BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR RI Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 1 ANALISIS BESARAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK SUMMARY Piutang pajak merupakan potensi penerimaan negara. Namun faktanya upaya pengelolaan piutang pajak belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari tiga aspek yaitu pencatatan secara teknis akuntansi, penghapusan dan penagihan piutang pajak. Permasalahan – permasalahan dalam pencatatan transaksi piutang pajak terjadi akibat Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki kebijakan akuntansi yang formal dan tertulis mengenai piutang pajak. Dari sisi penghapuasan piutang pajak, pemerintah telah memperpanjang masa daluarsa penghapusan pajak dari lima tahun menjadi sepuluh tahun. Ini berarti kesempatan untuk melakukan penagihan semakin besar. Peningkatan jumlah piutang pajak masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Karena itu perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa Permasalahan ketidakadilan dalam bidang perpajakan merupakan isu yang cukup serius mengingat persoalan keadilan dapat terjadi pada tahap pemungutan, pemeriksaan, maupun keberatan dan banding oleh wajib pajak. Hingga sekarang BPK tidak bisa mendapat keyakinan yang cukup mengenai wajar atau tidaknya penerimaan dan piutang pajak karena keterbatasan pemeriksaan atas pajak. Karena itu ,DPR berkewajiban mendukung BPK dengan berbagai produk undang-undang untuk membuka akses BPK terhadap pajak. Dengan demikian diharapkan BPK dapat memeriksa pajak dengan lebih mendalam sehingga nilai penerimaan pajak dan piutang pajak dapat diyakini kewajarannya. Apabila piutang pajak dapat dikelola dengan baik maka dapat menambah penerimaan pajak negara.
24
Embed
RI DPR PELAKSANAAN · maksud dalam pasal 15 ayat (4) Pasal 24 ... Keputusan Menteri Keuangan No.539/KMK.03/2002 tentang ... terkait dengan materi penulisan. 5 Lampiran I Peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 1
ANALISIS BESARAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK
SUMMARY
Piutang pajak merupakan potensi penerimaan negara. Namun faktanya upaya
pengelolaan piutang pajak belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari tiga aspek
yaitu pencatatan secara teknis akuntansi, penghapusan dan penagihan piutang
pajak. Permasalahan – permasalahan dalam pencatatan transaksi piutang pajak
terjadi akibat Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki kebijakan akuntansi
yang formal dan tertulis mengenai piutang pajak. Dari sisi penghapuasan
piutang pajak, pemerintah telah memperpanjang masa daluarsa penghapusan
pajak dari lima tahun menjadi sepuluh tahun. Ini berarti kesempatan untuk
melakukan penagihan semakin besar. Peningkatan jumlah piutang pajak masih
belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Karena itu perlu
dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang
memaksa
Permasalahan ketidakadilan dalam bidang perpajakan merupakan isu yang
cukup serius mengingat persoalan keadilan dapat terjadi pada tahap
pemungutan, pemeriksaan, maupun keberatan dan banding oleh wajib pajak.
Hingga sekarang BPK tidak bisa mendapat keyakinan yang cukup mengenai
wajar atau tidaknya penerimaan dan piutang pajak karena keterbatasan
pemeriksaan atas pajak. Karena itu ,DPR berkewajiban mendukung BPK dengan
berbagai produk undang-undang untuk membuka akses BPK terhadap pajak.
Dengan demikian diharapkan BPK dapat memeriksa pajak dengan lebih
mendalam sehingga nilai penerimaan pajak dan piutang pajak dapat diyakini
kewajarannya.
Apabila piutang pajak dapat dikelola dengan baik maka dapat menambah
penerimaan pajak negara.
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Hingga tahun 2007
sekitar 65,4% dari penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan
perpajakan sedangkan sisanya sebesar 34,6% disumbang oleh
penerimaan negara bukan pajak.1 Namun pada tahun anggaran 2005
target penerimaan perpajakan tidak tercapai. Realisasi penerimaan
perpajakan dalam TA 2005 adalah sebesar Rp347.031.113.925.042 yang
berarti Rp4.942.516.074.958 atau 1,4 persen lebih rendah dari target
yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp351.973.630.000000.2
Salah satu sebab tidak terpenuhinya target penerimaan perpajakan tahun
2005 adalah adanya potensi piutang pajak yang tidak dapat
ditarik/ditagih. Hasil pemeriksaan terhadap LKPP tahun 2005
menunjukkan bahwa piutang pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak adalah
sebesar Rp29.216.416,29 juta. Akun tersebut dalam LKPP 2005 tercatat
sebagai asset lancar. Dari data tersebut, piutang pajak merupakan potensi
penerimaan negara yang besar jika dikelola dengan baik. Seandainya
piutang sebesar Rp 29 trilyun tersebut dapat tertagih maka akan
menambah penerimaan negara. Penambahan penerimaan tersebut dapat
dialokasikan untuk menutup defisit anggaran atau menambah belanja
program pengentasan pengangguran dan kemiskinan.Tentunya hal
tersebut jika aparatur pajak mampu mengelola piutang pajak dengan baik
dan wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.
Beberapa permasalah terkait dengan pengelolaan piutang pajak yaitu :
a. Pengungkapan informasi piutang pajak dalam tahun 2005 kurang
memadai sehingga ada piutang yang kurang dicatat
b. Tidak adanya mekanisme untuk memvalidasi pencatatan transaksi
pengurang piutang pajak
1 Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2007 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 3
Berdasarkan uji petik pada beberapa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di
Jakarta diketahui bahwa masih dijumpai adanya piutang Pajak yang
bersaldo negative sebesar Rp 15.855,86 juta seperti disajikan pada tabel
1.1.
Tabel 1.1. Piutang Pajak Bersaldo Negatif
KPP Nilai (dalam juta rupiah)
BUMN 13.389,44
PMA III 303,480
Jakarta Tamansari I 641,37
Jakarta Grogol
Petamburan
1.521,56
Jumlah 15.855,86
Sumber : LKPP 2005
Piutang pajak bersaldo negative terjadi akibat kelemahan pencatatan
tersebut terjadi karena tidak adanya mekanisme untuk menvalidasi
pencatatan transaksi pengurang Piutang Pajak . Atas satu ketetapan pajak
dilakukan pengurangan lebih dari satu kali, baik melalui pembayaran,
pemindahbukuan atau karena Surat Keputusan keberatan/banding yang
mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar. Akibatnya,
pengurangan atas satu Piutang Pajak melebihi jumlah piutang pajaknya.
Hal tersebut mengakibatkan nilai Piutang Pajak yang tercatat dalam
Neraca Departemen Keuangan Tahun 2005 dan Neraca Pemerintah Pusat
per 31 Desember 2005 sebesar Rp 29.216.456,29 juta belum dapat
diyakini kewajarannya.
Permasalahan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah :
a. Seberapa besar potensi piutang pajak
b. Bagaimana pengelolaan piutang pajak
c. Apakah strategi yang dapat dilakukan oleh DPR
Tulisan ini mencoba memaparkan piutang pajak dari ketiga permasalahan
di atas berdasarkan peraturan perundangan perpajakan dan teknis
akuntansinya.
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 4
1.2. Landasan Hukum
Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu
pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan
pelaksanaannya disebut akuntansi pajak. Dengan demikian segala
transaksi keuangan yang berkenaan dengan pajak harus mengacu kepada
peraturan mengenai perpajakan. 3
Landasan hukum dalam pengelolaan piutang pajak yaitu :
UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
yang bersangkutan.
(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana di
maksud dalam pasal 15 ayat (4)
Pasal 24
Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya
penghapusan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa
PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
3 Muljono, Djoko “ Akuntansi Pajak” Penerbit Andi Yogyakarta, 2006
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 5
Keputusan Menteri Keuangan No.539/KMK.03/2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
dan Penetapan Besarnya Penghapusan
1.3. Landasan Teori
Piutang adalah klaim entitas pemerintah atas uang, barang-barang atau
jasa terhadap pihak-pihak Jenis-jenis piutang dalam neraca Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terdiri dari :
1. Piutang Pajak
2. Piutang Bukan Pajak
3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
5. Piutang Lain-lain
Pencatatan piutang :
Piutang dicatat sebesar nilai nominal 4. Sebagai bagian dari aset lancar
piutang disusun berdasarkan tingkat kolektibilitas.
Penghapusan piutang :
Terhadap piutang yang kemungkinan nya tidak tertagih dapat dibentuk
penyisihan piutang ragu-ragu / allowance for doubt full expense. Apabila
piutang elah melewati masa daluwarsa penagihan maka dapat dihapus.
Masa daluwarsa penagihan piutang tergantung kebijakan masing-masing
perusahaan. Dalam hal piutangpajak masa daluwarsanya adalah 10
tahun.
Tujuan dari penyusunan prosedur piutang secara umum adalah :
1. Untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan
dengan perolehan informasi mengenai piutang dari pengakuan sampai
proses penyelesaian piutang.
4 PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 6
2. Memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah piutang yang
dimiliki pemerintah sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar
penyisihan kerugian piutangnya.
3. Sebagai informasi pendukung bagi pemerintah dalam mengkonfirmasi
jumlah piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga.
Penyusunan prosedur piutang tersebut sesuai dengan tujuan akuntasi
pemerintah pusat berikut : 5
1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran
dan kegaitan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun
instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk
menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan
akuntabilitas.
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan
suatu instansi dan pemerintah pusat secara memadai.
Salah satu upaya yang ditempuh DPR adalah dengan melakukan
pembahasan amandemen UU perpajakan bersama dengan pemerintah.
Pokok-pokok perubahan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan
sehubungan dengan akses terhadap perapajakan antara lain :
Menambah ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan
pemeriksaan pajak dengan menambah kewenangan pemeriksa
untuk dapat melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau
tidak bergerak.
Menambah Ketentuan yang mengatur bahwa setiap instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak tertentu lainnya wajib
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan,
dan apabila diperlukan Direktorat Jenderal Pajak berwenang
menghimpun data dan informasi lainnya untuk kepentingan
penerimaan negara
Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan
membentuk Komite pengawasan di bidang perpajakan dan
kepabeanan.
Audit oleh akuntan publik
8 “DPR Dukung BPK Buka Kebocoran di Ditjen Pajak” Edited by Hotsaritua Situmorang, Sumber : Investor Daily Indonesia, 10 Januari 2007
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 19
Dengan semakin terbukanya akses terhadap perpajakan tersebut
diharapkan BPK dapat lebih mendalam mengaudit pajak sehingga BPK
memiliki keyakinan yang memadai atas niali pajak baik berupa
penerimaan perpajakan maupun piutang pajak.
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 20
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Bahwa potensi piutang pajak yang besar ternyata belum dikelola secara
baik dari segi teknis pencatatan akuntansi, penghapusan maupun upaya
penagihannya.
Dari sisi teknis pencatatan akuntansi, pengungkapan informasi piutang
pajak dalam LKPP tahun 2005 kurang memadai dan tidak adanya
mekanisme untuk memvalidasi pencatatan transaksi pengurang piutang
pajak. Karena itu nilai piutang pajak dalam LKPP 2005 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
Dari sisi penghapuasan piutang pajak, pemerintah telah memperpanjang
masa daluarsa penghapusan pajak dari lima tahun menjadi sepuluh
tahun. Ini berarti kesempatan untuk melakukan penagihan semakin
besar.
Peningkatan jumlah piutang pajak masih belum dapat diimbangi dengan
kegiatan pencairannya. Karena itu perlu dilakukan tindakan penagihan
pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
Permasalahan ketidakadilan dalam bidang perpajakan merupakan isu
yang cukup serius mengingat persoalan keadilan dapat terjadi pada tahap
pemungutan, pemeriksaan, maupun keberatan dan banding oleh wajib
pajak.
BPK tidak bisa mengaudit Ditjen Pajak tanpa ijin Menteri Keuangan
sehingga BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan
standar BPK. Hal ini mengakibatkan BPK sampai sekarang tidak bisa
mendapat keyakinan yang cukup mengenai wajar atau tidaknya
penerimaan dan piutang pajak
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 21
Selain dari kelemahan dalam teknis akuntansi pengelolaan piutang pajak,
nilai pajak tidak dapat diyakini kewajarannya karena BPK terbentur pada
peraturan perpajakan yang membatasi akses BPK terhadap pajak.
DPR sebagai lembaga legislative tentunya dituntut untuk berperan lebih
dalam membantu mengatasi persoalan tersebut. Upaya yang dapat
dilakukan DPR adalah dengan membuka akses BPK secara luas terhadap
perpajakan dengan memasukkan beberapa klausul RUU Pajak yang saat
ini sedang dibahas di DPR.
Jika piutang pajak dikelola dengan baik maka piutang tersebut dapat
ditarik dan meningkatkan penerimaan negara.
3.2. Saran
Agar DJP membuat kebijakan akuntansi yang formal dan tertulis terkait
piutang pajak agar pengungkapan informasi pajak lebih memadai.
Agar DPR memberi dukungan yang kuat terhadap BPK dalam bentuk
memberikan akses yang lebih luas bagi BPK untuk mengaudit pajak dalam
RUU perpajakan yang saat ini sedang dibahas di DPR.
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 22
REFERENSI
UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa
PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan No.539/KMK.03/2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2007
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun
2005, Laporan Auditor Independen
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004
“DPR Dukung BPK Buka Kebocoran di Ditjen Pajak” Edited by
Hotsaritua Situmorang, Sumber : Investor Daily Indonesia, 10
Januari 2007
Artikel
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Kajian “Pengelolaan Piutang Pajak” 23
BIRO A
NALISA A
NGGARAN DAN P
ELAKSANAAN A
PBN – SETJE
N DPR R
I
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.