Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia

Rezim Politik PerizinanBerbasis Lahan di Indonesia

Oleh : Raflis

Lokakarya: Rezim Politik Perizinan Berbasis Lahan : Menelisik Siasat Pembajakannya dan Alternatif Gagasan PerlawanannyaYayasan Cappa Keadilan Ekologi - Jambi, 12-13 Desember 2014

Sebuah Uraian dan Analisis Berbasis Tata Aturan Legal Negara

Pengurusan Hutan (UU 41/1999)Pemerintah

Menetapkan hubungan hukumantara orang dengan hutan

mengurus segala sesuatuyang berkaitan dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentusebagai kawasan hutan

Pasal 4 ayat 2

Perencanaan

Pengelolaan

Pengawasan

Pasal 10

Hutan NegaraDikuasai Oleh

Memberikan Wewenang Kepada

Kepastian HukumHubungan Hukum

Tercipta

Kewenangan Mengelola

Pemberian Izin

Penegakan Hukum

Kepastian HukumPenetapan Kawasan Hutan

Penetapan Status Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan 30% Tutupan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Belum ditetapkan

Ditetapkan 13%Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang

Belum dilakukan

Fungsi Kawasan Hutan ≠ Status Kawasan Hutan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

Hutan Hak

Hutan Adat

Hutan Negara

13% 0%Catatan: Hutan Negara Tidak akan Pernah ada sepanjang Hutan Hak dan Hutan adat belum ditetapkan

Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Hak + Hutan Adat)

Korupsi

Kawasan Hutan

Status Kawasan

Hutan

Hutan Negara

Hutan Adat

Hutan Hak

PP 44 2004

PP 16 2004

Fungsi Kawasan

Hutan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Diklaim Sebagai Hutan Negara

Perubahan Fungsi

Perubahan Peruntukan

Pemberian Izin

Merampas

PidanaPasal 5

Pasal 6

Ditunjuk Berdasarkan

Fungsi

Diklaim Sebagai

Hutan Negara

Diberikan Izin Pemanfaatan

Hutan

Izin Perkebunan

Pelepasan Kawasan Hutan

Hak Guna Usaha

Konflik

Masyarakat

Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung

Penatagunaan Kawasan Hutan dan Penataan Ruang

Fungsi Kawasan Hutan Pola Ruang=

Hutan Lindung (HL)> 175Hutan Lindung (HL)

124-175 Hutan Produksi Terbatas (HPT)Hutan Produksi Terbatas (HPT)

< 124

Hutan Produksi Tetap (HP)Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Konversi (HPK)

Budidaya Non KehutananArea Pemanfaatan Lain

1985

2012

1986 1986 - 2011

2011 2014

Politik Penguasaan HutanDalam Perencanaan Kehutanan

Penunjukan Kawasan Hutan

Diklaim sebagai Hutan Negara

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Diberikan izin pada koorporasi

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Identifikasi Kepemilikan atas Hutan

Asas Domain Verklaring

UU Pokok Agraria

Hutan Adat

Hutan Hak

Perda

Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana

Perencanaan Kehutanan

Sebelum adanya UU Hak Milik yang berlaku adalah hukum adat

Mencabut

Memberlakukan

Merampas

Izin

Praktek Perubahan Fungsi Kawasan HutanMerupakan Pemutihan Pelanggaran

Izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang:1. Batal Demi Hukum (Diperoleh

dengan cara yang tidak benar2. Dibatalkan dengan konpensasi

(Jika sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya)

Spatial Audit

Spatial Crime

Spatial Court

Audit Perizinan

Kesimpulan

• Belum ada kawasan hutan yang ditetapkansesuai dengan amanah undang undang

• Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintahbelum berdasarkan kewenangan denganmerampas hak asal usul yang dimiliki olehmasyarakat (land grabbing)

• Dibutuhkan audit perizinan