REVIU 2018 RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2013 - 2018 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN Jalan Ir. H. Juanda No. 358 Telepon : 022-2501151 Faksimili : 022-2513842 B A N D U N G 40135
81
Embed
REVIU 2018 RENCANA STRATEGI RENSTRAdkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/2e81d45b20a... · Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provimi Jawa Barat Tahun 2013 -201g
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REVIU 2018
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
2013 - 2018
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN Jalan Ir. H. Juanda No. 358 Telepon : 022-2501151 Faksimili : 022-2513842
B A N D U N G 40135
Kata Pengantar
Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provimi Jawa Barat Tahun 2013 -201g
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 200$2025 (RpjpD),rencana pembargunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013,2018 (RPJMD), renstra kementrian Lembaga,serta memperha$kan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan seKor petemakan yang sesuai dengan tugas,fungsi dan keuuenarqan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi Jara Barat.
Secara operasional akan menjdi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah(RKPD) untuk periode I (satu) tahun, sehingga secara sistematis akan tenivujud keselarasan dan keterpaduan
dalam penjabaran program pembangunan ketahanan pangan dan petemakan di provinsi Jara Barat. sesuaidengan fugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta kewenangan provinsi sebagaidaerah otonom di bidang peternakan, melalui berbagai kajian dan bahasan telah berhasil merumuskan rencanaskategis tahun 20132018 ini, yang menggambarkan visi, misi, lujuan, sasaran dan strategi se(a berfungsimenjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 -2018 dapat tersusun. Dengan demikian rensfa inimerupak'an jartraban dari masalah sekal[us langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dankegiatan yang dilakukan khususnya sampai tahun 201g.
Atas kerjasama semua pihak terkait, yang melibatkan unsur pmpman, yang mampu
memberikan masukan dan pemargku kepentingan lainnya di lingkungan Pangan danPeternakan Provin$ Jara Barat, maka rencana
tahun 2013-2018 dapat tersusun
masalah sekaligus langkahJangkah
khususnya hingga tahun 201 B.
Maka dengan tersusunnya rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan provinsi JawaBarat, diharapkan kepada pihak terkait dengan pengembangan dapat memanfaaftan sebagai bahan acuan dan
masukan terutama dalam meningkatkan program dan kegiatan. Karni menyadari
bahwa renstra ini belunn sempurna dan sasaran dalam rangka perbaikan danpenyempuraan di masamasa yang akan datang.
Akhimya disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut
berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana strategis ini.
KETAHANAN PANGAN
BARAT
M.SiMadya
,pejabat dan staf
Dinas Ketahanan
AH
+
74
198603 2 004
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
iii
iv
1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ..................………………………………....... 1
2.3.1 Fungsi Pelayanan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Pelayanan publik yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat adalah sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang meliputi
pelayanan bidang pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan, meliputi ketersediaan
dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan serta
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan Provinsi,
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Berdasarkan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, urusan yang menjadi dasar pelayanan publik yang dapat dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Beberapa urusan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat,yaitu:
A. Urusan Pangan :
1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian :
- Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai
sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan
kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
11
b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan
pangan provinsi.
c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka
kecukupan gizi melalui media provinsi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kab./kota.
b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.
c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan
yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
4. Keamanan Pangan
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah
kabupaten/kota.
B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :
1. Sarana Pertanian
a. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten
dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta
pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
d. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari
Daerah provinsi lain.
2. Prasarana Pertanian
- Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya
lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit
hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah
12
provinsi.
c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit
usaha produk hewan.
d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan
hewan.
2.3.2 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
A. Bidang Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga
penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi
sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Jawa
Barat sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahan pangan nasional.
Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan,
Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan
Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan bagi Pemerintah
Provinsi terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar berikut :
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan Idikator Penguatan cadangan pangan
sebesar 60% pada tahun 2015.
Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya
memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan
keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan
pangan dapat berhasil dengan baik.
Definisi Operasional :
Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton
ekuivalen beras dan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras;
b. Distribusi dan Akses Pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga
dan akses pangan di daerah sebesar 100% pada tahun 2015.
Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan,
pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau
periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan
13
untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi
pangan.
Definisi Operasional :
Tersedianya data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele,
daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan
dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, dengan Indikator Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.
Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu,
merugikan, dan membahayakan manusia.
Definisi Operasional :
Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan dan
sertifikasi oleh Lembaga Otoritas Kompetensi Keamamanan Pangan Daerah (OKKPD),
sehingga tersedia informasi tentang keamanan pangan khususnya pada produk-produk
pangan segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Hasil
pelaksanaaan tugas dan fungsinya OKKPD mengeluarkan sertikat terhadap produk
pangan segar dengan kriteria sebagai berikut :
1) Sertifikat Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
2) Sertifikat Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu
baik.
3) Sertifikat Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu
baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
d. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan
sebesar 60% pada tahun 2015.
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah,
masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan factor penyebabnya
kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu Rawan Pangan Kronis dan Transien
Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar
minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan
kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
14
Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak
dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang
menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai
musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah
longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan
untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua
melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui
program-progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani.
e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3
kegiatan sebagai berikut :
a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan
pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau
dari laporan tahunan.
c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus
kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
Adapun Pencegahan rawan pangan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan
sebagai berikut :
1. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menngambarkan kondisi
sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
2. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin
yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan
gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu :
a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG
B. Bidang Peternakan
Kemajuan pembangunan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari peran bidang
peternakan. Sub sektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam menyediakan sumber
pangan, energi, dan sumber pendukung lainnya, sehingga berdampak pada kemajuan
kehidupan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia Jawa Barat. Kontribusi
subsektor peternakan pada pembangunan Jawa Barat yang begitu besar mengisyaratkan
sub-sektor ini untuk terus berbenah diri agar tetap eksis dalam pembangunan Provinsi Jawa
15
Barat dan juga untuk nasional. Secara umum fungsi Peternakan adalah melaksanakan tugas-
tugas yang memiliki peran yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor
lainnya, karena peternakan sebagai salah satu sub sektor didalam pertanian yang akan
menjadi salah satu subsektor yang sangat strategis didalam perekonomian Jawa Barat.
Besarnya potensi kontribusi sektor peternakan di Jawa Barat terhadap pembangunan
ekonomi tidak terlepas dari posisi sub sektor peternakan di dalam struktur perekonomian.
Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan terhadap pertanian dan regional ternyata
menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat antar waktu. Berdasarkan angka BPS
2013, besaran PDRB Jawa Barat tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.
1.070,18 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp. 386,84
triliun. Secara triwulanan, PDRB Jawa Barat triwulan IV-2013 dibandingkan dengan triwulan
III-2013 (q-to-q) turun sebesar 0,53 persen, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV-2012
(y-on-y) tumbuh sebesar 6,30 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2013
menurut sisi penggunaan terjadi pada seluruh komponen berturut-turut yaitu komponen
ekspor barang dan jasa sebesar 10,06 persen, diikuti komponen pembentukan modal tetap
bruto yang tumbuh 6,60 persen, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,51
persen, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit
sebesar 4,02 persen serta komponen perubahan inventori sebesar 0,61 persen. Sementara
komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 12,65 persen.
Pada tahun 2013, PDRB harga berlaku digunakan untuk memenuhi komponen pengeluaran
konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit sebesar 57,74 persen, komponen
pengeluaran konsumsi pemerintah 8,86 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto
atau komponen investasi fisik 18,16 persen, komponen perubahan inventori 4,86 persen,
komponen ekspor 36,39 persen dan komponen impor 28,96 persen.
Pembangunan peternakan berbasis kepada proses dan diarahkan kepada
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, yaitu : (1) meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup petani; (2) mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman
sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal; (3) meningkatkan daya saing
produk pertanian dan ekspor hasil pertanian; (4) mengembangkan aktivitas ekonomi
pedesaan dan; (5) meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil
melalui pengembangan sistem agribisnis.
Pembangunan peternakan mencakup berbagai kegiatan agribisnis, khususnya sub
sistem usaha tani ternak dengan keluaran berupa primer ternak. Usaha agribisnis berbasis
peternakan pada dasarnya secara operasional memerlukan keterkaitan lintas sub sektor
16
maupun dengan sektor lainnya sehingga diperoleh sinergi yang proporsional antara pelaku
agribisnis peternakan baik pada segmen hulu, tengah dan hilir.
Kondisi umum pembangunan peternakan yang telah dilakukan di Jawa Barat melalui
berbagai kebijakan dengan tetap mengacu kepada pengembangan peternakan rakyat agar
menjadi usaha pokok dengan skala usaha ekonomis dan pengembangan perusahaan
peternakan/swasta yang mempunyai keberpihakan kepada peternakan rakyat menjadi mitra
usaha dengan mensinergiskan setiap sub sistem dalam satu manajemen agribisnis yang
terintegrasi secara vertikal.
Sampai dengan saat ini, Jawa Barat masih termasuk salah satu wilayah yang
memiliki pangsa populasi ternak cukup besar di Indonesia; dimana urutannya menempati
urutan tiga teratas serta mempunyai keunggulan dibandingkan dengan Provinsi lain. Fakta
menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis ternak yang bersifat komersiel diusahakan di
wilayah Jawa Barat. Terdapat beberapa komoditas ternak yang memiliki peran penting
didalam struktur pangan nasional, antara lain komoditas ternak sapi perah dan ayam ras
pedaging.
Pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya adalah
pembangunan di bidang ekonomi, yang fokus sasarannya adalah peningkatan produksi dan
produktivitas dengan sasaran :
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan, populasi serta bibit ternak;
2. Meningkatnya keterampilan aparatur dan pelaku usaha peternakan di bidang
peternakan;
3. Meningkatnya upaya penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;
4. Meningkatnya mutu, promosi dan pemasaran produk hasil peternakan;
5. Terbentuknya kelembagaan usaha peternakan melalui peningkatan kelembagaan
kelompok tani, kemitraan dengan industri dan UPTD;
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan disiplin aparatur;
7. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik;
8. Meningkatnya sistem pelayanan, perencanaan dan pelaporan.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Pada umumnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Renstra Badan Ketahanan
Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan Renstra
17
Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat mempunyai fokus
sasaran yang sama yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan.
Berdasarkan telaahan terhadap RT/RW Provinsi Jawa Barat, wilayah Jawa Barat terbagi atas 6
(enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :
- WP Bodebekpunjur
- WP Purwasuka
- WP Ciayumajakuning
- WP Priangan Timur-Pangandaran
- WP Sukabumi
- WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung
Adanya rencana pengembangan di 6 (enam) Wilayah Pengembangan tersebutakan berdampak
pada peningkatan beban tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang akan
semakin komplek khususnya di dalam meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan, disebabkan
berkurangnya lahan peternakan untuk pemukiman, industri, dan alih fungsi lahan lainnya.
Tabel 3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
No Rencana Struktur
Ruang
Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi
Penempatan Ruang
Pada Periode
2013 – 2018
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
OPD
1 2 3 4 5 6
1
2
3
WP Bodebekpunjur
a. PKN
Jabodetabek
b. TPPS Nambo
c. Jalan Tol
Cikapali
d. IPLT Depok
WP Sukabumi
a. PKN Sukabumi
b. PKW
Palabuhanratu
c. Jalan Lingkar
Sukabumi
WP Ciayumajakuning
a. PKN Cirebon
b. PKW Kadipaten
c. PKW Indramayu
a. PKN Jabodetabek
b. TPPS Nambo
c. Perkotaan
Jabodetabekpunj
ur termasuk
kepulauan seribu
a. PKN Sukabumi
b. PKN Pelabuhan
Ratu
c. Jalan Lingkar
Sukabumi
a. PKN Cirebon
WP Bodebekpunjur
a. PKN
Jabodetabek
b. TPPS Nambo
c. Jalan Tol
Cikapali
d. IPLT Depok
WP Sukabumi
a. PKN Sukabumi
b. PKW
Palabuhanratu
c. Jalan Lingkar
Sukabumi
WP Ciayumajakuning
a. PKN Cirebon
Optimalisasi
pelayanan di Bidang
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
Lokasi
Pengembangan
pelayanan Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
adalah di semua
Wilayah
Pengembangan
(6 WP) di wilayah
Jawa Barat
18
No Rencana Struktur
Ruang
Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi
Penempatan Ruang
Pada Periode
2013 – 2018
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
OPD
1 2 3 4 5 6
4
5
d. BIJB
e. Optimalisasi
Pelabuhan
Cirebon
f. Instalasi
Pengolahan
Limbah Cirebon
Raya
g. Jalan Tol
Cisundawu
h. SPAM Pantura
WP Bandung Raya
a. PKN Bandung
Raya
b. Pembangunan
Monorail
Bandung Raya
c. Reaktifasi Jalur
Kereta Api
d. Pembangunan
Waduk Jati
Gede
e. SPAM Regional
Bandung Raya
f. Pengolahan
Limbah
g. TPPS Sarimukti
h. TPPS Regional
Legok Nangka
i. BIUTR (Tol
Dalam Kota
Bandung)
j. Jalan Tol Seroja
dan Cisundawu
k. Jalan Bandung-
Pangalengan-
Rancabuaya
l. Jalan Lingkar
Nagreg
m. Kawasan
Pendidikan
Tinggi
Jatinangor
WP Priangan Timur –
Pangandaran
a. Pusat
Pertumbuhan :
b. PKW Kadipaten
c. PKW Indramayu
d. Persiapan BIJB
e. Pel. Cirebon
a. Kawasan
Perkotaan
Cekungan
Bandung
b. Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
c. Kawasan
Pengamat
Dirgantara
Tanjungsari
d. TPPS Sarimukti
e. TPPS Legok
Nangka
f. Jalan Lingkar
Nagreg
b. PKW Kadipaten
c. PKW Indramayu
d. BIJB
e. Optimalisasi
Pelabuhan
Cirebon
f. Instalasi
Pengolahan
Limbah Cirebon
Raya
g. Jalan Tol
Cisundawu
h. SPAM Pantura
WP Bandung Raya
a. PKN Bandung
Raya
b. Pembangunan
Monorail
Bandung Raya
c. Reaktifasi Jalur
Kereta Api
d. Pembangunan
Waduk Jati
Gede
e. SPAM Regional
Bandung Raya
f. Pengolahan
Limbah
g. TPPS Sarimukti
h. TPPS Regional
Legok Nangka
i. BIUTR (Tol
Dalam Kota
Bandung)
j. Jalan Tol Seroja
dan Cisundawu
k. Jalan Bandung-
Pangalengan-
Rancabuaya
l. Jalan Lingkar
Nagreg
m. Kawasan
Pendidikan
Tinggi
Jatinangor
19
No Rencana Struktur
Ruang
Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi
Penempatan Ruang
Pada Periode
2013 – 2018
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
OPD
1 2 3 4 5 6
6
- Pangandaran
- Rancabuaya
b. PKW
Pangandaran
c. PKW
Tasikmalaya
d. Kawasan
Strategis
Pangandaran-
Kalipucang-
Sagara Anakan-
Nusakambangan
e. Pengembangan
Bandara
Nusawiru
WP Purwasuka
a. PKW Cikampek-
Cikopo
b. Metropolitan
Bodebekpunjur
c. Pelabuhan
Cilamaya
d. IPLT Subang
e. SPAM Pantura
a. PKW
Pangandaran
b. PKW
Tasikmalaya
c. Kawasan stasiun
pengamat
dirgantara
pamengpeuk
d. Kawasan uji coba
roket
pamengpeuk
e. Bandara
Nusawiru
a. PKW Cikampek-
Cikopo
b. Metropolitan
Bedebekpunjur
WP Priangan Timur –
Pangandaran
a. Pusat
Pertumbuhan :
- Pangandaran
- Rancabuaya
b. PKW
Pangandaran
c. PKW
Tasikmalaya
d. Kawasan
Strategis
Pangandaran-
Kalipucang-
Sagara Anakan-
Nusakambangan
e. Pengembangan
Bandara
Nusawiru
WP Purwasuka
a. PKW Cikampek-
Cikopo
b. Metropolitan
Bodebekpunjur
c. Pelabuhan
Cilamaya
d. IPLT Subang
e. SPAM Pantura
20
Tabel 4. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Tahun 2013-2018
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
Terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan dan
Peternakan
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
WP
Bodebekpunjur
a. Industri
b. Perdagangan/J
asa
c. Pertanian
d. Peternakan
e. Perikanan
f. Agrowisata
g. Perkotaan
h. Kawasan
Lindung
WP Sukabumi
a. Pemukiman
b. Pertanian
c. Perikanan
d. Peternakan
e. Wisata
Kelautan
f. Pendidikan
WP
Ciayumajakuning
a. Kota Budaya
b. Perkebunan
c. Perdagangan
d. Peternakan
e. Industri
Kerajinan
f. Pertanian
g. Kawasan
Lindung
h. Perkotaan
WP Bandung Raya
a. Perkotaan
b. Perdaganngan
/Jasa
c. Pendidikan
d. Industri
a. Industri
b. Perdagangan/J
asa
c. Pertanian
d. Peternakan
e. Perikanan
f. Pariwisata
g. Perkotaan
a. Pemukiman
b. Pertanian
c. Peternakan
d. Perikanan
e. Pariwisata
f. Pendidikan
a. Kota Budaya
b. Perkebunan
c. Pertanian
d. Peternakan
e. Industri
Rumah
f. Perkotaan
a. Perkotaan
b. Perdagangan/J
asa
c. Pendidikan
d. Industri
1. Peningkatan
produksi
pertanian
2. Pemberdayaan
sumber daya
pertanian
3. Pencegahan dan
penanggulanga
n penyakit
tanaman,
ternak dan ikan
4. Pemasaran dan
pengelolaan
hasil pertanian,
perkebunan,
peternakan,
perikanan dan
kehutanan
Optimalisasi
pelayanan di
bidang
Ketahanan
Pangan dan
peternakan
Lokasi
Pengembangan
pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
adalah di semua
Wilayah
Pengembangan (6
WP) di wilayah
Jawa Barat.
21
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Tahun 2013-2018
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
Terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan dan
Peternakan
1 2 3 4 5 6
5
6
Kreatif
e. Persampahan
WP Priangan
Timur –
Pangandaran
a. Pertanian
b. Peternakan
c. Pendidikan
d. Perdagangan/J
asa
WP Purwasuka
a. Pertanian
b. Peternakan
c. Pariwisata
d. Pendidikan
e. Kawasan
Lindung
e. Persampahan
a. Pertanian
b. Peternakan
c. Pariwisata
d. Industri
e. Perdagangan/J
asa
a. Pertanian
b. Peternakan
c. Pariwisata
d. Perikanan
22
Tabel 5. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan
Jawa Barat
Catatan Bagi Perumusan
Program dan Kegiatan OPD
1 2 3 4 5
1. Kapasitas daya dukung
dan daya tampung LH
untuk pembangunan
Daya dukung dan daya
tampung LH untuk
pengembangan
pembangunan masih
memungkinkan.
Diperlukan peningkatan ketahanan
pangan, produksi dan produktivitas
peternakan di seluruh wilayah.
Pengembangan dengan mengacu
pada pemanfaatan ruang yang efektif
dan efisien, serta memperhatikan
keseimbangan ekosistem dan
perubahan iklim. Untuk peningkatan
produksi dan produktivitas peternakan
diperlukan peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana,
anggaran, kebijakan dan sumber
daya manusia
Program harus terdiri dari
kegiatan-kegiatan yang
memperhatikan KLHS
2. Perkiraan mengenai
dampak dan resiko
lingkungan hidup
Perubahan fungsi lahan
peternakan menjadi
pemukiman atau industri
mengancam kecukupan
penyediaan pangan hewani
3. Kinerja layanan/ jasa
ekosistem
Belum sepenuhnya kinerja
layanan ekosistem
memenuhi kebutuhan
pengembangan pangan dan
peternakan
4. Efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam
Sumber daya alam belum
sepenuhnya dimanfaatkan
untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan
usaha peternakan
5. Tingkat kerentanan dan
kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim
Perubahan iklim belum
sepenuhnya disikapi dengan
benar khususnya musim
panas dan hujan masih
menimbulkan kebakaran dan
banjir yang mengancam
terhadap ketahanan pangan
dan peternakan
6. Tingkat ketahanan dan
potensi sumber daya
hayati
Masih diperlukan pelestarian
sumber daya hayati yang
mendukung pangan dan
usaha peternakan
Tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut
pertambahan penduduk, semakin menurunnya sumber daya alam, masih terbatasnya prasarana
dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta
besarnya proporsi penduduk miskin.
Jumlah penduduk Jawa Barat cukup besar, pada tahun 2015 sekitar 47,432 jiwa, dengan laju
pertumbuhan penduduk Jawa Barat adalah 4.47% per tahun. Permintaan bahan pangan per kapita juga
meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola
makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan
23
sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan
lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawananan
pangan masih cukup tinggi proporsinya yaitu sebesar 9,98 %. Penyebab utama kerawanan pangan
dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk
memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk
mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu
harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya
melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain lain. Jika upaya tersebut tidak
dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita.
Secara umum potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,
adalah besarnya jumlah penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi
nasional. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi
efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan
ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia
sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia
teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang
pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat
transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.
Di bidang konsumsi, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi,
kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang
membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 47.432 juta jiwa pada tahun 2015 dan terus bertambah 1.47
persen per tahun, maka Jawa Barat merupakan potensi pasar yang sangat besar. Penduduk ini juga
merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perkonomian daerah
maupun nasional. Sebagian besar PDB (Produk Domestik Bruto) setelah periode krisis
dibangkitkan dari konsumsi domestik lebih dari 65 persen dialokasikan untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam
mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data
dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di
susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan
pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.
Pengembangan usaha peternakan merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian yang
disamping bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat luas juga harus mampu
24
meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah
berupaya melaksanakan serangkaian kebijakandan program, namun demikian kendala yang dihadapi
cukup besar sehingga beberapa target belum tercapai seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat
perkembangan populasi dan produktivitas ternak yang ditunjang oleh pemberian pakan yang belum
memadai sehingga belum tercapainya kesejahteraan peternak sebagai subyek pembangunan. Kondisi ini
terjadi akibat belum tercapainya keserasiana ntara penyediaan sarana produksi dengan tingkat
pengetahuan /keterampilan masyarakat dalam manajemen usaha peternakan, sedangkan permintaan
pangan hewani saat ini terus meningkat dari tahun ketahun, hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk.
Kendala utama yang dihadapi sector peternakan saat ini meliputi kendala dari faktor pakan, struktur
genetik, kesehatan hewan, faktor teknis lain seperti air, sosio-ekonomi dan kelembagaan (kepemilikan
lahan, kebijakan ekonomi seperti kebijakan harga dan perdagangan, kekurangan modal investasi).
Disamping itu keengganan perbankan yang mau membiayai sektor pertanian, salah satunya yaitu non-
performing loan (NPL) yang cukup tinggi. Jumlah tertinggi pada sub-sektor pertanian yang berada di atas
rata-rata NPL sampai 1,94%.
A. Akses Keuangan
Akses keuangan yakni keterbatasan jangkauan jaringan lembaga keuangan, produk keuangan yang
tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu,
ketiadaaan jaminan dan administrasi yang rumit.
Indikator Aspek:
1. Keterbatasan jangkauan jaringan lembaga keuangan
2. Produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor pertanian, peternakan, dan
perikanan
3. Ketiadaaan jaminan
4. Administrasi yang rumit
B. Ketersediaan Informasi dan Rendahnya Literasi Keuangan:
Ketersediaan informasi dan rendahnya literasi keuangan, banyak UMKM yang kekurangan informasi
terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat pembiayaan. Hambatan lainnya, kurangnya
sosialisasi dan edukasi, tidak tersedianya database calon debitur, dan kepercayaan perbankan pada
sektor kemaritiman relatif rendah.
Indikator Aspek:
1. Banyak UMKM yang kekurangan informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat
pembiayaan
25
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi
3. Tidak tersedianya database calon debitur
4. Kepercayaan perbankan pada sektor kemaritiman relatif rendah.
C. Linkage & Sinergi :
Linkage dan sinergi perlu dukungan program pemerintah, perlu linkage antara bank dengan
perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan penjaminan kredit daerah, BPR, dan koperasi, serta
dukungan perusahaan telekomunikasi
Indikator Aspek :
1. Perlu dukungan program pemerintah
2. Perlu linkage antara bank dengan perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan penjaminan kredit
daerah, BPR, dan koperasi
3. Perlu dukungan perusahaan telekomunikasi
D. Infrastruktur:
Infrastruktur. Hambatan infrastruktur diakibatkan kurang meratanya ketersediaan jaringan
telekomunikasi dalam mendukung jangkauan layanan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi
dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, serta dukungan regulasi sektor
jasa keuangan.
Indikator Aspek:
1. Kurang meratanya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam mendukung jangkauan layanan
keuangan
2. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan
perikanan
3. Dukungan regulasi sektor jasa keuangan
Sesuai dengan kenyataannya bahwa pada tahun ini (2015) tejadi sedikit penurunan kredit
perbankan pada sekor riil pertanian dari Tahun sebelumnya, seperti dilaporkan oleh Bank Indonesia.
Namun Demikian Bank Indonesia juga berupaya terus mengkoordinasikan dan mensinergikan
pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan Kementerian Pertanian. Pada 2 Desember 2015,
Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian menandatangani kerja sama dalam rangka
peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor pertanian. Cakupan kerjasama terdiri atas :
1. Peningkatan kapasitas usaha di bidang pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi;
2. Pengembangan usaha di sektor pertanian, khususnya skala mikro, kecil dan menengah yang
dilakukan petani, Kelompok Tani (Poktan), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam
rangka peningkatan akses dan jangkauan keuangan;
26
3. Fasilitasi pemberdayaan kepada lembaga keuangan di sektor pertanian, penyelia mitra tani (PMT),
dan penyuluh pertanian;
4. Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di bidangpertanian
dalam rangka mewujudkan Less Cash Society dan perluasan akses keuangan;
5. Penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan
Kementerian Pertanian;
6. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia
dan Kementerian Pertanian; dan
7. Sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Kementerian
Pertanian antara lain terkait kewajiban penggunaan Uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi fasilitasi penguatan permodalan dalam
mengembangakan usaha di sektor peternakan, Bidang Pengembangan Usaha beserta mitra kerja di
Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan fasilitasi usaha dalam upaya mensosialisasikan
berbagai layanan kredit perbankan melalui kerjasama dengan bank-bank yang ada di daerah.
27
BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan, meliputi ketersediaan
dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan serta kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas
dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai
fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian, sub
urusan peternakan yang menjadi kewenangan Provinsi; penyelenggaraan ketahanan pangan dan pertanian,
sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Provinsi; penyelenggaraan administrasi Dinas;
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Berikut ini disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Internal (Kewenangan
OPD)
Eksternal (Di luar
Kewenangan OPD)
1 2 3 4 5 6
1. Ketersediaan dan Distribusi
Ketersediaan Energi dan protein selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Energi turun 1%/tahun, Protein turun 7,72/tahun
NBM
Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal
Kebutuhan pangan terus meningkat
Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan
Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.000 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih tergantung pada pangan impor/luar daerah
Lemahnya koordinasi lintas sector
28
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Internal (Kewenangan
OPD)
Eksternal (Di luar
Kewenangan OPD)
1 2 3 4 5 6
Distibusi belum
berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidak stabilan harga pangan.
Tingginya Prosentase Penduduk rawan pangan 13,02%
BPS
Sistem pasar pangan yang belum efektif.
Belum terdatanya penduduk rawan pangan
lingkungan
Lambatnya penerapan tekonologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan
Terbatasnya
prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil
Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan
Rendahnya
daya beli masyarakat
Tingginya pangsa pengeluaran pangan (lebih dari 60%)
Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
Lemahnya koordinasi lintas sector.
Lemahnya koordinasi lintas sektor
2. Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 70,2 poin. Aparatur yang menangani fungsi ketahanan pangan dan peternakan masih terbatas.
Pengembangan informasi ketahanan pangan dan peternakan
BPS Terbatasnya diversifikasi pangan
Terbatasnya produksi pangan lokal
Terbatasnya peningkatan sumber daya manusia.
Terbatasnya optimalisasi penggunaan SDM, sarana
Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang, aman dan halal
Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi”
Terbatasnya
alokasi dana untuk peningkatan
penganekaragam pangan belum optimal
Belum optimalnya pelayanan bidang ketahanan pangan dan peternakan. Belum maksimalnya koordinasi
29
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Internal (Kewenangan
OPD)
Eksternal (Di luar
Kewenangan OPD)
1 2 3 4 5 6
masih terbatas Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan masih belum optimal Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi belum optimal Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan dan peternakan belum optima
prasarana dan anggaran untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat bidang ketahanan pangan dan peternakan
sumber daya manusia.
Kebijakan
pemerintah pusat
Kebijakan anggota dewan di daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan masyarakat terhadap ketahanan pangan dan peternak
kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan. Terbatasnya jumlah SDM pengelola teknologi informasi bidang ketahanan pangan dan peternakan
Peningkatan kualitas bibit ternak terus diupayakan
Optimalisasi penggunaan SDM, sarana prasarana dan dana yang dimiliki
Kebijakan pemerintah pusat
Kebijakan anggota dewan di daerah
Ketersediaan dukungan anggaran
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyediaan bibit ternak, khususnya sapi potong, sapi perah, kerbau.
Program pembibitan ternak di masyarakat, membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Program pembibitan ternak kurang memberikan keuntungan yang memadai.
Adanya peningkatan usaha budidaya
Tersedianya teknologi dan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana.
Tersedianya pabrik/pengolah pakan ternak skala besar, sedang dan kecil
Kualitas /mutu pakan ternak yang belum sesuai standar
Ketersediaan hijauan pakan ternak kurang
Ketersediaan dukungan anggaran
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan usaha budidaya peternakan
Optimalisasi pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak. Optimalisasi pemanfaatan teknologi pakan ternak
Kebijakan pemerintah pusat
Kebijakan anggota dewan di daerah.
Tersedianya
bahan baku pakan konsentrat.
Pemanfaatan ketersediaan lahan untuk pakan hijauan ternak yang optimal.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya peternakan. Pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak belum optimal. Terbatasnya jumlah petugas pengawas mutu pakan ternak.
30
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Internal (Kewenangan
OPD)
Eksternal (Di luar
Kewenangan OPD)
1 2 3 4 5 6
4. Kesehatan Hewan dan Kesmavet
Masih adanya kasus penyakit hewan menular strategis.
Lalu lintas hewan masih sulit diawasi
Masih adanya obat hewan yang beredar belum terdaftar dan diregristrasi
Optimalisasi pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan hewan
Adanya regulasi yang mewadahi pengawasan lalu lintas hewan dan obat hewan
Kebijakan yang mendukung dari pemerintah pusat
Kelembagaan yang menangani fungsi kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan di Kabupaten/Kota
Adanya anggaran dan fasilitasi di Kabupaten/Kota yang menjadi skala prioritas
Terbatasnya fasilitas dan SDM (medik dan paramedik veteriner) pelayanan kesehatan hewan.
Masih adanya Rumah Potong Hewan yang dikelola pemerintah belum memenuhi persyaratan
Belum optimalnya penerapan kesejahteraan hewan (kesrawan) di Rumah Potong Hewan
Penerapan higiene sanitasi di unit pangan asal hewan belum optimal
Masih adanya produk hewan yang beredar belum memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Lalu lintas produk hewan masih sulit diawasi.
Pembinaan dan fasilitasi Rumah Potong Hewan
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
Kemampuan laboratorium untuk pengujian produk hewan
Adanya regulasi yang yang mewadahi pengawasan lalu lintas produk hewan
Kebijakan pemerintah pusat
Kebijakan Kabupaten/Kota
Kelembagaan yang menangani fungsi kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten/Kota yang menjadi skala prioritas
Adanya anggaran dan fasilitasi berupa sarana dan prasarana di Kabupaten/Kota yang menjadi skala prioritas
Tersedianya SDM Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten/kota
Terbatasnya fasilitas dan SDM (medik dan paramedik veteriner) kesehatan masyarakat veteriner.
31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.
Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang
akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup
nasional, regional, maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan
institusi pendidikan-penelitian
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan
akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan
namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial
1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat .
3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.
1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan
sebagai satu kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi
pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia
4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan
masyarakat
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka
ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan tujuan
membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif,
dengan tetap memepertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.
32
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, dengan tujuan mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan
Partisipasi Publik, dengan tujuan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif, mewujudkan pemerintahan
modern, mrewujudkan profesionaliusme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten serta
mewujudkan stabilitas di daerah.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis
yang Berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan
pembangunan serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi dan
pelayanan dasar.
Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda,
dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatkan prestasi olahraga, melestarikan
seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, serta
mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD,
yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang peternakan
berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk
mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun perekonomian yang kokoh
dan berkeadilan.
Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta analisis faktor
internal dan eksternal di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, maka
dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketahanan pangan dan peternakan yang lebih baik kepada
masyarakat, serta mengacu pada visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat maka Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi tahun 2013-2018 yaitu :
“Menjadi institusi andal dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis protein hewani tahun
2018”
Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dirumuskan dengan tetap
mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai induk organisasinya. Pada visi tersebut ada
beberapa kata kunci yang menjadi pedoman bagi pembangunan peternakan di Jawa Barat, yaitu :
1. Institusi andal, berarti sebagai lembaga yang cermat dan mendalam dipercaya dalam membangun
kemandirian pangan dan protein hewani yang kokoh.
2. Kemandirian pangan, berarti dapat mengelola, menghasilkan, mengolah, memanfaatkan dan dapat
memenuhi kebutuhan sendiri yang tidak tergantung kepada fihak lain.
33
3. Protein hewani, berarti protein yang sempurna yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi
kebutuhan gizi dengan tujuan untuk mencerdaskan dan membangun masyarakat Jawa Barat yang
sehat seutuhnya.
4. Arti dari VISI tersebut adalah bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
berkeinginan menjadi dinas yang memiliki kemampuan dan komitmen mengelola, menghasilkan,
mengolah dan memanfaatkan produksi pangan hewani yang beranekaragam dari dalam negeri guna
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Jawa Barat Tahun 2018.
Selanjutnya dengan mengacu pada Misi Jawa Barat yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, khususnya berkenaan dengan Misi
kedua Jawa Barat yaitu “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”, maka Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menetapkan Misi sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan serta distribusi pangan dan ternak.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat
berbasis sumberdaya lokal
Misi 3 : Meningkatkan produktivitas ternak dan usaha peternakan yang berwawasan
lingkungan dan berdaya saing
Misi 4 : Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner yang kondusif.
Misi 5 : Meningkatkan kapasitas sumber daya bidang pangan dan
peternakan.
Tabel 7. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat Terhadap Penetapan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat
Visi: “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan OPD Faktor
Penghambat Pendorong
1. Misi 2: “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan” Urusan Wajib Ketahanan Pangan : Program 1: Peningkatan Ketahanan Pangan Urusan Pilihan Pertanian : Program 1: Peningkatan produksi pertanian Program 2: Pemberdayaan
a. Masih rendahnya kesejahteraan petani sebagai pelaku produksi pangan dan peternakan
b. Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan pangan dan peternakan
c. Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas ternak
d. Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang pangan dan ternak
e. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat jawa barat.
f. Masih tingginya tingkat ketergantungan akan produk impor pangan dan
a. Tidak stabilnya harga pangan dan ternak di tingkat petani
b. Tingginya alih fungsi lahan untuk pangan dan tidak adanya kepastian lahan peruntukan peternakan.
c. Kompetensi aparatur Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan dan peternakan belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan.
d. Belum maksimalnya tingkat koordinasi di internal dinas ataupun dengan
a. Adanya program peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan.
b. Komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan, khususnya pangan asal hewani.
c. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
d. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dibeberapa Kab./Kota di
34
Visi: “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan OPD Faktor
Penghambat Pendorong
sumberdaya pertanian Program 3: Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak, dan ikan Program 4: Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan
ternak. g. Terbatasnya aksesbilitas
peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan.
h. Masih adanya penyakit-penyakit hewan yang menular strategis dan zoonosa
dinas lainnya terkait program yang terintegrasi
e. Belum optimalnya pelayanan UPTD yang sesuai dengan tupoksinya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
f. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder yang terkait dengan peternakan
Jawa Barat terdapat Dinas yang khusus menangani fungsi ketahanan pangan dan peternakan.
e. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
f. Provinsi Jawa Barat tidak hanya sebagai sumber produksi ternak, sekaligus juga sebagai pasar produk peternakan dan mempunyai akses yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang berkorelasi positif bagi perdagangan ternak.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
1. Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara
berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup,
aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang
Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk
mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan
umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju
kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3)
perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan
pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.
Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian
akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan
daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam
35
negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan
pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.
Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi
dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai
perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (Millennium
Development Goals/MDGs) dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Indonesia telah berhasil
mencapai target MDGs poin 1 (satu) dengan menurunkan proporsi tingkat kelaparan dari 19,9 persen di
tahun 1990-1992 hingga menjadi 8,6 persen pada tahun 2010-2012. Prestasi ini melebihi penurunan
angka proporsi yang ditargetkan dalam MDG yaitu sebesar 9,9 persen (catatan FAO, Juni 2013). Badan
Ketahanan Pangan, melalui program seperti Desa Mandiri Pangan, Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dan Lumbung Pangan Masyarakat, aktif
memberdayakan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan.
menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada
permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri
dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan
lahan di luar jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv)
agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh
cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang
begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan dan
permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan
Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong
seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan
pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan
secara berkesinambungan.
Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan jangka menengah untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat
perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan
pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra
tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan
perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
2. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I
Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I
diantaranya mengatur beberapa kebijakan dan regulasi untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan kebutuhan untuk industri. Memasuki
36
periode pembangunan jangka menengah 2010-2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian R.I menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014;
dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2010-2014 adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis
bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal yaitu dalam rangka : (1)
Meningkatkan produksi ternak dan produk peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing, (2)
Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, (3) Menyediakan pangan asal
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
peternak.
Tujuan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2010-2014 tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan adalah untuk mendongkrak pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada
di masyarakat di Daerah.Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selain aktor-
aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan.
Dengan berbagai kendala yang ada, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian R.I dalam menjalankan perannya telah mendorong dan melakukan upaya koordinasi yang
melibatkan seluruh pelaku guna meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi
peternakan.
Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I tersebut, pembangunan peternakan di Jawa Baratpun tidak
dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari
stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Pusat, wilayah Provinsi Jawa Barat,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang
berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun
Rencana Strategis Tahun 2013-2018 mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I. dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I menetapkan
arah kebijakan dan strateginya sebagai bagian dari 12 program yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pertanian, yang mengemban satu program nasional yaitu Swasembada Daging Sapi/KerbauTahun 2014
dengan sasaran produksi 624.364 ton atau kenaikan rata-rata 7,49% pertahun. Strategi yang ditempuh
oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi;
37
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
lokal;
3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah;
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor;
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner.
Selain mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian R.I juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2014, bahwa pada Misi Kedua yang tercantum didalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) 2005-2025 dimana pada saat ini merupakan tahap memantapkan pembangunan secara
menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat, yaitu "Membangun
Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan"; maka ditetapkan tujuan Misi Provinsi Jawa Barat adalah
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Mengurangi Disparitas Ekonomi antar Wilayah
dengan sasaran Misinya adalah Meningkatkan Daya Saing Usaha Pertanian. Sedangkan strategi dan
arah kebijakan strategis untuk mencapai sasaran Misi Provinsi Jawa Barat serta indikator kinerja program
masing-masing adalah:
Strategi : Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan
peternakan. Arah Kebijakan dengan indikator kinerja program :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan
indikator kinerja program meningkatnya produksi peternakan untuk jumlah produksi daging, jumlah
produksi telur dan jumlah produksi susu;
2. Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan
indikator kinerja program jumlah peserta pelatihan bidang peternakan;
3. Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak, dengan indikator kinerja
program jumlah kasus penyakit hewan (anthrax, avian influenza, brucellosis, rabies);
4. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian,
perkebunan dan peternakan, dengan indikator kinerja program jumlah pembinaan penerapan sistem
jaminan mutu produk peternakan.
Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penangannya
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementerian Pertanian
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
Badan Ketahanan Pangan Kementan RI Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun
Tingginya prosentase penduduk rawan pangan (13,02 %)
Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan
Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS, by name by addres
38
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementerian Pertanian
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi
Faktor
Penghambat Pendorong
2.
3.
4.
5.
Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 78,3. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Swasembada daging sapi pada tahun 2014 dengan target produksi daging sapi sebesar 624.364 ton di tahun 2014 atau kenaikan rata-rata 7,49%/tahun. Sedangkan target produksi ternak lainnya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
daging kerbau: 39.657 ton
daging kambing: 85.700 ton
daging domba: 74.994 ton
daging babi: 247.420 ton
daging ayam buras: 400.806 ton
daging itik:33.032 ton
telur : 1.791.609 ton
susu : 1.470.237 ton
Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras, dengan rata-rata konsumsi per tahun sebesar 90,59 Kg/kapita Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan Sering terjadi ketidak sinambungan antara program pemerintah dengan program di daerah
a. Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan peternakan
b. Makin tingginya harga agroinput sebagai salah satu faktor produksi
c. Terbatasnya kemampuan modal peternak
d. Masih lemahnya daya tawar peternak/kelompok peternak terhadap pedagang agroinput dan pasca produksi
e. Masih tingginya tingkat ketergantungan akan produk impor, khususnya bahan baku pakan, obat-obatan hewan, dan daging sapi
f. Timbulnya penyakit-
Budaya masyarakat yang mengganggap ”belum makan bila belum makan nasi”
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan
Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman
Lemahnya koordinasi antara pemerintah di berbagai tingkatan pemerintah
a. Provinsi Jawa Barat bukan sebagai daerah produksi daging sapi melainkan sebagai daerah konsumsi. Dengan demikian, peningkatan populasi sapi potong ditujukan untuk mengurangi ketergantungan yang besar terhadap daerah luar provinsi
b. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung upaya pembangunan peternakan
Berkembangnya teknologi pembuatan beras analog
Telah terbitnya SK Gub Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik Telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
Telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat
a. Komitmen pimpinan
daerah dalam peningkatan ketahanan pangan, khususnya pangan asal ternak
b. Banyaknya perusahaan agroinput, pengolahan produk ternak, penggemukan sapi dan sebagainya yang berdomisili di Jawa Barat sehingga bisa mendorong perkembangan peternakan
c. Terdapatnya beberapa UPT Pusat dan UPTD khusus dibidang peternakan yang dibangun di Jawa Barat
d. Provinsi Jawa Barat tidak hanya sebagai sumber produksi ternak, sekaligus juga sebagai pasar produk peternakan
39
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementerian Pertanian
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi
Faktor
Penghambat Pendorong
penyakit hewan yang menular strategis dan zoonosa.
karena tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat
e. Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang berkorelasi positif bagi perdagangan ternak.
Tabel 9. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten/Kota
No.
Sasaran Jangka Menengah Renstra
OPD Kabupaten/Kota
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi
Faktor
Penghambat Pendorong
1. 2.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan populasi ternak.
Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di Jawa Barat. Masih rendahnya populasi ternak : a. Semakin terbatasnya
lahan untuk pengembangan peternakan
b. Makin tingginya harga agroinput sebagai salah satu faktor produksi
c. Terbatasnya kemampuan modal peternak
d. Masih lemahnya daya tawar peternak/kelompok peternak terhadap pedagang agroinput dan pasca produksi hewan, dan daging sapi
g. Masih tingginya tingkat ketergantungan akan produk impor, khususnya bahan baku pakan, obat-obatan hewan, dan daging sapi
e. Timbulnya penyakit-penyakit hewan yang menular strategis dan zoonosa
Tidak semua Kabupaten/kota memiliki data kerawanan pangan. Belum tercapainya kinerja peternakan yang berkualitas : a. Keterbatasan anggaran
menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung upaya pembangunan peternakan
b. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN. a. Komitmen pimpinan
daerah dalam peningkatan ternak
b. Banyaknya perusahaan agroinput, pengolahan produk ternak, penggemukan sapi dan sebagainya yang berdomisili di Jawa Barat sehingga bisa mendorong perkembangan peternakan
c. Provinsi Jawa Barat tidak hanya sebagai sumber produksi ternak, sekaligus juga sebagai pasar produk peternakan karena tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat
d. Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang berkorelasi positif bagi perdagangan ternak.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan
kawasan adalah wilayah yang memilki fungsi utama lindung atau budidaya.
40
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh Negara
Indonesia karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang terjadi di
Indonesia. Keadaan inilah yang menampakkan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang
andal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional melalui
salah satunnya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk sektor
pertanian lebih diutamakan. Namun setiap tahun untuk luas lahan pertanaian selalu mengalami alih fungsi
lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah.
Pengurangan lahan sawah (konversi) baik secara nasional maupun menurut propinsi dan
kabupaten menunjukkan angka yang bervariasi. Dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan data hasil
Survey Pertanian (SP) diperoleh gambaran bahwa dalam kurun waktu 18 tahun (1981-1998) di Jawa telah
terjadi pengurangan lahan sawah seluas 1 juta hektar atau rata-rata sekitar 55 ribu hektar per tahun.
Namun karena adanya kegiatan pencetakan lahan sawah baru, maka luas lahan sawah yang
tersedia di Jawa sebenarnya menyusut sekitar 484 ribu hektar atau sekitar 27 ribu hektar per tahun.
Secara umum konversi lahan sawah lebih banyak terjadi pada propinsi atau kebupaten/kota yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang relatif tinggi, serta kabupaten/kota yang
merupakan penyangga pusat-pusat pertumbuhan. Di Jawa Barat adalah Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab.
Karawang, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok.
Kegiatan konversi lahan sawah cenderung menimbulkan penurunan produksi per satuan lahan
yang semakin besar dari tahun ketahun, sebaliknya pencetakan sawah cenderung memberikan dampak
peningkatan produksi per satuan lahan yang semakin kecil.
Kecenderungan demikian terjadi karena konversi lahan sawah sesmakin bergeser ke daerah
dengan teknologi usahatani yang cukup tinggi, sedangkan pencetakan lahan sawah semakin bergeser ke
daerah dengan teknologi usahatani yang semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan
sumberdaya alam (lahan dan air) yang potensial bagi pencetakan sawah semakin terbatas.
Dengan demikian, pada kenyataannya bahwa penurunan produksi Padi tidak bisa dihindarkan.
Akibat konversi lahan sawah di Jawa selama kurun waktu 18 tahun (1981-1998) diperhitungkan secara
akumulasi telah hilang sebesar 50,9 juta ton gabah atau sekitar 2,82 juta ton gabah per tahun. Bila dihitung
setara beras, maka kehilangan produksi pangan tersebut adalah sekitar 1,7 juta ton beras pertahun. Jumlah
kehilangan produksi beras tersebut hampir sebanding dengan jumlah impor beras pada tahun 1984-1997
yang berkisar 1,5 – 2,5 juta ton beras per tahun. Artinya, apabila konversi lahan sawah dapat ditekan, maka
hal itu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pangadaan beras nasional. Upaya pengendalian
konversi lahan sawah ini menjadi cukup mendesak mengingat pertumbuhan produksi pada akhir-akhir ini
mengalami stagnasi akibat kendla kejenuhan teknologi.
Pengurangan produksi akibat terjadinya konversi lahan sawah terbesar adalah di propinsi Jawa
Timur dengan proporsi 44,2 persen (22,5 juta ton Padi) dari total pengurangan produksi di Jawa.
Sedangkan urutan kedua dan ketiga adalah di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 15,9 dan 10,8
juta ton Padi.
41
Sudah cukup banyak upaya pemerintah untuk pengendalian konversi lahan sawah ini. Namun
pendekatan yang diterapkan baru sebatas pendekatan hukum (law enfercement) yang masih banyak
kelemmahannya. Sehingga peraturan-peraturan tentang lahan belum mampu mengendalikan kegiatan
konversi lahan sawah di Jawa. Tiga kelemahan mendasar adalah : (1) obyek lahan yang dilindungi dari
kegiatan konversi terutama ditentukan olehkondisi fisik lahan (contoh: irigasi teknis) padahal kondisi fisik
tersebut begitu mudah untuk dimodifikasi dengan rekayasa tertentu; (2) Pertaturan-peraturan yang
bertujuan untuk mencegah konversi lahan secara umum lebih bersifat himbauan dan tidak dilengkapi
dengan sangsi yang jelas, baik yang menyangkut besarnya sangsi maupun pihak yang dikenai sangsi; (3)
Kelemahan-kelemahan tersebut pada gilirannya membuka peluang bagi aparat daerah tertentu untuk
meraih keuntungan pribadi dari kegiatan konversi lahan dengan dalih untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah.
Implikasi Kebijakan Fakta empirik membuktikan bahwa konversilahan sawah di Jawa telah
memberikan dampak yang sangat nyata bagi penyediaan pangan (beras). Oleh karena itu peningkatan
kapasitas produksi pangan menjadi kata kunci, baik melalui pencetakan sawah maupun meningkatan
kapasitas irigasi seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan investasi pompa.
Khususnya di Jawa, dalam pengendalian konversi lahan sawah disamping pendekatan
lawnemforcement yang selama ini sudah berjalan, perlu didukung oleh peraturan lainnya pengawasan dan
penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi seperti melalui kompensasi, dan pajak
adalah perlu dipertimbangkan.
Berdasarkan hasil telaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis seperti pada tabel berikut :
Tabel 10. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap
Pelayanan SKPD Catatan Bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kecukupan pangan sampai ditingkat individu
- Dinamika pembangunan memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur, konservasi tanah dan air - Potensi bencana cukup tinggi
Ketahanan pangan wilayah harus tetap terjaga.
Peningkatan ketersediaan, Stabilisasi harga, keamanan pangan dan pencapaian skor PPH.
2. Peningkatan Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian
Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi itu pada mulanya beririgasi teknis/semiteknis dengan produktivitas yang tinggi. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan sawah mempunyai potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas nasional dalam
- Penurunan Produksi Pangan - Konversi lahan sawah di Jawa telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi penyediaan
Pengendalian konversi lahan sawah disamping pendekatan law emforcement yang selama ini sudah berjalan, perlu didukung oleh peraturan lainnya, pengawasan dan penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi
42
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD
Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
SKPD
mewujudkan pasokan pangan yang aman untuk mendukung ketahanan pangan yang mantap. Oleh sebab itu kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan sawah ke penggunaan lain sangat dirasakan urgensinya. Agar implementasi kebijaksanaan efektif, sistem perhitungan mengenai kerugian akibat konversi lahan sawah harus komprehensif dan pada saat yang sama diperlukan perbaikan dalam sistem pemantauan, pendataan, dan dokumentasi mutasi lahan.
pangan (beras)
seperti melalui kompensasi, dan pajak adalah perlu dipertimbangkan.
Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi itu pada mulanya beririgasi teknis/semi teknis
dengan produktivitas yang tinggi. Konversi lahan sawah juga mengakibatkan degradasi kualitas irigasi pada
lahan sawah sekitarnya. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan sawah mempunyai
potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas nasional dalam mewujudkan pasokan pangan yang aman
untuk mendukung ketahanan pangan yang mantap. Oleh sebab itu kebijaksanaan yang secara khusus
ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan sawah ke penggunaan lain sangat dirasakan urgensinya.
Agar implementasi kebijaksanaan efektif, system perhitungan mengenai kerugian akibat konversi lahan
sawah harus komprehensif dan pada saat yang sama diperlukan perbaikan dalam sistem pemantauan,
pendataan, dan dokumentasi mutasi lahan.
3.5 Isu-isu Strategis
Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat mencakup aksesibilitas dan mutu
pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian
lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan,
pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.
Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan dinamika
perkembangan masalah pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Jawa Barat baik
kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :
1. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Masih rendahnya kualitas konsumsi protein hewani di masyarakat
43
3. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras
5. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan
6. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan
7. Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak
8. Masih terbatasnya sumber daya manusia pangan dan ternak
9. Tingginya alih fungsi lahan untuk pangan dan tidak adanya kepastian lahan peruntukan peternakan
10. Lemahnya perlindungan terhadap peternak
11. Terbatasnya aksesbilitas peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan;
12. Masih tingginya ancaman terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;
Tabel 11. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan
Permasalahan Pelayanan Dinas
Peternakan Prov Jabar
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
2.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan PKN, PKW dan pusat pengembangan yang berada di wilayah pengembangan Provinsi Jawa Barat mempersempit lahan peternakan sehingga diperlukan inovasi baru dalam budi daya ternak
Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di jawa barat.
Pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal
1. Tidak semua Kab./Kota memiliki data desa rawan pangan.
2. Belum sinerginya pelayanan karena lemahnya koordinasi antar instansi
3. Masih kurangnya tenaga teknis peternakan
4. Semakin terbatasnya lahan untuk peternakan
1. Adanya dukungan anggaran APBN
2. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembangkan investasi
3. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Peternakan
Tabel 12. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. KLHS terkait tugas pokok dan
fungsi Permasalahan Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. 2. 3.
Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan Banyaknya daerah rawan bencana alam Kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat Penyerapan tenaga
Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam a. Belum maksimalnya
pelaksanaan tupoksi yang dikaitkan
Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan a. Belum optimalnya akses
informasi peternakan b. Rendahnya tingkat
Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN Tersedianya cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup a. Sudah diterbitkannya
Undang-undang peternakan yang
44
No. KLHS terkait tugas pokok dan
fungsi Permasalahan Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
kerja di sektor peternakan Dampak investasi sektor peternakan Kerjasama antar instansi Pengurangan efek rumah kaca dari sektor peternakan
dengan RT/RW b. Seringkali
terhambatnya program karena dibatasi tahun anggaran
partisipasi generasi penerus yang mau berusaha di bidang peternakan
c. Ada beberapa regulasi yang menghambat perkembangan sektor peternakan, misalnya masalah pencemaran udara, retribusi ataupun pajak
d. Sebagai sektor penghasil limbah, sektor peternakan sering menjadi tumpuan kesalahan penyebab polusi sehingga sektor ini harus mempunyai rentah yang cukup jauh dengan permukiman penduduk
baru sebagai pedoman bagi sektor peternakan
b. Banyak peternak dan perusahaan peternakan yang telah memanfaatkan teknologi penanganan limbah menjadi biogas ataupun kompos
Tabel 13. Skor Penentuan Isu Strategis
1 Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang lebih besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Ditjen PKH atau Renstra Provinsi
20
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab 20
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Mempunyai daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 15
Total 100
Tabel 14. Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala ke- Total
1 2 3 4 5 6
1. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
6. Pengembangan usaha, prasarana dan sarana peternakan
7. Pengembangan kawasan peternakan
8. Peningkatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk hewan
9. Peningkatan kuantitas, kualitas, keamanan produk hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
10. Peningkatan Dewan ketahanan Pangan dan Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan
pangan dan peternakan
11. Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan serta pembinaan pelatihan
dan keterampilan.
Tabel 18. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : "Menjadi institusi andal dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis protein hewani tahun 2018"
Misi 1. Meningkatkan ketersediaan serta distribusi pangan dan ternak
No Tujuan Sasaran Strategis Strategis Kebijakan
1.1 Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat.
1.1.1 Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup.
1 Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
1 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah.
2 Pengembangan dan Penguatan lembaga dIstribusi pangan, dan lembaga akses pangan masyarakat
3 Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan
3 Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture
Misi : 2. Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal
No Tujuan Sasaran Strategis Strategis Kebijakan
2.1 Meningkatkan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal berbasis sumberdaya lokal
2.1.1 Meningkatnya kualitas pangan dan gizi
1 Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.
1 Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indiaktor keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018
2 Implementasi Pergub No. 60 TH 2010 tentang Perce-patan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal
52
Misi : 3. Meningkatkan produktivitas ternak dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing
No Tujuan Sasaran Strategis Strategis Kebijakan
3.1 Meningkatkan populasi, produksi dan daya saing produk peternakan
3.1.1 Meningkatnya populasi, produksi dan daya saing produk
1 Pengembangan dan penerapan teknologi peternakan
1 Pengembangan usaha, prasarana dan sarana peternakan
2 Pembinan kelompok-kelompok pternak
2 Pengembangan kawasan peternakan
Misi : 4. Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif.
No Tujuan Sasaran Strategis Strategis Kebijakan
4.1 Meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4.1.1 Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa serta keamanan produk hewan
1 Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
1 Peningkatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk hewan
2 Peningkatan kuantitas, kualitas, keamanan produk hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya bidang pangan dan peternakan
No Tujuan Sasaran Strategis Strategis Kebijakan
5.1 Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pangan dan peternakan
5.1.1 Meningkatnya kinerja sumber daya Manusia dan kelembagaan pangan dan peternakan
1 Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan dan peternakan
1 Peningkatan Dewan ketahanan Pangan dan Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan
2 Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan serta pembinaan pelatihan dan keterampilan
53
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2013 – 2018
Perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan diarahkan untuk menghasilkan
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu,
keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan
hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).
Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan ketahanan
pangan dan peternakan merupakan perpaduan perencanaan yang :
1) Partisipatif;
2) Dari atas (top-down)
3) Dari bawah (bottom-up)
Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(Stakeholder) terhadap koordinasi, promosi dan kerjasama penanaman modal. Pelibatan mereka adalah
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-
rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program
benar-benar realistik sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, sebagai
berikut :
1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2013-
2018;
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran
SKPD (RKA-SKPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di
bidang ketahanan pangan dan peternakan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” : sesuai kebutuhan,
kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
54
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi
efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini
sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pembangunan ketahanan pangan dan
peternakan jelas dan terarah;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan Daerah,
Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi,
memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal,
sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat menjadi optimal,
demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Roling
– Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Program; dan
b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2013-2018
Program adalah seperangkat kegiatan pembangunan yang diatur demikian rupa sehingga dapat
dilaksanakan oleh seluruh stakeholder di dalam sektor peternakan secara terurut dan terukur. Di dalam
konteks pencapaian sasaran dan tujuan, seluruh kegiatan Dinas akan berada di dalam koridor program-
program Pembangunan Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, terdapat beberapa program besar di dalam sektor ketahanan pangan dan peternakan yang juga
mengacu kepada RPJMD Jawa Barat. Program-program yang direncanakan tersebut disajikan berikut ini :
A. Program APBD
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya cadangan pangan
pemerintah, meningkatnya ketersediaan informasi, harga dan akses pangan, menurunnya konsumsi
beras per kapita, meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan meningkatnya
penanganan daerah rawan pangan.
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan sasaran meningkatnya produksi,
produktivitas, dan kualitas produk peternakan, meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa
Barat serta meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis.
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan sasaran terkendalinya hama
dan penyakit ternak.
55
4. Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan sasaran meningkatnya sarana
pemasaran hasil peternakan serta meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran
tercapainya kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi, terwujudnya kesesuaian antara
dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota, serta tersedianya dokumen
perencanaan daerah, baik berupa data spasial maupun data sektoral
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar
operasional unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam
mendukung tugas pokok dan fungsinya
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran meningkatkan pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran terpeliharanya sarana dan
prasarana operasional unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan
sasaran meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah melalui
kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan yang berlaku
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran meningkatkan
pengelolaan data, sehingga data dan informasi pembangunan Jawa Barat tersedia tepat waktu,
akurat, dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan serta data dan informasi tersebut
tersimpan dalam sistem yang terintegrasi
B. Program APBN
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran
pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, pengembangan ketersediaan dan
penanganan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,
dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan.
2. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan sasaran
meningkatnya ketersedianaan pangan hewani, kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan
hewani, ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi domestik, pemenuhan
pangan asal ternak, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan peternak,
meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan tujuan
terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya
pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air, irigasi pertanian, dan perluasan area.
56
6.2.1 Rencana Kegiatan
Dalam Operasionalisasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di
Jawa Barat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan
peternakan, dimana kegiatan tersebut secara teknis sejalan dengan program-program Kementrian
Pertanian serta program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan tersebut
adalah :
A. APBD
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan
3. Pengembangan Sumber Daya dan Cadangan Pangan
4. WUB Pembinaan Wirausahawan Baru Bidang Peternakan
5. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Balai Pelayanan
Veteriner
6. Kegiatan Pengembangan Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
(OKKP-D)
7. Peningkatan Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang
Ketahanan Pangan dan Peternakan
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pengujian Mutu Pakan Secara Laboratories Di UPTD Balai Pengujian Mutu dan
Keamanan Pakan /Bahan PakanTernak Cikole-Lembang
2. Pengembangan Ternak Unggas di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi
3. Pemurnian Ternak Unggas Lokal (Plasma Nutfah Jawa Barat) di UPTD BPPT Unggas
Jatiwangi
4. Pelayanan UPTD BPPIBTSP Bunikasih pada Kelompok Ternak Sapi Perah
5. Pelatihan Teknis Ketahanan Pangan dan Peternakan
6. Kegiatan Pengujian Penyakit Ternak, Pakan dan Produksi Hasil Ternak di BPT Sapi
Perah dan HPT Cikole Lembang
7. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak
8. Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak di BPT Sapi
Perah dan HPT Cikole Lembang
9. Pengujian dan Aplikasi Teknologi Untuk Peningkatan Performance Ternak Domba
10. Pengembangan Ternak Domba di UPTD BPPTDK Margawati dan SUPPTDK
Bunihayu
11. Pelayanan UPTD BPPT Domba Margawati pada Kelompok Ternak Domba/ Kambing
12. Pengembangan Sapi Perah di UPTD BPPIB TSP Bunikasih
13. Pengujian Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
57
14. Pelayanan Teknis Kebutuhan Dasar di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
3) Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dilaksanakan
melalui kegiatan :
1. Kegiatan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat
2. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3. Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan di Balai Pelayanan
Veteriner Cikole
4. Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Pengujian di Balai Pelayanan Veteriner
4) Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan dilaksanakan melalui kegiatan
:
1. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Usaha Peternakan
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Pasar Ternak
5) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan Peternakan
6) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan
melalui kegiatan
1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat
2. Penyusunan Program dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPTD Balai Pelatihan
Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Evaluasi dan Pelaporan Internal
8) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta
2. Pakaian Aparatur di UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan
Cikole Lembang
3. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian
Aparatur di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi
4. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian
Aparatur
5. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
9) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Pelatihan
Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
58
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
3. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di di UPTD Balai Pelatihan
Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
4. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di di UPTD Balai
Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
5. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPT Sapi Perah dan
HPT Cikole Lembang
6. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPT Unggas
Jatiwangi
7. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Pengujian Mutu
dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
BPT Sapi Perah dan HPT Cikole Lembang
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
BPPT Unggas Jatiwangi
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
11. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD BPT Sapi Perah dan
HPT Cikole Lembang
12. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Balai Pengujian Mutu
dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
13. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD BPPT Unggas
Jatiwangi
14. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
15. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD BPT Sapi
Perah dan HPT Cikole Lembang
16. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD BPPT
Unggas Jatiwangi
17. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang dan 4 Sub Unit Pelayanan
19. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Balai Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 4 Sub Unit Pelayanan
59
20. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Balai
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 4 Sub Unit Pelayanan
21. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan
Jawa Barat
22. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di
Rumah Sakit Hewan Jawa Barat
23. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Rumah Sakit Hewan
Jawa Barat
24. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Rumah
Sakit Hewan Jawa Barat
25. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
26. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
27. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
28. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
29. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPIB Ternak Sapi
Potong Ciamis
30. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
31. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD BPPIB Ternak Sapi
Potong Ciamis
32. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD BPPIB
Ternak Sapi Potong Ciamis
33. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
34. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
BPPIBTSP Bunikasih
35. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
36. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD BPPIBTSP
Bunikasih
37. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD BPPTDK Margawati
dan SUPPTDK Bunihayu
38. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di BPPTDK
Margawati dan SUPPTDK Bunihayu
39. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
BPPTDK Margawati dan SUPPTDK Bunihayu
40. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPTDK Margawati
dan SUPPTDK Bunihayu
60
41. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Pengawasan
Mutu dan Keamanan Pangan
42. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD
Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di UPTD Balai Pengawasan Mutu
dan Keamanan Pangan
43. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Balai Pengawasan
Mutu dan Keamanan Pangan
44. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Balai
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPT Unggas Jatiwangi
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan
11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Pelatihan Peternakan
dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
2. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan
Ketahanan Pangan Cikole Lembang
3. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Pelatihan
Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang
4. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Pengujian Mutu dan
Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
5. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi
6. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD
BPPT Unggas Jatiwangi
7. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di UPTD BPPT
Unggas Jatiwangi
8. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Balai Pengujian Mutu dan
Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
9. Belanja Publikasi di UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan
Cikole Lembang
10. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPT Unggas
Jatiwangi
61
11. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
12. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Pengujian Mutu
dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang
13. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
14. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan Jawa
Barat
15. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPT Sapi Perah dan HPT
Cikole Lembang
16. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD BPT Sapi Perah dan HPT Cikole
Lembang
17. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPT Sapi Perah dan
HPT Cikole Lembang
18. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan
Jawa Barat
19. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD
Rumah Sakit Hewan Jawa Barat
20. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
21. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
22. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
23. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
24. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
25. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di UPTD BPPIBTSP
Bunikasih
26. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPPIBTSP Bunikasih
27. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis
28. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD
BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
29. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPIB Ternak Sapi
Potong Ciamis
30. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan
SUPPTDK Bunihayu
31. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 4 Sub Unit Pelayanan
62
32. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan SUPPTDK
Bunihayu
33. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPTDK Margawati
dan SUPPTDK Bunihayu
34. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu
dan Keamanan Pangan
35. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan
Keamanan Pangan
36. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di UPTD Balai
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
37. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Pengawasan
Mutu dan Keamanan Pangan
38. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD
BPPIBTSP Bunikasih
B. APBN
1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, kegiatan yang
dilaksanakan :
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
2) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, kegiatan
yang dilaksanakan :
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
3. Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
4. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
6.3 KELOMPOK SASARAN
Dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat t terdapat 2 ( dua ) kelompok sasaran, yaitu :
a. Kelompok Tani dan Ternak
Berkaitan pelayanan di bidang ketahanan pangan dan peternakan sasaran pelayanan adalah petani dan
peternak
63
b. Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota merupakan sasaran pelayanan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan
produksi dan produktivitas hasil ternak
6.4 PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro
public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Untuk lebih lengkapnya program, kegiatan, pendanaan, tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat
pada tabel berikuti ini :
64
Tabel 19. Program, Kegiatan, Pendanaan, Tujuan, Sasaran dan Indikator
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
Tahun-1 (2014) Tahun-2 (2015) Tahun-3 (2016) Tahun-4 (2017) Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
OPD
Target Rp.
(Juta) Target
Rp. (Juta)
Target Rp.
(Juta) Target
Rp. (Juta)
Target Rp.
(Juta) Target
Rp. (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Visi : "Menjadi institusi andal dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis protein hewani tahun 2018”
Misi 1. Meningkatkan ketersediaan serta distribusi pangan dan ternak