Resume - PT. Gaung Satyagraha Agrindo.pdf - PT. Mutu Hijau ...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 1 dari 11

FVLKH.08.01 Rev.1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930

AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email : 021-57853706-07 / 57853708 / [email protected]

e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011

Lampiran 2.1 g. Tim Auditor : 1. Ir. Agus Murtiyoso (Lead Auditor)

2. Ir. Vysca Arryani (Auditor) 3. Wahyu, ST. MT (Auditor) 4. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI) 2. Mu’min (Kemenhut RI)

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Gaung Satyagraha Agrindo b. Nomor IUI dan Tanggal SK : SK Menhut No.102/KPTS-II/2001, tanggal 15 Maret 2001

c. Luas dan Lokasi : ± 49.950 Ha yang terletak di Kecamatan Petak Malai,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor : Jalan Semeru No. 154A, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: 0536 - 3227070 / 0536 - 3239080

f. Pengurus : Ir. Djajadi Dirdjosusanto, MM (Direktur Utama)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

Base Camp PT GSA, 21

November 2012

Pertemuan dalam acara Konsultasi Publik dihadiri oleh oleh Tim Auditor, staf PT. Gaung Satyagraha Agrindo, staf Kecamatan Petak Malai, Kapolsek Senaman Mantikei, Aktivis LSM, Komite Sekolah, Kepala Desa Tumbang Tangoi, Kepala Desa Tumbang Baraoi, Kepala Desa Tumbang Jala, Anggota BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Tim auditor menggali dan menampung informasi dari para peserta konsultasi publik.

Pertemuan Pembukaan

19 Nopember 2012

Pertemuan Pembukaan dilakukan di kantor PT. Gaung

Satyagraha Agrindo (PT. GSA), Jalan Semeru No. 154

A, Palangkaraya – Kalteng.

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Manajemen

mailto:[email protected]



FVLKH.08.01 Rev.1

Representatif dan dihadiri oleh staf PT. GSA

Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor,

sebagai berikut:

- Perkenalan tim auditor

- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk

mekanisme keberatan.

- Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan.

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori

temuan audit.

- Konfirmasi Management Representative (MR). PT.

GSA telah menunjuk Bapak Budi Widiyanto, S.Hut

sebagai MR.

- Pernyataan jaminan kerahasiaan.

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan

ruangan serta konfirmasi pendamping auditor.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan

Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan

oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

19 - 24 Nopember 2012

Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor dan di Base

Camp PT. GSA sedangkan observasi lapangan

dilakukan di Base Camp PT. GSA sebagai berikut:

- Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen

legalitas organisasi, kepastian areal dan hak

pemanfaatan, sistem dan prosedur penebangan,

perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat,

aspek lingkungan dan sosial terkait dengan

penebangan, observasi ke TPK dan Pemenuhan

terhadap peraturan ketenagakerjaan.

- Observasi lapangan mencakup antara lain uji petik

areal pemanfaatan, kesesuaian dokumen LHP dengan

kondisi dilapangan, penerapan prosedur K3 dan

implementasi peraturan ketenagakerjaan di lapangan.

- Wawancara dengan penanggungjawab dan personel

lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil

verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk

memperoleh informasi lain yang diperlukan.

Pertemuan Penutupan

24 Nopember 2012

Pertemuan Penutupan dilaksanakan dilokasi industri

Kantor PT. GSA pada pukul 19.30 – 20.30.

Pertemuan Penutupan didihadiri oleh MR, staf PT. GSA

dan Tim Auditor

Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR PT. GSA

Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai

berikut:

- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu

- Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi



FVLKH.08.01 Rev.1

LK yang digunakan.

- Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK

- Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas

temuan ketidaksesuaian oleh tim audit.

- Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit

per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-

BPPHH/2011, Lampiran 2.1.

- Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil

verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR.

- MR atas nama manajemen PT. GSA menyatakan

menerima atas semua hasil verifikasi.

- Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan

oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Pengambilan Keputusan

07 Desember 2012

Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Ir. Wahyu Wigati, MM yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari

Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi

oleh personel dari Kementerian Kehutanan sebagai

anggota.

Pengambilan keputusan sertifikasi LK

mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari

Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan.

Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu

memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas

Kayu (LK) kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria –

Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1, P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

Kriteria 1, Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

Indikator 1, Pemegang izin mampu Menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)



FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 1.1.1.a

M

Dokumen Legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/

Pemegang Hak pengelolaan)

Terdapat SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 102/KPTS-

II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Alam kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo Seluas + 49.950

(empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) hektar di

Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Izin berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.

Terdapat lampiran Peta Areal Kerja HPHA PT Gaung Satyagraha

Agrindo yang disahkan oleh Menteri Kehutanan (Dr. Nur Mahmudi

Isma’il) tanggal 15 Maret 2001.

Verifier 1.1.1.b

M

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) Terdapat surat perintah pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan

Hutan (IHPH) No. 2555/VI-Edar/2000 tanggal 21 Desember 2000

untuk jangka waktu 20 tahun . Ditandatangani oleh Dirjen Pengelolaan

Hutan Produksi.

Besarnya IHPH = 49.950 x Rp 30.000/ha = Rp. 1.498.500.000

Terdapat bukti setor IHPH yang sesuai dengan SPP IHPH yaitu

sebesar Rp. 1.498.500.000. Pembayaran IHPH dilakukan langsung ke

Bank Indonesia Pusat a/n Bendaharawan Umum Negara Sub.

Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 1, Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

Indikator 1, RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang.

Verifier 2.1.1.a

M

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,

meliputi:

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & Lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/Risalah Hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan

secara self approval

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut

Dokumen RKUPHHK periode tahun 2012 s/d 2021 disusun berdasarkan

IHMB yang merupakan hasil kerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM.

Dokumen RKUPHHK telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam



FVLKH.08.01 Rev.1

a/n Menteri Kehutanan dan Dirjen Bina Usaha Kehutanan dengan no. SK

148/VI-BUHA/2011 tanggal 2 November 2011.

Verifier 2.1.1.b

M

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT

dan bukti implementasinya di lapangan

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT merupakan kawasan

konservasi insitu, yang dalam implementasinya dibuat batas berupa pal

batas.

Verifier 2.1.1.c

M

Penandaan lokasi blok tebangan/Blok RKT/Petak RTT yang jelas di

peta dan terbukti di lapangan

Blok tebangan berupa pal permanen dari cor semen, untuk batas konsesi

berupa pal persegi (10 x 10 x 130 cm) dan untuk pal batas petak dan blok

tebangan berupa bulatan pada ujungnya.


Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah

Indikator 1, Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier 2.2.1.a

M

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Tersedia RKUPHHK 2012-2021 yang disusun berdasarkan IHMB dan

disahkan berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.148/VI-BUHA/2011

Verifier 2.2.1.b

N/A

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.

Tidak terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan

lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

pada periode verifikasi.


Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah

Indikator 2, Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin

penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Verifier 2.2.2.

M

Izin peralatan dan mutasi

Izin peralatan terdapat dalam :

- Lampiran 2 Keputusan Kadishut Provinsi Kalteng No.

522.1.300/351/Dishut tentang Pengesahan RKTUPHHK tahun 2011

- Lampiran 2 Keputusan Kadishut Provinsi Kalteng No.

522.1.300/472/Dishut tentang Pengesahan RKTUPHHK tahun 2012

PT Gaung Satyagraha Agrindo

Terdapat kesesuaian fisik di lapangan, jumlahnya tidak melebihi izin yang

diberikan dan mendapatkan informasi kesesuaian dari Kapolsek

Tumbang Samba pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 1, Peme gang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 1, Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan



FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 3.1.1.

M

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Dokumen LHP dibuat berdasarkan data di buku ukur dan sudah

ditandatangani oleh pembuat LHP-KB dan P2LHP yang teregister

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah.

Uji petik dilakukan di TPK Hutan antara LHP-KB yang disahkan

dengan fisik 100 batang kayu. Terdapat kesesuaian antara LHP-KB

tahun 2012 Blok B dengan fisik kayu yang ada di lapangan.

Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan

dilakukan di petak R14 . Terdapat kesesuaian antara no batang

dengan tunggak kayu pada uji petik, dan sebagian tunggak tidak

ada label merah.

Rekapitulasi LHP RKT 2011 dan RKT 2012 (November 2011 –

Oktober 2012) untuk kayu bulat PT. Gaung Satyagraha Agrindo

sebesar 24.224, 47 M3.

Semua dokumen pengangkutan kayu telah diterbitkan oleh pejabat

yang berwenang. Seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB TPK

Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang dan telah

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 1, Peme gang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 2, Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan

Verifier 3.1.2

M

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:

- TPK Hutan ke TPK Antara

- TPK Hutan ke industri primer dan atau penampungan kayu

terdaftar

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampungan

kayu terdaftar

PT.GSA memiliki 3 (tiga) TPK Antara yaitu: TPK Antara Tumbang

Labehu, TPK Antara/ Logpond Antara Sungai Mati, dan TPK Antara/

Logpond Antara Tanjung Rais.

Penetapan Izin Lokasi TPK Antara PT. Gaung Satyagraha Agrindo

sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Katingan Nomor 522/2/249/PH/V/2010.

Pengangkutan kayu bulat dari TPk Hutan ke TPK Antara Tumbang

Labehu menggunakan dokumen FAKB Hutan yang merupakan

bagian dari SKSKB. Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara

Tumbang Labehu ke TPK Antara Sungai Mati, dari TPK Antara

Sungai Mati ke TPK Antara Tanjung Rais dan dari TPK Antara

Tanjung Rais ke industri menggunakan FA-KB Lanjutan.

Hasil verifikasi dokumen LMKB pada TPn, TPK Hutan dan TPK



FVLKH.08.01 Rev.1

Antara menunjukkan kesesuaian volume kayu bulat.

Semua dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang dan seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB di TPK

Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang sesuai

peraturan yang berlaku.





Indikator 3, Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA /IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Verifier 3.1.3.a

M

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Tanda PUHH yang diterapkan sejak pohon ditebang adalah dengan

memberikan nomor urut kayu tebangan dari nomor satu dan seterusnya

dalam RKT berjalan, selanjutnya kayu di TPn diberi kode dengan label

yang berisi nomor urut tersebut, sedangkan nomor batang sesuai engan

LHC dan informasi lainnya seperti jenis, diameter panjang dan nomor

petak ditempel dengan menggunakan label di TPn dan atau di TPK

Antara.

Dalam hal ini yang dicat di batang adalah nomor urut tebangan bukan

nomor batang hasil LHC.

Di logpond Tumbang Labehu dibuat lagi nomor rakit yang nantinya

digunakan di logpond Tanjung Rais saat loading ke ponton untuk dikirim

ke industri/pembeli. Kode rakit tersebut sebagai kunci untuk membuat

DKB yang diambil dari data base di komputer yang dibuat berdasar hasil

buku ukur, LHP, dan penandaan nomor batang (penandaan PUHH) dan

nomor rakit

Verifier 3.1.3.b

M

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Terdapat penandaan pada kayu bulat berupa nomor internal perusahaan yang

dibuat berdasarkan nomor urut pemotongan/ pembagian dan pengukuran

kayu bulat serta label internal perusahaan yang berisi informasi ukuran

diameter, panjang dan jenis kayu, nomor petak, nomor batang di LHP dan

nama perusahaaan.

Dengan menggunakan dokumen dapat dilakukan penelusuran sampai

ke petak tebang berdasarkan nomor kayu bulat/ logs, nomor batang

pada buku ukur dan nomor batang di LHP.





Indikator 4, Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK



FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 3.1.4.

M

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan

alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk HTI

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa setiap kayu yang

keluar dari TPK Hutan dilengkapi dengan dokumen FAKB dan

TPK Antara Hutan dilengkapi dengan FA-KB Lanjutan. Dokumen

SKSKB dan FA-KB tersebut diterbitkan oleh P2SKSKB dan

petugas penerbit FA-KB dan telah dimatikan oleh petugas P3KB.

Petugas P2SKSKB telah melakukan peme-riksaan dan

pengesahan Berita Acara Pemerik-saan jenis kayu dan nomor

batang pada fisik kayu sesuai dengan DKB,


Kriteria 2, Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

Indikator 1, Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

Verifier 3.2.1.a

M

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH

telah diterbitkan.

Dokumen SPP sah ditandatangani oleh Pejabat Penagih III dan disahkan

oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Verifier 3.2.1.b

M

Bukti Setor DR dan/atau PSDH

DR dan PSDH telah dibayarkan lunas melalui Bank Danamon dan BII

Jakarta dan sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH.

Verifier 3.2.1.c

M

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Kayu yang digunakan PT. Gaung Satyagraha Agrindo termasuk

dalam kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran /KBB (Kayu

Bulat Besar) dengan ukuran (Ø > 30 cm) dan Kelompok Meranti

dengan diameter (Ø < 30 cm)/ KBK

Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan

dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP 59 th

1998 jo PP No. 74 tahun 1999 dan Harga Patokan PSDH dari

Menperdag No. 8/M-DG/PER/2/2007 dan Menperdag No. 12/M-

DG/PER/3/2012 serta tarif DR sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No.92 Tahun 1999.


Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 1, Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Verifier 3.3.1.a.

M

Dokumen PKAPT

Dokumen PKAPT PT. Gaung Satyagraha Agrindo masih berlaku dan sah

diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Direktorat Jendral

Perdagangan Dalam Negeri RI.


Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 2, Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia



FVLKH.08.01 Rev.1

dan memiliki izin yang sah

Verifier 3.3.2.

M

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Kapal pengangkut kayu PT. Gaung Satyagraha Agrindo adalah kapal

berbendera Indonesia, memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan

oleh Syahbandar, Kantor ADPEL Pegatan Mendawai dan Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pegatan Mendawai, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Prinsip 4, Pemenuh an aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan

Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

Indikator 1, Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, Rencana

Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Verifier 4.1.1.

M

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Dokumen AMDAL PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah disahkan

oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 581/Menhutbun-II/2000

tanggal 22 Mei 2000.

Proses penyusunan dokumen AMDAL PT. Gaung Satyagraha

Agrindo: setelah melalui proses penapisan, mengajukan surat

permohonan penilaian KA-ANDAL dan telah disetujui Kepala Pusat

Standardisasi dan Lingkungan/ Ketua Pelaksana Harian

selanjutnya mengajukan surat permohonan penilaian ANDAL

kepada Komisi AMDAL (dan telah disetujui).

Prinsip 4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan

Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

Indikator 2, Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier 4.1.2.a

M

Dokumen RKL dan RPL

Dokumen RKL dan RPL PT. Gaung Satyagraha Agrindo disusun

dengan mengacu pada Dokumen AMDAL yang telah disahkan

sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dari Sekjen selaku

Ketua Komisi AMDAL Pusat An. Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 581/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Mei 2000.



FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 4.1.2.b

M

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Terdapat bukti berupa salinan TANDA TERIMA Laporan realisasi RPL dan

RKL Semester I Tahun 2012 an. PT. Gaung Satyagraha Agrindo kepada

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan di Kasongan tanggal

04 September 2012.

Terdapat salinan Laporan Pelaksanaan Semester I Pemantauan Dampak

Lingkungan Bulan Juli 2012 yang dilaporkan ke Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Katingan di Kasongan tanggal 04 September 2012.

Terdapat bukti salinan Berita Acara Pengawasan B3 dan Limbah B3,

tanggal 06 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Tim Pengawasan

(Ketua Tim / PPLHD) dan Pihak Perusahaan serta diketahui oleh Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 1, Pemenuh an ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 1, Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 5.1.1.a

M

Implementasi prosedur K3

Terdapat bukti berupa Surat Keputusan Manager mengenai

Penunjukan Petugas Pelaksana K3 No. 01/SK/GSA-PLK/I/2012.

Terdapat rencana penerapan K3 dalam bentuk surat permohonan

sosialisasi K3 yang ditujukan kepada Disnaker Kabupaten

Katingan No. 75/GSA-BC/XI/ 2012

Verifier 5.1.1.b

M

Ketersediaan peralatan K3

Tersedia bukti pengadaan peralatan K3 dan Bukti Berita Acara Serah

Terima Peralatan Keselamatan Kerja dari Manajer Operasional

Palangkaraya kepada Manajer Camp tanggal 29 Nopember 2012.

Terdapat foto dokumentasi penggunaan alat K3 di lapangan.

Verifier 5.1.1.c

M

Catatan kecelakaan kerja

PT. Gaung Satyagraha Agrindo memiliki rekaman kecelakaan kerja

periode Nopember 2011 sampai Oktober 2012, yang tercatat 5

(lima) kali kejadian kecelakaan kerja.


Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 5.2.1

M

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Tersedia Surat Keterangan Nomor: 03/GSA-Sket/IV/2012 tanggal 03

April 2012 tentang kebijakan perusahaan yang memberikan

kebebasan kepada semua karyawan untuk menjadi anggota serikat

pekerja yang disahkan/diakui oleh Pemerintah.

Surat ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gaung Satyagraha

Agrindo (bapak Ir. Djayadi Dirdjosusanto, MM)



FVLKH.08.01 Rev.1


Kriteria 2, Pemenuh an hak-hak tenaga kerja

Indikator 2, Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier 5.2.2

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Tersedia Surat Keterangan Nomor: 03/GSA-Sket/IV/2012 tanggal 03 April

2012 yang menyatakan bahwa PT GSA menggunakan Peraturan

Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata

Kabupaten Katingan No. 03 tahun 2006.

Surat ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gaung Satyagraha Agrindo

(bapak Ir. Djayadi Dirdjosusanto, MM)

Perpanjangan PP sudah didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Katingan tanggal 29 November 2012


Kriteria 2, Pemenuh an hak-hak tenaga kerja

Indikator 3, Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier 5.2.3

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja Indonesia, Base

Camp Baraoi periode bulan September dan Oktober 2012 usia

pekerja PT. GSA seluruhnya diatas 19 (sembilan belas) tahun.

Kesimpulan: PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah “MEMENUHI” semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara yang Dikelola Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 10 Januari 2012

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo

Direktur

Resume - PT. Gaung Satyagraha Agrindo.pdf - PT. Mutu Hijau ...

Documents