1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provin- si, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin- tahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi di- maksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya gu- na potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang- undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewe- nangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan pe- merintah daerah pemerintah provinsi dan pusat, sehingga pencapaian tujuan desah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaa Pembangunan Desa bahwa Kepala Desa terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertang- gungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah De- sa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah, provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tu- juan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri. RPJMDes Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyu- mas Tahun 2005 – 2025.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provin-
si, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin-
tahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi di-
maksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dengan adanya otonomi desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya gu-
na potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang-
undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewe-
nangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam
penyusunan perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan pe-
merintah daerah pemerintah provinsi dan pusat, sehingga pencapaian tujuan
desah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut
memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaa Pembangunan Desa bahwa
Kepala Desa terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan
yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertang-
gungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah De-
sa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah,
provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tu-
juan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang
menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh
pemerintah, provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung
penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri.
RPJMDes Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyu-
mas Tahun 2005 – 2025.
2
Secara tujuan dan sasaran pembangunan desa Melung tahun 2010-2012
adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (good government) kelembagaan dan organisasi pe-
rangkat daerah, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemanfaatan
ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup serta tersedianya kelengkapan sarana dan prasa-
rana pendukung perekonomian desa. Dalam upaya melaksanakan dan menca-
pai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan
kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, yaitu mun-
culnya beberapa issue strategis nasional yang diantaranya adalah :
1. Pemanasan Global (Global Warming),
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
3. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan,
4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat,
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang wilayah
6. Masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga desa
Pemerintah Desa Melung akan berusaha mengembangkan potensi dan me-
minimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala
yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan men-
capai kinerja pembangunan 2010-2013.
Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputu-
san yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkemban-
gan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam menca-
pai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada ak-
hirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.
Sesuai dengan filosofis pembangunan yang ada sekarang ini yaitu “Desa
Membangun”, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggali kebutu-
han masyarakat bukan hanya sekedar keinginan dari masyarakat, suksesnya
pembagunan di Desa perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat
serta pihak-pihak terkait.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 20 tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Bupati Banyumas nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
1.3. Pengertian :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan Ke-
dungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan
desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan ta-
hun 2013. Dan RPJM-Desa ini merupakan revisi atau perubahan atas Peraturan
Desa Melung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Desa Me-
lung Tahun 2008 – 2013.
1.4. Maksud dan Tujuan
1.1. Maksud
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah sebagai doku-
men perencanaan pembangunan untuk memberikan :
a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung,
b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung,
c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun
kedepan yang diejawantahkan dalam Program Pembangunan Dan
Rencana Kerja,
1.2. Tujuan
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah :
4
a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan
program-program pembangunan Desa Melung.
b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 3 (tiga)
tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk
menentukan arah pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang
yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan
BAB II : PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.2. Sejarah Desa
2.3. Demografi
2.4. Keadaan Sosial
2.5. Sarana dan Prasaran
2.6. Keadaan Ekonomi
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
2.8. Pembagian wilayah desa
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.2. Masalah
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. Visi dan Misi
4.1.1 Visi
4.1.2 Misi
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.4. Potensi dan Masalah
4.5. Program Pembangunan Desa
4.6. Strategi Pencapaian
5
BAB. V : PENUTUP
Lampiran:
1.3. Peta Sosial Desa
1.4. Tabel data potensi. masalah, dan tindakan pemecahan masalah
1.5. Tabel Rencana Pembangunan Desa
6
BAB II
PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
Desa Melung termasuk desa pinggir hutan yang secara administrasi
letak desa Melung berada dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas pada sebelah utara timur Kecamatan Kedung-banteng
dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet. Sebagaimana pada
umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan masih sangat
rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah pula.
2.2. Sejarah Pembangunan Desa
Sejarah desa Melung dimulai dengan cerita Syech Abdulrahman Kyai
Melung sebagai pemimpin dan sesepuh desa Melung yang tidak tercatat
dalam dokumen resmi pemerintahan desa baik sebelum kemerdekaan
maupun sesudah kemerdekaan cerita tersebut merupakan cerita turun
temurun yang dilakukan antar generasi. Desa Melung dahulu pada masa
sebelum kemerdekaan masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan
Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan
Kedungbanteng.
Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun
kepada generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda desa
Melung merupakan kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di
negara Belanda dengan kopi kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda
mendirikan PLTA Ketenger yang sesungguhnya berada di Desa Melung.
Berdasarkan perjalanan panjang sejarah desa Melung yang tercatat
dan merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang
pernah mengalami Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat
yang dapat menceritakan sejarahnya dimulai pada saat pembangunan PLTA
Ketenger sehingga catatan sejarah desa Melung dimulai berkisar tahun 1928
sesuai dengan sejarah berdirinya PLTA Ketenger. Dan yang pernah menjadi
lurah atau Kepala Desa sejak tahun 1928 sampai dengan tahun 2006 adalah :
a. Suradirana
Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian
dari ketua adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan
kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang tua yang pernah mengalami
lurah Suradirana memimpin Desa pada masa penjajahan Belanda dan
7
Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah pada pembangunan PLTA
Ketenger.
b. Mulyadirana
Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat
kapan dan berakhirnya menjadi lurah untuk desa Melung.
c. Wiryo Sukatmo
Merupakan lurah yang memimpin desa Melung menurut cerita
menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
d. Mursidi
Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut
sedang banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim
di Desa Melung sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya
karena wilayah desa Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris
desanya tewas dibunuh pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap
tidak melindungi.
Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena
masyarakat kondisi pada saat itu dari segi keamanan dan ketrentraman
sangat tidak kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang
berlangsung pada tahun 1965. Pada kondusi negara yang masih belum
kondusif berdampak pada kegiatan pembangunan di desa-desa.
e. Martareja
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada
saat Desa Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu :
1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung
sampai desa Windujaya
2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman.
3. Pembangunan kantor dan balai desa.
4. Pembangunan lapangan desa.
f. Kusnadi
Sebagai sekretaris desa yang menjabat sementara kepala desa karena
Martareja mengundurkan diri akibat sakit.
g. Slamet
Memegang jabatan dari tahun 1992 –1994 cukup banyak adanya
pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulunya karena
menjabat selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri.
Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah :
1. Pembangunan dam Watugayong.
2. Pembangunan WC/kamar mandi umum.
8
3. Pembangunan pasar desa.
4. Pembangunan listrik masuk desa.
h. Sirun Ahmad Mahudin
Menjadi Kepala Desa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002
dengan hasil pembangunan berupa :
1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang
2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK
tahun 2000.
3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur
gerumbul Melung dengan Selarendeng dari program P3DT.
4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur.
5. Adanya listrik masuk desa Melung.
6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing.
7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa).
i. A. Budi Satrio
Menjabat jadi Kepala desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun
2006.
2.3. Demografi
Jumlah penduduk desa Melung pada pertengahan tahun 2010
mencapai 2107 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1087 jiwa dan
perempuan sebanyak 1020 jiwa, memiliki 577 KK sehingga dalam setiap
keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang.
Tabel 1. Jumlah Penduduk
Kelompok Umur
(tahun)
Laki-laki
(jiwa)
Perempuan
(jiwa)
Jumlah
(jiwa)
0 – 4 88 64 152
5 – 9 91 76 167
10 – 14 105 116 221
15 – 19 96 103 199
20 – 24 112 91 203
25 – 29 107 96 203
30 - 34 89 88 177
35 - 39 73 69 142
40 - 44 62 58 120
45 – 49 50 68 118
50 – 54 57 35 92
9
55 – 59 42 44 86
60 – 64 44 43 87
65 – 69 32 29 61
> 70 40 39 79
Jumlah 1087 1020 2107
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut
klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan
tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja
dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan
jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar
pekerja, dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk
mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih
banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga proses pembangunan
sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian
biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan.
Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1)
angkatan kerja muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54
tahun dan (3) angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas
dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja desa Melung dari jumlah
penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 19,079 %, angkatan kerja
sedang sebesar 40,437 % sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar
14,855 %.
2.4. Keadaan Sosial
2.4.1. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih
sangat rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan
pentingnya pendidikan masih kurang, angka putus sekolah dasar
masih cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.
Desa hanya memiliki satu SD Negeri belum adanya Taman
Kanak-kanak atau yang sejenisnya. Dan baru pada tahun 2002 berdiri
Kelompok Bermain, serta pada tahun 2007 berdiri pula SMPN 3 Satu
Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan
jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun
kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program
10
nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai
100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung
No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Tidak tamat SD 567
2 Tamatan SD 784
3 Tamatan SMP 78
4 Tamatan SMA 54
5 Tamatan D1 1
6 Tamatan D2 -
7 Tamatan D3 1
8 Tamatan S1 2
Jumlah 1487
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.4.2. Kelembagaan Desa
Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup
baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga
yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut.
Adapun lembaga yang ada yaitu :
1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD)
merupakan lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan
pengelola kegiatan pembangunan.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK)
3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok
tani yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan,
perkebunan dan kegiatan konseervasi lahan serta lingkungan.
4. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dhawan
6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari
kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau
sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan
lembaga pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan
11
berupa olah raga dan keberadaannya masih pada tingkat
gerumbul yaitu :
- Ikatan Remaja Gerumbul Melung (IRGM)
- Ikatan Remaja RW I dan RW II
- Ikatan Remaja Gerumbul Selarendeng
2.5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam
proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan desa Melung sudah cukup
baik sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada
sarana transportasi angkutan.
Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah
memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar hanya saja belum adanya prasarana
ruang perpustakaan dan buku-bukunya, lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak
Dini Usia (PADU) tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA,
sedangkan SMP sudah ada dengan adanya program SD-SMP Satu Atap
namun baru memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru sehingga masih kurang
dan SMP Negeri, namun untuk prasarana ruang kelas baru pada tahun
mendatang masih kurang belum lagi ruang perpustakaan dan ruang
laboratorium yang lainnya masih banyak kekurangan terutama masalah balai
desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar,
sarana air bersih, bendungan dan irigasi yang sampai saat ini masih bersifat
irigasi setengah teknis.
2.6. Keadaan Ekonomi
2.6.1. Mata Pencaharian
Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh
dimana mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk
dalam desa pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup
pada hasil pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah
maupun pertanian kebun.
Ketersediaan tenaga kerja untuk desa Melung masih
didominasi oleh lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat
mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan
yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar
masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes, serta menjadi buruh
12
diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan
yang rendah nerpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan
derajat kesehatan masyarakat.
Tabel 3. Mata Pencaharian
No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Petani 79
2 Buruh tani 896
3 PNS/TNI/POLRI 9
4 Pedagang 38
5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 6
6 Buruh harian lepas 179
7 Tukang 26
8 Peternak ayam pedaging 24
9 Pengrajin gula kelapa 27
10. Lain-lain 293
Jumlah 1567
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.2. Pola Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah,
dimana masa masa penjajahan Belanda desa Melung merupakan
perkebunan kopi, namun sayang dari perkebunan kopi kemudian
bergeser menjadi perkebunan cengkeh karena pada masa itu
cengkeh merupakan primadona untuk tanaman perkebunan. Akibat
harga cengkeh yang rendah maka masyarakat banyak yang
menebangnya kemudia diganti dengan tanaman albasia. Namun
pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat lebih menyukai
dengan keanekaragaman hayati.
Desa Melung memiliki lahan pakuan hutan seluas 318,19 Ha
merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian
dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara
administratif menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang
desa. Merupakan hutan damar dan tanaman seling berupa puspa hal
tersebut dengan harapan bahwa hutan akan menjadi tetap lestari,
karena wilayah barat gunung Slamet merupakan daerah penyanggah
dan daerah konservasi, sebagai daerah resapan air.
13
Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1 Persawahan 61,250
2 Pemukiman 87,450
3 Pekarangan 131,409
4 Perikanan 0.840
5 Pangkuan Hutan 318,19
6 Pendidikan 0,420
7 Perkantoran 0,110
8 Lapangan 0,210
Jumlah 593,879
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.3. Pemilikan Ternak
Penduduk desa Melung hampir 80% memelihara ternak
kambing, baik kambing jawa randu maupun kambing kacang.
Disamping itu dengan maraknya kegiatan peternakan ternak ayam
potong dengan sistem kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pasar
maka di Desa Melung ada sekitar 17 peternak yang mengelola ternak
ayam potong dengan rata-rata memelihara sebanyak 2.000 – 4.000
ekor.
Tabel 5. Populasi Ternak
No Kepemilikan Ternak Jumlah (ekor)
1 Sapi 28
2 Kambing 876
3 Kerbau 2
4 Itik 34
5 Ayam 864
6. Kelinci 26
Jumlah populasi 1830
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.4. Sistem Usaha Tani
Ditinjau dari komoditas yang diusahakan masyarakat adalah
komoditas pertanian seperti padi, jagung, ketela, ubi jalar, komoditas
perkebunan seperti kopi, cengkeh, kelapa, jengkol, petai serta
14
komoditas kehutanan seperti komoditas kayu albasia, sengon dan
kayu tahun lainnya. Komoditas unggulan pada sekarang ini sudah
tidak ada lagi, hal tersebut dikarenakan jenis tanaman yang
diusahakan sangat bervariasi. Namun lebih didominasi oleh hasil
kehutanan rakyat berupa albasia.
Pada tahun 2009 ini dikembangan pertanian hortikultura
organik dengan memanfaatkan lahan suksara desa atau tanah kas
desa yang pemasarannya sangat baik dengan mensuplay beberapa
supermarket di wilayah purwokerto dan beberapa kota lainnya.
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
Jarak pusat pemerintahan dengan :
- Desa/kelurahan terjauh : 16 Km
Lama tempuh : 30 menit
- Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km
Lama tempuh : 15 menit
- Ibukota Kabupaten : 20 Km
Lama tempuh : 30 menit
- Ibukota Propinsi : 298 Km
Lama tempuh : 6 jam
2.8. Pembagian Wilayah Desa
2.8.1. Batas Wilayah
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa
Karangtengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa
Kalikesur.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan
Sirampok Kabupaten Brebes..
2.8.2. Topografi dan Jenis Tanah
Desa Melung berada pada 7O 19’ 52,71” S dan 109O 12’ 40,94” T.
Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata
45% dan berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah
yang pada umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis
andesit.
15
2.8.3. Iklim
Karena letaknya sebelah barat gunung Slamet maka desa
Melung termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 OC -
29 OC dan kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup
tinggi mencapai 3000- 3500 mm/tahun.
2.8.4. Luas wilayah :
- Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha
- Luas wilayah terdiri dari :
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1. Persawahan 61,250
2. Pemukiman 87,450
3. Peekebunan/hutan rakyat 131,409
4. Perikanan 1,058
5. Pangkuan desa hutan
negara
318,190
6. Pendidikan 0,420
7. Perkantoran 0,175
8. Lapangan 0,210
9. Kuburan 1,420
10. Tempat peribatan 0,022
11. Lain-lain 3,030
12 Hutan rimba 700,250
Jumlah 1.320,634
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.8.5. Wilayah bawahan terdiri dari :
a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra
b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng
Jumlah Rukun Warga ada 4 buah terdiri dari :
a. Gerumbul Depok adalah RW 1.
b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2
c. Gerumbul Melung adalah RW 3
d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4.
Jumlah Rukun Tetangga ada 17 buah terdiri dari
a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04
16
b. Gerumbul Kaliputra ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan
RT 05
c. Gerumbul Melung ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan
RT 05
d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03.
2.8.6. Tanah Banda Desa :
a. Tanah Sawah : 18,45 Ha
b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha
c. Kolam : 0,00 Ha
d. Lain-lain : 0,21 Ha
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
2.9.1. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari :
- Kepala Desa : A. Budi Satrio
- Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim
- Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino
- Kepala Urusan Umum : Timbul Yulianto
- Kepala Dusun I : Natim
- Kepala Dusun II : Narwin
- Kasi. Pemerintahan : Sulastri
- Kasi. Pembangunan : -
- Kasi KPM : Khoerudin, S.sos
- Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat
2.9.2. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang :
- Ketua : Suparno
- Wakil Ketua : Sudarso
- Sekretaris : Wijianan Endahyani
- Kabid. Pemerintahan : Budi Santosa, S.Pd.
- Kabid. Pembangunan : Sukirno
- Kabid. Kemasyarakat : Dulatif
- Anggota : Suwarjo
17
BAB III
POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
Sebagaimana pada umumnya desa pinggir hutan sudah barang tentu
sangat kaya dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu,
sumber mata air. Desa Melung yang tidak begitu jauh dengan lokawisata
Baturraden hanya berjarak 4,5 Km serta Kebun Raya Baturraden sudah
barang tentu pada masa depan sangat memungkinan untuk dikembangan
sebagai penunjang pariwisata. Budaya masyarakat dalam hal pelestarian
hutan juga menjadi potensi yang menarik karena kebiasaan masyarakat
dengan menebang pohon kayu tidak seluruh yang dimiliki namun menebang
sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dengan segera menanam kembali
melebihi dari tanaman yang di tebang.
Disamping itu pada saat sekarang ini sudah dikembangakan pertanian
hortikultura berbasis organik dengan memanfaatkan lahan tanah kas desa
yang dikelola oleh lembaga desa Pager Gunung dari hasil sayuran organik
sudah berhasil memasarkan ke supermarket-supermarket di sekitar
Purwokerto dan kota-kota sekitar Kabupaten Banyumas.
3.2. Masalah
Kondisi yang dihadapi desa Melung di era desentralisasi dan otonomi
daerah ke depan sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang
cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan
yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang
akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat
diidentifikasi adanya 5 (lima) isue–isue strategis yang menjadi permasalahan
pokok yang dihadapi desa saat ini :
1. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan kemampuan desa.
Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi
pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat
pemerintahan adanya duplikasi pengembangan usaha ekonomi produktif
yang membuat pemerintah desa bingung karena harus membuat lembaga
lagi sesuai dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan
masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat.
Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta
ego sektoral dimana saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena
18
setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusi,
padahal di desa sudah ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya
sama, dan yang menjadi kesulitan adalah usulan untuk penggabungan
lembaga ditidak dapat terima pada suatu program.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih
menghadapi kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana,
kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang
mendukung. Disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia,
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak
pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena tidak mampu
membiaya sekolah anaknya sampai dengan pendidikan dasar dan putus
sekolah. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan
akan mengalami hambatan, karena rendahnya penyerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat
pendidikan antara laki-laki dengan perempuan hal tersebut dapat terlihat
dari banyaknya angka buta huruf dikalangan kaum perempuan, maka
kedepan diharapkan masyarakat sudah tidak ada lagi yang buta huruf.
Dilaksanakannya otonomi pendidikan menuntut peran sekolah,
orang tua dan masyarakat turut serta dalam perencanaan sampai dengan
pengawasan bidang pendidikan karena permasalahan yang dihadapi
sekarang ini antara lain, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas
pelayanan pendidikan, belum optimalnya manajemen sistem pendidikan
dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan
pendidikan.
3. Rendahnya derajat kesehatan
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari
rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan
kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat
merosot.
Dengan adanya Pembangunan Poliklinik Desa (PKD) diupayakan
minimal dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan
terjangkau juga dapat melayani masyarakat yang miskin. Disamping itu
pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana prasarana dan
pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. Karena posyandu merupakan
19
ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita yang sebagai generasi
penerus bangsa.
Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat maka perlu adanya
upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan penggunaan obat-
obat tradisonal serta diharapkan sampai dengan pengembangan produk
obat-obat tradisional.
4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan
masyarakat.
Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini adalah
masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran,
keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Desa Melung yang
sebagian besar adalah penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang
rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya
pengangguran.
5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air.
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada
keseimbangan, khusunya masalah hutan, mengingat desa Melung
merupakan desa pinggir hutan sehingga masyarakat lebih banyak
berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Ketika
hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air.
Air di sungai tetap murni karena ia bergerak, bila terperangkapar
akan mati. Oleh karena itu air harus tetap beredar dan tetap ada, karena
hampir seluruh mahluk hidup terdiri dari air. Ketika darah berhenti
mengalir, tubuh akan membusuk, ketika darah di otak berhenti, ini dapat
mengancam nyawa. Begitu pula dengan air ketika bicara air maka seluruh
masyarakat akan dari hulu sampai hilir akan mempermasalahkan air. Dan
bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi tatanan kehidupan
masyarakat.. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air perlu
dilestarikan dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air
dimuka bumi ini. Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya
air.
20
BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Dari sejarah perkembangan desa Melung serta kondisi masyarakat yang ada
sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung maka
harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk
mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraan
masyarakat.
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi Berdasarkan kondisi Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 3 (tiga)
tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki
oleh Desa Melung dan amanat pembangunan yang tercantum dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Visi dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
maka visi pembangunan desa Melung tahun 2010–2013 adalah :
“Desa Melung yang Cerdas, Berbudaya serta Sejahtera”
4.1.2. Misi Visi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu
mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap menga-
cu pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang
mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelaya-
nan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti yang di-
amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Disamping itu visi Desa Melung tidak lepas dari Visi dalam RPJM Na-
sional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Kabupaten Banyu-
mas disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi
dan RPJM Kabupaten Banyumas.
Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
“Cerdas” mengandung maksud masyarakat desa Melung untuk
tingkat pendidikan sudah mulai naik dengan rata-rata minimal SLTP. Hal
tersebut yang ditandai dengan adanya Kelompok Bermain SATRIA JAYA se-
bagai pendidikan pra sekolah karena pada massa usia dibawah 6 (enam) ta-
21
hun merupkan masa-masa keemasan (golden age) sebagai pembentukan
manusia untuk SD-SMP satu atap dan sudah adanya kelompok bermain. DI-
harapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat pendidikan masyarakat sudah
minimal SMP dan sukses untuk kegiatan Wajib Belajar 9 Tahun.
“Berbudaya” mengandung maksud masyarakat yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri berda-
sarkan falsafah Pancasila . Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri
dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, me-
matuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beraga-
ma, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, me-
nerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai
masyarakat desa Melung sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan desa pada
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Kemandirian adalah
hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap masyarakat untuk menentukan na-
sibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya dalam ke-
rangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan desa, sebagai
usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya mem-
bangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena
mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa
berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang men-
dasari dan mempengaruhinya. Desa mandiri adalah desa yang mampu mewu-
judkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah maju
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena
itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekono-
mi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan
sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu desa tercermin, antara lain, pada
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur
pemerintah desa. dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari pendapatan desa yang makin kokoh.
Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu di-
imbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan
kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan
gejolak ekonomi .
“Kesejahteraan “ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan De-
sa, keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu desa dinilai berdasar-
kan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu ne-
22
gara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan
makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian daerah,
ber-akhlak mulia, dan berkualitas pendidikan. Tingginya kualitas pendidikan
penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah
serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profe-
sional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu desa juga di-
ukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kema-
juan suatu desa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kese-
hatan. Desa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk
yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelaya-
nan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia
yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau
dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu desa diukur dari tingkat
kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan. Selain itu, dalam
proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor perta-
nian, perkebunan dan kehutanan rakyat seerta sektor-sektor jasa; juga peman-
faatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.
Desa yang maju umumnya adalah desa yang perekonomiannya stabil. Gejolak
yang berasal dari dalam maupun luar desa dapat diredam oleh ketahanan
ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik.
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8
(delapan) misi Desa Melung sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap
responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat Dalam rangka
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh
aparatur desa yang profesional, serta responsif terhadap permasalahan–
permasalahan yang timbul di masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah
memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang
bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan