RESPON PEMBANTU PENGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29988/1/MUJAHIDAH-FSH.pdftentang P3N Pasal 4 ayat (3) bahwa Diangkatnya P3N sangat

RESPON PEMBANTU PENGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUAKECAMATAN PINANG TANGERANG

(Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Mujahidah

NIM: 1111044100085

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

( AHWAL SYAKHSIYYAH )

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437H/2015 M



Skripsi



Oleh:

Mujahidah

NIM: 1111044100085





SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437H/2015 M



Skripsi



Oleh:

Mujahidah

NIM: 1111044100085





SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437H/2015 M

i

ABSTRAK

Mujahidah. 1111044100085. RESPON PEMBANTU PEGAWAIPENCATAT NIKAH DI LUAR KUA KECAMATAN PINANG KOTATANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014).Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariahdan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/2015 M. xi +91 halaman +101 halaman lampiran.

Tujuan utama dari adanya pencatat perkawinan adalah untuk menciptakanketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akanmengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanyapencatatan perkawinan, maka akan mendapatkan bukti pencatatan perkawinanyaitu akta nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorangakan mempunyai kekuatan yuridis.

Pendaftaran perkawinan seharusnya dilakukan langsung di KUA, akantetapi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang, sehinggamengakibatkan sebagian besar masyarakat bingung bagaimana alur pendaftaranperkawinan dan apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan sertaberapa biaya perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat melakukanpendaftaran perkawinan di rumah kediaman amil atau P3N yang dipercayai.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran P3N di Kecamatan Pinangterhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. Selain itu jugauntuk menganalisa respon P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayananpernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014.

Berdasarkan analisis dan interpretasi data, maka dapat disimpulkan PeranPembantu Pengawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang terhadap pelayananpernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah sebagai“Mitra Kerja” dalam pendaftaran pernikahan karena SK mereka dari departemenagama sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan. SebagianP3N memberikan respon positif terhadap peraturan dalam PMA No. 24 Tahun2014, meski tidak sedikit yang memberikan tanggapan negative.

Hendaknya kepala KUA kecamatan Pinang atau pihak-pihak yang beradadi KUA kecamatan Pinang supaya mensosialisasikan tentang Peraturan MenteriAgama (PMA) No 24 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusanagama kecamatan, karena selama ini pihak KUA Pinang belum pernahmensosialisasikan dan pihak P3N tidak mengetahui berapa hak merekasesungguhnya di dalam biaya tersebut.Kata kunci: Peran, Respon, Pembantu Pengawai Pencatat Nikah.Pembimbing : H. Riza Afwi, MA.Daftar Pustaka: 1986 s/d 2014

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat, taufiq,

hidayatya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUA

KECAMATAN PINANG TANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi

PMA No 24 Tahun 2014) ”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang dengan jasa

mereka semua manusia semakin tercerahkan.

Tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang Penulis jumpai dalam

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan sadar bahwa tidak mungkin menyelesaika

semua ini sendirian. Penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah

memberikan pemikiran dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung,

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan, karena dengan

adanya mereka segala macam hembatan dapat teratasi oleh penulis.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini Penulis ingin

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar M.A.Phd. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pembantu

Dekan I,II dan III.

2. Dr. Abdul Halim, M. Ag, Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah dan

Bapak Arip Purkon, MA, Sekretaris Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan

skripsi ini.

iii

3. H. Riza Afwi, MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi

yang sangat berarti demi kelancaran penulisan skripsi.

4. Dr H. Kamarusdiana, S.Ag, M.H Dosen Pembimbing Akademik yang

membimbing selama ini.

5. Bapak Lukman Hakim, M,Ag kepala KUA kecamatan Pinang, Asep

Syaifuddin S.Ag dan Bahroji S.Ag penghulu di KUA Pinang, bapak

Yayat S.sos sekretaris kelurahan Pakojan dan bapak Basuni S.sos selaku

sekretaris kelurahan Kunciran Jaya yang telah bersedia membantu

memberikan data dan informasi kepada Penulis.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen atau Staf Pengajar Program Studi Hukum

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada

penulis, selama duduk dibangku perkuliahan, semoga menjadi bekal hidup

kami.

7. Segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Utama staf Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam pengadaan

referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

8. Orang tua yaitu Ayahanda tercinta Samin dan Ibunda tercinta Suwaddah,

serta kakak Yusniati S.Pd,i, Edy Muhasan S.Pd,i, kemudian saudara

kembar Mujahidin dan adikku Rijalu Gunawan yang selalu memberikan

iv

motivasi karena berkat do’a, kasih saying, perhatian yang telah diberikan

dengan tulus, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Hadi Nur Pakar SH yang selalu memberikan semangat, perhatian, bantuan

pemikiran, dan motivasi kepada Penulis. Terima kasih anak-anak tangga

yang di berikan, seningga Penulis dapat terus melanjutkan penulisan

skripsi ini.

10. Kawan-kawan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga angkatan

2011 terutama Nadia Nur syahidah, Kamelia sari, Triana Aprianita,

Nabillah, Lilis Sumiati, Savira Maharani, Epiyulianti, Burhanatut Diana,

Hendrawan dan Andi Asyraf Rahman. Terima kasih atas motivasi,

dukungan, semangat, kenangan dan kebersamaan yang indah selama ini.

Semonga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis

dan umumnya bagi pembaca. Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Jakarta, 12 Oktober 2015

Penulis

( Mujahidah )

ix

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..................................................................... iii

LEMBAR PERYATAAN .......................................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...........................................7

1. Pembatasan Masalah................................................................7

2. Perumusan Masalah.................................................................7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 8

1. Tujuan Penelitian.....................................................................8

2. Manfaat Penelitian.................................................................9

D. Metode Penelitian............................ ..............................9

E. Review Studi Terdahulu..........................................................14

F. Sistematika Penulisan..............................................................15

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN TEORI

A. Pernikahan............................................... ..............................17

1. Pengertian Pernikahan……………………………………….17

x

2. Rukun dan Syarat Pernikahan .................................................19

3. Tujuan Pernikahan..................................................................22

4. Administrasi Pernikahan…………………………………… 25

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan……………………….......27

1. Menurut HukumIslam..............................................................27

2. Menurut Undang-Undang……………………………………30

C. Teori Penegakan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan.............33

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan.............................................35

BAB III PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM

MENENTUKAN BIAYA NIKAH DI KECAMATAN PINANG

A. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan

Pinang........................................................................................... 40

1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.......................40

2. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah......41

3. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...............................42

4. Profil Kecamatan Pinang……………………………………43

5. Stuktur KUA Kecamatan Pinang.............................................44

6. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan

P i n a n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5

B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Setelah PMA NO. 24

Tahun 2014....................................................................................47

xi

C. Biaya Pencatatan Pernikahan Menurut PMA NO. 24 Tahun

2014………………………………………………………….......57

BAB IV RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA

PMA NO 24 TAHUN 2014

A. Respon Pegawai KUA Pinang…………………………………...61

B. Respon Pegawai Kelurahan.............. ..............................62

C. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ....................63

D. Analisa Penulis........................................ ..............................76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..................................................................................81

B. Saran-Saran..................................................................................83

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................84

LAMPIRAN

A. Surat kesediaan Pembimbing…………………………………..92

B. Surat Permohonan Wawancara………………………...….......93

C. Surat Keterangan Sudah Wawancara…………………………99

D. Daftar P3N di Kecamatan Pinang…………………………….104

E. Daftar Peristiwa Nikah di KUA Pinang……………………...105

F. Surat Peryataan P3N Sudah Diwawancarai………………....106

G. Surat Peryataan Masyarakat Sudah Diwawancarai……..….116

H. PMA No. 24 Tahun 2014……………………………..………..125

I. Hasil Wawancara Kepala KUA Pinang………………..……..135

xii

J. Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang……………………138

K. Hasil Wawancara Staf Kelurahan…………………………....142

L. Hasil Wawancara Dengan P3N………..………………..…….144

M. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat…..…………………..161

N. Dokementasi Foto Saat Penelitian…………………………….175

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada

semua mahluk-Nya, karena perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh

Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memberikan keturunan dan

melestarikan hidupnya.1 Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam

dalam permasalahan perkawinan, keempat imam mazhab, secara minimal

semuanya mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual.2

Seiring dengan berjalannya waktu, definisi tentang perkawinan mulai

berubah dan disempurnakan oleh para ulama kontemporer, dengan lebih

menekankan aspek tujuan dan maksud perkawinan, sebagaimana ditetapkan di

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan.3

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.4 Kemudian dalam pasal 2 ayat (2)

1 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: kencana2010), h. 6

2 Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga Di DuniaIslam Kontemporer, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011), h. 259

3 Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, h. 160

4 Undang-undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Pasal 1

2

dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.5 Sedangkan dalam KHI 6 pada pasal 5 dijelaskan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.7

Tujuan utama dari adanya pencatat perkawinan adalah untuk

menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang

diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial

kemasyarakatan.8 Sebagaimana Pasal 7 ayat 1 KHI, perkawinan “hanya” dapat

dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.9dan

dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang

dihasilkan dari perkawinan tersebut.10

Pada dasarnya Al Qur’an dan Hadits tidak mengatur secara rinci

mengenai pencatatan perkawinan.11 Namun situasi, kondisi dan kebutuhan

5 Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.

6 Selanjutnya penulis akan menyebut KHI Hukum Islam dengan singkatan KHI.7 Pasal 5 KHI.

8 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan RelevansinyaBagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 252

9 Abdurrahman, KHI Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), cet. Ke-4,h.115

10 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana,2006), h, xx

11 Zainudin Ali, Hukun Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 126

3

jaman sudah berubah. Jika jaman dahulu pencatatan perkawinan tidak terlalu

penting, akan tetapi jaman sudah berubah justru pencatatan perkawinan

merupakan hal yang penting yang harus dilakukan saat ini.12

Pelaksanaan pencatatan nikah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.

Bahwa untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan untuk

yang non Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil,13 Maka pencatatan

perkawinan dilakukan hanya dua instansi, yaitu Pegawai pencatat nikah, talak,

rujuk dan kantor catatan sipil atau instansi penjabat yang membantunya.14

Kantor Urusan Agama15 merupakan lembaga pemerintah yang diberi

kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Berdasarkan tatanan organisasi di

lingkungan Kementrian Agama RI, KUA Kabupaten dan Kota di bidang

Urusan Agama Islam dalam wilayah seluruh Kecamatan di Indonesia.16

Struktur Organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan anggota

yang terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dibawah PPN, terdapat para

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah17 (P3N).

12 Yayan Sofyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam HukumNasional, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI), h. 130

13 Yayan Sofyan, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI), h. 136

14 Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan diIndonesia,(Jakarta: 2010), h. 23

15 Selanjutnya penulis akan menyebut Kantor Urusan Agama dengan singkatan KUA.

16 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,(Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h.40-41

17 Selanjutnya penulis akan menyebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengansingkatan P3N.

4

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989

tentang P3N Pasal 4 ayat (3) bahwa Diangkatnya P3N sangat penting sekali

dalam rangka pelayanan pernikahan kepada masyarakat, dalam suatu

kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan, dan sangat jauh dari kantor

KUA, oleh karena itu perlu diangkat seorang P3N. Selain itu P3N juga

berkewajiban melaksanan pembinaan ibadah.18 Kemudian pada Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (4) tentang

pencatatan nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota

masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama

kabupaten atau kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.19

P3N yang berkedudukan disetiap desa atau Pegawai Pencatat Nikah

yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur

KUA.20 Peran Amil atau P3N, berdasarkan Surat Keputusan Kementrian

Agama RI Kabupaten Kota, ada dua tugas pokok yaitu pertama bertugas

membantu penghulu dalam pelayanan nikah dan rujuk, dan kedua melakukan

pembinaan kehidupan beragama Islam. Akan tetapi kedudukannya di KUA

bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil, mereka hanya membatu penghulu

dalam melancarkan administrasi perkawinan di KUA. Oleh karena itu amil

atau P3N tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.

18 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai PencatatNikah pasal 4 ayat (3)

19 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 ayat(4)

20 Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (CounterLegal Draft KHI Hukum Islam yang Kontroversial itu), (jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet., Ke-1, h.38

5

Tarif pencatatan perkawinan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2004, tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di

Departemen Agama. Biaya perkawinan apabila di KUA dan pada jam kerja

dan luar jam kerja sebesar 0 rupiah atau gratis, berlaku kepada orang miskin

maupun orang kaya, dan apabila di lakukan di luar KUA pada jam kerja

maupun bukan jam kerja sebesar Rp 600.000, dan disetorkan atau transfer

oleh calon pengantin melalui bank.21

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang tarif Nikah

dan rujuk di luar KUA kecamatan, bahwa biaya nikah adalah Rp 600.00022

dan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014

karena untuk zona integritas KUA bebas gratifikasi dan korupsi.23

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa P3N diangkat

oleh kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota yang

diberitahukan oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya. Adapun tugas

pokok dan fungsi P3N dalam administrasi pernikahan adalah membantu tugas

Pegawai Pencatat Nikah di desa atau kelurahan tertentu seperti mengantar

calon pengantin ke KUA, akan tetapi tidak termasuk menerima uang tunai

pendaftaran pernikahan.

21 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak

22 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang biaya nikah dan rujuk diluar KUA kecamatan, pasal 6 ayat (1).

23 http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf, di akses pada tanggal 23 Februari 2015

6

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 6 ayat

(1) tentang biaya nikah dan rujuk di luar KUA kecamatan, bahwa mekanisme

pendaftaran pernikahan calon pengantin langsung menyetorkan atau transfer

melalui bank sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada

pasal 7 ayat (2) bukti setor biaya nikah diserahkan kepada Kepala KUA

kecamatan sebagai kelengkapan administrasi pernikahan.

Pendaftaran perkawinan seharusnya dilakukan langsung di KUA, akan

tetapi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang,

sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat bingung bagaimana alur

pendaftaran perkawinan dan apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran

perkawinan serta berapa biaya perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak

masyarakat melakukan pendaftaran perkawinan di rumah kediaman amil atau

P3N yang dipercayai di KUA Kecamatan Pinang. Adapun Mekanisme

pembayaran pendaftaran pernikahan melalui P3N tidak disetorkan langsung

oleh calon pengantin melalui bank tetapi yang menyetorkannya adalah P3N,

sehingga biaya pendaftaran pernikahan beraneka ragam. Seharusnya amil atau

P3N menjelaskan tentang berapa biaya pernikahan dan bagaimana mekanisme

pendaftaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun

2014.

P3N sebelumnya mendapatkan gaji atau upah dari masyarakat yang

memakai jasanya, akan tetapi setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama

Nomor 24 Tahun 2014 maka dilarang menerima uang lebih dari ketentuan

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, sehingga biaya nikah

7

melebihi ketentuan. Kemudian P3N sudah menjabat melebihi 10(sepuluh)

tahun hingga lebih. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut lagi

tentang “RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI

LUAR KUA KECAMATAN PINANG TANGERANG (Suatu Tinjauan

Implementasi PMA No. 24 Tahun 2014)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, dari sekian banyak

tugas P3N seperti membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

dan melaksanan pembinaan ibadah melayani pelaksanaan pada umumnya

bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah tersebut, pembantu

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengamalan agama Islam

(P2H), lembaga pengembagan Tilawatil Qur’an (LPTQ), dan badan

penasehat perkawinan perselisihan dan perceraian (BP4).

Maka pemasalahan penelitian ini akan dibatasi, meliputi tentang

peran pembantu Pegawai pencatat nikah dalam masalah administrasi

perkawinan. Dalam administrasi perkawinan ada berbagai macam dan

jenisnya yaitu pencatat nikah, talak, dan rujuk. Maka untuk tidak melebar

dalam meneliti, oleh karena itu peneliti hanya membatasi tentang peran

P3N dalam administrasi pencatatan perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya

dengan apa yang kenyataannya, atau lebih singkatnya antara das sollen

8

dengan das sein.24 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah

yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 ?

b. Bagaimana respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap

pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24

Tahun 2014?

c. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat kecamatan

Pinang untuk pendaftaran pencaatan perkawinan pasca

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan batasan dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap

pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014.

b. Untuk mengetahui respon P3N di Kecamatan Pinang terhadap

pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014

diutamakan para P3N yang sudah bertugas 10 tahun keatas.

24Bambang Sunggono, Metlit Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 104

9

c. Untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat

untuk pendaftaran pencaatan perkawinan pasca Peraturan Menteri

Agama No. 24 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang peran P3N setelah

Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2014.

b. Secara praktis, memberikan masukan dan memberikan informasi

kepada masyarakat tentang prosedur administrasi pernikahan dan

biaya pernikahaan yang sah menurut Undang-undang sehingga

tidak dimanfaatkan dengan oknum-oknum tertentu.

c. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih

gelar Sarjana Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (normative

legal reseach). Penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk menentukan

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi

dokumen, yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori

hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka.25

25 Afif Fauzi Abbas, Metode Penelitian, ( Ciputat: Adelia Press, 2010), h.157

10

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini,

yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

suatu penelitian.26 Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-

aturan yang aturan penormaannya menjelaskan tentang peran amil

atau P3N setelah Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014.

b. Pendekatan Sistematika Hukum

Tujuan dari pendekatan tentang sistematika hukum adalah

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok.

Pendekatan ini penting sebab masing-masing pengertian pokok

tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.27 Dalam

penelitian ini adalah mengenai pengertiaan P3N atau amil di KUA.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

26 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.IV, (Malang:Bayumedia, 2008), h.303.

27 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet.I,(Jakarta:Rajawali Press, 1990), h.93.

11

hukum yang menjadi objek penelitian.28yang mana penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif yaitu tentang data yang dikumpulkan

dalam bentuk kata-kata, kata-kata yang diambil dari kalimat hasil

wawancara antara peneliti dan informasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh

langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya, sedangkan data

sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsug dari

objek yang diteliti.29 Kedua sumber data tersebut adalah:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data

sekunder tersebut dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum

yang mengikat, yakni bahan hukum yang diurut

berdasarkan hierarki mulai dari Undang Undang Dasar

28 Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, cet II, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

29 Sonny Sumarno, Metode Riset Sumber Daya Manusia, cet 1(Yogyakarta: Graha Ilmu),h. 69

12

1945; Undang Undang Perkawinan 1974; Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang keputusan

tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang

berlaku pada depertemen agama; Peraturan Menteri

Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan

nikah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

tentang tarif nikah rujuk bukan pajak yang berlaku pada

departemen agama; Peraturan Menteri Agama Nomor

24 Tahun 2014 tentang tarif nikah rujuk di luar KUA

kecamatan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para

sarjana, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder

berguna untuk memberikan peneliti semacam petunjuk

atau inspirasi peneliti untuk menyelesaikan

penelitiannya.30

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang,

yaitu mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus, ensklopedia, indeks dan

seterusnya.

5. Metode pengumpulan data

30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2008), h.155.

13

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, observasi dilakukan untuk pengamatan secara langsung

objek penelitian. Tentang hal-hal yang dilakukan dalam observasi

adalah mengenai keadaan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan

penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang sikap dan

perilaku pembantu Pegawai pencatat nikah di kecamatan Pinang.

b. Wawancara, ialah metode pengumpula data dengan cara Tanya

jawab kepada pihak yang bersangkutan secara langsung antara dua

orang atau lebih.31 Wawancara ini dengan pihak-pihak yang terkait

di Kecamatan. Pinang. Wawancara ini dilakukan terhadap 10

masyarakat kecamatan Pinang yang baru menikah dan setiap

kelurahan diwakil satu orang, Kepala KUA, dan Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh

penulis.

6. Metode analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi

literer (kepustakaan). Oleh karena itu penelitian ini dapat

dikatagorikan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data

pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi

terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat

31 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PTBumi Aksara, 1996), h. 57-58

14

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan

pekerjaan analisis dan konstruksi.32

7. Pedoman penulisan

Adapun sebagai pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini,

penulis mempergunakan buku pedoman penulisan skripsi yang

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayahtullah

Jakarta tahun 2012.

E. Review Studi Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh pembahasan ini. Penulis menemukan

ada beberapa penelitian terdahulu yang menggangkat pembahasan tentang

peran P3N dalam administrasi perkawinan akan tetapi mempunyai sudut

pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Biaya Pencatatan Nikah (studi kasus di kecamatan pagedangan

kabupaten Tangerang), Muhammad Irfan Rizkiani, NIM

111044100082 Tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang

factor penyebab tingginya biaya pernikahan dan peranan amil dalam

administrasi pernikahan tersebut. Perbedaannya dalam skripsi penulis

membahas peran P3N dalam administrasi perkawinan pasca Peraturan

Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014.

2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) studi di KUA Pasar Rebo Jakarta

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.I, (Jakarta: UI Pres, 1986), h.251.

15

Timur, Nurul Kawaakib, NIM 20404410352, tahun 2010. Skripsi ini

membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap P3N karena

sebagian masyarakat pasar rebo memahami P3N sebagai Pegawai

resmi KUA. Perbedaan skripsi penulis membahas peran P3N setelah

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014.

F. Sistematika Penulisan

Seluruh hasil penelitian di atas akan disusun dalam sebuah karya

tulis dengan sistematika:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah;

pembatasan dan perumusan masalah; tujuan dan manfaat

penelitian; metode penelitian; review studi terdahulu;

kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi teori tentang perkawinan; Pengertian Perkawinan,

Dasar hukum pencatatan perkawinan; menurut fiqih,

pandangan para ulama, menurut undang-undang. Teori

penegakan hukum dalam pencatatan perkawinan, Prosedur

pencatatan perkawinan.

BAB III Berisi penjelasan tentang peran pembantu pegawai pencatat

nikah dalam menentukan biaya nikah di Kecamatan Pinang;

petugas pembantu Pegawai pencatat nikah; profil

kecamatan Pinang; peran pembantu pegawai pencatat nikah

setelah peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014;

16

biaya pencatatan pernikahan menurut peraturan Menteri

Agama Nomor 24 Tahun 2014

BAB IV Berisi penjelasan tentang respon pembantu pegawai

pencatat nikah pasca Peraturan Mentri Agama Nomor 24

Tahun 2014; respon pegawai KUA Pinang, respon pegawai

kelurahan, respon pembantu pegawai pencatat nikah,

analisis peran P3N dan respon P3N terhadap Peraturan

Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014

BAB V Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian/ dilengkapi juga dengan saran-saran yang dapat

membantu dan memberikan masukan kepada para praktisi

lembaga perkawinan dan legislator

17

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah

atau zawaj. Kedua kata tersebut yang terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi.

Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath’i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, al-Jam’u

atau ibarat ‘an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan

badan, berkumpul, jima, dan akad.33

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan

terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang

wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab

keturunan atau sebab susuan.34

Perkawinan menurut bahasa35 dapat berarti kebersamaan,

berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri.36 Kata nikah berasal

dari bahasa Arab نكح – ینكح نكاح- ا yang berarti kawin atau perkawinan. Kata

ini sudah diadopsi dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat popular

33 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: GrahaIlmu), h. 4

34 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 4

35 Sedangkan menurut Amir, yang disebut nikah (dalam bahasa Arab), atau Marry (dalambahasa Inggris), ialah hidup bersama antara suami dengan istri. Lihat Amir Taat Nasution, RahasiaPerkawinan Dalam Islam, Cet ke-3, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 30.

36 Abdul Aziz bin Abdurrahman, Perkawinan Dan Masalahnya, cet ke-2, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1993), h.17 17

18

serta ditunjukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan

perjodohannya.37

Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian)

antar calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan”

sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan

etika agama. Sedangkan Perkawinan menurut istilah adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.38

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak jaman

dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan

perkawinan sebagai ikatan yang kuat (mitsậqan ghalidzậ), ikatan yang suci

(transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu

ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi

juga hubungan menghalalkan hubungan badan antara suami istri sebagai

penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu,

hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.39

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam

pasal 1 berbunyi:

37 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, (Yogyakarta:Darussalam, 2004), h. 17.

38 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

39 Yayan Sofyan, Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional), (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.127.

19

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang MahaEsa”

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di

atas, dapat disimpulkan rumusan arti dan tujuan dari pekawinan.

Perkawinan berarti ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

yang Maha Esa.40

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat agama Islam, setiap perbuatan hukum harus

memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok

(tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur

pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak

dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, demikian

pula untuk syahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan

syaratnya.41

Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam upacara

pernikahan. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan

kelangsungan perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan

sebagainya. Tanpa adanya hakikat dari pernikahan semisal laki-laki atau

40 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia,(Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.3.

41 Kantor Kementrian Agama, Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah Dan Beberapa KasusPerkawinan, (Jakarta: Kantor Kementrian Agama, 2010), h. 24.

20

perempuan, suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat

nikah adalah suatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan

berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat

pernikahan, misalnya syarat saksi untuk suatu pernikahan harus laki-laki,

dewasa (baligh), berakal, dan sebagainya.42

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti

diformulasikan oleh Muhammad Al-Khudlari dalam buku Muhammad

Amin Suma” sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan

(mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.”43

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-

masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan

uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.44

1. Calon Suami, syaratnya adalah:

a. Beragama Islam;

b. Laki-laki;

c. Jelas orangnya;

d. Dapat memberikan persetujuan;

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.


43 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 95

44 Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata,cet ke-1 (Jakarta: UINJakarta Press, 2007), h. 5-6

21

2. Calon Isteri, syaratnya adalah:

a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani;

b. Perempuan;

c. Jelas orangnya;

d. Dapat memberikan persetujuan;

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah, syaratnya adalah:

a. Laki-laki;

b. Dewasa;

c. Mempuyai hak perwalian;

d. Tidak terdapat halangan perwalian.

4. Saksi nikah, syaratnya adalah:

a. Minimal dua orang laki-laki;

b. Hadir dalam ijab qabul;

c. Dapat mengerti maksud akad;

d. Islam;

e. Dewasa.

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya peryataan mengawinkan dari wali;

b. Adanya peryataan penerimaan dari calon mempelai;

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata

tersebut;

d. Antara ijab dan qabul bersambungan;

22

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau

umrah;

g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita

dan dua orang saksi.45

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan itu pada dasarnya suci dan mulia, ia mengandung

manfaat yang banyak dalam kehidupan ini baik untuk dunia maupun untuk

akhirat.46 Untuk membangun rumah tangga ideal tersebut, harus melalui

ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran

islam.47Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah

mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, yang selalu dihiasi

mawaddah dan rahmah.48

Abdullah Nasheh dalam buku Abdul Qadir Jailani (1995)

menyatakan hikmah atau tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut:

a. Untuk memelihara populasi manusia.

45 Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, Perbandingan Hukum Perdata, h. 5-6

46 Sidi Nazah Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (keluarga yang sakinah),(Jakarta:Pedomaan Ilmu Jaya, 1993), h. 26

47Hasanuddin AF, Perkawinan dalam perspektif Al-Qur’an Nikah Talak Cerai Ruju’,(Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), h. 12


23

Dengan perkawinan, manusia dapat melangsungkan kelanjutan

jenis keturunannya, dengan jalan berkembang biak dan saling

berhubungan satu dengan lainnya.

b. Untuk memelihara keturunan.

Dengan perkawinan anak-anak senantiasa dapat berbangga

dengan garis keturunan orang tua mereka. Dengan garis keturunan ini,

pertanggungjawaban pendidikan akhlak dan pemeliharaan dari segala

bentuk kebejatan.

c. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak.

Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari

kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan

pergaulan.

d. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit.

Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari

bermacam-macam penyakit seperti penyakit sipilis, raja singa, dan

penyakit keturunan yang dapat mengancam orang-orang dewasa dan

anak-anak.

e. Untuk menenteramkan jiwa setiap pribadi.

Perkawinan dapat menenteramkan jiwa suami dan istri. Mereka

saling melindungi dan menenteramkan serta membahagiakan.

f. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan

mendidik anak-anak.

24

Dengan kerja sama yang harmonis di antara suami istri, bahu

membahu, untuk mencapai hasil baik.

g. Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak.

Dari perasaan kasih sayang ini, lahirlah perasaan yang saling

member dan menerima satu dengan lainnya. Dengan akal yang sehat

dan perasaan yang halus, sebagai hasil kasih sayang, akan mampu

dipelihara keturunan yang mulia dan cerdik.49

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas

termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt:

Surat An-Nisa ayat (1)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yangTelah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari padakeduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki danperempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allahyang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu salingmeminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungansilaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga danMengawasi kamu.

Surat Ar-Rum Ayat 21:

49 Abdul Qadir Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilm, 1995), h.43

25

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapattanda-tanda bagi kaum yang berfikir

4. Administrasi Perkawinan

Secara terminologi yang disebut “ Administrasi” adalah mengurus,

mengatur, mengelola.50Menurut The Liang Gie, yang dimaksud dengan

administrasi suatu prosedur penyelenggaraan oleh administratur secara

teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.51

Administrasi atau dalam hal ini pencatatan perkawinan

diberlakukan di hampir semua Negara muslim di dunia, meskipun berbeda

satu sama lain dalam penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan

pencatatan perkawinan di Negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga

kelompok. Pertama, kelompok Negara yang mengharuskan pencatatan

dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar,

seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan,

Yordania, dan Republik Yaman. Sementara yang kedua, Negara-negara

yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak

memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina,

Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, Negara yang mengharuskan

50 Faried Ali, Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik MenujuRedefinisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

51 Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: kencana, 2005), h. 50

26

pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak

dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.52

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara

Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat

perkawinan dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud

adalah kantor urusan agama kecamatan untuk nikah, talak, dan rujuk bagi

yang beragama islam dan kantor catatan sipil untuk non islam.53

Fungsi dan kegunaan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk

memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa

perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta suami

sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan

segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang

dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan

dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan

salinannya, apabila terjadi pada salah satu pihak tida bertanggung jawab,

maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan.

52 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.182.

53 Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet 2 (Jakarta:Kencana, 2008), h. 14

27

Karena dengan akta tersebut, baik istri maupun istri memiliki bukti otentik

atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.54

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur’an atau al-Sunnah

tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan.55

Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih

walaupun ada ayat al-Qur’an mengajurkan untuk mencatat segala bentuk

transaksi muamalat.56

Mengenai pencatatan transaksi mu’amalah, terdapat aturan yang

jelas dan tegas di dalam al-Qur’an. Ketentuan ini diungkap dalam surat al-

baqarah ayat 282 yang dikenal oleh para ulama dengan ayat al-

mudayanah (ayat hutang piutang) :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalahtidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklahkamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

54 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 131-132.

55 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91

56 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004),h. 120

28

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), danhendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlahia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. (QS. Al-Baqarah: 282)

Secara garis besar, ayat ini berbicara tentang anjuran bahwa

menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang

dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang di hadapan pihak

ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya

menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan

ketetapan waktunya. Tujuannya untuk menghindarkan terhadinya sengketa

di kemudian hari.57

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat

diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bahkan secara redaksional

menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam

perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.

Pada hal yang penting sebagai keniscayaan jaman dan kebutuhan

legalitas hukum adalah adanya pencatatan perkawinan.58 Suatu

perkawinan, pencatatan mutlak diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan

pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan

yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh, berdasarkan i’tikad baik, serta suami sebagai pihak yang

melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi

atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu.

57 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602

58 Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 127-129

29

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan

di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak mempunyai akta

nikah, maka nikahnya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di

suatu negara.59

Adapun pencatatan perkawinan ini sesuai dengan kaidah Ushul

Fiqh, yakni Al-Mashlahatul Mursalah.

ان یوجد معنى یشعر بالحكم مناسب عقلا ولا یوجد اصل

Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal

sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.

Maksud dari kaidah Ushul Fiqh diatas adalah bahwa di dalam Al-Qur’an

tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, maka

berdasarkan Mashlahatul Mursalah untuk kedepannya pencatatan

perkawinan sangat diperlukan karena dengan melakukan pencatatan

perkawinan akan mendapatan bukti percatatan perkawinan yaitu akta

nikah, maka pencatatan hukumnya wajib.

Perlu kita perhatikan pula Q.S An-Nisa ayat 59:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan).

Kemudian berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa diwajibkan

melaksanakan keputusan pemerintah, dalam hal ini tentang pencatatan

59 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 86

30

perkawinan. Oleh karena itu setiap warga Negara yang ingin menikah

harus mendaftarkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang

2. Menurut Undang-undangSebelum terwujudnya Undang Undang Perkawinan Nasional60,

perkawinan merupakan kumpulan kaidah (lembaga hukum) yang bertitik

berat pada segi perdataannya sebagai perikatan.61

Pasal 2 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdiri dari

2 ayat: ayat 1 tentang sahnya, ayat 2 tentang pendaftarannya. Pasal 2

tersebut berbunyi:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundang-undangan yang berlaku.Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1946 itu

menentukan: Nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh

Pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh mentri agama atau oleh

Pegawai yang ditunjuk olehnya. Disini terlihat bahwa Pegawai pencatatan

nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksana perkawinan agar

perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama islam.62

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan

melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat nikah, maka

60 Perkawinan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sifatnyasekunder, penguasa memandangnya lepas dari agama, karena itu sahnya hanya apabila sahmenurut perundang-undangan Negara; dan karena sifatnya sekunder, dulu peranan PegawaiCatatan Sipil bagi yang Kristen adalah peneguh perkawinan, artinya dialah yang menentukansahnya suatu perkawinan. Tanpa dia, perkawinan pada asanya tidak ada; soal apakah kemudiandiadakn upacara menurut agama atau tidak, tidak dihiraukan. Andi Tahir Hamid, PeradilanAgama Dan Bidangnya, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), h.17

61 Andi ahir Hamid, Peradilan Agama Dan Bidangnya, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), h.1762 Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, cet.5 (Jakarta: Universitas Indonesia,

1986), h. 71

31

akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai

perkawinan liar dalam bentuk kumpul kepo atau compassionate

marriage.63

Pada Kompilasi hukum islam, masalah pencatatan perkawinan

diatur dalam pasal 5-7.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islamsetiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan olehPegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalamUndang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinanharus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PengawasanPegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yangdibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan AktaNikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasmengenai hal-hal-hal yang berkenaan dengan:a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;b. Hilangnya Akta Nikah;c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu

syarat perkawinan;d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dane. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undangNo. 1 Tahun 1974.

63 Addul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2010), h. 295

32

(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suamiatau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah

lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam

pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut ghayat

al-tasyri’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi

masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai

kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang tidak dicatat dipandang tidak

sah.64

Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur

dalam PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan. Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini telah

pula diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 November

1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, yakni UU Pencatatan Nikah, Talak,

dan Rujuk.65

Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amiur Nuruddin

dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang Perkawinan bukanlah

Undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan

bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 22

64 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004),h. 124.

65 Addul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2010), h. 298

33

Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan

diawasi oleh Pegawai pencatat nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan

perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai pencatat nikah dikenakan

hukuman karena merupakan satu pelanggaran.66

Tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk

menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan

yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial

kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu

diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol

sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.

Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu dibuat bukanya tanpa

tujuan. Ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya masalah administrasi

Negara saja dan tidak ada hubungannya dengan katagori sah atau tidaknya

sebuah perkawinan.67

C. Teori Penegakan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan

Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan

kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarat dan

66 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004),h. 134

67 Imam Syaukani, Rekonstuksi Epistemology Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 253

34

bernegara pada umumnya. Ada hal yang penting sebagai keniscayaan jaman

dan kebutuhan legalitas hukum adalah adanya pencatatan perkawinan.68

Unsur kebijakan Negara dapat terlihat pada beberapa aturan

perkawinan. Jika merujuk pada doktrin hukum islam klasik, perkawinan

dianggap sah jika akad (ijab dan qabul) diucapkan di hadapan saksi, yang

terdiri dari satu orang muslim laki-laki atau dua orang muslim perempuan.

Fiqih tidak mengatur adanya pencatatan atau pendaftaran, namun untuk

mewujudkan tujuan kemaslahatan bagi pasangan dan keluarga, pencatatan

diatur dalam undang-undang di beberapa Negara muslim. Meskipun detail dan

prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat aturan itu efektif berbeda-

beda, aturan pencatatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada

pasangan. Istri dan anak-anak utamanya.

Melalui kompilasi, Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus

dilaksanakan dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau harus

didaftarkan. Pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinan akan

mendapatkan sanksi atau akibat dari gagalnya upaya pencatatan, yaitu mereka

tidak akan memperoleh bantuan hukum ketika memerlukan, ini berarti bahwa

kompilasi tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar.

Percatatan perkawinan hanya merupakan masalah administrasi yang

jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah.

Mendudukan pendaftaran sebagai murni persoalan administratif, kompilasi

tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Undang-undang

68 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 129

35

1975 yang menjelaskan penerapan undang-undang perkawinan menyebut

sanksi itu tetapi ia diterapkan hanya pada para pencatata tidak mendaftar

perkawinan, dia akan di denda 7.500 rupiah. Undang undang ini cenderung

yang tidak mendaftarkan perkawinannya akan dihukum membayar denda.69

Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya

diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi

bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaharuan hukum

keluarga islam di Indonesia. Menurut pendapat Atho’ Muzhar yang dikutip

oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, beliau menyatakan bahwa

pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan

(mengi’lankan perkawinan).70

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan

1) Persyaratan Umum:

a. Calon pengatin beragama Islam

b. Umur minimal 19 Tahun untuk Pria, dan 16 Tahun untuk wanita

c. Ada persetujuan kedua calon pengantin

d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon

pengantin.

e. Calon pengantin wanita tidak sedang terikat perkawinan dengan orang

lain.

69 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,(Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h.22-24

70 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004),h.135

36

f. Duda atau Janda harus sudah habis masa iddahnya.

g. Wali dan saksi harus beraga islam, dan minimal usianya adalah 19

tahun

h. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akal.

2) Persyaratan Administrasi

a. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sah.

b. Foto copy KK (Kartu Keluarga)

c. Foto copy ijazah atau akte kelahiran

d. Foto copy Buku Nikah orang tua, bagi wanita

e. Pas foto berwarna (Latar biru) ukuran 2x3=4 lembar.

f. Surat keterangan Model N1, N2, N4 ditanda tangani kepala desa atau

kelurahan.

g. Surat persetujuan mempelai.

h. Izin Orang Tua (Model N3)

i. Surat peryataan jejaka atau perawan, bagi calon pengantin berumur 25

tahun ke atas, bermaterai Rp 6000,-

j. Surat rekomendasi nikah/ numpang nikah bagi calon pengantin dari

luar wilayah.

k. Izin pengadilan agama jika pria berumur kurang dari 19 tahun, dan

wanita kurang dari 16 tahun.

l. Izin pengadilan agama bagi yang berpoligami

m. Rekomendasi camat untuk pendaftaran kurang 10 hari

37

n. Surat kematian suami/isteri bagi janda/duda cerai mati dan model N6

ditanda tangani kepala desa atau kelurahan

o. Akta cerai beserta salin putusan/ penetapan dari pengadilan yang

mengelurkan akta cerai

p. Bukti imunisasi TT dari Puskesmas.

Dari hasil studi dokumen diketahui prosedur pendaftaran nikah di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon pengantin datang ke Ketua RT meminta surat pengantar nikah ke

Kelurahan.

2. Calon pengantin datang ke Kelurahan membawa;

a. Surat pengantar dari Ketua RT

b. Foto copy Kartu Keluarga

c. Foto copy KTP

d. Foto copy lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dari kelurahan calon pengantin akan mendapatkan:

a. Surat keterangan untuk nikah(N1)

b. Surat keterangan asal-usul(N2)

c. Surat keterangan mempelai(N3)

d. Surat keterangan orang tua(N4)

e. Surat keterangan kematian suami atau istri (N6) untuk janda atau duda

mati

3. Calon pengantin ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT

38

4. Calon pengantin ke KUA atau pembantu Pegawai pencatat nikah (P3N)

untuk mendaftarkan pencatatan nikah minimal 10 hari kerja sebelum akad

nikah dilaksanakan, dengan membawa;





e. Surat izin orang tua apabila calon pengantin di bawah umur 21 tahun

(N5)

f. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) untuk janda/duda mati

g. Dispensasi Pengadilan agama apabila di bawah umur 19 tahun bagi

calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan.

h. Akte cerai dari pengadilan apabila calon pengantin janda atau duda

cerai hidup

i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin adalah anggota

TNI/PORLI

j. Rekomendasi dari camat apabila kurang dari 10 hari

k. Foto kedua calon pengantin

5. Calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin)

6. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh PPN/Penghulu/P3N.

7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan

PMA No. 24 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan

pajak yang berlaku pada departemen agama.

39

8. PPN/Penghulu/P3N menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada kedua

mempelai sesaat akad nikah dilaksanakan.71

71 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, HimpunanPeraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010), h. 423

40

45

BAB IIIPERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM

MENENTUKAN BIAYA NIKAH DI KECAMATAN PINANG

A. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang

1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1

ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu

tugas-tugas PPN di desa tertentu.72

P3N yang berkedudukan di setiap desa atau Pegawai Pencatat

Nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan berada di bawah struktur

KUA.73 Pada Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113

Tahun 2009 tentang penggunan dana Peneriman Negara Bukan Pajak

nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu Pegawai pencatat nikah,

dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan

menggangkat P3N yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat

72 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 ayat(4)

73 Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (CounterLegal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), (jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet.,Ke-1, h. 38

41

memerlukan seperti daerah perdalaman, perbatasan daerah, dan kepulauan

dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.74

Surat Inspektur Jenderal Kementrian Agama RI:

1J/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2013 tentang penataan dan batasan

kewenangan P3N menegaskan bahwa P3N yang melangar atau

mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam

politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

2. Syarat-syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi P3N adalah sebagai

berikut:75

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Membantu dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-

hari

d. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik

Indonesia, serta tidak pernah terlibat dalam gerakan yang

menentangnya;

e. Berakhlak mulia;

f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

74 Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 TentangPenggunan Dana Peneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk PenataanPembantu Pegawai Pencatat Nikah

75 Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan MenteriAgama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

42

g. Berusia antara 25-56 tahun;

h. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;

i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh kantor department

agama kabupaten/kotamadia. Materi testing untuk diangkat menjadi

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut :76

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

peraturan-peraturan pelaksanaanya;

3. Hukum munakahat dan Fiqh ibadah;

4. Tulis baca huruf Al-Qur’an;

5. Praktik khutbah dan do’a upacara nikah serta memberikan

penasehat perkawinan.

3. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah77 sebagaimana dijelaskan

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah adalah:78

a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar jawa, atas nama Pegawaipencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujukyang dilakukan menurut agama islam di wilayahnya.

76 Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan MenteriAgama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

77 Sedangkan tugas tambahan P3N di Kecamatan Pinang adalah Tugas pembantu Pegawaipencatat nikah di KUA kecamatan Pinang seperti tugas Amil, lebe dan modin. Berdasarkan hasilwawancara dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Kepala KUA Pinang, pada hari selasa, 21 AprilTanggal 2015.

78 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai PencatatNikah

43

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di jawa membantu mengantarkananggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agamayang mewilahinya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikahdan rujuk.

Tugas P3N Adalah membantu kantor urusan agama (KUA) untuk

menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk

pernikahan tersebut kepada kantor urusan agama (KUA) dan dicatatkan

oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang

diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. Tugas P3N tidak hanya

membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap apa yang

berhubungan dengan kegiatan Agama yang berada di daerah tersebut

contohnya memandikan jenazah.79

4. Profil Kecamatan Pinang

Kecamatan Pinang merupakan kecamatan di wilayah kota Tangerang yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan 7 (Tujuh) kecamatan. Kecamatan Pinang merupakan

pemekaran kecamatan Cipondoh yang terletak di sebelah Kota Tangerang

dengan batas wilayah sebagai berikut:80

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cipondoh

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah

Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan

79 Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DirektoratUrusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010), h. 12

80https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=profil%20kecamatan%20pinang%20kota%20tangerang&source=web&cd=1&ved=OCBsQFjAAahUKEwin9PDtcvIAhWNo4KHVnZAv4&url=http%3A2F%2Fkec-pinang.tangerangkota.go.id%2F&usg=AFQjCNGsUbzNOSonbZaOPSBLj9LfKqNpBA, di akses padatanggal 18 oktober 2015, pukul 18.05WIB

44

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tangerang

Adapun terdiri 11 kelurahan yang termasuk kedalam wilayah kecamatan

Pinang sebagai berikut:

a. Kelurahan Pinang;

b. Kelurahan Sudimara Pinang;

c. Kelurahan Neroktog;

d. Kelurahan Kunciran;

e. Kelurahan Kunciran Indah;

f. Kelurahan Kunciran Jaya;

g. Kelurahan Pakojan;

h. Kelurahan Cipete;

i. Kelurahan Panunggangan;

j. Kelurahan Panunggangan Utara;

k. Kelurahan Panunggangan Timur;

5. Struktur KUA Kecamatan Pinang

KUA merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan

tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan

masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselengarakan di setiap

kecamatan di Indonesia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan

nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar

45

seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui

pencatatan dan sesuai dengan undang-undang.81

Struktur organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan

anggota yang sebagian juga merangkap Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

dan P3N.82 Dibawah ini bagan struktur KUA Pinang Tahun 2015

Gambar 3.1

STRUKTUR KUA KECAMATAN PINANG

6. Daftar P3N di Kecamatan Pinang

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang

Pembantu Pegawai pencatat nikah Pasal 4 ayat (3) bahwa diangkatnya

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sangat penting sekali dalam rangka

pelayanan pernikahan kepada masyarakat, dalam suatu kecamatan terdapat

81 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,(Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h. 85

82 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, h.40

45






Gambar 3.1









45






Gambar 3.1









46

banyak desa atau kelurahan, dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena

itu perlu diangkat seorang P3N.83

Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan

Pinang Kota Tangerang terdapat 27 orang P3N, akan tetapi penulis

memilih 10 responden dari P3N yang berada di kecamatan Pinang dan

dipilih dari mereka bertugas yaitu diatas 10 tahun, sebagaimana tercantum

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1Daftar P3N Kecamatan Pinang Kota Tangerang

No Nama Umur Kelurahan Pendidikan

1 H. Badri S.Pd.i 59 Pinang S1

2 Aman 71 Pinang -

3 Arifin 59 Neroktog MI

4 Mansur.S 60 Neroktog MI

5 Sidik 64 Sudimara Pinang MI

6 Naim 77 Kunciran -

7 H. Amirudin 59 Kunciran Indah D3

8 Hasan 70 Kunciran jaya -

9 H M. Sukardi 58 Kunciran Jaya MTS

10 Mulyadi Pakojan SMA

Sumber: Bagian Statistik KUA Pinang kota Tangerang

83 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 tentang PembantuPegawai Pencatat Nikah.

47

B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Setelah PMA No. 24

Tahun 2014

Di Indonesia regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak

lama setelah Indonsia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan

ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan

hukum. 84

Pelaksanaan pencatatan perkawinan di negara ini belum menjadi

public service yakni sebagai pelayanan cuma-cuma yang diberikan pemerintah

untuk masyarakat. Mungkin dikarenakan keterbatasan pemerintah khususnya

dalam penyelenggaraan biaya sehingga dalam pelaksaannya belum bisa

memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat.85

Dalam prakteknya, pencatatan perkawinan ini dilaksanakan oleh P3N.

Untuk mengetahui peranan P3N dalam proses pencatatan nikah di Kecamatan

Pinang, Tangerang. penulis akan menjelaskannya dengan bentuk tabulasi

berdasarkan data wawancara dari masyarakat setempat. Dengan mengambil

sampel 10 orang responden, yaitu pasangan suami isteri di kecamatan Pinang

Tangerang yang baru melaksanakan perkawinan. disamping itu diperkuat

dengan data peristiwa perkawinan di KUA Pinang serta hasil wawancara

Kepala KUA dan P3N itu sendiri.

84 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.188-189

85 Yayan sopyan, Islam Negara, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 138

48

1) Data peristiwa perkawinan di KUA Pinang kota Tangerang

Tabel 3. 2Peristiwa Perkawinan di KUA Pinang

No Bulan Nikah TanpaMelalui P3N

NikahMelalui P3N

Jumlah

1 Agustus 37 44 81

2 September 28 38 66

3 Oktober 71 80 151

4 November 29 31 60

5 Desember 55 63 118

6 Januari 29 34 63

7 Februari 27 42 69

8 Maret 34 46 81

Sumber data: data statistik peristiwa perkawinan di KUA Pinang

Melihat tabel di atas bahwa peran pembantu pegawai pencatat

nikah masih berperan aktif di kecamatan Pinang.

2) Latar Belakang Responden

a. Latar Belakang Umur

Menurut undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang

pekawinan pasal 7 ayat 1, yang menerapkan bahwa perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

wanita 16 tahun. Dalam pasal 6 dijelaskan bagi mereka yang belum

mencapai umur 21 tahun harus terlebih dahulu mendapat izin orang

tuanya (dengan mengisi formulir model N5).

49

Untuk mengetahui keadaan responden dari segi umur ini kita

dapat melihat tabel berikut, sebagai acuan apakah responden dalam

penelitian ini memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang

telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Tabel 3.2

Jumlah responden bedasarkan kelompok umur

No Kelompok Umur Frekuensi Presentase

1 16 - -

2 16-20 - -

3 20 10 100%

Jumlah 10 100%

Tabel 3.3Identitas responden berdasarkan latar belakang pendidikan

No Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase

1 Tamat SD - -

2 Tamat SLTP - -

3 Tamat SLTA 9 90%

4 Tamat Perguruan Tinggi 1 10%

JUMLAH 10 100%

Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancarakepada 10 orang responden

3) Sikap Responden

a. Sikap responden terhadap cara pengurusan pencatatan nikah

Dalam penelitian ini akan dibahas menyangkut bagaimana

tata cara melaksanakan pencatatan pernikahan. Dalam hal ini dapat

Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada10 orang responden

50

kita lihat awal mula seseorang mengurus administrasi perkawinan.

Untuk lebih jelasnya kita akan lihat tabel berikut.

Tabel 3.4Sikap responden terhadap cara pengurusan prosedur perkawinan.

Pertayaan Jawaban N %

Ya Tidak

1 Apakah mengurus

dengan bantuan P3N?

9 0 9 90

2 Apakah mengurus

sendiri ?

1 0 1 10

Jumlah 10 0 10 100

Sumber; Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancarakepada 10 orang responden

Dari 10 responden hanya 1 orang yang mengurus sendiri

pendaftaran pencatatan perkawinan. Menurut keterangan responden,

mereka mengungkapkan bahwa mereka bisa saja mengurus sendiri

tanpa bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi kebiasaan

dari masyarakat setempat setiap yang menikah menggunakan jasa P3N,

maka saya menghormati kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat.86

1. Sikap responden terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan dan

penyuluhan perkawinan.

Dari tabel berikut, kita akan mengetahui apakah responden

mengerti dengan syarat-syarat perkawinan dan penyuluhan

86 Wawancara dengan Puji Lestari warga kunciran Jaya Rt 004/ Rw 02,masyarakat yangmemakai jasa P3N bapak Hasan

51

perkawinan. Hal ini akan mempengaruh pemahaman masyarakat

terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Tabel 3.5Sikap responden terhadap syarat-syarat perkawinan

No. Pertayaan Jawaban N %

Ya Tidak

1. Apakah mengetahui syarat-

syarat pencatatan

perkawinan

1 0 1 10

2 Apakah mengetahui syarat-

syarat pencatatan

perkawinan

0 9 9 90

Jumlah 1 9 10 100

Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancarakepada 10 orang responden

Dari 10 responden hanya 1 orang responden yang mengetahui

syarat-syarat pencatatan perkawinan, sedangkan 9 responden tidak

mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan.

Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang kepada

masyarakat setempat tentang prosedur pendaftaran perkawinan,

sehingga masyarakat mencari informasi dari para tetangga saja87 dan

kebanyakan masyarakat yang awam tidak terbiasa atau terlalu dingin

terhadap pegawai KUA, sehingga mereka bertanya kepada Pembantu

87 Wawancara dengan Muinah Sri Rahayu warga Kelurahan Pinang Rt 006/ Rw002,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Hasan

52

Pegawai Pencatat Nikah yang berada di daerah mereka masing-

masing.

Tabel 3.6Sikap responden terhadap penyuluhan perkawinan


Ya Tidak

1. Apakah mengikuti

penyuluhan perkawinan

9 0 9 90

2 Apakah mengikuti

penyuluhan perkawinan

0 1 1 10

Jumlah 9 1 10 100


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 responden,

yang mengikuti penyuluhan sebanyak 9 orang responden, yang tidak

mengikuti penyuluhan perkawinan sebanyak 1 orang responden.

Melihat tabel diatas bahwa kesadaran masyarakat kecamatan Pinang

mengikuti penyuluhan perkawinan. Akan tetapi lebih mirisnya ketika

salah 1 responden tidak mengikuti penyuluhan perkawinan, malah

dimanfaatkan oleh P3N yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan

keadaan tersebut meminta uang tambahan.88

2. Sikap responden terhadap penandatanganan berkas-berkas administrasi

perkawinan.

88 Wawancara dengan Septiana kunciran Indah Rt 001/ Rw 08,masyarakat yang memakaijasa P3N bapak Amiruddin dan bapak Rw

53

Tabel 3.7Sikap responden terhadap penandatanganan berkas-berkas administrasi

perkawinan dan penerimaan kutipan akta nikah.No. Pertayaan Jawaban N %

Ya Tidak

1. Apakah menandatangani

berkas-berkas administrasi

perkawinan?

10 0 10 100

Jumlah 10 0 0 100


Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden

mendatangani berkas-berkas administrasi perkawinan. Hal ini

menunjukan bahwa kecil kemungkinan adanya manipulasi data.

Tabel.3.8Sikap responden terhadap penerimaan kutipan akta nikah, sebagai

berikut :No. Pertayaan Jawaban N %

Ya Tidak

1. Apakah menerima

langsung kutipan akta

nikah setelah akad nikah?

0 9 9 90

2. Apakah menerima

langsung kutipan akta

nikah setelah akad nikah?

1 0 1 10

Jumlah 1 9 10 100


54

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 Responden,

1orang responden atau sekitar 10% menerima langsung kutipan akta

nikah setelah akad, dan 9 orang responden atau sekitar 90% tidak

menerima secara langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan

Kepala KUA kecamatan Pinang yang menjelaskan bahwasanya

kutipan akta nikah itu diserahkan secara langsung ketika setelah akad

nikah, kecuali ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti photo, atau

kesalahan penulisan identitas.89 Namun masih ada saja akta nikah yang

ditahan meski sudah memenuhi syarat.90

3. Sikap responden terhadap biaya pencatatan nikah

Adapun biaya pencatatan perkawinan ini, berdasarkan penelitian

penulis berada pada sekitar antara Rp 1.200.000-1.700.000. untuk

mengetahui keadaan sebenarnya tentang biaya pencatatan nikah,

apakah memberatkan atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.9


Ya Tidak

1. Apakah merasakan

keberatan dengan biaya

nikah?

9 0 9 90

89 Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang padahari selasa tanggal 21 April 2015

90Wawancara dengan Megawati warga Nerogtok Rt 001/ Rw 06,masyarakat yangmemakai jasa P3N bapak Mansur Suryadi

55

2 Apakah merasakan

keberatan dengan biaya

nikah?

0 1 1 10

Jumlah 9 1 10 100


Dari table di atas diketahui, bahwa 9 responden merasa keberatan

dengan biaya tersebut, karena Mereka mayoritas dari keluarga

ekonomi menegah bahkan ada yang dari ekonomi bawah,

mengungkapkan karena kebutuhan yang lainnya juga masih banyak

bukan hanya mendaftarkan nikah saja. 1 orang respon tidak merasa

keberatan karena dia mengurus sendiri.

4. Sikap responden terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

(P3N)

Berdasarkan jawaban dari wawancara yang telah penulis serahkan

kepada responden mengenai sikap responden terhadap kinerja P3N ini.

Dapat kita lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 3.10


Ya Tidak

1. Puaskah dengan kinerja

P3N?

9 0 9 90

2 Puaskah dengan kinerja

P3N?

0 1 1 10

56

Jumlah 9 1 10 100


Dari table diatas dapat diketahui bahwa, 90% persen responden

merasa puas dengan kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),

sedangkan 10% tidak puas dengan kinerja P3N karena mereka yang

tidak menggunakan jasa P3N.

Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi tentang

prosedur yang harus dilalui masyarakat untuk mengurus sendiri

ditambah ketidak percayaan diri masyarakat untuk sekedar mengurus

langsung proses persyaratan administrasinya sehingga lebih

mempercayakan kepada pihak ketiga dalam hal ini amil atau P3N. Jika

hal ini terus menerus dilakukan sebenarnya sangat merugikan bagi

masyarakat, dengan begitu masyarakat sampai kapanpun tidak akan

tahu bagaimana prosedur sebernarnya yang harus dijalani ketika ingin

melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sekitar, sibuknya

aktifitas pada jam kerja, sehingga sulit untuk mengurusi proses

pendaftaran pernikahan maka dari itu responden tidak mau repot dan

terdapat sebagian responden yang merasa takut atau cangung

berhadapan dengan penjabat kelurahan dan KUA. Oleh karena itu

peran pembantu pegawai pencatat nikah masih dibutuhkan. Akan

tetapi ketika penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Pinang,

bahwa mengenai peran amil atau P3N setelah Peraturan Menteri

57

Agama No 24 Tahun 2014, sebenarnya saat tahun 2007 SK mereka

sudah dicabut maka dari itu peran mereka dalam administrasi

pernikahan hanya mitra usaha. Karena menurut keputusan kemenag

mereka para P3N sudah tidak dibutuhkan lagi dalam administrasi

pernikahan, sehingga mereka hanya bertugas dalam masalah agama,

seperti mengurus jenazah.

C. Biaya Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 24

Tahun 2014

Jika kita berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun

2014 pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa calon pengantin wajib

menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan

sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada bank.91

Tarif baru ini dalam prakteknya ternyata semakin memberatkan

masyarakat. Jika sebelumnya calon pengantin biasa mengeluarkan biaya Rp

500.000 hingga Rp 1.000.000, saat ini masyarakat malah harus mengeluarkan

uang mulai Rp 1.250.000 hingga Rp 1.700.000. Jauh dari tarif resmi yaitu Rp

600.000 seperti yang terjadi di Pinang, Tangerang.92

Ketika penulis menanyakan perihal biaya nikah yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, hampir semua responden

tidak tahu dan tidak diberitahu. Dari 10 responden hanya 1 yang mengatahui

biaya nikah sebesar Rp 600.000. Hal tersebut sangat disesali karena menurut

91 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Bank yang dimaksud adalah Bank RakyatIndonesia (BRI); Bank Negara Indonesia (BNI); Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara(BTN) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

92 Pengamatan Penulis setelah wawancara dengan P3N dan masyarakat.

58

penuturan responden mereka tidak diberikan informasi mengenai peraturan

PMA yang baru berikut dengan biaya nikah yang resmi.

Dalam penelusuran penulis, membengkaknya tarif ini tak lepas dari

peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang meminta uang

tambahan. Namun sebenarnya petugas P3N tidak akan memberatkan calon

pengantin, jika seluruh persyaratan telah dilengkapi dalam tenggang waktu 10

hari yang ditentukan dan mengikuti penyuluhan calon pengantin di KUA. 93

Prosedur Pendaftaran Pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh

kedua calon mempelai dengan membawa surat dari kelurahan setempat dan

mengajukan dokumen yang ada ke KUA Pinang. Kemudian untuk prosedur

pembayaran dengan transfer melalui Bank.94 Namun dalam prakteknya

masyarakat lebih suka menitipkan biaya nikah kepada P3N. Dari hasil

wawancara penulis dengan 10 responden, hanya 1 orang yang melakukan

transfer langsung ke bank yang ditunjuk, selebihnya menitipkan ke P3N,

pejabat kecamatan dan KUA.

Masyarakat terbiasa menyerahkan urusan administrasi nikah kepada

P3N, sehingga P3N harus “kesana-kemari” mengurus administrasi mulai dari

ketua RT, RW, kelurahan, kecamatan dan KUA. Tidak mungkin P3N

menggunakan uang sendiri untuk mengurus administrasi. Konsekuensinya

adalah calon pengantin akan merasa “tidak enak” jika tidak memberikan

“uang bensin” dan “fotocopy”. Terlebih lagi masyarakat menyadari bahwa

93 Wawancara dengan Septiani, warga kelurahan kunciran indah

94 Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag selaku Kepala KUA Pinang.Tangerang, pada hari Selasa 21 April 2015.

59

P3N tidak digaji oleh pemerintah, maka seringkali masyarakat memberikan

uang “balas jasa” sebagai biaya nikah yang totalnya jauh lebih besar daripada

ketentuan resmi.

Tingginya biaya pencatatan perkawinan diakibatkan telah terjadinya

birokrasi dengan memperpanjang birokrasi administrasi pencatatan

perkawinan dari mulai di tingkat RT hingga KUA.95 Bahkan bagi masyarakat

kurang mampu dapat mengajukan permohonan untuk tidak dibebani biaya.

KUA Kecamatan Pinang menjelaskan bahwa biaya nikah

berpedomanan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014,

Sehingga seringkali diinggatkan setiap yang menikah di kantor tidak perlu

membayar.96

Calon atau pihak pengantin enggan mengurus sendiri segala

administrasi yang berkenaan dengan administrasi pernikahan. Pihak pengantin

mempercayakan pada orang ketiga atau P3N. alur sebelum calon pengantin

mendaftarkan ke KUA untuk dicatat itulah, yang menimbulkan

pembengkakan dengan prosedur melalui P3N, selanjutnya budaya masyarakat

kita sejak dulu menikah dirumah.

Di samping itu teryata pihak KUA Pinang memberlakukan tarif bagi

P3N, ini diakui sendiri oleh staf administrasi KUA Pinang ketika disinggung

tentang wacana tunjangan profesi bagi penghulu. Sehingga penulis

berpendapat bahwa sebelum PMA No. 24 Tahun 2014 ini terbit,

95 Yayan sopyan, Islam Negara, h. 139


60

bagaimanapun alasannya tidak sepatutnya KUA menerapkan tarif, sekalipun

itu untuk amil. Karena biaya sudah tercantum besarannya dalam PMA No. 24

Tahun 2014, dan sudah menjadi kewajiban KUA untuk melakukan pelayanan

yang prima kepada masyarakat tanpa harus memberlakukan tarif lagi. Biaya

inilah yang selanjutnya dianggap sebagai gratifikasi karena tidak mempunyai

payung hukum yang jelas.

61

BAB IV

RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2014

A. Respon Pegawai KUA Pinang

Lukman Hakim sebagai ketua KUA Pinang, mengatakan sebenarnya

sejak tahun 2007 P3N sudah dihapus, oleh karena itu P3N bukan di bawah

organisasi KUA akan tetapi di Kelurahan. Menurutnya peran P3N setelah

Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014 hanya sebagai “Mitra Kerja”

dalam pendaftaran pernikahan, P3N hanya sekedar menyerahkan dokumen-

dokumen peryaratan nikah. Menurutnya juga, pengetahuan masyarakat saat ini

sudah maju, oleh sebab itu, sekarang sebenarnya P3N sudah tidak diperlukan

lagi karena sudah banyak masyarakat yang memaham proses prosedural

pendaftaran pernikahan.97

Adanya P3N memiliki dampak positif dan negatif, diantaranya yang

sering terjadi adalah tidak lengkapnya data atau kesalahan pengisian data

sehingga memperlambat pembuatan buku nikah dan rawan manipulasi.

Manipulasi yang pernah terjadi mengenai status janda/perawan, jejaka/duda,98

kemudian mengenai usia calon pengantin, status wali dan tarif yang begitu

tinggi.99



99 Wawancara dengan Bapak Barojih S.Ag, Selaku Penghulu di KUA Pinang pada harirabu tanggal 22 April 2015

67

62

Dampak positifnya adalah membantu mensosialisasikan peraturan

perundang-undangan kepada masyarakat, selain itu juga membantu penghulu

dalam melaksanakan upacara pernikahan seperti membantu memberikan

khutbah pernikahan dan membaca do’a.100 Jadi, menurut Lukman P3N itu

memang diperlukan, walaupun tanpa P3N pelaksanaan pernikahan masih

dapat berjalan.101

B. Respon Pegawai Kelurahan

Mengenai Peraturan Kementrian Agama No. 24 Tahun 2014 Basuni,

selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya menjelaskan tugas P3N adalah

membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan. Basuni juga

menjelaskan, terkadang P3N menyerahkan uang kepada pihak Kelurahan

karena Kelurahan membutuhkan kas juga. Jadi, wajar saja jika mereka P3N

minta uang lebih kepada masyarakat karena tugasnya mulia membantu

seorang yang ingin daftar nikah.102

Pendapat lain dari Yayat sebagai sekretaris kelurahan Pakojan, yang

mengomentari peran P3N di wilayah pakojan, beliau membantah sebenarnya

amil itu diangkat oleh kelurahan untuk mengurus jenazah bukan mengurus

pendaftaran pernikahan. Akan tetapi memang yang dia lihat di sini ada

100 Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag, Selaku Penghulu di KUA Pinangpada hari rabu tanggal 22 April 2015


102 Wawancara dengan Bapak Basuni S. Sos, Selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jayapada hari senin tanggal 27 April 2015

63

beberapa P3N yang aktif mendaftarkan masyarakat yang ingin menikah. jika

mereka menarifkan biaya yang tinggi, seharusnya KUA yang lebih tegas

kepada P3N atau amil. Dan sebenarnya para P3N di sini mendapatkan honor

Rp 400.000,- untuk 3 bulan dari APBD.103

C. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Terkait dengan prosedural pernikahan di KUA Pinang, KUA

berharap orang yang bersangkutan untuk lebih mandiri dalam pengurusan

pernikahannya dengan datang ke KUA tidak diwakilkan kepada orang lain.

Prosedur sebenarnya yang harus diikuti oleh calon pengantin adalah

pembuatan surat pengantar nikah di RT/RW untuk ke kantor desa atau

kelurahan. Selanjutnya calon pengatin ke Kantor Desa atau Kelurahan dengan

membawa surat pengantar yang sudah di dapatkan dari RT/RW untuk

membuat Model N1, Model N2, Model N3, Model N4 dan Model N6 (untuk

janda/duda ditinggal mati), selanjutnya setelah itu calon pengantin diarahkan

ke KUA untuk melakukan pendaftaran nikah dengan membawa syarat-syarat

yang sudah ditentukan.104

Menurut Penulis kurangnya sosialisasi oleh KUA Pinang adalah

faktor utama yang membuat masyarakat lebih mempercayai P3N, bahkan ada

juga yang berangkapan bahwa amil itu adalah petugas resmi dari KUA.

103 Wawancara dengan Yayat S. Sos, Selaku sekretaris kelurahan Pakojan pada hariselasa tanggal 28 April 2015

104Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang padahari selasa tanggal 21 April 2015

64

Sehingga menimbulkan kebiasaan dalam masyarakat bahkan sudah menjadi

tahapan wajib yang harus dilalui bagi seseorang yang ingin menikah.

Hal di atas sesuai dengan yang dijelaskan Zainuddin Ali dalam

bukunya “Sosiologi Hukum” bahwa semakin besar peran sarana pengendalian

sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum.

Kecenderungan masyarakat terhadap tokoh yang“dituakan” sangatlah besar

sehingga muncul ketidak percayaan diri dalam menentukan sesuatu dan lebih

memilih meminta petunjuk atau pendapat kepada tokoh tersebut, termasuk

ketidak percayaan diri mengurusi sistem prosedural di lembaga Negara dan

lebih memerintahkan kepada yang lebih mengerti dan dipercaya, dalam hal ini

amil atau P3N yang dianggap lebih mengerti. Teori ini sesuai dengan fakta

yang penulis temukan di lapangan bahwa masyarakat tidak percaya diri untuk

mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan proses prosedural yang harus

dilalui.

Berdasarkan pasal 3 PMA No. 11 Tahun. 2007 dapat diambil

pengertian bahwa tugas Penghulu dan Pembantu PPN: Mewakili PPN

dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan

perkawinan, setelah mendapat mandat dari PPN.105

Namun terdapat perbedaan yang tegas antara Pembantu PPN di Jawa

dan Luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu PPN di Jawa

hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki

105 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah, Pasal 3 ayat 2

65

kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi

kewenangan Penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki

kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya

peristiwa perkawinan. 106

Wacana dalam penelitian ini adalah respon atau tanggapan

masyarakat kecamatan Pinang, khususnya para Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah terhadap Peraturan Menteri Agama terbaru yaitu PMA No. 24 Tahun

2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama kecamatan yang

terealisasikan belum lama. Bahwa harus diketahui tujuan dibentuknya

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah mencegah gratifikasi

dan korupsi.107 Jika melihat peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan

Menteri Agama No. 71 Tahun 2009, biaya nikah yaitu sebesar Rp 30.000.,-

rupiah. Akan tetapi realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan

ketentuan yang ada. Oleh karena itu pemerintah dan Kementrian Agama

membuat peraturan yang baru sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang

tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis akan memaparkan

bagaimana respon para P3N mengenai PMA yang terbaru.

106 Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag, Selaku Penghulu di KUA Pinangpada hari rabu tanggal 22 April 2015

107 http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf

66

1. Pendapat H. Arifin (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Nerogtok)

H Arifin menjabat sebagai P3N sejak tahun 1980 kurang lebih

sudah 35 tahun, jika melihat usia H. Arifin yang sekarang 56 tahun maka

pada usia 21 tahun H. Arifin sudah menjadi P3N. ketika penulis

mewawancara responden tidak menyambut baik. Sehingga responden

berkata sudah lama saya menjabat menjadi P3N baru kali ada yang

mewawancarai.108

Ketika penulis bertanya tentang teknisi proses prosedural

pembayaran pendaftaran biaya nikah bahwa masyarakat masih melakukan

pembayaran melalui Bapak H. Arifin, kemudian H.Arifin yang membayar

tunai ke staff KUA sebesar Rp 700.000,-.

Mengenai tugas H. Arifin beliau mengatakan kadang beliau

menyelesaikan sengketa waris, menguruskan pendaftaran masyarakat

yang mau menikah di lingkungannya, mengurus jenazah.109 Menurut

pengamat penulis bahwa terkadang tugas untuk mendaftaran pernikahan

masyarakat yang memakai jasanya diwakili oleh anaknya.110 Kemudian

mengenai respon beliau, Pembantu Pegawai pencatat nikah ini sudah

108 Wawancara dengan Bapak H. Arifin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Nerogtok pada hari rabu tanggal 29 April 2015


110 Wawancara dengan masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Arifin, orang tuadari Haranto, warga Kelurahan Nerogtok RT 006/ RW 02, yang menikah pada tanggal 26 April2015

67

mengetahui bahwa kementrian agama mengeluarkan peraturan terbaru dan

beliau menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada.111

2. Pendapat Sidik (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Sudimara Pinang)

Sidik sebagai P3N di lingkungan kelurahan sudimara Pinang,

beliau berusia 64 tahun, menjabat atau diangkat menjadi P3N sejak tahun

2006 diangkat oleh Lurah. Tugas beliau dalam administrasi perkawinan

adalah mengantar berkas ke KUA Pinang. akan tetapi ketika penulis

bertanya tentang proses prosedural pembayaran pendaftaran, responden

menjawab masyarakat yang bayar ke saya kemudian nanti saya yang

transfer ke Bank. Beliau sudah mengetahui bahwa memang sudah ada

peraturan dari kementrian agama yang terbaru tentang biaya pendaftaran

nikah. Setelah lebaran kami P3N dikabarkan oleh pihak KUA bahwa ada

peraturan terbaru. Respon beliau terima saja peraturan terbaru tersebut,

akan tetapi bahwa setiap orang juga mempunyai kebutuhan financial.112

Ketika penulis bertanya besaran tarif biaya pendaftaran nikah,

responden menjawab tergantung kondisi ekonomi masyarakat. Seseorang

yang mau menikah itu senang maka wajar saja meminta lebih untuk

ongkos bensin ke KUA, jika dalam pengurusan jenazah itu berbeda saya


112Wawancara dengan Bapak Sidik, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Sudimara Pinang pada hari kamis tanggal 7 mei 2015

68

tidak menarif besaran biaya. Beliau juga dapat uang dari kalurahan sebesar

Rp 300.000,- setiap 3 bulan sekali. Beliau juga sudah mempunyai SK.113

3. Pendapat H. Amiruddin (sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

di Kelurahan Kunciran Indah)

H. Amiruddin seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

kelurahan Kunciran Indah sejak tahun 1991. Beliau diangkat oleh lurah,

tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan hanya sekedar menerima

laporan masyarakat yang ingin menikah di lingkungannya. 114

Adapun persyaratan setiap yang ingin menikah harus

menyerahkan ftocopy KTP kedua calon mempelai dan wali. H.

Amiruddin berbeda dengan para P3N yang lain mengenai tugas beliau jika

yang lain bertugas sebagai mengurus jenazah akan tetapi H. Amiruddin

tidak. Ketika penulis bertanya tentang proses prosedural pembayaran

pendaftaran pernikahan, beliau menjawab masyarakat yang mentrasfer ke

bank, kemudian mereka menyerahkan slip pembayarannya.115

Mengenai peraturan kementrian Agama terbaru beliau

merespon dengan baik. Bagus saya setuju, akan tetapi pemerintah kurang

113Wawancara dengan Bapak Sidik, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Sudimara Pinang pada hari kamis tanggal 7 mei 2015

114 Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Indah pada hari senin tanggal 27 April 2015


69

trasparan karena saya tidak tahu apakah ada hak untuk para P3N atau

tidak.116

4. Pendapat H. Sukardi ( sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Kunciran Jaya)

H. sukardi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Kunciran Indah sejak Tahun 1997, dipilih oleh masyarakat

sekitar dan didukung oleh pihak Kelurahan. Tugas dalam pendaftaran

pernikahan sangat berperan aktif, karena setiap masyarakat sekitar yang

ingin menikah langsung melaporkan ke rumahnya. Sehingga semua berkas

pendaftaran sudah ada di rumah. Jadi sebelum ke RT dan RW mereka

terlebih dahulu kerumah H. Sukardi.117

Proses prosedural pembayaran melalui H. Sukardi dilakukan

secara tunai, kemudian H. Sukardi mendaftarkan ke KUA dengan tarif Rp

700.000,-.118 Akan tetapi ketika penulis menanyakan besaran tarif yang

dikenakan kepada masyarakat H.sukardi tidak mengungkapkan.

H. Sukardi tidak mendapatkan honor dari pihak Kelurahan

maupun KUA. Pada akhir bulan Agustus tahun 2014 H. Sukardi

mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Agama terbaru, sehingga H.

Sukardi sudah mengetahui hal tersebut, sehingga tanggapan Bapak H.


117 Wawancara dengan Bapak H. Sukardi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Jaya pada hari selasa tanggal 28 April 2015


70

Sukardi menerima apa yang dibuat oleh pemerintah dan responden

menjelaskan kepada masyarakat dan Alhamdulillah masyakat juga mau

mengerti.119

5. Pendapat Suryadi (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Nerogtok)

Suryadi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Nerogtok sejak tahun 2007, Suryadi dipilih oleh masyarakat

dan disetujui oleh pihak kelurahan. Beliau dilantik oleh lurah pada 17

Desember 2007. Tugas Suryadi sebagai P3N adalah mendaftarkan

masyarakat disekitarnya yang ingin menikah ke KUA, mulai dari RT

sampai ke KUA pengantin duduk manis, tinggal menerima beres. Akan

tetapi sudah dua tahun belakangan ini sangat sedikit yang mendaftarkan

nikahnya melalui | suryadi, masyakat disekitarnya lebih memilih melalui

RT atau RW setempat. 120

Namun demikian, Bapak Suryadi teryata masih suka dipanggil

oleh para keluarga calon pengantin untuk memberi Khutbah dan do’a pada

saat akad atau upacara pernikahan dilaksanakan, akan tetapi Bapak suryadi

menolaknya karena mereka tidak mendaftarkan pernikahan melalui Bapak

amil.121


120 Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai PencatatNikah di kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015


71

Selain itu Suryadi bertugas juga dalam mengurus jenazah di

wilayahnya, Bapak suryadi mendapatkan honor Rp 300.000,- dari

Kelurahan setiap 3 bulan sekali kalau dari KUA hanya setahun sekali

dalam bentuk pakaian.122

Respon Suryadi mengenai Peraturan Menteri Agama terbaru

kedepannya untuk KUA ketika masyarakat ingin mendaftarkan pernikahan

harus melalui P3N terlebih dahulu.123

6. Pendapat Hasan (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Kunciran Jaya)

Hasan Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan

Kunciran Jaya sejak tahun 1984. Hasan dipilih oleh masyarakat setempat

dan disahkan oleh kelurahan kunciran jaya. Tugas Hasan dalam

pendaftaran perkawinan adalah mendaftrkan masyakat yang mau menikah

diwilayahnya ke KUA. Jadi mereka yang ingin menikah ke rumah P3N

terlebih dahulu, pengurusan mulai dari RT,RW dan KUA semuanya

dilimpahkan kepada Hasan. Mengenai proses prosedural pembayaran

122Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikahdi kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015


72

pendaftaran pernikahan melalui P3N dan kemudian P3N menyerahkan ke

KUA sebesar Rp 700.000,-.124

Hasan menarif biaya nikah di masyarakat sekitarnya sekitar

1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan mencicil. Hasan berasal

dari ekonomi bawah dan tidak mendapatkan honor dari kelurahan dan

KUA, jadi Hasan mendapatkan uang untuk kebutuhan kesehariannya dari

masyarakat yang ingin menikah dan mengurus jenazah di wilayahnya.

Mengenai respon terhadap Peraturan Menteri Agama terbaru Hasan sudah

mengetahui hal itu, menanggapi dengan baik. Beliau sudah musyawarah

dengan masyarakat alhmdulillah masyarakat menerimanya.125

7. Pendapat Naim (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Kunciran Induk)

Naim Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan

Kunciran Induk sejak tahun 1986. Naim dipilih oleh masyarakat sekitarnya

dan disahkan oleh kelurahan Kunciran Induk. Naim bertugas dalam

pendaftaran pernikahan berupa menyerahkan berkas dari kelurahan

setempat ke KUA. Proses prosedural pembayaran pendaftaran pernikahan

melalui Naim secara tunai kemudian beliau menyerahkan ke KUA untuk

ditrasfer dengan tarif Rp 700.000,-.126

124 Wawancara dengan Bapak Hasan, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Jaya pada hari Senin tanggal 27 April 2015

125 Wawancara dengan Bapak Hasan, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Jaya pada hari Senin tanggal 27 April 2015

126Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015

73

Naim menarifkan biaya pendaftaran pernikahan sebesar Rp

1.200.000, beliau menjelaskan bahwa dulu saya menarifkan 500.000-

800.000. Naim mendapatkan honor Rp 400.000 dari kelurahan 3 bulan

sekali. Respon Naim setelah mengetahui Peraturan Menteri Agama yang

terbaru sejak bulan agustus tahun lalu, beliau yang dari keluarga ekonomi

bawah, merasa tersakiti dan tidak adil atas keputusan yang terbaru.127

Naim juga mengatakan, "maaf-maaf neng saya yang sudah

lama menjadi P3N dari belum ada lampu sampai sekarang yang sudah

modern. Tiba-tiba katanya P3N akan dihapus, memang P3N khususnya

saya rakyat kecil yang minta sama masyarakat sekitar Rp 200.000- Rp

300.000 di permasalahkan lalu bagaimana mereka yang para koruptor

yang sudah kaya tapi masih mengambil hak rakyat, seharusnya pemerintah

menimbangkan hal tersebut".128

8. Pendapat Aman (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Pinang)

Aman Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan

Pinang sejak tahun 1987 dipilih oleh masyarakat dan disahkan oleh

127 Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015

128 Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015

74

kelurahan. Tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan adalah

menyerahkan berkas dari RW ke kelurahan sampai ke KUA.129

Bapak tua yang kesehariannya beraktifitas di kebun yang bukan

miliknya meski demikian beliau masih menyempatkan melayani

masyarakat yang ingin daftar menikah ke KUA menggunakan sepeda

dengan jarak 1 KM. tapi untuk sekarang jarang yang mendaftarkan

pernikahan melalui Bapak Aman karena untuk sekarang banyak yang

melalui pihak RT. Beliau menarifkan biaya ke masyarakat sebesar Rp

1.000.000,- . 130

Mengenai proses prosedural, pembayaran melalui Aman

membayar pendaftaran pernikahan ke KUA dengan tarif Rp 700.000,- jadi

nanti yang transfer pihak KUA. Aman tidak pernah mendapatkan honor

dari pihak KUA maupun Kelurahan akan tetapi mendapatkan baju batik

dari KUA ketika menjelang lebaran. Mengenai tentang Peraturan Menteri

Agama No. 24 Tahun 2014 Aman belum mengetahuinya. Dari pihak

kelurahan dan KUA belum pernah mengabarkan ketika saya mendaftarkan

langsung dengan tarif terbaru.131

9. Pendapat H. Badri (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Pinang)

129 Wawancara dengan Bapak Aman, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015



75

H. Badri Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Pinang sejak tahun 2002. Dipilih oleh masyarakat dan disahkan

oleh Kelurahan. Bapak H. Badri bertugas dalam pendaftaran pernikahan

yaitu mengantarkan berkas-berkas dari kelurahan ke KUA. Kemudian

proses prosedural pembayaran pendaftaran dilakukan melalui H. Badri

kemudian P3N menyerahkan ke KUA dengan tarif Rp 700.000-800.000.132

Ketika ditanyakan oleh penulis tentang tarif yang dipasang

kepada masyarakat, beliau menargetkan besaran tergantung keadaan dan

situasi ekonomi masyarakat. Mengenai respon H. Badri terkait dengan

Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014, beliau sudah mengetahui hal

tersebut. Walaupun peraturan seperti itu, kita tetap melaksanakan tugas

melayani pendaftaran nikah dan saya musyawarah kepada masyarakat.133

10. Pendapat Mulyadi (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Pakojan)

Mulyadi Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di

Kelurahan Pakojan sejak tahun 2007 Beliau dipilih oleh masyarakat

setempat dan disahkan oleh Kelurahan. Tugas Bapak Mulyadi dalam

pendaftaran pernikahan adalah menyerahkan berkas dari RW selanjutnya

ke Kelurahan dan KUA.134

132 Wawancara dengan Bapak H. Badri, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015

133 Wawancara dengan Bapak H. Badri, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015

134 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Pakojan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015

76

Bapak Mulyadi menjelaskan mengenai proses prosedural

pembayar pendaftaran pernikahan, awalnya melalui Bapak amil dan

kemudian Bapak amil menyerahkan ke KUA. Bapak amil mulyadi

mendapatkan honor Rp 300.000 setiap 3 bulan dari kelurahan. Mengenai

respon terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 bahwa

Bapak mulyadi menjalankan.135

D. Analisis Peran P3N dan Respon Terhadap Peraturan Menteri Agama

Nomor 24 Tahun 2014

Melihat dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis

dapat menganalisis peran P3N di Kecamatan Pinang, Tangerang. P3N di

Kecamatan Pinang, Tangerang masih berperan aktif di masyarakat sekitar.

Namun dalam peraturan sebenarnya untuk daerah perkotaan sudah ditiadakan

lagi P3N karena KUA daerah perkotaan itu bisa dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yayat selaku sekretaris

Kelurahan Pakojan, beliau mengatakan bahwa diangkatnya P3N pada awalnya

hanya untuk mengurus jenazah warga yang meninggal. Jadi, bisa disimpulkan

bahwa sebenarnya P3N itu diangkat oleh Kelurahan setempat untuk menjadi

amil. Akan tetapi yang terjadi P3N di Kecamatan Pinang masih mengurusi

tentang proses administrasi pendaftaran pernikahan.

Pada Surat Inspektur Jenderal Kementrian Agama RI Nomor:

1J/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2013 tentang penataan dan batasan kewenangan

135 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Pakojan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015

77

P3N ditegaskan bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok

dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan

sanksi pemberhentian. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat, P3N mengurus

semua mulai dari RT hingga KUA, jadi masyarakat hanya menerima beres.

Sehingga ada beberapa P3N yang menaruh berkas-berkas yang seharusnya ada

di kelurahan tetapi ada dirumahnya, seperti N1,N2,N3,N4 dan N5. Seharusnya

dokumen-dokumen tersebut langsung diserahkan kepada Kelurahan, sehingga

tidak ada potensi kesalahan dan manupulasi data.

Dampak masih berlakunya P3N pasca Peraturan Menteri Agama

No. 24 tahun 2014, menurut pengamatan penulis terjadinya peningkatan tarif

biaya pernikahan, yang sebelumnya pada Peraturan Menteri Agama No 71

tahun 2009 menarifkan Rp 30.000,- akan tetapi realisasi yang terjadi di

masyarakat menjadi sekitar Rp 800.000-100.000,- Kemudian setelah adanya

Peraturan Menteri Agama No 24 tahun 2014 P3N menaikkan tarif menjadi

sekitar Rp 1.250.000-1.700.000. Tujuan utama dibuatnya Peraturan Menteri

Agama No. 24 Tahun 2014 untuk zona integritas KUA bebas gratifikasi dan

korupsi.

Meskipun P3N sudah tidak diperlukan akan tetapi menurut

sebagian besar P3N, menyatakan penghapusan tersebut membuat P3N kecewa

kepada pemerintah, karena mereka merasa sudah mengabdi diri kepada

Departemen Agama khususnya mereka yang sudah lama menjabat menjadi

P3N. Mereka yang hanya mengambil keuntungan sedikit, merasa sangat

dipermasalahkan.

78

Berdasarkan wawancara kepada 10 responden P3N, yang

mendapatkan honor dari Kelurahan hanya 4 orang, jadi hanya beberapa

Kelurahan yang memberikan hak materil(uang) kepada P3N per 3 bulan dan

itu dengan jumlah yang berbeda. Lebih mirisnya lagi seharusnya kelurahan

yang membayar P3N akan tetapi yang terjadi P3N yang menyerahkan

pemasukan kepada kelurahan.

Berdasarkan pengamatan penulis, yang seharusnya proses prosedur

pembayaran administrasi pernikahan ditransfer melalui Bank akan tetapi yang

terjadi masyarakat membayar tunai kepada P3N, dan P3N menyerahkan

kepada KUA dengan besaran yag ditarifkan KUA kepada P3N adalah Rp

700.000,-800.000.

Pada dasarnya masyarakat kecamatan Pinang mengetahui proses

prosedur pendaftaran administrasi pernikahan dari tetangga atau mereka

menanyakan kepada orang yang sudah menikah, oleh karena itu karena tidak

adanya sosialisasi dari pihak KUA dan Kelurahan, dari mereka kebanyakan

mengunakan jasa P3N.

Fakta yang terjadi di Kelurahan Kunciran Jaya, jarak desa saling

berhadapan dengan KUA. Akan tetapi masyarakat yang ingin menikah tidak

mandiri mendaftarkan ke KUA. Sehingga terjadi pembengkakan biaya

administrasi pernikahan, menurut penulis seharusnya pihak KUA Pinang

mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 kepada

masyarakat sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab.

79

Secara garis besar terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan yang

ditetapkan pemerintah dengan praktek di lapangan adalah semata-mata

masyarakat yang membudayakan menggunakan jasa P3N untuk mengurus

masalah pernikahan, mulai dari pendaftaran di tingkat RT hingga selesai aqad

nikah. Akibatnya masyarakat tidak mandiri mengurus pendaftaran nikahnya

sendiri.

Kemudian ada banyak respon para P3N tentang Peraturan Menteri

Agama No 24 Tahun 2014, yang akan penulis jelaskan menjadi beberapa poin

di bawah ini:

1. P3N sudah mengetahui bahwa Kementrian Agama mengeluarkan

peraturan terbaru dan menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada

namun realitanya masih menetapkan uang daftar nikah melebihi Peraturan

Menteri Agama No 24 Tahun 2014.

2. P3N merespon dengan baik dan setuju atas Peraturan Menteri Agama No.

24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah kurang trasparan mengenai dana

pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu, P3N juga tidak tahu mengenai

hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri

Agama No 24 Tahun 2014.

3. P3N mengharapkan kedepannya untuk masyarakat yang ingin

mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu atau perihal

pendaftaran nikah dikhususkan dilakukan oleh P3N saja.

4. Masih ada P3N yang menarif biaya nikah di masyarakat sebesar

1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan mencicil. Karena

80

menurut penjelasan mereka, pihak KUA dan Kelurahan tidak memberikan

honor kepada P3N.

5. P3N juga merasa sangat kecewa ketika mendengar P3N akan dihapuskan,

padahal mereka sudah lama menjadi P3N dari belum ada lampu sampai

sekarang yang sudah modern. Terlebih lagi bagi para P3N yang hanya

mengandalkan tugasnya sebagai pembantu pencatatan nikah untuk

mencari nafkah. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam

memutuskan peraturan dan mendengarkan aspirasi P3N langsung.

6. Ada pula P3N yang belum mendapatkan kabar mengenai Peraturan

Menteri Agama No 24 Tahun 2014 dan tidak tahu isi peraturan ini sama

sekali.

81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penulisan skripsi ini selanjutnya penulis dapat simpulkan

yang merupakan jawaban rumusan permasalahan, adapun kesimpulan

yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang

terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama

No. 24 Tahun 2014 adalah sebagai “Mitra Kerja” dalam

pendaftaran pernikahan karena SK mereka dari departemen agama

sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan.

2. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap pelayanan

pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014,

adalah:

a. Sebagian besar dari P3N sudah mengetahui bahwa Kementrian

Agama mengeluarkan peraturan terbaru dan menerima hal itu,

namun realitanya P3N menetapkan tarif biaya daftar nikah

melebihi dari Peraturan Menteri Agama.

b. Ada pula P3N yang belum mendapatkan kabar mengenai

Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 dan tidak tahu isi

peraturan ini sama sekali. Sehingga P3N mengharapkan ke

depannya untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan

82

pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu terutama perihal

pendaftaran nikah dilakukan oleh P3N saja.

c. P3N merespon dengan baik dan setuju terhadap Peraturan

Menteri Agama No 24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah

kurang trasparan mengenai dana pendaftaran nikah yang

masuk. Selain itu, P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di

dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri

Agama No 24 Tahun 2014.

d. Masih ada P3N yang menarifkan biaya nikah di masyarakat

sebesar 1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan

mencicil. Karena menurut penjelasan mereka, pihak KUA dan

Kelurahan tidak memberikan honor kepada P3N.

e. P3N juga merasa sangat kecewa ketika mendengar P3N akan

dihapuskan, padahal mereka sudah lama menjadi P3N. Terlebih

lagi para P3N yang hanya mengandalkan tugasnya sebagai

pembantu pencatatan nikah untuk mencari nafkah. Seharusnya

pemerintah dapat lebih bijak dalam memutuskan peraturan dan

mendengarkan aspirasi P3N langsung.

3. besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat kecamatan pinang

untuk pendaftaran perkawinan pasca Peraturan Menteri Agama No.

24 Tahun 2014 sekitar Rp 1.250.000,00-1.700.000,-

83

B. Saran-saran

1. Hendaknya kepala KUA kecamatan Pinang atau pihak-pihak yang

berada di KUA Kecamatan Pinang mensosialisasikan tentang

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 Tahun 2014 tentang biaya

nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena selama ini

pihak KUA Pinang belum pernah mensosialisasikan.

2. Hendaknya pihak KUA dan Kelurahan lebih memperbaiki

kordinasi khususnya dalam administrasi pendaftaran pernikahan.

3. Kepada pemerintah tingkat Kelurahan, setelah dihapusnya P3N dan

kembali lagi menjadi amil yang diarahkan sebagaimana fungsi

kemasjidan dan ubudiyah.

4. Hendaknya pihak kelurahan memberikan perhatian kesejahteraan

hidup bagi para amil, berikan hak mereka yang memang haknya.

5. Kepada Kementrian Agama kota Tangerang, hendaknya

memberikan salinan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24

Tahun2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama

kecamatan kepada seluruh kelurahan.

6. Kepada Kementerian Agama pusat dalam hal ini hendaknya agar

memberikan perhatian yang lebih kepada KUA Kecamatan,

karena KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama di

tingkat Kecamatan

7. Kepada masyarakat hendaknya tidak mengunakan jasa orang

kepercayaan/ calo ketika mendaftarkan pernikahan di KUA dan

84

tidak memberikan tips lain kepada selain petugas yang telah

ditetapkan dalam peraturan

85

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, bin Abdul Aziz. Perkawinan Dan Masalahnya. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo 2010

AF, Hasanuddin. Perkawinan dalam perspektif Al-Qur’an Nikah Talak Cerai Ruju’. Jakarta:Nusantara Damai Press, 2011

Ali, Faried. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi.Jakarta: PT Raja Grafaindo Persada, 2011

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

____________. Metode penelitian Hukum. cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

____________. Hukun Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2007

Alimin dan Nurlaelawati, Euis. Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia. CiputatTangerang Selatan: Orbit Publishing 2013

Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005

Asmawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan. Yogyakarta: Darussalam,2004

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. Himpunan PeraturanPerundang-undangan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Kementrian Agama RI, 2010

Fauzi Abbas, Afif. Metode Penelitian. Ciputat: Adelia Press 2010

85

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.IV. Malang:Bayumedia 2008

Jailani, Abdul Qadir. Keluarga Sakinah. Surabaya: PT Bina Ilm, 1995

Kamarusdiana dan Aripin, Jaenal. Perbandingan Hukum Perdata,cet ke-1. Jakarta: UIN JakartaPress, 2007

Kantor Kementrian Agama. Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah Dan Beberapa KasusPerkawinan. Jakarta: Kantor Kementrian Agama, 2010

Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan AgamaIslam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008

Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Mustofa. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: kencana, 2005

Nazah Bakry, Sidi. Kunci Keutuhan Rumah Tangga (keluarga yang sakinah. Jakarta: PedomaanIlmu Jaya, 1993

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi KritisPerkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana,2004

Nuruddin, Amiur dkk. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Andi ahirHamid. Peradilan Agama Dan Bidangnya. Jakarta:Sinar Grafika, 1996

Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta:Rajawali Press 1990

85

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: BinaAksara, 1987

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004

Shomad, Addul. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta:Kencana, 2010

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet.I. Jakarta:

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet.I. Jakarta: UI Pres 1986

Sofyan, Yayan. Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional). Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Sofyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional.Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI, 2012

Sumarno, Sonny. Metode Riset Sumber Daya Manusia, cet I .Yogyakarta: Graha Ilmu Surat danIntruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 Tentang PengangkatanPembantu Pengawai Pencatat Nikah

Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunan DanaPeneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan PembantuPengawai Pencatat Nikah

Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunan DanaPeneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan PembantuPengawai Pencatat Nikah

Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RINo. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pengawai Pencatat Nikah.

85

Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya BagiPembangunan Hukum Nasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006

Syaukani, Imam. Rekonstuksi Epistemology Hukum Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006

Taat Nasution, Amir. Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Cet ke-3. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1994

Tahir Hamid, Andi. Peradilan Agama Dan Bidangnya. Jakarta:Sinar Grafika

Thalib, Sayuti. Hukum kekeluargaan Indonesia, cet.5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Tholabi Kharlie, Ahmad . Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Tholabi Kharlie, Ahmad dan Asep Syarifuddin Hidayat. Hukum Keluarga Di Dunia IslamKontemporer. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2011

Tholabi Kharlie, Ahmad. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: kencana 2010

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT BumiAksara, 1996

Zaid, Muhammad dan Alshodiq, Mukhtar. Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft

Undanng-undang

Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu). Jakarta: Graha Cipta, 2005

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah

85

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pengawai Pencatat Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah dan Rujuk di LuarKantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak

WEB

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf, di akses pada tanggal 23 Februari 2015

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=profil%20kecamatan%20pinang%20kota%20tangerang&source=web&cd=1&ved=OCBsQFjAAahUKEwin9PDtcvIAhWNo4KHVnZAv4&url=http%3A2F%2Fkec-pinang.tangerangkota.go.id%2F&usg=AFQjCNGsUbzNOSonbZaOPSBLj9LfKqNpBA, di aksespada tanggal 18 oktober 2015, pukul 18.05WIB

Wawancara dengan Bapak Amiruddin. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanKunciran Indah

Wawancara dengan Bapak H. Arifin. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanNerogtok

Wawancara dengan Bapak H. Sukardi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanKunciran Jaya

Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikelurahan Nerogtok

Wawancara dengan Bapak Aman. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanPinang

Wawancara dengan Bapak Barojih S.Ag. Selaku Penghulu di KUA Pinang

85

Wawancara dengan Bapak Basuni S. Sos. Selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya

Wawancara dengan Bapak H. Badri. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanPinang

Wawancara dengan Bapak Hasan. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanKunciran Jaya

Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag. selaku Kepala KUA Pinang, Tangerang

Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag. Selaku Penghulu di KUA Pinang

Wawancara dengan Bapak Mulyadi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanPakojan

Wawancara dengan Bapak Naim. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanKunciran Induk

Wawancara dengan Bapak Sidik. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahanSudimara Pinang

Wawancara dengan Megawati warga Nerogtok Rt 001/ Rw 06,masyarakat yang memakai jasaP3N bapak Mansur Suryadi

Wawancara dengan Yayat S. Sos. Selaku sekretaris kelurahan Pakojan

5. Pera turan ...

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687L

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentangTata Cara Penggunaan Penerimaan Negara BukanPajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3871);

a. bahwa Peraturan Menteri. Agama Nomor 71 Tahun2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah danRujuk tidak sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 ten tangTarif Atas Jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Agama;

b. bahwa pengelolaan Peneri.maan Negara Bukan Pajakatas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor UrusanAgama Kecamatan, perlu diatur tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Agama tentangPengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak AtasBiaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan AgamaKecamatan;

MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN2014

TENTANGPENGELOLAANPENERIMAANNEGARABUKANPAJAK

ATASBIAYANIKAHDANRUJUKDI LUARKANTORURUSANAGAMAKECAMATAN

Mengingat

Menimbang

12. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentangTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBer1aku pada Departemen Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149,Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4455) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada DepartemenAgama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 5545);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentangTata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 5423);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 ten tang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan PresidenNomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;

10. Keputusan Menteri Agarna Nomor 517 Tahun 2001tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan AgamaKecamatan;

11. Peraturan Menteri Agarna Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah;

6. Kuasa ...

BAB IKETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk yangselanjutnya disebut PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaanPemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatandengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.

2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria danwanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahanatau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untukmelaksanakan kegiatan kepenghuluan.

4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagaiacuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatanpemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajakdalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja SekretariatJenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan Barang MilikNegara.

Menetapkan PERATURANMENTERI AGAMATENTANG PENGELOLAANPENERIMAANNEGARABUKANPAJAK ATASBIAYANIKAHDAN RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMAKECAMATAN.

MEMUTUSY...AN:

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor592) sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Agarna Nomor 80 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriAgama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RepubJikIndonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalKementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi.aNomor 851);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK02/2013tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak oleh Bendahara Penerima;

(2) Pengelola ...

BAB IIPENGELOLA

Pasa13(1) Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari:

a. Tingkat Pusat; danb. Tingkat Daerah.

Pasa12Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi:a. pengelola;b. mekanisrne pengelolaan PNBP Biaya NR;c. tipologi KUAKecamatan;d. perangkat pencairan;e. pelaporan;f. syarat bebas biaya nikah dan rujuk; dang. su pervisi.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalahpejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakansebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada KernenterianAgama.

7. Pejabat Pembuat Kornitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalahpejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambilkeputusan darr/ atau tindakan yang dapat mengakibatkanpengeluaran atas beban APBN.

8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnyadisingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkanperintah pembayaran.

9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalahpegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kernenterian AgamaKabupaten /Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukanbukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan AgamaKecamatan yang tidak terdapat layanan bank.

10. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank RakyatIndonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank TabunganNegara yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

11. Slip Setoran adalah bukti setor yang digunakan oleh wajib bayaruntuk menyetor penerimaan biaya nikah atau rujuk ke rekeningbendahara penerimaan.

12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutKepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh MenteriAgama.

13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur .Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam.

(5)Koordinator ...

Pasa14

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) hurufa dijabat oleh:a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang bertanggungjawab di

bidang penerirnaan PNBPBiaya NR; danb. Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penggunaan

PNBPBiaya NR.(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf b dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negarasebagai ketua dan Direktur Urusan Agama Islam dan PembinaanSyariah sebagai wakil ketua.

(3) Sekretaris dan wakil sekretaris sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Direktorat pada DirektoratUrusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai sekretaris danKepala Sub Bagian pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negarasebagai wakil sekretaris.

(4) Koordinator bidang perencanaan PNBP Biaya NR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala BagianPerencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Islam.

(2) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a terdiri atas:a. penanggungjawab;b. ketua dan wakil ketua;c. sekretaris dan wakil sekretaris:d. koordinator bidang perencanaan PNBPBiaya NR;e. koordinator bidang penerimaan PNBPBiaya NR;f. kcordinator bidang penggunaan PNBPBiaya NR; dang. pelaksana.

(3) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksudpad a ayat (1) huruf b terdiri atas:a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota; danc. pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(4) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) terdiri atas:a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksanaadministrasi;

b. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada KantorKernenterian Agarna Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawabdan 1 (satu) orang pelaksana adrninistrasi; dan

c. Kepala KUA Kecamatan sebagai penanggungjawab dan 1 (satu)orang pelaksana adrninistrasi.

l(2) Bukti ...

Pasal7

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menerbitkanbukti setor atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dariCatino

Bagian KesatuPenyetoran dan Penerimaan -

Pasa16

(1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekeningBendahara Penerimaan sebesar Rp600.000,OO (enam ratus riburupiah) pada Bank.

(2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layananBank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biayanikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPSpada KUAKecamatan.

(3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biayanikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening BendaharaPenerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja,

(4) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikahatau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

BABIIIMEKANISMEPENGELOLAANPNBP BIAYANR

Pasa15

(1) Pengelola PNBP Biaya NRTingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KementerianAgama atas nama Menteri Agama.

(2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementeri.an AgamaProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf aditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

(3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten /Kota dan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota.

(5) Koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala BagianPengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan LayananUmum pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

(6) Koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dijabat oleh Kepala BagianKeuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam.

(7)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf gterdiri dari pejabat dan 'atau pegawai pada Sekretariat JenderalKementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam masing-masing 5 (lima) orang.

e. jumlah ...

Pasa19

(1) Seluruh setoran biaya nikah atau rujuk dilakukan denganmenggunakan slip setoran yang diterbitkan oleh Bank.

(2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. identitas bank;b. tanggal penyetoran;c. nomor rekening yang dituju;d. nomor pendaftaran nikah;

Pasa18

(1) Bendahara Perierimaan wajib membukukan semua transaksipenerimaan dan penyetoran/ pelimpahan atas penerimaan ke kasnegara dalam Buku Kas Umum (BKU)dan buku pembantu lainnya.

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memindahbukukan penerimaan PNBPBiaya NR ke Kas Negara denganbukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dilengkapi surat permintaanpemindahbukuan.

(3) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR danmelaporkan kepada Kepala KUAKecamatan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikandalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atauRujuk. .

(5) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan pemeriksaan pembukuanPPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan laporan buktipenerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

(6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajibmenyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepadaKepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi paling lambattanggal 10 setiap bulan.

(7) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajibmenyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepadaDirektur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam danPembinaan Syariah paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

(8) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaanPNBP Biaya NR kepada Menteri Agarna c.q. Sekretaris JenderalKementerian Agama paling lambat tangga.l 20 setiap bulan.

(9) Dalam hal penyampaian laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (4),ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terdapat hari Iibur maka laporandisampaikan pada hari kerja berikutnya,

(2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Kepala KUAKecamatan sebagai kelengkapanadministrasi nikah atau rujuk.

(3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setorbiaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikahyang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Penggunaan '"i

Bagian KetigaPenggunaan

Pasal 11

(1) PNBP Biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatannikah dan rujuk yang meliputi:a. transport dan jasa profesi penghulu;b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;c. pengelola PNBP Biaya NR;d. kursus pra nikah; dane. supervisi administrasi nikah dan rujuk.

Bagian KeduaPenyusunan Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Biaya NR

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajibmerumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NRdituangkan dalam bentuk proposal.

(2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi.

(3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukantelaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBPBiaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (Q) sebelum diusulkankepada Direktur Jenderal.

(4) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KLjDIPAkepada MenteriAgama melaiui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untukmendapatkan persetujuan Pagu Anggaran.

(5) RKA-KL/DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaanprogram Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

e. jumlah uang;f. nama penyetor;g. nama Catin pria dan wanita;h. alamat Catin;1. namajkode KUAKecamatan;J. nama Zkode kabupaten/kota;k. nama/kode provinsi;l. pengesahan petugas Bank; danm. tanda tangan penyetor.

(3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatrangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:a. lembar pertama untuk Bank;b. lembar kedua untuk Catin; danc. lembar ketiga untuk KUAKecamatan.

C. PPSPM ...

BABVPERANGKATPENCAIRAN

Pasal 15

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPA Sekretariat JenderalKementerian Agama terdiri dad:a. KPA;b. PPK;

Pasal 14

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,meliputi:a. Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per

bulan;b. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100

peristiwa per bulan;c. Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per

bulan;d. Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di

daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dane. Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di

daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

BABIVTIPOLOGIKUAKECAMATAN

Pasal 13Tipologi KUAKecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah danrujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUAKecamatan.

Pasal 12

Besaran transport dan jasa profesi penghulu, biaya pelayanan PembantuPegawai Pencatat Nikah, pengelola PNBP Biaya NR, kursus pra nikah,supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan keterituan:

a. transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai denganTipologi KUAKecamatan;

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanansetiap bulan;

c. pengelola PNBP Biaya NRdiberikan biaya pengelolaan setiap bulan;dan

d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujukdiberikan biaya setiap kegiatan.

(2) Kepala ...

BABVIPELAPORAN

Pasal 18(1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan

PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota setiap bulan.

Proses pencairan PNBP Biaya NR sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.

Pasal 17

Pasal 16

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPAUrusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari:a. KPA;b. PPK;c. PPSPM; dand. Bendahara pengeluaran.

(2)Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaterr/ Kota.

(3)Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi UrusanAgama Islam.

(4)Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(5)Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dijabat oleh Benclahara Pengeluaran KantorKementerian Agama Kabupaterr/Kota.

c. PPSPM; dand. Bendahara pengeluaran.

(2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

(3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam danPembinaan Syariah.

(4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang MilikNegara.

(5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dijabat oleh Beridahara Pengeluaran SekretariatJenderal Kementerian Agama.

1

BAB IX ...

BABVIIISUPERVISI

Pasal21

(1) Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islarrr/BimbinganMasyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten./Kctamelakukan supervisi administrasi nikah dan rujuk pelaksanaan PNBPBiaya NR di KUAKecamatan.

(2) Supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.

(3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencanaalam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahansecara wajar.

(4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Pasal20

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) danayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syaratuntuk dikenakan tariff RpO,OO(nol rupiah).

(2) Kepala KUAKecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporandata Catin yang dikenakan tariff RpO,OO(nol rupiah).

BABVIISYARATDANTATACARADIKENAKANTARIFRPO,OO(NOLRUPIAH)

Pasal19

(1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi darr/ atau korban bencanadapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif RpO,OO(11.01 rupiah).

(2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada surat keterangan tidak mampu dari lurahZkepala desa yangdiketahui oleh camat.

(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaterr/Kota wajibmenyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepadaKepala Kantor Wilayah Kerncntcrian Agama Provinsi setiap bulan.

(3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajibmenyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepadaDirektur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam danPembinaan Syariah setiap bulan.

(4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaanPNBP Biaya NR kepada Menteri Agarna c.q. Sekretaris JenderalKementerian Agama setiap triwulan.

Hasil Wawancara Kepala KUA Pinang Kota Tangerang

Nama: H. Lukman Hakim. MANIP: 197002221998031001Usia: 45Pendidikan; S2Hari/Tanggal: Selasa, 21 April 2015Jabatan : Kepala KUA Pinang

1. Bagaimana prosedur yang baik dalam administrasi pernikahan?

Kedua calon mempelai (catin) membawa surat dari kelurahan setempat dan mengajukan

dokumen yang ada ke KUA Pinang, seperti:





e. Surat izin orang tua apabila calon pengantin di bawah umur 21 tahun (N5)

f. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) untuk janda/duda mati

g. Dispensasi Pengadilan agama apabila di bawah umur 19 tahun bagi calon pengantin

laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan.

h. Akte cerai dari pengadilan apabila calon pengantin janda atau duda cerai hidup

i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin adalah anggota TNI/PORLI

j. Rekomendasi dari camat apabila kurang dari 10 hari

k. Foto kedua calon pengantin

2. Sebagai Kepala KUA /PPN, apa saja wewenang bapak?

a. Adminitrasi Nikah dan rujuk

b. Mencatat pembuatan Akta Ikrar Wakaf

c. Pembinaan keluarga sakinah

d. Pendataan sarana ibadah

e. Pendataan produk halal

3. Ada berapa PPN di KUA Kec. Pinang?

Dalam menjalani tugas-tugas administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pinang Kota

Tangerang, Saya dibantu oleh 12 karyawan/staf. Diantaranya 2 orang Penghulu, 6 orang

staf dan 4 orang honorer. KUA Pinang juga dibantu oleh 28 orang tenaga P3N yang

diangkat oleh kepala desa(kelurahan).

4. Apa tugas P3N dalam administrasi pernikahan?

Tugas pembantu pengawai pencatat nikah di KUA kecamatan pinang membaca khutbah

nikah pada acara upacara pernikahan, membaca do’a ketika selesai melakukan aqad

nikah. Kemudian dalam tugas kegamaan yaitu bertugas sebagai Amil, lebe dan modin.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai KMA No. 24 Tahun 2014?

Iya, mengetahui. Respon saya terhapat KMA terbaru tersebut adalah supaya kementrian

agama menyerahkan dana atau bisa dibilang jangan mempersulit pencarian dana yang

seharusnya untuk kegiatan di KUA Pinang

6. Apa peran P3N di luar KUA kecamatan pinang pasca KMA No. 24 Tahun 2014?

Hanya sebatas Mitra Kerja, mengantarkan calon mempelai ke KUA pinang dan

menghadiri pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung.

7. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA?

Tidak, pada dasarnya sekarang sebagian besar masyarakat atau calon mempelai

memahami prosedur pendaftaran pernikahan.

8. Apakah P3N menyerahkan administrasi dengan lengkap?

Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan,

sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. Sehingga pada saat itu pernah terjadi

masyarakat yang mendaftarkan nikahnya melalui jasa P3N belum mendapatkan Buku

nikah karena P3N belum menyerahkan dokumen dengan lengkap.

9. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N?

Pernah. Rawan manipulasi data, manipulasi yang pernah terjadi adalah mengenai

identitas usia calon mempelai yang masih dibawah umur, dan mengenai status mempelai

(jejaka/perawan dan duda/janda).

10. Apa respon bapak tentang keberadaan P3N? Apakah membantu atau tidak?

a. Membantu dalam mensosialiasi undang-undang

b. Menghambat karena sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen

yang dibutuhkan, sehingga menghambat untuk membuat buku nikah.

c. Mencemarkan nama baik KUA, tentang tingginya biaya pendaftaran nikah di

masyarakat.

11. Berapa biaya pencatatan nikah di KUA?

KUA kecamatan Pinang, merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun

2014 yaitu sebesar Rp 600.000,- jika dilaksanakan diluar KUA pada jam kerja maupun

bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja. Maka sering saya

inggatkan kepada masyarakat yang nikah di Kantor KUA jangan bayar.

Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang Kota Tangerang

Nama: M. Asep Syaifuddin. S.AgNIP: 197302151999031001Usia: 42Pendidikan; S1Hari/Tanggal: Rabu, 22 April 2015Jabatan : Penghulu KUA Pinang


Pembantu PPN di Jawa dan Luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu

PPN di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa

memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi

kewenangan Penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki kewenangan

menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya peristiwa perkawinan.

2. Bagaiana respon bapak mengenai KMA No. 24 Tahun 2014?

Bagus, lebih teratur.


4. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA? Sama saja si seperti yang

pak haji lukman jelaskan, Dampak Positifnya adanya P3N ya kaya seperti membantu

kita pas akad nikah dilakukan seperti baca do’a, ceramah, menenagkan ketika acara

aqad dilaksanankan, datang lebih awal waktu ketika ada acara tambahan seperti acara

adat masing-masing karena kan kita penghulu tugasnya banyak di tempat lain jadi

masalah waktu benar-benar di perhatikannya, dan terkadang juga jemput kita kalau ada

yang nikah ya di gedung. Ya walaupun tidak ada P3N pelaksanakan aqad tetap

dilaksanakan. Tidak ada P3N juga KUA tetap bekerja, P3N membantu masyarakat yang

kurang paham atau sibuk untuk proses pendaftran nikah.


Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, disini

terkadang kurang rapi atau kurang lengkap. Sehingga menghambat untuk membuat buku

nikah. Atau yang biasa terjadi penulisannya kurang jelas.


Pernah, sifat manusiawi.karena terkadang rawan manipulasi data, manipulasi yang

pernah terjadi adalah mengenai identitas usia calon mempelai yang masih dibawah

umur, dan mengenai status mempelai (jejaka/perawan dan duda/janda).




bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja. Tapi kan lebih baik

mereka nikah di rumah aja, karena kan kalau di KUA tempat y kecil.

Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang Kota Tangerang

Nama: Barojih, S.AgNIP: 197006262003121001Usia:Pendidikan; S1Hari/Tanggal: Rabu, 22 April 2015Jabatan : Penghulu KUA Pinang


Membantu masyarakat yang mau mendaftarkan nikah, serta dalam Ibadan mereka

memandikan mayit.

2. Bagaiana respon bapak mengenai KMA No. 24 Tahun 2014?

Bagus, Kemudian mengenai P3N yang meminta uang lebih kalau kata saya wajar saja,

karena manusia juga punya kebutuhan.


Saya juga sebenarnya gimana yah jawabnya, karena walau bagaimanapun usianya lebih

dari saya dan mereka sudah lama berjabat sebagai P3N, dan orang asli sini jadi lebih

tau masyarakat disini.

4. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA?

Untuk sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, kemudian kalau untuk dilapangan aqad

nikah Ya walaupun tidak ada P3N pelaksanakan aqad tetap dilaksanakan. Tidak ada

P3N juga KUA tetap bekerja, P3N membantu masyarakat yang kurang paham atau sibuk

untuk proses pendaftran nikah.


Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan,

sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. Sehingga pada saat itu pernah terjadi

masyarakat yang mendaftarkan nikahnya melalui jasa P3N belum mendapatkan Buku

nikah karena P3N belum menyerahkan dokumen dengan lengkap. Paling nanti buku

nikah yang masih belum jadi dipakai untuk foto simbolis saja, kemudan nanti saya ambil

lagi


Pernah, sifat manusiawi.karena terkadang rawan manipulasi data, manipulasi yang

pernah terjadi adalah mengenai identitas usia calon mempelai yang masih dibawah

umur, dan mengenai status mempelai (jejaka/perawan dan duda/janda). Kemudian yang

pernah saya hadapi waktu itu status wali nikah, waktu itu ketika saya katanya bapak asli

dan keluarganya tidak ada. Oleh karena itu pelaksanaan Aqad saya batalkan secara

langsung, karena kenapa jika tetap dilaksanakan maka hukumnya tidak sah, dan jika

mereka melakukan hubungan suami istri seperti zina.karena wali itu tidak bisa di main-

mainkan,




bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja.

Hasil Wawancara P3N

Nama : H. M SukardiUsia :Pendidikan : MTSHari/Tanggal:

1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan

Pinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1997

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah

(P3N)? Masyarakat dan Kelurahan

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N?

Tes baca tulis Al-Qur’an, dan mengenai yang berkaitan dengan agama Islam.

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ?

Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah, jadi 100% saya

yang urusin, pengantin dan orang tuanya tinggal duduk manis. Jadi sebelum mereka ke

RT dan Rw mereka ke saya dulu, dan semua berkas ada sama saya dan nanti tinggal

menyerahkan ke kelurahan.

5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan?

Iya mempelai dan orang tuanya, semuanya warga disini sama saya daftarnya.

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Bayar tunai kesaya, kemudian saya

setor ke KUA.

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah?

Biaya pendaftran pernikahan relatif, tergantung keadaan ekonomi masyaraka. Intinya

mah rahasia, yang jelas Rp 700.000,- daftar ke KUA. Itu harga baru sejak bulan Agustus

tahun 2014, saya ikut penataran di hotel moderlen Tangerang.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah.

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? KUA 700.000,- , Kelurahan 50.000, RT

20.000, Rw 20.000. dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan bu haji jajan.

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kita ikut

aja peraturan yang baru itu, waktu itu juga pas di hotel moderlen Tangerang pihak-pihak

KUA pada tidak terima karena sistemnya setor langung ke Negara. Ya jadinya kita

jelasin aja ke masyarakat kalau biaya nikah sekarang naik dan masyarakat respon

dengan baik.

11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum

SK (Surat Keputusan)? Iya Punya 4.

Hasil Wawancara untuk P3N

Nama : M. HasanUsia : 70 TahunPendidikan ; -Hari/Tanggal :


Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak tahun 1984


(P3N)? Masyarakat dan pihak kelurahan kunciran jaya


4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Daftarin masyarakat yang mau

menikah dari Rt, Rw, Kelurahan, dan KUA


Penting itu, sebelum ke kelurahan ke sini dulu nanti saya urusin.

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ?

Nanti orang tua dan calon pengantin ke rumah saya, nanti saya nasehatin dulu harus

ikut penataran di KUA, lalu dia bayar ke saya kemudian saya setor ke KUA


Kalau sekarang Rp 1.500.000,- jadi Rp 700.000,- setor ke KUA, Kelurahan Rp 50.000,-

Rt dan Rw juga dikasih dikit walaupun 20.000,-. Sisanya untuk kebutuhan makan.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan?

Tidak, dari kelurahan maupun KUA tidak pernah kasih honor, paling kalau lebaran

dapet batik satu dari KUA

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak, Rt,Rw dan kelurahan

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014?

Mau gimana lagi kalau udah aturannya, saya bilang aja ke masyarakat kalau sekarang

naik, alhmdulillah masyarakat mengerti.


SK (Surat Keputusan)? Punya dari KUA

Hasil Wawancara P3N

Nama : MulyadiUsia : 61 TahunPendidikan : SDAlamat :


Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak tahun 2003




Tes baca tulis Al-Qur’an, dan mengenai yang berkaitan dengan agama Islam.


Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah,


Iya mempelai dan orang tuanya, minta tolong.


setor ke KUA.


Kalau dulu mah saya tarif Rp 1.000.000,-, tapi kan sekarang udah naik neng jadi

1.500.000, yang jelas Rp 700.000,- daftar ke KUA. Itu harga baru sejak bulan Agustus

tahun 2014

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Iya saya dapet dari

kelurahan


20.000, Rw 20.000. dan sisanya untuk uang bensin neng, saya kalau bukan dari

pengasilan orang nikah sama bungkus jenaz kan tidak tiap hari neng. Memang saya

selain jadi amil saya ngojek neng.


Kita ikut aja peraturan yang baru itu, sebenarnya kemahalan itu, kalau dulukan Cuma

300. Saya tarif ke masyarakat 1.000.000 berartikan lebihnya 700.000. alhmdulillah saya

kasih pengertian ke masyarakat mereka mau menerima.

11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan) Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK

(Surat Keputusan)? Iya Punya dari Departemen Agama.

Hasil Wawancara P3N

Nama : NaimUsia : 77 TahunPendidikan ; -Hari/Tanggal :


Pinang, Sejak kapan? Benar saya P3N, Sejak 1986


(P3N)? Masyarakat dan Kelurahan.

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya mah udah lama, kayak ya saya tidak ikut

tes.

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Mengantarkan berkas-berkas ke

KUA


Ia datang orang tuanya ke sini, minta tolong urusin daftar nikah. Tapi kalau sekarang

jarang neng, orang sini aslinya udah banyak yang digusur. Udah pada pindah, dulu mah

disini masih kayak hutan.

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Dari masyarakat ke saya, nanti saya

setor ke KUA

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau sekarang mah neng 1.200.000,- udah

naik tidak kayak dulu lagi paling kalau dulu mah 500.000-800.000,-

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Iya dapet dari

kelurahan 400.000,- 3 bulan sekali.

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak kasih RT dan RW 20.000, Kelurahan

50.000,- setor ke KUA 700.000,- nah sisanya buat kebutuhan makan sehari-hari neng.


P3N udah dihapus neng, sekarang mah cma ngurusin jenazah. Udah dikit daftrain orang

nikah di omelin saya tuh sama tetangga dia kerja di keentrian agama saya mah Cuma

istitigfar aja. Bapak mah jadi P3N udah lama neng, Maaf-maaf ya neng saya kan udah

jadi P3N udah lama bangget dari belom ada lampu disini sampe sekarang udh bagus,

ngabdi udah lama bangget sama Negara terutama sama Departemen agama, sekarang

tiba-tiba di hapus tanpa tidak dikasih uang apa-apa. Apalagi kaya saya rakyat kecil,

kalau bukan dari daftarin orang nikah sama ngurus jenazah tidak ada lagi neng. Kita

mah Cuma ambil keuntungan dikit kita kerja lebih capek neng sampai di perhiungin

bangget di permasalahkan, para koruptor yang udah kaya masih aja ambil uang rakyat

kecil kerja gak teralu capek.


SK (Surat Keputusan)? Iya punya saya neng

Hasil Wawancara P3NNama : Mansur SuryadiUsia : 60 TahunPendidikan : SDHari/Tanggal :

1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di KecamatanPinang, Sejak kapan?Iya benar saya P3N, sejak 17 Desember 2007

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah(P3N)? Masyarakat, kemudian dilantik di kelurahan sama pa lurah

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N?Kalau saya si tidak dites, Cuma disuruh baca Al-Qur’an

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan?Pertama baca do’a ketika usai melaksanakan Aqad nikah, membaca khutbah nikah atauceramah tentang perikahan untuk kedua mempelai. Itupun kalau disuruh kala tidak yatidak.

5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan?Iya orang tua calon mempelai yang dating ke rumah. Tapi kalau sekarang dikit nengyang daftar ke saya, karna sekarang banyak juga yang melaluai Rt dan Rw setempat.

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ?membayar tunai ke saya, kemudian nanti saya setor ke KUA membayar administrasinya

sebesar Rp 700.000,-7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah?

Kalau sekarang naik soalnyakan dari KUA juga naik, kalau dulu si saya palingmenargetkan Rp1.000.000,- an kalau sekarng naik bisa Rp 1.200.000,- kalau orang maunikah kan ada yang dibawain duitnya banyak tuh.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan?Kalau amil mah kecil neng Cuma Rp 400.000,- itu juga dapetnya 3 bulan sekali, kalauguru ngaji tuh 500.000an. mending jadi guru ngaji, tapi mau gimana lagi tidak ada yangmau jadi amil.

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri?Dari yang saya targetkan dibagi-bagi untuk Rt, Rw dan Kelurahan.

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014?Kalau menurut saya pihak KUA kalau ada masyarakat yang langsung dating ke KUAsendiri tanpa P3N jangan diterima, suruh kea mil dulu. Nanti pas acara aqad saya disamperin katanya disuruh dari KUA say amah ga mau datang

11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belumSK (Surat Keputusan)?Katanya dapet, tapi sampai sekarang belum dikasih

Hasil Wawancara Dengan Staf Kelurahan

Nama : Yayat

NIP : 196905241997031005

Usia : 46 Tahun

Pendidikan : S1

Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2015

1. Apa jabatan bapak di kelurahan?Jabatan saya sebagai sekretaris Kelurahan Pakojan

2. Ada berapa P3N atau amil di kelurahan Pakojan?4( Empat)

3. Siapa yang menunjuk/memilih P3N?Masyarakat, Kemudian kelurahan menyetujuinya

4. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N?Pernah, tentang Pemalsuan indentitas masyarakat yang duda/jejaka janda/perawan.Sehingga saya pernah dipanggil ke Pengadilan karena kesalahan identitas tersebut.

5. Apa tugas P3N dalam proses administrasi pencatatan pernikahan?Sebenarnya tugas amil yang ada di sini adalah amil Jenazah. Akan tetapi kebiasaanmasyarakat disini dari dulunya kalau yang inggin menikah melalui amil atau P3N.

6. Apakah P3N atau amil mendapatkan honor dari pemerintah daerah/kelurahan?P3N atau amil mendapatkan honor dari APBD, sebesar Rp 600.000,- (setiap 3 bulansekali).

7. Apa respon bapak mengenai P3N atau amil yang menarifkan uang pendaftaran nikahmelebihi Keputusan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014?Seharusnya pihak KUA mempertegas, memberikan arahan, karena kelurahan hanyamenyetujui pengangkatannya saja. Jika tugas-tugasnya dibimbing oleh KUA.

Hasil Wawancara P3N

Nama : AmanUsia : 71Pendidikan : -Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2015


Pinang, Sejak kapan? Benar, sudah 10 tahun lebih, lupa tahun berapa


(P3N)?

Masyarakat dan kelurahan. Saya juga sebernarnya sudah cape jadi amil tapi tidak ada

yang mau gantiin, kalau jadi RT RW mah pada berebut, kalo amil mah gak ada yang

mau, soalnya kana amil bukan ngurusin orang nikah aja tapi ngurusin orang meninggal,

kalo orang meninggalnya karena sakit mah enak gak repot kalo yang abis kecelaaan

parah nah itu cape neng, udah kalo orang komplek mah pelit bangget neng kita bungkus

mayit keluarganya yang kecelakaan dikasih 50.000, mendigan sama orang kampung bisa

dapet 300.000-500.000. tapi kalau sekarang dikit yang daftar nikah sama saya

kebayakaan ke RT dan Rw masing-masing.

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya mah ditunjuk waktu itu sama masyarakat,

dan ikut tes.

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan?

Mengantarkan berkas-berkas ke KUA. Saya mah sebernarnya udah cape, lumayaan jauh

ke KUA naik sepeda kesana. Kalau ada cucu mah dianterin naik motor.


Iya orang tua mempelai yang dateng.

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? ke saya, kemudian saya setor ke KUA

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Dulu mah 800.000 kalau sekarang

1.200.000,-

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak.

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak. Kasih rt, rw dan sisanya buat

kebutuhan sehari-hari makan, emang saya kerja apa neng, sekarang aja nanem

kangkung di kebun milik orang.

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Saya mah

emang tidak terlalu aktif, karena udah tua saya neng, sempet kesel saya sama KUA, tidak

dikasih tau harga nikah yang baru, saya narget 800.000 ke masyrakat taunya diminta

sama KUA 700.000,-. Udah cepe jauh ke KUA naik sepeda, mau minta ke masyarakatnya

lagi ga enak kita kan ya.


SK (Surat Keputusan)? Iya punya.

Hasil Wawancara P3N

Nama : H. ArifinUsia : 59 TahunPendidikan : MIHari/Tanggal:


Pinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1980 an, lupa tahun yang pastinya. Intinya 1980an

dh



3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Ikut tes, materinya antara lain, Fiqh

Munakahat, Fiqh Waris, sama Memandikan serta mengafani mayit atau jenazah.


Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah, jadi 100% saya

yang urusin, pengantin dan orang tuanya tinggal duduk manis.


Iya mempelai dan orang tuanya


setor ke KUA 700.000,-

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? 1.250.000,- an lah

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah.


20.000, Rw 20.000. dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan walaupun saya

dagangkan neng dapet untung dari mana lagi

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kita ikut

aja peraturan yang baru itu, saya udah bilang juga sama masyarakat yang pada daftar

kalau sekarang naik. Lagian kita kan emang udah lama jadi P3N baru kali ini yang

wawancara.


SK (Surat Keputusan)? Iya Punya 4.malah beberapa tahun yang lalu saya malah yang

tes-tesin amil-amil yang baru.

Hasil Wawancara P3N

Nama : Sidik

Usia : 64

Pendidikan ; SD

Hari/Tanggal :


Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak 17 Agustus 2006


(P3N)? Masyarakat dan disetujui sama kelurahan, sebernya disini juga ada yang mau

jadi P3N juga, tapi masyarakat dan kelurahannya pada ga setujui dia yang mengajukan

diri.

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Tidak ada si, kalau saya tba-tiba aja 17 agtus

disuruh ke kelurahan dan langsung dilantik

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Menyerahkan berkas-berkas

keperluan pendaftaran pernikahan ke KUA kecamatan Pinang.


Iya mempelai dan orang tuanya, dia minta tolong diurusin

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ?

Masyarakat bayar tunai ke saya, kemudian nanti saya transfer lewat Bank.


Rp 1.200.000,- tergantung kondisi masyarakatnya juga neng, paling kalo orang yang

kurang mampu 100.000,- aja. Kalau orang mau nikah mah emang lagi banyak duitnya

dan seneng ya gak apalah kita targetkan, tapi bapak kalau urus jenazah tidak pernah

bapak targetkan meniggalnya atau malam seiklasnya aja, karena kan kalau mengurus

jenazah itu sedang berduka dan lagi dikasih cobaan. Dan nanti juga kita bakal

merasakannya neng.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan?

Dapet dari Kelurahan Rp 400.000,- per 3 bulan sekali.

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri?

Tidak, untuk kelurahan, Rt dan Rw serta KUA. Sisanya untuk uang bengsin lah bolak-

balik ke KUA kan lumayaan jauh neng kalau dari sini mah.


Iya saya udah tau itu, waktu itu semua P3N dikumpulin di KUA dan dijelaskan, dan saya

bilang ke masyarakat kalau sekarang naik, dan masyrakat juga mengerti.


SK (Surat Keputusan)? Iya punya saya neng.

Hasil Wawancara Dengan Staf Kelurahan

Nama : Basuni S.Sos

Usia : 45 Tahun

Pendidikan : S1

Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2015

1. Apa jabatan bapak di kelurahan?Jabatan saya sebagai sekretaris Kelurahan Kunciran Jaya

2. Ada berapa P3N atau amil di kelurahan Pakojan?4( Empat)

3. Siapa yang menunjuk/memilih P3N?Masyarakat, Kemudian kelurahan menyetujuinya waktu itu neng

4. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N?Tidak pernah alhmduillah neng, petugas kelurahan dengan para P3N atau amil disiniakrab atau deket.

5. Apa tugas P3N dalam proses administrasi pencatatan pernikahan?Sebenarnya tugas amil yang ada di sini adalah amil Jenazah. Akan tetapi kebiasaanmasyarakat disini dari dulunya kalau yang inggin menikah melalui amil atau P3N.

6. Apakah P3N atau amil mendapatkan honor dari pemerintah daerah/kelurahan?Dapet 3 bulan sekali dari pemerintah daerah.

7. Apa respon bapak mengenai P3N atau amil yang menarifkan uang pendaftaran nikahmelebihi Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014?Sebenarnya neng mengenai Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 yang baru itusaya sudah tau, kebetulan saya waktu itu ikut pas sosialisasi tentang PMA tersebut samapara amil atau P3N juga disalah satu hotel di Moderlen kota Tangerang. Pas sayaperhatikan para amil atau P3N ketika narasumber menjelaskan atau presentasi merekamendegarkan tapi sambil ngobrol tidak setuju di ibarat orang betawi mah katakanaseperti bebek dengerin geluduk. Kemudian kalo mereka minta uang lebih darimasyarakat kalo kata saya mah itu wajar saja, karena kan mereka minta tolong, P3N kanjuga punya keluarga yang pasti membutuhkan uang untuk kebutuhannya sehari-hari,namanya juga kan ngurusin orang mau nikah kalau mau nikahkan orang pasti seneng.Jadi saya sarankan juga neng nanti ketika wawancara kepada P3N yang ada disini pakaibahasa yang di pahami mereka yang beda seperti kita berakadimisi dan sopan santunjangan sampai menyinggung perasaan P3N karena mereka orang tua kita walaubagaimanapun kita tetap harus hormat.

Hasil Wawancara P3NNama : H. AmiruddinUsia : 59 TahunPendidikan : D3Hari/Tanggal :

1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di KecamatanPinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1991

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah(P3N)? Di tunjuk oleh kelurahan, waktu lurahnya Bapak Ahmad Syafi’I

3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Waktu itu saya menyerahkan ftocopy KTP,KK, Ijazah terakhir dan ikut tes

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ?Menerima laporan masyarakat yang mau menikah, jadi mereka ke RT dan RW kemudianmereka harus menyerahkan ftocopy KTP kedua mempelai dan Fto copy wali. Kemudiandiserahkan ke Kelurahan dan KUA

5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan?Iya mempelai dan orang tuanya

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Mempelai atau keluarga mempelaiyang transfer lewat Bank, kemudian bukti trasfernya diserahkan ke saaya.

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau dulu pendaftaran Rp 300.000,- tapikalau sekarang Rp 600.000,-.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah.9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri?

Saya tidak pernah minta ataupun menargetkan kepada masyarakat, saya menerimaseiklasnya saja dari masyarakat.

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014?Sebernarnya bagus dibuat peraturan terbaru, tapi kementrian agama kurangnyatrasfaran. Artinya apakah dari yang 600.000 itu ada haknya untuk saya atau P3N yanglainnya.

11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belumSK (Surat Keputusan)? Iya Punya dari Departemen Agama Tangerang

Hasil Wawancara P3N

Nama : H. Ahmad Badri S.Pd.iNIP:Usia : 59 TahunPendidikan ; S1Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2015


Pinang, Sejak kapan? Iya Benar, sejak tahun 2002



3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya waktu itu tes

4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Mengantarkan bekas-berkas

yang diperlukan untuk pendaftrakan pernikahan ke kelurahan dan KUA


Calon mempelai dan orang tuanya. Saya juga buat berkas-berkas perjanjian nikah yang

tanpa pencatatan, saya belum lama menikahkan masyrakat deket rumah neng .

6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? masyarakat bayar ke saya, nanti saya

transfer ke Bank, tapi kalau tidak sempet saya langsung bayar ke KUA dan nanti KUA

yan trasferin paling nanti kita kasih lebih.

7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Tergantung kondisi masyrakatnya, kalau

orang kaya seperti orang komplek nah harganya beda tuh, kalau orang bias amah

paling Rp 1.500.000,-.

8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? tidak

9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak, kadang saya setor ke KUA 700.000-

800.000,- kemudian kan kasih juga kita ke Rt, Rw, dan Kelurahan

10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Ikuti aja

aturan pemerintah, kita bilang aja ke masyarakat kalau ada peraturan baru dan

masyarakat juga mengerti.


SK (Surat Keputusan)? Iya punya 4, diantaranya 2 dari Kemenag 2 dari KUA

Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Anisa RahmawatiUsia: 26 TahunPendidikan: SMAAlamat : Rt 02/ Rw 01. No. 15 Kel Nerogtok1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?

Di rumah, Tanggal 3 Mei 20152. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?

Awalnya minta surat pengantar dari RT dan disetujiu oleh RW, kemudian keKelurahan Untuk mengisi formulir prdaftaran disertai dengan fotocopy berkas-berkas yang diperlukan. Langsung ke KUA.

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Tidak saya piker saya hanya jual pulsa dirumah, jadi ada waktu untuk mengurusisendiri

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Saya tau karena saya bertanya kepada kelurahan setempat

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melaluiTrasfer lewat Bank yang no rekening ya dikasiholeh KUA Pinang

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?-

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Iya saya tau, karena liat-liat di internet.

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya ikut

10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedurpendaftaran nikah? Tidak pernah, awalnya saya juga ditawarkan oleh petugas KUAsupauya bayar tunai, tapi saya pilih lewat bank aja karena kebetulan juga mau keATM.

11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? -12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?

Tidak, katanya masih ada yang salah penulisannya, padahal saya udah lengkapmenyerahkan brkas-berkasnya.

13. Puaskah dengan kinerja P3N? -

Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Deny KurniawanUsia: 26 TahunPendidikan: SMAAlamat : Rt 004/ Rw 04, Kel. Kunciran Indah1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?


Saya terima beres Melalui Bapak amil Amiruddin.3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?

Karensaya dan orang tua sama-sama sibuk, tidak sempat untuk meakukan sendiri,jadi minta tolong aja

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi pak amil yang mengurusi selanjutnya, saya hanya menyerahanftocopy berkas-berkas yang diperlukan.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil amiruddin

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tau,


10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedurpendaftaran nikah? Tidak pernah

11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Tidak karenawajar saja karena tidak repot terima jadi aja.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Tidak langsung dapet

13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.

Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: HartatoUsia: 33Pendidikan: SMAAlamat : Jln. KH. Hasyim Ashari Rt 06/Rw 02 N0. 52 Pinang1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?

Di rumah, Tanggal 20152. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?

Melalui pa amil Arifin3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?

Karena saya kerja, jadi yang urus ibu saya. Kemudian karena ibu saya tidak bisanaik motor dan baru pulang kampong dari jawa masih cape jadinya terima beres ajasama amil Arifin

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Kita disuruh meyerahkan aja berkas2 seperti ftocopy KTP saya dansuami serta wali.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pa arifin hanya memberikan berkas yang masih kosong kemudian saya isidan dikembalikan lagi

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui amil Arifin

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil minta Rp 1.250.000,-

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tahu

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya ikut, banyak ko yang ikut bareng saya.


11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah?Kalau saya tidak merasa keberatan, terima aja karena tida mau repot harus bolak balikke Kelurahan kemudian ke KUA nya. Dan biasanya mba orang sini melalui amil, jadikalo sama amil udah terima bersih dan tidak usah lagi kasih Rt, Rw, Kelurhanan, danPenghulu. Itu udah beres semua Rp 1.250.000,- amilnya enak baik, jadi menurut sayawajar saja.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Tidak, Karena nama suami saya salah, seharusnya Muhammad tapi dibukunyaAhmad, jadi nanti katanya di anterin.

13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas, pak amilnya datang tepat waktusebelum acara dilaksanakan dan baik juga orangnya.

Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Khartika PrihastarieUsia: 38 TahunPendidikan: S1Alamat : Rt 01/ Rw 010. No. 15 Kel Kunciran

1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?Di rumah, Tanggal 3 Mei 2015

2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?Saya terima beres Melalui Bapak amil, jadi tingal terima beres

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Karena rumah saya di Puwekerto, saya disini numpang nikah di rumah kaka saya.

4. syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Yang saya tau karena saya numpang nikah di KUA Pinang, jadi saya

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Yang urusin om saya semua, suaminya kaka saya.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil minta Rp 1.250.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA


9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya ikut,karena kata om saya harus ikut.


11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Tidak mba,karena saya kan terima beres, jadi wajar saya anggap saya untuk ongkosnya pa amil.Karena itu mah hanya peraturan saja mba, sudah biasa

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Saya tidak terima langsng, katanya masih ada kesalahan, jadi 2 hari kemudian nantidiambil ke KUA


Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Mega watiUsia: 27 TahunPendidikan: SMAAlamat : Rt 01/ Rw 06, Kel. Nerogtok1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?


Saya terima beres Melalui Bapak Mansur suryadi3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?

Karen aawalnya saya sudah ke RT dan RW, kemudian saya niatnya mah mau Tanyasama pak amil tahap selanjutnya apa, dan bagaimana cara daftar nikah, akan tetapipak amilnya yang menawarkan diri untuk mengurusi ke kelurahan dan KUA

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi pak amil yang mengurusi selanjutnya, saya hanya menyerahanftocopy berkas-berkas yang diperlukan.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pak amil Mansur Suryadi hanya memberikan berkas yang masih kosong.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil suryadi

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tau,



11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalahkeberatan kalo tau begini mah keberatan mba,tapi mau gimana lagi.jadi terimaajalah karena enak jga pelayanaan pak amil Mansur suryadi memuaskan jadi tidakterlalu kecewa

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Tidak langsung dapet, Katanya hari 3 hari nanti ke KUA untuk ambil buku nikah


Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Nur AsiahUsia: 24 TahunPendidikan: SMAAlamat : Rt 02/ Rw 01. No. 15 Kel Pakojan1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?


Saya terima beres Melalui Bapak amil Mulyadi, jadi dari mulai RT sampaipelaksanaan akad nikah semuanya pak amil yang ngurusin. Jadi kita suruh nyerahinftocopy KTP saya dan suami, KTP wali, ijazah terakhir, KK

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Karena rumahnya deket aja pak amil mulyadi, orangnya juga enak ko, orang yamempertegaskan saya supaya ikut penataran, katanya kalau tidak ikut nanti tidakdapet sertifikat.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi pak amil Mulyadi aja yang daftarin kita nyerahin berkas-berkas angdibutuhkan aja.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pak amil Mulyadi hanya memberikan berkas yang masih kosong.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil Mulyadi

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil Mulyadi minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tahu say amah ikut orang tua aja, kalau kata amil segitu ya saya kasih ajamba.

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya ikut, karena pak amil mempertegas saya harus ikut, lagian juga enak pas ikutpenataran kita diajarin bekal-bekal untuk membanggun rumah tangga sampai caramendidik anak. Pokoknya lengkap menurut saya, seneng aja.


11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalahkeberatan si tidak mba, karena kan kita tinggal terima beres tidak repot juga.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Iya saya langsung dapet, alhmdulillah pak amil mulyadi orangnya emang teliti bngtdia.


Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: NurhalimahUsia: 21Pendidikan: SMAAlamat : Jln. KH. Hasyim Ashari gg Kancil Rt 003/ Rw 06 No. 22 Kel. Nerogtok1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?

Di rumah, Tanggal 4 April 20152. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?

Saya terima beres Melalui Bapak amil Mansur, jadi saya yang ke RTdan RW,kemudian pak amil yang ke Kelurahan dan ke KUA

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Karena sebenarnya si kita bisa aja mengurus sendiri pendaftaran pernikahan keKelurahan sampai ke KUA, tapi kata tetangga yang sudah pernah menikah danmengurus sendiri dia bilang mending ngurus melalui bapak amil, karena kalau samaamil lebih murah, amil disini biasanya minta Rp 1.500.000 udah beres uang untukkelurahan dan KUA,-, sedangkan kalau uurus sendiri ke KUA dimahalin dia mintaRp 1.700.000,- itu baru KUA belum kasih ke kelurahan pastikan kasih walaupundikit.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi saya hanya mengurus ke Rt dan Rw setempat, kemudian pak amilyang ke Kelurahan dan KUA

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pak amil Mansur hanya memberikan berkas yang masih kosong, kemudianberkas tersebut saya kembalikan lagi ke pa amil.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil Mansur.

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil mansur minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA


9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur

pendaftaran nikah? Tidak pernah11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah

keberatan si tidak mba, yang tadi saya bilang kalo dibandingkan dengan urus sendirike KUA dan dikenakan lebih mahal. Tapi kalau tau hanya Rp 600.000,- kebertanjuga. Kalau untuk beli kebutuhan yang lain kan lumayan.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?

Tidak mba, 2 hari setelah aqad nikah katanya baru dapet, dan saya dan suami ambilke KUA


Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Puji LestariUsia: 22Pendidikan: SMAAlamat : Rt 004/ Rw 02 No. 22 Kel. Kunciran Jaya1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?

Di rumah, Tanggal 7 Juni 20152. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?

Saya terima beres Melalui Bapak amil Hasan, jadi dari mulai RT sampaipelaksanaan akad nikah semuanya pak amil yang ngurusin.

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Karena sebenarnya si kita bisa aja mengurus sendiri pendaftaran pernikahan keKelurahan yang kebeluan deket bangget, dan ke KUA juga deket kan ya mba, tapikan disini biasanya masyarakat yang inggin menikah pasti menggunakan Amil hasan,jadi kita hormati aja

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi pak amil hasan yang memberi tahu apa saja yang diperlukan.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pak amil hasan hanya memberikan berkas yang masih kosong

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil hasan.

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak amil hasan minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tahu kalau menurut KMA N0. 24 Tahun 2014, tapi saya tahu malah temen sayayang dicikokol dia disana mahal mba dimintain sama KUA Rp 2.500.000 itu dia urussendiri tanpa menggunakan amil.

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya ikut, karena pak amil mempertegas kita harus ikut,.


11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalahkeberatan si tidak mba, karena kan kita tinggal terima beres tidak repot juga.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Tidak mba, nanti 2 hari lagi kita habis juhur disuruh ke KUA ambilnya.


Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: SeptianaUsia: 21Pendidikan: SMAAlamat : Jln. Baru Pinang, Rt 01/Rw 08 No. 43, Kel Kunciran Indah.1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?

Di rumah, Tanggal 20152. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?

Saya terima beres Melalui ketua RW 014 karena RW 08 sibuk, kemudian pak RW 014ke amil, jadi dari mulai RT sampai pelaksanaan akad nikah.

3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?Karena saya kerja, saya tinggal bersama nyai dan engkong karena orang tua sayasudah bercerai. nyai juga lebih memilih melalui amil, karena repot harus bolak balikke kelurahan dan KUA.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Jadi waktu itu pak RW yang memberi tahu apa saja yang diperlukan

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan,Karena pak Rw hanya memberikan berkas yang masih kosong

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui bapak RW, kemudian katanya pak RW setor keamil

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Bapak RW awalnya minta Rp 1.250.000,- kemudian karena waktu itu saya tidak ikutsuscatin jadi di suruh bayar Rp 100.000,- jadi totalnya Rp 1.350.000,-

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tahu, karena kita kan orang awam.

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin?Saya tidak ikut, karena saya dan suami saya bekerja, dan waktu itu suami tidak bisalibur


11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Kalau udah tauseperti ini awalnya Rp 600.000,- merasa keberatan, tapi mau bagaimana lagi.

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Saya alhmdulillah langsung dapet, Karena tidak ada yang kurang data-datanya.

13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas, pak amilnya dating tepat waktusebelum acara dilaksanakan.

Hasil Wawancara Dengan MasyarakatNama: Muinah Sri RahayuUsia: 24Pendidikan: SMAAlamat: Jl Gg H.Djimol Rt006/Rw 002, Kel Pinang1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?


Tidak, bapak saya yang urus sendiri dari RT sampai ke KUA3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N?

Karena sebenarnya si mau urus melalui amil jaya, akan tetapi bapak amil sibuk, jadibapak saya urus sendiri.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?Tidak tahu. Saya awlanya Tanya-tanya aja sama tetangga yang sebelumnya sudahmenikah.

5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, bapaksaya yang bawa berkas kosong lalu saya isi. Karena bapak saya hanya tukang ojek dipasar bengkok, jadi tidak terlalu bisa baca dan tulis.

6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah?Untuk sistem pembayaran melalui pengawai KUA, saya lupa namanya intinya dipanggil Bu Haji.

7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N?Kami tidak melalui bapak amil, akan tetapi melalui pegawai KUA. kata bapak sayaAwalnya bapak saya nanya kepada pegawai. Berapa ya bu. Haji , kemudian kata buhajinya seterah bapak, kemudian bapak saya kasih pegawai KUA Rp 750.000. truskatanya tidak cukup pak disini banyak pegawainya, dan akhirnya bu haji itu minta Rp1.750.000,-.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24Tahun 2014?Tidak tahu kalau menurut KMA N0. 24 Tahun 2014, Cuma tau dari saudara yangbaru nikah sama tetangga katanya Rp 1.500.000,- itu mereka pakai jasa amil.

9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur

pendaftaran nikah? Tidak pernah11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah

keberatan pastilah neng, saya kecewa bangget malah. Ketika itu bapak saya mintakwitansi yang pembayaraan Rp 1.750.000,- tetapi kata petugas KUA tidak adakwitansi disini. Seharusnya pengawai KUA jujur kitakan orang susah, bapak saya

tukang ojek kasian kalau biaya nikah mahal. Nanti yang ada masyarakat yangkurang mampu nikah tanpa di KUA tapi lewat amil saja (nikah dibawah tanggan)

12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?Tidak neng, nanti 2 hari lagi disuruh ke KUA ambilnya.

Bapak Lukman Hakim, selaku KepalaKUA Pinang

Bapak Amil Mulyadi, selaku P3N di Kelurahan Pakojan





Bapak Aman, selaku P3N di kelurahan Pinang

Bapak H. Badri S.Ag, selaku P3N di kelurahan Pinang

Bapak H. Arifin, selaku P3N di kelurahan Nerogtok

Bapak Mansur Suryadi, Selaku PN di kelurahan Nerogtok

Bapak Sidik, selaku P3N di kelurahan Sudimara Pinang

Baak Naim, selaku P3N di kelurahan Kunciran

Bapak Hasan, selaku P3N di kelurahan Kunciran Jaya

Bapak H. Sukardi, selaku P3N di kelurahan Kunciran Jaya

Bapak Amiruddin, Selaku P3N di kelurajan Kuncira Indah

Muinah Sri Rahayu, warga kelurahan Pinang

Deny Kurniawan, warga Kelurahan Kunciran Indah

Mega wati, Warga Kelurahan Nerogtok

Khartika Prihastarie, warga Kelurahan Kunciran Indah Rt 01/Rw 010

Nurhalimah.t, warga Kelurahan Nerogtok

Puji Lestari, warga Kelurahan Kunciran Jaya

Nur Asiah, warga kelurahan Pakojan

Septiana, warga kelurahan Kunciran Indah

Hartanto, warga Kelurahan Nerogtok

RESPON PEMBANTU PENGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29988/1/MUJAHIDAH-FSH.pdftentang P3N Pasal 4 ayat (3) bahwa Diangkatnya P3N sangat

Documents