RESUME PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Imam Santosa Ciptaning WW Di susun Oleh : 1. Eny Paminingsih 7101409286 2. Anasia thahira U.A 5401409022 3. Riandhini Prihastuti 5401409035 4. Risky Dwinta A 5401409037 5. Diah Putri W 5401409060 6. Rizqi Aisyah 5401409102 7. Arina Nur F 5401409129 8. Nova Amalia 5401409153 9. Ita Yuliani 5401409158 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RESUME
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dosen Pengampu : Imam Santosa Ciptaning WW
Di susun Oleh :
1. Eny Paminingsih 7101409286
2. Anasia thahira U.A 5401409022
3. Riandhini Prihastuti 5401409035
4. Risky Dwinta A 5401409037
5. Diah Putri W 5401409060
6. Rizqi Aisyah 5401409102
7. Arina Nur F 5401409129
8. Nova Amalia 5401409153
9. Ita Yuliani 5401409158
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2010
BAB 1
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
A. Pengantar
1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kelompok MPK
Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat
dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan generasi penerus, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara,
secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka
yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,
bangsa, negara dan hubungan internasionalnya.
Melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dilahirkan
generasi yang sadar dan terdidik. Pendidkan dimaksudkan mengarah pada 2
(dua) aspek. Pertama, pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan
pengalaman akademis, ketrampilan profesional, ketajaman dan kedalaman
intelektual, kepatuhan pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (it is matter of
having). Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian atau jatidiri
menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited kepada kepentingan
bangsa (it is matter of being).
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Tinggi adalah:
1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Sesuai dengan harapan, bahwa Pendidikan Tinggi dikembangkan dan
peranan perguruan tinggi diarahkan untuk:
1) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni serta pusat kegiatan penelitian sesuai
dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang.
2) Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa
tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3) Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah
yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
Peranan Perguruan Tinggi makin ditingkatkan, antara lain dengan
cara:
1) Menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademik dalam bentuk yang
kreatif, konstruktif, dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat
bagi masyarakat dan pembangunan.
2) Melanjutkan usaha-usaha ke arah intregasi dan konsolidasi kegiatan
mahasiswa dan cendikiawan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya
dalam wadah-wadah yang efektif sehingga mereka dapat
mengembangkan prestasi-prestasi serta partisipasi yang positif.
Secara umum Visi MPK diperguruan tinggi menjadi sumber nilai dan
pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Misi MPK diperguruan tinggi
bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama
dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasai dengan rasa
tanggungjawab kemanusiaan. Sedangkan kompetensi MPK bertujuan
menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan
luas sebagai manusaia intelaktual.
Substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup: (a)
Pengantar; (b) Hak Asasi Manusia; (c) Hak dan Kewajiban Warganegara; (d)
Bela Negara; (e) Demokrasi; (f) Wawasan Nusantara; (g) Ketahanan Nasional;
(h) Politik Strategi Nasional (Dikti, 2002 : 4).
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warganegara R.I. diharapkan
mampu : memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan
konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945.
Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi
manusia warganegara Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki
iptek dan seni yang dipelajarinya.
2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Bangsa Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan serta
kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pandangan bangsa
Indonesia mengenai pembelaan negara tercermin dalam Pembukaan dan
batang tubuh UUD 1945 yaitu, (a) bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atasa dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (b) Pemerintah negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. (c) menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara
untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada
kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia menentang segala macam
penjajahan dalam berbagi bentuk dan menganut politik bebas aktif. Oleh
karena itu, pertahanan keamanan negara keluar bersifat defensif aktif yang
berarti tidak agresif dan tidak ekspansif dan sejauh kepentingan nasional tidak
terancam, tidak akan mulai menyerang. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia
dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan bersifat
kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak dapat
dipisahkan dengan perjuangan bangsa dalam rangka mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Pada awalnya keikutsertaan
rakyat Indonesia dalam perjuangan bersenjata belum diatur oleh Pemerintah
atau belum terorganisasi secara tertib.
Dalam rangka melawan kembalinya penjajah di tanah air Indonesia
pada waktu itu yang berfungsi sebagai kekuatan pokok bersenjata adalah:
Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian sebagaimana seharusnya bahwa
tiap negara mempunyai angkatan perang yang lazim disebut tentara, maka
BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan dalam
waktu yang tidak lama berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang
singkatannya masih tetap TKR. Kemudian nama TKR berubah menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI), yang akhirnya nama TRI berubah lagi
menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sampai sekarang.
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menempuh
kebijaksanaan baru, bahwa mulai tahun anggaran 1973/1974 pendidikan
Walawa dihentikan, dan untuk selanjutnya menjadi:
1) Pendidikan Kewiraan, dan
2) Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD).
Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dan
pelajar Indonesia dalam masa revolusi fisik ikut aktif dalam perjuangan
bersenjata untuk mempertahankan bangsa dan negaranya.
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dimaksudkan
untuk:
1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara
santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik
dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang
bertanggung jawab.
2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi
dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan
serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan
bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap
mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta didik dengan
perilaku yang:
a. beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati
nilai-nilai falsafah bangsa.
b. berbudi luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara.
d. bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara.
e. aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara.
B. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian HAM
Dalam Tap MPR No. XVII / 1998, HAM adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia: secara kodrati, universal dan abadi, sebagai
anugerah tuhan YME.
Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ketentuan Umum, pasal 1
sub 1).
2. Pengakuan atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama sebagai Manusia
Hidup di Dunia
Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa HAM berkembang melalui
tahap-tahapan dalam beberapa naskah. Naskah tersebut adalah sebagai berikut
(Budiarjo, 1998 : 120-121) :
a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215)
b. Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689)
c. Declaration des droits de I’homme et du citoyan (Pernyataan hak-hak
manusia dan warga negara, 1789)
d. Bill of Rights (Undang-Undang Hak)
Yang sangat terkenal adalah 4 (empat) hak yang dirumuskan oleh
Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rosevelt pada permulaan PD II. Hak-
hak tersebut terkenal dengan istilah The Four Freedoms (empat kebebasan)
yaitu :
a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of
speech)
b. Kebebasan beragama (freedom of religion)
c. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)
3. Penghargaan dan Penghormatan atas Hak-Hak Manusia dengan
Perlindungan Hukum di Indonesia.
Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tersebar dalam
beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 34. Akan tetapi hak-hak asasi
yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat.
Dalam perkembangannya sesuai tuntutan masyarakat global maka masalah
HAM di Indonesia diatur dalam :
a. Kep. Pres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
b. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM
c. UU No. 39 / 1999 tentang HAM
d. UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM
e. Perubahan Ke-empat UUD 1945 / 2002
C. Hak dan Kewajiban Warganegara
1. Pengertian Bangsa dan Negara
a. Bangsa
Pengertian bangsa kiranya mengandung intisari adanya elemen pokok
berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama
membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang
dimaksud adalah aspek kerohaniannya.
b. Negara
Negara adalah alat dari sesuatu masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat,
disamping itu juga menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang timbul oleh
karena adanya hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat.
Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur pokok
sebagai syarat. Unsur-unsur esensial negara yaitu rakyat, wilayah, dan
pemerintahan yang berdaulat.
1) Rakyat
Rakyat atau penduduk yaitu suatu kelompok manusia yang merupakan
suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat yang tertentu.
2) Wilayah
Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara.
3) Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki
kekuasaan tinggi, yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan lainnya.
2. Proses Berbangsa dan Bernegara
3. Kerangka Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional
c. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional
d. Ketahanan Nasional sebagai Pendekatan Konsepsional
Keterkaitan (hubungan) antara kedudukan Pancasila sebagai falsafah,
ideologi dan dasar negara kesatuan RI yang secara resmi tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.
4. Warga negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara
a. Warga negara
Warga negara adalah salah satu tiang negara, disamping kedua tiang
yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah. Karena warga negara merupakan
tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan warga negara sangatlah penting
dalam suatu negara.
b. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara, telah diatur menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
D. Bela Negara
1. Makna Bela Negara
Dalam menyelenggarakan Hankamnas, setiap warga megara
mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh UUD 1945
yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran,
tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan
negara.
Upaya Hankamneg mencakup pembentukan dan penggunaan sumber
daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan
negara. Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat dalam upaya Hankamneg
diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara (UU No. 3 tahun 2002). Usaha pembelaan negara
tertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya.
2. Implementasi Bela Negara
Dalam upaya bela negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap
warganegara, implementasinya dapat ditempuh melalui:
a. Lingkungan Pendidikan - - jalur pendidikan formal.
Melalui pendidikan penduluan bela negara (PPBN)
b. Lingkungan pekerjaan - - - jalur pendidikan nonformal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk karyawan yang selalu
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Lingkungan Pemukiman - - - jalur pendidikan informal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk masyarakat yang dapat
memahami nilai-nilai perjuangan bangsa.
E. Demokrasi
1. Konsep demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang
berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti
pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang
kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan
negara.
2. Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Masa 1945-1959
Periode pemerintahan ini demokrasinya adalah demokrasi
parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam
sejarah politik Indonesia.
b. Masa 1959-1965
Periode ini adalah periode demokrasi terpimpin.
c. Masa 1965 - ...
Pemberontakan G30S / PKI merupakan titik kulminasi dari
pertarungan atau tarik ulur politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.
3. Prospek Demokrasi di Indonesia
Satu hal lagi yang sangat jelas adalah peningkatan proporsi orang yang
mengalami peningkatan kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari
besarnya jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu.
BAB 2
WAWASAN NUSANTARA
A. Pengertian Wawasan Nusantara
Kehidupan suatu bangsa dalam pertumbuhan dan perkembamgannya
di pengaruih oleh berbagai faktor yang bersifat timbal balik , baik bersifat
fisik maupun yang bersifat fisik maupun yang bersifat nonfisik . Hakekat
Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan menyeluruh dalam lingkup
nusantara demi kepentingan nasional Indonesia .Atau dengan pengertian
lengkap ,Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap Bangsa
Indonesia mengeani diri dan lingkungannya yang serba beragam dan berniali
setrategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap
menghargai dan menghormati kebhninekaan di dalam setiap aspek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan .
B. Wawasan Nusantara dan Geopolotik
Geopolitik ( geo =bahasa Yunani = bumi ) adalah politik yang tidak
lepas dari penagaruh leatak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah
hidup. Inti politik ialah kekuatan .Karena penggunaan kekuatan itu sangat
penting ,perlu ada pengertian serta pembatasan ar peti kekuatan dan
penggunannya sesuai dengan nilai-nilai moral .
Inti pendapat Ratezel ialah konsep ruang yang ditempati oleh
kelompok- polotik .Arti Negara harus dapat meningkatkan kekuatan
masionalnya Pengembanganya kekuatan nasional itu bertujuan :
1. Ke dalam ,untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis
2. Ke luar ,untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik .
Pokok-pokok teori Karal Haushofer yang didasarkan pada pandangan
Ratszel dan Kjellen :
1. Kekuasaan imperum daratan yang kompak dan mengejar kekuasan
imperum maritim dan akan menguasi pengawasan di lautan .
2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul ( Jermab, Italia ,Jepang ) dan
akan menguasi Eropa , Afrika dan Asia Barat .
Sehubungan dengan konsep geopolotik dan geostrategi ,perlu pula
diketahi beberapa konsep kekuatan .
1. Konsep kekuatan di darat (wawasan benua ) yang dikemukakan oleh Sir
Halford Mackinder (1861- 1947 ) dan Karl Haushofer .
2. Konsep kekuatan di lautan ( Wawasn Bahari ) yang di kemukan oleh Sri
Walter Raleigh ( 1554 – 1618) dan Alferd Thayer Mahan .
3. Konsep kekuatan di udara ( Wawasan Dirgantara ); dicetuskan oleh