Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti ......memilih timing kebijakan pajak apa yang tepat dan kapan diberikan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, pemerintah telah menentukan

Vol. V, Edisi 12, Juni 2020

Overview “New Normal” Kebijakan Belanja Negara

melalui Zero Based Budgetingp. 8

ISO 9001:2015Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya

p. 12

Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti

p. 3

2 Buletin APBN Vol. V. Ed. 12, Juni 2020

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Realisasi belanja negara hingga Juni 2020 yang mulai memasuki masa transisi mencapai Rp908 triliun atau setara dengan 34 persen dari total pagu anggaran 2020. Berdasarkan realisasi anggaran belanja tersebut, fokus kebijakan belanja negara yang dicanangkan pemerintah untuk sisa tahun berjalan serta tahun 2021 mendatang dalam memasuki periode transisi ekonomi adalah melakukan reformasi penganggaran dengan pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB). Berkaca dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan pendekatan ZBB pada sektor publik atau pemerintahan, belum ada formulasi best practice yang terbukti. sehingga pendekatan penganggaran ZBB yang digunakan pemerintah sebagai sektor publik harus disusun secara matang dan memerlukan perencanaan serta evaluasi yang komprehensif sebelum diterapkan.

BOP Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Namun masih terdapat beberapa tantangan terkait program ini diantaranya, mayoritas penyelenggara pendidikan kesetaraan merupakan pihak swasta, meningkatnya angka putus sekolah setiap tahun dan jenjang pendidikannya serta target peserta yang belum sesuai dengan alokasi anggaran. Dengan demikian pemerintah perlu memastikan agar kebijakan program ini sesuai dengan peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan.

Kritik/Saran

http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak

Dewan RedaksiRedaktur

Dwi Resti PratiwiRatna Christianingrum

Martha CarolinaAdhi Prasetio SW.

EditorAde Nurul Aida

Marihot Nasution

PemeRiNTah telah mempublikasikan Kem-PPKF 2021 yang didalamnya menjelaskan tentang reformasi perpajakan 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam reformasi tersebut, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. langkah-langkah kebijakan telah disusun sedemikian rupa agar reformasi perpajakan 2021 dapat berjalan dengan baik. Namun, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mengevaluasi reformasi perpajakan periode sebelumnya (Reformasi Perpajakan 2017-2020) sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan reformasi perpajakan 2021.

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

M.Si.Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti p.3

Overview “New Normal” Kebijakan Belanja Negara melalui Zero Based Budgetingp.8

BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya p.12

3Buletin APBN Vol. V. Ed. 12, Juni 2020

Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti

oleh Satrio Arga Effendi*)

Reformasi perpajakan merupakan agenda periodik yang mulai dilakukan sejak tahun 1983

hingga sekarang. Di samping mengejar target penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, peningkatan pelayanan pajak baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem teknologi juga wajib diperbaharui secara berkala. Ketiga alasan itulah yang mendasari reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan reformasi pajak. Di satu sisi kebijakan insentif pajak diperlukan untuk menjaga operasional bisnis korporasi dan konsumsi masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga harus menjaga ketahanan fiskal dengan meningkatkan pendapatan negara lebih optimal untuk menutup defisit APBN akibat pandemi. Sehingga pemerintah harus jeli dalam memilih timing kebijakan pajak apa yang tepat dan kapan diberikan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, pemerintah telah menentukan langkah reformasi perpajakan yang akan dilakukan di tahun 2021. Selanjutnya tulisan ini akan melihat apakah kebijakan reformasi perpajakan 2021 saat penanganan

dampak pandemi ini sudah tepat, serta melihat bagaimana rekomendasi reformasi pajak OECD dalam penanganan dampak pandemi.

Reformasi Pajak Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi NasionalPemerintah secara perlahan telah mengalihkan sudut pandang pengelolaan perpajakan, dari memandang pajak hanya sebagai sumber pendapatan negara menjadi salah satu instrumen stimulus perekonomian. Pemerintah berencana menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan 2 kebijakan reformasi pajak, yaitu menambah insentif yang tepat sasaran, dan mengurangi beban kegiatan usaha. Kedua hal tersebut telah dimulai sejak bulan Februari 2020, yaitu ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan Stimulus Fiskal Jilid I, II, dan III. Kebijakan perpajakan yang terkandung dalam ketiga program tersebut secara garis besar memiliki 3 tujuan umum, yaitu membantu mempercepat penanganan wabah Covid-19 di bidang kesehatan, menjaga likuiditas dan solvabilitas pelaku usaha, serta income support rumah tangga terdampak.

AbstrakPemerintah telah mempublikasikan Kem-PPKF 2021 yang didalamnya

menjelaskan tentang reformasi perpajakan 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam reformasi tersebut, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. langkah-langkah kebijakan telah disusun sedemikian rupa agar reformasi perpajakan 2021 dapat berjalan dengan baik. Namun, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mengevaluasi reformasi perpajakan periode sebelumnya (Reformasi Perpajakan 2017-2020) sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan reformasi perpajakan 2021. Di samping itu, OeCD juga memberikan rekomendasi reformasi pajak penanganan dampak pandemi untuk negara berkembang. Rekomendasi tersebut dapat menjadi refleksi dan bahan masukan bagi reformasi perpajakan Indonesia.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

pendapatan & pembiayaan


Untuk menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan selama pandemi, pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi pengusaha dan rumah tangga dalam paket stimulus fiskal jilid II yang semula Rp22,92 triliun diperluas menjadi Rp123,01 triliun sebagai respon pemerintah dalam menyikapi sektor terdampak pandemi yang semakin meluas. Dalam jangka menengah, pemerintah juga memberikan Stimulus Fiskal Jilid III yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan. Sedangkan di bidang kesehatan, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah termuat dalam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 281, 312, dan 343 tahun 2020 tentang insentif pajak barang kesehatan, impor alat kesehatan, serta insentif kawasan berikat dan KITE untuk kebutuhan penangangan Covid-19. Meskipun dinilai sudah tepat, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan insentif pajak yang akan diberikan hingga September 2020, agar realisasi insentif pajak tidak membengkak. Hal tersebut dikarenakan tax expenditure sebesar Rp123,01 triliun tersebut akan menjadi potential loss bagi penerimaan negara.

Reformasi Pajak Untuk Mendorong Penerimaan NegaraUntuk tujuan peningkatan penerimaan negara pasca pandemi, reformasi perpajakan 2021 memuat 5 bidang reformasi (Gambar 2). Sebenarnya ke lima bidang reformasi perpajakan 2021 sudah termuat dalam agenda Reformasi Perpajakan Jilid III. Sebagai pengingat, bahwa saat ini Reformasi

1) PmK No. 28/PmK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.2) PmK No. 31/PmK.04/2020 tentang insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan impor Tujuan ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19)3) PmK No. 34PmK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/atau Cukai serta Perpajakan atas impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Gambar 1. Timeline Kebijakan Pajak Penanganan Dampak Pandemi

Sumber: Hasil olahan penulis


Ketiga, peraturan perpajakan yang tak kunjung selesai. Draft RUU KUP sebagai janji pemerintah di reformasi pajak jilid III telah diusulkan sejak tanggal 19 Mei 2016. Namun hingga kini draft RUU tersebut masih belum diselesaikan.

Keempat, terkait administrasi dan sistem teknologi informasi perpajakan, dimana janji pemerintah untuk melakukan pembaruan Core Tax system hingga kini tak kunjung selesai. Padahal menurut DJP, target Core Tax system akan deploy di tahun 2020 (Kontan, 2017). Namun realisasi pengadaan lelang baru terlaksana di awal tahun 2020 ini.

Dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan, keempat hal di atas wajib menjadi concern bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, maupun DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Pemerintah perlu mengevaluasi terlebih dahulu, bagaimana progres pelaksanaan Reformasi Perpajakan Jilid III sampai tahun 2020 ini, kemudian merumuskan strategi baru agar reformasi perpajakan 2021 dapat berjalan sesuai target. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan reformasi perpajakan tidak hanya menjadi kebijakan yang diulang tanpa realisasi target yang jelas. Terlebih lagi, setelah masa pandemi berakhir tentu kebijakan pajak perlu menyesuaikan

Perpajakan Jilid III masih berjalan, agenda reformasi ini dimulai dari tahun 2017-2020. Namun, beberapa target Reformasi Perpajakan Jilid III masih belum tercapai hingga masa berakhirnya periode reformasi pajak di tahun 2020 ini, sehingga kebijakan yang sama dilanjutkan dalam reformasi perpajakan 2021. Beberapa target tersebut diantaranya yaitu: pertama, tidak tercapainya target penerimaan pajak. Selama satu dekade, rata-rata penerimaan pajak hanya berkisar 90 persen dari target. Bahkan di tahun 2019 hanya mencapai 86,5 persen. Selain itu, rasio pajak terhadap PDB juga secara konsisten mengalami penurunan.

Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Hingga akhir Desember 2019, realisasi tingkat kepatuhan pajak dari surat pemberitahuan (SPT) Tahunan berada di level 72,92 persen atau masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Berdasarkan laporan tahunan DJP 2019, jumlah WP tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Namun di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah angkatan kerja mencapai 137,91 juta orang. Ini menunjukkan masih banyak orang pribadi yang belum masuk dalam sistem perpajakan.

Gambar 2. Reformasi Perpajakan 2021

Sumber: KEM-PPKF 2021


kembali dengan kondisi ekonomi yang baru. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan, sehingga perlu ada reformasi pajak khusus yang disesuaikan dengan perkembangan kasus pandemi di Indonesia.

Reformasi Pajak Penanganan Dampak Pandemi Berdasarkan Rekomendasi OECDOECD dalam laporannya: “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: strengthening Confidence and Resilience” telah memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang dapat dilakukan pemerintah di negara-negara yang terdampak pandemi. Dalam laporan tersebut, OECD menjelaskan ada 4 fase kebijakan perpajakan yang dapat digunakan untuk menanggulangi dampak pandemi terhadap perekonomian suatu negara, yaitu:

• Fase 1: Respons awal. Kebijakan pajak jangka pendek dalam fase ini difokuskan untuk menjaga likuiditas industri dan mendukung penghasilan rumah tangga. Kebijakan ini harus dijalankan secara paralel dan saling terkait dengan paket kebijakan yang mengombinasikan ketepatan anggaran belanja, kesehatan, finansial, dan moneter.

• Fase 2: menahan Dampak Pandemi dan menjaga Kapasitas ekonomi.Pada fase ini dibutuhkan kebijakan pajak yang lebih luas dan spesifik. Dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya agar sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam fase ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan respon untuk membantu cashflow perusahaan, wajib pajak, atau masyarakat.

• Fase 3: Pemulihan. Meningkatnya utang korporasi, kebangkrutan bisnis, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi berdampak

pada penurunan investasi dan konsumsi. Hal ini membuat pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal ekspansif untuk merangsang konsumsi dan investasi yang lebih luas. Transisi dari fase 2 ke fase 3 tidak terlalu jauh, dimana langkah-langkah pencegahan dampak pandemi dapat dihapus secara bertahap. Kebijakan-kebijakan di tahap ini dapat dilakukan ketika penyebaran pandemi sudah terkontrol dan mengalami penurunan kasus yang signifikan, sementara kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan normal seperti sebelum adanya pandemi.

• Fase 4: Ketahanan Keuangan Negara. Kebijakan pajak diarahkan untuk merestorasi keuangan negara. Setelah pandemi berakhir, dan perekonomian perlahan mulai pulih, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pada fase sebelumnya, kebijakan fiskal ekspansif menjadi pilihan dengan merelaksasi pemungutan pajak sembari memperbesar belanja stimulus. Namun di fase ini, dilakukan kebijakan yang bertolak belakang, yakni konsolidasi fiskal. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak menjadi kebijakan yang tepat di fase ini.

Jika melihat fase kebijakan pajak menurut OECD, Indonesia saat ini berada dalam fase 2. Dimana Indonesia tengah berjuang menghentikan persebaran Covid-19, serta menahan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Fase 1 telah berhasil dilalui dengan baik, ditandai dengan respon pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk segera merealokasi anggaran belanja dan pengadaan barang


RekomendasiReformasi pajak merupakan agenda jangka menengah-panjang yang selalu menjadi titik perubahan skala besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Kebijakan perpajakan dalam penanganan dampak pandemi sejauh ini sudah tepat. Namun, dalam melaksanakan reformasi perpajakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) melakukan evaluasi terhadap realisasi target reformasi pajak Jilid III; (2) mempublikasikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi pajak sebagai bentuk transparansi dan kontrol masyarakat; (3) pengawasan insentif pajak penanganan pandemi agar tidak terjadi pembengkakan belanja pajak.

kebutuhan penanganan pandemi. Konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter juga telah dilakukan Indonesia sejak virus outbreak di awal bulan Maret. Pada fase 1, pemerintah menerbitkan Stimulus Pajak Jilid I dan II untuk memberikan dukungan likuiditas, solvabilitas, dan income support bagi dunia usaha dan rumah tangga terdampak. Fase ke-2, pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pajak dengan memperluas basis penerima insentif pajak jilid II serta meningkatkan alokasi anggaran dari semula Rp22,92 triliun menjadi Rp123,01 triliun. Fase ini juga ternyata sejalan dengan rekomendasi OECD.

Nantinya, setelah pandemi ini berakhir, dan perekonomian mulai pulih, Indonesia akan dihadapkan pada fase 3 dan 4. Dimana langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah telah tertuang dalam Reformasi Perpajakan 2021 (Gambar 2). Dalam reformasi pajak tersebut, pemerintah berencana untuk memberikan stimulus untuk meningkatkan kegiatan perekonomian pasca-pandemi, sekaligus meningkatkan basis penerimaan pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan rekomendasi OECD untuk merangsang investasi dan konsumsi, serta diiringi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam jangka menengah-panjang.

Daftar PustakaBisnis (2020). Apa Kabar Reformasi Perpajakan?. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190321/259/902717/opini-apa-kabar-reformasi-perpajakanKementerian Keuangan. 2020. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Jakarta.Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019

Mardlo, Zidni Amaliah. 2017. Reformasi Perpajakan Jilid III Terus Berlanjut. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-jilid-iii-terus-berlanjut

OECD. 2020. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience”. Diakses dari http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience-60f640a8/

Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019


Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Gambar 1. Realisasi Program Bantuan Sosial

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 alokasi belanja negara naik sebesar Rp73,397

triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi belanja negara di APBN 2020 mencapai Rp908 triliun atau setara dengan 34 persen dari total pagu anggaran 2020. Dari realisasi itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp586,6 triliun atau setara dengan 31,6 persen dari pagu anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dari dana itu, diantaranya adalah untuk insentif tenaga kesehatan (Nakes) telah diberikan sejumlah Rp28,71 triliun kepada sebanyak 5.511 tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara realisasi klaim biaya penanganan pasien Covid-19 total mencapai Rp317,86 miliar kepada sebanyak 586 rumah sakit. Tidak hanya itu, Kemenkeu juga menyebutkan telah mencairkan dana siap pakai kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari kas negara senilai Rp3,47 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan bahwa pemerintah telah memberikan stimulus Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi corona Covid-19. Bantuan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat golongan miskin dan rentan miskin (Gambar 1).

Overview “New Normal” Kebijakan Belanja Negara melalui Zero Based Budgeting

oleh Mutiara Shinta Andini*)

Abstrakmemasuki triwulan ii 2020, aPBN menghadapi tantangan berat dengan pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa pemerintah sekaligus menjadi momentum untuk menghitung ulang berbagai prioritas, kebijakan serta alokasi anggaran. Kebijakan belanja negarapun sebagai salah satu postur aPBN dialokasikan kenaikannya sebesar Rp73,397 triliun dari aPBN 2020 melalui Perpres 54/2020. Realisasi belanja negara hingga Juni 2020 yang mulai memasuki masa transisi mencapai Rp908 triliun atau setara dengan 34 persen dari total pagu anggaran 2020. Berdasarkan realisasi anggaran belanja tersebut, fokus kebijakan belanja negara yang dicanangkan pemerintah untuk sisa tahun berjalan serta tahun 2021 mendatang dalam memasuki periode transisi ekonomi adalah melakukan reformasi penganggaran dengan pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB). Berkaca dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan pendekatan ZBB pada sektor publik atau pemerintahan, belum ada formulasi best practice yang terbukti. sehingga pendekatan penganggaran ZBB yang digunakan pemerintah sebagai sektor publik harus disusun secara matang dan memerlukan perencanaan serta evaluasi yang komprehensif sebelum diterapkan.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

belanja pemerintah pusat


Fokus Kebijakan Pemerintah serta Tantangan untuk Sisa Tahun Berjalan hingga 2021 MendatangFokus kebijakan belanja negara untuk sisa tahun berjalan 2020 adalah realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19. Sedangkan untuk tahun anggaran 2021 mendatang berdasarkan paparan dokumen KEM-PPKF yang diterbitkan Kementerian Keuangan, fokus pemerintah di tahun depan adalah pada proses pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.Pemerintah telah menetapkan empat arah kebijakan belanja K/L di tahun 2021. Pertama, pencapaian RPJMN periode tahun 2020-2024 Khususnya, pada major project dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan. Kedua, penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi dengan memperhatikan sektor terdampak seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Ketiga, adanya reformasi bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendukung akselerasi pemulihan. Keempat, adanya reformasi penganggaran melalui fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, efisiensi belanja nonprioritas pusat, serta countercyclical secara otomatis melalui JPS.Reformasi penganggaran dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi belanja prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur belum dapat dikaitkan dengan peningkatan output dan outcome. Di sisi lain, perekonomian Indonesia dihadapkan pada menurunnya kinerja penerimaan negara dan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan program-program prioritas yang terus meningkat. Efisiensi dan efektivitas program menjadi satu kebutuhan utama dalam pelaksanaan reformasi penganggaran ini.

Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result based execution). Salah satu kebijakan belanja pemerintah yang akan dilakukan di sisa tahun berjalan serta 2021 mendatang adalah refocusing atau realokasi anggaran melalui reformasi anggaran belanja dengan pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB). ZBB merupakan metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya atau dengan kata lain penganggaran mulai dari nol. Sehingga segala alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode saat itu. Pengalokasian anggaran melalui konsep ZBB yang diusulkan pemerintah terbagi atas tiga kelompok jenis belanja, yaitu basic spending, intervention (priority) spending dan anticipatory spending. Basic spending pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada basic spending, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran basic spending. Selanjutnya, intervention spending merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai yang beranggotakan


Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja intervensi berdasarkan proposal K/L yang berisikan rincian anggaran, target output dan outcome, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko. Proses penganggaran menggunakan Performance Based Budgeting, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai. Terakhir, anticipatory spending, yakni belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan anticipatory spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi anticipatory spending dapat berfungsi sebagai social safety net untuk menjaga daya beli masyarakat.Reformasi Anggaran (ZBB) serta Pengalaman dari Negara LainDi sektor publik global, tidak banyak lembaga pemerintah yang menerapkan ZBB untuk jangka waktu yang lama, karena pengelola anggaran merasa terlalu sulit untuk menjalani proses penyesuaian setiap program dan layanan secara tahunan. Sebagai alternatif, pemerintah di AS dan Kanada telah memilih untuk mengadopsi ZBB untuk periode singkat mulai dari siklus empat hingga delapan tahun, atau sebagai alat untuk menganalisis program dan layanan di luar proses penganggaran. Sehingga badan-badan pemerintah dapat menentukan prioritas, merampingkan program dan layanan, serta mengurangi biaya. ZBB secara umum melibatkan tiga elemen utama, yaitu: (i) pengeluaran disesuaikan berdasarkan tujuan anggaran tahun sebelumnya; (ii) skenario alternatif disediakan; (iii) pengeluaran direncanakan dari nol. Filipina telah

mengadopsi ZBB sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk menekan defisit anggaran. Pemerintah menekankan prasyarat untuk memperoleh alokasi anggaran, yaitu programnya harus sesuai dengan prioritas pemerintah, apakah pelaksanaan anggaran tahun lalu telah berdampak pada kesejahteraan rakyat dan ekonomi, dan apakah output-nya tercantum dalam tiap proyek agar dapat dilanjutkan pendanaannya. Tujuan lain dari penerapan ZBB di Filipina adalah i) menetapkan relevansi kelanjutan suatu program berdasarkan perkembangan/arah kebijakan yang berlaku, ii) menilai capaian atau hasil suatu program; iii) menentukan cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan program; dan iv) sebagai panduan apakah suatu program/proyek harus dilanjutkan, ditingkatkan, dikurangi, atau dihentikan. Contoh pengalaman penerapan ZBB dari negara lain adalah anggaran jangka menengah dan tahunan Latvia yang menggunakan kombinasi pendekatan anggaran inkremental dan juga beberapa elemen ZBB yang diterapkan pada item-item tertentu, seperti kontribusi pada anggaran Uni Eropa (UE), pengelolaan utang, dan sebagian anggaran sosial. Namun demikian, berdasarkan sektor, item-item baseline paling sering dianggarkan tanpa dukungan analisis apakah dana yang dialokasikan telah memberikan hasil (outcome) yang ditargetkan atau tidak. Akibatnya, pengeluaran anggaran rata-ratanya melampaui pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Mengingat kebutuhan mendesak yang terus tumbuh, pada akhirnya ini bukan kombinasi yang berkelanjutan. Latvia mengalokasikan anggaran lebih besar di bidang pendidikan (5,7 persen dari PDB) di atas rata-rata anggaran pendidikan negara UE (5 persen dari PDB), namun outcome yang dihasilkan tidak lebih baik dibandingkan rata-rata negara UE. Daftar PustakaAzhar, Syamsul. 2020. Inilah realisasi belanja APBN 2020 per 15 Juni 2020. Jakarta: Kontan (Edisi 16 juni 2020).Hermawan, Erry. 2011. Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis


Kinerja di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan-Sekretariat Negara RI. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Jurnal Entrepreneur. Zero Based Budgeting, Metode Anggaran Tak Bersisa yang Wajib Diketahui. Diakses dari https://www.jurnal.id/id/blog/zero-based-budgeting-metode-anggaran-tak-bersisa-yang-wajib-diketahui/ tanggal 22 Juni 2020Kementerian Keuangan. FAQ PERPPU 1 2020. Media Kementerian Keuangan: Diakses dari https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf tanggal 30 Mei 2020Kementerian Keuangan. 2020. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2020. Realisasi Belanja APBN 2020 per 5 Juni 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.Kementerian Keuangan. 2020. Redesign Sistem Penganggaran (Refocussing Menyongsong Era New Normal). Bahan Paparan Kemenkeu Corpu Talk 16 Juni 2020. Questica. 2019. Zero-Based Budgeting for Government Agencies. Diakses dari https://www.questica.com/news/zero-based-budgeting-for-government-agencies/ tanggal 2 Juni 2020Sekretariat Kabinet. 2020. Zero-Based Approach to Government Budgeting. Diakses tanggal 19 Juni 2020).Traidase, Baiba. 2016. Zero-Based Approach to Government Budgeting. Riga: Latvijas Banka. (Diakses pada tanggal 2 Juni 2020).

RekomendasiRuang fiskal yang saat ini masih relatif terbatas menuntut strategi yang tepat agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dan pendekatan yang efektif dan efisien namun perlu memperhatikan tantangan implementasi kebijakan dengan postur-postur anggaran yang lainnya serta manajemen kontrol yang sangat baik khususnya dalam memformulasikan pendekatan reformasi penganggaran ZBB yang baru. Pendekatan yang dilakukan membutuhkan perencanaan teknis yang matang dan terinci. Meskipun ZBB mampu meningkatkan efisiensi, namun penyusunannya memakan waktu lebih lama karena setiap unit harus menyusun rincian paket anggaran, proses penentuan peringkat anggaran cenderung subyektif, dan sulit untuk melihat keterkaitan anggaran antar periode.


Salah satu program pemerintah dalam upaya melayani kebutuhan dasar pendidikan bagi masyarakat

yang kurang beruntung adalah Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Kesetaraan. BOP Pendidikan Kesetaraan ini merupakan kegiatan layanan Pendidikan Non Formal (PNF) yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan, karakteristik budaya dan masyarakatnya. BOP Pendidikan Kesetaraan juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal karena keterbatasan ekonomi atau bertempat tinggal di daerah-daerah khusus (daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir) yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar termasuk pendidikan kesetaraan yang diprioritaskan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang merupakan usia wajib

belajar. Hal ini mengandung konsekuensi pemerintah daerah (pemda) wajib membiayai pendidikan kesetaraan program paket A, B dan C. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah pusat mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk membantu pemda memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan. Dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan tentu saja menemui beberapa kendala. Untuk itu, tulisan ini akan memaparkan perkembangan BOP Pendidikan Kesetaraan dan tantangannya.Perkembangan BOP Pendidikan KesetaraanTahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp1.477,2 miliar, lebih rendah Rp71,3 miliar (4,6 persen) apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019. Penurunan alokasi Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dipengaruhi oleh penataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penajaman jumlah sasaran penerima

AbstrakBOP Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat

terhadap pembiayaan pendidikan. Namun masih terdapat beberapa tantangan terkait program ini diantaranya, mayoritas penyelenggara pendidikan kesetaraan merupakan pihak swasta, meningkatnya angka putus sekolah setiap tahun dan jenjang pendidikannya serta target peserta yang belum sesuai dengan alokasi anggaran. Dengan demikian pemerintah perlu memastikan agar kebijakan program ini sesuai dengan peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan.

BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya

oleh Ratna Christianingrum*)

Ricka Wardyas**)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

belanja transfer ke daerah


Dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Jumlah sasaran menurun dari semula 925 ribu peserta didik menjadi 882 ribu peserta didik. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah peserta dari Program Pendidikan Kesetaraan terus mengalami kenaikan di masing-masing jenjang pendidikannya (Gambar 1).Dalam rencana strategisnya, Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah sebesar 1 persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SM). Gambar 2 menunjukkan pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pada periode tahun 2018/2019, jenjang pendidikan SD sudah mencapai target sebesar 0,37 persen atau sebesar 32.127 siswa, sementara angka putus sekolah SMP dan SM masih belum dapat mencapai target atau sebesar 1,67 persen dan 2,94 persen. Dimana angka putus sekolah yang terbanyak

secara berurutan terdapat pada jenjang pendidikan SMK yaitu sebesar 106.014 siswa, SMP sebesar 85.545 siswa dan SMA dengan total 52.142 siswa. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dari Program Wajib Belajar 12 tahun, dimana justru terdapat pertambahan angka putus sekolah pada periode tahun 2015 - 2018. Tantangan BOP Pendidikan KesetaraanBOP Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk membantu pemerintah mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu. Meskipun program ini masih terbilang hangat karena baru dialokasikan tahun 2019, ada beberapa tantangan dalam implementasi agar pelaksanaan anggaran pendidikan pesetaraan dapat berjalan optimal. Pertama, lembaga penyelenggara yang dikelola swasta. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) merupakan kegiatan PNF yang dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebagai wahana PNF yang didirikan dan dikelola oleh suatu komunitas

Gambar 1. Jumlah peserta Program A, B & C Tahun 2015-2019

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 2. Jumlah Siswa Putus Sekolah

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Dasar & Menengah, Kemendikbud


tertentu yang secara khusus berorientasi dalam berbagai usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, PKBM dan SKB bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada didalam masyarakat. Dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, PKBM dan SKB harus memiliki Nomor Pokok Pendidikan Nasional, rekening bank atas nama Penyelenggara itu sendiri dan memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapodikmas.Berdasarkan data Kemendikbud, tercatat mayoritas pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh PKBM dan SKB (Swasta). Hal ini berarti terdapat dana pemerintah yang disalurkan kepada lembaga swasta/non pemerintah dalam rangka bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Besaran dana yang disalurkan ke Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berdasarkan atas jumlah peserta didik (hanya 10 orang) dikali satuan biaya per jenjang atau per paketnya (Paket A sebesar Rp1.300.000, Paket B sebesar Rp1.500.000 dan Paket C sebesar Rp1.800.000). Dengan rincian penggunaan 70 persen untuk pembelajaran, 20 persen dapat digunakan untuk honor/transport pendidik dan tenaga kependidikan dan 10 persen untuk administrasi. Hal ini tentu menjadikan tantangan bagi pemerintah terhadap pengelolaan BOP Kesetaraan dan menyalurkannya ke pihak swasta agar alokasi tersebut tepat sasaran, prudent dan akuntabel.Kedua, ketentuan jumlah minimal siswa. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Tahun 2020 pada pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa “Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik yang terdata dalam Dapodikmas.” Masih ada yang beranggapan bahwa jumlah minimal 10 peserta didik tersebut untuk satu rombongan belajar (rombel). Padahal, ketentuan jumlah minimal yang terdapat dalam juknis adalah untuk per jenjang bukan setiap rombongan belajar dikarenakan peserta didik terdata di DAPO PAUD dan Dikmas tanpa ada keterangan untuk setiap rombongan belajar. Misal, Paket A kelas IV memiliki warga belajar sebanyak 5 orang, kelas V sebanyak 3 orang dan kelas VI sebanyak 2 orang. Dengan demikian, dalam satu jenjang Paket A terdapat 10 orang peserta didik. Selanjutnya, pengajuan BOP adalah untuk setiap jenjang Paket A, Paket B dan Paket C, yang besaran bantuan tiap peserta didik berbeda, sehingga pengertian terdata di Dapodikmas adalah untuk setiap jenjang.Ketiga, validasi data di Dapodik. Data yang sudah terjaring melalui mekanisme Dapodik perlu dilakukan cleansing (pembersihan) data, pasalnya ada perbedaan jumlah satuan pendidikan oleh dinas dan tidak ditemukannya laporan penetapan penerima kepada pusat serta adanya perbedaan jumlah peserta didik. Hal ini dikarenakan pada saat dilakukannya monitoring dan evaluasi program, terdapat jumlah peserta yang berbeda di setiap lokasi pembelajaran PKBM.Keempat, penyaluran layanan dan ketepatan waktu penerimaan dana BOP pendidikan kesetaraan harus sesuai dengan mekanisme dari kebijakan pusat atau tata laksana BOP Pendidikan Kesetaraan untuk Satuan Pendidikan Negeri maupun Hibah (Swasta). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan mekanisme penyaluran dana BOP yang masuk dalam DIPA Dinas Pendidikan antara PKBM negeri dan swasta (Monev DAK PAUD dan Dikmas, 2019). Padahal,

Tabel 1. Jumlah PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

Sumber: Kemendikbud

Tahun Negeri Swasta Total2018 92 10.860 10.9522019 91 9.505 9.5962020 90 9.235 9.325


RekomendasiDalam pelaksanaannya, program ini belum berjalan secara efektif dan optimal sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh dengan meminta pemerintah untuk: pertama, menyediakan sekolah menengah untuk daerah-daerah yang belum memiliki SMA atau SMK serta mendorong peran serta PKBM dan SKB dalam rangka menurunkan angka putus sekolah. Kedua, memperkuat peran Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam pendampingan terhadap pengelolaan BOP Pendidikan Kesetaraan agar alokasi tersebut berkualitas, tepat sasaran, prudent dan akuntabel.Ketiga, melakukan perbaikan dalam hal sosialisasi juknis terkait ketentuan jumlah siswa, ini penting agar tidak terjadi kebingungan di kalangan penyelenggara pendidikan bahwa yang dimaksud jumlah minimal untuk setiap jenjang bukan setiap rombel.Keempat, melakukan pemutakhiran data yang akan digunakan dalam penentuan target peserta dan penyaluran terhadap penyelenggara. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh adanya penggunaan data yang valid dan mutakhir, baik pada saat perencanaan, penyaluran serta monitoring dan evaluasi. Dengan data yang valid dan akurat, maka ketepatan target peserta dan penerima akan semakin meningkat dan optimal.Kelima, meningkatkan pengawasan terhadap alokasi yang disalurkan kepada penyelenggara BOP Pendidikan Kesetaraan yang umumnya dikelola oleh pihak swasta agar tersalurkan dengan tepat dan sesuai yang terdaftar dalam Dapodik di masing-masing pusat pembelajaran.

Daftar PustakaBPS. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Tahun 2017-2019Ekawati, Marlina. (2010). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Kesetaraan. Universitas Negeri Yogyakarta.Ikhtisar Data Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019

di dalam juknis telah jelas dinyatakan bahwa setelah jumlah peserta pada satuan pendidikan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan terdata dalam Dapodikmas, Dinas Pendidikan harus

melaporkan pengelolaan dana ini kepada Kemendikbud, mekanisme dinyatakan sama, tidak adanya perbedaan antara swasta maupun negeri.

Kemendikbud. (2019). Monev DAK PAUD dan Dikmas Tahun 2019Kemendikbud. (2019). Penguatan dan Pemanfaatan Dapodikmas 2019Yoyon Suryono. (2007). Peningkatan Kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Universitas Negeri Yogyakarta.

“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

Twitter: @puskajianggaranInstagram: puskajianggaran_dprri

Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti ......memilih timing kebijakan pajak apa yang tepat dan kapan diberikan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, pemerintah telah menentukan

Documents