampai dengan Rp. 168,11 juta dengan rata-rata Rp. 5,3 juta, sedangkan nilai tambah/TK pada IB berkisar antara Rp. 22,95 juta sampai dengan 142,24 juta dengan rata-rata Rp. 58,11 juta. Nilai tambah/TK terbesar ditunjukkan oleh sektor industri Logam Dasar, Besi dan Baja baik untuk IKM maupun IB. Indikasi ini memperlihatkan betapa perlunya peningkatan kemampuan teknologi bagi IKM.

(5) Produktivitas Modal

Data-data menunjukkan bahwa produktivitas pemanfataan modal ternyata lebih baik pada IM daripada IB, dimana fixed assets/TK pada IM sebesar Rp. 112,51 juta sementara pada IB hanya sebesar Rp. 43,34 juta/TK. Sementara itu jumlah output per kapital ternyata juga lebih baik IM daripada IB, dimana output/fixed assets sebesar 3,27 sedangkan pada IB hanya 2,8. Jika dibandingkan unit biaya buruh untuk masing-masing industri secara berurutan paling besar adalah IK, IKM, IM dan IB dengan nilai sebesar RP. 96.000, Rp. 88.000, Rp. 78.000, dan Rp. 57.000.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Rp

. Ju

ta

Series1 3,97 5,71 3,43 10,36 27,24 3,55 168,1 16,48 6,14

Series2 67,31 27,24 30,24 103,9 68,97 63,33 142,2 130,5 22,95

ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC

Gambar 2.1

Nilai Tambah/TK IKM, IB Tahun 2000

14

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

Rp

. Ju

ta

Series1 4,96 6,55 1,61 19,80 69,32 1,10 246,2 30,68 2,01

Series2 169,6 77,49 80,08 340,3 191,6 146,4 576,5 313,2 53,55

ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC ISIC

Gambar 2.2

Output/TK IKM, IB Tahun 2000 2.2. Struktur IDKM Tahun 2001

a. Populasi IDKM Tahun 2001

(1) Populasi IDKM menurut klasifikasi/kriteria nilai penjualan per tahun pada tahun 2001 tergambar secara visual seperti berikut :

Gambar 2.3. Populasi Indag Menurut Omset Tahun 2001

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah unit usaha IDKM terdiri dari industri dan dagang kecil (termasuk mikro) pada tahun 2001 sebesar 12.548.255 unit (99,71%), industri menengah sebesar 35.776 unit (0,28%) serta sisanya industri besar berjumlah 1.220 unit (0,01%) dari populasi industri dan dagang.

(2) Populasi IDKM tahun 2001 menurut kriteria jumlah tenaga kerja tergambar pada visualisasi gambar 2.4

Dari data pada gambar 2.4 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha IDKM terdiri dari industri dan dagang mikro pada tahun 2001 sebesar 12.054.154 unit (95,8%), industri kecil sebesar 492.083 unit (4,1%) dan industri menengah sebesar 31.463 unit (0,3%) serta sisanya industri besar berjumlah 7.551 unit atau 0,1% dari populasi industri dan dagang.

ID Kecil & Mikro 12.548.255 (95,78)

ID Besar 1,220 (0,01 %) ID Menengah 35,776 (0,28 %)

15

Error!

Keterangan : Industri Dagang Besar (ID B) TK > 100 org Industri Dagang Menengah (ID M) TK = 20 -99 org Industri Dagang Kecil (ID K) TK = 5 – 19 org Industri Dagang Mikro (ID Mikro) TK = 1 – 4 org

Gambar 2.4

Populasi Industri dan Dagang Tahun 2001 Menurut Kriteria Jumlah Tenaga Kerja

(3) Pendampingan populasi IDKM dari kedua jenis pendekatan/kriteria

tersebut disajikan pada Tabel 2.5 :

Dari kedua jenis kriteria tersebut ternyata struktur populasi unit-unit usaha industri dan perdagangan menampilkan kemiripan, kecuali untuk ID-besar terlihat perbedaan menyolok antara kriteria jumlah tenaga-kerja dengan kriteria jumlah penjualan. Dari keduanya terlihat bahwa bentuk prismanya timpang pada kelompok ID-Menengah dan ID-Kecil yang jumlahnya kurang besar (hollow middle).

Tabel 2.5

Populasi IDKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Disandingkan Berdasarkan Jumlah Penjualan

No. Uraian Berdasarkan Jml Tk

Berdasarkan Jumlah Penjualan

1. ID-Besar 7.551 1.220

2. ID-Menengah 31.463 35.776

3. ID-Kecil 492.083

4. ID-Mikro 12.054.154 12.548.255

Jumlah 12.585.251 12.585.251

ID Menengah 31,463 (0,26 %)

ID Besar 7,551 (0,06 %) ID Kecil 492,083 (4,08 %)

Mikro 12,054,154 (95,60%)

16

b. Persebaran IKM

Berdasarkan data persebaran industri sedang dan besar tahun 2000, populasi jumlah industri tertinggi?? terdapat di Jawa Barat (29,8 %), disusul oleh Jawa Timur (22,5 %) dan Jawa Tengah dan DKI masing-masing 16,8 % dan 10,3 %, sehingga seluruh P. Jawa sudah mendominasi populasi industri sebesar 70,8 %. Daerah luar P. Jawa hanya menguasai 29,2 % jumlah industri sedang dan besar (Periksa Lampiran 7). Pola persebaran IKM diperkirakan tidak terlalu jauh berbeda dengan pola persebaran industri sedang (menengah) dan besar, sebagaimana ditampilkan di atas, yang secara umum masih menunjukkan ketimpangan yang besar antara P. Jawa dan luar P. Jawa.

c. Sumbangan Kinerja IKM Tahun 2000

Gambaran kinerja IKM dalam tahun 2000 secara umum ditampilkan pada Lampiran 3

Tabel 2.6

Statistik Industri Tahun 2000

Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh maka pada buku ini disajikan Lampiran 3 sebagai referensi dan Lampiran 8 sebagai perbandingan dengan Malaysia

?? Dari keseluruhan jumlah industri tersebut (22.174 unit industri), kelompok industri makanan,

minuman dan tembakau merupakan yang terbanyak (24,66 %), diikuti oleh industri tekstil, kulit dan alas kaki (21,88 %), industri kayu dan hasil hutan (14,21 %), industri pupuk, kimia dan barang karet (12,26 %), industri alat angkutan, mesin dan peralatan (10,87 %), industri semen dan pengolah barang galian non-logam (8,68 %), sedangkan jenis industri lainnya hanya mewakili 7,44 %.

% Sumbangan Uraian IK IM IKM IB TOTAL

IK IM IKM IB

Jml Perusahaan 2.598.704 15.377 2.614.081 6.797 2.620.878 99,15 0,59 99,74 0,26

Output (Juta Rp.)

57.319.262 43.839.971 101.159.233 584.968.192 686.127.426 8,35 6,39 14,74 85,26

Input (Juta Rp.)

38.408.847 26.265.418 64.674.265 365.684.454 430.358.718 8,92 6,10 15,03 84,97

Nilai Tambah (Juta Rp.)

18.910.415 17.574.555 36.484.970 219.283.733 255.768.702 7,39 6,87 14,26 85,74

Tenaga Kerja 6.291.000 593.298 6.884.298 3.773.518 10.657.816 59,03 5,57 64,59 35,41

Upah (Juta Rp.)

5.521.008 3.412.552 8.933.560 33.053.038 41.986.599 13,15 8,13 21,28 78,72

Fixed Assets ( Juta Rp. )

66.750.032 66.750.032 178.626.042 245.376.074 27,20 27,20 72,80

17

2.3. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan

a. Pengembangan Iklim Usaha

Langkah- langkah sebagai upaya pemerintah yang selama ini telah ditempuh untuk menciptakan iklim usaha yang cukup melindungi kehidupan Usaha/Industri Kecil serta yang cukup kondusif untuk mendorong pertumbuhannya utamanya adalah :

(1) Skema pencadangan usaha khusus untuk pengusaha Industri Kecil (Reservation Scheme), yang otomatis menjadi bagian dari Daftar Negatif Investasi (Negative List).

(2) Perlindungan melalui Tarif Bea Masuk pada tingkat yang cukup wajar/fair.

(3) Ketentuan fiskal melalui PPN, dan PPn BM untuk produk IK tertentu. (4) Pengaturan Tata Niaga impor. (5) Kelonggaran untuk memasok kebutuhan pemerintah (Pembelian oleh

Pemerintah atau Government Procurement). (6) Kelonggaran dan keringanan ketentuan untuk ekspor. (7) Dorongan peningkatan kandungan lokal untuk industri perakitan

melalui Deletion Program. (8) Sistim keringanan di bidang permodalan usaha. (9) Penganeka-ragaman sistim/skema pendanaan (a.l. modal ventura,

penjaminan kredit, dsb). (10) Penyederhanaan sistim perijinan/pendaftaran. (11) Didorongnya pola kemitraan dengan usaha yang lebih besar. (12) Dikembangkannya Wilayah Kepabeanan Khusus. (13) Pemasyarakatan standardisasi mutu, ISO 9000. (14) Diadakannya sistim perangsang melalui pemberian penghargaan

(reward system) bagi pengusaha dan masyarakat yang peduli dan telah berjasa memajukan Industri Kecil (Upakarti).

(15) Pengembangan pola kerjasama untuk daerah perbatasan dengan negara tetangga.

(16) Perlakuan dan pemberian layanan kemudahan oleh aparat pemerintah (fasilitasi) bagi pengusaha Industri Kecil.

b. Pemberian Bantuan Teknik, Bantuan Modal dan Prasarana /Sarana

Penunjang

Dalam rangka peningkatan kemampuan, pemberian dukungan kelancaran usaha, akses pasar, penyediaan prasarana dan sarana usaha, dukungan permodalan, pengenalan teknologi dan alat produksi, dsb., intervensi pemerintah untuk memajukan Industri Kecil (selain melalui pemberdayaan SDM) dapat berupa pemberian bantuan antara lain :

(1) Pengembangan Feeder Points untuk penyediaan bahan baku/ bahan penolong.

(2) Bantuan hibah barang modal (Mesin dan Peralatan). (3) Bantuan promosi melalui penyelenggaraan pameran, penerbitan

booklet/leaflet/brosur/katalog).

18

(4) Bantuan sarana usaha (Unit Pelayanan Teknis, Lingkungan Industri Kecil, Perkampungan Industri Kecil, Sarana Usaha Industri Kecil, Outlet)

(5) Bantuan desain produk. (6) Bantuan alokasi dana untuk modal usaha kecil (Modal Ventura, Dana

bergulir, penyisihan laba BUMN, Kredit Industri Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen dll.).

(7) Bantuan pendaftaran HaKI. (8) Bantuan sarana/materi informasi (Profil Industri, Profil investasi,

majalah/bulletin, film, video, akses Internet, dsb). (9) Bantuan studi kelayakan, studi AMDAL Sentra Industri Kecil. (10) Bantuan tenaga ahli/expert. (11) Bantuan standardisasi, dsb.

c. Pemberdayaan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

Kegiatan pemberdayaan kemampuan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan yang pernah dilakukan adalah :

(1) Achievement Motivation Training (AMT). (2) Creation of Entrepreneur for Formation Enterprises (CEFE) (3) Kursus/Pelatihan Manajemen Sederhana. (4) Pelatihan Kewirausahaan. (5) Pelatihan Teknologi Produksi untuk berbagai jenis usaha industri

kecil. (6) Pelatihan Manajemen dan Teknik Pemasaran. (7) Pelatihan di bidang pendanaan kredit perbankan. (8) Pelatihan Perencanaan dan Pemecahan Masalah melalui sistim

ZOPP/PDE. (9) Pelatihan mengenai Ekspor. (10) Penyelenggaraan pemagangan tenaga kerja (Internship). (11) Pelatihan Manajemen Mutu/Gugus Kendali Mutu (GKM). (12) Pelatihan Desain produk. (13) Pelatihan studi AMDAL. (14) Pelatihan standardisasi ISO. (15) Pelatihan tentang Good Manufacturing Practices/GMP dan HACCP. (16) Pelatihan bisnis melalui Proyek Inkubator, dll.

d. Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan untuk memajukan IKM, antara lain adalah :

(1) Pengembangan Koperasi Industri dan Kerajinan (KOPINKRA). (2) Pembangunan Sentra-sentra Industri Kecil. (3) Pembangunan Klinik-klinik GKM, HaKI. (4) Pembangunan Unit Pelayanan Promosi, Unit Pelayanan Teknis, Unit

Pelayanan Informasi, Pusat Promosi dan Pemasaran. (5) Pengembangan Trading House.

19

(6) Pengembangan Pusat Promosi Khusus. (7) Pendayagunaan Pesantren untuk pencetakan wirausaha. (8) Sosialisasi bisnis waralaba. (9) Pengembangan Warung Informasi (WARSI). (10) Pengembangan bisnis jasa konsultansi untuk IKM. (11) Peningkatan peran Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian

(TFPP). (12) Pengembangan/pembentukan Indonesia Trade and Promotion Center

(ITPC) di luar negeri. (13) Peningkatan peran BPEN untuk mengekspor produk IKM. (14) Dan seterusnya.

e. Kegiatan Lain-lain

Lain- lain kegiatan yang telah ditempuh untuk menumbuhkan IKM a.l. : Kajian/Studi dalam rangka evaluasi dan perumusan kebijakan, Sensus dan pendataan lainnya, diplomasi luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan IKM melalui berbagai forum kerjasama internasional (APEC, ASEAN, JICA, APO, dll), Workshop dan Seminar, dll.

2.4. Analisis Beberapa Aspek yang Mempengaruhi IKM

a. Kekuatan

(1) IKM merupakan segmen industri yang dapat dijadikan wahana (medium) dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi penciptaan wirausaha baru, karena merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang baru memulai berwirausaha.

(2) IKM mempunyai karakteristik keluasan daya-tampung yang besar bagi pewujudan aspirasi ekonomis bagi masyarakat luas untuk memperoleh penghidupan, khususnya yang tergolong berpendapatan rendah dan menengah.

(3) IKM mempunyai fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan/perkembangan pasar, karena diuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik (khususnya produk-produk barang konsumsi tradisional), serta kuatnya akar pada penggunaan input sumberdaya dalam negeri.

(4) Tidak gampang tertembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor (barriers to entry secara alamiah cukup kuat) karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi.

b. Kelemahan

(1) Kelemahan Utama

? Produk-produk IKM kebanyakan masih belum mempunyai daya-tembus ke pasar dunia/ekspor.

20

? SDM yang terlibat dalam usaha IKM belum banyak yang berkwalifikasi andal dan profesional, utamanya pula di bidang kewirausahaan. Pengusaha-pengusaha IKM pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, delivery cepat dan tepat waktu.

? Penguasaan teknologi produksi dan produk serta wawasan orientasi mutu pada sebagian besar pelaku IKM masih terbatas dan belum maju, termasuk daya inovasinya. Teknologi produksi yang digunakan kebanyakan masih tergolong sederhana/tradisional.

? Kemampuan dan agresivitas mengakses pasar para pengusaha IKM masih terbatas.

? Kemampuan permodalan masih terbatas, dan kemampuan mengakses sumber-sumber dana/permodalan juga terbatas, antara lain tertumbuk masalah kolateral, biaya konsultansi, biaya promosi penjualan (pameran, brosur, biaya pengujian mutu, pengiriman sampel dsb.), yang diperparah pula dengan belum konsistennya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan kepada pengembangan IKM.

(2) Kelemahan Lain

? Masih terbatasnya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitas pendukung lain bagi produk-produk IKM.

? Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk mendinamisasi dan memajukan IKM.

? Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan mengenai HaKI, sehingga para pelaku IKM belum terobsesi untuk melakukan inovasi teknologi dan sistem manajemen untuk membangun keunggulan kompetitif.

? Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak/pembuat keputusan kebijakan dalam pengembangan IKM.

? Belum satunya persepsi mengenai batasan IKM/UKM di berbagai instansi dan masyarakat.

c. Peluang

? Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkannya IDKM.

? Masih potensialnya ketersediaan sumberdaya alam dan kekayaan seni budaya tradisional di tiap daerah yang belum didayagunakan secara optimal untuk mengembangkan IKM.

21

? Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih belum terdayagunakan secara produktif.

? Potensialnya peluang pasar di dalam negeri, yang kebutuhannya akan produk-produk barang hasil IKM masih belum terpenuhi.

? Akan lebih terbuka luasnya peluang pasar ekspor, paling tidak akan lebih mudahnya akses pasar ke kawasan Asia Tenggara dalam rangka AFTA, serta ekspor ke kawasan non-ASEAN lainnya.

? Munculnya teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang sangat menunjang dinamisasi kegiatan bisnis, termasuk menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat.

d. Ancaman

? Persaingan dari produk-produk IKM yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalulintas perdagangan lintas-batas sebagai konsekwensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sebagaimana dihadapi sesuai dengan komitmen terhadap ketentuan WTO. Ancaman terdekat apabila kurang siap adalah pasar bebas ASEAN (AFTA).

? Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancam semakin terdesaknya UKM oleh usaha besar yang secara agresif dapat memasuki wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukkan bagi UKM.

? Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kwalitas dan keandalan produk-produk IKM dalam negeri.

? Kekurang-mampuan IKM memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk yang semakin tinggi, yang pada umumnya dibandingkan dengan mutu produk sejenis dari buatan luar negeri.

e. Hambatan dan Tantangan

(1) Hambatan

Selain hambatan intern berupa kelemahan, hambatan ekstern bagi pelaku IKM yang perlu dikemukakan antara lain adalah :

? Sulitnya memperoleh pendanaan usaha, sebagai akibat dari persyaratan perbankan yang kebanyakan sulit dipenuhi oleh pengusaha IKM serta mekanisme penjaminan kredit yang belum berjalan baik. Di samping itu perusahaan-perusahaan perbankan sebagai unit usaha menanggung risiko terlalu besar tanpa ikut ditanggung oleh pemerintah.

? Belum meluasnya sikap keberpihakan konsumen dalam negeri untuk lebih memilih produk dalam negeri.

? Banyak aparat pemerintah lebih melancarkan urusan perusahaan besar daripada perusahaan IKM.

22

? Belum meluasnya dukungan infra-struktur yang memadai bagi sentra-sentra produksi IKM (lahan/kawasan industri, jalan akses, listrik, komunikasi, pengolahan limbah, laboratorium pengujian mutu, dsb).

? Ketentuan di negara tujuan ekspor sering menyulitkan pengekspor produk IKM.

? Belum lengkapnya pengaturan oleh pemerintah yang menunjang, memudahkan, meringankan dan memperlancar urusan pengusaha IKM a.l. sistim insentif, tarif-tarif khusus, persyaratan-persyaratan lebih mudah, subsidi dan bantuan teknik, perlindungan terhadap kecurangan pengusaha besar.

? Belum tertanamnya secara meluas sikap kepedulian, kemitraan dan solidaritas sosial dari pengusaha besar terhadap para pelaku IKM.

? Belum satunya visi dan sikap serta keterpaduan penanganan pembinaan IKM dari pihak pemerintah, dsb.

(2) Tantangan

Dalam cara pandang dan sikap positif, keseluruhan kekuatan yang belum terdayagunakan secara optimal, kelemahan yang harus diatasi, peluang (khususnya yang belum teraih), ancaman dan hambatan yang dihadapi, pada hakekatnya keseluruhannya merupakan tantangan bagi IKM dan aparat pembina untuk diatasi bersama, dengan dukungan seluruh institusi terkait.

23

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN IKM 3.1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diorientasikan kepada visi agar menjelang tahun 2020 dapat terwujud IKM yang berbasis ekonomi kerakyatan yang maju, kompetitif, mandiri dan berperan secara berarti sebagai basis9? dan salah satu motor penggerak10) bagi pengembangan sektor industri secara keseluruhan.

b. Misi Pengembangan IKM

Misi pengembangan IKM adalah memperluas penciptaan lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat luas secara lebih merata, menyebarkan kegiatan pembangunan dengan seoptimal mungkin mendayagunakan sumberdaya dalam negeri (indigeneous resources) secara efisien dalam rangka pendalaman struktur industri atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan ekspor, serta menjadikan IKM sebagai wahana bagi pelestarian dan pengembangan seni-budaya bangsa.

c. Tujuan Pengembangan IKM

Tujuan dilakukannya pengembangan IKM sampai tahun 2004 adalah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan industri berupa :

(1) Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata.

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.

9? Pengertian basis yang dimaksudkan di sini adalah merupakan tumpuan utama kehidupan ekonomi

masyarakat di sektor industri, dalam arti saham penyediaan lapangan kerja ataupun sumber penghidupan yang luas dengan sumbangan nilai tambah yang besar.

10) Pengertian motor penggerak yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kondisi IKM pada saat menjelang 2020 merupakan segmen industri yang (bersama-sama dengan segmen lainnya) telah berkemampuan mendinamisasi dan memajukan dirinya sendiri dengan tanpa (atau secara minimal) membebani segmen usaha lainnya maupun pemerintah melalui intervensi yang bersifat pemberdayaan (empowerment), serta bantuan, ataupun perlindungan secara berkelebihan (meskipun ciri semangat kemitraan secara sinergik sebagai refleksi dari semangat kekeluargaan antar sesama pelaku industri nasional tetap harus diwujudkan).

24

(2) Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri.

(3) Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-based) yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis IKM, serta tumbuhnya industri kecil menengah software komputer (beserta komponen hardware-nya), serta industri yang berbasis bio-teknologi.

(4) Meningkatnya persebaran IKM ke berbagai daerah di luar P. Jawa, khususnya daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar daerah maupun dengan masyarakat di negara tetangga.

(5) Meningkatnya ekspor produk IKM, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi, maupun dalam pangsa saham kontribusinya terhadap nilai ekspor nasional.

(6) Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni-budaya melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarinya berbaga i produk seni dan budaya utamanya yang berciri khas daerah dan mempunyai nilai sejarah maupun nilai seni yang tinggi, sehingga kekayaan seni dan budaya nasional tersebut sekaligus dapat berkembang karena dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

3.2. Kebijakan Pengembangan IKM

Pengembangan IKM menempuh kebijakan yang pelaksanaannya akan didukung bersama oleh semua pihak/instansi terkait, serta tersusun dari komponen-komponen kebijakan yang universal11), yaitu :

a. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan, untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, di mana pilihan jenis industri dan komoditi yang

11) Kebijakan dan strategi yang bersifat spesifik bagi IKM terletak pada kadar kepedulian di tiap

komponen kebijakan, serta bentuk langkah dan program spesifik dalam strategi pembinaannya, misalnya diprioritaskannya pengolahan SDA dan karya seni tradisional di masing-masing daerah (Fokus Pembinaan), insentif khusus, prioritas pemberdayaan untuk IKM, bantuan teknik, kampanye penyatuan visi tentang keberpihakan IKM semua intansi, proyek -proyek spesifik IKM, dsb.

25

akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan, dengan mengutamakan pengembangan ke daerah luar P .Jawa, khususnya daerah terpencil, wilayah perbatasan dan KTI.

b. Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku IKM :

? Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik (cinta produk dalam negeri), dan profesional.

? Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha.

? Mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor).

? Mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan ketrampilan teknis/teknologis.

? Mampu membangun daya-saing (berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif-kreatif- inovatif).

Pemberdayaan terhadap institusi12) yang berkaitan dengan pengembangan IKM juga dilakukan agar mereka : ? Mempunyai komitmen kuat untuk memajukan IKM yang diwujudkan

dalam bentuk pemberian perhatian, alokasi sumberdaya/dana, upaya dan waktu yang lebih banyak untuk pengembangan IKM.

? Mempunyai wawasan konseptual untuk membuat program pengembangan IKM yang ber-dayaguna dan ber-hasilguna.

? Bersikap konsisten dalam semangat keterpaduan untuk secara bersama mendukung/melaksanakan program pengembangan IKM sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing.

c. Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan

memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pebisnis IKM untuk tumbuh berkembang maju. Komponen iklim usaha yang bersifat teknis utamanya adalah : ? Kepastian hukum dan kejelasan/kesederhanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang kondusif dan tidak membebani ekonomi. ? Tersedia cukupnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

(investasi publik maupun swasta). ? Sistim insentif yang secara efektif dapat merangsang kegairahan

ekonomi melalui IKM. ? Kebijakan makro ekonomi yang menunjang, khususnya dari segi

ketersediaan dan kemudahan akses permodalan, suku bunga yang relatif rendah, kestabilan nilai tukar valuta asing, dsb.

? Bantuan teknik dan subsidi pemerintah untuk program prioritas.

12) Instansi-instansi teknis pembina, lembaga litbang industri, lembaga pendidikan dan pelatihan,

lembaga keuangan/perbankan/modal ventura, dunia usaha, LSM,, politisi, tokoh masyarakat, dsb.

26

? Citra aparat pembina/fasilitator yang bersih (good governmance).

d. Meningkatkan pemberian layanan prima (fasilitasi) kepada pelaku IKM, baik layanan administratif (perijinan/pencatatan/legalisasi/ketetapan fasili-tas/rekomendasi, informasi kebijakan, dsb), maupun layanan bisnis berupa informasi bisnis yang diperlukan (pasar, peluang usaha, teknologi, permodalan, mitra-usaha, dsb.) maupun sistim dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi dan memajukan daya-saingnya (utamanya dengan mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi yang mutakhir).

e. Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistik dan membumi (menyentuh kepentingan pelaku pasar di sektor riil), mampu menjawab masalah aktual yang dihadapi sesuai kondisi nyata obyek binaan di lapangan, misalnya antara lain : ? Pengembangan Sentra Industri Kecil. ? Pengembangan Proyek Percontohan berupa Inkubator Bisnis. ? Pengembangan Business Development Services (BDS). ? Pengembangan Unit Pelayanan Teknis (UPT). ? Pendayagunaan Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian (TFPP)

secara optimal. ? Pengembangan Wirausaha Kecil/Menengah Pedesaan melalui

Pesantren. ? Lomba Inovasi Desain dan Produk IKM, dsb.

3.3. Sasaran Pengembangan

a. Sasaran Kualitatif ? Semakin meningkatnya jumlah unit-unit usaha IKM baru yang

tersebar merata ke seluruh daerah, pada tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi.

? Meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru di segmen IKM, yang tersebar ke seluruh daerah.

? Meningkatnya secara nyata sumbangan nilai tambah IKM, dengan dampak pemerataan pendapatan ke seluruh daerah.

? Meningkatnya daya-saing produk IKM sehingga ekspor produk IKM meningkat baik dalam nilai absolut maupun dalam porsi kontribusinya kepada nilai ekspor non-migas.

b. Sasaran Kuantitatif

Tabel 3.1. Sasaran Kuantitatif s/d tahun 2004

27

3.4. Strat

egi Pengembangan

a. Pendekatan Pengembangan

Dalam menangani setiap proyek ataupun obyek pengembangan industri, baik yang bersifat pemecahan masalah (problem solving) maupun yang bersifat pengembangan ke depan (development oriented), strategi pengembangan yang ditempuh didasarkan kepada pola pendekatan logis dan komprehensif melalui dua langkah simultan yang saling sinergik, yaitu :

(1) Memperkuat daya tarik Faktor-faktor Penghela pada sisi permintaan terhadap produk-produk industri (Demand Pull Strategy) melalui berbagai bentuk upaya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

(2) Memperkuat daya dukung Faktor-faktor Pendorong pada sisi kemampuan daya pasok (Supply Push Strategy) untuk memperlancar kegiatan produksi secara berdaya saing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pelembagaan upaya pengembangan melalui dua pendekatan tersebut (baik dalam segi penguatan faktor- faktor penghela maupun faktor- faktor pendorong) dalam aspek-aspek yang secara umum memerlukan pemantapan dukungan bagi semua sektor/kelompok industri, ditempuh langkah-langkah yang dituangkan dalam Program Penunjang13).

b. Lingkup Penerapan Strategi Pengembangan

Meskipun pendekatan pengembangan seperti di atas dapat diterapkan di semua skala satuan obyek pembinaan dari level sektor ataupun kelompok/cabang industri di tingkat nasional/daerah secara makro, sampai tingkat sentra industri dan unit usaha secara mikro, namun atas pertimbangan efisiensi sebagai akibat dari terbatasnya sumberdaya pembangunan dibandingkan dengan luasnya obyek binaan, maka ditempuh penetapan prioritas pembinaan IKM atau fokus pengembangan sebagaimana diuraikan pada butir 3.5 berikut.

13) Program Penunjang adalah segala bentuk upaya pembinaan yang bersifat memperkuat demand

pull factor dan supply push factor dalam aspek -aspek teknis/non-finansial, yang secara umum masih banyak diperlukan oleh semua sektor/kelompok industri, yang diantaranya bisa berbentuk pemantapan fungsi lembaga yang telah ada maupun pengembangan lembaga-lembaga dan metoda pembinaan yang baru.

TAHUN TOLOK UKUR

2002 Akhir-2004

LAJU PERTUMBUHAN

PER TAHUN

1. Unit Usaha (Juta Unit). 3,03 3,34 5,00 %

2. Tenaga Kerja (Juta orang). 11,89 13,03 4,67 %

3. PDB (Harga Konstan) 40,94 46,87 7,00%

4. Nilai Ekspor (US$ Milyar). 3,33 4,03 10,00%

28

Penerapan strategi pengembangan untuk setiap jenis industri- industri yang diprioritaskan itupun maksimal hanya akan mampu menjangkau sekecil tingkat sentra industri kecil14? .

Gambar 3.1.

Strategi Pengembangan Catatan : Pelaksanaan kedua langkah simultan tersebut memerlukan dukungan nyata dari semua institusi terkait melalui koordinasi yang baik/efektif.

Pendekatan sentra IK/IDK/IDKM ditempuh berhubung kecenderungan era persaingan semakin menuntut bergesernya pola persaingan individual ke arah pola persaingan secara kolektif (collective competitiveness) menuju daya saing nasional dan global.

c. Pemilihan/Penetapan Proyek

Sebelum sesuatu obyek (misalnya sentra atau calon sentra industri kecil) ditetapkan untuk dijadikan proyek pengembangan, perlu terlebih dahulu dinilai bahwa obyek tersebut layak dikembangkan untuk dijadikan proyek ataupun sasaran kegiatan.

Kriteria kelayakannya utamanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :

? Kegiatan produksinya berakar dari terdapatnya SDA dan talenta masyarakat setempat misalnya aset budaya kerajinan/seni tradisional.

14? Sentra Industri adalah aglomerasi perusahaan industri di suatu lokasi yang di dalamnya terdiri

dari berbagai kegiatan usaha yang saling terikat kerjasama strategis (secara vertikal maupun horisontal) yang bersifat saling mengisi, dan saling membutuhkan/mendukung atau komplementer dan sinergik, yang terikat dalam semangat kebersamaan/komitmen kolektif yang kuat.

P R O G R A M

IKM Penggerak Perekonomian Daerah

INSTANSI TERKAIT

• Iklim Usaha

• Penerapan HaKI

• Peningkatan Kemitraan

• Informasi Pasar

• Promosi/Pemasaran

IKM Penduk

ung

IKM Berorientasi Ekspor

IKM Inisiatif Baru

Supply Push Strategi

DJ-IDKM

?Meneg Kimpraswil

?Dept. Indag

?Dept. Keu

?Dept. Pertanian

?Dept. Perhub

?Menegkop & UKM

?PT/Universitas

?BDSP/LSM/ BUMN

?Perbankan

?Eksportir

?Asosiasi

?Dll

Provinsi

Kab/ Kota

Tujuan :

• Pasar Umum

• BUMN/Usaha Besar

• Pembelian Pemerintah

• Ekspor

DEMAND PULL STRATEGY

• Ketersediaan Bahan Baku

• Dukungan Permodalan

• Bantuan Teknologi/Mesin/Alat

• Peningkatan Kemampuan SDM

29

? Melibatkan tenaga kerja yang banyak khususnya dari penduduk setempat.

? Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar. ? Dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait,

khususnya di daerah yang bersangkutan. ? Mempunyai prospek pasar yang potensial dan berkelanjutan, apalagi

pasar ekspor. ? Komponen-komponen kegiatan industri di dalamnya mempunyai

prospek kelayakan finansial yang menjanjikan, sehingga hasil kegiatan pembinaan akan dapat mewujudkan kegiatan usaha industri kecil menengah yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh berkembang secara mandiri dan sehat (tanpa membebani pemerintah dengan subsidi maupun biaya pembinaan terus menerus).

d. Perlakuan Pengembangan

Jenis perlakuan yang diterapkan kepada obyek pengembangan selalu spesifik yaitu disesuaikan dengan kondisi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh IKM yang bersangkutan. Berbagai tahap perkembangan IKM dan jenis kebutuhan akan perlakuan pembinaannya digambarkan pada visualisasi sbb. :

Gambar 3.2. : Tahapan Fasa Pengembangan Perusahaan

Adapun jenis-jenis kebutuhan dasar industri yang diperlukan pada setiap tahap/fasa pertumbuhan secara umum dapat dikemukakan dalam tabulasi Tabel 3.2.

e. Pembidangan Peran antar Instansi

Dalam masa transisi sebelum desentralisasi dan otonomi daerah berjalan secara penuh, pembidangan peran/tugas dan tanggung-jawab pengembangan IDKM/IKM antar instansi Pusat, ditempuh sebagai berikut :

4. Kematangan

1. Pendirian

3. Pengembangan

Tinggi

Rendah

Tin

gkat

Pen

guas

aan

Tekn

olog

i

Daya Saing Global

Kebutuhan dasar yang diperlukan

Waktu

2. Pertumbuhan

1. Inspirasi

2. Survival

3. Sustainability

4. Competitiveness

Konvensasi kelemahan dari pengalaman dengan dukungan inovasi, motivasi dan profesionalisme usaha

Peningkatan manajemen dan pemasaran, produktivitas, adaptabilitas dan responsif

Inovasi baru, peningkatan lanjut dan Go International

Mengatasi krisis dan tantangan-tantangan usaha

30

? Deperindag cq. Ditjen IDKM : sebagai penanggung-jawab utama pengembangan IDKM secara nasional, dengan tugas pembuatan kebijakan dan strategi pengembangan, pembuatan arahan dan pedoman pembinaan IKM bagi daerah, serta pengembangan IKM pada segmen-segmen tertentu.

Tabel 3.2 Kebutuhan Dasar Industri pada Setiap Fasa

? Instansi lain di Pusat : menunjang tugas-tugas pengembangan IKM yang dilakukan oleh Deperindag, dalam segi-segi pengembangan di luar jangkauan pembinaan industrinya, khususnya dukungan penyediaan sumberdaya permodalan, pembinaan perkoperasian, pengembangan kewirausahaan dan manajerial, sistim perangsang (insentif), perlindungan, prasarana & sarana penunjang, serta fasilitasi maupun kemudahan lainnya.

? Instansi Daerah cq. Dinas yang menangani masalah pengembangan industri : sebagai pelaksana pengembangan sebagian usaha kecil dan mikro, yang dalam hal ada aspek-aspek kemampuan yang belum siap (misalnya yang bersifat modernisasi dan yang memerlukan penggalangan upaya secara nasional) maka keterlibatan instansi pusat (Ditjen. IDKM) sebagai koordinator masih diperlukan15). Secara diagramatis pembagian peran pengembangan tersebut dapat digambarkan dalam gambar : 3.3.

f. Mekanisme Koordinasi

Instansi Indag (Pusat/Daerah cq. Dinas Indag) bertanggung-jawab menjadi pengambil peran pemrakarsa dalam setiap program pengembangan IDKM,

15) Pola koordinasi antar instansi di daerah mengikuti pola koordinasi seperti di Pusat.

FASA PENDIRIAN FASA PERTUMBUHAN FASA PENGEMBANGAN

FASA KEMATANGAN

1). Inkubator, ketersediaan infrastruktur untuk memulai usaha, seperti : studi kelayakan, pelatihan (AMT, CEFE, dst), pengetahuan tentang perijinan,serta pengetahuan tentang aspek legal lainnya.

2). Ketersediaan tenaga kerja 3). Ketersediaan pasar dan

informasinya 4). Permodalan 5). Ketersediaan bahan baku/

penolong yang sesuai dengan produk yang dihasilkan.

6). Ketersediaan infrastruktur fisik untuk pabrik dsb.

1) Sertifikasi standar 2) Pengembangan

Teknik/ Technology

3) Proses otomatisasi atau teknologi tepat guna

4) Bantuan perpajakan 5) Bantuan Promosi dan

Pemasaran

1). Peningkatan kemampuan teknik dan teknologi

2). Peningkatan kemampuan manajemen

3). Peningkatan penerapan ICT

4). Bantuan kepemilikan merek sendiri

5). Peningkatan akses kelembaga keuangan/modal ventura

6). Out Sourcing 7). Pengembangan

saluran distribusi

1). Pengembangan Desain

2). Promosi Merek 3). Peningkatan

kemampuan lanjut usaha

4). Penjajagan invest asi baru

31

mulai dari pembuatan kebijakan, pengaturan, penyusunan program sampai dengan implementasi dan evaluasi hasilnya. Atas keputusan politik otoritas koordinasi, instansi lainnya bertugas untuk menunjang program pengembangan IDKM/IKM di wilayah administrasinya.

Gambar 3.3. Gambar : Koordinasi Penanganan Pengembangan 16?

g. Sumber Dana Pengembangan

Sumber dana pengembangan IKM dapat disediakan dari APBN, APBD, hasil penyisihan laba BUMN untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK), dana untuk pelatihan tenaga kerja hasil kontribusi dari tenaga ekspatriat (DPKK), dana dari hasil kerjasama gabungan antara pemerintah dengan swasta (misalnya program Riset Unggulan Kemitraan/RUK untuk inovasi teknologi, khususnya yang berkaitan dengan upaya memajukan IKM), serta dana dari hibah maupun pinjaman dari luar negeri untuk pengembangan IKM.

h. Pelimpahan Peran kepada Daerah untuk Berprakarsa Membuat/ Mengusulkan Program atau Proyek

Daerah didorong untuk secara bottom-up mengembangkan program/proyek berdasarkan kajian potensi ekonomi daerah dan prospek pasar masing-masing, dengan mengikuti kebijakan nasional sebagaimana termuat dalam pedoman dan arahan pengembangan IKM (Buku I ini), serta memperhatikan program umum pengembangan sebagaimana termuat dalam Buku II.

Setiap daerah didorong untuk melakukan :

16? Pendekatan ini bertolak dari kondisi nyata bahwa tidak mungkin dengan sumberdaya yang sangat

terbatas akan mampu menangani populasi IKM yang sangat besar

MIKRO

Modern

DJ-IDKM

Tek Tinggi

DJ-IDKM

IT

DJ-IDKM

Fokus Program Pengembangan

Konsentrasi Ditjen IDKM

BESAR

Dinas yang menangani bidang industri dgn koordinasi DJIDKM sebagai pelengkap perencana

MENENGAH

KECIL

? Dinas Perindag (Leading Role) & Ditjen IDKM Membantu

? Fokus pada Segmen tertentu

32

? Identifikasi Sentra-sentra IK/M yang berpotensi dapat ditumbuh-kembangkan berdasarkan peluang pasar lokal/regional dan nasional.

? Identifikasi peluang intervensi pemerintah, khususnya kelemahan dan hambatan yang mengganggu suksesnya pengembangan IKM di daerahnya, misalnya : o Investasi pemerintah daerah (maupun kerjasama dengan swasta)

untuk pengembangan prasarana dan sarana usaha IKM. o Bantuan Teknik yang diperlukan. o Pengaturan yang dapat menciptakan kepastian usaha dan iklim

kondusif bagi kegiatan usaha IKM, termasuk sistim insentif. o Pengembangan sistim layanan fasilitatif dan penataran aparat

pembina. o Pemberdayaan para pelaku usaha. o dsb.

? Identifikasi peluang investasi IKM yang mempunyai prospek layak-usaha17) bekerjasama dengan BKPMD untuk dipromosikan kepada para calon investor khususnya dari kalangan pengusaha/masyarakat setempat.

3.5. Prioritas/Fokus Pengembangan

a. Sektor/Kelompok Pilihan

Dengan berlandaskan kepada semangat untuk menumbuhkan ekonomi yang berciri kerakyatan, serta demi untuk menghemat sumberdaya pembangunan yang terbatas, pengembangan IKM/IDKM ditempuh dengan memilih sektor-sektor atau kelompok industri pilihan yang diprioritaskan sebagai penghela pertumbuhan IKM, atau diistilahkan sebagai fokus pengembangan, yaitu :

(1) Kelompok IKM Penggerak Ekonomi Daerah (2) Kelompok IKM Pendukung (3) Kelompok IKM Berorientasi Ekspor (4) Kelompok IKM Inisiatif Baru (Knowledge-based).

Lingkup jenis industri yang dicakup oleh setiap kelompok menurut sistim klasifikasi di atas disajikan pada Lampiran 9 dari Buku I ini, serta akan diuraikan secara lebih terinci dalam Program Pengembangan IKM di Buku II.

Jenis-jenis industri yang tercakup dalam setiap kelompok industri tersebut dapat berkembang maupun dapat disesuaikan menurut kebutuhan

17) Identifikasi peluang investasi yang mempunyai prospek layak usaha di level mikro (level unit

usaha) yang dipromosikan bagi swasta/perusahaan perorangan tidak perlu sejauh studi kelayakan rinci. Kegiatan identifikasi peluang investasi tersebut cukup sejauh penilaian kelayakan secara tentatif melalui Opportunity study secara umum dengan hasil kajian ditemukannya beberapa proyek IKM di suatu daerah, atau paling jauh berupa preliminary feasibility study (pre-feasibility study) untuk suatu proyek yang bobot manfaat pembangunannya cukup berarti (worth) namun calon investor diperkirakan tidak akan mampu membiayai sendiri prastudi kelayakan tersebut.

33

pembangunan, tingkat perkembangan industri dan teknologi, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

b. Kriteria Pemilihan

Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk memilih sektor-sektor prioritas atau dijadikan fokus pengembangan adalah :

? Ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

? Tingkat dan jenis ketrampilan yang diperlukan sudah ada di dalam negeri.

? Tersedia dan terbukanya pasar.

? Komoditas/produk mempunyai prospek dipasarkan meskipun pada waktu ini produksinya belum berkembang.

? Membutuhkan banyak tenaga-kerja.

? Menunjang daerah terbelakang yang akan dikembangkan, khususnya daerah terpencil, daerah perbatasan dan KTI.

? Terkait dengan upaya pelestarian seni-budaya daerah.

? Dsb.

34

BAB IV

POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IKM Program Pengembangan IKM terdiri dari Program Utama yang lebih menangani masalah mendasar kehidupan industri yang kental dengan karakteristik kelompok atau jenis industrinya. Program Utama ini terdiri dari program pengembangan menurut kelompok industri, sebagaimana diuraikan pokok-pokoknya dalam butir-butir nomor IV.1 sampai dengan nomor IV.4 sebagai berikut. Sedangkan komponen program lainnya adalah Program Pendukung, yang secara teknis merupakan faktor- faktor pendukung penting bagi berhasilnya program-program utama, sesuai dengan kebutuhan jenis industrinya. Program Pendukung ini dikemukakan dalam butir IV.5. 4.1. IKM Penggerak Ekonomi Daerah

a. Batasan dan Kriteria/Ciri IKM Penggerak Ekonomi Daerah adalah industri- industri yang mudah ditumbuh-kembangkan di suatu daerah, yang dapat menimbulkan dampak penggairahan ekonomi daerah secara cepat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga dapat mempercepat peningkatan penghidupan/kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri kelompok industri ini adalah 18) :

(1) Menggunakan bahan baku lokal (atau bahan baku yang mudah diperoleh).

(2) Cara memproduksinya tidak sulit dikuasai oleh masyarakat setempat, karena berbasis kepada talenta dan ketrampilan tradisional yang telah ada di daerah tersebut, ataupun kalau membutuhkan alih teknologi akan mudah dilakukan atau tidak menuntut ketrampilan yang tinggi.

(3) Sebagian besar produknya dapat diserap oleh pasar lokal/domestik, atau tidak memerlukan upaya pemasaran yang sulit.

(4) Mempunyai potensi untuk dikembangkan, apalagi bila dapat dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

18) Catatan : Setiap daerah mempunyai jenis-jenis IKM-nya sendiri sesuai dengan kondisi/potensi dan

prospek pasar di daerahnya masing-masing (serta peluang pasar yang lebih luas, baik daerah lain maupun ekspor).

35

b. Misi dan Tujuan

Secara umum, misi dan tujuan pengembangan IKM Penggerak Ekonomi Daerah adalah untuk ikut mempercepat pemulihan dan penggerakan kegiatan ekonomi secara meluas di daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, demi memperkecil kesenjangan sosial untuk menjaga kesatuan bangsa.

c. Posisi dan Kondisi Saat Ini

Secara umum dapat dikemukakan bahwa peluang pasar untuk dikembangkannya kelompok industri ini masih sangat potensial, meskipun di masing-masing daerah besarnya peluang bisa berbeda-beda. Belum banyaknya pengusaha ataupun anggota masyarakat yang berminat investasi untuk mengembangkan berbagai jenis industri- industri tersebut disebabkan karena :

? Masyarakat di daerah banyak yang masih belum mengetahui adanya peluang usaha karena belum berpengalaman, ataupun karena belum banyak yang berjiwa wirausaha (penghidupan mereka selama ini kebanyakan menjadi buruh/pekerja).

? Kemampuan modal masyarakat di daerah sangat terbatas, dan belum terbiasa mencari pinjaman uang untuk kepentingan produktif/ investasi.

Bahkan sering kurang disadari bahwa suatu daerah yang belum berkembang (karena lahannya tandus dan miskin sumberdaya alam) kadang-kadang terkandung potensi sumberdaya yang ternyata kalau didayagunakan bisa menumbuhkan industri yang produknya bisa diekspor (misalnya bakat kerajinan tradisional yang bernilai seni tinggi).

Analisis mengenai kondisi spesifik setiap jenis industri/komoditi di setiap daerah ataupun lokasi sentra produksi masing-masing harus terlebih dulu dilakukan sebelum ditempuhnya strategi, langkah pengembangan, maupun program aksi yang akan dilakukan.

d. Arahan dan Strategi Umum Pengembangan

(1) Pengembangan IKM Penggerak Ekonomi Daerah diarahkan untuk dapat menjadikan kelompok industri ini sebagai dinamisator ekonomi daerah serta paling tidak menjadi salah satu dari dua tumpuan utama penghidupan masyarakat di masing-masing daerah.

(2) Strategi pengembangan kelompok industri ini lebih ditentukan oleh faktor- faktor dan kondisi lokal di tiap-tiap daerah pengembangan, baik dari segi potensi sumberdaya yang terdapat di daerah, peluang pasar maupun faktor kondisi masyarakat setempat, sehingga akan lebih proporsional untuk dibuat pedomannya dalam Buku II.

36

4.2. IKM Pendukung (Supporting Industries)

a. Batasan dan Kriteria/Ciri

Industri Pendukung adalah industri yang menghasilkan produk-produk antara berupa barang belum jadi (komponen ataupun sub-komponen) untuk mendukung/memasok secara langsung maupun tidak langsung kepada industri perakitan (assembling) dan perbengkelan barang-jadi (maintenance and repair), termasuk semua industri jasa penunjang terkait lainnya.

Ciri Industri Pendukung :

? Keragaman jenisnya sangat tinggi dan berkembang sangat cepat.

? Merupakan kelompok industri yang dinamikanya ditentukan oleh kreativitas desain produk barang jadi serta perkembangan/kemajuan teknologi bahan konstruksi dasar (logam, karet, plastik, keramik, kulit, kertas/fiber, kayu, dsb).

? Dinamika desain produk barang jadi banyak ditentukan oleh jenis produk barang jadi maupun merk.

? Peran/fungsi teknisnya vital bagi cabang industrinya.

? Ciri ekonomisnya bernilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja banyak, dengan keterkaitan industri yang luas.

? Memerlukan tenaga kerja trampil dan berkeahlian teknis tinggi.

b. Misi dan Tujuan

Pengembangan IKM Pendukung mempunyai misi untuk :

? Meningkatkan pasokan komponen dan jasa terkait kepada industri perakitan dalam negeri, baik untuk pasaran original equipment (OE) maupun sebagai suku-cadang untuk after market.

? Mengurangi ketergantungan impor, atau dengan kata lain meningkatkan local content pembuatan barang jadi.

? Memperkuat struktur industri sekaligus memajukan kandungan teknologi.

? Memperluas penciptaan lapangan kerja.

c. Posisi dan Kondisi Umum Saat Ini

Secara umum kondisi Industi Pendukung antara lain dapat dikemukakan sbb.:

? Sebagian besar Industri Pendukung tergolong IKM.

? Persaingan dengan negara tetangga sangat kuat (Thailand, Malaysia, Cina), terutama oleh faktor penggunaan teknologi, kwalitas SDM, dan fasilitasi pemerintah.

37

? Ketergantungan impor komponen masih sangat besar dan terus meningkat, dengan gambaran kasar nilai impor tahun 1999 sebesar US$ 3,5 milyar, dan tahun 2000 sebesar US$ 5,5 milyar.

? Kemampuan pasok industri komponen sepeda motor telah mencapai 80%, untuk industri kendaraan roda empat baru 40%, dan beberapa jenis komponen telah diekspor.

? Adanya peluang kecenderungan ditempuhnya global sourcing bagi berbagai industri perakitan berdasarkan merk, khususnya di bidang industri otomotif, permesinan dan listrik/elektronika.

d. Arahan dan Strategi Umum Pengembangan

(1) Pengembangan kelompok Industri Pendukung diarahkan secara bertahap untuk mengutamakan substitusi impor dalam rangka memperkecil ketergantungan terhadap impor dan penghematan devisa, tanpa mengesampingkan peluang untuk pasar ekspor.

(2) Strategi pengembangan IKM Pendukung akan menempuh 2 tahapan umum pengembangan, yaitu :

? Mendorong pembuatan komponen non-esensial di tahap pertama, kemudian mengarah ke pembuatan komponen esensial.

? Dari segi jangkauan pasar, di tahap pertama untuk memasok kebutuhan industri perakit dalam negeri melalui pemasyarakatan sistim outsourcing dari dalam negeri, kemudian untuk tahap selanjutnya didorong untuk memanfaatkan peluang global outsourcing.

Kedua strategi umum tersebut didukung secara simultan dengan langkah-langkah pemberdayaan, penyediaan sumberdaya/ permodalan, sistim insentif, prasarana/sarana, pola kemitraan yang efektif, perlindungan dan harmonisasi tarif, pemantapan industri bahan konstruksi dasar pemasok bahan baku, serta pemilihan sentra binaan yang potensial.

Strategi pengembangan lebih spesifik dan terinci menurut jenis industrinya akan dikemukakan dalam Program Pengembangan Kelompok Industri di Buku II.

4.3. IKM Berorientasi Ekspor

a. Batasan dan Kriteria/Ciri

Industri berorientasi ekspor adalah industri yang telah mempunyai peluang untuk mengisi/memasok kebutuhan pasar dunia di bidang produk yang dihasilkan, baik atas dasar kelangkaan karena kurangnya pemasokan dari negara lain, tingginya permintaan akan jenis produk spesifik dari Indonesia (keunggulan komparatif), maupun terutama karena produknya telah berdayasaing tinggi (unggul kompetitif)19).

19) Batasan ini menunjukkan bahwa pelaku ekspor tidak harus si produsen sendiri

38

b. Misi dan Tujuan

Misi umum kelompok IKM Berorientasi Ekspor adalah untuk :

? Meningkatkan nilai perolehan devisa bersih (net foreign currency gain) dan sekaligus meningkatkan kontribusi ekspornya terhadap ekspor nasional.

? Memberikan motivasi dan semangat orientasi ekspor kepada semua pelaku industri nasional khususnya IKM, dengan memacu peningkatan mutu dan kapasitas pemasokan tepat waktu.

? Menjadi wahana untuk peningkatan penggunaan teknologi, termasuk teknologi informasi.

? Menjadi motor penghela bagi kemajuan/modernisasi IKM,

dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan sumbangan nilai tambah bagi ekonomi.

c. Posisi dan Kondisi Umum Saat Ini

Secara umum keadaan dan tingkat perkembangan IKM Berorientasi Ekspor pada saat ini dapat dikemukakan antara lain sbb.:

? Porsi nilai ekspor IKM terhadap nilai outputnya pada tahun 2000 masih sangat rendah (5,52%) dan sumbangan nilai ekspor IKM terhadap nilai ekspor non-migas nasional baru mencapai 6 - 7%.

? Terdapatnya peluang ekspor yang sanga t potensial bagi produk-produk IKM Indonesia, namun kemampuan pasok para produsen masih terbatas. Dan peluang tersebut dapat semakin membesar apabila daya pasok dan mutu produk dapat meningkat.

? Dari sisi produksi terdapat kekuatan dalam segi tersedianya bahan baku di dalam negeri, serta tersedianya tenaga kerja dengan ketrampilan dasar yang tinggi.

? Kendala akses ekspor produk IKM terutama karena belum adanya pelaku ekspor yang menjembatani pasar dunia dengan produsen IKM (Trading house) serta dukungan pendanaan yang efektif.

? Keterpaduan dan dukungan institusi terkait dengan semangat mendorong ekspor juga belum optimal (a.l. fasilitasi, insentif, lembaga litbang industri, belum memasyarakatnya sistim manajemen mutu, kesadaran HaKI, lembaga pelatihan, dsb).

d. Arahan dan Strategi Umum Pengembangan

(1) Pengembangan IKM Orientasi Ekspor diarahkan untuk menggeser basis dayasaing ekspor IKM dari resoursed-based dan labour-based industries ke arah knowledged-based industries menuju ke pembentukan keunggulan kompetitif. Kemajuan yang ingin dicapai ini a.l. akan ditunjukkan dengan porsi saham nilai ekspor IKM yang semakin membesar terhadap nilai outputnya, serta indikator dayasaing komparatif terhadap produk sejenis dari negara lain.

39

(2) Strategi umum pengembangannya mengikuti prinsip demand-pull dan supply-push strategy dengan mengutamakan muatan pembinaan dari aspek teknologi mutu, sistim perangsang, pemberdayaan manajerial khususnya dari aspek fasilitasi dan pengembangan jaringan ekspor, serta dukungan sumberdaya/ pendanaan.

Adapun strategi pengembangan yang lebih terinci dan operasional lebih proporsional untuk dikemukakan dalam strategi pengembangan setiap cabang/jenis industri sebagaimana dimuat dalam Program Pengembangan Kelompok di Buku II.

4.4. IKM Inisiatif Baru (Knowledge-Based SMIs)

a. Batasan dan Kriteria/Ciri Industri yang tergolong Inisiatif Baru adalah industri- industri kecil dan menengah yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-based small and medium scale industries). Kelompok industri ini dicirikan oleh penggunaan teknologinya yang tergolong maju/tinggi, yang pada umumnya merupakan cabang/jenis industri yang akan berkembang pesat di masa datang, antara lain teknologi software komputer dan bio-teknologi 20)

b. Misi dan Tujuan

Pengembangan IKM Inisiatif Baru mempunyai misi dan tujuan untuk :

(1) Mendorong tumbuh berkembangnya industri yang tergolong knowledge-based sebagai wahana modernisasi industri kecil menengah.

(2) Meningkatkan sumbangan nilai tambah IKM secara lebih progresif.

(3) Mendinamisasi pertumbuhan industri nasional.

(4) Mendorong tumbuhnya peluang-peluang industri- industri baru di bidang industri peralatan elektronika dan peralatan listrik untuk industri maupun untuk konsumsi, serta mendorong tumbuhnya industri- industri yang mengolah sumberdaya alam dalam negeri yang dapat terbarukan (indigeneous renewable resources) dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Posisi dan Kondisi Umum Saat Ini

Secara umum kondisi kelompok industri ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

(1) Industri yang tergolong dalam kelompok ini belum banyak berkembang, sedangkan potensi peluang tumbuhnya cukup besar dan

20) Secara teknis cabang industri software komputer juga harus dikaitkan langsung dengan prioritas

dikembangkannya industri komponen hardware-nya. Namun secara administratif, pengembangan proyek industri komponen hardware dimasukkan di dalam Kelompok Industri Pendukung.

40

akan berkembang pesat di masa datang seiring dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi (E-commerce, E-government).

(2) Potensi tersedianya sumberdaya manusia pendukung bagi tumbuhnya kelompok industri ini cukup besar, dan belum banyak didayagunakan, utamanya para lulusan/graduates dari jurusan IT, biologi dan kimia, yang kemampuan kreasi dan daya inovasinya cukup andal.

(3) Prospek tumbuhnya kelompok industri ini juga didukung oleh kondisi infra-struktural geografi Indonesia karena berada pada wilayah GSO bumi (Geo-stationary orbit).

d. Arahan dan Strategi Umum Pengembangan

(1) Pengembangan IKM Inisiatif Baru diarahkan untuk dapat dijadikan wahana bagi penerapan inovasi- inovasi iptek modern yang ditujukan untuk memperluas kegiatan industri yang unggul kompetitif di masa depan.

(2) Strategi umum untuk mendukung pengembangan IKM Inisiatif Baru diutamakan pada upaya mendorong faktor- faktor supply-push terutama dari segi SDM intelektual yang inovatif dibantu dengan dukungan sumberdaya, prasarana/sarana dan iklim yang menunjang, termasuk fasilitasi untuk pengembangan pasar.

Strategi pengembangan yang lebih spesifik dan terinci akan lebih melekat kepada karakteristik dan kondisi cabang/jenis industri dan obyek binaan yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan dalam Program Pengembangan Kelompok di Buku II.

4.5. Program Pendukung

Untuk mendukung seluruh kegiatan dan program aksi pengembangan melalui jalur pengembangan sektoral yaitu pengembangan kelompok-kelompok industri di atas, masih diperlukan program pendukung yang secara umum diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan dan merangsang pertumbuhan kelompok-kelompok industri tersebut.

Adapun jenis-jenis program pendukung yang penting dilakukan, baik yang bersifat pengembangan kelembagaan maupun penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, menunjang iklim dan fasilitasi, antara lain adalah :

a. Pengembangan Business Development Services (BDS)

(1) Fungsi dan Kegunaan

? BDS atau Layanan Pengembangan Usaha didefinisikan oleh Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development sebagai jasa layanan non-finansial yang mencakup beraneka upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan

41

pembangunan daya tumbuhnya ke depan (khususnya IK), seperti penguatan sumberdaya produktifnya, akses dan pengembangan pasarnya, maupun peningkatan kemampuan bersaing lainnya. Keaneka-ragaman layanan BDS meliputi berbagai bentuk seperti : konsultansi manajemen (teknis, produksi, riset pasar, pemasaran, keuangan, pengembangan usaha), pelatihan, pengembangan desain, jasa informasi, dsb. dengan bentuk lembaga pelayanan a.l. melalui pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT), pembentukan kelompok Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian (TFPP), Klinik Layanan Kemasan dan Merk, Unit Pelayanan Informasi, Unit Pengembangan Desain Produk, maupun dorongan pembentukan usaha jasa di bidang BDS oleh swasta yang beroperasi secara profesional dan komersial, khususnya bagi segmen industri menengah atas (maupun besar).

? Dengan adanya BDS maka IKM binaan akan banyak terbantu dalam penyehatan dan pengembangan usahanya, dalam batas-batas beban biaya yang ringan atau tidak terlalu berat.

(2) Jenis-jenis layanan yang diberikan melalui BDS disesuaikan dengan kebutuhan IKM di tiap daerah, tergantung pada jenis industrinya maupun kondisi kehidupan industri di lokasi masing-masing.

Pembiayaan operasi pelayanan BDS untuk IK utamanya dipikul oleh pemerintah, baik dari APBN, APBD, maupun yang berasal dari dana bantuan luar negeri. Kecuali bagi usaha industri menengah atas yang sudah mampu tumbuh sehat secara mandiri dibenarkan untuk memungut fee oleh lembaga swadana pemberi layanan milik pemerintah maupun oleh konsultan swasta.

Beberapa bentuk layanan BDS diangkat dalam uraian pada butir-butir program penunjang berikut.

b. Klinik Layanan Kemasan dan Merek

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Klinik ini berfungsi membantu pengusaha IDKM untuk memperbaiki dan mengembangkan sistim pengemasan produk yang dihasilkan, serta memecahkan masalah kemasan yang dihadapinya.

? Klinik ini juga membantu pengusaha IDKM dalam pengembangan merek produk yang dihasilkan.

? Dengan adanya klinik ini diharapkan para pengusaha IKM akan lebih terbantu dan teringankan upaya dan bebannya untuk melakukan promosi penjualan produknya dengan penuh percaya-diri karena lebih memperoleh citra positif dari segi mutu dan kesan elitis di mata konsumen.

42

(2) Lingkup Industri yang Dilayani

? Klinik ini terutama ditujukan untuk pemberian layanan bagi industri- industri pangan, sandang dan kerajinan tertentu.

? Lokasi/Daerah diadakannya Klinik ini disesuaikan dengan populasi industri sasaran layanan yang tergolong prioritas.

c. Pengembangan Trading House

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Trading House merupakan kegiatan usaha bersemangat kemitraan yang berfungsi membantu memasarkan berbagai produk-produk IKM secara bulk khususnya untuk ekspor, berhubung kemampuan mengekspor para produsen IKM secara individual terbatas, atau kalau dilakukan sendiri kurang efisien (upaya ekspor kurang sepadan dengan hasilnya). Dalam fungsi ini trading house dapat membantu melakukan modifikasi penampilan produk (misalnya melalui pengemasan dan pemberian merk) agar dapat lebih memenuhi selera pasar di negara tujuan ekspor.

? Trading house juga berfungsi untuk melakukan survey pasar dan mempelajari fenomena pasar dalam rangka menghimpun permintaan pasar dunia, termasuk menghimpun pesanan barang beserta spesifikasi teknis dan mutunya, untuk dipesankan pembuatannya kepada para produsen IKM dalam negeri.

? Trading house juga dapat menyelenggarakan promosi dagang.

? Dengan adanya trading house maka pemasaran ekspor produk IKM akan sangat terbantu kelancaran dan peningkatannya.

(2) Lingkup komoditi yang ditangani ekspornya, dalam hal ada fasilitas

dan perangsang khusus dari pemerintah, akan diutamakan untuk produk-produk IKM.

d. Layanan Informasi

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Layanan Informasi ini baik informasi bisnis maupun informasi mengenai kebijakan dan ketentuan administratif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi pengusaha IKM yang pada umumnya kurang berkemampuan dalam mendapatkan informasi yang sangat mereka perlukan untuk menunjang usahanya.

? Tersedianya informasi- informasi tersebut secara mudah diperoleh dan murah akan sangat membantu para pengusaha untuk secara cepat mengambil keputusan dan langkah bisnisnya dalam rangka berlomba memanfaatkan peluang pasar, peluang

43

usaha, peluang akses permodalan, peluang adanya teknologi yang lebih tepat guna dan lebih bermutu, peluang kemitraan-usaha, peluang memanfaatkan fasilitas, dsb.

(2) Lingkup Jenis Informasi

Jenis informasi yang ditawarkan dalam layanan terutama diutamakan yang berkaitan dengan kebutuhan kalangan IKM, khususnya IKM yang tergolong prioritas untuk dikembangkan.

e. Pemasyarakatan Teknologi Informasi

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Kegiatan pemasyarakatan penggunaan teknologi informasi untuk kalangan IKM dimaksudkan untuk memasyarakatkan penggunaan perangkat penunjang (yaitu teknologi informasi) untuk memodernisasi sistim pengelolaan usaha bagi IKM.

? Dengan dipakainya penggunaan teknologi informasi bagi IKM akan banyak membantu pengusaha IKM untuk mendinamisasi langkah-langkah bisnis yang perlu diambil oleh para pengusaha agar dapat mengambil keputusan cepat, memudahkan pengelolaan dan pengendalian bisnisnya secara lebih cepat, tepat dan akurat, sehingga tidak akan ketinggalan dalam persaingan usaha.

(2) Lingkup Teknologi Informasi

Lingkup teknologi informasi yang perlu dimasyarakatkan di kalangan IKM terutama adalah yang berkaitan dengan kegiatan spesifik bidang usahanya, misalnya sistim administrasi pengadaan barang, keuangan, pemasaran dan informasi pasar.

f. Pengembangan Desain Produk

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran para pengusaha IKM akan peran pentingnya desain produk untuk merebut pasar.

? Dengan tumbuhnya kesadaran dan tertariknya para pengusaha untuk berpeduli kepada aspek desain produk, diharapkan akan dapat menambah kemampuan bersaing dan agresivitas para pengusaha IKM dalam merebut pasar.

(2) Lingkup Jenis Industri/Komoditi

Lingkup sasaran yang dijadikan obyek pemasyarakatan desain produk adalah industri- industri yang penampilan estetikanya ataupun fungsi kegunaan teknis produknya ikut ditentukan oleh faktor desainnya.

44

g. Pemberian SME’s Award (1) Fungsi dan Kegunaan

? Pemberian penghargaan kepada pihak yang telah berjasa ikut mengembangkan IDKM dimaksudkan sebagai salah satu sistim perangsang pelengkap yang ditujukan untuk mendorong semua pihak berpeduli kepada upaya memajukan IDKM.

? Dengan tetap ditempuhnya sistim pemberian award ini oleh otoritas yang cukup tinggi (Kepala Negara) diharapkan akan dapat menimbulkan citra dan reputasi baik bagi mereka yang telah berjasa mengembangkan IDKM, yang akan bisa berpengaruh terhadap simpati dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap kegiatan profesi/usaha maupun gerakan moral pembangunan dari yang bersangkutan.

? Sistim perangsang pemberian award ini diharapkan akan bisa ikut mendorong semakin banyaknya peminat dan pemerduli untuk menjadi penggerak pengembangan IDKM.

(2) Lingkup Penerima Penghargaan

? Para pengusaha IDKM yang telah berhasil mengembangkan IDKM dengan sukses dan berkembang, dengan bobot nilai prestasi yang besar.

? Anggota masyarakat lainnya yang dinilai telah berjasa ikut memajukan IDKM.

h. Pemasyarakatan HaKI

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Pemasyarakatan HaKI di kalangan pengusaha IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan dayasaing industri. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai.

? Di samping itu kesadaran dan wawasan mengenai HaKI diharapkan akan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha IKM terdorong untuk berkreasi dan ber- inovasi di bidang produk dan teknologi produksi, serta manajemen.

(2) Lingkup pemasyarakatan

? Pemasyarakatan HaKI kepada para pengusaha. ? Bimbingan penerapan HaKI pada level unit usaha.

45

? Pengembangan Klinik HaKI di daerah. ? Pengembangan kerjasama antara Klinik HaKI Pusat dan Daerah.

i. Pengembangan Prasarana dan Sarana Fisik

Prasarana dan Sarana Fisik bagi IKM a.l. meliputi : Kawasan Industri Kecil dan Menengah dengan sewa murah, showroom bagi produk industri kecil menengah dan kerajinan, pergudangan dan pengangkutan, unit pengo lahan limbah, situs informasi (website) dan fasilitas penunjang lainnya. Kebutuhan akan prasarana dan sarana penunjang ini dipertimbangkan menurut tingkat kebutuhan, efisiensi dan kelaikannya untuk diadakan/dibangun bagi kepentingan IKM secara bersama di suatu daerah/atau skala nasional 21) (1) Fungsi dan Kegunaan

? Prasarana dan sarana fisik ini diadakan untuk memfasilitasi kegiatan usaha IKM di suatu daerah/nasional secara lebih efisien, cepat dan efektif, termasuk promosi pemasarannya.

? Dengan efisiensi dan kelancaran operasi yang diraih akan menimbulkan dampak peningkatan dayasaing IKM (di tingkat daerah, nasional maupun global) yang pada gilirannya akan memperluas pasar dan kapasitas produksi.

(2) Lingkup industri

IKM yang dibantu dengan fasilitas prasarana/sarana penunjang hanya segmen IKM yang kondisinya di daerah yang bersangkutan dinilai mendesak dan mutlak tingkat kebutuhannya akan dukungan fasilitas tersebut untuk bisa tumbuh berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

j. Pemasyarakatan Sistim Gugus Kendali Mutu (GKM)

GKM adalah suatu sistim dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya-saing produk yang dihasilkan. Sistim ini dilaksanakan melalui pemasyarakatan cara pandang, cara analisa dan diagnosa dan solusi sesuatu masalah (inefisiensi, produktivitas rendah dan rendahnya mutu pekerjaan/produk) di lingkungan kerja seluruh jajaran SDM perusahaan, sehingga dapat membentuk kebiasaan (habit) yang diterapkan dalam etos kerja dan budaya produksi kompetitif.

21) Catatan :Pembangunan prasarana/sarana ini apabila perlu investasinya dipikul atau disubsidi

dengan hibah pemerintah daerah.

46

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Penerapan/pentradisian GKM di lingkungan perusahaan IKM akan ikut mempercepat sosialisasi budaya produksi kompetitif melalui praktek nyata dalam kehidupan perusahaan sehari-hari, sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif daripada sistim ceramah teori yang sering terkendala oleh daya-serap peserta dari kalangan IKM.

? Apabila pemasyarakatan GKM dapat diterapkan semakin meluas di kalangan IKM, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan IKM terutama oleh faktor pendorong knowledge-based.

(2) Lingkup penerapan GKM

? Mengingat luasnya sasaran/populasi obyek binaan, maka penerapan gerakan GKM di kalangan IKM perlu menempuh prioritas dengan mendahulukan IKM yang tingkat tantangan kompetisi pasarnya cukup tajam. Meskipun demikian, pemasyarakatan GKM tidak boleh diskriminatif bagi jenis-jenis industri yang sudah waktunya memerlukan, dan penerapannya dilakukan simultan di semua daerah.

? Keterbatasan kapasitas pemasyarakatan GKM mendorong perlunya ditempuh program TOT (Training of Trainers) yang selanjutnya akan diuraikan dalam strategi dan program aksi di Buku II.

k. Pengembangan Bakat Ketrampilan Tradisional

Karya seni tradisional berpangkal dari bakat seni tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi adanya bakat ketrampilan karya seni tradisional ini apabila tidak didayagunakan melalui kegiatan produksi barang seni yang laku dijual dengan menimbulkan nilai-tambah yang dapat menghidupi, lama kelamaan akan bisa punah (generasi muda tidak tertarik untuk menggeluti) karena tidak bisa bersaing dengan lapangan kerja yang lain.

Dilain pihak apabila kekayaan budaya ini dapat dilestarikan dengan improvisasi seni, sentuhan teknologi dan manajemen yang tepat, maka potensi sumberdaya berupa bakat ketrampilan seni tradisional daerah tersebut akan dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menghidupi masyarakat secara berkelanjutan, yang karenanya justru dapat melestarikan peninggalan budaya tersebut.

(1) Fungsi dan Kegunaan

? Pengembangan bakat ketrampilan seni tradisional berguna untuk menumbuhkannya menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan nilai-tambah.

47

? Dengan demikian akan dapat melestarikan bahkan mengembangkan/memajukan seni tradisional daerah.

(2) Lingkup pembinaan

Bakat ketrampilan yang dikembangkan tergantung jenis bakat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai-tambah (terutama yang dapat prospek untuk menghasilkan produk ketrampilan unggulan daerah) yang terdapat di daerah masing-masing.

l. Peningkatan Peran Wanita di bidang IDKM

Peningkatan peran partisipasi wanita dalam kegiatan usaha lebih tepat dimaksudkan sebagai upaya untuk mensosialisasikan wawasan industri atau wawasan produktif secara lebih cepat meluas ke kalangan masyarakat dengan mendayagunakan wanita sebagai media sosialisasi/penyebaran. Pendayagunaan wanita sebagai media sosialisasi wawasan industri dan wawasan produktif ini berarti juga untuk mendayagunakannya sebagai media modernisasi bagi masyarakat. Tingkat peran wanita dalam kegiatan industri tersebar dari tataran sebagai tenaga pekerja biasa, tenaga pekerja trampil, sampai dengan tingkat manajemen maupun sebagai wirausaha. (1) Fungsi dan Kegunaan

Secara bersamaan, metoda tersebut sekaligus akan menimbulkan dampak manfaat dan kegunaan dari berbagai aspek, antara lain :

? Secara psikologis kaum wanita akan mempunyai kepercayaan diri yang meningkat karena semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan produktif/industri, sehingga posisi mereka yang pada umumnya terkesan termarjinalkan akan semakin bergeser menjadi tenaga produktif dalam ekonomi nasional.

? Secara ekonomis, dengan semakin meningkatnya partisipasi kaum wanita dalam kegiatan produktif, maka secara agregat potensi tenaga produktif secara nasional akan meningkat secara nyata.

? Memperkecil risiko negatif yang dapat diakibatkan oleh kerawanan pengangguran di kalangan angkatan kerja wanita.

? Membantu peningkatan pemerataan kesejahteraan ekonomis di kalangan masyarakat.

? Karakter kerja dan talenta kaum wanita banyak yang cocok dan menunjang upaya pemenuhan tuntutan mutu produk IKM (industri kerajinan, produk seni, dan produk yang memerlukan ketelitian dan ketelatenan pengerjaan/workmanship).

48

(2) Lingkup Jenis Industri

Jenis industri yang sesuai untuk wahana peningkatan peran wanita di lingkungan IKM antara lain adalah : ? Industri Garment/Konfeksi. ? Industri Makanan dan Minuman. ? Industri Kerajinan (Batik, Anyaman, Tenun Tradisional, Mainan

Anak, Rokok, dsb.). ? Industri Perhiasan. ? Industri Asesories. ? Industri Perakitan Listrik dan Elektronika. ? Dsb.

Bertolak dari semua Program Pendukung tersebut di atas maka Program Aksi harus disusun untuk dijadikan acuan pelaksanaan. Program Aksi yang meliputi 4 Program Pengembangan Kelompok Industri dan Program Pendukung ini selanjutnya dikemukakan secara lebih terinci dalam Buku II, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Buku I. Adapun seluruh program pemantapan intern, baik yang menyangkut aparat dan sistim pembinaan, manajemen dan organisasi, maupun pemantapan prasarana dan sarana pembinaan, tidak dimasukkan di dalam Buku II.

49

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya RIP-IKM ini diharapkan akan berguna sebagai alat penyatuan wawasan dan cara-pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina di semua tataran untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan IKM. Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pengembangan tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan IKM seperti yang diharapkan, serta dengan penggunaan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi dan memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengembangan IKM, agar dengan RIP-IKM ini potensi bangsa dapat dikonsolidasikan menuju kejayaan kehidupan dan pertumbuhan IKM seperti yang diharapkan bersama.

--------------------------------

50

L A M P I R A N

51

Lampiran 1

Persentase Ekspor dan Ouput Persektor Industri Tahun 2000

ISIC Ekspor (Rp.Juta)

Output (Rp.Juta)

Ekspor (Rp.Juta)

Output (Rp.Juta)

Ekspor (Rp.Juta)

Output (Rp.Juta)

% Ekspor

% Ekspor

% Ekspor

IK IK IM IM IB IB IK IM IB

ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 581 19.855.649 1.314.990 11.454.791 19.080.267 115.281.832 0,0029 11,48 16,55 ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 153.349 10.061.612 425.458 6.375.002 36.411.836 100.120.868 1,5241 6,67 36,37 ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 306.642 14.325.011 1.348.653 3.241.468 22.382.352 39.133.836 2,1406 41,61 57,19 ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 619.187 13.419 1.385.861 7.610.700 47.433.248 0,97 16,05 ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 616.049 1.314.989 9.949.270 22.215.841 88.657.916 13,22 25,06 ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 108.024 6.950.580 77.459 1.058.400 4.100.320 17.581.144 1,5542 7,32 23,32 ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 143.986 52.665 2.738.839 4.765.554 24.406.763 1,92 19,53 ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 2.686.447 414.127 7.294.737 27.083.317 148.314.317 5,68 18,26 ISIC 39 (Barang lainnya) 5.249 2.060.741 51.590 341.602 1.537.817 4.038.200 0,2547 15,10 38,08

Total 573.845 57.319.262 5.013.351 43.839.968 145.188.004 584.968.124 1,0011 11,44 24,82

Sumber : Pusdatin, Depperindag, BPS Diolah

52

Lampiran 2 Posisi Daya Saing Komoditi Indonesia di Pasar Dunia

No ISIC HS PRODUK (%) Peranan

Ekspor Indonesia thd Dunia

(%) Pertumb. RCA 1996-2000 RCA 1996 RCA

2000

Perubahan RCA 1996-

2000

Posisi di Dunia 2000

1 31 03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes

4,4% -11,4% 4,47 3,96 -0,51 6

2 09 Coffee, tea, mate and spices 6,2% -14,6% 6,55 5,59 -0,95 3

3 15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc

9,5% 37,5% 6,27 8,62 2,35 2

4 32 52 Cotton 3,2% 35,5% 2,14 2,90 0,76 10

5 54 Manmade filaments 5,0% 32,2% 3,40 4,50 1,10 7

6 55 Manmade staple fibres 5,2% 19,6% 3,92 4,69 0,77 8

7 61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet

2,4% 8,1% 2,00 2,17 0,16 12

8 62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet

3,6% 19,8% 2,73 3,27 0,54 8

9 64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof

4,6% -24,4% 5,52 4,17 -1,35 4

10 33 44 Wood and articles of wood, wood charcoal

5,9% -33,0% 7,91 5,30 -2,61 3

11 94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings

2,2% 23,9% 1,60 1,99 0,38 15

12 34 47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc

3,2% 24,7% 2,32 2,89 0,57 6

13 48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board

2,3% 112,6% 0,99 2,11 1,12 13

14 35 27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc

2,9% -26,1% 3,54 2,62 -0,93 12

15 29 Organic chemicals 0,8% 103,9% 0,33 0,68 0,35 20

16 38 Miscellaneous chemical products 0,4% 57,5% 0,21 0,34 0,12 28

17 39 Plastics and articles thereof 0,7% 60,2% 0,39 0,63 0,24 22

18 40 Rubber and articles thereof 2,6% -42,8% 4,06 2,32 -1,74 14

19 36 25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement

1,6% 62,5% 0,88 1,44 0,55 19

20 70 Glass and glassware 1,2% 24,9% 0,87 1,08 0,22 19

21 37 26 Ores, slag and ash 7,2% -17,7% 7,86 6,47 -1,39 4

22 72 Iron and steel 0,4% 26,7% 0,25 0,32 0,07 34

23 73 Articles of iron or steel 0,6% 57,0% 0,33 0,51 0,19 28

24 74 Copper and articles thereof 1,1% 379,0% 0,21 1,03 0,81 23

25 76 Aluminium and articles thereof 0,8% -11,3% 0,76 0,68 -0,09 28

26 38 84 Nuclear reactors, boilers, machinery, etc

0,5% 159,6% 0,16 0,41 0,25 27

27 85 Electrical, electronic equipment 0,8% 30,7% 0,52 0,68 0,16 24

28 90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus

0,2% 10,0% 0,15 0,16 0,01 32

29 39 71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc

0,6% -22,5% 0,70 0,54 -0,16 24

30 95 Toys, games, sports requisites 1,3% -19,8% 1,44 1,16 -0,29 16

Sumber : Pusdatin, Depperindag, diolah

53

Lampiran 3 Kinerja Sektor Industri

Tahun 2000

Nilai Tambah (Rp. Juta) Share % ISIC

IK IM IM Besar Total IKM

ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 5.129.667 4.026.061 9.155.728 45.749.745 54.905.473 16,68ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 2.695.285 2.860.968 5.556.253 35.189.938 40.746.191 13,64ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 5.875.276 1.008.653 6.883.929 14.776.579 21.660.508 31,78ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 211.224 513.901 725.125 14.483.604 15.208.730 4,77ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 201.210 3.708.794 3.910.004 31.899.960 35.809.964 10,92ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 2.936.175 485.767 3.421.942 7.602.810 11.024.752 31,04ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 38.670 1.830.835 1.869.505 6.022.024 7.891.529 23,69ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 937.205 2.981.479 3.918.684 61.828.756 65.747.440 5,96

ISIC 39 (Barang lainnya) 885.703 158.093 1.043.796 1.730.259 2.774.055 37,63

Total 18.910.415 17.574.551 36.484.966 219.283.676 255.768.642 14,26

Output (Rp. Juta) Share % ISIC ID-K ID-M IDKM Besar Total IDKM

ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 19.855.649 11.454.791 31.310.440 115.281.832 146.592.272 21,36ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 10.061.612 6.375.002 16.436.614 100.120.868 116.557.482 14,10

ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 14.325.011 3.241.468 17.566.479 39.133.836 56.700.314 30,98ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 619.187 1.385.861 2.005.048 47.433.248 49.438.296 4,06ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 616.049 9.949.270 10.565.319 88.657.916 99.223.235 10,65ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 6.950.580 1.058.400 8.008.980 17.581.144 25.590.124 31,30ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 143.986 2.738.839 2.882.825 24.406.763 27.289.587 10,56ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 2.686.447 7.294.737 9.981.184 148.314.317 158.295.501 6,31

ISIC 39 (Barang lainnya) 2.060.741 341.602 2.402.343 4.038.200 6.440.543 37,30

Total 57.319.262 43.839.968 101.159.230 584.968.124 686.127.354 14,74

Tenaga Kerja (Orang) Share % ISIC

ID-K ID-M IDKM Besar Total IDKM

ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 2.152.341 156.010 2.308.351 679.695 2.988.046 77,25ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 855.095 117.875 972.970 1.291.970 2.264.940 42,96

ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 1.925.929 81.323 2.007.252 488.712 2.495.964 80,42ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 42.896 27.114 70.010 139.348 209.358 33,44ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 70.581 72.937 143.518 462.534 606.052 23,68ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 908.956 54.893 963.849 120.056 1.083.905 88,92ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 6.490 4.631 11.121 42.336 53.457 20,80ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 171.705 66.068 237.773 473.461 711.234 33,43

ISIC 39 (Barang lainnya) 157.448 12.447 169.895 75.406 245.301 69,26

Total 6.291.441 593.298 6.884.739 3.773.518 10.658.257 64,60

Sumber : Pusdatin, Depperindag, diolah

54

Lampiran 4 Distribusi IKM Menurut Sektor Industri (ISIC) tahun 2000

Keterangan : Angka Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Tanpa Propinsi Maluku Sumber : Pusdatin Depperindag, BPS diolah

Output Nilai Tambah TK ISIC

Rp. Juta % Share Rp. Juta % Share Orang % Share

ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 31.310.440 31 9.155.728 25,09 2.308.351 33,53

ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 16.436.614 16,25 5.556.253 15,23 972.970 14,13

ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 17.566.479 17,37 6.883.929 18,87 2.007.252 29,16

ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 2.005.048 1,98 725.125 1,99 70.010 1,02

ISIC 35 (Pupuk , Kimia dan Barang dari karet) 10.565.319 10,44 3.910.004 10,72 143.518 2,08

ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 8.008.980 7,92 3.421.942 9,38 963.849 14,00

ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 2.882.825 2,85 1.869.505 5,12 11.121 0,16

ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 9.981.184 9,87 3.918.684 10,74 237.773 3,45

ISIC 39 (Barang lainnya) 2.402.343 2,37 1.043.796 2,86 169.895 2,47

Total 101.159.230 100,00 36.484.966 100,00 6.884.739 100,00

55

Lampiran 5

Indikator Kinerja dan Produktivitas IK, IM, IKM, IB tahun 2000

Uraian IK IM IKM Besar TOTAL

Indikator Produksi

Output (Juta Rp.) 57.319.262 43.839.971 101.159.233 584.968.192 686.127.426

Input (Juta Rp.) 38.408.847 26.265.418 64.674.265 365.684.454 430.358.718

Nilai Tambah (Juta Rp.) 18.910.415 17.574.555 36.484.970 219.283.733 255.768.702

Indikator TK

Tenaga Kerja 6.291.000 593.298 6.884.298 3.773.518 10.657.816

Upah (Juta Rp.) 5.521.008 3.412.552 8.933.560 33.053.038 41.986.599

Upah/TK (Rp.juta) 0,88 5,75 1,30 8,76 3,94

Unit Labour Cost (Rp.Juta) 0,096 0,078 0,088 0,057 0,061

Produktivitas TK

Output/TK (Rp. Juta) 9,11 73,89 14,69 155,02 64,38

Nilai Tambah/TK (Rp. Juta) 3,01 29,62 5,30 58,11 24,00

Capital Productivity

Fixed Asset/UU (Juta) - 4.341 26.280 94

Output/Fixed Asset - 0,66 3,27 2,80

Nilai Tambah/Fixed Assets - 0,26 1,23 1,04

Ratio Modal/TK

Fixed Assets/TK - 112,51 47,34 23,02

Sumber : Pusdatin, Depperindag, diolah

56

Sumber : Pusdatin, Depperindag, diolah

Lampiran 6. Nilai Tambah/TK, Output/TK IKM dan IB tahun 2000

V. added/TK V. added/TK ISIC IKM

ISIC IB

ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 168,11 ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 142,24ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 27,24 ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 130,59ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 16,48 ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 103,94ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 10,36 ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 68,97

ISIC 39 (Barang lainnya) 6,14 ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 67,31ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 5,71 ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 63,33ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 3,97 ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 30,24

ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 3,55 ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 27,24ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 3,43 ISIC 39 (Barang lainnya) 22,95

Total 5,30 Total 58,11

Output/TK Output/TK

Rp.Juta Rp.Juta ISIC

IDKM

ISIC

I-B

ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 246,28 ISIC 37 (Logam dasar besi dan baja) 576,50ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 69,32 ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 340,39ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 30,68 ISIC 38 (Alat angk., mesin & peralatannya) 313,26ISIC 34 (Kertas dan Barang Cetakan) 19,80 ISIC 35 (Pupuk, Kimia dan Barang dari karet) 191,68

ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 6,55 ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 169,61ISIC 31 (Makanan, Minuman, dan Tembakau) 4,96 ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 146,44ISIC 39 (Barang lainnya) 2,01 ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 80,08

ISIC 33 (Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya) 1,61 ISIC 32 (Tekstil, brg. Kulit & Alas kaki) 77,49ISIC 36 (Semen & brg. Galian bukan logam) 1,10 ISIC 39 (Barang lainnya) 53,55

Total 6,37 Total 155,02

57

Lampiran 7 Distribusi Jumlah Industri Pengolahan (Sedang dan Besar)

Berdasarkan Propinsi dan ISIC, tahun 2000 (persen)

ISIC PROPINSI 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Total

N. Aceh Darusalam 0,49 0,25 1,24 0,20 0,51 0,26 0,00 0,08 0,00 0,46 Sumatera Utara 7,19 1,42 4,63 4,48 6,69 2,08 7,11 4,11 3,00 4,51 Sumatera Barat 0,90 0,43 1,17 0,81 0,59 0,47 0,00 0,12 0,21 0,65 R I A U 1,19 0,60 2,16 1,43 1,51 0,52 0,00 6,18 0,43 1,70 J A M B I 0,35 0,10 2,63 0,10 0,44 0,16 0,00 0,12 0,43 0,58 Sumatera Selatan 1,28 0,12 2,32 0,51 1,54 3,17 0,51 0,75 0,86 1,26 Bengkulu 0,20 0,00 0,13 0,10 0,11 0,00 0,00 0,08 0,00 0,09 L A M P U N G 2,69 0,06 0,54 0,61 0,96 1,35 0,51 0,37 0,21 1,06 D.K.I Jakarta 4,10 18,38 4,22 23,01 13,39 2,08 18,27 13,48 9,64 10,30 Jawa Barat 18,09 38,29 16,05 23,52 37,44 39,22 36,55 42,55 30,84 29,76 Jawa Tengah 19,86 16,46 22,40 14,66 9,60 21,04 4,06 9,33 17,34 16,75 Di Yogyakarta 0,90 2,10 3,14 2,44 1,03 2,96 0,00 0,95 3,21 1,79 Jawa Timur 33,28 16,01 20,08 21,49 21,92 17,92 29,95 18,62 23,34 22,54 B A L I 1,02 4,35 3,39 1,53 0,18 2,39 0,00 0,79 9,64 2,27 Nusa Tenggara Barat 1,61 0,25 0,48 0,20 0,04 1,82 0,00 0,08 0,00 0,70 Nusa Tenggara Timur 0,13 0,04 0,35 0,71 0,07 0,31 0,00 0,00 0,00 0,16 Kalimantan Barat 0,64 0,02 2,63 0,61 0,77 0,16 0,51 0,08 0,43 0,69 Kalimantan Tengah 0,04 0,00 2,19 0,10 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,34 Kalimantan Selatan 0,48 0,04 2,22 0,31 0,99 0,31 0,00 0,17 0,00 0,62 Kalimantan Timur 0,53 0,04 1,87 0,41 0,63 0,21 0,00 0,62 0,00 0,59 Sulawesi Utara 1,68 0,39 1,21 0,31 0,33 0,36 0,51 0,33 0,00 0,80 Sulawesi Tengah 0,22 0,00 0,89 0,10 0,04 0,42 0,00 0,04 0,00 0,23 Sulawesi Selatan 2,07 0,58 1,81 1,43 0,77 1,82 1,52 0,66 0,43 1,30 Sulawesi Tenggara 0,35 0,04 1,55 0,10 0,11 0,73 0,51 0,12 0,00 0,41 M A L U K U 0,24 0,00 0,29 0,20 0,22 0,05 0,00 0,21 0,00 0,16 Papua 0,49 0,02 0,41 0,61 0,04 0,16 0,00 0,12 0,00 0,24

Prosentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Total 5468 4853 3152 982 2719 1925 197 2411 467 22174

Sumber : Pusdatin, Depperindag, diolah

58

Lampiran 8 Statistik Sektor Industri di Malaysia Tahun 1996

Kontribusi Masing2 Industri (%) No Uraian Total

IK IM IKM IB Total

1 Jumlah Perusahaan 20.204 76,0 17,8 93,8 6,2 100

2 Output (RM Juta) 273.439 3,9 23,4 27,3 72,7 100

3 Nilai Tambah (RM Juta) 71.538 4,7 21,1 25,8 74,1 100

4 Jumlah TK (000) 1.449 11,4 27,5 38,9 61,1 100

Sumber : SMIDP Study Report, 2000

59

Lampiran 9 Prioritas/Fokus Pengembangan IKM

KELOMPOK KOMODITI

KELOMPOK IKM PENGGERAK EKONOMI DAERAH KELOMPOK IKM PENDUKUNG

KELOMPOK IKM BERORIENTASI EKSPOR

KELOMPOK IKM INISIATIF BARU

1. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

2. Perhiasan 3. Motorisasi (Kapal

Nelayan) 4. Makanan Ringan 5. Sutera Alam 6. Penyamakan Kulit 7. Minyak Goreng Sawit

Terpadu (CPO-IKM) 8. Pupuk 9. Garam 10. Kapal < 100 Groos Ton

(Kayu, Fiber Glass dan Logam)

11. Tenun Tradisional 12. Genteng 13. Alat Pertanian Tradisionil

(Cangkul, Sabit, Sekop, dll)

14. Anyaman 15. Lain- lain sesuai usulan

dan Potensi Daerah

1. Komponen Kendaraan Bermotor (Komponen KBM Roda 4, Komponen KBM Roda 2, Jasa Reparasi, Jasa Rekondisi, Jasa Penjualan)

2. Komponen Permesinan (Mesin Tekstil/.Migas, Permesinan Sederhana, Bengkel Perakitan, Reparasi/Maintenance, Jasa Penjualan

3. Komponen Elektronika (Alat Komunikasi, Panel dan Gear Listrik, Alat Rumah Sakit, Alat Bangunan/Rumah, Jasa Penjualan)

4. Barang-barang Karet dan Plastik

1. Ikan Olahan 2. Kerupuk 3. Barang Jadi Kulit 4. Sepatu/Alas Kaki 5. Pakaian Jadi 6. Barang Jadi Tekstil 7. Minyak Atsiri 8. Arang Kayu/Tempurung 9. Furniture Jayu 10. Furniture Rotan 11. Keramik/Gerabah 12. Perhiasan 13. Sulaman Bordir 14. Mainan Anak 15. Kerajinan Kayu 16. Kerajinan Anyaman 17. Batik

1. Software Komputer 2. Bio-Teknologi